Home >Documents >BAB I-IV LAKIP Prov Jabar 2012.docx

BAB I-IV LAKIP Prov Jabar 2012.docx

Date post:30-Dec-2016
Category:
View:222 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Transcript:

BAB I - IV

Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

(BAB IPENDAHULUAN)

1. Latar Belakang. Dalam mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari tahapan perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan seluruh tahapan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang tahun 2012, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan pada setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2012 penyusunan LAKIP telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Rencana Kinerja tahun 2012 serta Penetapan Kinerja tahun 2012.2. Dasar HukumPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2012 mengacu pada :1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;7) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. (Lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60;8) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (Berita Daerah Nomor 101 2009 Seri E);9) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Jawa Barat3.1. Tugas Pokok dan FungsiUntuk melaksanakan kewenangan Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Dinas dan Lembaga teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Oragnisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Peraturan Derah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dengan susunan organisasi yang berlaku di tahun 2012 sebagai berikut :1). Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. 2). Sekretariat Daerah terdiri dari :(1). Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM terdiri dari tiga Biro yaitu : Biro Pemerintahan Umum Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Hukum dan HAM(2). Asisten Perekonomian terdiri dari tiga biro yaitu : Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian Biro Bina Produksi(3). Asisten Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua biro yaitu : Biro Pelayanan Sosial Dasar Biro Pengembangan Sosial (4). Asisten Administrasi terdiri dari lima Biro yaitu : Biro Organisasi Biro Keuangan Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Humas, Protokol dan Umum4). 5). Dinas Daerah terdiri dari 20 Dinas sebagai berikut :(1) Dinas Pendidikan(2) Dinas Kesehatan(3) Dinas Pendapatan(4) Dinas Sosial(5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(6) Dinas Perhubungan (7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan(8) Dinas Bina Marga(9) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air(10) Dinas Pemukiman dan Perumahan(11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(12) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan(14) Dinas Peternakan (15) Dinas Perikanan(16) Dinas Kehutanan(17) Dinas Perkebunan(18) Dinas Olahraga dan Pemuda(19) Dinas Pertanian Tanaman Pangan(20) Dinas Komunikasi dan Informatika6). Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 24 Badan, Rumah Sakit dan Kantor sebagai berikut : (1). Inspektorat Provinsi(2). Satuan Polisi Pamong Praja(3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (4). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana(5). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(6). Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah(7). Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(8). Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah(9). Badan Kepegawaian Daerah(10). Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah(11). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(12). Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah(13). Badan Penanggulangan Bencana Daerah(14). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I (15). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II (16). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III (17). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV (18). Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat(19). Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon (20). Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan(21). Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat(22). Sekretariat DPRD(23). Sekretariat KPID(24). Sekretariat Badan Narkotika7). Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari 6 BUMD sebagai berikut:(1). PD. Jasa dan Kepariwisataan(2). PT. Agronesia(3). PT. Agribisnis dan Pertambangan (4). PT. BJB(5). PT. Jasa Sarana(6). PT. Tirta Gemah Ripah3.2. Potensi Jawa BaratJawa Barat pada tahun 2012 berpenduduk 46.497.175 jiwa merupakan jumlah penduduk terbesar di suatu Provinsi di Indonesia. Jawa Barat merupakan pusat industri manufaktur Stratejik nasional seperti : Industri tekstil Industri pesawat terbang Industri pertahanan Kontribusi Jawa Barat terhadap PDB Nasional (14%), PMA (34,46%), produksi beras (17,70%) dan sebagai produsen komoditi ekspor (USA 18,4% dan Jepang 12,52%).Di bidang kelistrikan Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap kelistrikan Jawa - Bali dengan kapasitas daya tampung 4.654 MW, PLTA 1.941 MW, PLT Geothermal 106 MW dan lainnya 1.652 MW. Hutan terluas di pulau Jawa adalah di Jawa Barat dengan 1,04 juta Ha, dan memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS), dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun serta air tanah 150 juta m3/tahun. Selain itu Jawa Barat merupakan tujuan wisata alam (Gunung Tangkuban Perahu, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran, Taman Safari dan Taman Buah Mekarsari dan sebagainya), wisata belanja, kuliner dan wisata kota yang kaya dengan heritage bangunan dan taman seperti Gedung Sate, Observatorium Boscha, Museum Geologi, Gedung Pakuan dan Kebun Raya Bogor. Di bidang seni dan budaya Jawa Barat memiliki Saung Angklung Mang Ujo di Padasuka, Kampung Naga dan pusat-pusat kerajinan Jawa Barat di berbagai Kabupaten/Kota.

Beberapa keunikan dan kekhasan Jawa Barat di Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut :1.Kabupaten Bogor:Sentra buah-buahan Mekarsari dan industri tas kulit di Katulampa dan Tajur.

2.Kabupaten Sukabumi:Sentra benih ikan Cibaraja dan telur penyu di pantai Pengumbahan Ujung Genteng dan objek wisata Pelabuhan Ratu.

3.Kabupaten Cianjur:Sentra manisan dan filosofi ngaos, mamaos dan maen po membuat penasaran para pelancong.

4.Kabupaten Bandung:Sentra sayuran di lembang, pangalengan, ciwidey, dan sentra berbagai komoditi industri Majalaya, Rancaekek dan Ciparay.

5.Kabupaten Garut:Sentra bibit Domba Garut, industri kulit, batik, dodol, jeruk dan objek wisata Cipanas.

6.Kabupaten Tasikmalaya:Sentra kerajinan Rajapolah, pakaian bordir, wisata spiritual Pamijahan dan Kampung Naga.

7.Kabupaten Ciamis:Wisata pantai Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas, dan Cukang Taneuh, Situ Lengkong Panjalu dan peninggalan Kerajaan Galuh, pemasok 24% ayam broiler Jawa Barat.

8.Kabupaten Kuningan:Sentra makanan olahan tape, jeruk nipis, ubi jalar, singkong. Selain itu produsen bol

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended