Bab 8 - Strategi Inovasi Daerah

8Bab

STRATEGI INOVASI DAERAH

1. PENDAHULUAN

Bagian-bagian sebelumnya telah mendiskusikan bahwa peningkatan daya saing sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil, dan hal ini berimplikasi pada pentingnya upaya lokal/ daerah untuk mengembangkan keunggulannya dengan bertumpu pada potensi-potensi terbaik setempat.

Kecenderungan perubahan/perkembangan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Karena itu, upaya yang lebih baik untuk dapat menciptakan/ mengembangkan, mendistribusikan/mendifusikan dan memanfaatkan secara efektif pengetahuan/inovasi kini disadari semakin penting. Namun, beragam kemajuan, terutama kemajuan iptek, juga mengisyaratkan pentingnya perbaikan dalam paradigma penadbiran pengetahuan dan inovasi.

“Hubungan sosial” antara pengetahuan/teknologi atau inovasi dan masyarakat terus berubah. Telah menjadi fenomena kecenderungan umum bahwa masyarakat semakin menuntut relevansi pengetahuan/teknologi atau inovasi terhadap kebutuhan mereka. Sementara itu, inovasi juga bukanlah semata proses sekuensial-linier semata karena dorongan teknologi atau tarikan permintaan, melainkan interaksi dinamis keduanya. Karena itu, cara pandang sistem dan pentingnya keterpaduan dan keserentakan gerak langkah semua pihak dalam pemajuan sistem merupakan semangat sekaligus “paradigma” baru dalam pengembangan sistem inovasi.

Beragam dinamika perubahan, dengan perkembangan konsep dan didukung beragam bukti empiris, memperkuat keyakinan bahwa “faktor lokalitas (lokasional)” merupakan dimensi yang dinilai semakin penting dalam konteks pemajuan sistem pengetahuan/inovasi dan peningkatan daya saing. Kesemua ini mendorong pentingnya upaya-upaya pemajuan/pengembangan sistem inovasi daerah. Sehingga, kebijakan inovasi pun bukan lagi ranah monopoli pemerintah “pusat/nasional” semata. Daerah turut bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan tertentu, terutama dalam pengembangan sistem inovasi di wilayah daerah masing-masing, serta turut memperkuat koherensi kebijakannya dalam kerangka nasional. Dalam konteks ini, secara epistemologi dan semantik, sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari sistem inovasi nasional.

Pengembangan sistem inovasi daerah di Indonesia dipandang sangat urgen mengingat berbagai hal yang saling terkait terutama kelemahan-kelemahan perkembangan sistem inovasi Indonesia sejauh ini, keragaman daerah, proses “transisi” dalam pembangunan dalam upaya pemulihan dari krisis multidimensi. Hal yang tidak dapat diabaikan dalam proses transisi tersebut terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan perkembangan perundangan terkait.

PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH: PERSPEKTIF KEBIJAKAN 272

Harus diakui bahwa semua pihak kini tengah berada dalam masa belajar menata diri dalam kerangka otonomi daerah yang tentu membutuhkan waktu untuk dapat menjalankan peran yang sesuai dalam tatanan sistem politik dan pemerintahan yang berubah.

Perkembangan perundangan pun berimplikasi pada perlunya penyikapan cepat dan tepat banyak pihak atas tuntutan perubahan-perubahan. Penentu kebijakan beserta para pemangku kepentingan di daerah perlu semakin tanggap merespon beberapa perundangan seperti misalnya UU No. 18 tahun 2002 tentang Sisnas P3Iptek; UU 25 tahun 2004 tentang SPPN; UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; serta beberapa kebijakan strategis sektoral dan lainnya.125

Dalam rangka mengembangkan/memperkuat sistem inovasi daerah, penyusunan/ pengembangan strategi inovasi daerah merupakan bagian dari upaya, yang menurut hemat penulis, sangat urgen. Strategi inovasi dapat membantu memberikan arah yang jelas dan lebih terfokus bagi para pihak, baik pembuat kebijakan maupun para pemangku kepentingan kunci lainnya, dalam mengembangkan sistem inovasi yang kontekstual dengan daerah masing-masing dengan bertumpu pada potensi terbaik setempat dan dalam menggalang, mengerahkan dan mengembangkan segenap sumber daya dan kapabilitas secara efektif dan efisien.

Namun di sisi lain patut diakui bahwa selain isu demikian memang relatif baru, ketertinggalan daerah, beragam persoalan yang dihadapi dalam pemulihan krisis dan di masa transisi (terutama otonomi daerah) merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong upaya pengembangan sistem inovasi daerah. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pembuat (penentu) kebijakan dan para pemangku kepentingan terutama di daerah merupakan tantangan dalam pengembangan sistem inovasi daerah di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, bagian ini akan mendiskusikan beberapa hal penting yang diharapkan dapat membantu para pihak dalam mengembangkan sistem inovasi daerah. Muatan diskusi bersifat “generik” tanpa membahas kasus daerah secara khusus. Mutatis mutandis, beberapa konsep dasar dan/atau saran yang didiskusikan dipandang dapat disesuaikan bagi prakarsa-prakarsa pragmatis.

2. KONSEP DASAR

Untuk lebih memfokuskan diskusi tentang sistem inovasi daerah (SID) dan strategi pengembangannya secara umum, berikut akan didiskusikan tinjauan secara singkat atas beberapa hal yang sebenarnya telah disampaikan pada bagian sebelumnya.

Dengan mencermati konsep/model sistem inovasi dan beberapa praktik yang berkembang (termasuk strategi dan kebijakannya), konsep sistem inovasi daerah pada intinya mengandung beberapa elemen penting seperti diilustrasikan pada Gambar 8.1 berikut. Konsep ini, menurut hemat penulis, dapat membantu bagaimana daerah mengembangkan/menyusun strateginya untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasinya dalam mengatasi isu/persoalan-persoalan yang dihadapi.

Beberapa elemen utama konsep tersebut adalah sebagai berikut.

125 Catatan: UU No. 18 tahun 2002 misalnya mengungkapkan perlunya setiap daerah mengembangkan kebijakan strategis

pembangunan iptek daerah dan mengembangkan kelembagaan DRD; UU No. 25 tahun 2004 misalnya juga menetapkan keharusan penyusunan RPJM Daerah. Selain itu, beberapa kebijakan strategis nasional (yang sejauh ini sebagian juga masih dalam proses penyusunan) berimplikasi dan/atau memerlukan “kesinkronan” dengan konteks upaya di daerah.

BAB 8 STRATEGI INOVASI DAERAH

273

1. Daerah. Konsep SID memang merupakan cara pandang tentang sistem inovasi pada tataran daerah. Dari perspektif administratif pemerintahan, ”batasan” pengertian daerah secara formal-administratif (misalnya kabupaten/kota ataupun provinsi) sering menjadi alat paling mudah untuk menetapkan batasan sistem (system boundaries). Namun patut diingat bahwa pengetahuan, aktivitas inovasi dan bisnis pada intinya ”tidak” mengenal batasan demikian. Pemajuan sistem inovasi daerah membutuhkan cara pandang yang lebih terbuka dan menguntungkan bagi daerah lebih dari sekedar pertimbangan batasan administratif.126 Karena itu, kerjasama dengan daerah lain merupakan aspek yang harus digali dan dikembangkan oleh setiap daerah dalam memperkuat daerah masing-masing. Hal-hal seperti ini memang semakin membutuhkan kemampuan daerah menghadapi/mengatasi paradoks yang berkembang, bahwa bersaing dan bekerjasama merupakan kemampuan yang perlu terus dikembangkan secara bersamaan. Konsep ”daerah” dalam sistem inovasi, pada dasarnya dapat diartikan secara fleksibel agar memiliki pengertian kontekstual.127

Pengetahuandan

InovasiInteraksi

PembelajaranKeterkaitan

danJaringan

Daerah

Sistem Inovasi Daerah (SID)

Gambar 8.1Konsep sebagai Landasan Memperkuat SID.

126 Lihat beberapa diskusi tentang ini misalnya dalam Cooke dan Memedovic (2003), dan lainnya dalam Daftar Pustaka. 127 Catatan: dalam contoh praktik di beberapa negara misalnya, sistem inovasi daerah dapat mempunyai arti sistem inovasi

di negara bagian tertentu (regional innovation system) namun juga berkaitan dengan sistem inovasi daerah di area yang memiliki batasan administratif lebih kecil (local innovation system). Pada kasus lain, hal tersebut bisa berarti daerah yang terdiri atas himpunan beberapa daerah dari negara bagian dan bahkan negara yang berbeda. Tidak ada batasan baku yang kaku tentang daerah dalam hal ini. Yang sebenarnya lebih penting adalah konteks yang dimaksud terkait dengan sistem inovasi. Untuk tujuan ”kepraktisan,” batasan administratif tentu akan membantu pengertian tersebut.


2. Interaksi. Konsep sistem mengindikasikan bahwa elemen-elemen dalam sistem berinteraksi satu dengan lainnya dan berproses ke arah yang lebih baik, sesuai dengan peran masing-masing aktor. Sistem tanpa interaksi antarelemen hanyalah sistem yang ”semu.” Interaksi yang sehat adalah interaksi yang produktif dan menghasilkan keuntungan/manfaat timbal-balik bagi para pihak yang berinteraksi, meskipun dalam bentuk yang mungkin berbeda (tidak selalu sama) terhadap/bagi masing-masing pihak. Dinamika sistem inovasi daerah akan ditentukan oleh bagaimana fungsi dalam sistem berjalan dan interaksi berkembang, serta para aktor sama-sama bekerja dan bekerjasama dalam sistem tersebut.

3. Keterkaitan dan jaringan. Keterkaitan dan jaringan rantai nilai menjadi dasar bagi penguatan sistem inovasi dan perlu ditumbuhkembangkan. Keterkaitan dan jaringan ini tidak saja menyangkut aktivitas bisnis (komersial) tetapi juga non-bisnis. Hubungan non-bisnis yang semakin baik merupakan kunci bagi peran para pihak (perorangan maupun organisasi), termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah, dalam mendukung aktivitas inovasi dan bisnis. Dari kepentingan sosial dan ekonomi, interaksi dan hubungan (keterkaitan dan jaringan) inilah yang menentukan/mempengaruhi spillovers atau eksternalitas ekonomi positif dalam masyarakat, terutama di daerah.

4. Pembelajaran. Seperti telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya, inti dari perkembangan sistem inovasi adalah proses pembelajaran. Sistem inovasi (nasional, daerah ataupun sektoral) akan berkembang jika sistem tersebut mampu menjadi sistem yang belajar (the learning system) dan mampu mengembangkan sistem pembelajaran (the system of learning) yang sesuai (dengan konteksnya) serta beradaptasi terhadap perubahan yang berkembang. Daerah yang telah relatif maju sekalipun, ketika ”berhenti” dalam proses pembelajaran akan menjadi statis, bahkan mungkin menurun dan selanjutnya tertinggal dari daerah lain.

5. Pengetahuan dan inovasi. Perkembangan sistem inovasi daerah tentu akan ditentukan oleh kemajuan pengetahuan dan inovasi (termasuk praktik baik/terbaik). Aliran pengetahuan (knowledge flow) yang terhambat karena kelemahan penyedia (provider atau knowledge pool), saluran (misalnya intermediaries, mekanisme atau lainnya), dan pengguna (knowledge users) akan menghambat berkembangnya sistem inovasi daerah. Pengetahuan, baik yang bersifat tacit maupun eksplisit/terkodifikasi (codified knowledge), perlu terus dikembangkan, tidak saja dengan mengadopsi dari luar, tetapi juga dengan mengembangkan pengetahuan sendiri (termasuk indigenous knowledge/technology) dan mengkombinasikan, mengintegrasikan serta mengembangkan keduanya, sesuai dengan kebutuhan setempat dan kebutuhan pemenuhan relung pasar luar yang potensial.

Dengan memperhatikan ”konsep dasar” tentang elemen penting sistem inovasi daerah, seseorang yang mempelajari ”klaster industri” akan melihat keserupaan satu dengan lainnya. Keduanya memang berpangkal dari cara pandang (pendekatan) sistem (system approach) dalam membangun konsep dan menjabarkan implikasi pragmatisnya (termasuk implikasi kebijakannya), walaupun dengan fokus orientasi atau tekanan yang tidak persis (sepenuhnya) sama, setidaknya secara konsep. Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, kedua konsep ini dapat diibaratkan mata uang logam bersisi ganda, yang satu sama lain membutuhkan, saling memperkuat, dan jika salah satu sisi tidak berfungsi baik akan mempengaruhi sisi lainnya. Metafora uang logam bersisi ganda ini penulis maksudkan terutama berkaitan dengan fungsi, bahwa prakarsa klaster dan sistem inovasi masing-masing dan secara bersama mempunyai tujuan utama yang intinya bermuara pada peningkatan nilai tambah (added value) dan nilai yang terpadu (integrated value), peningkatan daya saing dan kohesi sosial. Sama halnya dengan pengertian ”industri” dalam klaster industri yang sebenarnya tidak terbatas pada ”industri pengolahan atau manufaktur” tetapi lebih sebagai himpunan aktivitas bisnis, pengertian sistem inovasi tidak semata terkait hanya dengan ”teknologi tinggi,” yang seringkali didefinisikan menurut ”kelompok teknologi” atau ”produk” tertentu seperti misalnya dengan menggunakan kode-kode International Standard of Industrial Classification (ISIC) untuk internasional atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Indonesia, ataupun hanya menyangkut temuan atau invensi, paten atau hal lain yang bagi sebagian besar masyarakat mungkin merupakan


275

”dunia yang berbeda dan eksklusif.” Sistem inovasi berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan dan difusi pengetahuan (dalam arti luas) atau pembaruan yang berpotensi bernilai ekonomi dan sosial secara signifikan atau bahkan praktik-praktik baik yang mungkin relatif baru bagi penggunanya. Buku ini tidak membahas istilah ”strategi” secara khusus, namun tentu penting menyampaikan batasan pengertian yang dimaksud strategi dalam diskusi pada bab ini. Istilah ”strategi” inovasi daerah yang dimaksud di sini adalah sehimpunan tujuan pokok dan langkah/cara utama dalam mencapai tujuan tersebut sebagai hasil ”konsensus” para pemangku kepentingannya.128 ”Bentuk fisik” (tangible) strategi ini adalah dokumen strategi inovasi daerah (yang mungkin dinamai berbeda, misalnya kebijakan strategis pembanguan iptek daerah, atau lainnya). Ia juga bisa merupakan dokumen ”tersendiri” atau bagian dari dokumen lain (misalnya RPJM Daerah atau lainnya). Walaupun ada beberapa saran terkait dengan ini, isu ini tidak akan menjadi bagian diskusi khusus. Pesan utama yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa sesederhana apapun strategi, akan efektif (dalam arti bermanfaat) hanya jika benar-benar menjadi acuan bagi pelaksanaan/implementasi. Ini penting disampaikan karena selama ini cukup banyak sebenarnya dokumen-dokumen strategi yang berhenti sebatas sebagai dokumen proforma saja, tanpa membawa pengaruh berarti pada perbaikan upaya pembangunan (termasuk praktik-praktik yang dijalankan oleh para pembuat kebijakannya).

Menurut hemat penulis, beberapa prinsip berikut sangat penting dipertimbangkan dalam penyusunan/pengembangan strategi inovasi daerah:

1. Berpikir strategis dan kesisteman dengan kerangka jangka panjang. Berpikir strategis mencerminkan kesadaran tentang posisi diri saat kini dan tujuan yang paling penting untuk dicapai (dalam konteks sistem inovasi daerah), serta cara/langkah-langkah utama mencapainya. Mengembangkan sistem inovasi daerah membutuhkan kerangka komprehensif dengan tujuan pokok yang terarah. Cara pandang sempit yang terlampau terfragmentasi/ tersektoralisasi cenderung membawa pada tindakan parsial dan sering membawa para pihak terjebak pada detail yang menghambat potensi kolaborasi, keserentakan dan keterpaduan pencapaian tujuan bersama yang lebih besar. Namun kesemuanya membutuhkan waktu, tidak dapat serta-merta diwujudkan. Di sisi lain patut diwaspadai, bahwa orientasi jangka pendek yang terlalu mendominasi, biasanya akan menyisihkan langkah-langkah penting yang sangat boleh jadi pengaruhnya/dampaknya yang signifikan akan didapatkan dalam waktu lebih lama.

2. Strategi inovasi daerah menjadi agenda prioritas daerah dan bagian integral dari strategi pembangunan daerah. Penetapan demikian merupakan salah satu, tetapi bukan satu-satunya, indikasi komitmen daerah dalam pengembangan sistem inovasi dan peningkatan daya saing daerah. Upaya berbagai negara tak saja sebatas pada penetapan prioritas dan keterpaduan sistem inovasi dalam pembangunan (nasional dan daerahnya), tetapi lebih dari itu melakukan refomasi penadbiran dalam sistem pemerintahannya secara terus-menerus. Pengembangan sistem inovasi tidak seharusnya menciptakan (atau setidaknya menimbulkan kesan) elitisme atau eksklusivitas kalangan iptek atau bahkan pendikotomian iptek-ekonomi, tetapi justru mendorong hubungan timbal-balik produktif dengan dunia usaha dan masyarakat umum.129 Salah satu prasyarat penting dalam membangun pengaruh perubahan paradigma tentang sistem inovasi (dan daya saing pada umumnya) adalah kesadaran bahwa hal ini merupakan agenda penting bagi daerah, bukan semata bagi sekelompok kalangan intelektual tertentu (lembaga litbang dan perguruan tinggi) saja.

128 Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, dari kata ”strategia” yang berarti ”seni perang”, diadopsi oleh kalangan militer

terutama dalam rangka memenangkan peperangan. Setelah Perang Dunia II, istilah ini digunakan oleh kalangan bisnis (dan bidang keilmuan terutama manajemen), dan terus berkembang dengan beragam perspektif dan pemaknaan.

129 Dengan “struktur pemerintahan daerah” dan penadbiran yang berkembang seperti sekarang misalnya, penadbiran inovasi (dan isu daya saing) daerah seakan menjadi agenda prioritas dan kewajiban semua lembaga/perangkat daerah tetapi seolah tidak satupun yang bertanggung jawab.


3. Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada gagasan-gagasan kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah. Setiap daerah perlu mengembangkan strategi inovasinya sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Walaupun akan memiliki banyak kesamaan/keserupaan, setiap daerah akan memiliki keunikan masing-masing. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi terbaik setempat merupakan hal yang perlu terus dilakukan oleh masing-masing daerah, karena inilah yang semestinya menjadi tumpuan dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing di daerah. Langkah strategis yang rasional dan inovatif tidak dapat mengabaikan hal ini. Sikap dan tindakan terhadap kondisi ”apa adanya” dan ”serba tergesa dalam keinginan jangka pendek”130 sering menghambat semangat dan proses pemajuan daerah. Keterbatasan/ kelemahan yang dimiliki perlu terus diperbaiki. Termasuk kelemahan data tentang potensi daerah itu sendiri, yang sebenarnya juga masih merupakan kelemahan umum yang penulis jumpai di banyak daerah. Keterbukaan terhadap gagasan-gagasan kreatif yang berpotensi bermanfaat bagi kemajuan daerah perlu terus dikembangkan. Berstrategi, bukan semata menerapkan pengetahuan tentang strategi, tetapi juga ”seni-kreativitas” yang membutuhkan keterbukaan (tidak apriori) terhadap hal-hal baru yang lebih baik, dan kreativitas berpikir, bersikap dan bertindak lebih baik.

4. Proses partisipatif dalam membangun konsensus dan formulasi kebijakan serta rencana tindakan. Pengembangan sistem inovasi dan daya saing adalah sebuah proses panjang dan langkah-langkah yang ditempuh perlu disesuaikan dengan beragam pertimbangan, termasuk kesiapan para aktornya. Perjalanan panjang ini juga merupakan proses pembelajaran bagi para pihak, termasuk dalam hubungan timbal-balik antara pembuat kebijakan dengan pelaku bisnis, masyarakat dan para pemangku kepentingan kunci lainnya. Karena itu, proses partisipatif dinilai lebih sesuai bukan saja karena meningkatkan peluang akseptabilitas kebijakan pemerintah dan langkah-langkah bersama yang disepakati, tetapi juga penting sebagai proses pembelajaran untuk secara terus-menerus membangun/meningkatkan kemampuan para pihak dan kapasitasnya (secara sendiri-sendiri maupun bersama) untuk bertindak.131

5. Berorientasi pada tindakan dengan pola yang paling sesuai dan dilakukan secara bertahap. Tak akan pernah ada strategi yang sempurna yang sekaligus terbentuk, bahkan jika disusun oleh suatu tim yang dianggap paling ahli sekalipun. Berstrategi yang baik pada intinya adalah berstrategi untuk mampu bertindak secara kongkrit mewujudkan tujuan. Karena itu, dokumen strategi harus menjadi dokumen acuan untuk bertindak secara lebih terencana, bertahap dan berkelanjutan.

6. Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional, termasuk prakarsa/langkah-langkah segera yang penting untuk memelihara momentum. ”Pernyataan strategis” (strategic statement) biasanya memuat harapan/impian keadaan ideal yang dicita-citakan (visi) dan peran-peran atau agenda tugas penting yang masih umum (misi). Proses pragmatisasi perlu dilakukan agar kesemuanya dapat diimplementasikan secara lebih operasional. Penjabaran tujuan, capaian, dan cara/langkah-langkah pragmatis perlu dilakukan

130 Rejim pemerintahan yang terlampau memprioritaskan penghimpunan PAD dengan segala cara, yang seringkali justru

kontra produktif, atau pelaku usaha yang lebih memilih menjadi ”pelobi” atau ”pencari rente” (rent seeker) dalam memperoleh keuntungan bisnis segera (ketimbang memperbaiki strategi dan praktik bisnisnya) merupakan contoh hal demikian.

131 Belajar dari mereka yang berhasil, semakin disadari bahwa pemerintah misalnya bukanlah pihak yang serba tahu dan serba mampu dalam membangun sistem inovasi dan daya saing. Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pembuat kebijakan, penyedia jasa tertentu di bidangnya dan fasilitator dalam pembangunan perlu semakin mampu mendorong proses pembangunan dan hubungan timbal-balik yang semakin baik dengan para pemangku kepentingan di daerah maupun di luar daerah.


277

agar setiap pihak memahami dan dapat menjalankan peran kongkrit masing-masing. Ini juga penting agar setiap pihak melaksanakan sesuai dengan kompetensinya dan bahkan terus-menerus mengembangkannya.

Prakarsa tertentu yang lebih bersifat segera sering memiliki nilai strategis terutama biasanya untuk mengawali terjadinya perubahan penting dan signifikan serta memelihara momentum proses perubahan tersebut.

7. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan proses perbaikan sebagai bagian integral dari pembelajaran strategi dan kebijakan inovasi.

Sebagaimana disampaikan berulangkali, pengembangan sistem inovasi adalah proses pembelajaran, termasuk dalam proses kebijakannya. Karena itu, sebaiknya sistem pemantauan, evaluasi dan proses perbaikan dirancang sebagai bagian integral dari strategi dan kebijakan inovasi daerah. Hal ini juga perlu mengintegrasikan pembelajaran yang dapat diperoleh dari pihak lain, dengan berbagai cara (benchmarking, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pertukaran informasi dan praktik baik, dan lainnya).

8. Tanggap terhadap kemungkinkan perubahan dan fleksibel untuk melakukan perbaikan yang diperlukan serta konsisten untuk melakukan perbaikan terus-menerus.

Seperti disampaikan, tidak ada strategi/rencana yang sempurna. Demikian halnya dengan strategi inovasi daerah. Dokumen strategi inovasi daerah harus menjadi dokumen hidup (living document) yang senantiasa ditinjau dan diperbaiki. Pembangunan itu sendiri merupakan proses dinamis. Karena itu, paradigma strategi dan kebijakan pengembangan sistem inovasi sebaiknya lebih berfokus pada upaya mengembangkan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan dan mengantisipasi kemungkinan perubahan. Menurut hemat penulis bahkan, para pihak (terutama pemerintah daerah dan DPRD) perlu semakin dapat meningkatkan kemampuannya dan fleksibilitasnya untuk senantiasa memperbaiki dokumen-dokumen formal secara lebih efisien, manakala hal tersebut dinilai urgen.132

Kesungguhan dalam melaksanakan strategi dan konsisten (istiqomah) untuk melakukan perbaikan terus-menerus, mungkin memang hal yang ”klise” untuk disampaikan, tetapi merupakan prinsip penting yang tidak dapat diabaikan. Menurut penulis, inilah yang turut membedakan mengapa strategi di suatu negara/daerah lebih berhasil dibanding dengan di Indonesia atau beberapa negara/daerah lainnya, bahkan untuk strategi atau kebijakan yang seolah sama sekalipun.

3. STRATEGI UMUM: BEBERAPA PEMIKIRAN/SARAN

Bagian ini, atau bahkan buku ini secara keseluruhan bukan merupakan ”panduan” resmi dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai pandangan atau sikap resmi lembaga manapun. Untuk tujuan itu, lembaga resmi yang berkompeten mungkin sebaiknya mengeluarkan dokumen demikian. Penulis akan menyampaikan beberapa pemikiran dan saran untuk dipertimbangkan oleh para pihak dalam mengembangkan strategi inovasi daerah.

132 Proses legislasi memang umumnya merupakan proses panjang yang menyita energi dan waktu banyak pihak, sehingga

lebih mendorong semua pihak menghindarinya, bukan sebaliknya. Jika proses pembelajaran dalam hal ini tidak berkembang, maka sampai kapanpun memang akan sulit memperbaiki proses birokratif yang telampau lamban dan tidak efisien.


”Bentuk” dokumen strategi, perlu ditentukan sendiri oleh setiap daerah. Beberapa alternatif yang dapat dikembangkan misalnya (berturut-turut dari ”cakupan yang lebih luas” hingga lebih terbatas, setidaknya secara semantik) adalah: Strategi Daya Saing Daerah, Strategi Inovasi Daerah, Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah bidang Iptek.133

”Nama” bagi kebijakan strategis daerah ini mungkin tidak terlampau penting. Namun untuk kejelasan dan ketegasan (setidaknya secara semantik) tentang apa yang dimaksud dikembangkan dan basis rasional (rationale basis) yang melandasinya atau melatarbelakanginya, penetapan nama yang sesuai perlu dipertimbangkan. Ini juga penting bagi implikasi landasan legal yang mendukungnya, mengingat perumusan strategi atau kebijakan strategis ini pada dasarnya dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas serta kerangka kebijakan pemerintah daerah menyangkut hal yang dimaksud. Sebagai pertimbangan, skematik kerangka pada Gambar 8.2 berikut merupakan simplifikasi yang dapat membantu daerah menentukan rumusan strateginya, terutama dalam semangat membangun/meningkatkan daya saing, kohesi sosial, kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil, serta pemajuan daerah di tengah dinamika perkembangan global.

Strategi Tematik dan/atau Spesifik(Basis: Solusi bagi Isu Tematik/Spesifik Lokal Tertentu

dalam rangka Peningkatan Daya Saing)

Strategi Unggulan/Klaster DaerahBasis: Pendekatan Klaster

Strategi Inovasi DaerahBasis: Sistem Inovasi

Jakstra Bangda IptekBasis: Sistem Iptek

Strategi Umum Pembangunan Ekonomi Daerah(Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah)

Basis: Sistem Ekonomi Daerah

Gambar 8.2 Konsep Strategi Daerah, Landasan Rasional dan Keterkaitannya.

133 Catatan: Pasal 20, Ayat 2, UU No. 18 tahun 2002 menyatakan bahwa ”Pemerintah daerah wajib merumuskan

prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.” Namun tidak disebutkan batasan bahwa ini harus merupakan dokumen tersendiri. Esensinya adalah bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya, yang muatannya adalah rumusan prioritas dan kerangka kebijakan di bidang iptek. Bagian penjelasan untuk ayat ini menyebutkan bahwa ”Kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah diperlukan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.”


279

Pengelompokan seperti ditunjukkan pada Gambar 8.2 ini lebih dimaksudkan sebagai fokus arah dan penekanan dan tidak diartikan sebagai sekat-sekat ”pengkotakan” satu dari lainnya. Dalam kerangka ini, Strategi Umum Pembangunan Daerah (khususnya Pembangunan Ekonomi Daerah), pada dasarnya identik dengan ”Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJM Daerah (khususnya menyangkut ”bidang” ekonomi). Sedangkan strategi atau kebijakan strategis tertentu (klaster, inovasi, iptek dan/atau lainnya) merupakan bagian integral dari kerangka umum atau kebijakan strategis umum tersebut di daerah yang bersangkutan. Penulis menggunakan kerangka ini sebagai salah satu cara agar para pihak memahami apa yang dilakukannya dan merumuskan upaya yang dilakukan dengan meletakkannya secara kontekstual di daerah serta sesuai dengan basis rasionalnya (setidaknya misalnya perkembangan keilmuan yang relevan dan/atau paradigma yang dianut yang melandasinya/ melatarbelakanginya). Mengacu kepada perkembangan keilmuan yang relevan dalam hal ini (beserta nomenklatur terkait yang umumnya berkembang dalam literatur yang penulis pelajari), maka upaya di bidang iptek (termasuk penelitian dan pengembangan) pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya pengembangan sistem inovasi. Artinya, ”kebijakan strategis pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi” pada dasarnya merupakan bagian integral dari ”strategi inovasi daerah” atau ”kebijakan strategis inovasi daerah.”134

Sebagaimana maksud dan fokus dari buku ini, diskusi di sini ditekankan pada “strategi inovasi daerah” sebagai bagian integral dari strategi daya saing daerah atau kebijakan strategis peningkatan daya saing daerah. Sehubungan dengan itu, beberapa yang akan didiskusikan secara singkat pada bagian ini adalah menyangkut hal berikut:

1. Lembaga dan kelembagaan kolaborasi bagi pengembangan strategi inovasi daerah.

2. Pokok-pokok strategi inovasi daerah.

3. Penjabaran pragmatis.

4. Pengorganisasian dokumen strategi.

3.1 Lembaga dan Kelembagaan Kolaborasi

Dalam penadbiran inovasi, beragam lembaga penting menjadi bagian dari sistem inovasi daerah. Mereka ada yang berperan sebagai pembuat/penentu kebijakan (policy makers), badan penasihat (advisory bodies), para pelaksana aktivitas pengembangan, pemanfaatan dan distribusi inovasi, baik sebagai funding agencies maupun pelaksana/kontraktor, pihak-pihak penyedia jasa khusus/terspesialisasi dan lembaga pendukung lain. Di antara lembaga tersebut, selain penentu kebijakan dan penasihat, misalnya adalah lembaga litbang/teknologi, perguruan tinggi, organisasi/asosiasi profesi dan bisnis, intermediaries, penyedia jasa keuangan dan legal serta jasa khusus lain (misalnya konsultan).

Dengan konsep sistem inovasi, maka lembaga yang berkembang mempunyai fungsi masing-masing, yang pada dasarnya berhimpitan dengan fungsi sistem inovasi. (lihat Bab 2). Dalam pendekatan ini juga, sebagaimana disinggung dalam bagian-bagian sebelumnya, ”pergeseran” dalam cara pandang berkembang dan akan turut mempengaruhi bagaimana sistem inovasi daerah berkembang. Di masa-masa lalu misalnya, kuat anggapan bahwa peran perguruan tinggi adalah sebagaimana diungkapkan dalam norma sains Mertonian misalnya atau Moda 1 dalam model Gibbons, et al. Namun kini banyak pihak menilai hal demikian telah bergeser. Tuntutan masyarakat agar perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang untuk semakin mampu menjawab persoalan nyata dalam masyarakat semakin menguat.

134 Sebagaimana didiskusikan dalam bagian-bagian sebelumnya, perlu ditekankan kembali bahwa dalam hal ini,

paradigma atau pendekatan ”sistem” digunakan dalam menggunakan istilah inovasi di sini.


Karena itu, perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang tidak dapat ”mengsiolasi” diri dengan hanya berfungsi menghasilkan ”SDM terdidik” atau ”invensi,” tetapi juga dalam pemecahan-pemecahan persoalan dalam masyarakat, seperti misalnya melalui riset, alih/difusi pengetahuan/ teknologi kepada masyarakat, menghasilkan potensi inovasi dan komersialisasi termasuk aset intelektual dan perusahaan baru (pemula) yang inovatif, dan bahkan terlibat dalam formasi dan pengembangan kemitraan/kolaborasi, jaringan dan pembelajaran. Ini juga ditandai oleh semakin berkembangnya semangat entrepreneurial university di berbagai negara maju, tanpa mengabaikan fungsi utama pendidikannya. Demikian halnya dengan lembaga litbang, yang tidak lagi sekedar menghasilkan invensi tetapi juga fungsi-fungsi lain pemecahan persoalan nyata masyarakat dan lainnya seperti juga bagi perguruan tinggi. Interaksi antara perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan masyarakat pengguna dan pihak lain semakin penting. Intinya, pergeseran ke Moda 2 (knowledge production) semakin menjadi ciri penting dalam sistem inovasi.135

Lembaga dan kelembagaan kolaborasi bagi pengembangan strategi inovasi daerah merupakan di antara hal penting untuk dikembangkan/diperkuat di daerah. Lembaga/organisasi untuk pengembangan inovasi/daya saing daerah umumnya belum terbentuk, walaupun unsur-unsurnya sudah ada. Lembaga dan kelembagaan ini sebaiknya merepresentasikan pemangku kepentingan seluas mungkin, namun sekaligus juga perlu seramping mungkin, serta memang merupakan suatu pola kolaborasi multipihak untuk pengembangan sistem inovasi (peningkatan daya saing daerah).136 Duplikasi lembaga yang tak perlu sebaiknya dihindari/diminimalisasi.

Yang penting dari lembaga dan kelembagaan kolaborasi demikian sebenarnya, selain dimaksudkan agar ada yang bertanggung jawab dalam pengembangan/penyusunan strategi inovasi daerah, juga penting untuk membangun konsensus dan komitmen di daerah serta memiliki pengaruh signifikan terhadap perbaikan kebijakan dan implementasinya oleh masing-masing aktor kunci, baik pembuat kebijakan, pelaku bisnis maupun kelompok pemangku kepentingan lainnya.

Sejauh ini, penulis beserta suatu tim BPPT bersama-sama dengan mitra di beberapa daerah memprakarsai kelembagaan demikian dalam bentuk “Dewan Peningkatan/Pengembangan Daya Saing (DPDS) Daerah (dan tim, kelompok kerja/gugus tugas atau forum klaster industri daerah).”137 Lembaga non-struktural ini merupakan suatu (bukan satu-satunya) alternatif solusi atas persoalan kelembagaan yang ada di daerah. Lembaga ini merupakan “lembaga” yang dibentuk oleh swasta/masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan tugas utama membantu pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha dan masyarakat umum dalam mendorong, mengembangkan dan memperkuat upaya sinergis pengembangan daya saing daerah (termasuk di dalamnya adalah strategi inovasi, prakarsa klaster industri, kebijakan strategis pembangunan iptek dan hal relevan lainnya).

135 Itu sebabnya banyak pihak semakin menganggap penting upaya mendorong mobilitas para siswa, pengajar (dosen),

peneliti. Korea Selatan misalnya membolehkan para profesor atau peneliti untuk mengembangkan aktivitas kewirausahaan sebagai salah cara mendorong komersialisasi litbang. Bayh-Dole Act (tahun 1980 dan amandemennya tahun 1983) di Amerika Serikat yang mengijinkan perguruan tinggi dan UKM yang melaksanakan aktivitas litbang/inovasi yang didanai pemerintah untuk memiliki HKI yang diperoleh turut mendorong perkembangan paten secara signifikan di negara tersebut. Sabatical leave dan upaya sejenis yang berkembang umum di negara maju merupakan di antara bagian penting meningkatkan interaksi kelompok intelektual/akademik dengan masyarakat swasta atau kelompok pembuat kebijakan. Ini merupakan sebagian contoh kecil beberapa pergeseran/perubahan yang tengah berkembang.

136 Catatan: Dewan Riset Daerah (DRD) diungkapkan dalam UU No. 18 tahun 2002, Pasal 20, Ayat 4 yang menyatakan: ”Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.” Sementara ”Konsep Kebijakan Nasional Pembangunan Industri” (yang sedang digodok saat buku ini disusun) mengungkapkan rencana adanya ”forum” di daerah berkaitan dengan kebijakan tersebut.

137 Aspek kelembagaan ini dibahas lebih detail dalam makalah/buku lain penulis berkaitan dengan prakarsa pengembangan klaster industri.


281

Dalam menjalankan tugasnya, DPDS daerah berfungsi antara lain:138

Menggali pemikiran dan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) bagi pengembangan daya saing daerah.

Merumuskan arah dan prioritas utama pengembangan daya saing daerah.

Memberikan berbagai pertimbangan kepada pemerintah daerah dan DPRD bagi penyusunan kebijakan strategis pengembangan daya saing daerah.

Menggalang upaya sinergis antarpihak dalam rangka mendorong, mengembangkan dan memperkuat pengembangan daya saing daerah.

Melaksanakan fungsi kesekretariatan DPDS.

Dari pengalaman penulis sejauh ini di beberapa daerah, penguatan kelembagaan kolaborasi demikian sangat penting mengingat berbagai kendala kelembagaan yang umumnya dihadapi di daerah, terutama ”sangat terfragmentasinya” organisasi/perangkat daerah dan pola serta praktik kerja yang cenderung menghambat berkembangnya koordinasi dan keterpaduan, yang sejauh ini seolah telah ”mentradisi” di lembaga pemerintah pada umumnya.

Karena itu, pola kolaboratif diharapkan dapat membantu memperbaiki berbagai kelemahan kelembagaan yang ada, termasuk hal-hal lebih ”teknis” (walaupun tidak berarti harus dilaksanakan sendiri) namun sangat penting seperti:

Meningkatkan pelibatan/partisipasi para pemangku kepentingan dan membangun komunikasi yang efektif, termasuk misalnya berkaitan dengan:

Penataan basisdata/indikator penting, benchmarking, melakukan foresight dan hal penting lainnya;

Memberikan masukan berkaitan dengan desain dan implementasi serta perbaikan strategi dan kebijakan daerah. Beberapa teknik/metode perencanaan seperti misalnya “pemetarencanaan teknologi“/technology roadmapping akan sangat bermanfaat antara lain untuk strategi pengembangan teknologi/industri tertentu (lihat misalnya Taufik, 2003a);

Pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang terintegrasi dalam kebijakan/program.

Memperbaiki koordinasi “horisontal“ lintas sektor dan administratif (pada tataran pusat maupun daerah).

Membangun koordinasi yang lebih baik antara nasional (pusat) dengan daerah, dan juga mendorong kerjasama internasional.

Reformasi kelembagaan di daerah (termasuk berkaitan dengan infrastruktur inovasi seperti unit pelaksana/pelayanan teknis, taman teknologi, inkubator, dan lainnya) merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan, baik dalam rangka peningkatan daya saing maupun pengembangan sistem inovasi daerah.

138 Intinya, agenda pengembangan/peningkatan daya saing daerah mempunyai cakupan luas, termasuk pengembangan

sistem inovasi daerah, pengembangan klaster industri, perumusan kebijakan strategis pembangunan iptek, dan agenda prioritas relevan lain.


3.2 Pokok-pokok Strategi Inovasi Daerah

Pra-anggapan bahwa sistem inovasi daerah dapat dikembangkan/diperkuat, hanya dapat dibumikan ketika memang ada landasan rasional bahwa daerah memiliki potensi dasar, apapun bentuknya, bagi pemajuan daerah yang bersangkutan. Ini berlaku bagi semua daerah, bahkan yang relatif ”miskin” kepemilikannya atas sumber daya alam seperti tambang, hutan dan lainnya. Potensi setempat dapat berupa ”fisik” seperti sumber daya alam (termasuk keanekaragaman hayati), kesuburan tanah, keindahan alam, nilai kultural historis dan/atau religi, SDM, dan lainnya. Inilah yang perlu digali oleh setiap daerah. Sejauh ini, masih banyak sebenarnya daerah yang bahkan belum memiliki data potensi setempatnya. Apa yang menjadi fokus bagi pengembangan sistem inovasi daerah adalah tumpuan pada potensi terbaik setempat. Upaya mengembangkan keunggulan yang khas, dan bukan sekedar mengandalkan melimpahnya sumber daya alam atau murahnya tenaga kerja tidak terampil, perlu menjadi agenda utama dalam membangun sistem inovasi daerah.

Setiap daerah perlu merumuskan visi sebagai gambaran kondisi ideal bagi daerahnya masing-masing (yang hendak diwujudkan) dalam konteks sistem inovasi daerah (dan/atau peningkatan daya saing). Berdasarkan visi inilah pemerintah daerah dan/atau bersama para pemangku kepentingan merumuskan ”tugas” pokok yang perlu diemban sebagai pencerminan amanah dari masyarakat (para pemangku kepentingan) untuk mewujudkan visi tersebut.

Pesan yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa dalam rangka peningkatan daya saing, apapun visi dan misi yang dikembangkan dan dinilai paling sesuai oleh daerah, semakin perlu dijiwai semangat perbaikan paradigma dalam pembangunan ekonomi daerah secara proaktif di tengah dinamika perkembangan/perubahan multidimensi, yang inti/esensi semangatnya adalah: ”membangun ekonomi daerah secara inovatif, seimbang dan berkelanjutan.” Elemen utama dari paradigma tersebut antara lain mencakup sebagai berikut:

Pengembangan dan pemanfaatan sistem inovasi dalam ”modernisasi” ekonomi daerah; Keseimbangan pemanfaatan dan pengembangan keunggulan relatif faktor lokalitas,

investasi dan talenta, serta inovasi; Keharmonisan pemajuan ekonomi dengan pembangunan sosial-budaya (kohesi sosial)

dan pengelolaan lingkungan hidup.

Itu sebabnya, betapa penting bahwa strategi daerah, terutama strategi inovasi daerah, memberi perhatian semakin besar dan sungguh-sungguh untuk mendorong:

peningkatan pemanfaatan, penguasaan, pengembangan, dan difusi aset intelektual yang sesuai bagi pemanfaatan dan pengembangan potensi terbaik setempat dalam modernisasi ekonomi daerah secara seimbang;

pemahaman dan pengembangan ”sosial budaya” sebagai akar bagi kompetensi daerah.

Secara umum, hal sangat penting yang perlu dicerminkan dalam misi, pokok-pokok strategi, arah kebijakan, dan/atau penjabaran tujuan strategis pengembangan sistem inovasi daerah terutama adalah sebagai berikut:

Membentuk kerangka strategi inovasi sebagai acuan berinvestasi dan langkah pengembangan/penguatan sistem pengetahuan/inovasi yang terarah di daerah, yang selaras dengan, dan sebagai bagian terpadu dari strategi pembangunan daerah dan mendorong perbaikan terus-menerus sesuai dengan perkembangan.

Mendorong peningkatan pengembangan, pemanfaatan penyebarluasan pengetahuan dan inovasi dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non-bisnis di daerah.

Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi sistem inovasi daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang paling sesuai bagi daerah yang bersangkutan.


283

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penadbiran inovasi di daerah.

Mengembangkan dan memperbaiki iklim daerah dan kerangka beserta instrumen kebijakan inovasi daerah sesuai dengan urgensi, perkembangan dan kemampuan daerah, serta kesinkronan dengan kebijakan nasional.

A. Mendorong investasi dan langkah pengembangan/penguatan sistem pengetahuan/ inovasi yang terarah di daerah

Pengembangan strategi inovasi pada dasarnya adalah untuk menjadi acuan berinvestasi dan langkah pengembangan/penguatan sistem pengetahuan/inovasi yang terarah di daerah, yang selaras dengan dan bagian terpadu dari strategi pembangunan daerah dan mendorong perbaikan terus-menerus sesuai perkembangan. Investasi dan upaya tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah, swasta dan kelompok masyarakat lain di daerah, maupun pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga non pemerintah (termasuk lembaga internasional) atau pihak lain dari luar daerah yang bersangkutan. Karena daerah pada umumnya belum memiliki kerangka atau strategi yang dapat dijadikan acuan, sulit mengarahkan/mendorong investasi atau upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak secara terkoordinasi dan terpadu sehingga mendorong sinergi positif. Dalam keadaan demikian, daerah biasanya lebih berperan sebagai ”obyek” dari, dan seakan dalam posisi untuk bersikap ”menerima” saja beragam upaya/program banyak pihak dari luar daerah yang bersangkutan.

Kepemimpinan daerah dalam situasi demikian sangat penting. Strategi inovasi daerah (atau peningkatan daya saing daerah) dapat membantu proses perbaikan kepemimpinan para pihak (terutama pembuat kebijakan) di daerah.

Dengan perkembangan perundangan yang baru, suatu simplifikasi kerangka strategis daerah (berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah) adalah seperti ditunjukkan dalam Gambar 8.3 berikut.

Pendekatan & Platform Klaster

Industri

Rencana Strategis Daerah

Kebijakan Strategis Inovasi Daerah

• Aset Intelektual• Potensi

Terbaik Daerah

Fokus Strategis Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Daerah

Strategi Pembangunan

Ekonomi Daerah

Pendorong Strategis Daya Saing Ekonomi

Daerah

Prakarsa Peningkatan Keunggulan Daya Saing

Daerah yang Spesifik

Kerangka dan Landasan Daya Saing

Ekonomi Daerah

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah yang

Efektif

Gambar 8.3Simplifikasi Kerangka Strategis Daerah.


Seperti telah disampaikan, setiap daerah pada dasarnya perlu mengembangkan kerangka yang dipandang paling sesuai bagi konteks daerahnya masing-masing, terutama berkaitan dengan potensi terbaik daerah, termasuk aset intelektual. Namun secara umum, hal tersebut setidaknya akan terdiri dari, atau berkaitan dengan elemen ”generik” berikut:

1. Membangun kerangka dan landasan/fondasi bagi perkembangan daya saing ekonomi. 2. Menumbuhkembangkan sistem inovasi daerah yang efektif. 3. Memprakarsai peningkatan keunggulan daya saing daerah yang spesifik.

Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan panduan arah dan strategi pembangunan ekonomi daerah. RPJMD (yang umumnya secara legal diperkuat oleh ”Peraturan Daerah”/Perda, dan mengacu antara lain kepada UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005, dan lainnya) pada intinya memuat rencana strategis umum daerah yang memberikan kerangka dan landasan bagi peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah, tentu diperlukan prakarsa-prakarsa pengembangan/penguatan sistem inovasi dan peningkatan keunggulan daya saing daerah secara spesifik pragmatis. Ini terkait antara lain dengan UU No. 18 tahun 2002 (tentang Sisnas P3Iptek) dan beberapa perundangan terkait lain, yang tentunya di daerah juga perlu didukung dengan instrumen legal yang sesuai. Dalam upaya membangun keunggulan daya saing, pengembangan sistem inovasi daerah menjadi semakin kunci. Dalam kaitan inilah kebijakan strategis pengembangan inovasi daerah sangat diperlukan sebagai pendorong, pemerkuat, dan pemercepat proses aliran dan keterkaitan inovasi dan difusi di daerah dalam mendukung pemajuan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, fokus strategis peningkatan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan agar upaya yang dilakukan dapat lebih terarah. Pendekatan klaster industri misalnya, dipandang sesuai untuk maksud ini dan dapat menjadi pijakan (platform) bagi agenda bersama dan kolaborasi sinergis banyak pihak, baik lintas sektor, lintas pelaku (pemerintah dan non pemerintah) maupun secara vertikal (antara berbagai pemerintahan yang berbeda).

B. Mendorong peningkatan pengembangan, pemanfaatan penyebarluasan pengetahuan dan

inovasi dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non-bisnis di daerah

Sistem inovasi tidaklah bersifat eksklusif bagi sekelompok elit tertentu, tetapi berlaku bagi segenap komponen masyarakat dan pemerintahan daerah. Mendorong perkembangan pengetahuan/ inovasi (dari luar maupun yang berkembang di masyarakat) dan perusahaan baru/pemula yang inovatif, memperbaiki (meng-upgrade) aktivitas bisnis tradisional, termasuk UKM, serta meningkatkan investasi dan talenta di daerah adalah agenda yang sangat penting. Demikian halnya dengan inovasi dan proses pembelajaran di kalangan pemerintahan.

Muatan ini juga mempunyai arti pentingnya pengembangan interaksi dan keterkaitan/jaringan antarpihak dalam konteks sistem inovasi daerah. Selain itu, mengembangkan sistem inovasi daerah memiliki makna dan hubungan timbal-balik yang sangat mendasar dengan menumbuhkembangkan budaya inovasi dan kewirausahaan di daerah.

Pemajuan ekonomi daerah tak dapat mengabaikan modernisasi ”sumber-sumber” utama bagi perkembangan bisnis dan keterkaitan yang saling menguntungkan dan memperkuat satu dengan lainnya. Sumber utama tersebut adalah pemajuan (upgrading) bisnis yang telah ada (existing businesses), peningkatan investasi dari dan ke luar (inward and outward investment), dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif. Mengingat UKM adalah kelompok sangat penting, tentu upaya tersebut perlu memberi perhatian khusus kepada kelompok ini, namun ini tidak boleh diartikan sebagai sikap dan tindakan mengabaikan (bahkan merugikan) kelompok perusahaan besar.


285

PengembanganBisnis Baru

PerbaikanBisnis yang Ada

(Existing)

InvestasiDari Luar

Daya Saing yang Lebih Tinggi Investasi untuk

Inovasi

ROI yang Lebih Tinggi

Siklus yang Makin Menguat(Dari vicious cycle menjadi

virtuous cycle)

Faktor keunggulanlokalitas

Pengetahuan &Kompetensi

RantaiNilai

Inovasi & Difusi

RantaiNilai

Produksi

Penyediaan pengetahuan/ teknologi

Pembelajaran, termasuk

Litbangyasa

Keterkaitan

InvestasiKe Luar

Interaksi & Keterkaitan

Gambar 8.4Modernisasi “Sumber” Perkembangan Ekonomi Daerah.

Perbaikan (upgrading) bisnis yang telah ada (existing businesses), terutama UKM, sangat penting karena kelompok inilah yang sejauh ini menjadi penggerak dan sumber pertumbuhan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di daerah saat kini. Upaya yang tepat perlu diarahkan agar dapat memberikan dampak ungkitan (leverage effects) yang signifikan pada kelompok ini.

Peningkatan investasi dari luar merupakan upaya penting bagi daerah pada umumnya, sekalipun beberapa daerah yang secara kebetulan mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah mungkin memiliki kemampuan berinvestasi jauh lebih baik dibanding daerah lain. Investasi dari luar seringkali bukan sekedar membawa ”uang” tetapi juga pengetahuan/teknologi dan/atau potensi keterkaitan dengan bisnis setempat, serta akses internasional. Karena itu, sebaiknya investasi dari luar didorong untuk yang memiliki potensi keterkaitan dengan dan perbaikan bagi ekonomi setempat. Ini tak saja menyangkut menarik datangnya perusahaan ke daerah tetapi juga talenta yang sangat dibutuhkan oleh daerah.

Beberapa daerah bahkan mungkin perlu mulai menggali dan mengembangkan peluang berinvestasi di luar daerah (outward investment). Bagi daerah yang telah ”siap” untuk ini, sebaiknya juga diarahkan pada investasi yang paling memberikan potensi keterkaitan dengan ekonomi setempat (baik bagi bisnis yang telah berkembang maupun perusahaan-perusahaan pemula inovatif di daerah), selain tentunya kesesuaian prospek investasi di luar (di lokasi) tujuan.


C. Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi sistem inovasi daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang paling sesuai bagi daerah

Daerah perlu mengembangkan upaya-upaya dalam rangka menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik bagi sistem inovasi daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang paling sesuai bagi daerah. Ini memiliki makna antara lain bahwa mengembangkan sistem inovasi daerah membutuhkan kerja lebih keras dan cerdas semua pihak, bukan sekedar perhatian pada sumber daya yang ”nyata” saat ini atau hanya ”teknologi tinggi” atau sekedar puas dengan memanfaatkan melimpahnya dan murahnya sumber daya alam atau tenaga kerja berketerampilan rendah. Strategi inovasi daerah diperlukan untuk membangun/memperkuat perbaikan signifikan bagi masyarakat di daerah dan citra daerah.

Dalam salah satu bukunya, Porter (1990) mengungkapkan baur industri dan lintasan perkembangan ekonomi mencerminkan situasi unik suatu bangsa melalui tahapan-tahapan proses pengembangan daya saing nasional seperti diilustrasikan pada Gambar 8.5.

Factor-Driven

Investment-Driven

Innovation-Driven

Wealth-Driven

Sumber : Porter (1990)

Gambar 8.5 Model ”Klasik” Tahapan Pengembangan Daya Saing Nasional Porter.

Menurut model Porter tersebut, secara umum suatu negara biasanya akan mengikuti tiga proses tahapan, dari (lihat diskusi berkaitan dengan ini antara lain dalam Taufik, 1999):

1. Tahap factor-driven, yaitu tahapan ”bermotivasi/didorong” oleh melimpahnya faktor/ sumberdaya “dasar” produksi, seperti sumber daya alam, kesuburan bagi tanaman tertentu, dan/atau melimpahnya tenaga kerja yang cukup memiliki keterampilan (semi-skilled labor) yang relatif murah. Pada tahap ini, keunggulan relatif (relative/comparative advantage) sangat ditentukan oleh faktor produksi, dengan “kandungan teknologi” yang umumnya relatif rendah dan sumber teknologi sebagian besar dari luar serta tidak/belum banyak terjadi ”penciptaan” teknologi.

2. Tahap investment-driven, yaitu tahapan ”bermotivasi/didorong” oleh atau didasarkan atas kemauan dan kemampuan suatu bangsa dan dunia usahanya untuk berinvestasi secara agresif. Pada tahapan ini, teknologi dan metode dari luar (asing) tak saja diterapkan tetapi juga diperbaiki. Kemampuan suatu bangsa dalam menyerap dan memperbaiki teknologi asing sangat penting dalam mencapai tahap ini. Kemampuan penguasaan teknologi tersebut bagi dunia usaha sangat esensial bagi pengembangan/ penyempurnaan lebih lanjut, termasuk model-model produk sendiri. Mengandalkan


287

investasi pasif seperti turn-key project dinilai tidaklah cukup. Pada tahap ini keunggulan daya saing (competitive advantage) sangat ditentukan oleh kombinasi perbaikan faktor-faktor produksi maupun strategi, struktur dan persaingan usaha.

3. Tahap innovation-driven, yaitu tahapan ”bermotivasi/didorong” oleh kemampuan/daya inovasi bangsa dan dunia usahanya. Pada tahapan ini, dunia usaha tak saja mampu menyesuaikan dan memperbaiki teknologi dan berbagai metode dari bangsa lainnya, tetapi juga menciptakannya. Perusahaan dalam tahapan ekonomi ini bersaing secara internasional dalam segmen-segmen industri yang lebih beragam.

4. Tahap wealth-driven, yaitu tahapan ”bermotivasi/didorong” oleh kesejahteraan. Bangsa yang telah mencapai kemakmuran (prosperity) yang tinggi berkembang ke arah tahap ini, yang sangat boleh jadi pada akhirnya mengalami penurunan sejalan dengan kecenderungan berkurangnya keunggulan daya saing perusahaan karena berbagai sebab.

Pandangan Porter ini memang tak sepenuhnya menggambarkan dunia nyata secara sempurna. Namun terlepas dari terbukanya ruang bagi perdebatan atas pandangan Porter ini, yang menarik, menurutnya lintasan bagi setiap negara dalam proses pembangunan tersebut tidak mesti sama. Yang terpenting bagi setiap negara adalah memilih “lintasan” yang paling sesuai dengan kekhasan/ keunikan potensi (dan karakteristik) sebagai keunggulan relatif masing-masing dan senantiasa menumbuhkembangkan kemampuan diri (indigenous knowledge and capability) serta mengantisipasi berbagai perubahan tatanan regional maupun internasional.139

Salah satu alternatif penyesuaian dari model ini untuk daerah di Indonesia adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 8.6 berikut. Dalam lanskap persaingan yang berkembang dewasa ini dan kecenderungan ke depan, keseluruhan upaya pemajuan ekonomi daerah perlu dikembangkan secara seimbang, sejalan, dan terpadu, sesuai dengan konteks daerah yang bersangkutan. Bagaimana pun, keseluruhan potensi terbaik setempat perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan. Namun, eksploitasi melimpahnya sumber daya alam (ataupun murahnya tenaga kerja kurang produktif) sebagai kelemahan pola factor-driven (yang seringkali dikritik Porter) yang umumnya terjadi di Indonesia (dan juga umumnya negara berkembang lainnya) perlu diperbaiki. Perbaikan dalam simpul dan rantai proses peningkatan nilai tambah perlu dipercepat. Ini juga berimplikasi penting pada perbaikan kualitas lingkungan. Degradasi lingkungan sering muncul dari eskploitasi tak bertanggung jawab dan orientasi jangka pendek yang berlebihan, serta dari proses produksi yang tidak efisien.

Investasi dari luar sangat penting dan akan bermanfaat bagi daerah sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, dan bukan sekedar menjadikan daerah yang bersangkutan hanya sebagai tempat ”realokasi” aktivitas bisnis yang tidak efisien dan tak memenuhi persyaratan dampak lingkungan. Pemajuan inovasi (sistem inovasi), sebagaimana dibahas sebelumnya, tentu sangat penting bagi daerah dan sebenarnya tidak perlu ”menunggu” (secara sekuensial linier) kedua proses yang disebutkan terdahulu (yaitu pemanfaatan sumber daya atau potensi setempat dan investasi) dilakukan. ”Ketertinggalan” suatu daerah/negara dari daerah/negara lain akan terus terjadi (dan semakin melebar), justru karena pengabaian dalam berinovasi dan ketidakseriusan mengatasi kemandekan dalam proses difusi inovasi.

139 Hal tersebut, dalam kerangka “Belah Ketupat Determinan Keunggulan Bangsa” Porter (the four diamond determinants

of the national advantage), bahwa baik dalam konteks arah, strategi, kebijaksanaan maupun program, berbagai pihak (pemerintah maupun non pemerintah) perlu senantiasa mempertimbangkan kondisi faktor (factor conditions); strategi perusahaan, struktur maupun persaingan usaha (firm strategy, structure, and rivalry); industri penunjang dan terkait (related and supporting industries); dan kondisi permintaan (demand conditions).


Iklim Bisnis

• Kompetensi (potensi terbasik

lokal, aset intelektual, dsb.)

• Pembelajaran, Investasi &

Talenta

Peningkatan Keterkaitan,Alih dan Difusi Inovasi/Teknologi

Pening

katan

Kap

asita

s Ino

vasi

dan A

bsor

psi, P

ening

katan

Keses

uaian

dan D

ifusi

Peningkatan Kemanfaatan

dan SustainabilitasPemanfaatan dan Pengembangan

Sumber Daya Lokal

Peningkatan Inovasi Produktif

Pemanfaatan dan Pengembangan

Investasi

Investment Driven

Factor Driven Innovation Driven

Gambar 8.6 Paradigma dalam Pembangunan Ekonomi Daerah: Reposisi dalam Lanskap Persaingan yang Baru.

Meringkas pesan yang ingin disampaikan tentang ini dan merangkum bagian-bagian diskusi sebelumnya yang relevan, Gambar 8.7 mengilustrasikan suatu simplifikasi model dalam mendorong transformasi ekonomi daerah secara seimbang.

Dalam pemanfaatan dan pengembangan peluang bagi daerah (negara), diskusi pada bab-bab sebelumnya mengungkapkan contoh praktik di daerah (negara) lain, yang dapat disesuaikan bagi konteks masing-masing daerah. Strategi ”dual” misalnya, merupakan salah satu alternatif.140 Strategi ini mengarah pada perluasan pasar di daerah setempat (yang bersangkutan), terutama bagi kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produksi daerah sendiri, dan pengembangan relung pasar ”luar” (ke daerah lain dalam tataran nasional dan pasar internasional) dengan produk yang bernilai tambah tinggi dan berpotensi keunggulan yang khas (unique advantage).141

Perluasan pasar setempat dilakukan antara lain dengan menumbuhkan penggunaan produk sendiri oleh masyarakat. Kecintaan terhadap produk daerah sendiri menjadi kunci bukan saja bagi perluasan pasar tetapi juga membangun kebanggaan atas karya setempat dan dasar bagi peningkatan kualitas. Porter sering mengungkapkan bahwa permintaan pasar (demand) yang penuntut atau konsumen yang cerewet (demanding customers) merupakan bagian penting bagi pembentukan daya saing. Bagi Indonesia secara umum, kebanggaan atas produk sendiri (yang semakin berkualitas) juga menjadi penting bagi perubahan sikap mental ”inferior” (yang biasanya menekankan bahwa ”kualitas ekspor” lebih baik ketimbang untuk pasar setempat) dan modal untuk membangun citra daerah (regional image), meningkatkan daya tarik terhadap ”pasar luar,” serta positioning dalam relung pasar luar.

140 Thailand kini tengah mengembangkan dual track policy demikian. 141 Prefecture Oita (Jepang) misalnya dikenal dengan konsep one village – one product, yang sebenarnya juga “diadopsi”

oleh beberapa daerah di Indonesia sekalipun belum sepenuhnya berhasil.


289

Investment-Driven

Modal Keuangan

(Re) Investasi

Infr

astr

uktu

r Fis

ik s

ebag

ai e

nabl

er

Inov

asi/p

enge

taua

n/te

knol

ogi s

ebag

ai e

nabl

er

SDM Bertalenta

Lingkungan yang Kondusif bagi Sistem Inovasi

Knowledge/Innovation-Driven

Murahnya Tenaga Kerja dan/atau

Melimpahnya SDA

Penciptaan kerja

Factor-Driven

Kesejahteraan

Daya Saing & Kohesi Sosial

Peningkatan Nilai

SDA sebagai enabler

Integrasi Nilai

Gambar 8.7Mengembangkan Agenda Seimbang Transformasi Ekonomi Daerah: Simplifikasi Model.

Pengadaan pemerintah (government procurement) juga dapat menjadi alat penting untuk menumbuhkan atau memfasilitasi formasi pasar (terutama pasar mula/early market) dan memperluas pasar setempat. Penetapan persyaratan teknis yang semakin tinggi yang dilakukan bersamaan dengan perbaikan (upgrading) kapabilitas pelaku bisnis beserta beberapa skema insentif tertentu yang selektif dapat dikembangkan sebagai cara untuk ini.

Dalam pengembangan strategi inovasi daerah, ukuran daerah memiliki arti yang penting. Daerah di Indonesia cukup beragam. Sebagai contoh, luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan dua dimensi yang dapat membedakan daerah. Sebagian merupakan daerah yang memiliki wilayah relatif tidak luas namun memiliki penduduk yang banyak. Sebagian lagi merupakan daerah dengan wilayah yang relatif luas namun berpenduduk relatif sedikit. Beberapa dimensi penting lain perlu dipertimbangkan pula dalam menelaah dan mengembangkan ”strategi pasar” daerah.

Untuk daerah yang memiliki ukuran pasar setempat yang relatif ”kecil” (bagi hasil produksi potensi terbaiknya dan dalam konteks sistem inovasinya) namun memiliki tradisi aktivitas bisnis tertentu yang menonjol (unik) misalnya, perlu mempertimbangkan antara lain hal berikut:


Berfokus pada potensi ”pasar luar” daerah (baik dalam tataran nasional maupun internasional) sejak awal;

Melatih diri berkompetisi dengan produk luar sedini mungkin;

Berupaya menjadi trend setter bagi pasar luar dalam bidang-bidang terbaiknya;

Mengembangkan strategi jaringan kerjasama (dengan pihak lain di luar daerah) dan pengembangan talenta khusus, serta strategi sumber luar (outsourcing) bagi pengetahuan/teknologi tertentu.

Berstrategi tentu berkaitan dengan bagaimana pentahapan langkah-langkah/upaya dilakukan. Namun karena heterogenitas daerah, tidak mudah melakukan generalisasi bagi pentahapan pengembangan sistem inovasi daerah (SID). Untuk memberikan gambaran, Gambar 8.8 berikut merupakan pentahapan generik yang dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah. Bagian-bagian dalam tahapan tersebut tentu perlu dipandang sebagai proses iteratif yang mengarah pada kemajuan dan memiliki sasaran-sasaran yang jelas (yang tentunya perlu ditetapkan, termasuk milestone tertentu) secara bertahap.

Bersaing Atas Dasar Murahnya

Tenaga Kerja dan/atau SDA

di Daerah

Bersaing Atas Dasar Murahnya

Tenaga Kerja dan/atau SDA

di Daerah

Pengembangan Posisi Spesifik dalam “Relung”Ekonomi tertentu: Pasar Lokal/Setempat, Segmen

“Antardaerah dan Nasional dan/atau

Regional/Internasional”

Pengembangan Posisi Spesifik dalam “Relung”Ekonomi tertentu: Pasar Lokal/Setempat, Segmen

“Antardaerah dan Nasional dan/atau

Regional/Internasional”

Perluasan Produksi dalam

Sektor Lain yang Memiliki Biaya Rendah atau

Melimpahnya SDA Daerah

Perluasan Produksi dalam

Sektor Lain yang Memiliki Biaya Rendah atau

Melimpahnya SDA Daerah

Perluasan Pelayanan Pasar Lokal, Nasional,

Regional (Antarnegara)

dan/atau Internasional

Perluasan Pelayanan Pasar Lokal, Nasional,

Regional (Antarnegara)

dan/atau Internasional

Menjadi “Pemain

Utama” dalam Pasar Global

Menjadi “Pemain

Utama” dalam Pasar Global

Menjadi “Pemain Khusus” dalam Pasar Nasional,

Regional dan/atau Internasional

Menjadi “Pemain Khusus” dalam Pasar Nasional,

Regional dan/atau Internasional

Membangun Klaster-klaster

Industri Spesifik dan

SID yang Kuat

Membangun Membangun KlasterKlaster--klaster klaster

Industri Industri Spesifik dan Spesifik dan

SID yang KuatSID yang Kuat

Posisi Saat KiniPosisi Saat Kini Tahap AwalTahap Awal Tahap PengembanganTahap Pengembangan Tahap EkspansiTahap Ekspansi

Penghimpunan, Pemanfaatan, dan

Pengembangan Potensi Spesifik

Terbaik Setempat (Sosial, Ekonomi

Budaya)

Penghimpunan, Pemanfaatan, dan

Pengembangan Potensi Spesifik

Terbaik Setempat (Sosial, Ekonomi

Budaya)

Memprakarsai Pengembangan Klaster-klaster

Industri Spesifik dan SID

Memprakarsai Memprakarsai Pengembangan Pengembangan KlasterKlaster--klaster klaster

Industri Spesifik Industri Spesifik dan SIDdan SID

Memperkuat Klaster-klaster

Industri Spesifik dan SID dalam Konteks Global

Memperkuat Memperkuat KlasterKlaster--klaster klaster

Industri Spesifik Industri Spesifik dan SID dalam dan SID dalam Konteks GlobalKonteks Global

Gambar 8.8 Contoh Kerangka Pentahapan Umum Pengembangan bagi Daerah.


291

D. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penadbiran inovasi di daerah

Setiap daerah perlu secara proaktif menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi terbaik setempat dan jaringan yang luas untuk mendukung aktivitas inovasi di daerahnya. Kelemahan-kelemahan perlu diatasi sendiri, namun ini tidak perlu diartikan harus serba dilakukan sendiri semuanya oleh daerah. Gambar 8.9 dapat dipertimbangkan sebagai suatu kerangka untuk membantu pengembangan/perbaikan aktivitas inovasi di daerah. Pengembangan aktivitas dan perbaikan fungsi-fungsi penting dalam sistem inovasi merupakan proses bertahap dan perlu terus dilakukan sebagai agenda berkelanjutan.

Pengetahuan “Lokal”• Embodied• Disembodied (tacit dan yang

terkodifikasi)

Pengetahuan “Global”(Nasional & Internasional)

• Embodied• Disembodied (tacit dan yang

terkodifikasi)

Kebutuhan “Pasar”• Lokal• Global (antardaerah,

nasional, internasional)

Lembaga/Organisasi lain yang Terkait dengan Daerah(pemerintah, swasta, dan non-pemerintah, termasuk lembaga internasional)

Sistem Pembiayaan bagi Aktivitas

Inovasi• Pendanaan litbang• Modal berisiko• Perbankan• Jasa keuangan lain• Pasar modal

Infrastruktur dan Dukungan Khusus

dan/atau Terspesialisasi

• Litbang (& rekayasa)• Lab. Khusus (& Taman

Iptek)• Inkubator & PJPB/BDSP• Jasa legal, bisnis/

manajemen, kewirausahaan

• SDM• Organisasi profesi & bisnis• Jaringan khusus

Bisnis• Yang telah ada• Baru dan/atau pemula

Investasi• Ke daerah• Ke luar daerah

Infrastruktur Dasar

Kerangka Kebijakan(kerangka dan instrumen, termasuk regulasi daerah)

Keterkaitan, Jaringan & Interaksi Produktif

Permintaan pengetahuan/ inovasi:

• Akses• Adopsi• Pemanfaatan• Pengembangan

Penyediaan pengetahuan/

inovasi:• Penciptaan/

pengembangan• Alih

Kewirausahaan, Komersialisasi &

Difusi

Gambar 8.9Aktivitas Inovatif Daerah dan Beberapa Elemen Utamanya.

Pengembangan/penguatan organisasi dan pengorganisasian yang relevan, perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Ini pada dasarnya berlaku bagi reformasi organisasi perangkat daerah. Dalam penadbiran inovasi daerah, ini lebih terkait dengan adanya organisasi dan pengorganisasian yang diperlukan yang berfungsi dengan efektif dan efisien dalam/bagi sistem inovasi daerah. Salah satu opsi bagi ”struktur organisasi” penadbiran kebijakan inovasi di daerah adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 8.10.


Tidak ada daerah yang serba mampu untuk membangun segala hal secara sekaligus. Kalaupun mungkin ada daerah tertentu yang memiliki kemampuan sangat tinggi, pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas tetap harus dilakukan secara efektif dan efisien. Karena itu, muatan ini juga mempunyai arti perlunya daerah menetapkan prioritas dan arah kebijakan, serta peningkatan koordinasi dan koherensi kebijakan dan program di daerah, hubungan dan kerjasama/koordinasi dengan daerah lain dan dalam konteks pusat – daerah, serta kerjasama internasional yang memberikan manfaat bagi daerah.

Penggalian, pengembangan dan pemanfaatan potensi terbaik daerah juga berkaitan dengan penetapan prioritas, mengingat setiap daerah (terutama pemerintah) selalu saja akan dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya untuk mendorong pemajuan potensi setempatnya. Penetapan prioritas dalam strategi inovasi daerah, di antaranya berkaitan dengan penetapan “bidang/sektor” prioritas. Teknik/metode spesifik untuk ini cukup banyak tersedia.

Keb

ijaka

n, P

rogr

am, K

egia

tan

dan

Org

anis

asi

sert

a

Jarin

gan

di L

uar D

aera

h, N

asio

nal &

Inte

rnas

iona

l

Keterangan:Instruksi, Sumber Daya

Saran (Advis) / Pelaporan

Hasil

Koordinasi dan Integrasi Horisontal (Kerjasama)

Instruksi, Sumber Daya, Saran/ Pelaporan, Hasil, Koordinasi dan Integrasi Horisontal & Vertikal (Kerjasama)

Tingkat 4Pelaku litbang/ inovasi

Tingkat 4Pelaku litbang/ inovasi

Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi

Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi

Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.)

Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi Perangkat Daerah (Badan/Dinas/ Kantor, dll.)

Tingkat 3Koordinasi Implementasi

Tingkat 3Koordinasi Implementasi

Gubernur/ Bupati/Walikota

DPDS

Kegiatan Kegiatan Kegiatan

Produsen

Perguruan Tinggi

Lembaga Litbang/

UPTD, dll.

Kontraktor Program

Badan/Dinas/ Kantor

Sektoral

Badan/Dinas/ Kantor Lintas

Sektor

Organisasi Perangkat

Daerah lainnya

DPRD

DRD Tim AhliTim/Gugus Tugas

Asisten, Ka. Bappeda &Ka. Perangkat Daerah tertentu

Konsumen

Litbang Swasta/Non-pemerintah

Gambar 8.10 Suatu Opsi bagi ”Struktur Organisasi” Penadbiran Kebijakan Inovasi Daerah.


293

Beberapa “kriteria” yang umumnya dipertimbangkan dalam penetapan prioritas antara lain adalah:

Dampaknya bagi perekonomian daerah (misalnya signifikansinya dalam ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ukuran pasar daerah);

Dukungan faktor lokal: termasuk misalnya keunggulan ketersediaan bahan baku yang memadai dan kompetitif, keunggulan khusus yang tak tergantikan dan potensi keunggulan khas lokasional lainnya;

Perannya dalam pemajuan ”sektor” ekonomi yang luas di daerah;142 Dimensi global: prospek peran daerah dalam konteks pasar global (misalnya

pertimbangan ukuran pasar global dan pertumbuhannya, investor return, dan sustainabilitas sektor-sektor tertentu).

Keterbatasan pendanaan dan sumber daya lain serta kapabilitas bagi dukungan pengembangan sistem inovasi daerah merupakan kendala yang dihadapi daerah pada umumnya. Karena itu, daerah perlu memfokuskan upaya-upayanya, terutama pada masa awal pengembangan, pada bidang-bidang yang dapat memaksimumkan dampak positif bagi daerah. Untuk mendorong inovasi yang paling efektif dalam keseluruhan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu juga mengidentifikasi bidang-bidang tertentu yang memiliki potensi untuk tumbuh sendiri, dan karena sifat alamiahnya yang horisontal, dinilai sangat berpotensi memperbaiki produktivitas secara signifikan dalam keseluruhan ekonomi daerah. Beberapa teknologi tertentu dapat berperan penting dalam hal ini. Namun tentunya hal tersebut mungkin akan berbeda dari satu kasus daerah ke daerah lainnya. Contoh umum bidang teknologi demikian yang menurut hemat penulis sangat relevan bagi daerah pada umumnya di Indonesia antara lain adalah teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi (terutama untuk pertanian, dan mungkin bagi beberapa obat bahan alam), dan pengetahuan/teknologi generik yang dapat menjadi pengungkit bagi perkembangan industri kreatif (creative industries).143

Bab 7 telah mendiskusikan peran kunci pemerintah (secara umum) dan pemerintah daerah, dan bagian sebelumnya dalam bab ini juga mendiskusikan peran lembaga dan kelembagaan kolaboratif untuk pengembangan sistem inovasi daerah khususnya dan peningkatan daya saing pada umumnya. Penulis perlu menekankan beberapa peran penting lembaga pendukung, terutama lembaga ”teknis” seperti lembaga litbang dan perguruan tinggi, dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi yang memang membutuhkan perubahan/perbaikan peran lembaga teknis seperti ini. Selain tentu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (”tupoksi”) yang secara ”formal” biasanya ditetapkan, seperti misalnya dalam konteks litbang adalah menghasilkan invensi dan menggali potensi pemanfaatannya, lembaga/organisasi demikian juga memegang peran penting dalam pengembangan sistem inovasi, yang menurut hemat penulis masih sering ”terlupakan” dalam penetapan tupoksi atau jika pun telah ada sering ”terabaikan.”

Dalam kaitannya dengan sistem inovasi daerah, beberapa peran penting tersebut terutama adalah:

Membantu daerah menganalisis penggalian, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah dan posisi kompetitif daerah, serta mengembangkan strategi sistem inovasi;

Memfasilitasi pengembangan kemitraan dan jaringan rantai nilai; Mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial;

142 Catatan: beberapa daerah atau negara menetapkan bidang “teknologi informasi dan komunikasi/TIK (ICT” sebagai

salah satu prioritas misalnya tidak selalu untuk membangun “industri TIK/ICT” yang bersangkutan, melainkan mendorong pengembangan dan pemanfaatannya lebih sebagai enabler agar dapat memberikan dampak secara luas pada sektor-sektor lainnya di daerah (negara) yang bersangkutan.

143 Industri kreatif (creative industries) merupakan himpunan industri yang sangat beragam dari “kerajinan” hingga desain, software dan litbang, yang sangat membutuhkan tingkat sofistikasi pengetahuan dan keterampilan, kreativitas dan tingkat “penyesuaian khusus” (customization) tertentu.


Mendukung upaya-upaya inovatif (litbang, pelayanan teknologi, komersialisasi hasil litbang);

Mendorong dan mendukung pemajuan kewirausahaan. Dari berbagai pengalaman praktik negara maju yang berhasil, peran demikian tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh lembaga/organisasi intermediaries. Walaupun tentu pengembangan peran intermediaries dalam sistem inovasi tetap sangat penting.144

Yang juga sejauh ini kurang berkembang adalah organisasi/lembaga atau unit yang melakukan kajian-kajian dan/atau mendorong prakarsa kebijakan yang relevan dengan sistem inovasi. Elemen ini penting dalam proses/siklus kebijakan untuk memperoleh kebijakan yang lebih baik dan proses pembelajaran kebijakan secara menerus. Dari perspektif kebijakan, dalam konteks pengembangan sistem inovasi dan daya saing, maka peran unsur kelembagaan nasional seperti “LPND Ristek” (misalnya BPPT dan LIPI), lembaga litbang departemen atau lembaga litbang nirlaba dan/atau perguruan tinggi sangat penting dalam membantu lembaga/badan penasihat (seperti misalnya DRN, DRD ataupun DPDS) maupun penentu kebijakan (di tingkat nasional maupun daerah) dan para pemangku kepentingan, terutama dalam rangka:

Memahami kegagalan yang berkembang dalam sistem inovasi; Memberikan advis kepada pembuat kebijakan (advisory); Menyuarakan “isu” urgen (advocacy) dalam pengembangan inovasi dan daya saing; Mendorong/membantu perbaikan penadbiran inovasi dan kebijakan inovasi; Mendorong/memfasilitasi proses pembelajaran dalam sistem inovasi.

Lembaga/organisasi atau unit organisasi yang berperan dalam hal ini perlu mengembangkan dan melaksanakan berbagai upaya penting, terutama untuk mendukung proses tindakan kebijakan yang kontekstual di daerah, antara lain:

Mengkaji kekhususan sistem; Memahami basis pengetahuan yang relevan; Mengkaji dinamika sistem; Koordinasi sistem; Identifikasi eksternalitas pengetahuan; Mengembangkan pola keterpaduan prakarsa/program dan/atau kegiatan serta koherensi

kebijakan, baik di daerah maupun daerah dengan “pihak di luar daerah” (antardaerah, antara daerah dengan pusat, dan/atau antara daerah dengan komunitas internasional).

E. Mengembangkan dan memperbaiki iklim daerah dan kerangka beserta instrumen kebijakan inovasi daerah sesuai dengan urgensi, perkembangan dan kemampuan daerah, serta kesinkronan dengan kebijakan nasional

Dalam elemen ini, muatan yang ingin penulis tekankan antara lain adalah pentingnya pembelajaran kebijakan, dan upaya bersama untuk meningkatkan adaptabilitas, fleksibilitas dan ketanggapan (responsivitas) sistem inovasi daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kontekstual yang relevan bagi daerah.

144 Pengembangan seperti TLO (technology licensing office) di perguruan tinggi (atau lembaga litbang), inkubator, atau

bentuk extention service lain sebagai bagian integral dari perguruan tinggi atau lembaga litbang merupakan sebagian contoh dari hal ini.


295

Kerangka kebijakan yang komprehensif perlu sebagai landasan untuk membangun perubahan signifikan dan tidak parsial, serta membantu pentabiran dan pengelolaan (manajemen) yang lebih baik di daerah. Namun implementasinya tentu memerlukan pertimbangan implikasi dampak dan kemampuan daerah, serta konsensus prioritas dan keberlanjutan pentahapan sesuai perkembangan. Karena itu, walaupun dalam buku ini disampaikan beberapa contoh kerangka dan instrumen kebijakan (program), setiap daerah perlu menyesuaikannya dengan konteks daerah masing-masing. Bagian ini selanjutnya akan dibahas pada Bab 9.

Pada dasarnya, upaya/langkah-langkah strategi (kebijakan strategis) inovasi daerah akan memberikan dampak ungkitan yang signifikan apabila dirancang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangannya, serta diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Beberapa hal penting yang ingin penulis tekankan kembali di sini terutama adalah:

1. Menempatkan kebijakan inovasi sebagai salah satu prioritas dan bagian integral dari kebijakan daerah, dan mengembangkan: a. Kerangka kebijakan inovasi daerah. b. Koherensi pengembangan sistem inovasi daerah (SID) sejalan dengan pengembangan

struktur dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah. c. Koherensi kebijakan dan kelembagaan SID yang selaras dan saling memperkuat dengan

kebijakan dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah. d. Koherensi kebijakan inovasi daerah dengan kebijakan inovasi nasional.

2. Mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan inovasi daerah secara selektif sesuai dengan

kebutuhan dan potensi terbaik daerah: a. Peningkatan intensitas pembelajaran: jaringan dan interaksi dalam dan antardaerah,

nasional, regional dan internasional. b. Investasi dalam pengetahuan/teknologi/inovasi (termasuk litbang) di sektor pemerintah,

swasta, dan non-pemerintah lain di daerah. c. Mendorong inovasi oleh swasta. d. Penentuan selektif program/aktivitas inovasi daerah sesuai dengan potensi terbaik

daerah. 3. Pemutakhiran kerangka dan instrumen kebijakan inovasi daerah sejalan dengan

perkembangan.

3.3 Penjabaran Pragmatis

Apa yang telah didiskusikan pada bagian-bagian sebelumnya, membentuk struktur kerangka strategi inovasi yang secara skema adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 8.11. Struktur/format demikian, adalah struktur umum rencana strategis organisasi atau pengorganisasian, walaupun variasinya yang dijumpai dalam praktik akan sangat beragam.

Sementara itu, Gambar 8.12 mengilustrasikan suatu struktur penjabaran fungsi atau skema implementasi langkah-langkah kebijakannya. Walaupun struktur generik demikian juga sebenarnya telah umum dikenal, ini tentu bukan satu-satunya cara. Masing-masing daerah, difasilitasi oleh pihak-pihak yang berkompeten, dapat menyusun/mengembangkan pola penjabaran pragmatis strategi yang dianggap paling sesuai. Sudah barang tentu beberapa ketentuan perundangan terkait (seperti UU No. 25 tahun 2004) menjadi acuan formal dalam teknis perencanaan di daerah.


Pernyataan Strategis: Visi dan Misi

(Peningkatan Daya Saing dan/atauPengembangan Sistem Inovasi Daerah)

Arah Kebijakan, Pokok-pokok Strategi dan Prioritas

Tujuan dan Sasaran StrategisPenjabaran (1) dan (2), berlandaskan (3)

KerangkaKebijakan Strategis

Penjabaran (4), dengan

berlandaskan (1), (2) dan (3)

Tujuandan Alat/Instrumen Kebijakan

Penjabaran (5)

Rencana TindakPenjabaran (6)

Indikator Capaian Ukuran Keberhasilan (7), (6) dan (4)

Nila

i-nila

ida

n Fa

ktor

Kun

ci K

eber

hasi

lan

1

2

4

5 6

7

8

3

Gambar 8.11 Struktur Kerangka Strategi Inovasi.

Kebijakan

Program

Kegiatan/ Aktivitas

Penetapan Tujuan dan Sasaran Program

1 Penetapan portfolio (tematik) kebijakan dan alokasi sumber daya dan kapabilitasKoordinasi kebijakanAlasan program: isu pokok dan dampak terhadap sistem inovasi (daya saing) daerahPemantauan, tinjauan/evaluasi, dan pelaporan kebijakan serta program relevan

2

3

Tujuan dan sasaran spesifik programMekanisme program, manajemen program dan alokasi sumber daya dan kapabilitasKoordinasi programAlasan kegiatan/aktivitas: isu pokok dan dampak terhadap capaianprogramPemantauan, tinjauan/evaluasi dan pelaporan program serta kegiatan/ aktivitas relevan

Penetapan Tujuan dan Sasaran Kegiatan/Aktivitas

Tujuan dan sasaran spesifik kegiatan/aktivitas, serta fokus kegiatan dalam program relevanMekanisme kegiatan/aktivitasKoordinasi kegiatan/aktivitasManajemen kegiatan/aktivitas dan alokasi sumber daya dan kapabilitasPemantauan, tinjauan/evaluasi dan pelaporan kegiatan/aktivitas

Gambar 8.12 Alternatif Struktur Penjabaran Fungsi (Skema Implementasi).


297

3.4 Pengorganisasian Dokumen Strategi

Buku ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk menetapkan struktur pengorganisasian dokumen strategi inovasi daerah (kebijakan strategis inovasi daerah) sebagai sesuatu yang baku dan menjabarkannya secara detail. Namun sekedar memudahkan para pihak di daerah, sebaiknya para pihak yang berkompeten menyusun suatu panduan untuk ini dan membantu daerah dalam merumuskannya. Ada baiknya pula bahwa para pemangku kepentingan di daerah pun mempelajari contoh-contoh praktik yang relevan dari beragam sumber.

Dokumen ”Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” versi terbaru (yang saat disusunnya buku ini tengah dipersiapkan) serta beberapa dokumen kebijakan strategis tingkat nasional lainnya tentu perlu menjadi bahan acuan bagi daerah dalam mengembangkan strategi inovasinya.

Sekedar memberikan gambaran umum, dokumen strategis (yaitu strategi inovasi daerah) yang hendak disusun sebaiknya memuat isi pokok seperti ditunjukkan pada Tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1 Beberapa Muatan Penting Dokumen Strategi Inovasi Daerah.

Pokok-pokok Muatan Keterangan

Bagian 1 PENDAHULUAN

Antara lain memuat latar belakang, pokok-pokok pikiran (pernyataan strategi), tujuan, kedudukan, landasan hukum, prinsip-prinsip dasar (asas) pemandu.

Bagian 2 TINJAUAN SITUASIONAL

Meringkas tinjauan yang dinilai penting berkaitan dengan isu/aspek dan/atau faktor berpengaruh terhadap/dalam sistem inovasi daerah dan daya saing yang relevan bagi daerah.

Bagian 3 VISI DAN MISI

Menegaskan visi sebagai gambaran ideal bagi daerah yang hendak diwujudkan dan misi utama yang dinilai harus dikembangkan di daerah berkaitan dengan pewujudan visi tersebut.

Bagian 4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Menetapkan tujuan dan sasaran strategis, pokok-pokok strategi (grand strategy), portfolio/tema utama kebijakan strategis.

Bagian 5 KEBIJAKAN POKOK DAN PRIORITAS UTAMA

Memuat penjabaran garis besar dari portfolio/tema utama kebijakan strategis, tujuan dan cara kebijakan, serta penentuan prioritas utama.

Bagian 6 RENCANA TINDAK (PROGRAM) DAN PENADBIRAN

Memuat penjabaran garis besar dari rencana tindak dan pola penadbiran terkait dengan implementasi dari rumusan strategi inovasi daerah beserta kerangka dan instrumen kebijakannya, serta ukuran-ukuran (indikator) keberhasilan.

Bagian 7 PENUTUP

Menekankan hal-hal yang dinilai penting sebagai konsekuensi adanya strategi inovasi daerah yang telah dirumuskan.


4. CATATAN PENUTUP

Perlu ditekankan kembali bahwa strategi inovasi daerah dapat dirumuskan, diperbaiki dan terlebih penting lagi diimplementasikan secara kongkrit hanya jika didukung oleh kepemimpinan yang tepat. Kejelasan dan ketegasan kepemimpinan di daerah yang visioner sebagai “keputusan politik” ini penting terutama menyangkut pemahaman dan komitmen/kesungguhan serta konsistensi bahwa kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi dan adil hanya dapat diwujudkan melalui agenda peningkatan daya saing, terutama dengan penguatan sistem inovasi. Kepemimpinan juga akan sangat berkaitan dengan penetapan, pemaknaan dan implikasi visi yang jelas berkaitan dengan pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah.

Peningkatan daya saing umumnya dan pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah perlu menjadi agenda strategis daerah dan menjadi suatu kesatuan agenda, tetapi bukanlah sekedar agenda satu instansi semata. Agenda tersebut harus dilakukan pada keseluruhan kelembagaan di daerah (bukan kerangka satu lembaga saja), dan potensi kolaborasi sinergis dengan pihak lain (misalnya lembaga nasional, perguruan tinggi, daerah lain, pihak internasional) sesuai potensi terbaik daerah. Untuk maksud tersebut, cakupan bidang kebijakan juga sebaiknya berfokus pada ”pemajuan pengetahuan/teknologi, inovasi dan daya saing daerah” bukan sekedar bidang iptek. Sementara itu, cakupan bidang isu sebaiknya berfokus pada tantangan di depan untuk pemajuan daerah, bukan sekedar persoalan yang dihadapi di masa lalu.

Dengan situasi/kondisi daerah umumnya di Indonesia yang masih berada pada tahapan yang sangat awal dalam perkembangan sistem inovasi, maka sebaiknya prioritas diletakkan pada upaya mengatasi isu/persoalan kebijakan sebagaimana diidentifikasi dan didiskusikan dalam Bab 6 dan 7. Tentu setiap daerah akan perlu mengkajinya secara lebih mendalam kondisi faktual di daerah masing-masing. Dalam kaitan ini, pelajaran dari pengalaman praktik pihak lain (termasuk contoh prakarsa) dan kerangka umum/generik dapat dimanfaatkan, namun juga tetap perlu disesuaikan dengan konteks masing-masing daerah.

Beberapa agenda penting dalam strategi inovasi daerah, yang juga akan didiskusikan lebih lanjut dalam Bab 9, antara lain menyangkut:

Investasi bagi inovasi, seperti SDM /talenta, infrastruktur inovasi, dan pembiayaan/pendanaan inovasi. Porsi peran desentralisasi dan otonomi berkaitan dengan investasi bagi pemajuan sistem inovasi daerah semakin penting. Pola sentralisasi saja tidak akan lagi memadai. Pengaruh kebijakan atas keputusan investasi daerah dalam infrastruktur inovasi daerah sangat menentukan. Selama daerah sendiri tidak memandang urgensi hal ini dan mengabaikan untuk melakukan investasi daerah dalam infrastruktur inovasi daerah sendiri yang sangat dibutuhkan oleh daerah, akan sulit mendorong proses pemajuan yang signifikan, dan potensi ketertinggalan daerah pun sangat boleh jadi akan semakin besar.

Konteks spesifik daerah (termasuk misalnya menyangkut memahami dan mengembangkan ”budaya” sebagai akar bagi kompetensi daerah; bagaimana gambaran daerah saat ini?; bagaimana sebaiknya orientasi budaya daerah yang paling sesuai?; bagaimana sebaiknya orientasi posisi citra daerah yang paling sesuai?; apa produk utama dari daerah yang paling menonjol?).

Keterkaitan dan kerjasama di daerah, daerah-daerah, daerah - pusat, dan/atau daerah dengan komunitas internasional.

Perbaikan formulasi kebijakan inovasi dan peran koordinasi harus menjadi prioritas. Ini terutama berkaitan dengan:

Komitmen, termasuk menyangkut peningkatan pembiayaan litbang/aktivitas inovasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah (pusat). Pemerintah daerah (dan juga pemerintah pusat) sebaiknya menetapkan “sasaran” minimum investasi inovasi (termasuk misalnya proporsi dana litbang terhadap PDRB) dalam jangka menengah - panjang;


299

Penataan dan pengembangan data statistik pendukung;

Perbaikan relevansi, efisiensi dan akuntabilitas litbang;

Reformasi/konsolidasi kelembagaan iptek;

Proses pembuatan kebijakan partisipatif dan tindakan kolektif;

Perkuatan kerangka legislasi/regulasi (regulatory framework);

Perbaikan koherensi kebijakan antarsektor, koordinasi daerah-daerah, dan daerah-pusat, bahkan pengembangan jaringan/kerjasama daerah-komunitas internasional dalam penguatan sistem inovasi;

Perbaikan pengembangan sistem insentif bagi inovasi, pembelajaran dan jaringan;

Prakarsa kemitraan pemerintah-swasta.


Bab 8 - Strategi Inovasi Daerah

Documents