Bab 4 civil society

CIVIL SOCIETYHENDRAWAN PRASETYO, S.SOS

TIGA KEKUATAN DALAM NEGARA YANG BERGERAK DALAM PRAKTEK

KEKUASAAN

1. Pemerintah sebagai badan publik2. Kekuatan Ekonomi/Pasar yang berada

di tangan kaum bisnis3. Civil Society (Lembaga Swadaya

Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan)

Dasar Pandangan Civil Society

Sebuah komitmen hidup bersama antar kekuatan dalam kekuasaan di mana kebijakan yang berimplikasi negatif dapat dicegah.

Karakteristik Civil Society

Daniel Bell mengemukakan bahwa ada tiga ciri utama yang menandai Civil Society, yaitu :1. Kemandirian yang cukup tinggi dari

individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat

2. Adanya ruang publik yang bebas (free public sphere) sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik

3. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis

Ada Enam Karakter Yang Menandai Civil Society:

1. Free Public SphereAdanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.2. DemokratisDemokrasi dalam pengertian yang luas merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan civil society

3. ToleranCivil Society meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.4. Tegaknya Supremasi HukumUsaha untuk menegakkan hukum (norma dan nilai hukum) yang terdapat dibelakang norma tersebut.

5. Pluralis Pluralisme adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, genuine engagement of diversities within the bonds of civility (Nurcholis Majid) Sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat majemuk yakni masyarakat yang tidak monolitik.

6. Keadilan Sosial (Social Justice)Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Tiang Penyangga Civil Society

1. Partai Politik yang independent.2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang

bukan perpanjangan tangan dari kekuatan luar secara terselubung.

3. Pers yang bebas yang berperan sebagai social control

4. Perguruan tinggi yang memerankan diri sebagai moral force untuk menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat serta mengkritisi berbagai kebijaksanaan pemerintah.

Gerakan Civil Society adalah merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain : kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating) dan keswadayaan (self-supporting), memiliki kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma- norma atau nilai - nilai bukan hukum yang diikuti oleh warganya.

Sebagai ruang politik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat penting suatu ruang publik yang bebas ( free public sphere ), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat

TEORI CIVIL SOCIETY

Istilah civil society pertama kali dipakai di Eropa pada abad ke-18 sebagai terjemahan dari bahasa latin; societas civilis

untuk beberapa bahasa pada waktu itu diartikan sebagai state dan political society atau seluruh kenyataan yang menyangkut politik (Kutut Suwondo; 2003)

Locke menterjemahkan civil society sebagai civil government.

Kant menggunakan istilah burgerliche gesselschaft

Rousseu memaknai sebagai padanan e’tat civil.

Di Eropa pasca renaissance, wahana civil society menjadi lebih intensif dibicarakan karena tuntutan akan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan individualisme

Bentuk gerakan ini sebagai perlawanan terhadap kekuasaan negara dan dominasi kaum konservatif gereja.

Renaissance ini lalu melahirkan pemikir-pemikir yang menganggap keharusan dibentuknya kekuatan yang berfungsi sebagai penyeimbang negara.

Oleh karena itu wahana civil society selalu ditempatkan dalam vis a vis dengan state (negara)

Karena lahir dan dibesarkan di Eropa pada masa renaissance, maka ide-ide dasar konsepsi civil society dapat dilihat dari pemikiran filosofis pemikir semacam Hegel, Marx, sampai dengan Ernest Gellner dan lain-lain.

PARA PEMIKIR (A) GWF Hegel Hegel dalam karyanya Philosophy of Right pada tahun

1821 adalah pemikir pertama yang membedakan antara negara dengan civil society, meskipun ia dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith tentang masyarakat liberal.

Hegel membuat terminologi burgerliche gesellshafts sebagai domain privat yang dibedakan dengan der staat sebagai domain publik.

Konsepsinya lahir dari analisa terhadap masyarakat Eropa modern pasca revolusi industri yang menghasilkan perubahan masyarakat dimana ada pembagian wilayah politik dan wilayah ekonomi.

Hegel mengembangkan gagasan CS dalam tiga wilayah yaitu keluarga, CS sendiri dan negara.

Keluarga adalah ruang pribadi yang didalamnya terdapat hubungan individu yang harmonis, tempat sosialisasi individu sebagai bagian dari masyarakat. Ruang bagi keluarga adalah ruang yang sifatnya partikular (khusus).

Civil Society (CS) adalah tempa bagi pemenuhan kepentingan ekonomi individu-individu dan kelompok.

Negara adalah aktor yang mempunyai kekuasaan politik sebagai representasi ide universal untuk melindungi kepentingan politik warga oleh karena itu berhak melakukan intervensi terhadap kehidupan CS.

Hegel (2) Hegel mengkonsepsikan negara sebagai representasi

kekuatan universal dan mensubordinasikan posisi CS. CS bagi Hegel berupa bayi yang dilahirkan oleh

modernitas dimana ada kebebasan subjektif, kepentingan yang didefinisikan secara personal.

Hegel menarik CS dari identitas ekonomi an sich. Baginya CS merupakan produk dari kapitalisme, yang merefleksikan etika pasar, namun eksistensinya dapat dibedakan dengan economic society. Misalnya Hegel mencontohkan relasi negara dan keluarga.

Menurut Hegel CS berupa ruang tempat terjadinya komunikasi, relasi dialektis antara kekhususan (keluarga) dengan universalitas (negara). Tempat terjadinya negosiasi dan kompromi.

Tidak berarti dalam hal ini ada kebebasan dan hak-hak negara tidak dapat melakukan intervensi, seperti dalam konsep liberal. Tidak akan ada kontradiksi antara individu dengan masyarakat.

Dalam tatanan CS sudah terbentuk ethical life , artinya setiap orang dapat dengan bebas membagi ide, dan mengingatkan masyarakat lain akan tugas-tugasnya.

Kebebasan dalam CS harus melibatkan unsur rasionalitas dan penghormatan terhadap tatanan sosial.

Keberlangsungan tatanan CS dipertahankan dengan adanya pengorganisasian secara pedagogi (pendidikan) dan institusionalisasi.

Hegel (3)

Beberapa catatan mengenai individualisme dan civil society dalam konsep Hegel:

1. Tugas dari individu adalah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan subjektifnya, dan dalam menjadi buruh adalah aktivitas sosial. Buruh membawa individu menjalin kotak dengan individu lain, sehingga terbentuk interdependensi sosial.

2. Kepentingan individu hanya akan mendapatkan substansi hanya ketika menjadi bagian dari masyarakat.

3. Pembangunan ekonomi membawa pada kenaikan interaksi sosial, integritas dan komunitas.

Para Pemikir (B) Karl Marx CS dalam Marx difahami sebagai masyarakat kelas. Relasi

CS dan negara dikontrol sepenuhnya oleh bagaimanarelasi produk, distribusi dan hukum-hukum ekonomi. Relasi politik adalah derivasi dari relasi ekonomistik (hukum basis struktur menentukan suprastruktur)

Permasalahan didalam masyarakat bukan hanya antara kepentingan individu bertemu dengan kepentingan individu yang lain. Tapi ada unsur eksploitasi disana. Ada eksploitasi dari modal terhadap buruh, yang engambil surplus value. Dua kontradiksi ini tidak akan pernah didamaikan.

Menurut Marx, tidak ada asosiasi yang mengakomodasi dua kepentingan, yang didalamnya menampung exploitator terhadap humanitas dan CS.

Negara dapat menjadi instrumen bagi kelas bermodal, sehingga prinsip universalitas hanyalah ilusif. Negara bagi Hegel adalah entitas suci, lalu kemudian mensubordinasikan CS. Sebaliknya, Marx mensubordinasikan negara dan mengangkat posisi CS diatas.

CS adalah ruang terjad dialektika antara sosial dan politik, dominasi dan perlawanan, penindasain dan emansipasi. Sehingga birokrasi sebagai alat negara bukanlah kelas universal, seperti kata Hegel, tetapi adalah formasi kasta yang menghalangi akses individu ke negara.

Marx (2) Bagi Marx, CS bukanlah posisi yang selalu vis a vis

dengan negara, juga bukan tanda dari kedewasaan peradaban. CS lebih sebagai tahapan dari sejarah, cs adalah produk dari industrialisasi.

CS tumbuh dalam tahapan maju dari masyarakat pre-kapitalisme yang ditandai dengan ‘demokrasi yang tidak bebas’ dan ruang dimana orang-orang yang tidak punya kekuasaan dalam relasi produksi diberikan retorika kosong politik tentang kebebasan dan persamaan.

Kondisi CS bagi Marx hanya akan ada pada arena yang bebas dari formalitas belaka dan kembali pada penyelesaian kontradiksi dalam relasi produksi.

Dalam kondisi negara yang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme, CS adalah kekuatan yang harus diorganisasi untuk menjadi penghancur kelas borjuisme dan memihak pada perubahan revolusif. Perubahan ini ada didalam salah satu unsur CS yaitu kelas proletariat.

Kritiknya terhadap Hegel, Marx mengatakan kelas universal adalah proletariat. Kelas ini memiliki karakter universal karena mendapatkan penderitaan universal.

Ketika kekuasaan sosialisme yang berkuasa maka CS harus menjadi kekuatan yang mendukung negara menuju tahapan masyarakat yang semakin maju. CS hanya sebuah tahapan.

Para Pemikir (C) GramsciGramsci mengembangkan teori CS yang

sudah dirintis oleh Marx ( ia seorang Marxian, namun termasuk dalam aliran kiri baru)

Dalam konteks relasi CS dan negara, negara tidak dapat dipahami tanpa memahami CS.

Negara tidak hanya dipahami dalam konteks state aparatus, tetapi juga aparatus hegemoni swasta.

Bila Marx membuat konsepsi adanya dual kekuasaan negara, sebagai bagian dari kontradiksi mdal, Gramsci lebih melihat negara terbagi dalam banyak kekuasaan dalam banyak bentuk.

Gramsci membuat dikotomisasi antara political society dengan civil society. PS adalah lokasi dimana aparatus pemaksa dari negara dikonsentrasikan. Sedangkan CS adalah lokasi dimana negara beroperasi dalam kekuatan yang tidak dapat dilihat, misalnya dalam pendidikan, kultur dan agama.

Gramsci (2) Pertanyaan Gramsci terhadap konsepsi

Marx, yaitu apakah CS adalah bagian dari supra struktur atau ada level diantara supra struktur dan basis struktur ?

Konsepsi Marxian, CS berada dalam ranah negara dengan individu yang merepresentasikan set-set relasi sosial. Sehingga CS berada di wilayah supra struktur karena bagian dari ideologi dan praktek politik.

Bagi Gramsci, CS adalah set dari praktek sosial atau negosiasi dari struktur produksi kapitalis dan supra struktur ideologi dan negara.

CS bernegosiasi dengan dua cara :1. Wilayah produksi dari sistem2. Wilayah dimana sistem dilawan dan organ

politik baru dapat dibentuk CS kemudian menjadi arena supra struktur

dan basis struktur dapat dinegosiasikan, ketika menjadi arena dorongan bagi proyek kapitalis.

Gramsci (3) Legitimasi negara dan prakteknya tidak hanya berupa

penerimaa, karena kesadaran individu dibentuk oleh penghalangan terhadap konfrontasi terbuka dengan negara dan aparatusnya. Sehingga revolusi akan sangat sulit terjadi.

Revolusi di Rusia contohnya. Terjadi karena tidak ada CS yang dapat melindungi negara sebab konsep otoriter negara.

Adanya kekosongan kekuasaan ideologi dan mekanisme legitimasi yang dapat menghalangi negara dengan rakyatnya, memberikan negara otoritas moral.

Maka, negara secara transparan dapat dilihat sebagai organ pemaksa dan dikontrol oleh kelas. Dengan adanya monopoli kekuasaan, maka revolusi dapat dengan mudah dikobarkan.

Setiap negara adalah organ pemaksa, tetapi tanpa adanya CS negara adalah entitas yang mudah terlihat kelemahannya.

Sebaliknya dalam negara borjuis yang melahirkan CS, maka terbentuk badan pelindung.

Konsepsi CS sebagai bagian dari kebebasan individu (kata Hegel) adalah semu belaka, kaena CS bagian dari hegemoni negara. Gramsci sepakat dengan Marx, bahwa individu tidak dlindungi oleh negara dan CS. Sehingga kedua bentuk ini harus dirubah.

Gramsci (4)Bagi Marx, CS adalah organisasi material dari

masyarakat, Gramsci lebih melihat CS sebagai bagian dari wilayah praktek ideologi dan kultur yang dikuasai oleh kelas dominan dan negara.

Bila Marx menekankan basis ekonomi sebagai wilayah pokok, Gramsci melihat baik relasi ekonomi dan juga ideologi memegang peran penting dalam relasi negara dan CS.

Bagi Gramsci, ternetuknya sebuah tatanan, berdasar atas adanya simbol dan mitologi, institusi dan praktek-praktek hegemoni.

Hegemoni memberikan landasan bagi kepemimpinan intelektual dan moral ke dalam praktek pluralisme dan menyebar dalam CS.

Ia juga membentuk aparatus hegemonik dari satu kelompok sosial kepada populasi sisanya. Hegemoni terhadap CS inilah yang menjadi metode keberlangsungan kekuasaan negara.

Para Pemikir (D) Alexis de Tocqueville

Tocqueville melihat CS dari tatanan masyarakat di dlam kota kecil di Amerika. Masyarakat hidup dalam tatanan komunal, tidak tergantung dari campur tangan negara. Mereka dapat mengorganisasikan kebutuhan sendiri dan hanya terikat pada aturan-aturan lokal.

Negara hanya mampu mengintervensi dalam hal tertentu saja. Negara masih dibutuhkan untuk membuat peraturan legal. Kekuasaan negara harus di minimalisir, dengan cara distribusi kekuasaan dan pemilu secara teratur, sehingga mencegah kekuasaan monopoli.

Tocqueville (TC) mendefinisi CS sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain:

a. Kesukarelaan ( voluntary)b. Keswasembadaan ( self generating)c. Keswadayaan ( self supporting)d. Kemandirian tinggi yang berhadapan dengan

negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Alexis de Tocqueville (2) Tatanan CS dapat ditemukan pada asosiasi, yaitu

sekelompok individu dalam masyarakat yang meyakini satu doktrin atau kepentingan tertentu dan memutuskan untuk merealisasikan doktrin atau kepentingan bersama tersebut.

Asosiasi CS juga melakukan kontrol terhadap negara agar kekuasaannya tidak melampaui ketentuan dalam masyarakat liberal. Asosiasi-asosiasi sosial ini disebut TC sebagai “ independent eye” dari masyarakat.

Keberadaan asosiasi masyarakat yang marak di Amerika adalah wilayah milik masyarakat yang steril dari campur tangan negara.

Misalnya kelompok gereja dan NGO adalah tipe asosiasi yang memiliki kebebasan. Kedua institusi tersebut membawa individu keluar dari batas-batas kehidupan pribadi menuju proyek sosial yang korelatif dengan ide pertisipasi dalam sistem demokrasi.

Ide utama TC adalah bahwaetika liberal yang berhimpitan dengan semangat revolusioner harus segera diakhiri dengan memantapkan dan mengkonstitusionalisasikan kebebasan lewat pembentukan lembaga-lembaga politik.

TC menyebutnya sebagai lembaga perantara, yang memainkan peran sebagai jawaban ats hancurnya rezim-rezim komunis dan otoritarianisme kapitalisme. Uniknya, TC menganggap keduanya tidak mampu memberikan tatanan yang membebaskan dan juga mengalami krisis.

Alexis de Tocqueville (3)Asosiasi ini akan melebur kepentingan-

kepentingan subjektif dalam kepentingan bersama, dan melindungi indivdu dari negara dan pasar.

CS kemudian dikembangkan agar menjadi kekuatan penyeimbang setelah negara dan pasar. Menjadi alternatif pemikiran Marxian yang menganggap negara sebagai aktor yang seharsnya mengambil peran dominan dalam melakukan distribusi ekonomistik.

Permasalahannya adalah tidak adanya instrumen untuk menghalangi hak individu untuk tidak terlibat di asosiasi-asosiasi sosial, padahal disisi lain, adanya kebutuhan akan partisipasi.

Tatanan CS adalah bagian dari demokrasi yang ingin melahirkan kembali hak-hak warga negara sebagai pemilik awal kekuasaan dan kedaulatan serta menjamin partisipasi. TC tegas menolak model anarkisme, yaitu tatanan masyarakat tanpa adanya institusi negara.

Alexis de Tocqueville (4)Kritik terhadap model CS yang dibawa oleh

TC, beberapa diantaranya : bagamana caranya agar civil society ini bersih dari kepentingan politik.

Civil society bukanlah political society dan juga economical society. CS tidak dijelaskan sampai sejauh mana dapat melakukan kerja yang korelatif dengan tindakan politik.

TC hanya menjelaskan bagaimana civil society dapat memenuhi kebutuhannya tanpa intervensi negara.

Maka, satu-satunya yang membedakan political society dan civil society hanyalah pada praktek mencari, mempertahankan dan merebut kekuasaan. Civil society hanyalah menjadi entitas pressure group.