Bab 4 Kerbijkan Pemb Daerah.doc

BAB I

Buku Data Dan Analisa

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA 2009-2029

4.1VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Visi dan Misi Nasional mencerminkan platform politik Pemerintah yang merupakan penjabaran visi dan misi dari program Presiden hasil pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004.

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjujung tinggi hukum, kesejahteraan dan hak asasi manusia.

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Visi tersebut telah ditetapkan Misi Pembangunan Nasional 2004-2009, yang secara singkat terdiri dari 3 agenda sebagai berikut :

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai

2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Mengacu pada pandangan tersebut di atas, untuk mendinamisasikan arah dan gerak pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, maka dirumuskan konsepsi Visi, Misi dan program unggulan pembangunan yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi arah proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

VISI:

Mewujudkan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, dan sejahteraMISI :

Mengembangakan suasana kondusif dalam mempraktekkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari Menerapkan clean goverment dan good governance yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Mewujudkan kondisi aman, nyaman, tertib dan disiplin

Menegakan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi dan kepastian hukum serta hak asasi manusia Memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak

Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi

Mewujudkan masyarakat yang sehat dengan harapan hidup yang panjang

Mengelola secara optimal sumberdaya alam Sulut secara berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidupnya Memberdayakan ekonomi lokal dan regional berbasis kerakyatan

Meningkatkan peran pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi lokal, regional dan global

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab

Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan

Menurunkan pengangguran dan kemiskinan serta mengurangi masalah-masalah sosial.4.2STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah Sulawesi Utara adalah merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan dalam rangka mengantisipasi dan meminimumkan konsekwensi terjadinya eksternalitas dalam masyarakat di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Sulawesi Utara. Strategi pembangunan daerah Sulawei Utara adalah sebagai berikut :1.Konsep pembangunan berorientasi pada masyarakat (people oriented) dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat (socially accepted)

2.Perencanaan, pembangunan, monitoring, dan evaluasi pembangunan propinsi melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan pada tingkat lingkungan/dusun dan kelurahan/desa sampai pada pembahasan tingkat provinsi. Hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara langsung dan tidak langsung serta dapat memberdayakan masyarakat (people participation and empowerment)

3.Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan budaya, norma-norma, serta adat masyarakat setempat (culturally appropriate) dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional dan global4.Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (environmentally sound and sustainable development)5.Pelaksanaan pembangunan tersebar ke seluruh wilayah kabupaten dan kota, perdesaan dan perkotaan, wilayah kepulauan, serta tidak diskriminatif (distribution of development and non-discrimination)6.Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah (community-private-local goverments-partnership)

7.Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada clean governments and good governance8. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja (performance budgeting system).4.3 ARAH KEBIJAKSANAAN UMUM

Tujuan Pembangunan

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana pada uraian sebelumnya (Bab III), maka untuk lima tahun ke depan tujuan pembangunan daerah adalah :

" Membangun Sulut menjadi Propinsi yang maju di Indonesia khususnya kawasan Timur bagian Utara melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, berdaya saing, dan se.jahtera ".

Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a.Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup rukun dan damai.

b.Meningkatnya keamanan di seluruh wilayah Sulut.

c. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih, serta bebas KKN.

d. Meningkatnya kedudukan dan peran perempuan serta perlindungan anak.

e. Meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat,

f. Terwujudnya beberapa perda termasuk perda tata ruang dan lingkungan hidup untuk memacu dan mempercepat pembangunan daerah.

g.Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

h. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasii. Memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan dengan melibatkan perguruan tinggi, swasta, dan pemerintah.

j. Berkurangnya wilayah-wilayah terisolasi.

k. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar daerah.

l. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur.

m. Meningkatnya harapan hidup penduduk.

n. Meningkatnya pendapatan per kapita.

o. Meningkatnya produktivitas.

p. Meningkatnya nilai tukar petani dan nelayan.

q. Meningkatnya komoditas dan jumlah ekspor.

r. Meningkatnya,jumlah investasi langsung domestik dan internasional.

s. Terwujudnya beberapa kawasan industri tersebar di wilayah Sulut.

t. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik

u.Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga paramedis, medis, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tersebar di seluruh wilayah Sulut.

v. Meningkatnya pemerataan, kualitas, dan relevansi pendidikan.

w. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan pada semua jenis dan jenjang sekolah.

x. Terwujudnya database sumberdaya terintegrasi dan sistem informasi geografis (SIG).

y. Berkurangnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin

z. Berkurangnya masalah-masalah sosial (kriminalitas, pencurian, narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS), AIDS di masyarakat.

4.4 ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut di atas, Arah Kebijakan Umum Pembangunan akan meliputi sebagai berikut :

a.Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berbudaya :

Pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Pemantapan komitmen kebangsaan masyarakat Sulut dalam format Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemantapan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika.

Pembangunan Masyarakat Sulut yang mempunyai budaya modern dan agamis.

Penguatan kedudukan dan peran perempuan, dan perlindungan anak.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Mewujudkan Sulawesi Utara yang Berdaya Saing :.

Pembangunan daya saing industri daerah..

Perluasan dan pemerataan pendidikan bermutu.

Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan bidang kesehatan.

Pembangunan sistem informasi, komunikasi, dan kebebasan pers.

Pernbangunan infrastruktur.

Penataan ruang, pengembangan wilayah, dan pengelolaan pertanahan

Pengembangan riset dan teknologi.

Pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan.

Pengelolaan keuangan daerah.

Pembangunan otonomi daerah yang bersinergi.

Pembangunan pedesaan dan revitalisasi pertanian.

Pembangunan perikanan, kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pembangunan Industri Pariwisata. Peningkatan Investasi.

Pengembangan kerjasama perdagangan nasional, regional dan internasional.

Pembangunan wilayah perbatasan.

Penanggulangan pengangguran, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat.

c.Mewujudkan Sulawesi Utara yang Sejahtera 4.5PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pengembangan Budaya Hukum Di Semua Lapisan Masyarakat Program Dan Kegiatan1. Program meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) para eksekutif untuk memiliki kecakapan dalam mengimplementasikan supremasi hukum .

2. Program meningkatkan kepastian peraturan per Undang-undangan.

3.Program mewujudkan perda yang konsisten dalam meningkatkan rasa keadilan dalam masyarakat.

4. Program meningkatkan kapasitas dan mendorong lembaga-lembaga penegak hukum dan pelaksana undang-undang agar konsisten meningkatkan rasa keadilan masyarakat.

5. Program meningkatkan kapasitas dan mendorong lembaga-lembaga penegak hukum dan pelaksanaan Undang-Undang untuk makin memberdayakan hukum sebagai wahana perubahan sosial.

6. Program meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

7. Program mewujudkan penegakan hukum secara transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu.

8. Program meningkatkan peran dan fungsi hukum sebagai orde dan tertib sosial politik.Pemantapan Komitmen Kebangsaan Masyarakat Sulawesi Utara Dalam Format Negara Kesatuan Republik IndonesiaProgram : Penguatan dan pemberdayaan peran agama-agama sebagai kekuatan civil society, penguatan dan pemberdayaan peran lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama dalam mengatasi penyakit sosial di dalam masyarakat.

Penguatan, pengembangan dan pemberdayaan sistem dan pranata EWS (Deteksi Dini) dan pengelolaan konflik berbasis masyarakat dengan kekuatan penggerak pada organisasi lintas agama, pengelolaan konflik berbasis masyarakat dengan kekuatan penggerak pada organisasi lintas agama, budaya, adat dan sosial.

Meminimalisir sentimen kedaerahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Penguatan, pengembangan dan pemberdayaan perilaku budaya politik yang konstitusional, rasional, inklusif pragmatis, nasionalis-religius dan visioner.

Penguatan wawasan kebangsaan di berbagai kalangan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda

Penguatan dan pemberdayaan kegiatan-kegiatan ekonomi, politik, pemerintahan dan kebijakan yang berorientasi pada semangat pluralitas, egaliter, emansipatif; partisipatif; inklusif; dan mengedepankan pertimbangan kompetensi, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan-kebijakan publik.

Penyelesaian masalah perbatasan Gorontalo-Sulut, Bitung-Minut, Sangihe Talaud, dan Minsel-Bolmong.

Penguatan dan pemberdayaan kepeloporan dan terobosan Sulut dalam menjaga keutuhan kedaulatan NKRI dan menjaga kerukunan dan kedamaian untuk meningkatkan apresiasi secara nasional yang berdampak pada menguatnya posisi tawar Sulut di tingkat nasional.

Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

1. Program peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban2. Program pemberdayaan dan pemantapan sistem keamanan rakyat

3. Program pengembangan dan pemantapan komitmen dengan berbagai tokoh informal masyarakat

Pemantapan Fungsi, Peran Dan Kedudukan Agama Sebagai Landasan Spiritual, Moral Dan Etika

Program :

Program peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan serta pelayanan kehidupan beragama lewat berbagai wadah pembinaan, penyuluhan, dan konseling.

Program peningkatan dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga lembaga pendidikan keagamaan.

Program peningkatan kerukunan umat beragama lewat forum-forum dialog dan badan-badan kerja sama.

Program penguatan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSUA Propinsi Sulawesi Utara) dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Pembangunan Masyarakat Sulut Yang Mempunyai Budaya Modern Dan Agamais

Program :

Program tatakrama berwawasan kultural.

Pemberdayaan sarana dan prasarana bagi pelestarian bahasa lokal dan pengembangan/pembudayaannya.

Pemberdayaan forum-forum dialog kultural pada masyarakat melalui media massa (cetak/elektronik dan sebagainya)

Pemberdayaan dan pengembangan kesenian lokal/nasional dan pelestariannya.

Pelaksanaan seminar-workshop lintas kebudayaan.Penguatan Kedudukan Dan Peran Perempuan, Dan Perlindungan Anak

1) Program pengarusutamaan gender

2) Program perempuan dan pendidikan

3) Program Perempuan dan Kesehatan

4) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

5) Program Perempuan dan Proses Pengambil Keputusan Bidang Pemerintahan dan Politik

6) Program Perempuan dan Perdamaian

7) Program perempuan di wilayah perbatasan

8) Program perempuan dan media

9) Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Perwujudan Kepemerintahan Yang Baik

1) Program asesmen birokrasi dan tata pemerintahan di lingkungan Pemprop Sulut dan Sekretariat DPRD Propinsi Sulut.

2) Program asesmen terhadap institusi birokrasi sebagai dasar untuk melakukan capacity building institusi pemerintahan.

3) Program restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang mengarah pada pembentukan birokrasi yang efisien, efektif dan produktif.

4) Program pengembangan perencanaan pembangunan daerah

5) Program pengembangan dan penataan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi Publik.

6) Program pengembangan standar pelayanan minimal di setiap instansi pemerintah daerah sulut.

7) Program pengembangan sistem dan mekanisme penyelesaian masalah yang berkembang di dalam masyarakat.

8) Program pengefektifan sistem pengawasan dan penegakan aturan di lingkungan birokrasi.9) Program pengembangan sistem rekrutmen sumberdaya manusia, promosi dan mutasi, jenjang karir dan penilaian kinerja birokrat yang berdasarkan kompetensi, profesionalisme, track record, transparansi dan akuntabilitas.

10) Program pengembangan sistem reward and punishment yang lebih transparan dan akuntabel sebagai upaya memacu semangat dan prestasi kerja.

11) Program pengembangan sistem kerja yang memacu peningkatan disiplin PNS, serta pendayagunaan teknologi informasi (IT) melalui program e-government untuk meningkatkan kinerja.

12)Program pengembangan sistem penggajian, tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, istri/suami dan anak, dan tunjangan prestasi kerja yang memacu semangat dan motivasi PNS untuk dapat melaksanakan good governance dan clean government

Pembangunan Daya Saing Industri Daerah

a. Arah Kebijakan Pengembangan Klaster Industri Inti

1). Program Pengembangan Industri makanan, minuman dan tembakau

2). Program Pengembangan Tekstil

3). Program pengembangan barang kayu dan hasil hutan

b. Arah kebijakan pengembangan industri tekstil dan industri penunjang dari 9 industri inti

1). Program pengembangan industri alat / mesin pertanian (alsintan)

2).Program pengembangan industri semen ( unit pengepakan )

3).Program pengembangan industri keramik

c. Arah kebijakan pembangunan industri prioritas andalan masa depan

1).Program pengembangan industri alat angkut

2).Program pengembangan industri telematika

d. Arah kebijakan memperkuat dan mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) tertentu

1). Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) kerajinan dan barang seni

2).Program pengembangan iklim batu mulia dan perhiasan

3).Program Pengembangan IKM Garam Rakyat

4).Program pengembangan gerabah dan keramik hias

5).Program pengembangan IKM minyak atsiri

6).Program Pengembangan IKM Makanan Ringan

e. Arah kebijakan peningkatan kelancaran distribusi barang yang efisien dan efektif

1). Program peningkatan pengembangan distribusi barang meliputi pengembangan sarana distribusi (pasar desa/tradisional), gudang, penggandaan tenda/gerobak dan coolbox2).Program Pengembangan pemasaran komoditi meliputi pengamanan pengadaan dan distribusi komoditi hasil pertanian

f.Peningkatan penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembinaan usaha dan membangun kemitraan dengan asosiasi usaha

1). Program Pembinaan Usaha Perdagangan Waralaba, MLM Dan Kemitraan di Bidang Perdagangan

g. Arah kebijakan peningkatan pengamanan barang dan jasa serta perlindungan konsumen

1). Program peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan praktek bisnis yang benar sesuai ukuran dan standar

2). Program peningkatan pelayanan sistem metrologi legal (SML)

Perluasan Dan Pemerataan Pendidikan Bermutu

Program :

1).Program pendidikan anak usia dini

2).Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

3).Program pendidikan menengah

4). Program pendidikan tinggi

5). Program pendidikan luar sekolah

6).Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

7). Program manajemen pelayanan pendidikan

Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup

1). Program peningkatan sarana, informasi, kaspasitas dan tata kelembagaan lingkungan hidup

2). Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

3).Program konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan

4).Program penegakan hukum lingkungan

5).Program pengelolaan B3 dan limbah B3

6). Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan

7). Program pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan sumber daya mineral

8). Program pengawasan pengelolaan usaha pertambangan umum

9). Program peningkatan pengelolaan usaha sumber daya mineral

10). Program pengembangan informasi dan sumber daya manusia

Pembangunan Kesehatan1) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

2) Program lingkungan sehat.

3) Program upaya kesehatan masyarakat.

4) Program upaya kesehatan perorangan.

5) Program perbaikan gizi

6) Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

7) Program peningkatan upaya mutu pelayanan kesehatan jiwa masyarakat

8) Program pencegahan dan pemberantasan penyakit

Pembangunan sistem informasi, komunikasi, dan kebebasan pers.1) Program pengembangan komunikasi dan informasi

2) Program publikasi dan sosialisasi3) Program pengkajian informasi dan pembinaan serta pengawasan jasa komunikasi dan informasi

4) Program peningkatan sarana dan prasarana dan informasi

5) Program pembinaan/peningkatan SDM dan kesejahteraan pegawai

6) Program pengembangan sistem informasi daerah (SISFODA)

Pembangunan Infrastruktura. Sumber Daya Air- Pembinaan dan pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya.

- Pembinaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

- Pembinaan pengembangan dan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air

- Pengembangan, Pengelolaan dan Pengendalian Air Baku.

- Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi.

- Pembinaan Tata Guna Air

b. Prasarana JalanProgram rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan.

c. Transportasi DaratProgram pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan LLAJ, dan restrukturisasi kelembagaan dan prasarana LLAJ.

d. Angkutan Sungai, Danau Dan PenyeberanganProgram pembangunan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan difokuskan pada rehabilitasi dan pembangunan prasarana dermaga penyeberangan, restrukturisasi, dan reformasi kelembagaan ASDP.

e. Transportasi LautProgram pembangunan transportasi laut mencakup rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana transportasi laut, pembangunan transportasi laut dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan transportasi laut.

f. Transportasi UdaraProgram pembangunan transportasi udara meliputi rehabilitasi, pemeliharaan, dan pembangunan prasarana transportasi udara Sam Ratulangi, Naha, dan Melonguane, serta peningkatan pengelolaan kapasitas sumberdaya manusia aparatur dan pendidikan kedinasan.

g. Ketenagalistrikan Meningkatkan pelayanan listrik di daerah yang belum terjamah listrik dengan program peningkatan aksebilitas pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana pertambangan dan energi.

Meningkatkan investasi di bidang usaha energi dan kelistrikan dengan program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana prasarana ketenagalistrikan

Meningkatkan investasi di bidang usaha energi dan kelistrikan dengan program penyusuran Ranperda tentang panas bumi

Meningkatkan investasi di bidang usaha energi dan kelistrikan dengan program penyusunan kebijakan pengembangan ketenagalistrikan daerah

h. Perumahan Dan PermukimanProgram pengembangan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, dengan menfokuskan pada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, dan pemberdayaan komunitas penrmahan untuk meningkatkan kualitas perumahan melalui penguatan lembaga komunitas berkemampuan mewujudkan lingkungan pernukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

i. Air Minum Dan Air LimbahProgram pembangunan air minum dan air limbah, program pemberdayaan masyarakat, program pengembangan kelembagaan, dan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

j. DrainasePemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan drainase. Pengembangan kelernbagaan pengelolaan drainase diarahkan untuk mewujudkan tata kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase secara cepat, tepat, bermanfaat, efisien, dan berwawasan lingkungan.

k. PersampahanPemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan persampahan. Pengembangan kelembagaan pengelolaan sampah diarahkan untuk mewujudkan tata kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan secara cepat, tepat, bermanfaat, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Penataan ruang, pengembangan wilayah dan pengelolaan PertanahanMewajibkan semua pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun dan atau mereview kembali (bagi yang belum) rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah masing-masing dan segera mengesahkannya dalam bentuk peraturan daerah.

Pengembangan Riset Dan Teknologi 1). Program peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembenahan kelembagaan dan program.

2). Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia, prasarana dan sarana di bidang ristek.

3). Program penerapan hasil-hasil riset dan teknologi

4). Program peningkatan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dalam penguasaan teknologi dengan prioritas pada teknologi tepat guna

5). Program kerjasama dengan institusi lokal, nasional dan internasional serta perguruan tinggi

Pembangunan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Di Sulawesi Utara1). Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

2). Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

3). Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

Pengelolaan Keuangan Daerah1) Peningkatanpendapatan daerah dengan program ekstensifikasi pendapatan daerah

2) Peningkatan pendapatan daerah dengan program intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah

3) Peningkatan pendapatan daerah dengan program peningkatan sarana dan prasarana

4) Peningkatan pendapatan daerah dengan program pengembangan wawasan SDM

5) Peningkatanpendapatan daerah dengan program peningkatan administrasi ketatausahaan dan perkantoran

6). Peningkatan pendapatan daerah dengan program peningkatan penerimaan dana perimbangan

7).Perencanaan anggaran berbasis kinerja berorientasi pelayanan publik dengan program perencanaan dan pembinaan anggaran daerah

8). Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan program penyajian pelaporan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah

9). Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan program penelitian dan pemeriksaan anggaran10)Pengendalian anggaran dengan program pengujian dan pembinaan bagi pemegang kas/pihak ketiga yang melakukan tagihan anggaran belanja publik dan belanja aparatur

11)Meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan dengan program peningkatan / pengembangan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pembangunan Otonomi Daerah Yang Bersinergi1) Program peningkatan koordinasi perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten dan kota, bertujuan untuk memantapkan fungsi dan peran propinsi dalam koordinasi horisontal dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah.

2) Program Peningkatan fasilitasi untuk menjembatani pusat dengan kabupaten dan kota dalam rangka pembangunan daerah dan nasional yang bertujuan untuk memantapkan fungsi dan peran propinsi dalam mengkoordinasikan secara vertikal antara pusat dan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk optimalisasi pembanganan daerah dan nasional.

3) Program menurunkan disparitas pembangunan antar daerah yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar daerah kabupaten dan kota.

4) Program peningkatan pembangunan khusus kawasan kepulauan dan perbatasan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan kepulauan dan perbatasan.

Pembangunan Perdesaan Dan Revitalisasi Pertanian1). Program peningkatan ketahanan pangan

2). Mendorong produk-produk unggulan daerah sampai pada pemasaran dengan program pengembangan agribisnis

3). Meningkatkan akses petani kepada sumberdaya produktif dengan program Pemberdayaan masyarakat pertanian/peningkatan pendapatan petani

4). Program pengembangan komoditas potensial daerah

5). Program pengembangan Sekolah Pertanian Kalasey (SPP Kalasey)

6). Program peningkatan pelayanan administrasi dan ketatausahaan

7). Program pengembangan perlindungan perkebunan

8). Program pengembangan konservasi tanah dan air

9).Program sarana usaha perkebunan

10). Program penyediaan pupuk dan pestisida

11). Program pengembangan alsinbun

12). Program pengembangan budidaya tanaman perkebunan

13). Program pengembangan PHT

14). Program pengawasan mutu sumber benih

15). Program pengujian dan sertifikasi benih

16). Program pengawasan peredaran benih

17). Program pembinaan dan pengawasan penangkar dan pembibit

18). Program pengembangan industri perbenihan

19). Program industrialisasi perkebunan

20). Program pengembangan kelembagaan petani

21). Program pengembangan SDM perkebunan

22). Program pengembangan sumberdaya lahan

23). Program pengembangan wilayah/kawasan perkebunan

24). Program penyebaran informasi perkebunan

25). Program pengembangan usaha perkebunan

26). Program pengembangan investasi perkebunan

27). Program pembinaan pembiayaan permodalan perkebunan

28). Program pengembangan pemasaran

Pembangunan Perikanan, Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil1) Program pengembangan pengelolaan perikanan tangkap

2) Program pengembangan pengelolaan perikanan budidaya

3) Program pengembangan kelautan, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil

4) Program pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan5) Program peningkatan kualitas SDM dan penerapan IPTEK6) Program pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemasaran hasil perikanan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi 1) Program koordinasi dan pembinaan di bidang perkoperasian dan UMKM

2) Program koordinasi dan pembinaan RUMD dan perbankan

3) Program koordinasi dan pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian dan transportasi4) Program peninjauan dan penyempurnaan peraturan-peraturan/perundang-undangan yang kurang kondusif

5) Program penyuluhan perkoperasian

6) Program pengembangan SDM pengelola koperasi.

7) Program promosi hasil-hasil produk koperasi

8) Program pengembangan pola pelayanan satu pintu (One Stop Service)

9) Program peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dan perencanaan kebijakan program pemberdayaan KUKM

10) Program penyebarluasan informasi tentang hasil-hasil pemberdayaan KUKM

11) Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP-koperasi

12) Program pengembangan skim kredit investasi bagi KUKM dengan penyediaan modal awal dan pendanaan (MAP) melalui lembaga PT.Sulut Ventura

13) Program Pengembangan BDS Provider

14) Program fasilitasi perkuatan modal bagi KSP/USP-Koperasi melalui program dana bergulir

15) Program Pengembangan kelembagaan usaha mikro16) Program perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro

17) Program pendidikan dan pelatihan bagi kelompok usaha mikro

18)Program pemasyarakatan dan pemberdayaan kewirausahaan di kalangan masyarakat

19) Program pemberian insentif serta fasilitas untuk pengembangan UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, sub kontrak yang memanfaatkan sumberdaya lokal

20) Program fasilitasi dan pemberian pengembangan investasi antar UKM untuk dukungan/kemudahan

21) Program pengembangan usaha kelompok dam .jaringan antar usaha mikro dan kecil dalam wadah koperasi, jaringan produksi dan distribusi pemasaran KUKM

Pembangunan Industri Pariwisata1) Mengutamakan perbaikan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang yang berhubungan langsung dengan objek-objek wisata

2) Memprioritaskan pembenahan, rehabilitasi, dan perawatan objek-objek wisata yang sudah berkembang, serta membangun objek-objek wisata baru yang eksotis

3) Memprioritaskan penguatan dan pemberdayaan institusi-institusi yang berhubungan langsung dengan kepariwisataan

4) Mengutamakan kerjasama pembangunan dan promosi pariwisata bekerjasawa dengan Propinsi-Propinsi tetangga dan regional (Gorontalo, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, dan Irian Jaya Barat, Papua, Kaltim) dan propinsi Bali

5) Mendorong dan menfasilitasi peningkatkan frekuensi dan jalur penerbangan domestic dan internasional

6) Mendorong terwujudnya pembukaan North Sulawesi Tourism Information Center di Makassar, Bali, Jakarta, Cebu, Singapore, Hongkong, sebagai pusat-pusat promosi pariwisata

7) Mendorong peningkatan kerjasama Dinas Pariwisata dengan institusi-institusi bisnis domestic dan internasional melakukan promosi pariwisata bersama

8) Mengutarnakan tersusunnya calender events pariwisata tahunan daerah

9) Mendorong pelaksanaan penguatan dan pemberdayaan SDM yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan industri pariwisata

10) Peningkatan apresiasi seni dan budaya.

Peningkatan Investasi1) Program pengkajian perda-perda / regulasi yang menghambat investasi baik di tingkat propinsi maupun di Kabupaten / Kota.

2) Program penciptaan iklim dan pengembangan investasi

3) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4) Program tata ruang investasi

5) Program pengkajian kornoditas unggulan.6) Program peningkatan pelayanan perijinan melalui mekanisme one stop service dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

7) Program pengembangan usaha kemitraan, antara UKM dan Perbankan/Lembaga Keuangan lainnya.8) Program pengembangan sistem informasi managemen investasi daerah.

9) Program kerjasama investasi nasional dan internasional.

10) Program potensi dan peluang investasi di dalam dan luar negeri

11) Program peningkatan kelembagaan dan SDM

Pengembangan Kerjasama Perdagangan Nasional, Regional Dan Internasional1) Program peningkatan promosi dalam dan luar negeri 2) Program peningkatan kerjasama internasional

3) Program peningkatan pelayanan ketatausahaan UPT - BPMB

4) Program peningkatan jaminan mutu komoditi ekspor

5) Program peningkatan pengujian dan bimbingan teknis pada UPT - Balai Pengawasan Mutu Barang

Pembangunan Wilayah Perbatasan1) Program perbatasan lintas negara :

Review dan penetapan wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina (khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Minadano Selatan).

Peningkatan dan penguatan keamanan wilayah perbatasan berkelanjutan.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari pemerintah nasional, Propinsi, dan kabupaten, swasta, tokoh masyarakat, dan LSM untuk pengembangan dan pengelolaan Wilayah Khusus Sangihe dan Talaud.

Pengembangan sumber daya manusia dengan penekanan pada pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kesehatan masyarakat.

Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan berbasis sumberdaya lokal, kemitraan, dan berkelanjutan dengan pendekatan klaster

Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan berbasis lokal, kemitraan dan berkelanjutan, serta dapat memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor

Pengembangan pariwisata berbasis sumberdaya lokal, kemitraan, jaringan pengelolaan, dan berkelanjutan.

Pembangunan keterkaitan jaringan dan transportasi antar pulau melalui laut, darat, dan udara, serta pengembangan infrastruktur dasar dan transportasi berbasis kebutuhan lokal.

Pengelolaan lingkungan berbasis lokal dan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah kepulauan berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan.

berkelanjutan dengan kebutuhan lokal serta

2) Program perbatasan lintas propinsi

Program-program prioritas mempercepat akselerasi pembangunan wilayah perbatasan Bolaang Mongondow serta pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow secara keseluruhan dan terintegrasi dengan kabupaten dan kota lainnnya.Penanggulangan Pengangguran, Kemiskinan, Dan Masalah Sosial1). Program Penanggulangan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

2). Program peningkatan kualitas dan perluasan kesempatan kerja

3). Program penciptaan iklim usaha yang kondusif, pasti dan berkelanjutan

4). Program pemberdayaan usaha skala mikro dan kecil

5). Program pengembangan, pemberdayaan komunitas perumahan, air bersih dan lingkungan sehat

6). Program pemenuhan hak atas tanah

7). Program pemenuhan atas rasa aman dan jaminan sosial

8). Program pengembangan dan kesesuaian kelembagaan

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat1) Program pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

2) Program peningkatan ketahanan pangan dan gizi

3) Program peningkatan pelayanan kesehatan

4) Program peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu.

PAGE

IV - 13