Top Banner

of 51

Bab i + II + III + IV + V

Jul 19, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah

populasi penduduk yang sangat besar. Dengan adanya kondisi tersebut, maka mencerminkan suatu keadaan dimana pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal mewujudkan suatu kesejahteraan yang merata dan standar hidup yang layak maka pemerintah dalam hal ini memerlukan suatu strategi khusus guna meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan akan timbul atas adanya penerimaan. Oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan penerimaannya. Berdasarkan data statistik yang ada, menyebutkan bahwa penerimaan negara terbesar bersumber dari pajak. Pajak mempunyai fungsi yang strategis, sebagai penggerak perekonomian negara sekitar 70% penerimaan dalam negeri berasal dari pajak. Peranan pajak sangat penting dalam hal kehidupan bernegara. Khususnya, dalam melanjutkan pembangunan karena Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara untuk membiayai semua pengeluarannya. Oleh karena itu peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Demikian juga dengan kinerja aparat pemerintah yaitu fiskus dituntut untuk dapat

LAPORAN TUGAS AKHIR

1

berperan perpajakan.

aktif

dalam

pelaksanaan

pengendalian

administrasi-administrasi

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemotongan pajak harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Segala pajak untuk negara berdasarkan undang-undang. Pajak Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang merupakan komponen terbesar dari penerimaan Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan tersebut diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1983 yang telah mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dalam perpajakan terdapat peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan pokok pemungutan pajak yang berlaku sekarang ini di Indonesia. Dengan menetapkan suatu sistem perpajakan nasional yang kita kenal dengan self assesment system, dimana sistem perpajakan ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dengan cara memotong, menyetor dan melapor pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis yaitu salah satunya pajak penghasilan atas pegawai tetap. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembiayaan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan

LAPORAN TUGAS AKHIR

2

atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Atas penghasilan yang diterima pegawai, pemberi kerja berkewajiban memotong, menyetor dan melaporkan PPh nya sesuai dengan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. adalah perusahaan yang memiliki ratusan pegawai dengan penghasilan dan status yang berbeda-beda. Selaku perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kinerja para pegawainya maka PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai perusahaan pemberi kerja setiap bulannya harus menyediakan dana untuk memberi gaji/upah kepada para pegawainya dimana dalam gaji/upah tersebut terdapat kewajiban yang harus diserahkan kepada Negara berdasarkan undang-undang no.17 tahun 2000, yaitu membayar Pajak Penghasilan pasal 21. Oleh karena kewajiban itu, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku pemberi kerja harus memotong Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji para pegawainya. Namun disamping itu, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tentunya harus membuat pencatatan ayat-ayat jurnal atas transaksi pembayaran gaji/upah dan pemotongan pajak penghasilan para pegawainya karena pada akhir bulan atau akhir tahun pencatatan tersebut akan dikumpulkan dan diproses menjadi sebuah Laporan Keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau Pembukuan yang berdasarkan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku dimana perusahaan mempunyai satu lagi kewajiban untuk menghitung dan melaporkan laba/rugi perusahaannya kepada Direktorat Jendaral Pajak serta membayarkan atau menyetorkan pajak terutangnya.

LAPORAN TUGAS AKHIR

3

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon, yang penulis susun dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul : TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PAJ AK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. BNI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG CIREBON

1.2

Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka dapat

diidentifikasikan masalah umum tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk. 2. Bagaimana pencatatan akuntansi pajak pada pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk.

LAPORAN TUGAS AKHIR

4

3.

Apa saja hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk.

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk memperoleh

data yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir, sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Program Diploma III Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk. 2. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk. 3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terdapat pada pelaksanaan kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk.

1.4

Kegunaan Penelitian Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

LAPORAN TUGAS AKHIR

5

1. Bagi Penulis Dapat menambah wawasan pengetahuan dan wawasan berfikir bagi penulis mengenai pencatatan akuntansi pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan sebagai sarana untuk membandingkan teori yang telah dipelajari penulis pada masa perkuliahan dengan kenyataan di lapangan terutama pada PT. BNI (Persero) Tbk. 2. Bagi Perusahaan Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen untuk mengupayakan penerapan akuntansi pajaknya dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21-nya agar menjadi lebih efektif & efisien dan juga sebagai suatu sarana informasi mengenai peraturan-peraturan terbaru dibidang perpajakan. 3. Bagi Pihak Lain Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan dapat menambah kepustakaan serta dapat dijadikan informasi tambahan dalam penelitian dan penyusunan Laporan Tugas Akhir.

1.5

Lokasi dan Waktu Penelitian Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang

dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon yang beralamatkan di Jln.

LAPORAN TUGAS AKHIR

6

Yos Sudarso No. 3 Cirebon. Sedangkan waktu yang diperlukan yaitu, dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2010 dengan perincian jadwal sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

No Jenis Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pengajuan Outline Revisi Outline Pengesahan Outline Surat Survei Surat Keterangan Balasan Survei / Observasi Pengumpulan Data Pengolahan Data Bimbingan Draft LTA Rencana Sidang

1

Maret 2 3

4

1

April 2 3

4

1

Mei 2 3

4

1

Juni 2 3

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LAPORAN TUGAS AKHIR

7

2.1 2.1.1

Pajak Secara Umum Dasar Hukum Pajak Yang menjadi dasar hukum pajak adalah Undang Undang Dasar 1945 pada

pasal 23 yang mengatur tentang keuangan Negara terutama pasal 23A yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

2.1.2

Pengertian Pajak Adapun pengertian pajak menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 yaitu : Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pengertian pajak diatas, masih banyak sekali pengertian pajak dari para ahli yang mendefinisikannya menjadi beberapa definisi seperti dibawah ini: Rochmat Soemitro mengemukakan: Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dari surplus-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Erly Suandy, 2005: 11). P.J.A. Adriani mengemukakan: Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yaitu terhadap orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan gunanya untuk

LAPORAN TUGAS AKHIR

8

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, Wiryawan.B.Ilyas, 2002: 4 )

untuk

Soeparman Soemahamidjadja mengemukakan: Pajak adalah iuran wajib berupa barang atau uang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, Wiryawan.B.Ilyas, 2002: 5 ). M. J.H. Smeets mengatakan: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Erly Suandy, 2005: 10). Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M & Brock Horace R mengemukakan : Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Erly Suandy, 2005: 10). Ciri-ciri pajak yang dapat disimpulkan dari berbagai definisi diatas adalah: .1 .2 Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintahan; Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan, sehingga dapat dipaksakan; .3 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah; .4 Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; .5 Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment;

LAPORAN TUGAS AKHIR

9

.6

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah;

.7

Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.3

Fungsi Pajak Adapun Pajak mempunyai fungsi sebagaimana dalam bukunya Perpajakan

(2003:1) oleh Mardiasmo, bahwa fungsi pajak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1 Fungsi Budgetair / Financial Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2 Fungsi Mengatur / Regulerend Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.4

Sistem Pemungutan Pajak Di dalam buku yang berjudul Perpajakan Edisi Revisi (2006: 7) karangan

Mardiasmo, disebutkan bahwa sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

LAPORAN TUGAS AKHIR

10

2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 2.2.1

Pajak Penghasilan (PPh) Secara Umum Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-undang Nomor 7

tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir yaitu dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yang berlaku mulai 1 Januari 2009.

2.2.2

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Penghasilan (PPh) menurut UU PPh No.36 tahun 2008 Pasal 1 adalah

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.2.3

Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

LAPORAN TUGAS AKHIR

11

Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 adalah Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedangkan menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) dan (4) subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yaitu: Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LAPORAN TUGAS AKHIR

12

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subjek Pajak Luar Negeri adalah: a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

2.2.4

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan yaitu,

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

LAPORAN TUGAS AKHIR

13

untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan tersebut adalah: 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, honorarium, upah, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 2. 3. 4. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; Laba usaha; Keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota; c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

LAPORAN TUGAS AKHIR

14

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak; 6. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. 9. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. Premi asuransi; 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

LAPORAN TUGAS AKHIR

15

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ; dan 19. Surplus Bank Indonesia.

2.3 2.3.1

Pajak Penghasilan Pasal 21 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Dasar hukum Pajak Penghasilan ( PPh ) pasal 21 adalah:

a. Pasal 21 UU No.7 Tahun1983 tentang pajak penghasilan yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008. b. Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. c. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER- 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.3.2

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan yang diterima atau

LAPORAN TUGAS AKHIR

16

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3.3

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; b. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; c. Dana pensuin, Jamsostek, PT Taspen, PT ASABRI atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.3.4

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

a.

Pegawai tetap;

LAPORAN TUGAS AKHIR

17

b.

Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/Direct Selling dan kegiatan sejenis;

c.

Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua;

d. e. f.

Penerima honorarium; Penerima upah; Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris).

2.3.5

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 Objek pajak atau penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21:

a. Penghasilan teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; b. Penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

LAPORAN TUGAS AKHIR

18

d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT), dan pembayaran lain yang sejenis; e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri; f. Gaji, Gaji kehormatan, tunjangan lainnya yang terkait gaji, uang pensiun; g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.3.6

Tarif Pajak Penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 2.1 Tarif Pasal 17 Undang-undang PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,00 diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00 diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 diatas Rp. 500.000.000,00 Sumber: Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh Tarif 5% 15% 25% 30%

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

LAPORAN TUGAS AKHIR

19

Keterangan Setahun Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,00 Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,00 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan Rp. 15.840.000,00 penghasilan suami Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah & keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang Rp. 1.320.000,00 menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Sebulan Rp. 1.320.000,00 Rp. 110.000,00 Rp. 1.320.000,00

Rp. 110.000,00

Sumber: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPh

2.3.7

Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dilakukan oleh Wajib

Pajak meliputi dua hal, yaitu pembayaran masa dan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh. Proses penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan ke kas Negara melalui Bank-bank BUMN, BUMD, kantor pos atau bank persepsi lainnya yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran sebagai tempat penyetoran pajak. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT masa maupun SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat. Atau dapat menggunakan sarana eSPT melalui jaringan internet di tempat untuk mempermudah pelaksanaan pelaporan pajak terutangnya.

LAPORAN TUGAS AKHIR

20

Tabel 2.3 Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Keterangan Pembayaran/penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Batas Pembayaran Selambat-lambatnya Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas Pelaporan Selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER- 31/PJ/2009

2.4

Akuntansi Pajak Penghasilan Akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menyediakan

laporan dan informasi keuangan serta informasi lain kepada manajemen atau pihakpihak lain yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan guna merumuskan kebijakan atau keputusan tertentu bagi perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Didalam perpajakan, istilah akuntansi dikenal dengan nama pembukuan yang merupakan proses dari pencatatan atas transaksi yang terjadi yang dilakukan secara teratur guna mengumpulkan data dan informasi keuangan berupa harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akutansi komersial. Secara umum akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi yang

LAPORAN TUGAS AKHIR

21

berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun untuk kepentingan perpajakan seperti keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, setidaknya ada 2 laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk menyusun sebuah laporan keuangan fiskal harus melalui proses penyesuaian (Koreksi Fiskal) dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, perlu adanya akuntansi pajak penghasilan yang merupakan suatu sistem informasi yang menyajikan laporan keuangan dan informasi ekonomi untuk menghitung dan menetapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan besarnya pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Secara umum, laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen-dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi kedalam buku harian atau jurnal harian. Kemudian jurnal harian tersebut dimasukan (posting) ke dalam buku besar. Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi sebenarnya dan catatan penutup (closing entries) maka

LAPORAN TUGAS AKHIR

22

disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian dari neraca ini baru diperoleh laporan keuangan komersial. Untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan komersial harus disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal yang lebih dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses awal dari penyusunan sebuah laporan keuangan dimulai dari pencatatan, berikut ini adalah contoh pencatatan ayat-ayat jurnal atas pembayaran gaji pegawai: 1. Pada saat pemotongan pajak & pembayaran gaji dan iuran lainnya Tanggal Nama Akun Biaya Gaji Iuran Pensiun Terutang PPh Pasal 21 Terutang Kas Debet (Rp) XXX Kredit (Rp) XXX XXX XXX

Pada saat pegawai menerima penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, penghasilan yang diterima pegawai tersebut tidak utuh melainkan sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 karena itu, didalam proses pencatatan akuntansi pajaknya terdapat akun PPh Pasal 21 terutang seperti contoh diatas.

2. Pada saat penyetoran pajak & iuran lainnya Tanggal Nama Akun PPh Pasal 21 Terutang Iuran Pensiun Terutang Debet (Rp) XXX XXX Kredit (Rp)

LAPORAN TUGAS AKHIR

23

Kas

XXX

Pencatatan ayat jurnal diatas adalah pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak pegawai tersebut tidak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan. Ditinjau dari sistem pemotongan PPh Pasal 21 ini menggunakan Withholding System yaitu pada saat penghasilan dibayar sehingga pendekatan yang dilakukan adalah Pay as You Earn dan Pay as You Go.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

24

3.1

Objek Penelitian Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Kewajiban

Perpajakan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 3 Cirebon. Penulis menjadikan pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap sebagai objek penelitian dikarenakan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon merupakan perusahaan pemerintah (BUMN) yang ruang lingkup usahanya adalah di bidang jasa pelayanan Perbankan dan dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari peranan para pegawainya yang jumlahnya tidak sedikit dan memiliki status dan penghasilan yang berbeda-beda. Maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh yang menjadi objek penelitian ini.

3.2

Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau kenyataan dalam masyarakat dengan cara

mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Menurut M. Natsir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian (2003:54), Metode deskriptif adalah metode penelitian yang mengembangkan suatu model yang diteliti dengan menggunakan analisis dari data yang diperoleh sehingga dengan metode deskriptif inilah penulis dapat memperoleh gambaran umum mengenai Pelaksanaan

LAPORAN TUGAS AKHIR

25

Kewajiban Perpajakan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon.

3.2.1

Jenis dan Sumber Data a. Data Primer adalah data yang tersedia dan berasal dari narasumber

yang asli. Data ini diperoleh saat penulis melakukan wawancara atau observasi langsung ke lapangan (perusahaan). b. Data Sekunder adalah data yang tersedia tapi tidak langsung berasal

dari sumber yang asli. Data sekunder penulis peroleh dari buku-buku teks, perpustakaan, internet, berita media massa.

3.2.2

Teknik Pengumpulan Data Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam

menyusun laporan tugas akhir ini, antara lain sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan (Library Research) Adalah suatu teknik pengumpulan data dimana data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh penulis dengan mencari bahan-bahan yang dibutuhkan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literaturliteratur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyusunan laporan penelitian ini, dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Akuntansi Pajak. 2. Studi Lapangan (Field Research),

LAPORAN TUGAS AKHIR

26

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap masalah yang dibahas pada lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi dimana data yang diperoleh merupakan data primer yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu: a. Observasi (Observation) Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan nyata terhadap objek yang akan diteliti agar data yang diperoleh benar-benar aktual, tajam dan terpercaya. b. Wawancara (Interview) Yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara melakukan tanya-jawab (komunikasi secara langsung) dengan responden (dalam hal ini sumber yang memiliki informasi) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian.

3.2.3

Teknik Pengolahan Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data secara

kualitatif dan kuantitatif. Penulis mengolah data dengan cara memfokuskan terhadap identifikasi masalah serta upaya pemecahannya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan atau wawancara, lalu data yang telah diperoleh disusun agar menjadi sistematis dan dikembangkan dengan segala teori

LAPORAN TUGAS AKHIR

27

yang telah didapat pada saat perkuliahan kemudian baru disusun menjadi Laporan Tugas Akhir.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

28

4.1

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon selaku pemberi kerja yang

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai tetapnya. Disamping itu, PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon mempunyai kewajiban untuk melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diperoleh atau diterima oleh pegawai tetapnya. Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon dilakukan sebelum penghasilan atau gaji akan dibayarkan kepada para pegawai tetapnya sedangkan pemotongannya dilakukan pada saat penghasilan (gaji) dibayarkan kepada para pegawai tetapnya yang sampai dengan tahun 2009 berjumlah 126 orang, dan tidak terdapat pegawai tetap yang penghasilannya tidak melebihi atau dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Cara perhitungan PPh sesuai dengan petunjuk tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah terlebih dahulu menentukan besarnya penghasilan neto yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan: 1 Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan sebesar 5% (lima Persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan.

LAPORAN TUGAS AKHIR

29

2

Iuran yang terikat pada gaji pegawai dan pensiun yang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada Penyelenggara Taspen yang dibayar oleh pegawai. 3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Pasal 7 Undang-undang Pajak

Penghasilan. Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang perolehannya didapat setelah penghasilan neto dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak Terutang = Tarif Pasal 17 UU PPh x Penghasilan Kena Pajak (PhKP) Penghasilan yang termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dikenakan pada PT. BNI (Persero) Tbk. adalah berupa penghasilan teratur dan tidak teratur, yaitu: 1. Teratur: Penghasilan yang diterima secara berkala. Contohnya adalah gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan dalam bentuk uang, uang lembur, honorarium dan sebagainya. 2. Tidak Teratur: Penghasilan yang diterima pegawai tetap berupa tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti tahunan, THR, bonus, premi tahunan dan penghasilan lain yang sejenis dibayarkan sekali setahun (sifatnya tahunan). Pelaksanaan penghitungan dan pemotongan yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk. adalah oleh bagian Adminsitrasi & Keuangan. Pertama, bagian Adminsitrasi & Keuangan membuat daftar seluruh jumlah pegawai tetap PT. BNI (Persero) Tbk. beserta mencantumkan besar nya gaji pokok, jenjang jabatan dan

LAPORAN TUGAS AKHIR

30

golongan atau grade untuk masing-masing pegawai yaitu untuk menentukan perbedaan perolehan tunjangan dan iuran atau biaya yang akan dipotong kepada gaji pegawai, lalu daftar tersebut oleh bagian Administrasi & Keuangan dikirim ke bagian SDM Kantor Besar PT. BNI (Persero) Tbk. yang berada di Jakarta dengan sistem komputerisasi yang telah diprogram secara otomatis memusat daftar data pegawai tersebut akan diperhitungkan besarnya penghasilan bruto dan neto serta ditetapkan Penghasilan Kena Pajak (PhKP)-nya. Setelah itu, barulah Kantor Besar mengirim kembali daftar gaji pegawai yang telah diperhitungkan ke masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dengan nilai nominalnya. Jadi pada

penghitungan dan pemotongan dilakukan memusat oleh Kantor Besar PT. BNI (Persero) Tbk. di Jakarta. Maka penghasilan yang diterima pegawai tetap tersebut sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 terlebih dahilu oleh PT. BNI (Persero) Tbk. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21Contoh 1: Tn. Andy Mulyana adalah pegawai tetap PT. BNI (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Cirebon yang memperoleh gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp.2.693.569,00 dan menerima Tunjangan Pajak sebesar

Rp.790.507,00 serta Tunjangan-tunjangan lainnya dengan total nominal sebesar Rp.7.300.177,00 selain itu Tn. Andy memperoleh pendapatan tidak rutin berupa uang makan sebesar Rp. 330.000,00. Tn. Andy membayar Iuran Jamsostek sebesar Rp.199.875,00 Iuran Dana Pensiun sebesar Rp.202.018,00 Iuran Dana Hospital sebesar Rp. 26.936,00 Iuran DPLK sebesar Rp. 38.666,00 Iuran TPP/THT sebesar Rp. 40.404,00 Iuran SBKMT

LAPORAN TUGAS AKHIR

31

sebesar Rp. 13.000,00 Iuran SP sebesar Rp. 3.000,00 Potongan Sumbangan Dana Sosial sebesar Rp. 561,00 Potongan atas pinjaman / UMG sebesar Rp.22.442,00 dan membayar Zakat/BAPEKKRIS sebesar Rp.249.844,00 . Tn.Andy Mulyana telah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya adalah sebagai berikut Penghasilan Gaji pokok Tunjangan Pajak Tunjangan-tunjangan lain Uang makan (pendapatan non rutin) Jml. Penghasilan Bruto (Ph.Bruto) Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Ph.Bruto Iuran Dana Pensiun Iuran DPLK Iuran TPP/THT Iuran Dana Hosp. Iuran Jamsostek Pot. UMG Sumbangan Dana Sosial Iuran SBKMT Iuran SP Zakat/BAPEKKRIS Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto (Ph.Neto) Sebulan Ph.Neto Setahun 12xPh.Neto Sebulan Penghsilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Tambahan Untuk Status Kawin Tambahan Untuk 3 Orang Anak (3 x Rp. 1.320.000,-) (K/3) Jumlah PTKP Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

Rp 2.693.569,Rp 790.507,Rp 7.300.177,Rp 330.000,- + Rp 11.114.253,-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

500.000,202.018,38.666,40.404,26.936,199.875,22.442,561,13.000,3.000,249.844,- + Rp Rp 1.296.746,- _ 9.817.507,-

Rp 117.810.084,Rp 15.840.000,Rp 1.320.000,Rp 3.960.000,- + Rp 21.120.000,- _ Rp 96.690.084,-

LAPORAN TUGAS AKHIR

32

PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp. 50.000.000,15% x Rp. 46.690.084,PPh Pasal 21 Terutang Sebulan 1/12 x Rp.9.503.512,Rp Rp Rp Rp 2.500.000,7.003.512,- + 9.503.512,791.959,-

Pembulatan Rp 9.503.000,-

Pembulatan Rp 791.000,-

Penghitungan dan pemotongan tersebut menunjukan bahwa Tn. Andy Mulyana sebagai pegawai tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon mendapatkan gaji dan beberapa tunjangan yang diantaranya terdapat tunjangan pajak dimana pemberian tunjangan pajak tersebut dianggap sebagai penghasilan bagi pekerja dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya sedangkan bagi pemberi kerja tunjangan pajak tersebut dianggap sebagai biaya atau beban. Selisih antara pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah sebesar Rp.791.959,00 Rp.790.507,00 = Rp.1.452,00 maka selisih ini dapat ditanggung oleh pegawai dengan dipotongkan pada penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja akan tetapi selisih tersebut tidak dapat menjadi biaya/beban yang bisa dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PhKP) pemberi kerja.Contoh 2: Tarso adalah pegawai tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Cirebon yang memperoleh gaji pokok setiap bulan sebesar Rp.2.020.177,00 dan menerima Tunjangan Pajak sebesar Rp.456.500,00 serta Tunjangantunjangan lainnya dengan total nominal sebesar Rp.5.475.133,00 selain itu Tarso memperoleh pendapatan tidak rutin berupa uang makan sebesar Rp. 330.000,00. Tarso membayar Iuran Jamsostek sebesar Rp.199.875,00 Iuran

LAPORAN TUGAS AKHIR

33

Dana Pensiun sebesar Rp.151.514,00 Iuran Dana Hospital sebesar Rp. 20.202,00 Iuran DPLK sebesar Rp. 29.000,00 Iuran TPP/THT sebesar Rp. 30.303,00 Iuran SBKMT sebesar Rp. 13.000,00 Iuran SP sebesar Rp. 3.000,00 Potongan Sumbangan Dana Sosial sebesar Rp. 561,00 Potongan atas pinjaman pegawai/UMG sebesar Rp.199.875,00 dan membayar Zakat/BAPEKKRIS sebesar Rp.249.844,00. Tarso belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya adalah sebagai berikut: Penghasilan Gaji pokok Tunjangan Pajak Tunjangan-tunjangan lain Uang makan (pendapatan non rutin) Jml. Penghasilan Bruto (Ph.Bruto) Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Ph.Bruto Iuran Dana Pensiun Iuran DPLK Iuran TPP/THT Iuran Dana Hosp. Iuran Jamsostek Pot. UMG Sumbangan Dana Sosial Iuran SBKMT Iuran SP Zakat/BAPEKKRIS Jml. Pengurangan Penghasilan Neto (Ph.Neto) Sebulan Ph.Neto Setahun 12xPh.Neto Sebulan

Rp 2.020.177,Rp 456.500,Rp 5.475.133,Rp 330.000,- + Rp 8.281.810,-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

414.091,151.514,29.000,30.303,20.202,199.875,16.832,561,13.000,3.000,249.844,- + Rp 1.128.222,- _ Rp 7.153.589,Rp 85.843.062,-

LAPORAN TUGAS AKHIR

34

Penghsilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (TK/0) Jml. PTKP Penghasilan Kena Pajak (PhKP) PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp. 50.000.000,15% x Rp. 20.003.062,PPh Pasal 21 Terutang Sebulan 1/12 x Rp.5.500.459,-

Rp

15.840.000,Rp 15.840.000,- _ Rp 70.003.062,Pembulatan

Rp Rp Rp Rp

2.500.000,3.000.459,- + 5.500.459,458.372,-

Rp5.500.000,-

Pembulatan Rp458.000,-

Penghitungan dan pemotongan diatas menunjukan bahwa Tarso sebagai pegawai tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon mendapatkan gaji dan beberapa tunjangan yang diantaranya terdapat tunjangan pajak dimana pemberian tunjangan pajak tersebut dianggap sebagai penghasilan bagi pekerja dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya sedangkan bagi pemberi kerja tunjangan pajak tersebut dianggap sebagai biaya atau beban. Selisih antara pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah sebesar Rp.458.372,00 Rp.456.500,00 = Rp. 1.872,00 selisih ini dapat ditanggung oleh pegawai dengan dipotongkan pada penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja akan tetapi selisih tersebut tidak dapat menjadi biaya/beban yang bisa dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PhKP) pemberi kerja.

Contoh 3: Ny. Fetty adalah pegawai tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Cirebon yang memperoleh gaji pokok setiap bulan sebesar Rp.2.154.855,00

LAPORAN TUGAS AKHIR

35

dan menerima Tunjangan Pajak sebesar Rp.575.000,00 serta Tunjangantunjangan lainnya dengan total nominal sebesar Rp.5.840.142,00 selain itu Ny. Fetty memperoleh pendapatan tidak rutin berupa uang makan sebesar Rp. 330.000,00. Ny. Fetty membayar Iuran Jamsostek sebesar

Rp.159.900,00 Iuran Dana Pensiun sebesar Rp.161.614,00 Iuran Dana Hospital sebesar Rp. 21.529,00 Iuran DPLK sebesar Rp. 30.933,00 Iuran TPP/THT sebesar Rp. 32.323,00 Iuran SBKMT sebesar Rp. 13.000,00 Iuran SP sebesar Rp. 3.000,00 Potongan Sumbangan Dana Sosial sebesar Rp. 561,00 dan membayar Zakat/BAPEKKRIS sebesar Rp.99.938,00. Ny.Fetty telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Diketahui bahwa suaminya bekerja dan mempunyai penghasilan.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya adalah sebagai berikut: Penghasilan Gaji pokok Tunjangan Pajak Tunjangan-tunjangan lain Uang makan (pendapatan non rutin) Jml. Penghasilan Bruto (Ph.Bruto) Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Ph.Bruto Iuran Dana Pensiun Iuran DPLK Iuran TPP/THT Iuran Dana Hosp. Iuran Jamsostek Sumbangan Dana Sosial Iuran SBKMT

Rp 2.154.855,Rp 575.000,Rp 5.840.142,Rp 330.000,- + Rp 8.899.997,-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

445.000,161.614,30.933,32.323,21.549,159.900,561,13.000,-

LAPORAN TUGAS AKHIR

36

Iuran SP Zakat/BAPEKKRIS Jml. Pengurangan Penghasilan Neto (Ph.Neto) Sebulan Ph.Neto Setahun 12xPh.Neto Sebulan Penghsilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (TK/0) Jml. PTKP Penghasilan Kena Pajak (PhKP) PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp. 50.000.000,15% x Rp. 29.346.150,PPh Pasal 21 Terutang Sebulan 1/12 x Rp.6.901.923,-

Rp Rp

3.000,99.938,- + Rp 967.818,- _ Rp 7.932.179,Rp95.189.150,-

Rp

15.840.000,Rp15.840.000,- _ Rp79.346.150,Pembulatan

Rp Rp Rp Rp

2.500.000,4.401.923,- + 6.901.923,575.160,-

Rp6.901.000,-

Pembulatan Rp575.000,-

Penghitungan dan pemotongan diatas menunjukan bahwa Ny. Fetty sebagai pegawai tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon mendapatkan gaji dan beberapa tunjangan yang diantaranya terdapat tunjangan pajak sama seperti pegawai tetap lain nya atau 2 (dua) contoh perhitungan pajak pegawai tetap sebelumnya. Selisih antara pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah sebesar Rp.575.160,00 Rp.575.000,00 = Rp. 160,00 , selisih ini dapat ditanggung oleh pegawai dengan dipotongkan pada penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja akan tetapi selisih tersebut tidak dapat menjadi biaya/beban yang bisa dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (PhKP) pemberi kerja.. Dalam hal ini karena Ny. Fetty adalah seorang karyawati dan suaminya bekerja mempunyai penghasilan maka pada perhitungan diatas untuk PTKP-nya dianggap Tidak Kawin (TK) dan tanggungan 2 (dua) orang anak nya juga alihkan

LAPORAN TUGAS AKHIR

37

ke penghasilan suaminya sehingga untuk PTKP diatas hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi-nya saja. Dari ketiga contoh penghitungan diatas terdapat perbedaan-perbedaan tentang penghasilan. Seperti dalam pemberian tunjangan-tunjangan didasarkan pada jenjang jabatan dan golongan/grade yang dimiliki oleh pegawai begitu juga pada pengurangnya. Untuk Contoh 1, Tn. Andy Mulyana adalah seorang Kepala Kantor Layanan (Ka.KLN) maka Tn. Andy Mulyana menerima tunjangan yang lebih besar dibandingkan dengan Contoh 3,Ny. Fetty yang jenjang jabatannya lebih rendah yaitu Asisten Penyelia Pelayanan. Namun dalam pelaksanaan penghitungan dan pemotongan ini karena menggunakan sistem komputerisasi memusat pada Kantor Besar, maka pegawai tidak dapat mengetahui secara merinci besarnya komponen-komponen tunjangan yang diperoleh yang dapat menambahkan penghasilannya karena data penghasilan yang diperoleh dari Kantor Besar hanyalah nominal total cash. Sedangkan untuk mengetahui Gaji pokok didasarkan pada jenjang jabatan dan golongan/grade (dari Grade 1-13).

4.2

Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Setelah melaksanakan kewajiban penghitungan dan pemotongan Pajak

Penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang teratur maupun tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulannya, maka selaku pemberi kerja dan sekaligus pemotong pajak PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

LAPORAN TUGAS AKHIR

38

Cirebon mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang atas penghasilan para pegawainya yang diperoleh dari hasil penghitungan dan pemotongan yang telah dilakukan sebelumnya. Penyetoran ini dilakukan oleh Bagian Administrasi & Keuangan. Untuk mempermudah melaksanakan penyetoran PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon menyetorkan masa Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui Kantor Bank BNI cabang Cirebon sendiri, untuk masa PPh pasal 21 dengan jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan seperti pengalaman sebelumnya, bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur maka PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon melaksanakan pembayaran atau penyetoran pada hari kerja berikutnya. Adapun SSP yang digunakan untuk melakukan penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 terdiri dari lima (4) rangkap yang meliputi: 1. SSP lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak. 2. SSP lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN. 3. SSP lembar ke-3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP. 4. SSP lembar ke-4 untuk arsip bank persepsi yaitu Bank BNI. Untuk mengetahui berapa besar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas 126 pegawai tetap yang telah disetorkan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon selama tahun 2009 berikut ini penulis sajikan datanya dalam bentuk tabel:

LAPORAN TUGAS AKHIR

39

Tabel 4.2 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetor selama tahun 2009 Bulan / Masa Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Penghasilan Bruto (Rp) 422.030.752 1.127.910.241 833.656.846 1.433.486.828 707.789.978 592.687.896 1.204.047.762 632.002.865 1.663.821.331 626.576.886 626.716.969 10.781.904.153 Pajak Terutang (Rp) 24.925.073 89.447.034 69.941.718 138.857.740 45.392.421 35.562.305 128.857.250 41.256.249 220.266.239 39.908.056 41.373.072 966.775.698 Tanggal Setor 09-Feb 06-Mar 07-Apr 07-Mei 06-Jun 03-Jul 29-Jul 27-Agust 06-Okt 06-Nop 30-Nop 03-Des Keterangan Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu

Sumber: Bagian Administrasi & Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Berdasarkan data diatas dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 selama tahun 2009 mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember, PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon selalu tepat waktu dan belum pernah mengalami keterlambatan dalam hal penyetoran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Oleh sebab itu PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon dapat terhindar dari kewajiban membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dikarenakan keterlambatan dalam hal penyetoran pajak, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan saat pembayaran, yang dimana bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

LAPORAN TUGAS AKHIR

40

4.3

Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Kewajiban perpajakan terakhir yang harus dilakukan PT. BNI (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Cirebon selaku pemberi kerja adalah melaporkan pajak yang terutang yang merupakan hasil dari penghitungan, pemotongan dan penyetoran yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon melaksanakan penyetoran maka selanjutnya adalah melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sesuai dengan masa pajak yang bersangkutan. Namun pelaksanaan pelaporan ini belum dilakukan dengan menggunakan sarana e-SPT melainkan langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon yang beralamat di Jalan Evakuasi No.9 dengan menggunakan SPT Masa PPh dan pelaporan ini harus disampaikan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPT Masa dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Berikut penulis sajikan daftar mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa atas pegawai tetap PT. BNI. (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dicantumkan dalam bentuk tabel. Tabel 4.3 Daftar Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Januari sampai dengan Desember tahun 2009 Masa Pajak Tanggal Pelaporan Keterangan

LAPORAN TUGAS AKHIR

41

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

13 Februari 2009 16 Maret 2009 17 April 2009 18 Mei 2009 17 Juni 2009 15 Juli 2009 18 Agustus 2009 15 September 2009 17 Oktober 2009 16 November 2009 16 Desember 2009 19 Januari 2010

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

Sumber: Bagian Administrasi & Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pelaporan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon selalu tepat waktu dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 Ayat 1, maka PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon dapat terhindar dari kewajiban membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 karena keterlambatan melapor atau melapor melebihi batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menyampaikan SPT. Begitu juga setelah berakhirnya tahun pajak, PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon berkewajiban untuk menghitung kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang secara tahunan untuk pegawai tetapnya, pelaporannya dilakukan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya. Penghitungan tersebut dilakukan

LAPORAN TUGAS AKHIR

42

untuk mengetahui apakah ada penghitungan dan pemotongan yang belum disetor atau terjadi kurang bayar. Dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon telah melakukan penghitungan PPh pasal 21 tahunan secara benar tidak terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar. Maka PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon tidak perlu menyetorkan kekurangannnya ke kas Negara ataupun melakukan kompensasi atas kelebihannya dengan pembayaran bulan berikutnya yang nantinya akan mengurangi jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari pegawai yang bersangkutan. Dan pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk tahun pajak 2009 pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon sudah dilakukan tepat waktu yaitu pada tanggal 25 Februari 2010.

4.4

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Ada perbedaan prinsip antara akuntansi dengan perpajakan baik atas

penghasilan maupun biaya. Menurut akuntansi, penghasilan akan diakui apabila sudah terjadi realisasi transaksi pertukaran baik secara tunai ataupun kredit yang meliputi pendapatan (revenues), baik dari usaha pokok ataupun dari luar usaha dan keuntungan (gains). Sedangkan menurut perpajakan, berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (2) penghasilan terdiri dari penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang merupakan objek pajak secara akuntansi komersial, semua biaya pada hakekatnya dapat dijadikan unsur pengurang dalam menghitung laba perusahaan. Namun dari sudut perpajakan, biaya-biaya dibedakan menjadi, biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (non deductible expense),

LAPORAN TUGAS AKHIR

43

biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible expense), biaya yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21, 23, 26 dan Pasal 4 ayat (2), dan biaya yang bukan merupakan objek pemotongan PPh. PT. BNI (Persero) Tbk. dalam hal ini selaku perusahaan pemberi kerja akan mencatat transaksi yang terjadi atas pembayaran gaji (penghasilan) selama satu periode ke dalam buku atau jurnal yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pencatatan ini diperlukan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun. Pencatatan dilakukan oleh bagian administrasi & keuangan khususnya sub bagian akuntansi. Penulis ambil contoh pencatatan ayat jurnal untuk contoh 1, 2 dan 3 yang merupakan hasil perhitungan dan pemotongan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada saat pembayaran gaji dan pemotongan pajak, perusahaan akan mencatat akun biaya gaji dan tunjangan lainya pada sisi debet dan mencatat akun hutang PPh Pasal 21 dan Iuran lainnya pada sisi kredit. PPh Pasal 21 dimasukan ke dalam akun hutang karena perusahaan belum menyetorkan PPh tersebut ke Negara. Dengan demikian, perusahaan masih memiliki hutang kepada Negara yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21. Berikut ini penulis sajikan pencatatan ayat jurnal pada saat pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, pemotongan pajak dan pembayaran Iuran lainnya.

Pegawai Tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Status (K/3) :

LAPORAN TUGAS AKHIR

44

Nama Akun Gaji Pokok Tunjangan Pajak Tunjangan-tunjangan lain Pendapatan Non Rutin (uang makan) Utang Iuran Dana Pensiun Utang Iuran DPLK Utang Iuran TPP/THT Utang Iuran Dana Hospital Utang Iuran Jamsostek Utang Potongan UMG Sumbangan Dana Sosial Utang Iuran SBKMT Utang SP (Serikat Pegawai) Zakat/BAPEKKRIS Utang PPh Pasal 21 Kas

Debet (Rp) 2.693.569,00 790.507,00 7.300.177,00 330.000,00

Kredit (Rp)

202.018,00 38.666,00 40.404,00 26.936,00 199.875,00 22.442,00 561,00 13.000,00 3.000,00 249.844,00 791.959,00 9.525.548,00

Pegawai Tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Status (TK/0) : Nama Akun Gaji Pokok Tunjangan Pajak Tunjangan-tunjangan lain Uang makan(non rutin) Utang Iuran Dana Pensiun Utang Iuran DPLK Utang Iuran TPP/THT Utang Iuran Dana Hospital Utang Iuran Jamsostek Utang Potongan UMG Sumbangan Dana Sosial Utang Iuran SBKMT Utang SP (Serikat Pegawai) Zakat/BAPEKKRIS Debet (Rp) 2.020.177,00 456.500,00 5.475.133,00 330.000,00 Kredit (Rp)

151.514,00 29.000,00 30.303,00 20.202,00 199.875,00 16.832,00 561,00 13.000,00 3.000,00 249.844,00

LAPORAN TUGAS AKHIR

45

Utang PPh Pasal 21 Kas

458.362,00 7.109.307,00

Pegawai Tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Status (K/2) Karena Suami Berpenghasilan & Menanggung Anak, Maka Status Dianggap (TK/0) : Nama Akun Gaji Pokok Tunjangan Pajak Tunjangan-tunjangan lain Uang makan(non rutin) Utang Iuran Dana Pensiun Utang Iuran DPLK Utang Iuran TPP/THT Utang Iuran Dana Hospital Utang Iuran Jamsostek Sumbangan Dana Sosial Utang Iuran SBKMT Utang SP (Serikat Pegawai) Zakat/BAPEKKRIS Utang PPh Pasal 21 Kas Debet (Rp) 2.154.855,00 575.000,00 5.840.142,00 330.000,00 Kredit (Rp)

161.614,00 30.933,00 32.323,00 21.549,00 159.900,00 561,00 13.000,00 3.000,00 99.938,00 575.160,00 7.802.019,00

Berdasarkan pencatatan ayat-ayat jurnal diatas tidak terlihat adanya perbedaan akun-akun pada setiap jurnal. Hal ini dikarenakan pada PT. BNI (Persero) Tbk. tunjangan yang diberikan secara mendasar diperlakukan sama perolehannya, yang membedakan perolehan tunjangan yaitu jenjang jabatan dan gaji pokok. Begitu juga pada akun-akun hutang, yang berbeda misalkan pada akun Utang Potongan UMG/Pinjaman Pegawai, akun ini tidak terdapat pada Contoh 3 karena Ny. Fetty tidak memiliki pinjaman uang. Sedangkan nominal setiap akun

LAPORAN TUGAS AKHIR

46

berbeda berdasarkan perbedaan gaji pokok, jenjang jabatan, golongan/grade yang menjadi dasar penghitungan. Pada saat pelunasan pajak dan iuran lainnya, perusahaan akan mencatat akun hutang pada sisi debet dan akun kas pada sisi kredit. Berikut adalah penjurnalan pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya:

Pegawai Tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Status (K/3) :

Nama Akun Utang Iuran Dana Pensiun Utang Iuran DPLK Utang Iuran TPP/THT Utang Iuran Dana Hospital Utang Iuran Jamsostek Utang Potongan UMG Utang Iuran SBKMT Utang SP (serikat pegawai) Sumbangan Dana Sosial Zakat/BAPEKKRIS Utang PPh Pasal 21 Kas

Debet (Rp) 202.018,00 38.666,00 40.404,00 26.936,00 199.875,00 22.442,00 13.000,00 3.000,00 561,00 249.844,00 791.959,00

Kredit (Rp)

1.588.705,00

Pegawai Tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Status (TK/0) : Nama Akun Utang Iuran Dana Pensiun Utang Iuran DPLK Utang Iuran TPP/THT Debet (Rp) 151.514,00 29.000,00 30.303,00 Kredit (Rp)

LAPORAN TUGAS AKHIR

47

Utang Iuran Dana Hospital Utang Iuran Jamsostek Utang Potongan UMG Utang Iuran SBKMT Utang SP (serikat pegawai) Sumbangan Dana Sosial Zakat/BAPEKKRIS Utang PPh Pasal 21 Kas

20.202,00 199.875,00 16.832,00 13.000,00 3.000,00 561,00 249.844,00 458.372,00 1.172.503,00

Pegawai Tetap PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Status (K/2) Karena Suami Berpenghasilan & Menanggung Anak, Maka Status Dianggap (TK/0) : Nama Akun Utang Iuran Dana Pensiun Utang Iuran DPLK Utang Iuran TPP/THT Utang Iuran Dana Hospital Utang Iuran Jamsostek Utang Iuran SBKMT Utang SP (serikat pegawai) Sumbangan Dana Sosial Zakat/BAPEKKRIS Utang PPh Pasal 21 Kas Debet (Rp) 161.614,00 30.933,00 32.323,00 21.549,00 159.900,00 13.000,00 3.000,00 561,00 99.938,00 575.160,00 1.097.978,00 Kredit (Rp)

Dari pencatatan jurnal pada saat penyetoran, sebenarnya hampir sama yang membedakan hanya akun Utang potongan UMG, ada pegawai yang memiliki potongan pinjaman uang dan ada yang tidak. PPh yang dipotong oleh pihak ketiga merupakan pembayaran pendahuluan bagi wajib pajak (pegawai). Pada akhir tahun, PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor

LAPORAN TUGAS AKHIR

48

Cabang Cirebon akan melakukan perhitungan PPh pasal 21 tahunan dan menyampaikan SPT Tahunan. Selain pemotongan PPh Pasal 21 yang merupakan pembayaran pendahuluan, ada kalanya perusahaan juga melakukan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, pemotongan pajak final tidak perlu lagi diperhitungkan oleh pihak yang dipotong dalam SPT Tahunannya. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan Dari seluruh uraian dan pembahasan yang dikemukakan mulai dari BAB I

sampai dengan BAB IV dan berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis berkaitan dengan Tinjauan atas Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon telah dilakukan dengan baik dan benar oleh bagian administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terlihat pada BAB IV contoh penghitungan gaji Tn. Andy telah dilakukan dengan benar dan telah disetorkan menggunakan SSP melalui Kasir Bank BNI dengan tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir lalu dilaporkan

LAPORAN TUGAS AKHIR

49

menggunakan SPT Masa ke KPP Pratama Cirebon dengan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. 2. Pelaksanaan Pencatatan Akuntansi Pajak yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. 3. Hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon adalah pada saat penghitungan pajak terutang, tunjangan yang dapat menambahkan gaji pegawai tidak diperinci komponennya, maka data yang diterima dalam bentuk total cash, serta dalam pelaksanaan pelaporan pajak terutangnya belum menggunakan sarana e-SPT, tetapi sejauh ini telah dilakukan dengan baik oleh Sub Bagian Akuntansi. Setiap point-point diatas telah mewakili kesimpulan secara keseluruhan bahwa Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon telah dilakukan dengan baik dan benar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

5.2

Saran Saran penulis sebagai rekomendasi PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Cirebon yaitu dalam pelaksanaan penghitungan penghasilan pegawai tetap walaupun menggunakan sistem komputerisasi secara memusat dengan bagian SDM Kantor Besar sebaiknya informasi yang diberikan yaitu komponen penambah gaji

LAPORAN TUGAS AKHIR

50

yang diperoleh pegawai seperti tunjangan dapat lebih mendetil agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dan pembayaran gaji pegawai beserta pajak terutangnya. Serta pada pelakasanaan pelaporan pajak terutang sebaiknya menggunakan sarana e-SPT untuk mempermudah pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih efektif dan efisien.

LAPORAN TUGAS AKHIR

51