Bab I - etd.repository.ugm.ac.idetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/77993/potongan/S2-2015... · perundingan-perundingan dalam periode pemerintahan Obama, Amerika Serikat ... Iran

1

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Thesis ini disusun untuk membandingkan kebijakan luar negeri Amerika

Serikat terhadap program nuklir yang dilakukan oleh Iran pada dalam masa

pemerintahan 2 Presiden terakhir yaitu George Walker Bush (2001-2009) dan

Barack Obama (2009-sekarang). Program nuklir Iran, mulai mencuat menjadi

perhatian dunia Internasional pada awal tahun 2000.1 Iran menyatakan, bahwa

segala aktifitas nuklir yang dikembangkan di negaranya tersebut dimaksudkan

untuk tujuan damai yakni sebagai sumber energi alternatif dan isotop kesehatan.

Namun, Amerika Serikat meyakini bahwa yang berusaha dilakukan oleh Iran

dengan nuklirnya ialah memperkuat persenjataan militer dengan tengah

mengembangkan teknologi untuk merakit senjata pemusnah massal atau WMD

(Weapon of Mass Destruction).2

Sebagai pusat kekuatan unipolar dan hegemon tunggal dunia, Amerika

Serikat menjadi salah satu suara vokal yang mengecam keras aktifitas nuklir Iran.

Pandangan tersebut menjadikan Amerika Serikat baik dalam tubuh NPT (Nuclear

Non-Proliferation Treaty), IAEA (International Atomic Enegry Agency) maupun

Dewan Keamanan PBB melihat Iran sebagai ancaman kemanan Internasional.

Persepsi ancaman ini kemudian menempatkan perubahan rezim di Iran, dengan

tuntutan penghentian aktifitas Iran yang terkait dengan nuklir sebagai jantung dari

kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.3

Saat Amerika Serikat berada dibawah pemerintahan Bush, selain kecaman

dan deretan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran, Washington

berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan militer terhadap Iran

1 Aftab Alam, 2011, Sanctioning Iran: Limits of Coercive Diplomacy, India Quarterly: A Journal

of International Affairs, http://iqq.sagepub.com/content/67/1/37 2 John R. Crook, 2011, Contemporary Practice of the United States, American Journal of

International Law, Vol.105, pp 122-162, American Society of International Law. 3 Asli Ü. Bâli , 2006, The US and the Iranian Nuclear Impasse, Middle East Report, No. 241,

Iran: Looking Ahead, pp. 12-21 Middle East Research and Information Project

2

apabila Iran tidak mau bekerjasama terkait dengan program nuklirnya. Disisi lain,

pihak Iran sendiri menyatakan tidak akan mundur dari program pengembangan

nuklirnya dengan mengatasanamakan hak nasional bangsa Iran. Ditambah lagi,

dalam pandangan Amerika Serikat, Iran dinilai tidak transparan dalam proses

investigasi dan ditemukan melanggar kesepakatan yang termuat dalam NPT pada

tahun 2005. Setahun kemudian secara mengejutkan Presiden Iran periode 2005-

2013 Mahmoud Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah berhasil

memperkaya uranium menjadi 3,5 persen U-235 dengan menggunakan 164

sentrifugal, dan mengklaim bahwa Iran telah bergabung dengan grup negara yang

memiliki teknologi nuklir.4 Hal ini membuat Iran dijatuhi berbagai resolusi sanksi

dari Dewan Kemananan PBB yang dimotori oleh Amerika Serikat. Terhitung dari

tahun 2006 hingga 2008, Iran telah dikenakan sebanyak 4 resolusi sanksi oleh

Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aktifitas nuklirnya sementara, dan

juga dalam bentuk sanksi ekonomi.

Memasuki Pemerintahan Obama, pencapaian kesepakatan dengan Iran

terkait program nuklirnya masih menjadi tantangan dalam kebijakan luar negeri

Amerika Serikat. Sekilas, upaya yang ditempuh oleh Obama untuk membuat Iran

menghentikan program nuklirnya tampak tidak jauh berbeda dengan yang

dilakukan oleh Bush. Meskipun tidak betumpu pada kekuatan militer, Amerika

Serikat dibawah Obama memperketat banyak sanksi yang telah diberlakukan

terhadap Iran sebelumnya dengan memperluas embargo senjata di tahun 2010.

Bahkan, sebagai dampak tidak tercapainya kesepakatan dengan pihak Iran dalam

perundingan-perundingan dalam periode pemerintahan Obama, Amerika Serikat

dan Negara-negara sekutunya di Eropa ‘mengencangkan’ lebih erat hukuman bagi

Iran dengan memberlakukan Oil Embargo atau larangan impor minyak dari Iran

di tahun 2012. Iran juga dikenakan sanksi lanjutan berupa larangan perdagangan

logam mulia emas, berlian dan barang berharga milik badan publik Iran di Eropa,

larangan kerja sama dengan Bank, asuransi dan PMA (Produce Marketing

Association) dalam sektor gas dan minyak bumi Iran. Aset pemerintah Iran baik di

Amerika Serikat maupun di Eropa juga ikut dibekukan. Deretan sanksi tersebut

4 Op Cit, Alam, 2011

3

diharapkan pemerintahan Obama dapat melemahkan perekonomian Iran sehingga

akan memaksanya kembali ke meja perundingan terkait dengan isu nuklirnya.5

Secara garis besar, kebijakan masa pemerintahan Bush terhadap Iran dapat

dikatakan berbentuk "diplomasi koersif", sebuah istilah yang dipinjam dari Studi

Diplomatik, dimana langkah diplomasi yang ditempuh bergantung pada langkah-

langkah paksaan atau hukuman seperti sanksi ekonomi, politik dan tekanan

militer.6 Terlihat kemiripan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Iran

dalam 2 pemerintahan yang berbeda tersebut dikarenakan pada masa

pemerintahan Obama, banyak dari kebijakan-kebijakan koersif tersebut yang

berlanjut, bahkan cenderung diperketat. Aksi baru Obama terlihat sejalan dengan

kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan sebelumnya oleh Bush. Isu ini

menjadi menarik dikarenakan Obama pada awal kepemimpinannya menginginkan

adalnya perubahan pendekatan dengan negara-negara muslim khususnya Iran

dengan mengedepankan upaya diplomasi. Bahkan, Obama menyatakan

kesediaannya untuk perundingan langsung tanpa syarat dengan pemerintah Iran.

Meski demikian, dalam praktiknya Amerika Serikat di bawah Obama terus

memperluas sanksi ilegal terhadap Republik Islam dan mengambil kebijakan-

kebijakan yang arogan.7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, kita dapat melihat secara singkat

bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam merespon program

pengembangan nuklir di Iran pada periode pemerintahan Bush dan Obama

sepintas memperlihatkan kemiripan. Terlihat bahwa Pemerintahan Obama

menggunakan metode-metode yang koersif sebagaimana telah dilakukan oleh

Pemerintahan Bush dalam upaya membuat Iran menghentikan program nuklirnya.

Penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan membandingkan kebijakan

5 Adirini pujayanti, Info Singkat Hubungan Internasional – Sanksi Ekonomi Terhadap Iran dan

dampak Internasionalnya ,Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012 6 Ali-Fatholah Nejad, 2011, From Bush to Obama, US Policy Towards Iran, Global Ressearch,

http://www.globalresearch.ca/from-bush-to-obama-us-policy-towards-iran/26669 diakses pada

tanggal 20 September 2014 7 Sanksi Darurat Nasional atas Iran, 2012, Iran Indonesian Radio,

http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/53771-Sanksi_Darurat_Nasional_AS_Atas_Iran

diakses pada tanggal 20 September 2014

4

pada kedua periode pemerintahan tersebut. Dengan demikian, rumusan pertanyaan

penelitian penulis adalah,

Bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program

nuklir Iran dari masa pemerintahan Bush menuju masa pemerintahan

Obama?

1.3 Review Literatur

Permasalahan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa

pemerintahan Bush dan Obama khususnya terkait hubungannya dengan negara-

negara di Timur Tengah telah banyak diteliti. Khusus untuk kebijakan dalam

merespon perkembangan nuklir di Iran, corak dominan yang penulis temukan

dalan tulisan-tulisan tersebut berpendapat bahwa, alih-alih mengalami perubahan,

kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran menunjukkan adanya

persamaan, yang lebih lanjut dalam tulisan-tulisan dibawah dinilai sebagai

continuity, atau kelangsungan.

Perihal kemiripan ini dinyatakan langsung oleh Stephen Hedley, mantan

penasehat keamanan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa memang terdapat

persamaan kebijakan dalam pemerintahan Bush menuju Obama yang dinilai

Hedley sebagai kontinuitas. Hal tersebut menurut Hedley menjadi penanda

transisi pemerintahan Bush menuju Obama.8 Senada dengan Hedley, berbagai

literatur yang dimuat pada penelitian ini menjabarkan mengenai spekulasi

beberapa penulis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan Timur

Tengah, khususnya mengenai containment strategy terhadap Iran yang mayoritas

menunjukkan adanya kemiripan. Melalui penjabaran berikut akan terlihat bahwa,

seiring berjalannya waktu, kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat

dibawah Obama, khususnya yang terkait dengan keamanan, hanya mengalami

sedikit perubahan.

Timothy J Lynch dan Robert S Singh, dalam After Bush, The Case of

Continuity in American Foregin Policy, mengatakan bahwa dalam kebijakan luar

8 Stephen Hadley, 2010, US foreign policy marked by continuity, http://www.dw.de/us-foreign-

policy-marked-by-continuity-says-former-national-security-adviser/a-14731694 diakses pada

tanggal 6 Oktober 2014

5

negeri Amerika Serikat, kontinuitas menjadi faktor yang utama dikarenakan

sebagaimana yang telah ditunjukkan di tahun-tahun terakhir, Amerika Serikat

tetap menjadi aktor utama dan pusat pergerakan politik di panggung dunia, posisi

dasar Amerika Serikat dalam tatanan dunia Internasional ini berpengaruh pada

kelangsungan kebijakan luar negeri karena akan menyebabkan Presiden

berikutnya hanya mampu untuk mengubah sedikit dari kebijakan penerusnya.9

Studi mengenai kebijakan luar negeri pada periode pemerintahan Presiden

Amerika ke 44 dan 45 yang sepintas terlihat mengalami kelangsungan ini menjadi

menarik dikarenakan Obama, pada masa kampanye pemilu menjanjikan

perubahan dari masa pemeritahan Bush yang digambarkan dengan slogan

’Change We Can Believe In’. Obama juga menjanjikan untuk me ’reset’ atau

menata ulang hubungan antara Amerika dengan negara-negara di Timur Tengah

dengan mengedepankan upaya perundingan atau negosiasi. Disamping itu, Obama

pernah mengkritisi kebijakan-kebijakan koersif dan diplomasi keras yang

dikeluarkan oleh Bush saat Obama masih menjabat sebagai senator. Namun,

meski memiliki titik awal yang berbeda, pada implmentasiannya kebijakan yang

diberlakukan Obama terhadap Iran seolah melanjutkan langkah-langkah yang

sama yang ditempuh oleh Bush pada masa pemerintahannya.

Dalam American Foreign and Security Policy under Barack Obama:

Change and Continuity, Robert Ondrejcsak meyakini bahwa pemerintahan Obama

datang dengan membawa perubahan bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Isu mengenai nuklir Iran memang tidak dapat dipungkiri menjadi tantangan bagi

komitmen perubahan kebijakan luar negeri Obama. Hal ini dikarenakan, tujuan

utama dari kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah ialah tetap menjaga

stabilitas dan melestarikan pengaruhnya. Obama menyatakan kesediaan untuk

bekerja sama dengan Iran berdasarkan kepentingan bersama.10

Kerjasama

Internasional dan koalisi menjadi faktor penting dalam pendekatan yang dipilih

Obama terhadap Iran, Korea Utara, juga dalam menangani terorisme

internasional. Berbeda dengan Bush yang mengedepankan tindakan unilateralisme

9 Timothy J Lynch dan Robert S Singh, 2008,After Bush, The Case of Continuity in American

Foregin Policy, Cambridge University Press : UK 10 Robert Ondrejcsak,2009, American Foreign and Security Policy under Barack Obama: change

and continuity, Panorama of global security environment, Bratislava: CENAA, pp. 147-162.

6

atau pengambilan keputusan secara sepihak tanpa membutuhkan persetujuan dari

pihak-pihak lain, pendekatan Obama dapat dikatakan bersifat multilateralisme.

pendekatan Obama juga secara spesifik mengacu kepada isu pendidikan,

kesehatan, dukungan ekonomi pasar, serta investasi di daerah-daerah konflik

dibandingkan dengan penggunaan kekuatan militer. Obama dan timnya juga tidak

terlalu memfokuskan kebijakan pada ancaman tradisional, namun ancaman non-

tradisional seperti penekanan dalam faktor-faktor sosial dan sosial yang lebih luas,

termasuk perubahan iklim atau kemiskinan di wilayah luar perbatasan Amerika

Serikat.11

Pada dasarnya Ondrejcsak menilai latar belakang perubahan yang diusung

Obama ini didorong oleh aspek moral dan ideologi. Disamping menggunakan

momentum positif segera setelah pemilu dan pelantikannya, terlihat harapan yang

besar secara global bahwa pemerintahan Obama akan mengubah persepsi

mengenai Amerika Serikat baik di mata domestik maupun publik dunia dengan

mengembalikan prestise dan superioritas moral Amerika Serikat. Hal ini

menjadikan Amerika Serikat ingin mendirikan kembali elemen-elemen soft power

dalam hubungan Internasional.12

Dalam literatur lain, Nik Hynek dengan tulisannya Continuity and Change

in the U.S Foreign and Security Policy with the Accession of President Obama,

mulai menganalisis dari 2 aspek. Hynek menjabarkan perubahan yang terjadi

dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran, namun juga

tidak menafikan kelanjutan yang terlihat. Iran adalah salah satu dari dua isu yang

paling ditekankan dialam diskursi kebijakan luar negeri dan keamanan Amerika

Serikat. Obama membuat dua perubahan yang signifikan terhadap kebijakan

Amerika terhadap Iran: (1) Setelah pengangkatannya sebagai Presiden, Obama

secara kontraproduktif berhasil menghilangkan wacana yang dibuat oleh Bush

seperti pengelompokkan Axis of Evil sehingga Amerika Serikat dapat secara

terpisah bekerja dengan Iran dan Korea Utara. Tindakan ini mencerminkan

kenyataan bahwa Iran adalah negara secara yang politis lebih kompleks dan

memiliki pengaruh langsung yang lebih besar terhadap kawasan Timur Tengah.

(2) Dengan penghapusan mengenai wacana negara-negara Axis of Evil, Obama

11 Ibid 12Ibid

7

mulai mendekati Iran dengan sikap diplomatik yang berwawasan luas, berbeda

dengan tindakan diplomatik Bush yang memboikot Iran dari tahun 2002 hingga

akhir tahun 2008.13

Dikarenakan tulisan tersebut disusun pada tahun 2009, Hynek melihat

akan sulit untuk membandingkan 8 tahun masa pemerintahan Bush dengan 7

bulan yang disebutnya sebagai early stage masa pemerintahan Obama. Namun,

secara garis besar Hynek melihat perubahan yang terjadi pada kebijakan luar

negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran ialah dimulainya sebuah inisatif

membentuk interaksi diplomatik dengan Iran dengan menafikan kondisi awal

dalam pembangunan dialog. Obama juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan

diplomatik utama di tingkat bilateral. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan

Bush yang seolah menafikan peran negara. Akan tetapi, meski Obama telah

memulai sebuah inisiatif baru, pihak Iran tidak menerima pendekatan yang

dilakukan oleh Obama. Iran menolak upaya perundingan diplomatik dan

bersikeras melanjutkan konfrontasi yang sebelumnya telah dilakukan. Melalui sisi

tersebutlah Hynek menjelaskan mengapa kemudian terdapat kelangsungan

kebijakan terhadap Iran. Penolakan yang dilakukan oleh Iran membuat Obama

tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan metode stick and carrot atau

pemberian reward and punishment, sebagaimana yang telah dilakukan Amerika

Serikat dibawah Bush.14

Melawan sisi idealis Ondrejcsak, Cristian Brose datang dengan argumen

yang lebih pragmatis. Brose yang merupakan penulis pidato untuk mantan menetri

Luar Negeri Amerika Serikat, Condolezza Rice, menemukan alih-alih memberi

perubahan pada kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat warisan

pemerintahan Bush, Obama melanjutkan sebagian besar dari kebijakan tersebut.

Kelangsungan kebijakan luar negeri Bush ke masa pemerintahan Obama

dijabarkan dengan komperhesif oleh Brose dalam tulisannya The Making of

George Obama W. Berdasarkan pengamatannya, terdapat banyak kelanjutan

kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan kedua Bush ke masa pemerintahan

pertama Obama dibandingkan dengan masa pemerintahan pertama dan kedua

13 Nik Hynek, 2009, Continuity and Change in the U.S Foreign and Security Policy with the

Accession of President Obama, Institute of International Relations: Prague 14 Ibid

8

Bush sendiri. Tulisan Brose lebih jauh menyoroti kelangsungan kebijakan antara

masa pemerintahan Bush dan Obama secara keseluruhan, seperti penyelesaian

konflik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Memang terdapat beberapa

kebijakan yang berubah, namun untuk kebijakan mengenai program nuklir negara

berkembang, kebijakan pada masa pemerintahan Obama tidak akan bertolak jauh

dari masa pemerintahan Bush.15

Sebagai contoh ialah kebijakan terhadap negara-negara yang dicap Bush

sebagai Axis of Evil. Setelah berhasil mengubah rezim di Baghdad, pemerintahan

periode keduanya berkomitmen penuh untuk mengubah perilaku Pyongyang dan

Teheran. Akibatnya, Obama akan menerima tongkat estafet yang sulit pada

negosiasi multilateral jika berangkat dari posisi yang ditinggalkan oleh Bush.

Terhadap Iran, dijelaskan oleh Brose, Obama dipastikan melanjutkan kebijakan

Bush dengan metode stick and carrot dalam mencari solusi diplomatik sebagai

pilihan ketiga selain kedua pilihan lainnya yaitu membiarkan perilaku Iran atau

menyerang Iran untuk merubah rezimnya. 16

Ternyata pihak Iran pun menyadari kesamaan perilaku Amerika Serikat

dibawah 2 Presiden dengan latar belakang partai politik yang berbeda ini. David

Albright and Jacqueline Shire dalam “Iran's Growing Weapons Capability and Its

Impact on Negotiations”, mengutip pernyataan Pemimpin Tertinggi Iran

Ayatollah Ali Khamenei dalam Press TV pada 3 November 2009. Khamenei

menyatakan keberatan tentang prospek perundingan dengan Amerika Serikat dan

mengeluhkan bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama tidak

berubah dan bahwa hubungan Iran-Amerika Serikat tetap selayaknya ‘domba dan

serigala’.17

Hal senada juga diungkapkan oleh Michael C Desch dalam The More

Things Change, the More They Stay the Same: The Liberal Tradition and

Obama's Counterterrorism Policy yang menyatakan bahwa slogan kampanye

Obama ’Changes We Believe In’ lebih tampak bagaikan harapan dibandingkan

15 Christian Brose,2009, “The Making of George Obama W”, Foreign Policy, No. 170 ,

Washington post Newsweek Interactive, pp. 52-55 16 Ibid 17 David Albright and Jacqueline Shire,2009, “Iran's Growing Weapons Capability and Its Impact

on Negotiations”, Arms Control Today, Vol. 39, No. 10 (DECEMBER 2009), pp. 6-14. Arms

Control Association

9

dengan kenyataan. Meski Desch tidak menafikan perubahan yang besar pada masa

pemerintahan Bush dan Obama, namun menurutnya, kelangsungan kebijakan luar

negeri pada masa 2 pemerintahan tersebut cukup mencolok, khususnya dalam

Counterterrorism Policy, mulai dari penghentian ditingkatkannya teknik

interogasi terhadap tersangka teroris, penutupan penjara rahasia di luar negeri,

menarik sejumlah militer Amerika Serikat yang ada di Irak, hingga kesediaan

untuk terlibat dalam dialog dengan Iran tentang program nuklirnya.

Diantara banyak isu-isu kebijakan lainnya, hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan perang melawan terorisme lah dimana kelangsungan terlihat sangat

menonjol. Setidaknya terdapat 3 kelangsungan kebijakan yang diungkapkan oleh

Desch, Pertama, baik pemerintahan Bush dan Obama menganggap proliferasi

senjata pemusnah massal, senjata nuklir khususnya, sebagai salah satu ancaman

pada abad kedua puluh, terutama dengan alasan bahwa senjata-senjata tersebut

kemungkinan berada di tangan para teroris. Kedua, Obama menggeser sentra

perang melawan terorisme dari Irak kembali ke Afghanistan. Strategi yang

digunakan Obama untuk berperang di Afghanistan memiliki kemiripan mencolok

dengan strategi yang digunakan oleh pemerintahan Bush di Irak, termasuk

lonjakan jumlah pasukan di wilayah perang. Yang terakhir sebagaimana dituliskan

oleh Brose pula ialah usaha Amerika Serikat untuk membangun perdamaian di

wilayah Timur Tengah, khususnya konflik antara Palestina dan Israel.

Terdapat 4 alasan yang dikemukakan oleh Desch mengenai kelangsungan

kebijakan luar negeri dalam pemerintahan 2 Presiden ini, (1) banyak dari

kebijakan luar negeri tersebut yang dilanjutkan karena sulitnya mengubah

kebijakan yang diberlakukan pada pemerintahan sebelumnya, bukan karena

komitmen Obama sebagai Presiden yang baru. (2) Desch menjelaskan dengan

menggunakan teori politik birokrasi. Jabatan yang diduduki akan menentukan

posisi dimana seseorang akan berdiri. Dengan demikian, jika dilihat berdasarkan

jabatan, Presiden ingin memperluas kewenangan atau otoritasnya. Ini

mengasumsikan, bahwa kepentingan lembaga kepresidenan sangat jelas dan tidak

berubah, dan kebijakan yang sama/ identik adalah satu-satunya cara untuk

mempertahankan kewenangan atau otoritas tersebut. (3) Menurut Desch, masa

kampanye dan masa jabatan tidak dapat disamakan. Meskipun Obama sangat

10

mengedepankan perubahan dalam pemerintahannya, namun pada akhirnya,

urgensi yang terdapat dalam pemerintahan terakhirlah yang membawa kebijakan

menuju ke arah yang sama. Dan yang terakhir, (4) merujuk kepada alasan

konsesus yang luas di kalangan para elit yang mengedepankan permasalahan

keamanan Amerika Serikat, terutama semenjak tragedi 9/11.

Jika kita mengacu pada salah satu alasan yang dikemukakan oleh Desch

yaitu konsesus pada elit yang membawa aspek keamanan, kita dapat melihat

bahwa hal tersebut tidak berlaku pada kasus Irak dan Afghanistan. Dalam persepsi

keamanan, Amerika Serikat tentu akan berusaha melindungi negaranya dari

ancaman-ancaman luar sehingga containment policy tentu menjadi strategi utama

dalam politik luar negerinya. Namun, permasalahan keamanan justru membawa

perubahan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak dan

Afghanistan saat berada dibawah pemerintahan Obama. Obama menarik sejumlah

pasukan di Irak dan dipindahkan ke Afghanistan. Obama menggeser fokus dan

prioritas dari Irak dengan menjadikan Afghanistan sebagai agenda utama

pemberantasan terorisme Internasional.

Disamping itu, dalam menanggapi isu terorisme Afghanistan, Bush terlihat

begitu keras dengan bergantung pada kekuatan militer dalam memerangi

kelompok Al-Qaeda yang berada dibawah pimpinan Osama bin Laden.

Sedangkan Obama lebih kepada memanfaatkan Smart Power, yang merupakan

perpaduan antara penggunaan Hard power dan Soft Power.18

Meski tetap

melibatkan kekuatan militer, Obama lebih menggunakan pendekatan strategis

agar tidak menimbulkan lebih banyak korban jatuh dari pihak rakyat Afghanistan

sendiri. Hal ini berbeda dengan kasus Iran, yang jika mengacu pada literatur-

literatur sebelumnya, dalam pemerintahan Obama terjadi konsistensi kebijakan

khususnya dalam pemberian sanksi dan metode yang digunakan untuk membuat

Iran menghentikan program nuklirnya.

Dari sekian literatur, mayoritas penstudi kebijakan luar negeri Amerika

Serikat melihat bahwa terdapat persamaan dalam masa pemerintahan Bush dan

Obama dalam merespon isu nuklir di Iran. Posisi Amerika Serikat yang tidak

berubah dalam melihat hal ini sebagai ancaman mendasari tindakan koersif yang

18 Suzzane Nossel, 2004, Smart Power, Foreign Affairs Vol.83 No. 2, hal 131-142

11

pada mulanya dijalankan oleh pemerintahan Bush dan dilanjutkan oleh

pemerintahan Obama terhadap republik Islam Iran. Dalam sebuah periode

pemerintahan, kebijakan luar negeri yang diambil oleh seorang pemimpin negara

dalam merespon sebuah isu belum tentu sejalan dengan pendahulunya, dan belum

tentu pula diteruskan pula oleh penerusnya. Kebijakan luar negeri yang diambil

oleh seorang pemimpin negara akan mengalami penyesuaian yang sangat

dipengaruhi oleh kondisi-kondisi baik internal, maupun eksternal. Oleh sebab itu

fokus dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan luar negeri yang

diambil oleh Bush dan Obama dalam merespon nuklir di Iran dilihat dari aspek-

aspek yang menjadi indikator analisis kebijakan sesuai dengan konsep Foreign

Policy Analysis.

1.4 Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang dijabarkan pada bagian ini akan berisi

penjelasan konsep yang sekiranya relevan untuk membantu menganalisis

pertanyaan penelitian. Dalam tulisan ini, konsep yang berusaha dielaborasikan

dengan penelitian ini ialah konsep Analisa Kebijakan Luar Negeri atau Foreign

Policy Analysis (FPA). Penggunaan kata-kata “Foreign” atau “Luar Negeri”

disini untuk membedakan antara kebijakan Luar Negeri dengan Kebijakan Dalam

Negeri. Pengertian, Policy atau Kebijakan itu sendiri Menurut Yani ialah

seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat

aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya. Policy berakar pada konsep “pilihan (choices)” yang berarti memilih

tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan.19

Elemen yang kemudian membagi kebijakan ini menjadi Kebijakan Dalam

dan Luar negeri ialah area of issues, atau ruang lingkup isu dimana kebijakan

tersebut diimplementasikan. Pada Kebijakan Dalam Negeri (Domestic Policy)

penggunaan kata "domestik" dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kebijakan

tersebut dibuat dan diterapkan dalam sistem politik internal. Kebijakan domestik

adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang akan secara langsung

19 Yanyan Mochamad Yani, 2010, Politik Luar Negeri, Pustaka Ilmiah Universitas Padjajaran,

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf diakses pada

tanggal 4 November 2014

12

mempengaruhi masyarakat dalam negeri. Kebijakan ini terkait dengan semua

masalah dan aktivitas dalam batas-batas teritorial suatu negara, seperti hukum.

pendidikan, energi, kesehatan, sumber daya alam, kesejahteraan sosial, hak-hak

pribadi dan kebebasan, program pemerintah, serta keputusan-keputusan yang

terkait administrasi dalam negeri seperti bisnis dan pajak.20

Sebagaimanya dinyatakan oleh Henry Kissinger, “Foreign policy begin

when domiestic policy ends”21

, Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy), mengacu

kepada kebijakan yang diterapka suatu negara terhadap dunia luar batas teritorial

negara tersebut. Kebijakan Luar negeri menurut Holsti ialah, strategi atau rencana

tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam

menghadapi negara lain atau unit politik Internasional lainnya dan dikendalikan

untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan

nasional.22

George Modelski menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah

sistem kegiatan yang terlibat dengan masyarakat untuk mengubah perilaku negara

lain dan untuk menyesuaikan kegiatan mereka sendiri untuk lingkungan

Internasional. Dan Adeed dawisha dalam “Islam in Foreign Policy” menjelaskan

bahwa kebijakan luar negeri adalah tindakan suatu negara terhadap lingkungan

eksternalnya dan kondisi dimana tindakan tersebut diformulasikan. Secara

singkat, Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai totalitas kebijakan suatu

negara terhadap dan interaksi dengan lingkungan luar batas negara.23

Contoh-

contoh hal yang termasuk dalam perumusan Kebijakan Luar Negeri ialah perang

dengan negara lain, penandatanganan perjanjian perdagangan Internasional, atau

membantu pemberontakan gerilyawan.24

Studi yang menganalisis Kebijakan Luar Negeri (FPA) adalah cabang

studi dari ilmu politik yang berhubungan dengan pengembangan teori dan studi

empiris mengenai proses dan hasil dari kebijakan luar negeri. Tujuan melakukan

studi kebijakan luar negeri adalah untuk memahami tindakan dan perilaku negara

20 Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, and Ryan K. Beasley, The Analysis of Foreign Policy in

Comparative Perspective, http://www.cqpress.com/docs/college/Beasley2e.pdf 21 Wolfram F. Hanrieder. 1971. Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. New York:

David McKay Co., 22 K J Holsti, 1992, International Politics a Framework for Analysis 6th ed, Simon & Schuster

Company : New Jersey. 23 Marijke Breuning, 2007, Foregin Policy Analysis : A Comparative Introduction, Plagrave

Macmillan : New York 24 Op Cit, Kaarbo et al.

13

terhadap negara-negara lain dan lingkungan Internasional pada umumnya. Studi

ini, mengkaji manajemen hubungan eksternal dan kegiatan negara atau hubungan

pemerintah pusat dalam skala Internasional yang tidak hanya dibangun dengan

negara-negara lain, namun juga dengan organisasi-organisasi Internasional dan

NGO. Aspek-aspek yang dianalisis dalam FPA berupa tujuan, strategi, langkah-

langkah, metode, pedoman, arahan, dan perjanjian.25

Studi kebijakan luar negeri tradisional berfokus pada isu-isu yang terkait

dengan keamanan tradisional, seperti upaya untuk mempertahankan dan

meningkatkan kekuatan serta keamanan suatu negara. Studi ini berpusat pada

upaya pencegahan perang bila memungkinkan, keputusan untuk melawan jika

diperlukan, dan memastikan integritas perbatasan negara. Dalam era kontemporer,

hubungan ekonomi antara negara-negara mendapat perhatian tersendiri. Sejak

Perang Dingin berakhir, globalisasi telah menjadi proses penting yang menyoroti

keterkaitan ekonomi dunia. Hal ini memiliki dampak yang lebih besar pada

negara-negara dengan ekonomi yang, di era sebelumnya, tidak terhubungkan

dengan ekonomi Internasional. Era berakhirnya Perang Dingin juga membuat

negara tidak lagi hanya memfokuskan diri dalam agenda keamanan tradisional,

namun juga keamanan non tradisional. Dengan demikian, ruang lingkup

Kebijakan Luar Negeri tidak berhenti pada isu terkait keamanan saja, namun juga

hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Bahkan, agenda kebijakan luar negeri dalam

beberapa dekade terakhir telah menyertakan isu-isu seperti lingkungan, hak asasi

manusia, pertumbuhan penduduk dan migrasi, kebijakan pangan dan energi,

bantuan luar negeri, serta hubungan antara negara-negara kaya dan miskin.26

Kebijakan Luar Negeri dalam Studi Komparasi

Konsep analisis kebijakan luar negeri dalam penelitian ini akan digunakan

untuk membandingkan kebijakan pada masa pemerintahan 2 Presiden Amerika

Serikat terakhir yaitu Bush dan Obama. Alex Mintz menjelaskan pentingnya

melakukan studi perbandingan dengan menggunakan konsep analisis ini ialah

untuk mempelajari bagaimana para pemimpin negara yang berbeda membuat

25 Robert Jackson, Georg Sorensen's, 2013, Introduction to International Relations: Theories and

Approaches, 5th ed. Oxford University Press. 26 Op, Cit Breuning,

14

keputusan ekonomi pada perdagangan, bantuan, dan transfer senjata atau

tantangan lingkungan global seperti kontrol polusi. Keuntungan dari pendekatan

kebijakan luar negeri komparatif ialah dapat memungkinkan penstudi analisis

kebijakan luar negeri untuk mempelajari tidak hanya satu kasus, tetapi juga dapat

membandingkan persamaan dan perbedaan di beberapa kasus dengan

menggunakan pendekatan studi ini. Dengan demikian, dari sudut pandang

metodologi, pendekatan kebijakan luar negeri komparatif dapat meningkatkan

validitas studi kasus tunggal.27

Ditekankan pula oleh Breuning, bahwa mempelajari kebijakan luar negeri

dengan menggunakan metode perbandingan ini, akan memberikan wawasan yang

lebih besar mengenai perilaku dan konsekuensi dari kebijakan luar negeri

dibandingkan dengan mempelajari kasus tunggal atau menggunakan analogi

sederhana.28

Tujuan dari analisis kebijakan luar negeri adalah untuk mendapatkan

pengetahuan secara umum yang berlaku tentang bagaimana keputusan kebijakan

luar negeri yang dibuat; mengapa para pemimpin membuat keputusan tersebut,

dan mengapa negara terlibat dalam jenis perilaku tertentu dalam merumuskan

kebijakan luar negeri, serta menilai peluang dan kendala yang disajikan oleh

sistem Internasional, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 29

Charles O Lerche

menjabarkan proses-proses perumusan kebijakan luar negeri yang terdiri dari 8

tahapan, yaitu pembentukan kriteria, variabel penentuan dengan kriteria,

pengukuran variabel dengan kriteria pemilihan tujuan, elaborasi strategi untuk

mencapai tujuan, keputusan untuk bertindak, tindakan itu sendiri, dan yang

terakhir evaluasi hasil tindakan berdasarkan kriteria awal yang telah ditentukan.30

Studi perbandingan kebijakan luar negeri juga bertujuan untuk sampai

pada tahap generalisasi untuk melihat ke dalam proses-proses tersebut dan

meningkatkan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan antara kebijakan

luar negeri. Karena, Pada masa transisi pemerintahan, ada kebijakan-kebijakan

27 Alex Mintz, 2010, Understanding Foreign Policy Decision Making.

New York: CambridgeUniversity Press. 28 Op Cit, Breuning 29 Richard C Snyder., H.W. Bruck, dan Burton Sapin., 2002, Foreign Policy Decision-making

(Revisited). New York: Palgrave 30 Charles O Lerche Jr., 1961, Foreign Policy of the American People, Prentice Hall Inc

:Englewood Cliffs.

15

lama yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya dikarenakan masih

relevan, dan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian diganti untuk menyesuaikan

visi dan misi tatanan pemerintahan yang baru. Hal ini dikenal dengan istilah

Changes and Continuity, atau Perubahan dan Kelanjutan.

Change. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu pemerintahan tidak

selamanya akan memiliki kesamaan dengan kebijakan pemimpin terdahulunya.

Untuk melihat Namun fakta sejarah mengatakan bahwa dalam perumusan

kebijakan luar negeri, perubahan selalu terjadi. perubahan dalam penekanan

kebijakan yang ditetapkan dikarenakan adanya perubahan zaman, karena era masa

kini masyarakat Internasional dihadapkan dengan bahaya yang lebih dibandingkan

dengan pada awal Perang Dunia Kedua. Sebaliknya, Continuity, atau kelanjutan

akan tetap menjadi ciri khas kebijakan luar negeri. Kontinuitas dalam kebijakan

luar negeri tidak hanya dapat diartikan sebagai tidak adanya perubahan, namun

juga sebagai gerakan maju yang terjadi secara bertahap, dan cenderung lambat. 31

Selain itu, keterampilan pemimpin negara dalam menilai kekuatan relatif

mereka untuk formulasi kebijakan sangat dibutuhkan. Hal ini penting dalam

menentukan keberhasilan mereka membangun dan mempertahankan program

yang mereka inginkan yang terformulasikan dalam kebijakan pada masa

pemerintahan mereka, dan mencegah kebijakan tersebut tergantikan di masa

pemerintahan yang akan datang. Kontinuitas kebijakan dapat merupakan hasil dari

tidak berimbangnya antara pergeseran koalisi antara pendukung dan penentang.32

Dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam kebijakan luar negeri, dapat

membantu menuntun para pembuat keputusan kebijakan luar negeri untuk tidak

mengambil langkah yang salah seperti misalnya terlibat dalam perang ketika

sebenarnya yang mereka inginkan ialah memelihara perdamaian, atau dapat

memungkinkan mereka untuk memahami kepribadian pemimpin lainnya sehingga

dapat menghasilkan negosiasi produktif dan meningkatkan kemungkinan untuk

mendapatkan hasil yang diinginkan.33

31 Charles W Kegley Jr. Dan Eugene R Wittkopf, 1982, American Foreign Policy Pattern and

Process, St Martin’s Press : New York 32 Louis Kriesberg , 1984, Policy Continuity and Change, Social Problems, Vol. 32, No. 2 pp. 89-

10 University of California Press on behalf of the Society for the Study of Social Problems 33 Alexander L George, 1993, Bridging the Gap: Theory and Practice in Foreign Policy.

Washington, DC: United States Institute of Peace Press,

16

Dijelaskan lebih lanjut oleh Breuning, dengan memahami tujuan diatas, 3

hal yang berusaha dijelaskan dengan melakukan studi kebijakan luar negeri secara

komparatif ialah:

1. Decision (Keputusan) : Keputusan mengacu pada opsi yang dipilih.

Pemimpin dihadapkan pada beberapa pilihan yang tidak semuanya

memiliki tingkat menjanjikan yang sama. Untuk memahami bagaimana

seorang pemimpin mengevaluasi pilihan yang berbeda, pilihan mana yang

akan ditolak atau dipilih, dan mengapa para pemimpin memilih kebijakan

yang akhirnya dilakukan, harus ada kajian lebih tentang bagaimana

pemimpin tersebut memandang dunia dan peran negara yang ia pimpin di

dalam tatanan dunia global beserta faktor-faktor domestik. Dengan kata

lain , kebijakan luar negeri memandu hal yang menjadi tujuan umumnya.

Untuk memahami hal ini, akan lebih membantu jika mempelajari lebih

lanjut tentang kepribadian pemimpin untuk memahami persepsinya

mengenai lingkungan politik Internasional dan motivasi di balik

tindakannya. Mengingat pengambilan keputusan kebijakan luar negeri

seringkali tidak hanya merupakan hasil pemikiran dari seorang individu,

melainkan kelompok individu, perlu adanya pemahaman mengenai

kecenderungan dan pandangan dunia dari beberapa individu dan

bagaimana pandangan-pandangan ini saling bersinggungan sebelum dapat

sepenuhnya memahami keputusan kebijakan luar negeri tertentu.

2. Behaviour (Perilaku) : Perilaku dalam kebijakan luar negeri adalah

tindakan yang diambil sebagai implementasi dari keputusan tersebut.

Perilaku kebijakan luar negeri terdiri dari tindakan yang diambil untuk

mempengaruhi perilaku aktor eksternal atau untuk mengamankan

keuntungan bagi negara itu sendiri. Para pembuat kebijakan negara-negara

yang lebih kecil sering lebih fokus pada pengamanan manfaat nyata bagi

negara mereka sendiri (seperti bantuan militer atau bantuan pembangunan)

dibandingkan dengan menyebarkan pengaruh dalam politik global (seperti

mempromosikan perdagangan bebas atau demokrasi). Untuk meneliti

mengapa sebuah negara memiliki perilaku kebijakan luar negeri tertentu,

17

bagaimanapun perlu untuk menggali ke dalam proses pengambilan

keputusan. Terkadang, hasil dari tindakan bergantung bukan hanya pada

keputusan yang diambil oleh para pemimpin dari satu negara, tetapi juga

pada bagaimana aktor-aktor lain dalam lingkungan Internasional bereaksi

terhadap tindakan tersebut.

3. Outcome (Hasil) : setelah mengambil tindakan dari opsi-opsi yang

tersedia, tentu akan memberikan hasil. Asumsi yang paling umum ialah

bahwa hasil yang baik, pasti merupakan akibat dari keputusan yang baik.

Pemikiran tersebut seolah menafikan kemungkinan bahwa hasil yang baik

juga dapat berarti karena pemimpin memilih cara lain untuk bereaksi

terhadap apa yang sebelumnya merupakan keputusan yang buruk. Dalam

melihat hasil, penting untuk memahami bagaimana, mengapa, dan oleh

siapa suatu keputusan dibuat, serta bagaimana konteks di mana keputusan

yang dibuat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Untuk memahami 3 hal ini yaitu decision, behavior dan outcome,

membutuhkan level analisis yang berbeda. Breuning memberi penjelasan

mengenai 3 level tersebut yaitu Individual, State, dan System. Ketiga tingkat

analisis sesuai dengan fokus yang berbeda dari analisis kebijakan luar negeri

sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Level Individu menganalisis pilihan

dalam pembuatan keputusan, level Negara menganalisis perilaku kebijakan luar

negeri, sedangkan level Sistem menganalisis interaksi antara negara-negara dalam

tatanan dunia Internasional yang memberikan hasil. Berikut penjelasan oleh

Breuning;

1. Individual Level (Individu): Dalam upaya untuk menjelaskan kebijakan

luar negeri, analisis dalam tingkatan individu berfokus pada pemimpin dan

pengambil keputusan. Analisis ini mefokuskan pada kepribadian mereka

seperti keyakinan, dan nilai-nilai sebagai faktor yang menjelaskan putusan

kebijakan luar negeri. Dengan melihat ke dalam kepribadian, karakter,

keyakinan, dan nilai-nilai individu, kita dapat mengukur hal yang menjadi

motivasi pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan.

2. State Level (Negara) : Dalam analisa kebijakan luar negeri, terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Studi kebijakan luar

18

negeri ini menjadi sebuah pembahasan yang kompleks karena tidak hanya

melibatkan aspek-aspek eksternal, namun juga aspek internal suatu

negara.34

Tingkat analisis dalam level negara berfokus pada faktor internal

tersebut yang melihat kedalam pihak-pihak yang memaksa negara untuk

terlibat dalam perilaku tertentu dari kebijakan luar negeri. Dalam analisis

terkait faktor internal, Breuning melihat ke dalam beberapa aspek yaitu;

a. kerangka kelembagaan negara (seperti hubungan antara eksekutif dan

legislatif, organisasi birokrasi pemerintah, atau apakah negara

merupakan negara demokratis)

b. konstituen domestik (seperti kelompok kepentingan, ethnicgroups, atau

opini publik yang lebih umum),

c. kondisi ekonomi, dan juga sejarah nasional negara dan budaya.

Pada tingkat analisis ini, penekanannya adalah pada bagaimana faktor-

faktor internal negara mempengaruhi perilaku negara dalam dunia

Internasional. Dari perspektif pengambilan keputusan, faktor-faktor ini

sering dilihat sebagai kendala yang dijadikan parameter penentu bagi

pemimpin. Memperkuat konsep Breuning, Alex Mintz menunjukkan

bahwa perumusan kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh faktor

eksternal yang membuat suatu negara harus bertindak dengan asas

formulasi kebijakan luar negerinya, namun juga terkait dengan

konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam negeri (faktor internal).35

Mintz menjelaskan lebih lanjut mengenai faktor internal ini yang

menurutnya terbagi dalam 5 aspek yaitu :

a. Diversionary tactics: taktik pengalihan ialah hubungan Internasional

yang menyatu dalam politik luar negeri. Hal ini mengacu kepada

gagasan bahwa para pemimpin menggunakan kekuatan politik pada

waktu yang tepat. Pemimpin yang ingin mempertahankan kekuasannya

sering menggunakan teori ini guna mengalihkan perhatian dari

permasalah domestik dengan menggunakan kekuatan militer negara

untuk melawan ancaman eksternal.

34 James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976, World Politics: An Introduction.

New York: The Free Press. 35 Op. Cit, Yani

19

b. Economic interest and foreign policy decision : Putusan kebijakan luar

negeri sering dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi negara. Misalnya

berkaitan adalah tentang pekerjaan, suber daya minyak, dan keamanan

ekonomi. Akses terhadap sumber daya alam berharga yang terancam,

dapat membentuk kebijakan luar negeri suatu negara.

c. The role of public opinion: opini publik dapat memberikan tekanan

dalam negeri yang berpengaruh pada penggunaan kekuatan, eskalasi,

serta pertimbangan lainnya dalam kebijakan luar negeri

d. Electoral cycle: Siklus pemilu menjadi momentum penting bagi kepala

negara agar dapat bertahan dalam kursi kepemimpinan. Saat siklus

politik mendekat, maka kepala negara akan mencari kesempatan untuk

dipilih kembali. Hal ini dapat membuat kepala negara memanipulasi

kebijakan ekonomi atau menggunakan opsi ikut berperang demi

kepentingan pribadi. 36

3. System Level (Sistem) : Tingkat analisis sistem, berfokus pada

perbandingan dan interaksi antar negara-negara. Tingkat analisis ini

mempertanyaan tentang kekuatan relatif dari negara. Sistem Internasional

didefinisikan sebagai satu set negara yang berinteraksi dan dipandu oleh

kemampuan relatif mereka, seperti kekuasaan dan kekayaan mereka, yang

mempengaruhi kemungkinan mereka untuk bertindak dan agar dapat

sukses di panggung global. Tindakan dan keputusan yang diambil ini

sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan militer. Semakin bersar

kapabilitas negara dalam 2 hal ini, maka akan semakin meningkatkan

peran negara dalam tatanan dunia global.

Singkatnya, penulis merangkum dalam tabel berikut.

Decision

Opsi yang dipilih

Individual Level

Melihat kedalam pemimpin, baik

dari segi kepribadian, keyakinan,

dan karakter

36 Op. Cit, Mintz

20

Behaviour

Tindakan yang diambil oleh Negara

sebagai implementasi dari

keputusan yang dipilih pemimpin

State Level

Melihat kedalam Negara,

menganalisis faktor-faktor internal

seperti pihak-pihak dalam

pemerintahan yang menjadikan

negara terlibat dalam suatu perilaku

tertentu (implementasi pilihan)

Outcome

Hasil akhir setelah keputusan

diimplementasikan

System Level

Melihat perbandingan tindakan

antara negara-negara

Akan tetapi, diantara 3 level analisis tersebut, penstudi kebijakan luar negeri,

sebagai spesialisasi dalam bidang ilmu hubungan internasional lebih jarang

memfokuskan penelitian pada hasil, fokus studi ini yang terkait dalam ilmu

hubungan internasional ialah pada pilihan, keputusan, atau perilaku.

Setelah memahami bahwa tujuan dari membandingkan kebijakan luar

negeri dan apa yang berusaha dijelaskan melalui studi kebijakan luar negeri secara

komparatif ini, penting untuk memahami cara melakukan studi komparasi yang

menjadi fokus dalam penelitian ini. Bagaimana seseorang membandingkan 3 hal

dalam analisis kebijakan luar negeri yaitu keputusan, perilaku, atau hasil? Analisis

kebijakan luar negeri tidak berhenti hanya menggambarkan keputusan, perilaku

dan hasil, tetapi ditentukan oleh upaya untuk memahami mengapa keputusan

tersebut dibuat, opsi apa yang tersedia dan bagaimana anggapan terhadap opsi

tersebut, siapa atau apa yang menjelaskan perilaku serta hasil, dan jika hasil

tersebut tidak menguntungkan, apa yang bisa meningkatkan kemungkinan untuk

mencapai hasil yang lebih baik? Hal ini mengharuskan kita untuk berpikir dalam

hal causes/sebab dan effect /akibat.

Causes ialah hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam proses

pengambilan keputusan, yang akan memberntuk perilaku tertentu, dan memberi

hasil tertentu. Dalam analisis kebijakan luar negeri, penyebab disebut variabel

independen. Sedangkan Effect, atau akibat, ialah pilihan-pilihan yang tersedia

21

atau hal yang akan dijelaskan terkait pembuatan keputusan, perilaku, maupun

hasil dari suatu kebijakan luar negeri tertentu. Akibat, dalam studi komparasi

kebijakan luar negeri disebut sebagai variabel dependen. Akibat, sebagai

variabel dependent, tidak akan terjadi jika tidak terdapat variabel independen

dalam hal ini ialah Sebab. Selain itu, variabel dependen akan memiliki bentuk

yang berbeda bergantung dari variable independennya.37

1.5 Hipotesis

Mengelaborasikan tulisan-tulisan yang terdapat dalam review literatur

dengan landasan konseptual berupa studi kebijakan luar negeri secara komparatif,

argument utama dalam penelitian ini ialah, dalam kebijakan luar negeri Amerika

Serikat terhadap nuklir Iran, terdapat perbedaan yang terletak pada pendekatan

atau posisi awal membangun negosiasi, namun terlihat kemiripan dalam metode

yang digunakan untuk menekan Iran. Hal ini didorong oleh beberapa faktor.

Perubahan pendekatan yang ada pada kedua pemerintahan tersebut dalam

membangun kesepakatan dengan Iran didorong oleh faktor individual pemimpin.

yaitu faktor pembuatan keputusan oleh Presiden secara individu, yang dipengaruhi

faktor kepribadian pemimpin. Namun, dalam hal persamaan metode penggunaan

sanksi, hal ini dipengaruhi oleh Proses Pembuatan Kebijakan di tingkatan internal

negara. pemerintahan Bush maupun Obama, mendapatkan pengaruh dari sumber

pemerintah (Governmental Sources) yang berasal dari partai politik yang sama

dengan Presiden.

1.6 Jangkauan Penelitian

Diantara 3 aspek penjelasan kebijakan luar negeri beserta 3 analisis yang

dikemukakan oleh Breuning tersebut, penelitian ini hanya akan melihat 2 aspek

dengan menggunakan 2 level analisis yaitu keputusan pada level individual, serta

perilaku pada level negara. Hal ini selain dikarenakan studi kebijakan luar negeri

sebagai spesialisasi dalam bidang ilmu hubungan internasional lebih

memfokuskan pada 2 aspek tersebut dibandingkan dengan hasil, level sistem

37 Op. Cit, Breuning

22

menganalisis perbandingan kebijakan antara negara-negara. Dimana fokus dari

penelitian ini hanya kepada kebijakan luar negeri Amerika Serikat saja.

Untuk limitasi waktu, Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk

membandingkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap isu nuklir di Iran

pada masa 2 Presiden terakhir, maka limitasi dari penelitian ini ialah periode

Presiden George Walker Bush hingga Barrack Obama yang terhitung pada tahun

2001 hingga sekarang.

1.7 Metode Penelitian

Untuk membandingkan kebijakan luar negeri pada 2 masa pemerintahan

yang berbeda, metode penelitian yang penulis nilai paling tepat digunakan ialah

metode perbandingan atau studi komparasi. Studi komparasi ialah penelitian yang

menggunakan data yang dapat dibandingkan dari 2 atau lebih masyarakat ataupun

proses politik. Menurut Arendt Lijphart, studi komparasi adalah metode otonom

dalam penelitian social layaknya penelitian kualitatif dan kuantitatif.38

Studi komparatif dinilai dapat menjadi suatu landasan yang kontemporer

dibandingkan dengan memfokuskan pada sejarah diplomatik, dan dokumen-

dokumen perjanjian, yang menjadikan kajian dalam ilmu Hubungan Internasional

jauh lebih kompleks. Studi komparatif kerap melibatkan fenomena lintas

masyarakat, negara, bahkan kawasan. Sumber data penelitian ini ialah studi

literatur atau melalui kajian-kajian pustaka, berupa buku, dokumen, jurnal, artikel

yang terkait dengan isu yang diteliti.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun ke dalam 5 bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari 8 sub bab yaitu alasan

pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, review literatur, kerangka

teoritis, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, serta sistematika

penulisan.

38 Arendt Lijphart, 1971, Comparative Politics and Comparative Methods. American Political

Science Review 55 (1971): 682–93.

23

Bab II akan berisi profil politik Amerika Serikat serta akan dipaparkan

pula implementasi politik tersebut dalam uraian sejarah hubungan Amerika

Serikat dan Iran sebelum revolusi dan sesudah terjadinya revolusi Islam

Bab III akan memaparkan dua aspek dalam kebijakan luar negeri

Amerika Serikat terhadap Iran yang meliputi Keputusan dan Perilaku baik pada

masa pemerintahan Presiden George Walker Bush dan pemerintahan Presiden

Barack Hussein Obama.

Bab IV akan memaparkan faktor yang mempengaruhi adanya perubahan

dan kemiripan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada periode

pemerintahan Bush dan Obama.

Bab V akan berisi penutup yang didalamnya mencangkup kesimpulan

dan saran.