-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-1
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
RENCANA JARINGAN TRAYEK
Bab ini berisikan mengenai rencana-rencana yang terdiri dari
ruas-ruas jalan terpilih yang menjadi lintasan angkutan umum,
lokasi
terminal dan tempat henti/halte pada wilayah studi, serta jumlah
angkutan umum pedesaan. Selain itu, dalam bab ini diuraikan
pula
mengenai pertimbangan-pertimbangan pengelolaan angkutan umum di
wilayah studi.
5.1 Rencana Ruas-Ruas Jalan Terpilih yang Menjadi
Lintasan Angkutan Umum
Rencana ruas-ruas jalan yang akan dipertimbangkan untuk
dipilih
menjadi lintasan angkutan umum pedesaan di Pulau BunguranPulau
Bunguran
Kabupaten Natuna diperoleh dari hasil analisis matriks asal
tujuan.
Berdasarkan hasil analisis pada uraian bab sebelumnya, diperoleh
bahwa pola
perjalanan penduduk Pulau Bunguran dari zona asal (zona
pembangkit) ke
zona tujuan (zona penarik) terlihat bahwa jumlah pergerakan
penduduk
sangat bervariasi. Sedangkan zona yang berpotensi sebagai tujuan
perjalanan
(zona pembangkit terbesar) adalah zona 1 (Kecamatan Bunguran
Timur
dengan ibukota Kecamatan Ranai). Hal ini menunjukkan bahwa
minat
pengguna dari Zona 1 lebih banyak dibandingkan dengan zona
lainnya, yaitu
sebanyak 10 responden.
Sedangkan zona penarik berdasarkan analisis adalah zona 4
(Kecamatan Bunguran Utara) dan zona 5 (kecamatan Bunguran
Barat).
Berdasarkan analisis tersebut teridentifikasi bahwa aktivitas
penduduk
BBAABB VV
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-2
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
cenderung terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : (1) menuju
pusat kota; (2)
menuju Batubi yang selanjutnya menuju Kelarik (Kecamatan
Bunguran Utara);
dan (3) menuju Sedanau (Kecamatan Bunguran Barat). Hal ini
menunjukkan
bahwa adanya penyebaran rute perjalanan yang belum optimal ke
seluruh
kecamatan di Pulau Bunguran, khususnya Kecamatan Bunguran Barat
dan
Kecamatan Bunguran Utara.
Ditinjau dari penggunaan lahan, kedua kecamatan ini memiliki
potensi
yang lebih besar untuk dikembangkan dibandingkan dengan
kecamatan
lainnya, khususnya ditinjau dari jumlah penduduk, kegiatan dan
pergerakan
penduduk. Penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Bunguran Utara
(zona
4) meliputi : permukiman, perkebunan/kebun, semak belukar/
alang-alang,
hutan rimba, dan sawah. Sedangkan Kecamatan Bunguran Barat (zona
5) yang
merupakan kawasan transmigrasi, permukiman perkebunan/ kebun,
semak
belukar/ alang-alang, hutan rimba, dan sawah.
Dalam RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031, dikemukakan bahwa
kondisi
geografis Kabupaten Natuna berupa kepulauan yang terdiri dari
pulau-pulau
kecil dan besar yang jumlahnya cukup banyak. Salah satu penyebab
rendahnya
aksesibilitas internal maupun eksternal di Kabupaten Natuna
sehingga
terdapat kesenjangan pertumbuhan antara satu wilayah dengan
wilayah
lainnya. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, maka perlu
dilakukan
penyebaran Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun Pusat
Pelayanan
Lingkungan (PPL) yang merata di wilayah Kabupaten Natuna.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun Pusat Pelayanan
Lingkungan
(PPL) di alokasikan pada pulau - pulau besar yang memiliki daya
dukung
lingkungan yang memadai. Sedangkan pada pulau-pulau kecil lebih
didorong
pada pengembangan kegiatan - kegiatan non permukiman.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031, dalam rencana
sistem perkotaan wilayah Kabupaten Natuna dan arahan fungsi
sistem
perkotaan Kabupaten Natuna, Kecamatan Bunguran Utara termasuk
pada
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-3
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
rencana sistem perkotaan berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Kelarik
yang terdiri dari Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Batubi dan
PPL Binjai.
Sedangkan Kecamatan Bunguran Barat memiliki fungsi PKL dengan
PPK
Tanjung Batang (PPL Cemaga) dan PPK Sabang Barat (PPL Subi dan
PPL Pulaut
Laut). (Tabel 5.1)
Tabel 5.1 Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Natuna.
PKSN PKL PPK PPL
Ranai (Kecamatan Bunguran Timur)
Serasan (Kecamatan Serasan)
1. PPK Teluk Buton 1. PPL Pengadah
2. PPK Kelarik 2. PPL Batubi
3. PPL Binjai
Sedanau (Kecamatan Bunguran Barat)
3. PPK Tanjung Batang 4. PPL Cemaga
4. PPK Sabang Barat 5. PPL Subi
6. PPL Pulau Laut
Sumber: RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031
Ditinjau dari rencana sistem perkotaan tersebut, arahan
fungsi
kawasan tersebut, maka Kecamatan Bunguran Utara (Kelarik) dan
Kecamatan
Bunguran Barat (Sedanau) memiliki potensi yang dapat
dikembangkan, salah
satunya adalah dengan peningkatan jaringan jalan dan sarana
transportasi
penunjangnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2
berikut.
Tabel 5.2 Arahan Fungsi Sistem Perkotaan Kabupaten Natuna.
Sistem Kota
Kota Arahan Fungsi Fungsi Penunjang
PKSN Ranai Pusat Pemerintahan
Pusat Perdagangan dan jasas kala regional
Pusat pengembangan industri hasil-hasil pertanian
Pusat kegiatan pertahanan dankeamanan
Pengembangan kegiatan pertanian/perkebunan, perikanan,
kehutanan, pertambangan dan pariwisata
Pusat pelayanan transportasi laut dan
Pemerintahan skala Kabupaten
Pendidikan: SD, SLTP,SMU, PT/Akademi
Kesehatan: RSU
Terminal Type C
Pelabuhan
Peribadatan
Ekonomi: Pasar,perdagangan grosir,
Fasilitas Olahraga dan Rekreasi
Akomodasi: HotelBerbintang
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-4
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
Sistem Kota
Kota Arahan Fungsi Fungsi Penunjang
udara skala lokal,regional dan nasional
Pusat pelayanan Perumahan/Permukiman
PKL PKL Sedanau
Pusat koleksi dan distribusi hasil perikanan serta kelautan.
Kawasan pertanian,perkebunan dan perikanan.
Simpul pelayanan transportasilaut lokal.
Kawasan pengembanganwisata bahari.
Permukiman/ perumahan
Pendidikan: SD, SLTP,SMU,
1. Puskesmas dengan tempat perawatan
2. Pelabuhan 3. Peribadatan Ekonomi: Pasar, perdagangan
grosir
Fasilitas Olahraga dan Rekreasi
Akomodasi: Hotel Melati
PKL Serasan
Pengembangan kegiatan pertanian.
Kawasan perikanan dan kelautan.
Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian.
Simpul pelayanan transportasi laut lokal
Kawasan pengembangan wisata bahari
Permukiman/perumahan
Pendidikan: SD, SLTP,SMU,
Puskesmas dengantempat perawatan
4. Pelabuhan 5. Peribadatan Ekonomi: Pasar, perdagangan
dan grosir
Fasilitas Olahraga danRekreasi
Akomodasi: Hotel Melati
PPK PPK Tanjung Batang Pulau Tiga
Perindustrian berbasisperikanan
Transportasi Laut
pariwisata,
perkebunan kelapa
perikanan (minapolitan),
perumahan dan pemukiman
Konservasi laut
simpul pelayanan transportasilaut
Pendidikan: SD, SLTP,SMU,
Puskesmas dengantempat perawatan
Pelabuhan
Peribadatan
Ekonomi: Pasar,perdagangan
Fasilitas Olahraga danRekreasi
Akomodasi: Hotel Melati
Industri perikanan PPK Teluk Buton
Industri dan pergudanganberbasis migas
Rencana transportasi lautnasional
Konservasi laut
Perkebunan kelapa
Perumahan dan pemukiman
Ekonomi: Pasar,perdagangan
Fasilitas Olahraga danRekreasi
Peribadatan
Pendidikan: SD, SLTP,SMU,
Puskesmas dengantempat perawatan
Industri migas
Konservasi Alam PPK Kelarik
Agro Industri
Pertanian tanaman pangandan hortikultura
Perkebunan karet, kelapa,
Perumahan dan pemukiman
Budidaya perikanan
Akomodasi: hotel melati
Terminal tipe C
Ekonomi: Pasar,perdagangan
Fasilitas Olahraga danRekreasi
Peribadatan
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-5
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
Sistem Kota
Kota Arahan Fungsi Fungsi Penunjang
Simpul pelayanan transportasi laut lokal
Perikanan budidaya (rumputlaut)
Pendidikan: SD, SLTP,SMU,
Puskesmas dengantempat perawatan
Industri agro
Konservasi Alam PPK Sabang Barat
Pertanian tanaman pangandan hortikultura
Perkebunan kelapa,cengkaeh,melinjo
Perumahan dan pemukiman
Perikanan tangkap
Pariwisata
Akomodasi: hotel melati
Ekonomi: Pasar,perdagangan
Fasilitas Olahraga danRekreasi
Peribadatan
Pendidikan: SD, SLTP,SMU,
Puskesmas dengan tempat perawatan
Konservasi Alam Sumber: RTRW Kabupaten Natuna 2011-2031
Berdasarkan arahan pembangunan yang direncanakan, maka rute
yang
dipilih untuk direncanakan untuk menjadi lintasan angkutan umum
di Pulau
Bunguran. Jalur transportasi darat/rute yang direncanakan
sebagai
aksesibilitas penunjang sarana dan prasarana di Bunguran Utara,
yaitu dengan
membangkitkan kembali fungsi jalan yang telah ada. Adapun rute
yang
direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Ranai-Batubi- kelarik
2. Ranai- Basisir- Batubi
3. Ranai-Batubi-Sedanau
5.1.1 Ruas Jalan Ranai Basisir - Batubi
Ruas jalan Ranai Basisir Batubi merupakan jaringan jalan
yang
direncanakan mengikuti rute trayek Ranai - Batubi. Namun, rute
ini tidak
sepenuhnya mengikuti jalur yang ada. Dikarenakan rute ini
direncanakan
melewati Jalan Basisir, yang melintasi kawasan : Pusat
Pemerintahan
Kabupaten Natuna (kantor Bupati), perdagangan dan jasa,
permukiman
penduduk, dan lain-lain.
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-6
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
Ruas jalan ini diprediksi akan mengalami peningkatan pada
beberapa
tahun mendatang. Mengingat aksesibilitas penduduk baik dengan
asal/ tujuan
dari Ranai (Kecamatan Bunguran Timur) menuju Batubi (Kecamatan
Bunguran
Barat) atau dari arah sebaliknya melintasi rute tersebut akan
lebih banyak. Hal
ini dikarenakan rute ini menjadi jalur alternatif dari rute yang
sudah ada, yaitu
rute Ranai-Batubi.
5.1.2 Ranai-Batubi-Kelarik
Rute Ranai Batubi Kelarik merupakan salah satu jaringan jalan
yang
dipertimbangkan untuk dipilih sebagai akses jalan bagi penduduk
di Pulau
Bunguran Kabupaten Natuna, khususnya dari Kota Ranai menuju
Batubi dan
kelarik. Selain itu, ruas jalan ini merupakan jalan yang
direncanakan dalam
RTRW Kabupaten Natuna 2011-2013, dimana pengembangan dan
peningkatan
ruas jalan kolektor primer 2, yang akan menghubungkan Kota Ranai
sebagai
Pusat Kegiatan Strategis Nasional dengan pusat pelayanan kawasan
dan pusat
pelayanan lingkungan di Pulau Bunguran, salah satunya adalah
Trans Batubi
Kelarik.
Jaringan jalan yang dilalui oleh rute ini pada mulanya telah
ada, namun
dikarenakan kondisi penggunaan lahan dan kondisi jalan di
sepanjang rute ini,
maka tidak banyak digunakan oleh penduduk sebagai akses dari
Batubi
(Kecamatan Bunguran Barat) menuju Kelarik (Kecamatan Bunguran
Utara).
Rute yang dipilih untuk memfasilitasi akses penduduk
direncanakan
merupakan jaringan jalan yang termasuk dalam ruas jalan kolektor
primer 2,
yaitu ruas jalan Trans Batubi Kelarik memiliki panjang ruas
16,80 km.
Dikarenakan asal tujuan dari Kota Ranai/ Terminal Ranai, maka
rute yang
direncanakan adalah Ranai-Batubi-Kelarik. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat
pada Tabel 5.3berikut ini.
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-7
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
Tabel 5.3 Rencana Ruas Jalan Kolektor Primer 2 di Kabupaten
Natuna
No Nama Ruas Jalan Pajang Ruas (Km)
1. Sp. Tanjung Ceruk 13.70
2. Trans Batubi Sebangkar 5.50
3. Sp. Harapan Jaya Padang Angus 3.70
4. Padang Angus Cemaga 9.00
5. Sp. Sekunyam Pian Tengah 6.00
6. Padang Angus Binjai 5.10
7. Sp. Harapan Jaya Bukit Leman 8.70
8. Bukit Leman Trans Batubi 16.20
9. Trans Batubi Tg. Kudu 7.40
10. Trans Batubi Kelarik 16.80 Sumber: RTRW Kabupaten Natuna
2011-2031
Ruas jalan ini diprediksi akan mengalami peningkatan pada
beberapa
tahun mendatang. Mengingat fungsi penunjang yang diarahkan di
Bunguran
Utara adalah kawasan sebagai berikut :
1. Akomodasi: hotel melati
2. Terminal tipe C
3. Ekonomi: Pasar,perdagangan
4. Fasilitas Olahraga danRekreasi
5. Peribadatan
6. Pendidikan: SD, SLTP, dan SMU
7. Puskesmas dengantempat perawatan
8. Industri agropolitan
9. Konservasi Alam
5.1.3 Ranai-Batubi-Sedanau
Ruas jalan Ranai Batubi Sedanau merupakan jaringan jalan
yang
direncanakan mengikuti rute trayek Ranai - Sedanau. Rute jalan
ini diprediksi
akan mengalami peningkatan pada beberapa tahun mendatang.
Mengingat
aksesibilitas penduduk baik dengan asal/ tujuan dari Ranai
(Kecamatan
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-8
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
Bunguran Timur) menuju Sedanau (Kecamatan Bunguran Barat) atau
dari arah
sebaliknya melintasi rute tersebut akan lebih banyak.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Natuna tahun 2011-2031,
pengembangan
jaringan jalan dititikberatkan pada pulau - pulau besar yang
akan
dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Pengembangan pola
jaringan
jalan pulau - pulau tersebut di rencanakan membentuk sistemloop
yang
merupakan jalan lingkar pulau yang terpadu dengansistem
transportasi laut
yang menghubungkan antar pulau di dalam wilayah Kabupaten
Natuna
maupun dengan wilayah sekitarnya. Sistem inidikembangkan dalam
upaya
untuk mendorong pengembangan kawasan di pesisir dan
membatasi
pengembangan di wilayah tengah pulau yang berupa perbukitan
sebagai
daerah resapan air.
Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah Pulau
Bunguran Kabupaten Natuna sebagian berstatus Jalan Nasional,
Jalan Provinsi
dan Jalan Kabupaten. Dalam merencanakan jaringan jalan di
wilayah
Kabupaten Natuna khususnya pada pulau - pulau besar yang di
rencanakan
sebagai kawasan permukiman, akan memperhatikan rencana jaringan
jalan
nasional dan rencana jaringan jalan provinsi yang sudah
ditetapkan.
Dalam upaya untuk mengefisienkan pergerakan antar
pulau,direncanakan untuk mengembangkan jembatan antar pulau
padapulau -
pulau yang dipisahkan oleh selat dengan jarak pendek
dandimungkinkan
untuk dikembangkan jembatan antar pulau. DiPulau Bunguran
Kabupaten
Natuna direncanakan pembangunan jembatan antaraPulau Bunguran
(Binjai)
dengan Sedanau (Kecamatan BunguranBarat) yang dimaksudkan
untuk
memperlancar akses transportasidarat antara Pusat Kegiatan
Strategis
Nasional Ranai yang jugasebagai simpul transportasi udara dengan
Sedanau
sebagai salahsatu Pusat Kegiatan Lokal. Sebagaimana rencana
sistem
perkotaandi Kabupaten Natuna, antara Pusat Kegiatan
Strategis
NasionalRanai perlu dikoneksikan dengan Pusat Kegiatan
Lokalnya,
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-9
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
yakniSedanau dan Serasan, yang keduanya tidak berada pada
pulauyang sama
dengan Kota Ranai.
Oleh sebab itu, untuk membentuk jaringan dan aksesibiltas
yangterkoneksi antar sistem perkotaan, perlu dibangun Jembatan
Binjai -
Sedanau. Dengan pembangunanjembatan tersebut diatas, maka
diharapkan
keterisolasian daerahdapat diatasi, sehingga roda perekonomian
dapat
berjalan lancarbahkan lebih baik, sehingga pemerataan
pembangunan
diKabupaten Natuna dapat tercapai.
Adapun jalur yang direncanakan dalam rute ini adalah rute trayek
Ranai
Batubi ( 40 km), kemudian dari Batubi menuju ke Sedanau
(Ibukota
Kecamatan Bunguran Barat) melewati jembatan (yang akan
direncanakan.
Dengan kata lain, rute yang direncanakan adalah Ranai Batubi
Sedanau.
Untuk lebih jelasnya mengenai ruas jalan/ rute yang diuraikan
dari ke 3
(tiga) rute di atas, dapat dilihat pada Gambar V.1 berikut.
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-10
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-11
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
5.2 Rencana Lokasi Terminal dan Tempat Henti/Halte
Pada Wilayah Studi
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga)
rute
jaringan trayek yang direncanakan yaitu : (1) Ranai-Batubi-
kelarik; (Ranai-
Basisir- Batubi); dan Ranai-Batubi-Sedanau. Guna mendukung
jaringan trayek
tersebut, maka diperlukan prasarana pendukung lalu lintas dan
angkutan
jalan.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031,
dikemukakan
bahwa pengembangan terminal di Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
dimaksudkan sebagai titik simpul dalam sistem jaringan
transportasi.
Mengingat kondisi geografis Kabuaten Natuna sebagai
kabupatenkepulauan
maka terminal juga dimaksudkan sebagai tempat pergantian
moda
transportasi, khususnya pada transportasi darat.
Untuk jaringan trayek, maka perlu direncanakan pembangunan
terminal. Adapun terminal yang akan dikembangkan di Pulau
Bunguran
Kabupaten Natuna adalah terminal tipe C dengan fungsi untuk
melayani
angkutan pedesaan, meliputi :
1. Terminal penumpang tipe C di Sungai Pauh Kecamatan
BunguranTimur.
Terminal ini direncanakan sebagai Terminal Ranai 2, yang
dapat
digunakan untuk ketiga jaringan trayek yang direncanakan.
2. Terminal penumpang tipe C di Binjai di Kecamatan Bunguran
Barat.
Terminal ini direncanakan sebagai terminal asal/tujuan penduduk
yang
ada di sekitar Sedanau menuju Batubi dan Ranai, atau
sebaliknya.
3. Terminal penumpang tipe C di Kelarik di Kecamatan Bunguran
Utara.
Terminal ini direncanakan sebagai terminal asal/tujuan penduduk
yang
ada di sekitar Kelarik (Kecamatan Bunguran Utara) menuju Batubi
dan
Ranai, atau sebaliknya.
4. Terminal penumpang tipe C di Batubi di Kecamatan Bunguran
Barat.
Terminal ini direncanakan dengan pertimbangan guna
memberikan
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-12
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
pelayanan pada pengguna trayek sebagai prasarana dengan
asal/
tujuan dari Sedanau (Kecamatan Bunguran Barat), Kelarik
(Kecamatan
Bunguran Utara), dan Ranai (Kecamatan Bunguran Timur), atau
sebaliknya.
Untuk lebih jelasnya mengenai rencana lokasi terminal dapat
dilihat
pada Gambar V.2 berikut.
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-13
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
Gambar V.1 Peta Rencana Terminal C di Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-14
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
5.3 Rencana Jumlah Angkutan Umum Pedesaan
Jumlah armada angkutan umum pedesaan yang telah beroperasi
sampai dengan tahun 2012 dari 7 (tujuh) trayek yang ada di Pulau
Bunguran
adalah sebanyak 9 unit. Berdasarkan hasil analisis tersebut
direncanakan
adanya penambahan armada angkutan umum pedesaan, yaitu sebanyak
15
armada.
Sedangkan untuk trayek yang direncanakan sebanyak 3 (tiga)
trayek
baru diperlukan masing-masing trayek sebanyak 2 unit angkutan
umum
pedesaan. Dengan kata lain penambahan armada baru untuk trayek
ini adalah
sebanyak 6 unit. Adapun dasar pertimbangan dari rencana jumlah
angkutan
umum pedesaan ini adalah jarak jaringan jalan yang dilewati,
penggunaan
lahan yang ada, dan jumlah penduduk sebagai pengguna sarana
angkutan
umum pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padaTabel 5.4
berikut.
Tabel 5.4 Hasil Analisis Selisih Jumlah Angkutan.
No Trayek Selisih Penambahan Armada Eksisting Rencana
1 Ranai Selat Lampa (1 dan 2) 2 4 2
2 Ranai Cemaga 1 3 2
3 Ranai Batubi (1 dan 2) 2 4 2
4 Ranai Ceruk 1 4 3
5 Ranai Sebadai Ulu 1 4 3
6 Ranai Teluk Buton 1 2 1
7 Ranai Pian Tengah 1 3 2
Jumlah 9 24 15
8 Ranai-Batubi- kelarik 0 2 2
9 Ranai- Basisir- Batubi 0 2 2
10 Ranai-Batubi-Sedanau 0 2 2
Jumlah 0 6 6
Sumber : Hasil Rencana, 2012 Trayek rencana
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-15
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
5.4 Pertimbangan-pertimbangan Pengelolaan
Angkutan Umum Pedesaan di Wilayah Studi
Kendaraan umum merupakan kendaraaan yang disediakan untuk
digunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut bayaran.
Kendaraan
umum dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang dan bus
besar.
Tujuan utama dari keberadaan angkutan umum penumpang adalah
menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat.
Ukuran
pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah,
dan nyaman.
Semakin banyak jumlah penumpang menyebabkan biaya per
penumpang dapat ditekan serendah mungkin. Karena merupakan
angkutan
massal, perlu ada beberapa kesamaan diantara para penumpang,
antara lain
kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara
pengumpulan di
terminal dan/atau tempat pemberhentian. Kesamaan tujuan tidak
selalu
berarti kesamaan maksud. Pelayanan angkutan umum akan berjalan
dengan
baik apabila terjadi keseimbangan antara sediaan dan permintaan.
Dalam
kaitan ini perlu campur tangan Pemerintah dengan tujuan antara
lain:
a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan
masyarakat
pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan, dan
pengusaha
jasa angkutan.
b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh
kegiatan
angkutan.
c. Menciptakan persaingan sehat dan menghindarkan kembaran yang
tidak
perlu.
d. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun
daerah
dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan.
e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak
yang
dirugikan.
f. Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-16
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
Menurut Warpani (2002) dalam Pengelolaan Lalu Lintas dan
Angkutan
Jalan, angkutan pedesaan adalah pelayanan angkutan penumpang
yang
ditetapkan melayani trayek dari dan ke terminal tipe C. Ciri
utama lain yang
membedakan angkutan pedesaan dengan yang lainnya adalah
pelayanan
lambat, tetapi jarak pelayanan tidak ditentukan.
Definisi ini agak berbeda dengan pengertian rural transport
yaitu
angkutan yang melayani daerah pinggiran/desa (remote rural
areas) yang
penduduknya sangat sedikit. Desa didefinisikan sebagai
pemukiman
berpenduduk kurang dari 3.000 jiwa (White, 1995 seperti dikutip
oleh
Warpani). Angkutan pedesaan merupakan salah satu sarana
transportasi
umum yang penting untuk mendukung aktifitas dan mobilitas
penduduk, serta
mempercepat pemerataan hasil pembangunan terutama pada
daerah-daerah
pinggiran/desa.
Namun arti penting angkutan pedesaan ini telah tertutupi
dengan
permasalahan-permasalahan transportasi perkotaan sehingga banyak
pihak
telah melupakan bahwa sebagian besar wilayah negeri ini dilayani
oleh
angkutan pedesaan. Permasalahan angkutan pedesaan terutama
terjadi
karena minimnya permintaan yang harus dilayani sedangkan
pengusaha
angkutan harus tetap bertahan tanpa ada subsidi dari pemerintah
baik
langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, terbatasnya
lapangan
pekerjaan pada wilayah pedesaan menjadikan profesi sebagai
penyedia jasa
(baik awak maupun pemilik kendaraan) merupakan sesuatu
kesempatan
tanpa memandang kelayakan imbalan dari kegiatan yang
diselenggarakannya.
Pertimbangan-pertimbangan pengelolaan menerapkan jaringan
trayek
adalah sebagai berikut:
1. Pola Tata Guna Lahan.
Pelayanan angkutan umum diusahakan mampu menyediakan
aksesibilitas yang baik. Untuk memenuhi hal itu, lintasan trayek
angkutan
umum diusahakan melewati tata guna tanah dengan potensi
permintaan
-
LAPORAN
AKHIR
Studi Perencanaan Jaringan Trayek Pulau Bunguran Kabupaten
Natuna
V-17
PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA
Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi
Kabupaten Natuna
yang tinggi. Demikian juga lokasi-lokasi yang potensial menjadi
tujuan
berpergian diusahakan menjadi prioritas pelayanan.
2. Pola Pergerakan Penumpang Angkutan Umum.
Rute angkutan umum yang baik adalah arah yang mengikuti
pergerakan
penumpang angkutan sehingga tercipta pergerakan yang lebih
efisien.
Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai dengan pola
pergerakan
penduduk yang terjadi, sehingga transfer moda yang terjadi pada
saat
penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum yang
diminimumkan.
3. Kepadatan Penduduk.
Salah satu faktor yang menjadi prioritas pelayanan angkutan
umum
adalah wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang
pada
umumnya merupakan wilayah yang mempunyai potensi permintaan
yang tinggi. Trayek angkutan umum yang ada diusahakan
sedekat
mungkin menjangkau wilayah itu.
4. Daerah Pelayanan.
Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan
wilayah-wilayah
potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah yang ada. Hal
itu
sesuai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap
penyediaan
fasilitas angkutan umum.
5. Karakteristik Jaringan Jalan. Kondisi jaringan jalan akan
menentukan
pola pelayanan trayek angkutan umum.
Karakteristik angkutan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi,
fungsi, lebar
jalan dan tipe operasi jalan.