Bab 1 SPBU Jrengik

I -

1.1 Latar belakang

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) merupakan

prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat

luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU

menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax

plus, serta tabung gas. Dalam melaksanakan kegiatannya SPBU

memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi

standart mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh PT. Pertamina.

Oleh karena itu sebagai penjaminan kualitas terhadap pelayanan yang

diberikan, PT. Pertamina dalam persyaratan perijinan SPBU

mensyaratkan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi

persyaratan pemenuhan ijin baru SPBU. Salah satu hal yang perlu

dipenuhi dalam pemenuhan ijin baru tersebut adalah dilengkapinya

dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan skala kegiatan.

Jumlah kendaraan bermotor semakin tahun semakin meningkat

baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kebutuhan bahan bakar

semakin meningkat pula, sehingga banyak didirikannya SPBU hampir di

setiap kecamatan. Hal ini mendorong pengelola untuk mendirikan SPBU

54.69.207 yang berlokasi di Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten

Sampang merupakan prasarana umum yang disediakan PT. Pertamina

dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat Kecamatan

Kamal dan sekitarnya. Dalam meningkatkan pelayanan dan memenuhi

persyaratan dalam pemenuhan ijin, pengelola SPBU 54.69.207

berinisiatif melakukan pengelolaan lingkungan melalui perencanaan

yang sistematis dan terpadu dalam sebuah dokumen kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1

PENDAHULUANDokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)Pembangunan SPBU 54.69.207 Jrengik Sampang

I -

Untuk melaksanakan perencanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan tersebut, diperlukan kegiatan penyusunan Dokumen Upaya

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang memuat

kondisi eksisting, analisa sejumlah parameter kondisi lingkungan,

langkah–langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pelaksanaan dari output kegiatan ini diharapkan merupakan bentuk

jaminan produk dan keselamatan kerja yang diberikan pihak pengelola

selaku pemrakarsa sekaligus pengelola SPBU 54.69.207 terhadap

lingkungan dan masyarakat.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Untuk memenuhi peraturan pemerintah tentang pengekolaan

lingkungan, maka pengelola SPBU 54.69.207 dalam mendirikan SPBU

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) melakukan studi

dengan tujuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan peraturan dan hukum yang berlaku untuk

pengelolaan lingkungan hidup

2. Memelihara kualitas lingkungan, baik di lokasi kegiatan maupun

sekitar lokasi kegiatan

3. Merumuskan tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

dalam kegiatan Pendirian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar

untuk Umum) serta untuk mengembangkan dampak positif dan

mengurangi dampak negatif serta disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4. Berkaitan dengan usaha pengelolaan pencemaran lingkungan

secara dini, dokumen ini merupakan pedoman dalam pengelolaan

pemantauan serta pengawasan lingkungan bagi pihak-pihak terkait.

Sesuai tujuan tersebut diatas, maka dokumen Upaya

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pendirian SPBU

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum), mempunyai

kegunaan sebagai berikut :

2

I -

1. Pedoman bagi pengoperasian SPBU (Stasiun Pengisian Bahan

Bakar untuk Umum) , tentang sistem dan cara pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

2. Gambaran bagi pihak terkait tentang usaha-usaha yang telah

dan akan dilakukan oleh pemrakarsa sekaligus pengelola SPBU

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum)

3. Dikaitkan dengan usaha pengembangan pada umumnya, maka

dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-

UPL) ini dapat menunjang upaya pembangunan yang berwawasan

lingkungan, khususnya dalam bidang kesehatan lingkungan.

1.3 Dasar Hukum

Dalam rangka mengupayakan pengelolaan lingkungan yang

didasarkan pada kebijakan nasional secara terpadu, telah dihasilkan

perundangan yang memuat ketentuan pokok pengelolaan sumberdaya

alam dan lingkungan hidup. Peraturan perundangan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan

Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

yang terkait dengan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) SPBU (Stasiun Pengisian Bahan

Bakar untuk Umum). Dasar hukum yang menjadi dasar

dilaksanakannya studi DPLH ini adalah :

1. Undang-undang RI No. 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Agraria, sebagai dasar penataan

kepemilikan tanah dan fungsinya

2. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, sebagai dasar untuk melakukan

pengelolaan lingkungan pada tahap konstruksi Pembangunan

Kolam renang maupun pada tahap operasional SPBU.

3. Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya,

sebagai dasar dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan

3

I -

lingkungan yang terkait dengan sumber daya air, udara,

maupun sumberdaya alam yang lain.

4. Undang-undang RI No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan

Sosial tenaga Kerja, sebagai dasar dalam pelaksanaan

Jamsostek tenaga kerja


Bangunan Gedung, sebagai dasar perencanaan bangunan

SPBU


Ketenaga kerjaan, sebagai dasar hukum di bidang ketenaga

kerjaan


Pemerintahan Daerah, sebagai dasar dalam penentuan

tatanan organisasi yang terkait dengan institusi pemerintah

yang terlibat dalam proses UKL-UPL maupun dalam kebijakan-

kebijakan yang dibuat masing-masing yang dibuat masing-

masing daerah/wilayah

8. Undang-undang RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan,

sebagai dasar dalam menganalisa aspek transportasi yang

dikaji dalam DPLH


Penataan Ruang, sebagai dasar penetapan kelayakan lokasi

terkait dengan rencana tata ruang yang ada


Persampahan, sebagai dasar pengelolaan persampahan di

wailayah studi


Pariwisata, sebagai dasar dalam menyelenggarakan kegiatan

keparawisataan dalam wilayah SPBU

4

I -

12. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pedoman dalam kegiatan

pengaturan lalu lintas di lokasi proyek

13. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuangan Hidup, sebagai

pedoman dalam penyusunan DPLH

14. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan, sebagai dasar untuk proses analisis prakiraan

dampak dan pengelolaannya terkait dengan aspek kesehatan

masyarakat

15. Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, sebagai dasar untuk membuat sertifikat

kepemilikan tanah


Pengendalian Pencemaran Udara, sebagai dasar pedoman

untuk pengelolaan dampak kualitas udara


Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

sebagai dasar sebagai penentuan golongan peruntukan air dan

pengelolaan kualitas air

18. Peraturan pemerintah RI No. 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah, sebagai dasar untuk pengaturan tata

guna tanah atau lahan yang dimiliki

19. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagai dasar dalam

pengelolaan dan pemanfaatan air

20. Peratuan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2009 tentang

pengendalian pencemaran udara sebagai dasar dalam

pengelolaan parameter udara

5

I -

21. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen

Kebutuhan Lalu Lintas.

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun

1990 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan, sebagai

pedoman dalam mengelola dampak lingkungan

23. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang

Kebijikan Nasional di Bidang Tanah, sebagai dasar pengaturan

tata guna tanah atas lahan yang dimiliki

24. Paraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 378/KPS/1987

tentang Perencanaan Kawasan Prmukiman Kota, sebagai dasar

agar terjadi senergitas yang tinggi antara pemukiman dan

rencana pembangunan SPBU

25. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.

416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan

Kualitas Air, sebagai dasar dalam menetapkan kelayakan

kualitas air bersih/minum yang dapat dikonsumsi oleh

masyarakat


1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Baku Mutu Kualitas Udara

Ambien di Dalam Ruang, sebagai dasar dalam menetapkan

kelayakan kulitas udara ambient di dalam gedung.


1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Baku Mutu Kualitas Udara

Ambien di Dalam Ruang

28. Peraturan Menteri Negara Lingkngan Hidup no. 11

Tahun 2006 tentang jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan

yang Wajib dilengkapi Dengan analisis Mengenai Dampak

Lingkungan, sebagai dasar untuk menapis atau melingkup

proyek atau kegiatan yang wajib AMDAL ataupun tidak wajib

AMDAL

6

I -

29. Peraturan Manteri Pekerjaan Umum No.

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pesyaratan Teknis Bangunan

Gedung, sebagai dasar dalam perencanaan teknis

pembangunan SPBU

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun

2010 tentang UKL dan UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sebagai

dasar dan pedoman dalam menysun UKL-UPL pembangnan

SPBU

31. Peraturan Menteri Kesehatan No.

492/Per/MENKES/IV/2010 Tentang Syarat-syarat Kualitas Air

Minum sebagai dasar dalam penilaian dan penentan kualitas

air minum bagi usaha SPBU

32. Peraturan Menteri Kesehatan No.

736/Per/MENKES/IV/2010 Tentang Syarat-syarat Pengawasan

Kualitas Air Minum, sebagai dasar dalam proses pengawasan

kelayakan kualitas air minum untuk keperluan SPBU

33. Keputusan Menteri Kesehatan No.

718/MENKES/PER/IV/1987 tentang Kebisingan yang

Berhubungan dengan Kesehatan, sebagai dasar menentukan

tingkat kebisingan yang dapat diterima oleh masyarakat

34. Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan

Lingkungan Hidup No. kep-02/menKLH/1988 tentang Baku

Mutu Air Kesehatan, sebagai acuan kualitas efluen hasil

pengelolaan limbah domestik

35. Keputusan Menteri Lingkngan Hidup No.

48/MENLH/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan,

sebagai dasar penentu baku mutu kebisingan yang terjadi

akibat adanya pembangunan SPBU

36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.

49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran, sebagai

7

I -

dasar Tolok ukur dari getaran yang dapat dioperasikan dan

aman bagi masyarakat sekitar

37. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.

50/MENLH/1996/ tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan, sebagai

dasar dalam mentukan dan menetapkan suatu kegiatan

bermasalah atau tidak terhadap munculnya bau.

38. Keputusan Menteri lingkngan Hidup No.

45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran

Udara, sebagai dasar dalam perhitungan untuk menentukan

kriteria ISPU

39. Keputusan Menteri Pkerjaan Umum RI No.

441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesbilitas pada

Bangunan Umum dan Lingkungan, sebagai dasar untuk menilai

kelayakan kemudahan pencapaian rencana kegiatan

40. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No.

20/KPTS/2000 tentang ketentuan Teknis Pengamanan

terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan

Lingkungan, sebagai dasar untuk pengelolaan kebakaran yang

mungkin dapat terjadi pada saat operasional SPBU

41. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 112

Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik, untuk

memberi batasan hasil pengelolaan limbah domestik yang

aman dibuang keperairan

42. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 3 Tahun 1999

Tentang Pemakaian Air, sebagai dasar dalam penetapan

pemakaian air untuk kegiatan operasional air untuk kegiatan

operasional proyek

43. Peraturan Dareah Jawa Timur No. 2 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur, sebagai dasar dalam

melakukan pengelolaan pencemaran air

8

I -

44. Peraturan Gubenur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009

tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambient dan Emisi Sumber

Tidak Bergerak di Jwa Timur, sebagai dasar dalam menetapkan

apakah pencemaran udara atau tidak akibat kegiatan yang

akan dilakukan

45. Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 14 tahun 2001

tentang Pengambilan contoh Uji Air, Limbah Cair, dan Udara di

Propensi Jawa Timur, sebagai dasar dalam menentukan titik

sample, pengambilan sample kualitas air dan udara

46. Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 10 Tahun 2004

Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, sebagai

pedoman dalam penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) SPBU

47. Keputusan Gubenur Jawa Timur No.

188/21/KTPS/013/2005 tentang Penunjukan laboraturium

BBTKL-PPM sebagai Laboratorium Lingkungan Di Jawa Timur,

berkaitan dengan laporatorium lingkungan di Jawa Timur yang

terakreditasi

48. Keputusan Gubenur Jawa Timur No. 29 Tahun 2009

tentang Tata cara permohonan izin Pembuangan Limbah cair

ke Sumber-sumber Air di Propensi Jawa Timur, sebagai dasar

dalam menetapkan rencana pembuangan air limbah ke

perairan

49. Peraturan Gubenur Jawa Timur No. 24 Tahun 2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa

Timur No. 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air di Propensi Jawa Timur, sebagai

dasar dalam melakukan pengelolaan pencemaran udara

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 10 Tahun

2009 Tentang RTRW Kabupaten Bangkalan 2009-2029,

9

I -

Sebagai dasar kebijakan penataan ruang untuk kegiatan

pembangunan di Kabupaten Bangkalan

10

Bab 1 SPBU Jrengik

Documents