Bab 5. rencana implementasi

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI

Bab 5Rencana Implementasi

5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan

Bab 5 ini menguraikan rencana tindak yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi, utamanya untuk program dan kegiatan yang sudah ada kesepakatan dan alokasi penganggarannya. Khusus tahapan proses terkait pengawalan Anggaran tahun 2014 dan tahun 2015.

Khusus untuk Bab 5 ini difokuskan untuk rencana implementasi tahun 2014 dan tahun 2015. Untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dilakukan updating dan dipersiapkan secara detail pada dokumen MPS Tahunan.

5.1. Kondisi Kesiapan Pelaksanaan

Sub bab 5.1. ini lebih bersifat sebagai Daftar Centang untuk memastikan agar rencana implementasi Program Kegiatan yang memerlukan Jasa Pengadaan dapat ter-realisasi sesuai skedul. Kegiatan ini dilakukan secara repetitif tahunan dan difokuskan pada rencana implementasi tahun 2014 dan tahun 2015 yang sudah ada Nota Kesepakatan Penganggaran. Rencana pengadaan untuk tahun 2016 akan ditindak lanjuti secara lebih detail pada Dokumen MPS Tahunan.

Hal utama lainnya adalah untuk memastikan agar semua rencana Kegiatan yang sudah ada Kesepakatannya sudah terakomodir dan sudah dimasukkan dalam dokumen/proses Penganggaran formal tahunan, termasuk Tahap Musrenbang, masuk RPIJM dll.

Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi “daftar centang” persiapan tersebut, antara lain: dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait.

Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal.

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015 dan Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2015, dan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 dan Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016, secara berurutan dapat dilihat pada tabel 5.1., tabel 5.2., tabel 5.3., dan tabel 5.4. sebagai berikut :

Bab 5. Rencana Implementasi Page 120



Tabel 5.1. : Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015

No KegiatanPemegang

Mata Anggaran

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler

Penanggung Jawab/Tindak

LanjutRenja SKPD

Musren bang

APBN PU

RKA DPARPIJM Konreg

I. AIR LIMBAH

1. Penyusunan Perda Air Limbah BLH X X BLH

2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam BLH X X BLH

3. Penyuluhan dan Kampanye Bebas BHBS Dinkes √ Dinkes

4. Pembangunan MCK++ (SLBM) PU √ PU

5. Pembangunan MCK++ (Sanimas) PU √ PU

6. Pemantauan Kualitas Lingkungan BLH √ BLH

7. Penyuluhan Tehnologi Tepat Guna (Penyaringan Air Bersih Jamban Keluarga) Dinkes √ Dinkes

8. Peringatan Hari lingkungan Hidup BLH X X BLH

II. PERSAMPAHAN

1. Penyuluhan Studi Kelayakan TPA Satker PLP √ Satker PLP

2. Penyuluhan tentang Pengelolaan Persampahan kepada Masyarakat Satker PLP √ Satker PLP

3. Pelatihan Penggunaan Insinerator BLH √ BLH




4. Pengawasan dan pengelolaan Limbah B3 BLH √ BLH

5. Pengadaan Motor Sampah Satker PLP √ Satker PLP

6. Pengadaan Bioreaktor Pembangkit Pupuk Cair BLH √ BLH

7. Pembuatan Pupuk Bokasi BLH √ BLH

8. Pembebasan Lahan untuk Pembangunan TPA BLH √ BLH

III. DRAINASE

1. Master plan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan PU X X PU

2. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase PU √ PU

3.Perencanaan Teknis DED Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer PU √ PU

IV. PHBS Terkait Sanitasi √

1. Pelatihan Kader Kesling Dinkes √ Dinkes

2. Duta Sanitasi Satker PLP √ Satker PLP

3. Pembinaan Sekolah Adiwiyata BLH √ BLH

4. Sosialisasi PHBS Dinkes √ Dinkes

5. Gerakan Cuci tangan Pakai Sabun Dinkes √ Dinkes

6. Lomba Desa PHBS Dinkes √ Dinkes

7. Jambore Sanitasi Dinkes √ Dinkes




8. Penyebarluasaan informasi melalui Media Dinkes √ Dinkes

9. Pelatihan LBS Dinkes √ Dinkes

10. Penyuluhan Sanitasi untuk Industri Rumah Tangga Dinkes √ Dinkes

11. Pembentukan desa STBM Dinkes √ Dinkes

12. Kabupaten Sehat Dinkes √ Dinkes

13.Pengadaan Sarana dan Prasarana PHBS berupa Pengadaan Penampungan Air (Teakmon) Dinkes √ Dinkes

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tahun 2014.

Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil

akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.




Tabel 5.2. : Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2015

No Rencana Kegiatan(sesuai dengan MPS) Lokasi

Masterplan

Review RPIJM Dok. FS Dok. Studi

Lingku-ngan DED LahanKesia-

pan Masy.

Kesiapan Lembaga Pengelola

Penanggung jawab/ Tindak lanjut

I. AIR LIMBAH

1. Pembangunan MCK++ (SLBM) 10 desa √ √ √ √ √ √ √ √ PU

2. Pembangunan MCK++ (Sanimas) 10 desa √ √ √ √ √ √ √ √ PU

II. PERSAMPAHAN

1. -

2. -

III. DRAINASE

1. -

2. -

IV. PHBS Terkait Sanitasi

1. -

2. -


Keterangan:- “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu- Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil





Tabel 5.3. : Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016

No KegiatanPemegang

Mata Anggaran

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran RegulerPenanggung Jawab/Tindak

LanjutRenja SKPD

Musren bang

APBN PU

RKA DPARPIJM Konreg

I. AIR LIMBAH

1. Penyusunan Peraturan Ijin Pembuang Limbah Cair (IPLC) BLH X X BLH

2. Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS" Dinkes √ Dinkes

3. Pembangunan MCK ++ (SLBM) PU √ PU

4. Pembangunan MCK ++ (Sanimas) PU √ PU

5. Pembangunan IPAL Komunal PU √ PU

6. Pembangunan IPAL untuk Industri Rumah Tangga PU √ PU

7. Pemantauan Kualitas Lingkungan BLH √ BLH

8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BLH √ BLH

9. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH BLH √ BLH

10. Keg.Penyuluhan Teknologi Tepat Guna Penyaringan air bersih jamban keluarga Dinkes √ Dinkes

11. Peringatan Hari Lingkungan Hidup BLH √ X X BLH

II. PERSAMPAHAN




1. Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW BLH √ BLH

2. Pelatihan Penggunaan Insinerator BLH √ BLH

3. Pengawasan dan pengelolaan Limbah B3 BLH √ BLH

4. Pengadaan Armroll BLH√

BLH

5. Pengadaan kontainer BLH√

BLH

6. Pengadaan Motor Sampah Satker PLP √ Satker PLP

7. Pengadaan Bioreaktor Pembangkit Pupuk Cair BLH√

BLH

8. Pembuatan Biogas BLH√

BLH

9. Pembuatan Pupuk Bokasi BLH√

BLH

10. Pembangunan TPS BLH√

BLH

11. Pembangunan TPST 3R PU √ PU

12. Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA PU √ PU

13. Pengadaan Bulldozer Satker PLP √ Satker PLP

II. DRAINASE

1. Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase PU X X PU

2. Pembangunan Saluran Drainase Primer PU X X PU




3. Pemeliharaan Saluran Drainase Primer PU √ PU

4. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder PU √ PU

5. Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier/Lingkungan PU √ PU

IV. PHBS Terkait Sanitasi

1. Pelatihan Petugas Sanitarian Dinkes X X Dinkes

2. Jambore Sanitasi Satker PLP √ Satker PLP

3. Pembinaan Sekolah Adiwiyata Dinkes √ Dinkes

4. Studi Banding Ke sekolah adiwiyata Dinkes √ Dinkes

5. Sosialisasi PHBS Dinkes √ Dinkes

6. Gerakan Cuci tangan Pakai Sabun Dinkes √ Dinkes

7. Lomba Desa PHBS Dinkes √ Dinkes

8. Jambore Sanitasi Dinkes √ Dinkes

9. Penyebarluasaan informasi melalui Media Dinkes √ Dinkes

10. Pelatihan LBS Dinkes √ Dinkes

11. Penyuluhan Sanitasi untuk Industri Rumah Tangga Dinkes √Dinkes

12. Pembentukan desa STBM Dinkes √Dinkes




13. Kabupaten Sehat Dinkes √Dinkes

14.Pengadaan Sarana dan Prasarana PHBS berupa Pengadaan Penampungan Air (Teakmon) Dinkes √

Dinkes


Keterangan:

- “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil





Tabel 5.4. : Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016

No Rencana Kegiatan(sesuai dengan MPS) Lokasi

Masterplan

Review RPIJM Dok. FS Dok. Studi

Lingku-ngan DED LahanKesia-

pan Masy.

Kesiapan Lembaga Pengelola

Penanggung jawab/Tindak

lanjut

I. AIR LIMBAH

1. Pembangunan MCK ++ (SLBM) 10 desa √ √ √ √ √ √ √ √ PU2. Pembangunan MCK ++ (Sanimas) 10 desa √ √ √ √ √ √ √ √ PU3. Pembangunan IPAL Komunal 3 kec X √ √ √ X √ √ √ PU4. Pembangunan IPAL untuk Industri Rumah Tangga 2 kec X √ √ √ X √ √ √ PUII. PERSAMPAHAN

1. Pembangunan TPS 2 kec X√ √ √ X √ √ √

BLH

2. Pembangunan TPST 3R Kec. Rantau Rasau

X√ √ √ X √ √ √ PU

3. Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA Muara Sabak Barat

X√ √ √ X √ √ √ PU

III. DRAINASE

1. Pembangunan Saluran Drainase Primer Kabupaten X √ √ √ X √ √ √ PUIV. PHBS Terkait Sanitasi

1. -


Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu

- Kolom 11: Orang/Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut/Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata

Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.




5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender

Kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.

Informasi awal materi penyiapan TOR/KAK sekurang-kurangnya memuat:

1. Uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan) suatu program/kegiatan.2. Data penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan.3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan.4. Ketentuan tentang lokasi kegiatan.

Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis dapat dilihat pada tabel 5.5. sebagai berikut :

Tabel 5.5: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis

No. Studi dan Perencanaan TeknisTahunImple-

mentasiLokasi Pelaksana ToR

SKPD Penanggung

jawab

1 Penyusunan Perda Air Limbah 2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU2 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah & Sumber Daya Alam2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU

3 Master plan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan

2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU

4 Master plan Sistem Drainase Skala Kota/Kawasan

2015 Kabupaten Konsultan belum ada Dinas PU

5 Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase

2015 Kabupaten Konsultan belum ada Bappeda

6 Perencanaan Teknis DED Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer


7 Penyusunan Peraturan Ijin Pembuang Limbah Cair (IPLC)


5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement




Permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari. Identifikasi Permasalahan Lahan dapat dilihat pada tabel 5.6. sebagai berikut :

Tabel 5.6: Identifikasi permasalahan lahan

No. Kegiatan Lokasi Luas Land Use Kendala PenangananSKPD

Penanggung jawab

1 Pembangunan IPAL Komunal

3 kec 3 ha Perkebunan/hutan

-sosialisasi &Resettlement

PU

2 Pembangunan TPS Kabupa

ten3 Ha

Perkebunan/hutan

- sosialisasi &Resettlement

PU

3 Pembangunan TPST 3R

2 HaPerkebunan/

hutan- sosialisasi &

ResettlementPU

4 Pembangunan Prasarana Dasar / Fasilitas Umum TPA

Muara Sabak

5 Ha Kebun/Hutan

-sosialisasi &Resettlement

PU

5 Pembangunan Saluran Drainase Primer

Sepanjangsaluran

3 Ha Perkebunan/hutan

- sosialisasi &Resettlement

PU

5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola

Penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru. Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll. Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola dapat dilihat pada tabel 5.7. sebagai berikut :

Tabel 5.7: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola

No. Kegiatan Lokasi Instansi Kendala Keterangan

1 Pembangunan IPAL Komunal

3 kecamatan PD PAL Belum terbentuk Instansi baru

2 Pembangunan TPS Rantau Rasau DKP Belum terbentuk

3 Pembangunan TPST 3R Muara Sabak Timur

KSM Perlu penguatan

4 Pembangunan Prasarana Dasar / Fasilitas Umum TPA

Muara Sabak DKP Ada, tapi belum efektif

5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi5.2.1 Monitoring dan Evaluasi




Sub bab ini berisi uraian Rencana Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara berulang (repetitive) jangka tahunan. Hasil kesepakatan terkait rencana Monev ini akan ditinjau secara rutin pada dokumen MPS tahunan (Updating MPS Tahunan). Kesepakatan dari SKPD terkait kesepakatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kegiatan tahunan (perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah fungsi kegiatan Monev tahun mendatang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi atau dibawah koordinasi langsung oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur).

Dasar kebutuhan:

A. Monitoring Tahunan

a. Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu dipastikan masuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan.

b. Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan solusi “funding gap” untuk program yang belum jelas komitmen penganggarannya (Program Daftar Tunggu).

c. Meng-unggah pada web Nawasis.info untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang sudah dilakukan.

B. Evaluasi Tahunan

a. Kebutuhan evaluasi antara Rencana & Realisasi implementasi program tahun sebelumnya.b. Kebutuhan penjadwalan ulang.c. Perubahan lokasi kegiatan.d. Adanya komitmen pendanaan baru/tambahan.e. Penyiapan Proposal Kegiatan.f. Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan.

Hal spesifik yang perlu dikaji tahunan adalah:

Apakah target tahunan dapat dicapai, atau tidak, dan bila tidak kenapa. Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat. Evaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut. Evaluasi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya. Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksananya. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan dapat dilihat pada tabel 5.8. sebagai berikut :




Gambar 5.1. : Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi TahunanKegiatan Monev Tahunan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Penanggung Jawab

Rapat Koordinasi Ketua Pokja

- Laporan Progress Program dan Kegiatan √ √ √ √

- Laporan Permasalahan yang dihadapi √ √ √ √

- Rekomendasi dan tindak lanjut √ √ √ √

Pengawalan Penganggaran Bappeda

- Proses Musrenbang √

- Review RPIJM √

- Renja SKPD √

- RKA SKPD √

- DPA SKPD √

- Implementasi Program dan Kegiatan 2014 √

- Usulan Anggaran 2015 √

Melengkapi Readiness Criteria Tim Teknis SKPD

- IPAL Komunal baru √

- Revitalisasi IPLT √

- Pembangunan TPA baru √

Solusi Funding Gap Tim Teknis Pokja

- Pembentukan Tim Teknis/Tim Kecil √

- Mempersiapkan strategi dan Rencana Tindak Lanjut √

- Kerjasama dengan Konsultan Finansial – sistembagi hasil √




Promosi/Sosialisasi Tim Teknis Pokja

- Mengunggah ke web site / media publikasi √

- Promosi terkait pencarian funding gap √

Up Dating MPS Tahunan Tim Teknis Pokja

- Review Program dan Kegiatan √

- Review Penganggaran √

Monitoring Pelaksanaan Implementasi Tim Teknis Pokja

- Implementasi Program dan Kegiatan 2014 √ √

- Implementasi Program dan Kegiatan 2015 √ √


-


Bab 5. rencana implementasi

Environment