BAB I-IV LAKIP Prov Jabar 2012.docx

BAB IPENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2012

1. Latar Belakang.

Dalam mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari tahapan perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan seluruh tahapan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang tahun 2012, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan pada setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada

Halaman 1


Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2012 penyusunan LAKIP telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Rencana Kinerja tahun 2012 serta Penetapan Kinerja tahun 2012.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2012 mengacu pada :

1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Halaman 2


Tahun 2012

5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. (Lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60;

8) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 (Berita Daerah Nomor 101 2009 Seri E);

9) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Jawa Barat

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan kewenangan Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Dinas dan Lembaga teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Oragnisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Halaman 3


Tahun 2012

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Peraturan Derah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dengan susunan organisasi yang berlaku di tahun 2012 sebagai berikut :1). Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. 2). Sekretariat Daerah terdiri dari :

(1).Asisten Pemerintahan Hukum dan HAM terdiri dari tiga Biro yaitu : Biro Pemerintahan Umum Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Hukum dan HAM

(2). Asisten Perekonomian terdiri dari tiga biro yaitu : Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian Biro Bina Produksi

(3). Asisten Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua biro yaitu : Biro Pelayanan Sosial Dasar Biro Pengembangan Sosial

(4). Asisten Administrasi terdiri dari lima Biro yaitu : Biro Organisasi

Halaman 4


Tahun 2012

Biro Keuangan Biro Pengelolaan Barang Daerah Biro Humas, Protokol dan Umum

5). Dinas Daerah terdiri dari 20 Dinas sebagai berikut :(1) Dinas Pendidikan(2) Dinas Kesehatan(3) Dinas Pendapatan(4) Dinas Sosial(5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(6) Dinas Perhubungan (7) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan(8) Dinas Bina Marga(9) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air(10) Dinas Pemukiman dan Perumahan(11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(12) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah(13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan(14) Dinas Peternakan (15) Dinas Perikanan(16) Dinas Kehutanan(17) Dinas Perkebunan(18) Dinas Olahraga dan Pemuda(19) Dinas Pertanian Tanaman Pangan(20) Dinas Komunikasi dan Informatika

6). Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 24 Badan, Rumah Sakit dan Kantor sebagai berikut : (1). Inspektorat Provinsi

Halaman 5


Tahun 2012

(2). Satuan Polisi Pamong Praja(3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (4). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana(5). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(6). Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat Daerah(7). Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(8). Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah(9). Badan Kepegawaian Daerah(10). Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah(11). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa(12). Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah(13). Badan Penanggulangan Bencana Daerah(14). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan

Wilayah I (15). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan

Wilayah II (16). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan

Wilayah III (17). Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan

Wilayah IV (18). Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat(19). Rumah Sakit Paru Sidawangi Cirebon (20). Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan(21). Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat(22). Sekretariat DPRD(23). Sekretariat KPID

Halaman 6


Tahun 2012

(24). Sekretariat Badan Narkotika

7). Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari 6 BUMD sebagai berikut:(1).PD. Jasa dan Kepariwisataan(2).PT. Agronesia(3).PT. Agribisnis dan Pertambangan (4).PT. BJB(5).PT. Jasa Sarana(6).PT. Tirta Gemah Ripah

3.2. Potensi Jawa BaratJawa Barat pada tahun 2012 berpenduduk 46.497.175 jiwa merupakan jumlah penduduk terbesar di suatu Provinsi di Indonesia. Jawa Barat merupakan pusat industri manufaktur Stratejik nasional seperti : Industri tekstil Industri pesawat terbang Industri pertahanan Kontribusi Jawa Barat terhadap PDB Nasional (14%), PMA (34,46%), produksi beras (17,70%) dan sebagai produsen komoditi ekspor (USA 18,4% dan Jepang 12,52%).Di bidang kelistrikan Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap kelistrikan Jawa - Bali dengan kapasitas daya tampung 4.654 MW, PLTA 1.941 MW, PLT Geothermal 106 MW dan lainnya 1.652 MW. Hutan terluas di pulau Jawa adalah di Jawa Barat dengan 1,04 juta Ha, dan memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS), dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun serta air tanah 150 juta m3/tahun. Selain itu Jawa Barat merupakan tujuan wisata alam (Gunung

Halaman 7


Tahun 2012

Tangkuban Perahu, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Pangandaran, Taman Safari dan Taman Buah Mekarsari dan sebagainya), wisata belanja, kuliner dan wisata kota yang kaya dengan heritage bangunan dan taman seperti Gedung Sate, Observatorium Boscha, Museum Geologi, Gedung Pakuan dan Kebun Raya Bogor. Di bidang seni dan budaya Jawa Barat memiliki Saung Angklung Mang Ujo di Padasuka, Kampung Naga dan pusat-pusat kerajinan Jawa Barat di berbagai Kabupaten/Kota.

Beberapa keunikan dan kekhasan Jawa Barat di Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut :1. Kabupaten

Bogor: Sentra buah-buahan Mekarsari dan

industri tas kulit di Katulampa dan Tajur.

2. Kabupaten Sukabumi

: Sentra benih ikan Cibaraja dan telur penyu di pantai Pengumbahan Ujung Genteng dan objek wisata Pelabuhan Ratu.

3. Kabupaten Cianjur

: Sentra manisan dan filosofi ngaos, mamaos dan maen po membuat penasaran para pelancong.

4. Kabupaten Bandung

: Sentra sayuran di lembang, pangalengan, ciwidey, dan sentra berbagai komoditi industri Majalaya, Rancaekek dan Ciparay.

5. Kabupaten Garut

: Sentra bibit Domba Garut, industri kulit, batik, dodol, jeruk dan objek wisata Cipanas.

6. Kabupaten Tasikmalaya

: Sentra kerajinan Rajapolah, pakaian bordir, wisata spiritual Pamijahan dan Kampung Naga.

7. Kabupaten Ciamis

: Wisata pantai Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas, dan Cukang Taneuh, Situ

Halaman 8


Tahun 2012

Lengkong Panjalu dan peninggalan Kerajaan Galuh, pemasok 24% ayam broiler Jawa Barat.

8. Kabupaten Kuningan

: Sentra makanan olahan tape, jeruk nipis, ubi jalar, singkong. Selain itu produsen bola sepak yang kualitasnya diakui dunia internasional, objek wisata Waduk Darma dan gunung Ceremai serta gedung bersejarah Linggar Jati.

9. Kabupaten Cirebon

: Sentra gula dengan perusahaan tebu dan pabrik gula, Sindang Laut, Karangsulung dan Tersana Baru. Disamping itu terdapat industri batik, mebeul dan kerajinan rotan. Kabupaten Cirebon juga memiliki objek wisata makam Sunan gunung Jati.

10.

Kabupaten Majalengka

: Sentra sayuran, buah-buahan dan daging sapi, kambing dan ayam ras.

11.

Kabupaten Sumedang

: Sentra kerajinan senapan angin Cipacing, tahu Sumedang, Ubi Cilembu serta terdapat keraton/museum Geusan Ulur makam pahlawan nasional Tjut Nyak Dien. Selain itu terdapat Perguruan Tinggi. seperti UNPAD, IPDN dan Lembaga Administrasi Negara.

12.

Kabupaten Indramayu

: Sentra perikanan tambak, minyak bumi dan gas, disamping itu sentra buah-buahan terutama mangga.

13.

Kabupaten Subang

: Sentra Perkebunan teh, karet, tebu dan nanas dengan objek wisata air panas Ciater.

14.

Kabupaten Purwakarta

: Sentra industri keramik plered, peternakan ikan dan menyediakan lahan untuk industri seluas + 2000 Ha serta wisata danau Cirata dan Jati

Halaman 9


Tahun 2012

Luhur.15.

Kabupaten Karawang

: Sentra padi dan industri serta perikanan tambak.

16.

Kabupaten Bekasi

: Sentra padi, industri dan pemukiman.

17.

Kabupaten Bandung Barat

: Sentra perikanan, pertambangan batu marmer, gamping, andesit dan pasir. Selain itu objek wisata danau Cirata.

18.

Kota Bogor

: Sentra Taman ilmiah Kebun Raya dan berbagai lembaga ilmiah, industri kecil tas, sepatu, sandal, boneka, border, perak, kuningan. Di Bogor terdapat industri ban mobil.

19.

Kota Sukabumi

: Sentra produk makanan olahan dan batu permata (gem stone).

20.

Kota Bandung

: Sentra perdagangan tekstil dan kuliner, industri pesawat terbang, pertahanan dan kota pendidikan tinggi yang terkenal dengan hasil penelitian robotic di dunia internasional. Disamping kaya dengan heritage arsitektur art decco.

21.

Kota Cirebon

: Sentra perikanan, industri rokok dan makanan olahan khas Cirebon. Disamping itu terdapat kesenian tarling.

22.

Kota Bekasi

: Sentra ikan hias dan pemukiman. Selain itu pelayanan Kota Bekasi mendapat penghargaan citra pelayanan publik tingkat nasional.

23.

Kota Depok

: Sentra ikan, ternak dan buah-buahan. Disamping itu di kota Depok terdapat Mesjid Kubah Emas.

Halaman 10


Tahun 2012

24.

Kota Cimahi

: Sentra industri tekstil dan produk tekstil serta makanan olahan (bandrek dan abon jantung pisang). Disamping itu Cimahi merupakan kota pemukiman dan kota pendidikan militer.

25.

Kota Tasikmalaya

: Sentra kerajinan rakyat dan souvenir, kota perdagangan, penghasil produk pertanian, peternakan dan pakaian bordir.

26.

Kota Banjar

: Sentra industri kerajinan dan makanan olahan.

Halaman 11


Tahun 2012

RAIHAN PENGHARGAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2012

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 telah mendapatkan beberapa penghargaan sebanyak 33 jenis dari beberapa sektor, yaitu :1. Anugerah Tokoh Perubahan Republika 2011, Jakarta 17 April 2012.2. Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara 2012,

Provinsi Terbaik I, Jakarta 25april 2012.3. Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jakarta 25

April 2012.4. Penghargaan Provinsi dengan Kinerja Tim Pengendali Inflasi

Daerah (TPID) Terbaik Tahun 2011, Jakarta 16 Mei 2012.5. Opini BPK RI : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bandung 28 Mei

2012.6. Penghargaan Satyalancana Wira Karya Bidang Kependudukan dan

Keluarga Berencana, Mataram 30 Juni 2012.7. Penghargaan Bagi Gubernur Atas Komitmen Terhadap

Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi Tahun 2012, Lampung 30 Juni 2012.

8. Penghargaan Wanasara, Jakarta 4 Juli 2012.9. Satyalencana Pembangunan Bidang Koperasi, Palangkaraya 12 Juli

2012.10. Penghargaan Adi Karya Bhakti Praja (AKBP) Tahun 2012, Jakarta

14 Agustus 2012.11. Penghargaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta 11

September 2012.

Halaman 12


Tahun 2012

12. Penghargaan “Sistem Resi Gudang Award“ Tahun 2012, Surabaya 20 September 2012.

13. Juara Ke-2 Pekan Olahraga Nasional XVIII, Pekan Baru 22 September 2012.

14. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2012 Terbaik Ke-1 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Pasal 9, Jakarta 28 September 2012.

15. Penghargaan Keterbukan Informasi Publik Tahun 2012 Terbaik Ke-1 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Pasal 11, Jakarta 28 September 2012.

16. Penghargaan Adiupaya Puritama Kategori Terbaik Pembina Kabupaten, Jakarta 5 Oktober 2012.

17. Penghargaan Adiupaya Puritama Kategori Terbaik Pembina Kota Menengah/Kecil, Jakarta 5 Oktober 2012.

18. Penghargaan Adiupaya Puritama Kategori Terbaik Pembina Kota Metropolitan, Jakarta 5 Oktober 2012.

19. Piagam Penghargaan Tokoh Pembina Warga Binaan Pemasyarakatan, Karawang 8 Oktober 2012.

20. Penghargaan Khusus La Tofi School Of Csr Tahun 2012, Jakarta 8 Oktober 2012.

21. Penghargaan Pengabdi Kursus Dan Pelatihan, 27 Oktober 201222. Juara I Anugerah Media Humas 2012 Kategori Laporan Kerja

Humas, 6 November 2012.23. Juara II Anugerah Media Humas 2012 Kategori Pelayanan

Informasi Melalui Website, 6 November 2012.24. Juara Umum Anugerah Media Humas 2012 Kategori Pemda

Provinsi/Kabupaten/Kota, 6 November 2012.25. Penghargaan Kepada LPSE Jawa Barat Untuk Kategori Service

Innovation, 9 November 2012.

Halaman 13


Tahun 2012

26. Penghargaan Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Jakarta 12 November 2012.

27. Pengharagaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPPKS) Penyandang Disabilitas Kategori Pemerintah, Jakarta 3 Desember 2012.

28. Juara Terbaik I Tingkat Nasional Penghargaan Pekerjaan Umum Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Jakarta 3 Desember 2012.

29. Juara Terbaik Ii Tingkat Nasional Penghargaan Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, Jakarta 3 Desember 2012.

30. Penghargaan Syariah Award 2012, Bandung 9 Desember 201231. Penghargaan Adhi Karya Pangan Nasional Tahun 2012, 14

Desember 2012.32. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya Tahun

2012, Selasa 18 Desember 2012.33. Penghargaan Dwija Praja Nugraha (DPN), Bandung 20 Desember

2012.

Halaman 14

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA


Tahun 2012

A. PERENCANAAN.

1.Rencana Stratejik Tahun 2008-2013.Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Stratejik Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal,

Halaman 15


Tahun 2012

nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

a.Visi dan Misi.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat, yaitu :

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya

Halaman 16

“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan

Sejahtera”


Tahun 2012

untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang, pangan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-goverment, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta kontribusi dalam proses pembangunan.

Sejahtera

: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat mandiri, dinamis dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :

M i s i

Halaman 17


Tahun 2012

1. Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing.

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur wilayah.

4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

5. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Halaman 18


Tahun 2012

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik.Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008-2013 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut:

MISI - 1 : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR. TUJUAN

1. Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan dan kompetensi kerja masyarakat Jawa Barat;

2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

SASARAN1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara

Indikator sasaran: Angka melek huruf

2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. Indikator sasaran:

Rata-rata lama sekolah. Jumlah penyelenggaraan wajar dikdas 9 tahun

pendidikan formal dan non formal berkualitas Angka drop out :

SD/MI/sederajat SMP/MTs/sederaja;t SMA/MA/sederajat.

Angka melanjutkan sekolah :

Halaman 19


Tahun 2012

SD/MI/sederajat; SMP/MTs/sederajat; SMA/MA/sederajat.

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak. Indikator sasaran:

Angka kematian bayi Angka kematian ibu Prosentase keluarga miskin yang terlayani Prosentase cakupan persalinan yang ditolong tenaga

kesehatan di Kab/Kota Cakupan penanganan komplikasi kebidanan Prosentase cakupan pembinaan sarana produksi dan

distribusi dalam rangka pengamanan mutu Prosentase penurunan prevalensi balita gizi buruk Prosentase Kab/Kota dengan jumlah desa UCI

(Universal Child Imunisation) Prosentase Puskesmas dengan 2 dokter

4 Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Indikator sasaran:

Jumlah penduduk miskin Jumlah traficking yang ditangani Prosentase traficking yang memperoleh perlindungan

hukum Prosentase kekerasan dalam rumah tangga yang

ditangani Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan

sosial Jumlah masyarakat yang meningkat kesejahteraannya Jumlah peningkatan Partisipasi sosial masyarakat Jumlah pekerja sosial yang meningkat pengetahuanya Jumlah lembaga sosial aktif Jumlah pekerja sosial Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

Halaman 20


Tahun 2012

Jumlah peningkatan Aksebilitas sosial anak Jumlah peningkatan Kapasitas dan kreativitas anak Prosentase penurunan kekerasan terhadap anak

5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan. Indikator sasaran:

Index Pemberdayaan Gender- Perempuan di parlemen- Perempuan pekerja profesional- Perempuan dalam angkatan kerja- Rasio upah pekerja non pertanian

Index Pembangunan Gender- Angka harapan hidup perempuan- Rata-rata lama sekolah perempuan- Angka melek perempuan

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah penambahan pemuda peduli pembangunan Jumlah penambahan generasi muda peduli demokrasi Jumlah penambahan pemuda peduli NKRI Jumlah penambahan pemuda berwawasan kebangsaan

6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indikator sasaran:

Jumlah peningkatan tenaga kerja yang berkualitas Prosentase kecelakaan kerja berat dan sedang dari

jumlah kasus kecelakaan Jumlah penyerapan tenaga kerja Prosentase tenaga kerja tersalurkan dari angkatan

kerja yang tersedia Prosentase penurunan kasus ketenagakerjaan Prosentase tingkat perlindungan tenaga kerja Prosentase tingkat pengangguran tahun 2012

7 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Indikator sasaran:

Jumlah peningkatan Partisipasi pemuda dan lembaga

Halaman 21


Tahun 2012

kepemudaan dalam pembangunan Jumlah sarana pendukung Olah Raga dan pemuda

untuk meningkatkan prestasi Olah Raga dan Pemuda Jawa Barat

Prosentase keberhasilan peningkatan olah raga Jawa Barat

Jumlah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam orah raga

8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal. Indikator sasaran:

Jumlah gedung kesenian Jumlah peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap

bahasa, sastra dan aksara daerah Apresiasi terhadap seni kedaerahan


Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

SASARAN1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi

lokal. Indikator sasaran:

Laju pertumbuhan ekonomi Indek daya beli masyarakat Jumlah Produksi

Halaman 22


Tahun 2012

- Pertanian- Perkebunan

Jumlah Produktivitas- Pertanian- Perkebunan (Karet)- Perkebunan (Teh)

Jumlah promosi produk tingkat regional, nasional dan internasional- Pertanian- Perkebunan

Prosentase penurunan kehilangan pasca panen Jumlah komoditas pangan lokal non beras Jumlah penambahan objek wisata yang berkualitas dan

berwawasan lingkungan Prosentase penyerapan tenaga kerja sektor

pariwisasta Jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat

- Wisnman- Wisnus

Prosentase laju pertumbuhan ekspor Jawa Barat Prosentase sektor perdagangan terhadap PDRB Tingkat advokasi perlindungan konsumen Jumlah penyerapan tenaga kerja industri besar Prosentase peranan industri kecil terhadap

perekonomian regional (PDRB) Prosentase laju pertumbuhan industri Jumlah usaha perikanan Jawa Barat Jumlah produksi perikanan tambak dan air tawar, rawa

dan laut Jumlah peningkatan produksi perikanan Jumlah peningkatan PAD sektor pertanian Jumlah konsumsi ikan Jawa Barat Jumlah peningkatan kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat sekitar hutan lindung Peningkatan produksi dan produktivitas hasil hutan

- Jamur kayu- Lebah madu

Halaman 23


Tahun 2012

- Sutera alam Luas lahan kritis yang direhabilitasi Menurunnya gangguan keamanan sekitar hutan

2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja. Indikator sasaran:

Tingkat partisipasi angkatan kerja Jumlah penduduk bekerja di sektor indutri

- Sektor IKM- Industri Besar

Jumlah industri andalan Jawa Barat Jumlah sektor lapangan usaha

3. Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing. Indikator sasaran:

Jumlah wirausaha baru Jumlah wirausaha yang berdaya saing Jumlah lembaga KUMKM yang berkualitas

(strandarisasi, akselerasi dan sertifikasi) Jumlah peningkatan kapasitas sumber daya manusia

KUMKM Jumlah UMKM Prosentase UMKM yang berkualitas

4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Indikator sasaran:

Jumlah kebijakan bidang investasi di daerah Jumlah realisasi penanaman modal PMA dan PMDN di

Jawa Barat Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan di

bidang investasi Jumlah promosi dan kerjasama

5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Indikator sasaran:

Halaman 24


Tahun 2012

Produktivitas pertanian Jumah peningkatan produksi dan produktivitas pangan Jumlah desa yang dikendalikan untuk keamanan

pangan


Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pergerakan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

SASARAN

Halaman 25


Tahun 2012

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. Indikator sasaran:

Tingkat Kemantapan jalan Jumlah jaringan jalan dan jembatan yang sesuai

dengan kebutuhan :- Jalan - Jembatan

Jumlah pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana transpormasi :- Darat - Laut - Udara

Luas lahan untuk pembangunan Bandara Internasional yang dibebaskan.

Pengukuran lahan Bandara Internasional Jawa Barat. Jumlah dokumen persiapan pembangunan pelabuhan

Cilamaya.

2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Indikator sasaran:

Prosentase irigasi provinsi yang kondisinya baik Jumlah irigasi yang direhabilitasi Luas lahan yang dibebaskan untuk relokasi waduk Jati

Gede Prosentase relokasi waduk Jumlah situ yang di rehabilitasi (komulatif) Jumlah situ yang di operasi pemeliharaan (komulatif) Jumlah rekomendasi Surat Izin Pengambilan

Pemanfaatan Air (SIPPA) Jumlah Surat Izin Pemanfaatan Provinsi (SIPTP) Jumlah kualitas air yang terkendali dan air baku yang

dimanfaatkan

Halaman 26


Tahun 2012

3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat. Indikator sasaran:

Ratio elektrifikasi rumah tangga Jumlah peningkatan cakupan energi elektrifikasi

pedesaan Jumlah peningkatan lifting sumur minyak Jumlah peningkatan Pemanfaatan sumur gas Jumlah penerimaan daerah sektor pertambangan dan

energi

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah). Indikator sasaran:

Prosentase Desa yang menggunakan air bersih Jumlah Desa yang menggunakan air bersih Prosentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan

air limbah Prosentase pengelolaan sampah Kondisi percemaran air dan udara Jumlah air yang dipantau Jumlah peningkatan sumber daya manusia

penanggulangan bencana Prosentase peningkatan dan perlindungan kawasan

Halaman 27


Tahun 2012

5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur Indikator sasaran:

Jumlah instansi yang mendapat batuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara

Jumlah pesantren dan mesjid baru Jumlah pemukiman kumuh perkotaan dan pedesaan

yang ditangani Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan

RTBL bagi kawasan tertentu Jumlah unit rumah formal yang difasilitasi melalui

pembangunan rumah susun Jumlah tenaga kontruksi terlatih/bersertifikat


Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

SASARAN1. Terkendalinya Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk.

Indikator sasaran: Laju pertumbuhan penduduk Jumlah pengunjung web site Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat Jumlah penduduk yang terkendali oleh sistem

kependudukan di Jawa Barat Rata-rata usia kawin pertama wanita Jumlah kerjasama bidang transmigrasi antar Provinsi

dan Luar Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota Persentase transmigran yang ditempatkan

Halaman 28


Tahun 2012

2. Berkurangnya Tingkat Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Resiko Bencana. Indikator sasaran:

Jumlah industri yang diawasi pelaksanaan pengolahan limbah padat dan B3

Jumlah industri yang menerapkan program lingkungan Jumlah rekomendasi AMDAL Jumlah komisi AMDAL yang berlisensi di

Kabupaten/Kota Jumlah kajian mitigasi bencana alam (perubahan iklim) Jumlah pedoman data base kemitigasian bencana

(upaya mengurangi resiko bencana) Tingkat pemantauan kerusakan lingkungan

3. Meningkatnya Fungsi Kawasan Lindung Jawa Barat. Indikator sasaran:

- Rasio ruang terbuka hijau- Prosentase pengembangan sistem pemantauan udara- Prosentase pengawasan industri- Jumlah lembaga perlindungan dan pengamanan kawasan pada kawasan rawan gangguan

- Prosentase pemulihan dan rehabilitasi kawasan- Kelompok kerja penegakan hukum lingkungan hidup

4. Terlaksananya Penataan Ruang yang Berkelanjutan. Indikator sasaran:

Ketersediaan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang

Ketersediaan Peraturan Gubernur tentang informasi data Spesial Daerah (IDSD)

Harmonisasi rencana tata ruang wilayah (RT RW) Provinsi Jawa Barat dengan RT RW Kabupaten/Kota

Operasionalisasi tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD)

5. Meningkatnya Ketersediaan Energi Alternatif yang Ramah Lingkungan. Indikator sasaran:

Halaman 29


Tahun 2012

Jumlah penerapan energi alternatif Jumlah jenis pengembangan energi alternatif Jumlah pemantauan hemat energi pada instansi

pemerintah, bangunan komersial dan industri Rasio elektrifikasi Jawa Barat


1. Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel;

2. Mewujudkan Kehidupan Demokrasi dan Terpeliharanya Semangat Kebangsaan.

SASARAN1. Meningkatnya Kinerja Aparatur yang Berbasis Kompetensi.

Indikator sasaran: Kabupaten/Kota yang diharmonisasi dengan Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi Harmonisasi produk hukum Kab/Kota

- Dievaluasi- Diklarifikasi

Jumlah aparatur yang dibina dan dikembangkan melalui penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi

2. Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Serta Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi.

Indikator sasaran: Prosentase implementasi sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

Halaman 30


Tahun 2012

Prosentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu Tingkat implementasi anggaran berbasis kinerja Prosentase akurasi informasi laporan keuangan

- OPD- Setda- Provinsi

Tingkat pemenuhan WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Jumlah pengelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat yang tertata dengan baik

3. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Dapat Diakses Dengan Mudah dan Cepat Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat. Indikator sasaran:

Jumlah peningkatan pengembangan komunikasi dan infomasi kepada masyarakat

Jumlah peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Jumlah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Jumlah rekomendasi teknis perijinan bidang pos dan telekomunikasi

Jumlah infrastruktur pendukung pos/jasa titipan Jumlah peningkatan pemanfaatan teknologi informasi

komunikasi secara terintegrasi Jumlah pengunjung website Provinsi Jawa Barat

4. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan. Indikator sasaran:

Prosentase desa swasembada; Jumlah kemitraan dalam pembangunan pedesaan; Jumlah peningkatan Kualitas sarana dan prasarana

pemerintah desa; Jumlah peningkatan Kualitas kelompok dan kumunitas

Halaman 31


Tahun 2012

perempuan

5. Meningkatnya Pembangunan dan Pembinaan Hukum di Daerah. Indikator sasaran:

Jumlah kasus korupsi; Angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum.

6. Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Indikator sasaran:

Jumlah anggota Linmas yang berkualitas Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

7. Meningkatnya Kerjasama Daerah Dalam Pembangunan. Indikator sasaran:

Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota antar Provinsi dan Luar Negeri

Menurunnya jumlah penyimpangan terhadap peraturan dan penyelenggaraan pembangunan daerah

8 Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik. Indikator sasaran:

Frekuensi penyelenggaraan pendidikan politik Organisasi Masyarakat dan partai Politik.

Jumlah peningkatan SDM Partai Politik dalam pendidikan politik.

Jumlah penambahan masyarakat perduli pencegahan konflik SARA.

Persentase fasilitasi terhadap fungsi DPRD Jawa Barat.

c. Kebijakan dan Program

Halaman 32


Tahun 2012

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.Kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 berdasarkan tujuan yang dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.

Kebijakan :

1. Menuntaskan Jabar bebas buta aksara;2. Mewujudkan Jabar bebas biaya pendidikan dasar dalam

rangka penuntasan wajar dikdas 9 tahun;3. Mewujudkan Jabar bebas putus jenjang sekolah dalam

rangka pelaksanaan wajar 12 tahun di seluruh Kab/Kota;4. Meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan

dasar dan menengah;5. Meningkatkan pemerataan dan mutu PAUD;6. Meningkatkan pemerataan dan mutu PLS;7. Meningkatkan pemerataan dan mutu PLB;

Halaman 33


Tahun 2012

8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;

9. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan;

10. Fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan tinggi;

11. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;

12. Mengkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;

13. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak

14. Mengembangkan sistem kesehatan;15. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular;16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;17. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang

berbasis kemandirian berusaha;18. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak

melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak;

19. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;

20. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan dan jaminan sosial;

21. Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepelaporan dan kejuangan;

Halaman 34


Tahun 2012

22. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga;

23. Meningkatkan daya saing olah raga;24. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan

ketenagakerjaan;25. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik inter umat

beragama maupun antar umat beragama;26. Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan

pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat;

27. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

28. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat.

Program : 1. Program Pendidikan Non Formal2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar3. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi4. Program Pendidikan Luar Biasa5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan6. Program Upaya Kesehatan7. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular10. Program Sumber Daya Kesehatan

Halaman 35


Tahun 2012

11. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

12. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat

13. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

15. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

16. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

18. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda

19. Program Pembinaan Permasyarakatan dan Pengembangan Olahraga

20. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

21. Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan22. Program Pengembangan Nilai Budaya23. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Regional Berbasis Potensi Lokal.

Kebijakan :

Halaman 36


Tahun 2012

1. Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasiatas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM Perluasan kesempatan kerja;

2. Perluasan kesempatan kerja;3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;4. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta

pengembangan pasar dalam dan luar negeri;5. Meningatkan daya saing industri;6. Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi

sumber daya mineral;7. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan;8. Peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan;9. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan;10. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka

mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;

11. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.

Program : 1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor2. Program pengembangan sistem perdagangan dalam

negeri3. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan4. Program pengembangan destinasi pariwisata5. Program pengembangan pemasaran pariwisata6. Program pengembangan industri kecil dan menengah7. Program penataan struktur dan peningkatan kemampuan

teknologi industri

Halaman 37


Tahun 2012

8. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

9. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

10. Program pembinaan dan pengembangan BUMD dan lembaga keuangan non perbankan

11. Program peningkatan produksi pertanian12. Program pemberdayaan sumber daya pertanian13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

tanaman, ternak dan ikan14. Program pemasaran dan pengolahan hasil pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan15. Pengembangan sumber daya mineral dan panas bumi16. Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan dan energi17. Program pengembangan budi daya perikanan18. Program pengembangan perikanan tangkap19. Program pemanfaatan potensi sumber daya kehutanan20. Program peningkatan kesempatan kerja21. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah22. Program pembinaan dan pengembangan BUMD dan

lembaga keuangan non perbankan23. Program peningkatan iklim investasi24. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi25. Program peningkatan ketahanan pangan

Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Halaman 38


Tahun 2012

Kebijakan : 1. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung

pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa;2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan

irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air;

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

4. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi;5. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan

dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa;

6. Meningkatkan kinerja pengelolaan pembangunan bangunan gedung/rumah Negara;

7. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar pemukiman;

8. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kulaitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;

9. Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.

Program : 1. Program pembangunan jalan dan jembatan2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan3. Program peningkatan sarana dan prasarana

kebinamargaan4. Program inspeksi jalan dan jembatan5. Program pembangunan prasarana dan fasilitasi

perhubungan

Halaman 39


Tahun 2012

6. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

7. Program peningkatan pelayanan angkutan8. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas9. Program peningkatan kelayakan kendaraan bermotor10. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan lainnya11. Program pengembangan dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya12. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai13. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan

air limbah14. Program pembinaan jasa konstruksi15. Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan dan energi16. Program pengembangan sumber daya mineral dan panas

bumi17. Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih dan

air limbah18. Program pengembangan pemukiman19. Program lingkungan pemukiman sehat20. Program pemberdayaan komunitas pemukiman21. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan22. Program pembinaan jasa konstruksi23. Program pengelolaan Gedung/Rumah Negara

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Halaman 40


Tahun 2012

Kebijakan : 1. Menata data base penduduk dan penyelenggaraan sistem

administrasi kependudukan;2. Revitalisasi program keluarga berencana;3. Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun

keluar wilayah Provinsi;4. Menyiapkan pranata penataan ruang Provinsi;5. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang

terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional;6. Meningkatkan peran serta, dunia usaha, pemerintah

daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;7. Memantapkan peran provinsi dalam kondisi penataan

ruang;8. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan

kawasan hutan;9. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi

sumberdaya air, udara hutan dan lahan;10. Mengurangi resiko bencana;11. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam

rangka mewujudkan provinsi yang hijau (green province) didukung upaya menciptakan provinsi yang bersih (clean province)

Program : 1. Program penataan administrasi kependudukan2. Program keluarga berencana3. Program pengembangan wilayah transmigrasi4. Program penegendalian percemaran dan perusakan

lingkungan

Halaman 41


Tahun 2012

5. Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

6. Program penaggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat

7. Program pengelolaan kawasan lindung8. Program perencanaan ruang9. Program pemanfaatan ruang10. Program pengendalian pemanfaatan ruang11. Program pembinaan dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan dan energi

Misi 5 : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan

Kuaitas Demokrasi.

Kebijakan : 1. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang

saling menguntungkan;2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan

perencanaan yang pro publik;3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan

mengembangkan sistem pengawasan;4. Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi

dalam manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

5. Pemanpaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi kegiatan dan kerjasama Stratejik

Halaman 42


Tahun 2012

perguruan tinggi/lembaga riset bersama mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga;

6. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;7. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan

struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik;

8. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas unit kerja dalam pelayanan publik;

9. Menata sistem hukum di daerah;10. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;11. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel;12. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan

perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;

13. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;

14. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;

15. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan;

16. Mewujudkan desa membangun;17. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam

penanggulangan bencana;18. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

politik; 19. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

Halaman 43


Tahun 2012

Program : 1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem

Administrasi Pemerintah Daerah2. Program Kerjasama Pembangunan3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan Daerah4. Program Pengembangan Komunikasi, Media Massa dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur10. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah13. Program Pengembangan Kearsipan14. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian

Administrasi Pertanahan15. Program Penanggulangan Bencana Alam dan

Perlindungan Masyarakat16. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat17. Program Pemantapan Pemerintah dan Pembangunan

Desa18. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan,

Kesadaran Hukum dan HAM19. Program Pemeliharaan dan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

Halaman 44


Tahun 2012

20. Program Kerjasama Daerah21. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah22. Program Pendidikan Politik Masyarakat

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2012.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2012 meliputi penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut indikatornya.

Sasaran Stratejik dan Indikator Sasaran.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 51. Tuntasnya program

pemberantasan buta aksara

1. Angka Melek Huruf (AMH)

% 97

2. Prosentase peningkatan angka melek huruf

% 0,20

3. Angka partisipasi kasar PAUD

% 62,25

2.

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah

1. Rata-rata lama sekolah Tahun 8,522. Prosentase peningkatan

rata-rata lama sekolah% -

3. Prosentase peningkatan angka partisipasi kasar (APK)

- SMP/MTs/Sederajat % 114,69- SMA/SMK/MA/ % 58,92

Halaman 45


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 5

Sederajat4. Angka Partisipasi Murni

(APM)

- SD/MI/Sederajat % 96,40 - SMP/MTs/Sederajat % - SMA/SMK/MA/

Sederajat% 58,92

5. Prosentase peningkatan APK luar sekolah

- Paket A % 7

- Paket B % 6,76

- Paket C % 3,92

6. Prosentase ketersedian buku teks pelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

% 100

7. Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/ Sederaat

% 65

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak

1. Prosentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit dan jaringannya

% 20

2. Prosentase masyarakat

miskin yang mendapatkan subsidi jaminan kesehatan

% 100

3. Cakupan persalinan oleh

tenaga kesehatan % 90 4. Prosentase Gizi Buruk

yang dilaporkan % 100 5. Prosentase Kabupaten/

Kota dengan Ketersediaan informasi kesehatan yang komprehensif

% 80

6. Prosentase Desa UCI

(Universal Child Imunization)

% 90 7. Prosentase Kabupaten/

Kota dengan jumlah desa UCI (Universal Child Imunization) > 95 %)

% 100

8. Case Detection Rate

Tuberkulosis (TB)% 80

9. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Serosurveilans pada kelompok resiko tinggi

% 95,00

Halaman 46


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 5 10. Prosentase Puskesmas

yang memiliki dokter sesuai standar

% 100 11. Prosentase Puskesmas

dan Desa yang memiliki Bidan sesuai standar

% 90 12. Prosentase sarana

Pelayanan Kesehatan yang memiliki standar mutu

% 6

13. Prosentase peningkatan

pelayanan pasien gangguan jiwa dan NAPZA

% 10

14. Prosentase tingkat

hunian rawat inap pasien gangguan jiwa dan NAPZA

% 80

15. Ratio kematian Ibu 73/

100.000 kelahiran hidup % 79 16. Ratio kematian Bayi

2,64/ 1.000 kelahiran hidup

% 3,14

4. Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak

1. Tingkat pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil

% 20

2. Jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Orang 6.000.000

3. Tingkat Partisipasi Sosial

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial)

% 80

4. Tingkat Pengetahuan

dan kemampuan Pekerja Sosial

% 80 5. Prosentase Pemahaman

tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial

% 80 6. Jumlah Bantuan Bahan

Bangunan Rumah bagi eks Korban Bencana

Orang 1.724 7. Tingkat Partisipasi Pilar

Masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

% 100

Halaman 47


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 55. Meningkatnya

kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan

1. Prosentase Perempuan di Parlemen

% 30

2. Prosentase Perempuan pekerja profesional

% 15

3. Prosentase Perempuan dalam angkatan kerja % 45

4. Prosentase Perempuan

upah pekerja non pertanian

% 0,50 5. Angka harapan hidup

laki-lakiTahun 72

6. Angka harapan hidup perempuan

Tahun 75

7. Rata-rata lama sekolah laki-laki

% 8,68

8. Rata-rata lama sekolah perempuan

% 8,36

9. Angka melek huruf laki-laki

% 97

10. Angka melek huruf perempuan

62

11. Tingkat penurunan terjadinya kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak

% 20

12. Jumlah peserta Keluarga Berencana baru

Pasangan 1.700.000

13. Jumlah peserta Keluarga Berencana aktif yang terbina

Pasangan 7.400.000 14. Prosentase peserta

Keluarga Berencana mandiri

% 54

15. Rata-rata usia kawin pertama wanita

Tahun 21

6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja

1. Jumlah kebijakan mengenai upah minimum

Dok 1

2. Prosentase kasus ketenaga kerjaan yang terselesaikan

% 16

7. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

1. Prosentase prestasi olah raga pelajar Jawa Barat dalam event-event olah raga tingkat Nasional dan regional (medali emas)

Medali emas 22

2. Tingkat peran serta pemuda dalam pembangunan

% 80

8. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan 1. Frekuensi upaya

pelestarian dan Kegiatan 6

Halaman 48


Tahun 2012


lokalpemanfaatan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejahteraan,

2. Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah

% 80

3. Tingkat keragaman dan kekayaan budaya

% 80

4. Jumlah aktivitas apresiasi seni dan budaya

Kali 3

5. Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

- Wisman Orang 1.000.000 - Wisnus Orang 39.000.0009. Meningkatnya

aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal

1. Laju pertumbuhan ekonomi

% 7,5

2. Tingkat inflasi % 5

3. Jumlah volume barang ekspor dan besaran nilai ekspor Jawa Barat

US$ 25.000.000

4. Laju pertumbuhan

ekspor% 7,90

5. Jumlah transaksi produk agro

Milyar Rp 500

6. Prosentase kontribusi sektor perdagangan (meterologi)

Milyar Rp 10

10. Meningkatnya

kesempatan dan penyediaan lapangan kerja

1. Jumlah tenaga kerja terlatih

Orang 7.000

2. Jumlah tenaga kerja sertifikasi

Orang 2.500

3. Jumlah lembaga pelatihan yang dibina

Limit 275

4. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor lainnya

Orang 550.000

11. Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

1. Prosentase Pertumbuhan wirausaha

%

2. Jumlah wirausaha baru Orang 5.000

3. Jumlah wirausaha baru yang berdaya saing

Orang 250

4. Jumlah peningkatan Orang 4.600Halaman 49


Tahun 2012


kapasitas sumberdaya KUMKM

5. Jumlah kelembagaan

KUMKM yang berkualitas Unit 1.100

6. Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor KUMKM

Orang 25.000

12. Meningkatnya

investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

1. Prosentase kontribusi industri pengolahan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Jawa Barat

% 40

2. Realisasi penaman

modalTrilyun 44,22

3. Jumlah promosi yang terfasilitasi

Perusahaan 150

4. Jumlah kerjasama investasi goverment to goverment (g to G) dan private to private (P to P)

MoU 2

5. Jumlah sarana prasarana promosi trade, tourism and investment

Lokasi 2

13. Terpenuhinya

kebutuhan pangan masyarakat

1. Jumlah Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman

- Produksi pangan Ton 22.500.000 - Produktivitas padi Ku/Ha 65 - Produksi padi Ton 12.500.000 2. Produksi hasil ternak - Daging Ton 732.106 - Telur Ton 219.407 - Susu Ton 265.778 3. Populasi ternak - Sapi potong Ekor 345.318 - Kambing Ekor 1.603.365 - Ayam potong Ekor 97.163.863 - Ayam petelur Ekor 12.882.470 4. Jumlah Pengembangan

perbibitan TernakEkor 2.700.000

5. Jumlah ternak penjaringan hasil inseminasi buatan

Ekor 52.727

6. Prosentase Sumber Daya Manusia Peternak yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dan Alat Mesin Peternakan

% 25

7. Jumlah produksi perikanan

Ton 1.143.555

8. Prosentase peningkatan % 5

Halaman 50


Tahun 2012


produksi perikanan dan kelautan

9. Prosentase peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan tingkat konsumsi ikan

% 3,50

10. Prosentase Peningkatan Eksport komoditas hasil perikanan

% 10

11. Prosentase Peningkatan

Kesempatan kerja% 2,50

12. Prosentase Pendapatan pembudidaya dan nelayan

% 7,50

13. Tingkat Pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan perkebunan

Ha 1.405

14. Jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan

Pohon 51.502

15. Jumlah Fasilitasi promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk

Kali 5

16. Prosentase lahan

potensial perkebunan% 20

17. Jumlah Fisik Lumbung dan Lembaga Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung 150

18. Jumlah peningkatan

Desa Mandiri PanganBuah 33

19. Jumlah Cadangan Beras Ton 300

20. Prosentase Dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan

% 100

21. Tingkat penurunan konsumsi beras per kapita

% 85,40

14. Tersedianya

infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

1. Prosentase capaian pengembangan dan pembangunan bandara Kertajati

% 4,57

2. Pengembangan pelabuhan Cilamaya

% 25

3. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

% 80

4. Prosentase kualitas angkutan umum (angkutan dalam

% 80

Halaman 51


Tahun 2012


provinsi) 5. Uji mutu produksi karoseri

% 80

6. Panjang jalan yang ditingkatkan dan jumlah jembatan yang diganti

- Jalan Km 90,56 - Jembatan Meter 21

7. Panjang jalan dan jumlah jembatan yang direhabilitasi


8. Panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipelihara

- Jalan Km 2.022,87 - Jembatan Meter 15.053,86

15. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

1. Prosentase jaringan irigasi kondisi baru

% 64

2. Jumlah sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air, OP dan rehabilitasi

- Situ (OP) Buah 82 - Irigasi (OP) Buah 91 - Irigasi (rehab) Buah 66 4. Jumlah bendungan yang

dibangunBuah 2

5. Prosentase prasarana pengendali banjir, kekeringan dan pengamanan pantai

% 80

6. Jumlah sarana teknis pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air baku permukaan

Rekomendasi 130

16. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat

1. Lifting minyak Ribu barrel 11.974,98 2. Lifting gas mmbtu 190.781,26 3. Volume panas bumi mw 1.650 4. Jumlah penerapan

energi alternatif% 100

5. Prosentase pendapatan daerah dari sektor energi

% 5

6. Investasi sektor energi dan sumberdaya mineral

% 1,50

17. Meningkatnya akses

masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar

1. Prosentase penduduk yang terlayani air bersih

Perkotaan 41,8 Pedesaan 53,60 2. Prosentase penduduk

yang terlayani % 65

Halaman 52


Tahun 2012


pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

persampahan 3. Fasilitasi pembangunan

rumah susunUnit 480

4. Jumlah PAD dari uji mutu konstruksi

Juta 171,30

5. Prosentase pembangunan TPPAS

% 40,48

- Legok nangka % 38 - Nambo % 38,70 - Leuwi gajah % 44,20

18. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur

1. Jumlah komisi AMDAL yang berlisensi

Kab/Kota 20

2. Jumlah industri yang diawasi tehnik limbah B3

Unit 20

3. Prosentase kasus sengketa lingkungan yang dapat difasilitasi

% 88

4. Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat atas kasus lingkungan

Kali 107

19. Berkurangnya

tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

1. Jumlah titik pantau kualitas air pada badan sungai di 7 Daerah Aliran Sungai

DAS 3 Waduk 4

2. Jumlah kasus sengketa kawasan lingkungan yang dapat ditangani

Kasus 37 3. Tingkat pemantauan dan

pengawasan kualitas udara Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Hari baik/tahun

75

4. Pemegang sertifikat

Environmental Polluton Control Manager (EPMC) air dan udara

Orang 30 5. Prosentase penilaian

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Dokumen 5

6. Jumlah pemantauan kerusakan lingkungan

Kali 10

20. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat

1. Prosentase kawasan hutan dan kawasan lindung

% 28

2. Prosentase Rehabilitasi lahan kritis

% 25

3. Tingkat Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan

% 10 4. Luas lahan kritis yang

direhabHa 50.000

21. Terlaksananya 1. Jumlah tata ruang yang Dok 4

Halaman 53


Tahun 2012


penataan ruang yang berkelanjutan

berwawasan strategis 2. Jumlah raperda RTR

kawasan strategis provinsi belum dapat dilaksanakan

Dok 3

22. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi

1. Tingkat penurunan temuan penyimpangan

% 20

2. Prosentase diselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan penyimpangan

% 90

3. Tingkat kenaikan

peringkat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Pembangunan/Peringkat

2

4. Tingkat penurunan

tindak pidana korupsi% 100

5. Tingkat rasionalisasi

Pegawai% 85

6. Jumlah penempatan dalam jabatan berbasis Pola Karier dan Pengembangan Kompetensi

Jabatan 250

7. Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Pegawai

Dokumen 1

8. Jumlah uji Kompetensi

Pegawai Negeri SipilOrang 4.092

9. Prosentase pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai formasi

% 60

10. Jumlah jabatan

fungsional yang diisiJabatan 200

11. Jumlah Peserta Negeri Sipil dalam Capacity Building Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural

Orang 700

12. Jumlah pegawai yang

mengikuti diklatOrang 7.500

13. Tingkat akurasi

Database Pegawai% 80

14. Tingkat kesesuaian jadwal pelaksanaan Pengawasan

% 90

15. Nilai hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Angka 55

Halaman 54


Tahun 2012


23. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yng akuntabel dan berbasis teknologi informasi

1. Rancangan peraturan daerah 26 Kabupaten/Kota yang dievaluasi dan diklarifikasi

Dokumen 163

2. Produk hukum yang aspiratif

Dokumen 80

3. Jumlah penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara

Kali 10

4. Tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Standar Biaya Belanja Daerah

% 9

5. Prosentase aset daerah yang sudah terinventarisasi

% 90

6. Prosentase pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

Unit 955

7. Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

% 100

8. Prosentase aset yang

dapat dimanfaatkan % 80

9. Prosentase Penerapan Sistem dan Prosedur pengelola keuangan daerah

% 90

10. Jumlah Lembaga pengelola keuangan daerah Provinsi Jawa Barat

Unit 27

11. Prosentase aplikasi sistem pengendalian dan informasi keuangan daerah

% 90

12. Prosentase penerimaan pendapatan daerah

% 8

13. Prosentase jumlah potensi wajib pajak dan potensi non pajak

% 100

14. Prosentase penerimaan pendapatan dari sumber penerimaan baru

% 100

15. Prosentase wajib pajak yang membayar pajak

% 85

16. Prosentase penurunan piutang

% 45

17. Prosentase penerapan Standar Operasional Prosedur Sistem Administrasi Satu Atap

% 80

Halaman 55


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 5 18. Jumlah capaian hasil

rekonsiliasi target dan realisasi keuangan

% 90

19. Tingkatnya kualitas

Laporan Keuangan % 90

20. Prosentase ketepatan kajian kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

% 80

21. Jumlah UPTD/UPTB yang

dievaluasiUnit 121


Angka 55

24. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

1. Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan korupsi

% 100

2. Jumlah jenis pelayanan

informasi Buah 4

3. Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

Kantor 427

Jasa telepon 135

4. Jumlah fasilitasi dan

kerjasamaKali 10

5. Jumlah lokasi yang

terlayani Lokasi 300

6. Jumlah anggota masyarakat (termasuk murid sekolah) yang difasilitasi akses TIK/ Internet

Orang 1.000

7. Jumlah instrumen pengolah data dan konten data serta informasi

Web 52

8. Jumlah paket yang

dilelangkan Paket 1.200

9. Jumlah rekanan yang

terdaftar Orang 8.500

10. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan e-procurement

Kab/Kota 26

11. Prosentase Pelayanan data dan informasi pembangunan Jawa Barat

% 80

12. Jumlah perijinan yang

diselesaikanBuah 36.988

Halaman 56


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 5 13. Prosentase proses

pengolahan pelayanan administrasi perijinan

% 93

14. Durasi rata-rata waktu pelayanan perijinan

Hari 14

15. Prosentase dukungan sarana dan prasarana operasional pelayanan perijinan

% 70

16. Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)% 80

17. Ketersediaan informasi

pelayanan perijinan % 100

18. Rasio pengaduan perijinan terhadap SK yang diterbitkan

% 1

19. Jumlah lembaga

penyiaran TV 10

20. Jumlah fasilitasi

partisipasi publik % 250

25. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1. Prosentase masyarakat yang terbebas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum

% 80

2. Tingkat kecepatan waktu penginformasian bencana ke Kabupaten/Kota

Jam 6

3. Rasio perlindungan masyarakat perpenduduk

% 80

4. Prosentase keberhasilan

fasilitasi perbatasan % 100

5. Jumlah bantuan tanggap

darurat % Kejadian 100

6. Prosentase Pilkada

tanpa ulangan% 90

7. Tingkat kualitas

pengendalian unjuk rasa % 80

8. Tingkat kualitas

pengamanan% 80

9. Tingkat kualitas pengawalan pimpinan daerah

% 100

26. Meningkatnya

kerjasama daerah dalam pembangunan

1. Prosentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan sistem administrasi kependudukan

% 100 Kab/Kota 26

2. Prosentase ketepatan Batas Desa, wilayah dan daerah

% 80

3. Tingkat Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

% 80

Halaman 57


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 5 4. Tingkat keberhasilan

penyelesaian kasus/ sengketa pertanahan

% 20 5. Intensitas sinkronisasi

dan sinergitas pelaksanaan pembangunan

% 80

6. Jumlah naskah kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian

Dokumen 40 7. Jumlah Perda asal

Gubernur yang disetujuiDokumen 12

8. Jumlah Perda inisiatif yang disetujui

Dokumen 6

9. Jumlah fasilitasi kerjasama pembangunan wilayah antar daerah dan antar provinsi

Kali 30

10. Tingkat sinergitas hubungan antar Lembaga

% 80

11. Tingkat sinergitas penanggulangan kemiskinan di 26 Kabupaten/Kota (MDG’s) terlaksana seluruhnya di Kabupaten/Kota

% 100

12. Tingkat pemantauan PNPM mandiri pedesaan

% 100

13. Jumlah kebijakan umum implementasi otonomi daerah

Dokumen 3

27. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik

1. Indeks Demokrasi % 80 2. Tingkat keberhasilan

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah

% 85

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik dan semangat kebangsaan

% 85

4. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang demokratis dan bertanggungjawab

% 80

5. Tingkat kesatuan dan persatuan bangsa serta nasionalisme di Jawa Barat

% 90

6. Prosentase anggota % 100

Halaman 58


Tahun 2012


DPRD yang terlayani dalam menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gubernur Jawa Barat menyusun Penetapan Kinerja yang merupakan Dokumen Pernyataan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan Kinerja ini di susun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012.

Demikian Penetapan Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 dalam mencapai Sasaran Stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

Sasaran Stratejik dan Indikator Sasaran.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 51. Tuntasnya program 1. Angka Melek Huruf % 97

Halaman 59


Tahun 2012


pemberantasan buta aksara

(AMH) 2. Prosentase peningkatan

angka melek huruf% 0,20

3. Angka partisipasi kasar PAUD

% 62,25

2.

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah

1. Rata-rata lama sekolah Tahun 8,522. Prosentase peningkatan

rata-rata lama sekolah% -

3. Prosentase peningkatan angka partisipasi kasar (APK)

- SMP/MTs/Sederajat % 114,69- SMA/SMK/MA/

Sederajat% 58,92

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI/Sederajat % 96,40 - SMP/MTs/Sederajat %

-SMA/SMK/MA/ Sederajat

% 58,92

5. Prosentase peningkatan APK luar sekolah

- Paket A % 7 - Paket B % 6,76 - Paket C % 3,92 6. Prosentase ketersedian

buku teks pelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

% 100

7. Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/ Sederaat

% 65

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak

1. Prosentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit dan jaringannya

% 20

2. Prosentase masyarakat

miskin yang mendapatkan subsidi jaminan kesehatan

% 100

3. Cakupan persalinan

oleh tenaga kesehatan % 90 4. Prosentase Gizi Buruk

yang dilaporkan % 100 5. Prosentase Kabupaten/

Kota dengan Ketersediaan informasi kesehatan yang komprehensif

% 80

6. Prosentase Desa UCI % 90

Halaman 60


Tahun 2012


(Universal Child Imunization)

7. Prosentase Kabupaten/ Kota dengan jumlah desa UCI (Universal Child Imunization) > 95 %)

% 100

8. Case Detection Rate

Tuberkulosis (TB)% 80

9. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Serosurveilans pada kelompok resiko tinggi

% 95,00

10. Prosentase Puskesmas

yang memiliki dokter sesuai standar

% 100 11. Prosentase Puskesmas

dan Desa yang memiliki Bidan sesuai standar

% 90 12. Prosentase sarana

Pelayanan Kesehatan yang memiliki standar mutu

% 6

13. Prosentase peningkatan

pelayanan pasien gangguan jiwa dan NAPZA

% 10

14. Prosentase tingkat hunian rawat inap pasien gangguan jiwa dan NAPZA

% 80

15. Ratio kematian Ibu 73/ 100.000 kelahiran hidup

% 79

16. Ratio kematian Bayi 2,64/ 1.000 kelahiran hidup

% 3,14

4. Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak

1. Tingkat pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil

% 20

2. Jumlah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Orang 6.000.000 3. Tingkat Partisipasi

Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial)

% 80 4. Tingkat Pengetahuan

dan kemampuan Pekerja Sosial % 80

5. Prosentase Pemahaman % 80Halaman 61


Tahun 2012


tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial

6. Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi eks Korban Bencana

Orang 1.724 7. Tingkat Partisipasi Pilar

Masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana

% 100

5. Meningkatnya

kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan

1. Prosentase Perempuan di Parlemen

% 30

2. Prosentase Perempuan pekerja profesional % 15

3. Prosentase Perempuan dalam angkatan kerja % 45

4. Prosentase Perempuan upah pekerja non pertanian % 0,50

5. Angka harapan hidup laki-laki Tahun 72

6. Angka harapan hidup perempuan Tahun 75

7. Rata-rata lama sekolah laki-laki

% 8,68


% 8,36

9. Angka melek huruf laki-laki

% 97


62

11. Tingkat penurunan terjadinya kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak

% 20

12. Jumlah peserta Keluarga Berencana baru

Pasangan 1.700.000

13. Jumlah peserta Keluarga Berencana aktif yang terbina

Pasangan 7.400.000 14. Prosentase peserta

Keluarga Berencana mandiri

% 54 15. Rata-rata usia kawin

pertama wanitaTahun 21

6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja

1. Jumlah kebijakan mengenai upah minimum

Dok 1

2. Prosentase kasus ketenaga kerjaan yang terselesaikan

% 16

7. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi

1. Prosentase prestasi olah raga pelajar Jawa Barat

Medali emas 22

Halaman 62


Tahun 2012


olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan

dalam event-event olah raga tingkat Nasional

2. Tingkat peran serta pemuda dalam pembangunan

% 80

8. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal

1. Frekuensi upaya pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejahteraan, kepurbakalaan dan permuseuman

Kegiatan 6

2. Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah

% 80

3. Tingkat keragaman dan kekayaan budaya

% 80

4. Jumlah aktivitas apresiasi seni dan budaya

Kali 3

5. Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

- Wisman Orang 1.000.000 - Wisnus Orang 39.000.000

9. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal


% 7,5

2. Tingkat inflasi % 5

3. Jumlah volume barang ekspor dan besaran nilai ekspor Jawa Barat

US$ 25.000.000

4. Laju pertumbuhan

ekspor% 7,90

5. Jumlah transaksi produk agro

Milyar Rp 500


Milyar Rp 10

10. Meningkatnya

kesempatan dan penyediaan lapangan kerja

1. Jumlah tenaga kerja terlatih

Orang 7.000

2. Jumlah tenaga kerja sertifikasi

Orang 2.500

3. Jumlah lembaga pelatihan yang dibina

Limit 275

4. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor lainnya

Orang 550.000

11. Meningkatnya peran 1. Prosentase %

Halaman 63


Tahun 2012


kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

Pertumbuhan wirausaha 2. Jumlah wirausaha baru Orang 5.000

3. Jumlah wirausaha baru

yang berdaya saingOrang 250

4. Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya KUMKM

Orang 4.600

5. Jumlah kelembagaan KUMKM yang berkualitas

Unit 1.100


Orang 25.000

12. Meningkatnya

investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

1. Prosentase kontribusi industri pengolahan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Jawa Barat

% 40

2. Realisasi penaman

modalTrilyun 44,22

3. Jumlah promosi yang

terfasilitasiPerusahaan 150

4. Jumlah kerjasama investasi goverment to goverment (g to G) dan private to private (P to P)

MoU 2

5. Jumlah sarana prasarana promosi trade, tourism and investment

Lokasi 2

13. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

1. Jumlah Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman

- Produksi pangan Ton 22.500.000 - Produktivitas padi Ku/Ha 65 - Produksi padi Ton 12.500.000 2. Produksi hasil ternak - Daging Ton 732.106 - Telur Ton 219.407 - Susu Ton 265.778 3. Populasi ternak - Sapi potong Ekor 345.318 - Kambing Ekor 1.603.365 - Ayam potong Ekor 97.163.863 - Ayam petelur Ekor 12.882.470

4. Jumlah Pengembangan

perbibitan TernakEkor 2.700.000

Halaman 64


Tahun 2012


5. Jumlah ternak penjaringan hasil inseminasi buatan

Ekor 52.727

6. Prosentase Sumber Daya Manusia Peternak yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna dan Alat Mesin Peternakan

% 25

7. Jumlah produksi

perikanan Ton 1.143.555

8. Prosentase peningkatan produksi perikanan dan kelautan

% 5

9. Prosentase peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan tingkat konsumsi ikan

% 3,50

10. Prosentase Peningkatan Eksport komoditas hasil perikanan

% 10

11. Prosentase Peningkatan

Kesempatan kerja% 2,50

12. Prosentase Pendapatan pembudidaya dan nelayan

% 7,50

13. Tingkat Pembinaan agribisnis dan produksi komoditi unggulan perkebunan

Ha 1.405

14. Jumlah benih tanaman perkebunan yang dapat disediakan

Pohon 51.502

15. Jumlah Fasilitasi promosi, pemasaran dan kemitraan usaha produk

Kali 5

16. Prosentase lahan potensial perkebunan

% 20

17. Jumlah Fisik Lumbung dan Lembaga Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung 150

18. Jumlah peningkatan

Desa Mandiri PanganBuah 33

19. Jumlah Cadangan Beras Ton 300 20. Prosentase Dokumen

Laporan Neraca Bahan Makanan

% 100

21. Tingkat penurunan konsumsi beras per kapita

% 85,40

14. Tersedianya

infrastruktur transportasi yang

1. Prosentase capaian pengembangan dan pembangunan bandara

% 4,57

Halaman 65


Tahun 2012


handal dan terintegrasi untuk mendukung

Kertajati 2. Pengembangan pelabuhan Cilamaya

% 25

3. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

% 80

4. Prosentase kualitas angkutan umum (angkutan dalam provinsi)

% 80

5. Uji mutu produksi karoseri

% 80

6. Panjang jalan yang ditingkatkan dan jumlah jembatan yang diganti

- Jalan Km 90,56 - Jembatan Meter 21 7. Panjang jalan dan

jumlah jembatan yang direhabilitasi


8. Panjang jalan dan jumlah jembatan yang dipelihara

- Jalan Km 2.022,87 - Jembatan Meter 15.053,86

15. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

1. Prosentase jaringan irigasi kondisi baru

% 64

2. Jumlah sungai, waduk, situ, embung dan sumber daya air, OP dan rehabilitasi

- Situ (OP) Buah 82 - Irigasi (OP) Buah 91 - (Irigasi rehab) Buah 66

4. Jumlah bendungan yang dibangun

Buah 2

5. Prosentase prasarana pengendali banjir, kekeringan dan pengamanan pantai

% 80

6. Jumlah sarana teknis pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air baku permukaan

Rekomendasi 130

16. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas

1. Lifting minyak Ribu barrel 11.974,98 2. Lifting gas mmbtu 190.781,26 3. Volume panas bumi mw 1.650

Halaman 66


Tahun 2012


infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di

4. Jumlah penerapan energi alternatif

% 100

5. Prosentase pendapatan daerah dari sektor energi

% 5

6. Investasi sektor energi dan sumberdaya mineral

% 1,50

17. Meningkatnya akses

masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

1. Prosentase penduduk yang terlayani air bersih

Perkotaan 41,8 Pedesaan 53,60

2. Prosentase penduduk yang terlayani persampahan

% 65

3. Fasilitasi pembangunan

rumah susunUnit 480

4. Jumlah PAD dari uji

mutu konstruksiJuta 171,30

5. Prosentase

pembangunan TPPAS% 40,48

- Legok nangka % 38 - Nambo % 38,70 - Leuwi gajah % 44,20

18. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur

1. Jumlah komisi AMDAL yang berlisensi

Kab/Kota 20

2. Jumlah industri yang diawasi tehnik limbah B3

Unit 20

3. Prosentase kasus sengketa lingkungan yang dapat difasilitasi

% 88

4. Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat atas kasus lingkungan

Kali 107

19. Berkurangnya

tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana

1. Jumlah titik pantau kualitas air pada badan sungai di 7 Daerah Aliran Sungai

DAS 3 Waduk 4

2. Jumlah kasus sengketa kawasan lingkungan yang dapat ditangani

Kasus 37

3. Tingkat pemantauan dan pengawasan kualitas udara Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Hari baik/tahun

75

4. Pemegang sertifikat

Environmental Polluton Control Manager (EPMC) air dan udara

Orang 30 5. Prosentase penilaian Dokumen 5

Halaman 67


Tahun 2012


dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

6. Jumlah pemantauan kerusakan lingkungan

Kali 10

20. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat

1. Prosentase kawasan hutan dan kawasan lindung

% 28

2. Prosentase Rehabilitasi lahan kritis

% 25

3. Tingkat Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan

% 10 4. Luas lahan kritis yang

direhabHa 50.000

21. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan

1. Jumlah tata ruang yang berwawasan strategis

Dok 4

2. Jumlah raperda RTR kawasan strategis provinsi belum dapat dilaksanakan

Dok 3

22. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi

1. Tingkat penurunan temuan penyimpangan

% 20

2. Prosentase diselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan penyimpangan

% 90

3. Tingkat kenaikan

peringkat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Pembangunan/Peringkat

2

4. Tingkat penurunan

tindak pidana korupsi% 100

5. Tingkat rasionalisasi

Pegawai% 85

6. Jumlah penempatan dalam jabatan berbasis Pola Karier dan Pengembangan Kompetensi

Jabatan 250

7. Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Pegawai

Dokumen 1

8. Jumlah uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Orang 4.092

9. Prosentase pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sesuai formasi

% 60

10. Jumlah jabatan

fungsional yang diisiJabatan 200

Halaman 68


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 5 11. Jumlah Peserta Negeri

Sipil dalam Capacity Building Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural

Orang 700

12. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

Orang 7.500

13. Tingkat akurasi Database Pegawai

% 80

14. Tingkat kesesuaian jadwal pelaksanaan Pengawasan

% 90


Angka 55

23. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yng akuntabel dan berbasis teknologi informasi

1. Rancangan peraturan daerah 26 Kabupaten/Kota yang dievaluasi dan diklarifikasi

Dokumen 163

2. Produk hukum yang

aspiratifDokumen 80

3. Jumlah penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara

Kali 10

4. Tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Standar Biaya Belanja Daerah

% 9

5. Prosentase aset daerah yang sudah terinventarisasi

% 90

6. Prosentase pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan

Unit 955

7. Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

% 100

8. Prosentase aset yang

dapat dimanfaatkan % 80

9. Prosentase Penerapan Sistem dan Prosedur pengelola keuangan daerah

% 90

10. Jumlah Lembaga pengelola keuangan daerah Provinsi Jawa Barat

Unit 27

11. Prosentase aplikasi sistem pengendalian dan informasi keuangan

% 90

Halaman 69


Tahun 2012


daerah

12. Prosentase penerimaan

pendapatan daerah % 8

13. Prosentase jumlah potensi wajib pajak dan potensi non pajak

% 100

14. Prosentase penerimaan pendapatan dari sumber penerimaan baru

% 100

15. Prosentase wajib pajak

yang membayar pajak% 85

16. Prosentase penurunan

piutang% 45

17. Prosentase penerapan Standar Operasional Prosedur Sistem Administrasi Satu Atap

% 80

18. Jumlah capaian hasil rekonsiliasi target dan realisasi keuangan

% 90

19. Tingkatnya kualitas

Laporan Keuangan % 90

20. Prosentase ketepatan kajian kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

% 80

21. Jumlah UPTD/UPTB yang

dievaluasiUnit 121


Angka 55

24. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

1. Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan korupsi

% 100

2. Jumlah jenis pelayanan

informasi Buah 4

3. Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

Kantor 427

Jasa telepon 135

4. Jumlah fasilitasi dan

kerjasamaKali 10

5. Jumlah lokasi yang

terlayani Lokasi 300

6. Jumlah anggota masyarakat (termasuk murid sekolah) yang difasilitasi akses TIK/ Internet

Orang 1.000

Halaman 70


Tahun 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 2 3 4 5 7. Jumlah instrumen

pengolah data dan konten data serta informasi

Web 52

8. Jumlah paket yang dilelangkan

Paket 1.200

9. Jumlah rekanan yang terdaftar

Orang 8.500

10. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan e-procurement

Kab/Kota 26

11. Prosentase Pelayanan data dan informasi pembangunan Jawa Barat

% 80

12. Jumlah perijinan yang diselesaikan

Buah 36.988

13. Prosentase proses pengolahan pelayanan administrasi perijinan

% 93

14. Durasi rata-rata waktu

pelayanan perijinanHari 14

15. Prosentase dukungan sarana dan prasarana operasional pelayanan perijinan

% 70

16. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

% 80

17. Ketersediaan informasi pelayanan perijinan

% 100

18. Rasio pengaduan perijinan terhadap SK yang diterbitkan

% 1

19. Jumlah lembaga

penyiaran TV 10

20. Jumlah fasilitasi partisipasi publik

% 250

25. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1. Prosentase masyarakat yang terbebas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum

% 80

2. Tingkat kecepatan waktu penginformasian bencana ke Kabupaten/Kota

Jam 6

3. Rasio perlindungan masyarakat perpenduduk

% 80

4. Prosentase keberhasilan

fasilitasi perbatasan % 100

5. Jumlah bantuan

tanggap darurat % Kejadian 100

6. Prosentase Pilkada

tanpa ulangan% 90

7. Tingkat kualitas % 80

Halaman 71


Tahun 2012


pengendalian unjuk rasa

8. Tingkat kualitas pengamanan

% 80

9. Tingkat kualitas pengawalan pimpinan daerah

% 100

26. Meningkatnya

kerjasama daerah dalam pembangunan

1. Prosentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan sistem administrasi kependudukan

% 100 Kab/Kota 26 2. Prosentase ketepatan

Batas Desa, wilayah dan daerah

% 80

3. Tingkat Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

% 80 4. Tingkat keberhasilan

penyelesaian kasus/ sengketa pertanahan

% 20 5. Intensitas sinkronisasi

dan sinergitas pelaksanaan pembangunan

% 80

6. Jumlah naskah kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian

Dokumen 40

7. Jumlah Perda asal Gubernur yang disetujui

Dokumen 12

8. Jumlah Perda inisiatif yang disetujui

Dokumen 6

9. Jumlah fasilitasi kerjasama pembangunan wilayah antar daerah dan antar provinsi

Kali 30

10. Tingkat sinergitas hubungan antar Lembaga

% 80

11. Tingkat sinergitas penanggulangan kemiskinan di 26 Kabupaten/Kota (MDG’s) terlaksana seluruhnya di Kabupaten/Kota

% 100

12. Tingkat pemantauan PNPM mandiri pedesaan

% 100

13. Jumlah kebijakan umum implementasi otonomi daerah

Dokumen 3

27. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik

1. Indeks Demokrasi % 80 2. Tingkat keberhasilan

pemilihan umum dan % 85

Halaman 72


Tahun 2012


pemilihan kepala 3. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan politik dan semangat kebangsaan

% 85

4. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang demokratis dan bertanggungjawab

% 80

5. Tingkat kesatuan dan persatuan bangsa serta nasionalisme di Jawa Barat

% 90

6. Prosentase anggota DPRD yang terlayani dalam menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi

% 100

Halaman 73

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA


Tahun 2012

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dan Rencana Stratejik Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.Keberhasilan/kegagalan kenerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran stratejik yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut diatas (Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010).

1. Kerangka Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja

Halaman 74


Tahun 2012

sasaran berupa outcome atau output penting realisasi kinerja aktual tahun 2012 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk prosentase.Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana jangka menengah. Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing OPD data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievalusi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Realisasi 100%Halaman 75


Tahun 2012

Rencana % Pencapaian Kinerja =

xRencana

(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja =

Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100%Rencana

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA PENILAIAN

SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN>100 Sangat Baik

80 > 100 Baik> 55 - 80 Sedang

< 55 Kurang

2) Kinerja Sasaran Stratejik.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik diperoleh rata-rata capaian sasaran stratejik sebesar 108,80% dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 76


Tahun 2012

No Sasaran Capaian (%) Makna

1 Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.

105,91 SB

Halaman 77


Tahun 2012


2 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah.

99,76 B

3 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.

91,65 B

4 Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

68,86 S

5 Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan.

113,4 SB

6 Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

103,13 SB

7 Meningkatnya peran olah raga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

76,23 S

8 Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearipan lokal.

103,24 SB

9 Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal.

68,86 S

10 Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja.

120,81 SB

11 Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.

110,50 SB

12 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

78,74 S

13 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

107,94 SB

14 Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.

75,28 S

15 Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

112,92 SB

Halaman 78


Tahun 2012


16 Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat.

172,38 SB

17 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).

75,89 S

18 Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur

146,02 SB

19 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana.

120,56 SB

20 Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat

189,25 SB

21 Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.

100 B

22 Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi.

101,68 SB

23 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

122,37 SB

24 Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

134,08 SB

25 Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

98,89 B

26 Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.

117,72 SB

27 Meningkatnya peran dan fungsi partai politik.

89,65 B

3) Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran.

Halaman 79


Tahun 2012

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2012.Sasaran 1 : Tuntasnya program pemberantasan buta aksara, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 105,91%.Secara keseluruhan pemberantasan buta aksara di Jawa Barat berhasil dengan sangat baik. Pencapaian kinerja sasaran stratejik tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1. Angka melek huruf % 97 96,70 99,692. Prosentase peningkatan

AMH % 0,2 0,22 110

3. Angka partisipasi kasar pendididkan anak usia dini (PAUD)

% 62,25 67,25 108,03

Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 99,76%.Wajib belajar 9 tahun pada umumnya telah berjalan sesuai rencana sedangkan wajib belajar 12 tahun belum dapat dilaksanakan sesuai harapan sehubungan dengan masih adanya drop out (DO) siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Realisasi angka

Halaman 80


Tahun 2012

melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 75%. Namun demikian sebagian drop out sekolah dasar dan menengah mengikuti paket A, B, dan C. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik sebagai berikut : Rata-rata lama sekolah yang semula ditargetkan 8,25 tahun

tercapai 8,20 tahun, atau 96,24%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs yang ditargetkan

114,69% tercapai 94,55%, atau 81,99%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA yang ditargetkan

58,92 tercapai 53,76 atau 91,24%. Ketersedian buku teks pelajaran kurikulum tingkat satuan

pendidikan (KTSP) yang ditargetkan untuk seluruh murid atau 100%, realisasinya baru mencapai 50% atau 50%.

Tabel : 1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Sederajat di Jawa Barat

2008 2009 2010 2011 2012 20130102030405060

36.18 36.7 37.746.4

53.76 60

TargetRealisasi

Tabel : 2Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI Sederajat di Jawa

Barat

Halaman 81


Tahun 2012

2008 2009 2010 2011 2012 201395

95.596

96.597 95.73

96.45 96.73 96.95 96.97 96.81

TargetRealisasi

Tabel : 3Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Sederajat di Jawa

Barat

2008 2009 2010 2011 2012 2013020406080100

74.65 75.12 78.4 79.12 79.12 96.81

TargetRealisasi

Sasaran 3 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 91,65%.Dibidang kesehatan khususnya ibu dan anak belum sepenuhnya memenuhi harapan karena luas wilayah dan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar serta tersebar di 26 Kabupaten/Kota belum memungkinkan pelayanan kesehatan yang prima sampai ke daerah-daerah terpencil dengan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya menunjang upaya kesehatan. Prosentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan

kesehatan oleh Rumah Sakit dan jaringannya ditargetkan 20% terealisir 17,10% atau capaian kinerjanya 86%.

Halaman 82


Tahun 2012

Prosentase masyarakat miskin yang mendapatkan subsidi jaminan kesehatan ditargetkan 100% terealisir 97% atau capaian kinerjanya 97%.

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tercapai 87,71% dari target 90%, atau capaian kinerjanya 97,45%.

Prosentase gizi buruk 81% dari target 100%. Prosentase Desa UCI tercapai 91,20 dari target 90% atau capaian

kinerjanya 101,33%. Prosentase Kabupaten/Kota dengan Desa Universal child

Immunization (UCI) terealisasi 30,76% dari target 100%. Case Detection Tubercolosis (TB) 69,93% dari target 80%. Survilence di Kabupaten/Kota pada kelompok resiko tinggi 41,60%

dari target 90%. Puskesmas yang memiliki Dokter sesuai standar tercapai 53,33 dari

target 100%. Puskesmas dan Desa yang memiliki Bidan sesuai standar tercapai

68,10% dari target 90%. Ratio pasien gawat darurat 19% dari target 50%.

Dengan demikian untuk indikator ratio kesehatan Ibu dan Bayi menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :


1. Ratio kematian Ibu 73/ 100.000 kelahiran hidup

% 79 85,76 91,44

2. Ratio kematian Bayi 2,64/ 1.000 kelahiran hidup

% 3,14 5,09 37,90

Halaman 83


Tahun 2012

Tabel : 4Ratio Kematian Bayi

2008 2009 2010 2011 2012 20130

2

4

63.64

5.082.64

TargetRealisasi

Tabel : 5Ratio Kematian Bayi

2008 2009 2010 2011 2012 20136570758085

8579

73

TargetRealisasi

Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 68,86%.Pada umumnya pelayanan sosial di Jawa Barat dapat dikategorikan baik. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik pelayanan sosial sebagai berikut : Jumlah PMKS di Jawa Barat tercapai 6.346.117 orang dari target

6.000.000 orang, atau capaian kinerjanya 94,23%. Tingkat partisipasi sosial potensi kesejahteraan sosial tercapai

100% dari target 80%.

Halaman 84


Tahun 2012

Tingkat partisipasi pelayanan masyarakat dalam kegiatan sosial tercapai 100% dari target 80%.

Tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial tercapai 100% dari target 80%.

Menurunnya tindak kekerasan terhadap anak ditargetkan 30% namun realisasinya belum diketahui karena melibatkan banyak lembaga lintas sektoral dan hasil pengolahan datanya belum diperoleh.

Sasaran 5 : Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 113,4%.Terdapat capaian kinerja yang berarti dalam kesetaraan gender dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :


1. Prosentase perempuan di parlemen

% 30 24 80

2. Prosentase perempuan pekerja profesional

% 15 38,01 253,40

3. Angka Harapan Hidup Perempuan

Tahun 75 70,25 93,67


Tahun 8,36 7,63 91,27


% 90 94,60 104,39

Sedangkan peran pemuda dalam pembangunan kesehatan sebagai berikut:


1. Jumlah keluarga berencana baru

Pasangan

1.700.000

1.236.786

72,75

2. Jumlah Peserta KB aktif yang terbina

Pasangan

7.400.000

7.264.088

98,16

3. Peserta keluarga % 54 48,19 89,24

Halaman 85


Tahun 2012


berencana mandiri4. Rata-rata usia kawin

pertamaTahun 21 18,12 86,28

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 103,13%.Peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja di Jawa Barat mencapai kinerja yang mengembirakan. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik sebagai berikut : Jumlah kebijakan upah Provinsi Jawa Barat minimum mencapai

100%, (1 dokumen). Prosentase kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan sebanyak 17

kasus dari target 16 kasus atau capaian kinerjanya 106,25%

Sasaran 7 : Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 76,23%.Pencapaian prestasi olah raga Jawa Barat di tingkat nasional berhasil dengan sangat baik yaitu ditunjukan oleh keberhasilan memperoleh mendali emas sebanyak 25 mendali emas dari target 22 mendali emas atau capaian kinerjanya 113,64%. Sedangkan tingkat peran serta pemuda dalam pembangunan belum mencapai target 80% karena baru dapat direalisasikan 31,06% atau capaian kinerjaanya 38,82%, disebabkan kecenderungan pemuda untuk lebih mengutamakan mencari pekerjaan dari pada berperan dalam kegiatan pembangunan pemerintah.

Halaman 86


Tahun 2012

Sasaran 8 : Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 103,24%.Perkembangan kinerja di bidang budaya dan kepariwisataan di Jawa Barat berhasil dengan baik. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik sebagai berikut: Frekuensi upaya pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai tradisional,

peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman tercapai 6 kali dari target 6 kali, atau capaian kinerjanya 100%.

Tingkat apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah tercapai 80% dari target 80%, atau capaian kinerjanya 100%

Tingkat keragaman dan kekayaan budaya tercapai 80% dari target 80%, atau capaian kinerjanya 100%

Jumlah aktivitas apresiasi seni dan budaya tercapai 3 kali dari target 3 kali, atau capaian kinerjanya 100%.

Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara- Wisatawan mancanegara tercapai 1.121.238 orang dari target

1.000.000 orang, capaian kinerjanya 121,12%.- Wisatawan nusantara tercapai 38.340.304 orang dari target

39.000.000 orang, capaian kinerjanya 121,12%.Sasaran 9 : Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 68,86%.Secara keseluruhan aktivitas ekonomi menunjukan trend baik, khususnya laju pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi namun dibidang ekspor belum memenuhi harapan disebabkan lemahnya daya saing produk IKM (industri kecil menengah) dan agro terhadap produk impor yang berharga murah serta mutu kemasan yang lebih baik, serta kesulitan melakukan proteksi karena tidak

Halaman 87


Tahun 2012

diperbolehkan oleh organisasi internasional. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik sebagai berikut :



% 7,5 6,5 86,67

2. Tingkat inflasi % 5 3,86 122,803. Nilai ekspor Jawa Barat US$ 25.000.0

0024.922.0

0097,69

4. Laju pertumbuhan ekspor % 7,9 - 4,95 - 62,655. Jumlah transaksi produk

agro Milyar Rp 500 105,166 21,03


Milyar Rp 10 14,76 147,65

Sasaran 10 : Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 120,81%.Kinerja bidang ketenagakerjaan di Jawa Barat secara keseluruhan cukup berhasil memenuhi target kinerja tahun 2012 dengan hasil pengukuran sebagai berikut : Jumlah tenaga kerja terlatih dapat dihasilkan 12.178 orang dari

target 7.000 orang atau capaian kinerjanya 173,97%. Jumlah tenaga kerja yang sudah disertifikasi terealisir 3.055 orang

dari target 2.500 orang atau capaian kinerjanya 122,20%. Jumlah lembaga pelatihan yang dibina terealisir 250 lembaga dari

target 275 lembaga atau capaian kinerjanya 90,91%. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian, industri,

perdagangan, jasa dan sektor lainnya terealisir 528.953 orang dari target 550.000 orang atau capaian kinerjanya 96,17%.

Sasaran 11 : Meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 110,50%.

Halaman 88


Tahun 2012

Kinerja meningkatnya peran KUMKM di Jawa Barat berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik berhasil dengan baik, namun peningkatan kapasitas sumber daya KUMKM belum memenuhi harapan. Hasil pengukuran tersebut sebagai berikut :


1. Prosentase pertumbuhan wirausaha

% 5,2 4,16 83,22

2. Jumlah wirausaha baru Orang 5.000 5.007 100,143. Jumlah wirausaha baru yang

berdaya saingOrang 250 200 80

4. Jumlah peningkatan kapasitas sumberdaya KUMKM

Orang 4.600 1.050 23%

5. Jumlah kelembagaan KUMKM yang berkualitas

Unit 1.100 1.123 102


Orang 25.000 68.690 274,76

Sasaran 12 : Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 78,74%.Realisasi investasi di Jawa Barat tahun 2012 cukup menggembirakan dengan jumlah realisasi penanaman modal sebesar 52,68 trilyun rupiah, walaupun beberapa kegiatan pendukung belum mencapai target disebabkan kendala-kendala teknis pengadaan barang dan jasa. Hasil pengukuran kinerja menunjukan sebagai berikut : Realisasi penaman modal tercapai 52,68 trilyun rupiah dari target

44,22 trilyun rupiah atau kinerjanya 119,13%. Jumlah penaman modal yang terintegrasi tercapai 150 perusahaan

dari target 130 perusahaan atau capaian kinerjanya 86,7%. Jumlah promosi yang terfasilitasi dapat dilaksanakan 13 kali dari

target 14 kali atau capaian kinerjanya 93%.

Halaman 89


Tahun 2012

Jumlah kerjasama investasi goverment to goverment (G to G) dan private to private (P to P) dapat di realisasi 1 kali dari target 2 kali atau 50%.

Jumlah sarana prasarana promosi trade, tourism and investment dapat direalisasi 1 lokasi dari 2 lokasi atau capaian kinerjanya 50%.

Sasaran 13 : Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 107,94%.Secara keseluruhan Jawa Barat sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya terutama di bidang hasil pertanian, perkebunan dan perikanan sedangkan di bidang perternakan khususnya produksi daging belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, tetapi dilain pihak populasi ternak melebihi target sebagai dampak dari upaya pengembangbiakan dan pengadaan ternak. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik menunjukan capaian sebagai berikut: Jumlah produksi pangan tercapai 20.796.258 ton dari target

22.500.000 ton, atau capaian kinerjanya 92,43%. Produktivitas padi tercapai 58,58 ku/ha dari target 65 ku/ha atau

90,12%. Produksi padi tercapai 11.403.668 ton dari target 12,500.000 ton

atau capaian kinerjanya 91,23%. Produksi perkebunan mencapai 475.985 ton dan produktivitas

komoditas unggulan kakao mencapai 478 kg/ha. Produksi hasil ternak :

- Daging terealisasi 616.931 ton dari target 732.106 ton atau 84,27%.

Halaman 90


Tahun 2012

- Telur dan susu terealisasi 491.862 ton dari target 485.185 ton atau 98,64%.

Populasi ternak (sapi potong, kambing, ayam potong dan petelur) tercapai 120.454.473 ekor dari target sebanyak 111.995.016 ekor atau capaian kinerjanya 120,45%.

Jumlah produksi perikanan tercapai 1.168.166,25 ton dari target 1.143.555 ton atau capaian kinerjanya 97,89%.

Prosentase peningkatan produksi perikanan tercapai 5,5% dari target 5% atau capaian kinerjanya 110%.

Prosentase peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi tercapai 3,31% dari target 3,5% atau capaian kinerjanya 94,57%.

Tingkat pembinaan agribisnis dan produksi unggulan perkebunan tercapai 1567,10 ha dari target 1.405 ha atau capaian kinerjanya 111,54%.

Tingkat penyediaan benih tanaman perkebunan tercapai 65.110 pohon dari target 51.502 pohon atau capaian kinerjanya 126,42%.

Jumlah lumbung pangan tercapai 33 buah, (100%). Jumlah cadangan beras tercapai 258 ton dari target 300 ton, atau

capaian kinerjanya 86%.

Sasaran 14 : Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 75,28%.Pembangunan infrastruktur udara dan laut belum sepenuhnya berhasil, kinerja pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan di Jawa Barat belum memenuhi kebutuhan pergerakan orang, barang dan jasa. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik sebagai berikut:

Halaman 91


Tahun 2012

Prosentase capaian pengembangan dan pembangunan bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka secara keseluruhan baru mencapai 4,57% dari target 25% atau kinerjanya 18,28%. Kinerja yang dihasilkan tahun 2012 adalah pembebasan tanah seluas + 81,5 ha dari target 90 ha atau 90,55%, serta sosialisasi Kertajati aerocity kepada 120 orang masyarakat/aparatur (100%) kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan prioritas pengadaan tanah kurang efektif.

Pengembangan pelabuhan Cilamaya Kabupaten subang terealisasi 0,15% dari target 25% atau capaian kinerjanya 0,6% karena keterbatasan anggaran.

Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan tercapai 15% dari target 25% atau capaian kinerjanya 60%.

Prosentase kualitas angkutan umum (angkutan dalam provinsi) tercapai 75% dari target 80% atau capaian kinerjanya 93,75%.

Uji mutu produksi karoseri tercapai 80% dari target 80% atau capaian kinerjanya 100%.

Jalan dan jembatan yang diganti :- Jalan 96,66 km dari target 90,56 km atau capaian kinerjanya

107,4%.- Jembatan 21 meter dari target 21 meter (100%).

Jalan dan jembatan yang didirehabilitasi :- Jalan 40,88 km (100%).- Jembatan 153 meter dari target 157 meter atau capaian

kinerjanya 97,45%.Sasaran 15 : Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya

Halaman 92


Tahun 2012

rusak air, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 112,92%.Dibidang infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat menghasilkan kinerja yang baik dalam konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air. Hasil pengukuran kinerja menunjukan hasil sebagai berikut : Prosentase jaringan irigasi kondisi baik tercapai 64,52% dari target

64% atau capaian kinerjanya 100,81%. Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi sarana irigasi adalah :

- Situ (OP) tercapai 82 buah (100%).- Irigasi (OP) tercapai 91 buah (100%).- Irigasi (rehab) tercapai 66 buah dari target 63 buah atau capaian

kinerjanya 95,45%. Jumlah bendungan yang dibangun 2 buah (100%). Prosentase kesiapan prasarana pengendalian banjir, kekeringan

dan pengamanan pantai tercapai 65% dari target 80% atau capaian kinerjanya 81,25%.

Jumlah sarana teknis pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air baku permukaan 130 rekomendasi (100%).

Sasaran 16 : Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 172,38%.Secara keseluruhan kinerja bidang pelayanan dan infrastruktur energi dan kelistrikan di Jawa Barat cukup berhasil, khususnya di bidang investasi. Jawa Barat merupakan Provinsi yang kaya dengan panas bumi sebagai sumber energi yang jumlah potensinya mencapai 6.101 MW tersebar di 43 lokasi di 11 Kabupaten (20% dari potensi seluruh

Halaman 93


Tahun 2012

Indonesia dan 8% dari potensi dunia) saat ini telah diexploitasi 1.075 MW di PLTP Kamojang (200 MW), Gunung Salak (337 MW), Drajat (271 MW), dan Wayang Windu (227 MW). Nilai investasi ESDM Jawa Barat telah mencapai 52,68 trilyun rupiah. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik tahun 2012 sebagai berikut : Lifting minyak tercapai 10.451,49 ribu barel dari target 11.974,98

ribu barel atau capaian kinerjanya 87,28%. Lifting gas tercapai 152.346,37 mmbtu dari target 190.781,26

mmbtu atau capaian kinerjanya 79,855. Volume panas bumi yang termanfaatkan 1.075 mw dari target

1.650 mw capaian kinerjanya 98,07%. Jumlah penerapan energi alternatif tercapai 100% (100%). Prosentase pendapatan daerah dari sektor energi tercapai 1,70%

dari target 5% atau capaian kinerjanya 34% (Rp.259,3 milyar dari target Rp.762,6 milyar).

Investasi sektor energi dan sumberdaya mineral tercapai 10,02% dari target 1,5 atau capaian kinerjanya 668%.

Sasaran 17 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah), mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 75,89%.Secara keseluruhan pelayanan kepada masyarakat dibidang sarana dan prasarana pemukiman di Jawa Barat cukup berhasil kecuali pembangunan TPPAS (tempat pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah) dan penyediaan sarana umum perumahan sangat sederhana belum sesuai harapan karena kendala teknis dan pendanaan, namun terus diupayakan penyelesaiannya.

Halaman 94


Tahun 2012

Prosentase cakupan penduduk yang terlayani air bersih diperkotaan tercapai 51,76% dari target 41,85 atau capaian kinerjanya 123,83% sedangkan dipedesaan tercapai 100% dari target.

Prosentase cakupan penduduk yang terlayani persampahan 63,12% dari target 65% atau capaian kinerjanya 97,74%.

Fasilitasi pembangunan rumah susun tercapai 100% (480 unit). Jumlah PAD dari uji mutu konstruksi Rp.171,3 juta dari target

Rp.130 juta atau capaian kinerjanya 131,80%. Prosentase pembangunan TPPAS ditargetkan 40,48% baru

terealisasi 10,97% atau capaian kinerjanya 27,10%. Jumlah fasilitasi PSPDU/PSU bagi perumahan sangat sederhana

tercapai 781 unit dari target 2.600 unit atau capaian kinerjanya 30,04%.

Sasaran 18 : Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 146,02%.Keserasian pembangunan infrastruktur di Jawa Barat cukup terkelola dengan baik hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik sebagai berikut : Jumlah komisi amdal berlisensi di Kab/Kota tercapai 22 buah dari

target 20 buah atau capaian kinerjanya 110%. Jumlah industri yang diawasi teknik limbah B3 tercapai 58 unit dari

target 88 unit atau capaian kinerjanya 84,09%. Prosentase kasus sengketa lingkungan yang dapat difasilitasi dari

target 88%, realisasi 74% atau capaian kinerjanya 84,09%. Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat atas kasus lingkungan

100% (107 kali).

Halaman 95


Tahun 2012

Sasaran 19 : Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 120,56%.Terdapat kinerja yang baik dalam mengatasi kondisi lingkungan di Jawa Barat. Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran stratejik diperoleh hasil sebagai berikut : Jumlah titik pantau kualitas air pada badan sungai di 7 daerah

aliran sungai dilaksanakan di 3 DAS (100%) dan untuk waduk (100%).

Jumlah kasus sengketa kawasan lingkungan yang dapat ditangani 37 kasus (100%).

Tingkat pemantauan dan pengawasan kualitas udara Kabupaten/Kota di Jawa Barat tercapai 80 hari baik dari target 75 hari baik atau capaian kinerjanya 106%.

Prosentase pemegang sertifikat Environmental Polluton Control Manager (EPCM) air dan udara tercapai 35 orang dari target 30 orang atau capaian kinerjanya 116%.

Prosentase penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tercapai 5 dokumen (100%).

Jumlah pemantauan kerusakan lingkungan dilaksanakan 10 kali (100%).

Sasaran 20 : Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 189,25%.Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 telah berhasil dalam pengelolaan hutan di kawasan lindung. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik menunjukan sebagai berikut :

Halaman 96


Tahun 2012

Prosentase kawasan hutan dan kawasan lindung mencapai 45,7% dari seluruh luas provinsi Jawa Barat dari target 28%, sehingga capaian kinerjanya 163%.

Prosentase lahan kritis yang direhabilitasi mencapai 30,68% dari target 25% atau capaian kinerjanya 124%.

Tingkat Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan mencapai 34,93% dari target 10% atau capaian kinerjanya 349%.

Luas lahan kritis yang direhabilitasi mencapai 60.889,65% ha dari target 50.000 ha (122%).

Sasaran 21 : Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.Kinerja penataan ruang melalui rencana dan kebijakan dibidang tata ruang yang berwawasan strategis belum sepenuhnya berhasil. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik menunjukan kinerja sebagai berikut : Rencana tata ruang yang berwawasan strategis tercapai 100% dari

terget 4 dokumen tata ruang. Jumlah raperda RTR kawasan strategis provinsi belum dapat

dilaksanakan dari terget 4 dokumen raperda karena belum adanya pedoman penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Sasaran 22 : Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 101,68%.Secara umum kinerja aparatur di Provinsi Jawa Barat membaik, berkurangnya penyimpangan oleh/inspektorat turun cukup signifikan

Halaman 97


Tahun 2012

penempatan dalam jabatan berbasis pola karir dan pengembangan kompetensi sangat baik, walaupun dilain pihak jumlah jabatan fungsional yang terisi dan apartur yang mengikuti capasity building belum sesuai harapan. Hasil pengukuran sasaran stratejik menunjukan sebagai berikut : Tingkat penurunan penyimpangan tercapai 39,83% dari target 20%

atau capaian kinerjanya 199,15%. Prosentase diselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan

penyimpangan tercapai 95,37% dari target 90% atau capaian kinerjanya 105,77%.

Tingkat penurunan tindak pidana korupsi tercapai 100% dari target. Tingkat rasionalisasi Pegawai tercapai 85,88% dari target 80% atau

capaian kinerjanya 107,35%. (jumlah pegawai yang dirasionalisasi 73 orang dari target 85 orang).

Jumlah penerapan dalam jabatan dalam berbasis pola karir dan pengembangan kompetensi tercapai 444 jabatan dan target 250 jabatan atau capaian kinerjanya 177,06%.

Jumlah pegawai yang diuji kompetensi tercapai 4.300 orang dari target 44.092 orang atau capaian kinerjanya 105,08%.

Prosentase pemenuhan Jabatan Fungsional baru tercapai 44,50% dari target 60% atau capaian kinerjanya 74,33%.

Jumlah jabatan fungsional yang diisi oleh jabatan dari target 200 orang atau capaian kinerjanya 44,50%.

Jumlah peserta capasity building 100 orang dari target 700 orang atau capaian kinerjanya 14,29%. Karena pejabat fungsional belum difungsikan secara optimal dan adanya ketimpangan fasilitas dengan pejabat struktural.

Halaman 98


Tahun 2012

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan kursus tercapai 6.579 orang dari target 7.500 orang atau capaian kinerjanya 87,72%.

Tingkat akurasi data base pegawai 89,32% dari target 80% atau capaian kinerjanya 111,65%.

Nilai hasil evaluasi penerapan AKIP, mencapai angka 58,52 dari target 55 atau capaian kinerjanya 106,4%

Sasaran 23 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 122,37%.Disisi kelembagaan dan ketatalaksanaan dan keuangan telah menunjukan kinerja yang memuaskan, khususnya bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan di 26 Kabupaten/Kota. Selain itu dibidang akuntabilitas keuangan sangat menggembirakan khususnya diperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 yang diterbitkan BPK Tahun 2012. Penerimaan daerah dan perpajakan telah tercapai diatas target yang ditetapkan, kecuali sertifikasi ISO baru mencapai 66,67%. Hasil pengukuran sasaran stratejik menunjukan sebagai berikut : Rancangan peraturan daerah 26 Kabupaten/Kota yang dievaluasi

dan diklarifikasi sebanyak 158 dokumen dari target 163 dokumen atau capaian kinerjanya 96,93%.

Produk hukum yang aspiratif sebanyak 80% dari target 80% atau capaian kinerjanya 100%.

Jumlah penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara sebanyak 15 kali dari target 10 kali, atau capaian kinerjanya 150%.

Halaman 99


Tahun 2012

Tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Standar Biaya Belanja Daerah mencapai 90% dari target 90%, atau capaian kinerjanya 100%.

Prosentase aset daerah yang sudah terinventarisasi mencapai 90% dari target 90%, atau capaian kinerjanya 100%.

Prosentase pengadaan barang dan jasa melalui unit Layanan Pengadaan mencapai 955 unit dari target 955 unit, atau capaian kinerjanya 100%.

Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai WTP (wajar tanpa penegecualian) sesuai target.

Prosentase aplikasi sistem pengendalian dan informasi keuangan daerah tercapai 90% dari target 90%, atau capaian kinerjanya 100%.

Prosentase penerimaan pendapatan daerah tercapai 30,83% dari target 8%, atau capaian kinerjanya 385%.

Prosentase wajib pajak yang membayar pajak 86,84% dari target 85%, atau capaian kinerjanya 102,16%.

Prosentase penurunan piutang tercapai 95,91% dari target 45% atau capaian kinerjanya 212,24%.

Sertifikasi ISO 9001 : 9008 tercapai 10 unit dari target 15 unit atau capaian kinerjanya 66,67%. (tidak tercapai sertifikasi karena masalah pendanaan).

Sasaran 24 : Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 134,08%.Dibidang pelayanan publik berupa kemudahan akses masyarakat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu atap

Halaman 100


Tahun 2012

menunjukan kinerja yang baik, kecuali durasi pelayanan perizinan belum memenuhi harapan. Hasil pengukuran sasaran stratejik pelayanan publik menunjukan sebagai berikut : Index kepuasan masyarakat (IKM) tercapai 75,63% dari target 80%

atau capaian kinerjanya 94,54%. Prosentase proses pengalihan pelayanan administrasi perizinan

tercapai 99,24% dari target 93% atau capaian kinerjanya 106,71%. Durasi rata-rata waktu perizinan tercapai 36 hari dari target 14 hari

atau capaian kinerjanya (55%). Prosentase dukungan sarana dan prasarana operasional perizinan

tercapai 60% dari target 70% atau capaian kinerjanya 85,71%. Jumlah perizinan yang dapat diselesaikan 34.900 buah dari target

136.988 buah atau capaian kinerjanya 94,35%. Ketersediaaan informasi pelayanan perizinan tercapai 100% dari

target 100%. Rasio pengaduan perizinan terhadap SK yang diterbitkan tercapai

1,39% dari target 1% atau capaian kinerjanya 61%. Jumlah lembaga perizinan TV 8 buah dari target 10 buah, atau

capaian kinerjanya 80%. Jumlah fasilitasi penyiaran partisipasi publik tercapai 250 orang dari

target 250 orang atau capaian kinerjanya 100%. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditintaklanjut tercapai 100%

(694 kali). Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan pos dan

telekomunikasi tercapai 427 kantor (100%) dan jasa telepon 124 kantor dari target 135 kantor atau capaian kinerjanya 91,85%.

Jumlah fasilitasi dan kerjasama kominfo tercapai 7 kali dari target 10 kali atau capaian kinerjanya 70%.

Halaman 101


Tahun 2012

Jumlah lokasi yang terlayani kominfo 262 lokasi dari target 300 lokasi atau capaian kinerjanya 87,33%.

Jumlah anggota masyarakat yang difasilitasi TIK/internet 781 orang dari target 1.000 orang atau capaian kinerjanya 78,10%.

Jumlah intrumen pengolah data, konten data serta informasi 53 website dari target 52 website atau capaian kinerjanya 101%.

Jumlah paket pegadaan yang dilelangkan mencapai 5.504 paket dari target 1.200 paket atau capaian kinerjanya 463,87%.

Jumlah rekanan terdaftar 18.409 rekanan dari target 8.500 rekaman atau capaian kinerjanya 256,56%.

Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan e-procurement 26 Kab/Kota (100%).

Prosentase perizinan data dan informasi pembangunan Jawa Barat mencapai 80% atau capaian kinerja 100%.

Sasaran 25 : Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 98,89%.Secara umum Jawa Barat tahun 2012 kondusif dari gangguan ketentraman dan ketertiban khususnya unjuk rasa masyarakat dapat dikendalikan dengan baik dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan sesuai harapan. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik menunjukkan sebagai berikut : Persentase masyarakat yang terbebas dari gangguan keamanan

dan ketertiban tercapai 100% dari target 80% mencakup ± 46 juta penduduk.

Halaman 102


Tahun 2012

Tingkat perlindungan masyarakat tercapai 80% dari target 80% atau capaian kinerjanya 100%.

Persentase tanggap darurat tercapai 100% dari jumlah kejadian. Persentase pilkada tanpa ulangan tercapai 100% dari target 90%. Tingkat kualitas pengendalian unjuk rasa tercapai 90% dari target

90% Tingkat kualitas pengamanan di 26 Kabupaten/Kota tercapai 80%

dari target 80% Tingkat kualitas pengamanan Pimpinan Daerah tercapai 100% dari

target 100% Tingkat kecepatan waktu penginformasian bencana di

Kabupaten/Kota rata-rata 6 jam dari target 6 jam atau capaian kinerjanya 100%

Sasaran 26 : Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 117,72%.Kerjasama pembangunan di Jawa Barat yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 26 Kabupaten/Kota terlaksana sesuai harapan. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik kerjasama pembangunan sebagai berikut : Singkronisasi dan sinergritas pelaksanaan pembangunan tercapai

86,79% dari target 80% atau capaian kinerjanya 108,49% Jumlah fasilitasi kerjasama pembangunan wilayah antar daerah

tercapai yang lebih dari target 30 kali antar capaian kinerjanya 163,33%

Tingkat sinergitas penanggulangan kemiskinan di 26 Kabupaten/Kota (MDG’s) terlaksana seluruhnya di Kabupaten/Kota (100%)

Halaman 103


Tahun 2012

Jumlah kerjasama pembangunan dengan luar negeri tercapai 5 kali dari target 8 kali atau capaian kinerjanya 62,5%

Jumlah kebijakan umum implementasi otonomi daerah tercapai 3 dokumen dari target 3 dokumen atau capaian kinerjanya 100%

Tingkat pemantauan PNPM mandiri pedesaan tercapai 100% dengan terget 100%, atau capaian kinerjanya 100%

Sasaran 27 : Meningkatnya peran dan fungsi partai politik, mencapai rata-rata capaian kinerja sebesar 89,95%.Peran dan fungsi partai politik di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan walaupun perda inisiatif belum sepenuhnya terlaksana. Hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik peran dan fungsi partai politik sebagai berikut : Index demokrasi tercapai 100% dari target 80% Tingkat keberhasilan Pilkada di 27 Kabupaten/Kota dan Provinsi

tercapai 70% dari target 85% atau capaian kinerjanya 82,35% (hal tersebut terkait dengan masih adanya warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak memilih)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik dan semangat kebangsaan tercapai 80% dari target 85% atau capaian kinerjanya 94,12%

Tingkat kesatuan dan persatuan bangsa serta nasionalisme tercapai 80% dari target 90% atau capaian kinerjanya 88,89% terkait masih adanya perbedaan di masyarakat mengenai keagamaan

Persentase anggota DPRD Jabar yang terlayani menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi tercapai 72,59% dari target 100% atau capaian kinerjanya 72,5%

Halaman 104


Tahun 2012

Jumlah Perda asal Gubernur yang disetujui mencapai 24 dokumen dari target 12 dokumen atau capaian kinerjanya 200%

Jumlah Perda inisiatif yang disetujui tercapai 3 dokumen dari target 6 dokumen atau capaian kinerjanya 50%

4. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah yang Direncanakan.

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Th 2012TargetRPJMD 2013

1 Angka melek huruf % 96,70 97,332 Rata-rata lama sekolah Tahun 8,20 8,143 Peserta KB aktif Jiwa 7.264.088 6.524.4454 Angka kematian bayi KH/100 5,09 34,765 Angka kematian ibu KH/100.000 85,76 736 % penduduk miskin % 10,65 -7 Jumlah penduduk miskin Orang 4.650.810 4.648.6308 Indeks pembangunan

gender% 59,25 64,36

9 Indeks kesetaraan gender

% 56,86 58,59

10 Jumlah penyerapan tenaga kerja IKM

Orang 525.000 1.000.000

11 Jumlah penyerapan tenaga kerja industri besar

Orang - -

12 Laju pertumbuhan ekonomi

% 6,5 6,05

13 Indeks daya beli masyarakat

Angka 63,57 66,21

14 Jumlah produksi padi Ton 11.403.668 12.500.00015 Persentase produksi padi % 68,25 91,2316 Jumlah produksi

perkebunanTon 475.985 583.837

17 Persentase produksi perkebunan

% - -

18 Laju pertumbuhan investasi

% - 12,14

19 Realisasi penanaman modal

Triliun Rp - -

Halaman 105


Tahun 2012

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

Th 2012TargetRPJMD 2013

20 Jumlah wisatawan- Wisatawan

mancanegara- Wisatawan Nusantara

OrangOrang

1.121.23838.340.304

1.200.00040.000.000

21 Hari baik udara dalam setahun

Hari/tahun 80 35-35

22 Tingkat pemantapan jalan

% 92 94

23 Jumlah irigasi yang terpelihara

Unit 63 63

24 Ratio elektrifikasi rumah tangga

% 73,55 75

25 Prosentase desa yang menggunakan air bersih

% 53,60 65,90

26 Jumlah pemukiman kumuh di perkotaan dan desa

Kawasan - 244

27 Laju pertumbuhan ekonomi

% 6,5 7,5

5. Akuntabilitas Keuangan.Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

No Uraian Anggaran setelah perubahan (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Pendapatan Asli Daerah

8.737.123.520.817,00

9.998.053.333.567,00

114,43

a. Pajak Daerah 8.090.524.391.394,00

9.149.214.329.501,00

113,09

b. Retribusi Daerah 58.265.170.540,00 57.326.323.969,00 98,39c. Hasil Pengelolaan

Kekayaan daerah yang dipisahkan

233.642.000.000,00 232.647.377.086,00 99,57

d. Lain-lain PAD yang sah

354.691.958.883,00 558.865.303.011,00 157,56

2. Dana Perimbangan 2.326.944.028.496,00

2.832.746.608.832,00

121,74

3. Lain-lain Pendapatan 4.216.611.576.000, 4.062.464.971.400, 96,34

Halaman 106


Tahun 2012

No Uraian Anggaran setelah perubahan (Rp) Realisasi (Rp) %

yang sah 00 00Jumlah Pendapatan Daerah 15.280.679.125.313

,0016.893.264.913.799

,00110,55

Kondisi kinerja pelaksanaan pengelolaan pendapaan daerah dalam kurun waktu tahun 2009 s/d tahun 2012. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2012

Uraian 2009(Rp)

2010(Rp)

2011(Rp)

2012(Rp)

Rata-rata pertumbuha

n(Rp)

Pendapatan Daerah

7.779.532.747.482

9.783.289.211.377

10.913.864.428.84,70

16.936.017.158. 090

30.83

Pendapatan Asli Daerah

7.293.542.285.100

5.520.994.690.390

8.468.017.781.498

10.040.805.577. 862

15.88

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah

4.979.386.048.00

38.008.734.422

179.835.133.266

323.764.774.402

6.470.864.108.981

32.515.593.230

226.483.571.887

563.679.011.072

7.696.497.750.663

51.782.640.131

229.290.166.116

490.447.224.588

9.149.214.329. 501

57.326.723.969

232.647.377.086

601.617.147.306

12,71

18,50

9,55

27,93

Dana Perimbangan

2.172.729.233.053

2.427.893.905.979

2.528.662.226.276

2.832.746.608. 832

9,31

Lain-lain Pendapatan yang sah

85.808.824.039 61.853.020.228 22.554.206.000 4.062.464.971. 400

5.940

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2009 – 2012), rata-rata realisasi pertumbuhan pertahun sebesar 28.90%. Apabila melihat tabel tersebut, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kontribusi yang cukup

Halaman 107

BAB IVPENUTUP


Tahun 2012

baik terhadap realisasi pendapatan APBD Provinsi Jawa Barat, yaitu 65.71%.

4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Stratejik.

Keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran stratejik pada tahun 2012 dapat diperoleh melalui gambaran tentang rata-rata pencapaian kinerja sasaran stratejik sebesar 108.80% (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :

17 Sasaran memperoleh capaian kinerja > 100% (Sangat Baik)

5 Sasaran memperoleh capaian kinerja > 80% = 100% (Baik)

5 Sasaran memperoleh capaian kinerja < 80% (Sedang)

4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Sasaran Stratejik Tahun 2012

1) Sasaran meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun, belum tercapai sepenuhnya karena realisasi angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK/MA baru mencapai 75%, disebabkan faktor ekonomi dan budaya sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan mencari pekerjaan dari pada sekolah disamping sebab ketidakmampuan ekonomi.

Halaman 108


Tahun 2012

2) Sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak, disebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat dengan kondisi infrastruktur Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menunjang upaya kesehatan Ibu dan Anak, serta kurangnya minat Dokter dan Bidan untuk ditempatkan di Puskesmas/Desa.

3) Sasaran meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk perlindungan pada korban trafficking dan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan terhadap hak-hak anak, disebabkan belum sinerginya koordinasi antar lembaga dalam menyajikan data PMKS yang komprehensif.

4) Sasaran meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan, di bidang keluarga berencana baru mencapai 72,72% disebabkan kendala budaya kawin muda dan masih kurangnya intensitas sosialisasi keluarga berencana pasangan usia subur, selain itu kurangnya peran serta pemuda dalam pembangunan disebabkan adanya kecenderungan pemuda untuk lebih mengutamakan mencari pekerjaan disamping berperan dalam kegiatan pembanguan pemerintah.

5) Sasaran meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal, khususnya kinerja laju pertumbuhan ekspor dan indeks daya beli tidak tercapai disebabkan kendala masih kurangnya daya saing IKM terhadap produk impor dan khususnya produk agro kesulitan melakukan proteksi karena tidak diperbolehkan oleh regulasi internasional.

Halaman 109


Tahun 2012

6) Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, disebabkan tidak tercapainya kerjasama investasi Goverment to Goverment dan Private to Private serta promosi trade, tourism and investment.

7) Sasaran meningkatnya peran kelembagaan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing khususnya peningkatan sumberdaya KUKKM tidak tercapai disebabkan kendala masih rendahya kualitas SDM.

8) Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa, sektor pengairan terkendala oleh pembebasan lahan rendahnya operasional pemeliharaan serta rehabilitasi situ-situ. Khusunya penbanguanan Bandara Kertajati dan Pelabuhan Cilamaya tidak tercapai disebabkan kendala keterbatasan anggaran dan kurang efektifnya prasarana pengadaan tanah.

9) Sasaran meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat, khususnya pendapatan daerah dari sektor energi disebabkan masih kurangnya intensifikasi dan sosialisasi kepada pengusaha.

10)Sasan meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman, khususnya pembangunan TPPAS dan PSPDU/PSU belum tercapai antara lain disebabkan kendala anggaran dan belum adanya kesepakatan lahan dilokasi Nambo dengan Perhutani.

Halaman 110


Tahun 2012

11)Sasaran terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan, khususnya Raperda RTR kawasan strategis belum tercapai disebabkan belum adanya pedoman penyusunan RTR Kawasan staretgi Provinsi.

12)Sasaran meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi, khususnya dalam pengisian jabatan fungsional dan capacity building disebabkan kurangnya minat aparatur karena belum difungsikan optimal dan adanya ketimpangan fasilitas dengan pejabat struktural.

13)Sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya durasi pelayanan perizinan dan kaitan pelayanan terpadu belum mencapai terget disebabkan kendala teknis dan SDM.

14)Sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yng akuntabel dan berbasis teknologi informasi, khusunya sertifikasi ISO : 2001 belum tercapai karena kendala pendanaan.

15)Sasaran meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan, khusunya kerjasama pembangunan dengan luar negeri tidak tercapai disebabkan kendala teknis hubungan luar negeri.

16)Sasaran meningkatnya peran dan fungsi partai politik khususnya pelayanan kepada anggota DPRD dan tidak tercapainya Perda inisiatif DPRD disebabkan kendala sumber daya manusia.

Halaman 111


Tahun 2012

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Sehubungan dengan kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran stratejik tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengambil langkah (strategi) pemecahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pencegahan sendiri mungkin drop out siswa SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dan menggalakan paket C untunk menampung siswa drop out tersebut.

2. Meningkatkan upaya kesehatan, dengan jalan meningkatkan infrastruktur di Kabupaten/Kota serta kebijakan yang lebih persuasif untuk menarik minat dokter bekerja di Puskesmas/Bidan di desa.

3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam menetapkan/menghitung data kinerja yang valid hasil pengolahan data terpadu.

4. Meningkatkan sosialisasi progran KB dan mendorong secara persuasif agar pemuda terlibat dalam pembangunan pemerintah.

5. Meningkatkan laju pertumbuhan export dengan meningkatkan daya saing IKM dengan menata kembali kebijakan export lokal.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KUKM dan aparatur

7. Menata kembali kebijakan pembangunan Bandara Kertajati dan Pelabuhan Cilamaya untuk mengakselerasi pembangunannya.

8. Meningkatkan pengawasan atas pendapatan sektor ESDM.Halaman

112


Tahun 2012

9. Meningkatkan koordinasi dengan Perhutani dalam pemanfaatan TPPAS di lokasi Nambo.

10. Mengadakan pedoman penyusunan RTR kawasan strategis Provinsi.

11. Menyempurnakan kebijakan tentang jabatan fungsional

12. Mengarahkan pendanaan bagi pelaksanaan ISO 2001 : 2008

13. Meingkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan terpadu dan menyempurnakan teknis pelayanan perizinan satu atap.

14. Melakukan penataan ulang kerjasama pembangunan dengan pihak luar negeri.

15. Berkoordinasi dengan DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi dapat lebih ditingkatkan dan meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat Dewan.

Halaman 113

BAB I-IV LAKIP Prov Jabar 2012.docx

Documents