Bab 1 Konsep Dan Tugas Guru Profesional

BAB I KONSEP DAN TUGAS GURU PROFESIONAL

A. Kompentensi dan Indikator 1. Kompetensi Setelah berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan pelatihan dengan pokok bahasan Konsep dan Tugas Guru Profesional; mencari dan membaca sumber-sumber terkait dan melaksanakan tugas-tugas terstruktur, peserta didik memahami tentang konsep dan tugas guru profesional.

2. Indikator Setelah berpatisipasi aktif dalam pendidikan dan pelatihan dengan pokok bahasan Konsep dan Tugas Guru Profesional; mencari dan membaca sumber-sumber terkait dan melaksanakan tugas-tugas terstruktur, peserta didik dapat: a. menjelaskan tentang pengertian jabatan profesi, b. membedakan dan mengaitkan pengertian profesi kependidikan dengan profesi keguruan c. menjelaskan guru sebagai jabatan profesi, d. mempaparkan tentang karakteristik guru profesional, e. menjelaskan tentang tugas guru, f. menjelaskan tentang kompetensi guru, g. menjelaskan tentang profesionalisasi guru dalam jabatan, h. menjelaskan tentang profesionalisasi guru prajabatan, i. menyebut dasar-dasar hukum profesionalisasi guru, j. menyebut aspek yang dinilai dalam profesionalisasi guru,

Modul PLPG 2010 Bab 1: Konsep dan Tugas Guru Profesional

1

k. menggambarkan alur sertifikasi guru, l. memaparkan kategori penilaian dan hasil profesionalisasi guru jalur portofolio, m. menjelaskan tentang Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan n. menjelaskan tentang sertifikat pendidik.

B. Konsep Dasar Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru disebut profesional bila telah memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui program sertifikasi atau profesionalisasi guru. Dalam bab 1 ini dipaparkan tentang guru sebagai jabatan profesi, yang meliputi; pengertian jabatan profesi, perbedaan dan hubungan antara profesi kependidikan dan profesi keguruan, dan karakteristik guru professional, tugas guru, dan kompetensi guru Tentang profesionalisasi guru mencakupi pembicaraan tentang profesionalisasi guru dalam jabatan (lewat jalur penilaian portofolio dan pendidikan profesi) dan profesionalisasi guru prajabatan. Pembicaraan profesionalisasi guru tersebut mencakupi materi: dasar hukum, aspek yang dinilai, alur sertifikasi, kategori penilaian dan hasilnya.

C. Pengertian 1. Jabatan profesi

2


Guru adalah suatu jabatan, termasuk dalam jabatan profesi. Sebelum berbicara lebih jauh tentang guru sebagai jabatan profesi dalam kaitannya dengan profesi keguruan, lebih dulu dipahami arti kata jabatan dan profesi sebagai berikut ini (Kamus Besar Bahasa Indonesi). Jabatan, dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas di pemerintahan atau dalam organisasi. Ada beberapa konsep yang terkait dengan kata jabatan, yang biasa mucul dalam dunia pendidikan, antara lain: jabatan fungsional, jabatan akademik, jabatan struktural, dan jabatan profesional. Jabatan fungsional, adalah jabatan yang ditinjau dari fungsinya di satuan organisasi, misalnya: dokter, guru/dosen, wartawan, apoteker, dan lain-lain. Jabatan akademik, adalah jabatan yang ditinjau dari kompetensi akademik/keilmuan yang dimiliki, misalnya: asisten dosen, dosen/lektor/guru besar. Jabatan struktural, adalah jabatan yang terkait dengan struktur atau susunan dalam organisasi/lembaga, misalnya: Rektor, Pembantu/Wakil Rektor, Dekan, Pembantu/Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan lain-lain. Jabatan profesi adalah jabatan yang ditinjau dari profesinya. Apakah yang dimaksud dengan profesi berikut ini kejelasannya.

2. Profesi kependidikan dan keguruan Profesi pendidikan dan keguruan merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan, sebagaimana aktivitas mendidik dapat dibedakan dari pengajaran tetapi tidak dapat dipisahkan. Hakikat mendidik adalah transfer (transmisi dan transformasi) nilai, menjadi tugas dari pendidik; sedang mengajar adalah transfer ilmu (pengetahuan, informasi) merupakan tugas dari guru. Mendidik senantiasa memerlukan pengajaran dan mengajar dengan baik telah mengandung unsur mendidik. Dengan demikian menjadi jelas bahwa profesi kependidikan dan keguruan sulit untuk dipisahkan, maka sering tidak dibedakannya. Bagaimanapun, profesi kependidikan lebih luas dan telah mencakupi profesi keguruan; sementara profesi keguruan terbatas pada yang dilaksanakan oleh guru. Guru dapat disebut pendidik, tetapi tidak semua


3

pendidik adalah guru. Orangtua adalah pendidik anak-anak mereka, tetapi belum tentu menjadi guru bagai anak-anak mereka.

D. Guru sebagai Jabatan Profesi Profesi, adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, vokasi) tertentu. Dengan kata lain, profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan, yang dilakukan oleh orang terdidik dan terlatih. Lebih lanjut, profesi dapat dijelaskan pengertiannya secara etimologi dan terminology (Danim, 2002: 20-21), sebagai berikut. Secara etimologis (asal kata), profesi berasal dari kata bahasa Inggris profession atau bahasa Latin profecus, yang berarti: mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengakuan itu berasal dari orang/pihak lain (yang berkepentingan, pemangku gati, stakeholder) berdasar dari pada hasil karya dari penyandang profesi tersebut. Bagi guru atau dosen, pengakuan orang/pihak lain itu didasarkan pada mutu lulusan siswa/mahasiswa serta karya-karya ilmiah yang dihasilkannya. Bagi guru/dosen yang alumni siswa/mahasiswanya pandai- pandai, mampu melanjutkan sekolah/kuliah ke jenjang yang lebih tinggi atau memperoleh pekerjaan yang memadai, diakui sebagai guru/dosen yang bermutu atau profesional. Dengan kata lain pengakuan tersebut dapat didasarkan pada rekam jejak (track record) yang berupa dokumen-dokumen prestasi/hasil kegiatan yang telah dilakukan, yang juga disebut fortofolio. Itulah sebabnya, bahwa sertifikasi guru/dosen sebelum adanya Pendidikan Profesi dilakukan secara fortofolio. Secara terminologi (ilmu definisi istilah), profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang mempersyaratkan tingkat pendidikan tinggi. Pekerjaan tersebut utamanya pekerjaan mental, bukan manual. Pekerjaan mental dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang halus, terhormat, berprestise (wibawa, terhormat, halus); sebagai lawan dari pekerjaan manual (karya tangan) yang bersifat fisik dan kasar, dianggap rendah. Pekerjaan manual itu biasanya disebut sebagai tukang, bukan profesi; misalnya: tukang batu, tukang kayu tukang jahit dan seterusnya. Tukang biasanya tidak memiliki organisasi atau ikatan sesama tukang; sedang profesi memiliki organisasi, misalnya dokter memiliki IDI (Ikatan Dokter Indonesia), wartawan memiliki PWI4Modul PLPG 2010 Bab 1: Konsep dan Tugas Guru Profesional

(Persatuan Wartawan Indonesia), dan guru memiliki PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Oleh karena itu, organisasi dapat dimasukkan sebagai salah satu ciri dari profesi; termasuk adanya AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), keanggotaan, kode etik, dan yang lain sebagai konsekuensi dari suatu organisasi. Karena pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang menuntut tingkat pendidikan yang tinggi, yang melibatkan mental, yang halus, terhormat, berprestise, maka konsekuensinya memerlukan imbalan, bayaran, atau gaji yang memadai; sebagai lawan dan pekerjaan amatiran, yang dilakukan atas dasar kesenangan/hobi, bukan untuk memperoleh penghasilan (nafkah), seperti: penyanyi, pelukis, penari, petinju, sepak bola (walaupun sekarang mereka juga telah menuntut bayaran tinggi, menjadi profesi dalam arti pekerjaan atau sumber nafkah). Oleh karena itu, bayaran tinggi (memadai) sering dimasukkan sebagai salah satu ciri profesi, yang sesungguhnya hanya sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang profesional. Apakah profesional itu. Profesional merupakan salah satu bentukan dari kata profesi, yang berkembang menjadi profesionaliesme dan profesionalisasi.

E. Guru Profesional Profesional, adalah sifat yang terkait dengan profesi. Dengan demikian, guru profesional adalah guru yang dimiliki sifat, ciri-ciri, atau karakter sesuai dengan jabatan profesinya. Masalahnya adalah, apa sifat, ciri-ciri, atau karakter dari profesi itu. Berikut ini penjelasannya dalam kaitannya dengan profesi keguruan atau guru profesional. Dari paparan di muka dapatlah disimpulkan tentang sifat, ciri-ciri, atau karakter dari profesi, yaitu: terdidik, terlatih, kekhususan, otonmon, terorganisasi, memiliki kode etik, berprestise/terpercaya, dedikasi/pengabdian, dan imbalan yang memadai (Soetjipto & Kosasi, 2004: 15-27). 1. Terdidik, artinya pemegang profesi itu memerlukan tingkat pendidikan tertentu. Tingkat pendidikan itu bersifat relatif, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan zaman serta IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni). Di kala bangsa Indonesia belum maju, guru/pendidik tidak pernah dipersyaratkan kualifikasi pendidikan sarjana (S-1) atau


5

D/IV. Walaupun pada saat itu jabatan guru belum secara eksplisit-juridis dinyatakan sebagai jabatan profesi, realitanya mereka telah melaksanakan jabatan profesi. Sekarang, setelah dicanangkan oleh Presiden (Susilo Bambang Yudoyono), guru sebagai jabatan profesi (2004) secara juridis telah dikeluarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka dipersyaratkan kualifikasi pendidikan S-1 atau D/IV untuk guru /pendidik professional. Jelasnya, jabatan profesi menuntut pendidikan tinggi dan untuk itu perlu waktu belajar yang lama, bahkan belajar terus-menerus (pendidikan sepanjang hayat) secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas atau mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu memerlukan guru/pendidik yang bermutu. Guru/pendidik yang bermutu harus selalu membaca, walaupun ketika mendidik/mengajar tidak boleh membacakan. Melalui pendidikan pemegang profesi telah dinyatakan memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidangnya. Bagi guru, dapat disebut sebagai kompeten atau memiliki kemampuan dalam bidangnya yang disebut kompetensi profesional atau kompetensi akademik sebagaimana dituntut oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bagi guru, kepemilikan kompetensi itu ditandai dengan kualifikasi akademik S-1 atau D/IV 2. Terlatih, artinya pemegang profesi itu harus ahli atau terampil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menerapkan ilmu/pengetahuan yang telah diperoleh dari pendidikan. Bagi guru, hal itu berarti terlatih dalam menerapkan ilmu/pengetahuan keguruannya. Pelatihan itu diperoleh dalam PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), setelah diberi kuliah dan lulus mata kuliah Micro Teaching. Dalam kaitannya dengan empat kompetensi guru dituntut oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pelatihan tersebut masuk dalam kategori kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mendidik/mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, sehingga siswa yang diajar dapat belajar dengan aman dan nyaman, tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, dan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk itu guru perlu menguasai didaktik (ilmu mendidik umum dan metodik (ilmu mendidik khusus atau metodik khusus) dilengkapi dengan ilmu-ilmu bantu pendidikan, seperti psikologi (umum, perkembangan, anak, remaja, dewasa) dan ilmu bimbingan dan konseling. Sesuai dengan tuntutan keterlatihan itulah maka pendidikan calon guru (prajabatan) perlu dilakukan melalui Pendidikan Profesi. Pendidikan Profesi dengan beban studi 40 satuan kredit semester (sks) yang dilaksanakan dalam waktu dua semester. Dengan demikian guru

6


profesional belum cukup dididik di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) selama empat tahun (delapan semester) dengan ijazah Sarjana Pendidikan, melainkan masih perlu ditambah dengan Sertifikat Pendidik yang dapat diperoleh melalui Pendidikan Profesi. Hal ini sederajad dengan seorang dokter yang setelah lulus Sarjana Kedokteran yang masih perlu menjalani praktik di lapangan beberapa tahun untuk dapat memperoleh profesi dokter dan membuka praktik pengobatan. Pendidikan profesi bagi guru dapat menerima mahasiswanya dari lulusan LPTK (sarjana pendidikan atau vokasional) dan dapat pula dari lulusan Universitas (sarjana ilmu murni, akademik universiter). Dengan demikan akan menghasilkan pendidik yang ilmuwan dan ilmuwan yang pendidik. Keduanya adalah guru/pendidik yang profesional dengan kualifikasi pengetahuan universiter. 3. Kekhususan, artinya pemegang jabatan profesi itu harus terdidik dan terlatih dalam bidang khusus, untuk dapat dibedakan dari bidang garapan profesi lain. Bidang khusus itu harus ditekuni secara berkesinambungan dan tetap, tidak berubah-ubah atau berpindah-pindah. Hal ini perlu untuk menjaga kualitas profesinya melalui proses perluasan dan pendalaman. Bagi guru, khususan itu adalah keguruan. Seorang guru profesional dituntut bakat dan minat, kiat dan komitmen untuk menjabat sebagai guru/pendidik. Sebagaimana telah disebut di depan, profesi itu bukan amatiran. Jadi seorang guru profesional bukanlah guru amatiran, yang terjadi secara kebetulan, sebagai batu loncatan, yang cenderung tanpa dedikasi/pengabdian, tanpa kesetiaan yang dapat mengabaikan organisasi/ikatan profesi dan kode etik profesi. Kekhususan bukan berarti bersifat eksklusif dalam keilmuan, melainkan harus tetap terbuka bagi penguasaan pengetahuan atau bidang keilmuan yang lain. Bagi guru, justru dituntut penguasaan ilmu-ilmu bantu pendidikan, seperti filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi anak/remaja/dewasa, hukum, sejarah, ekonomi, dan sosial budaya. Bidang-bidang tersebut dapat menjadi landasan dan ilmu bantu dalam pendidikan. 4. Otonom, artinya memilki kemandirian dalam ruang lingkup kerja, yang tidak diatur oleh profesi yang lain. Guru profesional (organisasi profesi keguruan) harus berani mengambil putusan sendiri dalam bidang dan ruang lingkup kerjanya serta mempertanggungjawabkannya. Tentang persyaratan siswa seperti apa yang dapat diterima,Modul PLPG 2010 Bab 1: Konsep dan Tugas Guru Profesional

7

isi pendidikan apa yang perlu diberikan, nilai-nilai apa yang harus diinternalisasikan, metode mengajar apa yang perlu dipergunakan, ketentuan keberhasilan/kelulusan seperti apa yang ditetapkan, semua ada pada otoritas guru/pendidi/sekolah, degnan berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan secara formal oleh Pemerintah berdasar kesepakatan. Dalam hal ini sering organisasi profesi guru tidak berdaya terhadap campur tangan pemerintah atau masyarakat. Misalnya, sekolah swasta tidak boleh membuka dan menutup pendaftaran calon siswa/mahasiswa sebelum sekolah Negeri, pelaksaaan Ujian Nasional yang dikawal ketat oleh Polisi, Kejaksaan, dan KPK. Otonomi guru sejalan dengan otonomi daerah, otonomi pendidikan, otonomi pendidikan, otonomi sekolah sebagai bentuk dari reformasi pendidikan. Guru profesional adalah guru yang otonom, guru yang bukan sekedar sekrup-sekrup mati yang tinggal digerak-gerakkan sesuai dengan keinginan birokrasi dari pusat, yang takut kepada kepala sekolah, pengawas, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Mendiknas, dan Presiden. Dengan kata lain, guru profesional hendaknya penuh inisiatif, kreatif, dan inovatif serta indepeden (Darminingtyas, 2005: 119 -120). Bagaimanapun, otonom tidak berarti tanpa kontrol oleh pihak lain. Dalam hal-hal yang prinsip yang terkait dengan jatidiri, pihak lain sebaiknya tidak campur tangan, biarkan bekerja sesuai dengan peraturan sendiri dalam ruang lingkup profesinya, sesuai dengan tradisi/kebiasaan profesinya. Bagi guru profesional tetap akan mengambil putusan dengan mempertimbangkan pendapat pelanggan (stakeholders), termasuk orangtua siswa, kepala sekolah, kepala kantor wilayah, dan anggota masyarakat terkait. 5. Terorganisasi, artinya jabatan profesi itu memerlukan adanya ikatan dalam suatu organsasi, yang disebut organisasi profesi. Melaluji organisasi profesi itulah prinsip-prinsip dan tujuan profesi dapat diperjuangkan dan ditegakkan serta memberikan perlindungan bagi para anggotanya. Seperti telah disebut, profesi kedokteran memiliki IDI, profesi jurnalistik memiliki PWI, dan profesi keguruan memiliki PGRI, bahkan juga Forum Guru Independen, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) yang berubah menjadi Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Kelompok Kerja Guru Sejenis, Musyawarah Guru Sejenis, Musyawarh Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan lain-lain.

8


Dengan adanya berbagi macam organisasi keguruan tersebut, menjadikan jabatan guru sebagai profesi belum mantap, bahkan ada yang menyebutnya sebagai jabatan semiprofessional atau the emerging profession (Soetjipto & Kosasi, 2004:25). Guru disebut sebagai jabatan semiprofesional karena: latihan yang lebih singkat, statusnya kurang diakui (rendah atau moderat), hak-haknya kurang ditegakkan, pengetahuannya kurang spesialis, kurang mandiri dari supervisi dan kontrol masyarakat, bila dibandingkan dengan mereka yang disebut sebagai jabatan profesional. Memang, sebagaimana telah disebut, jabatan guru di Indonesia baru diakui sebagai jabatan profesional sejak Deklarasi Presiden 2005 yang dikuatkan dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jadi memang baru muncul (the emerging profession). Inilah tantangan bagi organisasi profesi keguruan untuk menyatukan diri sebagai organisasi profesi utuh. Bagaimanapun, tanda-tanda pengakuan guru sebagai jabatan profesional telah muncul, seperti: yang boleh menjadi guru hanya yang memiliki akta mengajar yang dikeluarkan oleh LPTK, guru memiliki tunjangan fungsional sebagai pengajar, dan guru dimungkinkan naik pangkat secara terbuka. 6. Memiliki kode etik, yaitu norma dan asas yang disepakati oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan dan ukuran tingkah laku. Kode, merupakan lambang atau simbol yang bermakna. Etik, atau etika, suatu filsafat moral, artinya hal yang mendasar atau hakikat dari moral. Moral adalah ajaran tentang baik-buruknya suatu tingkah laku. Jadi kode etik merupakan lambang, simbol atau hal mendasar yang menjadi dasar dan ukuran baik buruknya tingkah laku. Kode etik profesi keguruan berarti hal-hal yang mendasar, yang bernilai, yang berharga, yang bermakna, yang baik, yang diinginkan, yang menjadi landasan dan ukuran bertindak bagi guru profesional sebagai anggota dari organisasi profesi keguruan. Kode etik organisasi biasanya ditetapkan dalam suatu rapat besar atau kongres seluruh anggota atau melalui mekanisme perwakilannya. Sesuai dengan namanya sebagai kode etik, yang terkait dengan etika atau moral, maka kode etik hanya memiliki sanksi moral, bukan sanksi hukum, dengan sanksi terberat dikeluarkan dari keanggotaan organisasi profesi. Tetapi sering kode etik diperlakukan sebagai aturan sehingga memiliki sanksi hukum. Kode etik profesi keguruan, antara lain mencakupi (a) menjunjung tinggi martabat profesi atau menjaga kehormatan profesi, artinya tingkah laku para guru sebagai anggota organisasi


9

profesi tidak boleh bertindak atau bertingkahlaku yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan, (b) menjaga kesejahteraan anggota, artinya para guru akan bertindak demi kesejahteraan sesama anggota organisasi profesi, tidak boleh saling merugikan, baik secara lahir maupun batin, dan (c) meningkatkan mutu, keprofesionalan, dan pengabdian, artinya para guru sebagai anggota organisasi profesi harus meningkatkan kemampuan (mengembangkan profesi atau keahlian) untuk dapat mengabdikannya demi kepentingan profesi secara optimal. 7. Berprestise/terpercaya, artinya jabatan profesi itu menuntut suatu kepercayaan dari luar atau pihak lain. Guru profesional harus memperoleh kepercayaan dari pelanggannya (stakeholders). Pelanggan bagi guru adalah secara vertikal: atasan (kepala sekolah, penilik/supervisor, kepala kantor wilayah, dan seterusnya) dan secara horizontal: siswa, teman sejawat, orangtua siswa, dan relasi di masyarakat yang relevan, termasuk dunia kerja dan pendidikan lanjutan. Dalam hal ini siswa dimasukkan sebagai hubungan horizontal dengan guru karena teori pendidikan modern memahami hubungan guru-murid sebagai sejajar, bukan hubungan atasan-bawahan, walaupun dalam hal-hal tertentu misalnya dalam kaitannya dengan kewenangan, guru tetap lebih tinggi atau di atas siswa (Moore, 1982: 8184). Kepercayaan itu dapat diperoleh melalui kewibawaan, yang pada dasarnya merupakan suatu pengakuan secara bebas dan sukarela. Kewibaaan guru terkait erat dengan kepribadiannya. Jadi guru profesional harus berkepribadian yang baik yang terhormat dan terpecaya, yang dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan sebagai kompetensi kepribadian atau individual. Sebagaimana telah disebut, kepercayaan stakeholders dapat dibangun melalui hasil pendidikan yang dilakukan oleh guru, yaitu lulusan atau alumni yang cerdas, mampu melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, mampu segera memperoleh pekerjaan yang memadai. 8. Dedikasi/pengabdian, artinya pemegang jabatan profesi harus memiliki dedikasi, pengabdian, atau loyalitas terhadap organisasi profesinya. Bagi guru, loyalitas itu dapat ditunjukkan dengan kerja keras, disiplin, produktif secara akademik (banyak menulis karya ilmiah atau buku), mengembangkan kompetensi pendidik dan keguruan. Guru profesional tidak

10


menjadikan tugas keguruan sebagai sambilan, melainkan sebagai tugas pokok, bila perlu tidak ada pekerjaan sambilan. Kalau ada kerja sambilan hendaknya yang sejalan dengan tugas pokoknya dalam dunia pendidikan, bila perlu yang dapat menunjang tugas pokoknya sebagai guru. Tidak ada salahnya seorang guru punya sambilan berdagang, tetapi tetap guru yang berdagang bukan pedagang yang menjadi guru. Untuk menjadi guru profesional, yang berdedikasi tinggi diperlukan bakat dan pembawaan, kiat dan niat, serta panggilan hidup. Maka penerimaan calon guru, hendaknya lebih selektif. Sebagai pembanding dapat digambarkan penerimaan siswa, calon guru 1950 (SGB, SGA) selain persyaratan prestasi akademik (hasil ujian), juga mepersyaratkan kesehatan jasmani (jantung, paru-paru dan lainlain) yang dinyatakan dengan Surat Dokter yang diakui Negara, postur tubuh, volume suara, sikap/gaya berjalan, tidak ada cacat jasmani (mata, pendengaran, gagap bicara, sumbing, dan lain-lain). Selain persyaratan mental dan fisik tersebut perlu pula diperhatikan kepribadiannya. Dengan demikian seorang calon guru profesional hendaknya benar-benar sehat secara mental, jasmani, dan rohani . Persyaratan tersebut sekarang telah tidak diperhatikan lagi. Dengan penerimaan calon guru yang selektif akan lebih terjamin profesionalitas guru. 9. Imbalan yawng memadai, merupakan konsekuensi logis dari suatu jabatan profesi. Jabatan profesi memerlukan pendidikan dan pelatihan yang relatif lama, memerlukan kekhususan, sikap yang otonom, terorganisasi, memiliki kode etik yang luhur, berprestise/terpercaya, dan dedikasi/ pengabdian serta loyalitas yang tinggi maka sudah layak dan sepantasnya bila memperoleh imbalan atau gaji yang tinggi. Telah disebut bahwa guru profesional bukan pekerjaan sambilan, juga bukan amatiran, melainkan suatu kehidupan dan penghidupan. Guru sebagai jabatan profesional harus dijalani sebagai kehidupan, maka sebagai konsekuensinya harus dapat menjadi penghidupan bagi penyandang jabatan profesi tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya profesionalisasi guru di Indonesia, layak dan sepantaslah bila pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai sumber penghidupan guru profesional.

F. Tugas Guru


11

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No 14 tahun 2005:2). Menurut National Board for Professional Teaching Standards (dalam Yuhetty dan Miarso 2009:7-8) tugas guru meliputi: (1) komitmen terhadap siswa dan belajar mereka, (2) menguasai materi pelajarannya dan cara mengajarnya, (3) bertanggung jawab dalam mengelola dan memonitor belajar siswa, (4) berpikir sistematik mengenai tugasnya dan belajar dari pengalamannya, dan (5) menjadi anggota dari masyarakat belajar. Indikator bahwa guru komitmen terhadap siswa dan belajar mereka meliputi: (1) guru mengenal perbedaan individual siswa dan menyesuaikan praktik pembelajarannya sesuai dengan keragaman tersebut, (2) guru memahami bagaimana siswa berkembang dan belajar, (3) guru memperlakukan siswa dengan adil, dan (4) misi guru tidak hanya mengembangkan kapasitas kognitif. Indikator bahwa guru menguasai materi pelajarannya dan cara mengajarnya meliputi: (1) guru menghargai bagaimana pengetahuan dikembangkan, diorganisasikan dan dikaitkan dengan disiplin lain, (2) guru menguasai secara khusus bagaimana pengetahuan disajikan kepada siswa, dan (3) guru mengembangkan berbagai cara untuk menguasai pengetahuan. Indikator bahwa guru mengelola dan memonitor kegiatan belajar siswa meliputi: (1) guru menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan belajar, (2) guru mengkoordinasikan kegiatan belajar dalam kelompok, (3) guru memberi perhatian utama terhadap keterlibatan siswa, (4) guru menilai kemajuan belajar siswa secara teratur, dan (5) guru selalu memperhatikan tujuan utama tugasnya. Indikator bahwa guru berpikir sistematis dan belajar dari pengalamannya meliputi: (1) guru mampu secara terus menerus mengatasi kesulitan yang dihadapinya, yang merupakan bukti kemampuannya, dan (2) guru meminta nasehat dari orang lain dan melakukan penelitian untuk memperbaiki kinerjanya. Indikator bahwa guru sebagai anggota dari masyarakat belajar meliputi: (1) guru menyumbang efektivitas sekolah melalui kerja sama dengan profesional lain, (2) guru bekerja12Modul PLPG 2010 Bab 1: Konsep dan Tugas Guru Profesional

sama secara kolaboratif dengan orangtua siswa, dan (3) guru memanfaatkan sumber-sumber yang ada di masyarakat.

G. Kompetensi Guru Guru perlu memiliki kompetensi agar mampu menjalankan tugasnya dengan sebaikbaiknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (Depdiknas 2005:24, 90-91). Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.


13

H. Profesionalisasi Guru Yang dimaksud dengan profesionalisasi guru adalah proses untuk menjadikan guru profesional, yaitu terdidik dan terlatih. Profesionalisasi guru dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi pendidikannya (menjadi terdidik) dan kemampuannya (menjadi terlatih), sehingga mencapai standar/kriteria ideal yang telah ditetapkan. Untuk guru, sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, standar/kriteria guru profesional adalah yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. Jadi profesionalisasi guru berarti proses menjadikan guru berkualifikasi pendidikan S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik. Kualifikasi pendidikan S-1/D-IV ditandai dengan ijazah, yang diperoleh melalui pendidikan, sedang sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui sertifikasi. Dengan demikian, profesionalisasi guru dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan sertifikasi. Pada dasarnya, pendidikan dan sertifikasi guru itulah yang disebut dengan pendidikan profesi bagi guru. Jadi, singkatnya, profesionalisasi guru dilaksanakan dengan pendidikan profesi. Hingga tahun 2010, tentang pendidikan profesi itu masih dalam perencanaan. Yang telah dilaksanakan adalah sertifikasi guru, itu pun baru untuk guru dalam jabatan atau untuk mereka yang telah menjadi guru, belum untuk calon guru (prajabatan). Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Berikut ini skema pembagiannya. Jalur penilaian portofolio

Dalam Jabatan Jalur pendidikan (pendidikan profesi) Profesionalisasi guru Prajabatan: jalur pendidikan (Pendidikan Profesi) Berikut ini profesionalisasi guru dalam jabatan tersebut disarikan dari Sertifikasi guru Dalam Jabatan 2010 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

14


1. Dasar Hukum. Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut. a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. e. Perauran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. f. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hk Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253. g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan. h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. i. Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan k. Keputusan Mendiknas Nomor 056/0/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertfikasi Guru (KSG) l. Keputusan Mendiknas Nomor 057/0/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelanggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.


15

2. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio a. Aspek yang dinilai Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap dokumen-dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Kompetensi,aspek,atau unsure yang dinilai mencakupi hal-hal sebagai berikut; 1) Unsur A: Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok a) Kualifikasi akademik b) Pengalaman mengajar c) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaraan/konseling 2) Unsur B: Unsur Pengembangan Profesi a) Pendidikan dan pelatihan b) Penilaian dari atasan dan pengawas c) Prestasi akademik d) Karya Pengembangan Profesi 3) Unsur C: Unsur Pendukung Profesi a) Keikutsertaan forum ilmiah b) Pengalaman berorganisasi di bidang pendidikan dan social c) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

16


b. Alur sertifikasi Penilaian dilakukan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) penyelanggara sertifikasi guru (yang ditetapkan/ditunjuk oleh Pemerintah), dalam bentuk Rayon, yang teridiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra, dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) dari Pusat (Jakarta). Alur sertifikasi guru dapat digambarkan sebagai berikut.

SERTIFIKAT PENDIDIKAN

LulusGURU DALAM JABATAN S1/D-IV

PENILAI AN PROTOF OLIA

Tidak Lulus

MELENGKAPI PROTOFOLIO PLPG DIKLAT

UJI AN

Lulus Tidak Lulus

PEMBINAAN DINAS PEND, KAB/KOTA

Tidak Lulus

UJIAN ULAN G (2X)

Lulus


17

Narasi 1) Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio. 2) Portofolio dinilai. 3) Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. 4) Apabila hasil penilaian portofolio mencapai angka minimal kelulusan (total 850) dan batas minimal setiap unsur (A,B,C) terpenuhi , maka dinyatakan lulus dan memperoleh Sertifikat Pendidik. 5) Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan ( misalnya ijazah belum dilegalisasi, tanda tangan peserta belum bermaterai, ata sejenisnya), maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (MA=Melengkapi Administrasi). 6) Apabila skor hasil penilaian portofolio belum mencapai batas angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan/merekomendasikan alternative sebagai berikut. a) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (MS = Melengkapi Substansi ) bagi peserta yang memperoleh total skor 841 s/d 849 . Apabila dalam kurun waktu satu bulan peserta tidak mampu melengkapi substansi tersebut, peserta tersebut diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi guru (PLPG). b) Mengikuti PLPG , yang mencakupi empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi yang menaisme, materi, dan system ujiannya dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali untuk materi yang yang telah disusun kemudian deserahkan kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelanggara Sertifikasi untuk

18


belum lulus. Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang yang kedua, dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

Hubungan kerja administrasi penyelanggara sertifikasi guru dalam jabatan dapat digambarkan sebagai berikut.2. DEPDIKNAS DITJEN PMPTK DIKTI DITJEN KoordinasiI 1.KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU UNSUR DIKTI.PMPK.DEPAG.LPTK

N o m or Re gi str as i

Informasi3. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI (PSG)

Rekap Peserta

HASILI

Sinkronisasi dan standarisasiI

HASILI

5. RAYON LPTK PENYELENGGARA

Infomasi

Rekap Peserta Hasil dan sertifikat Pendidik

4.DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA( PSG) Berkas PortofolioI Hasil dan Sertifikasi PendidikI

Informasi6. GURU PESERTA SERTIFIKASI


19

Narasi1) Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) melakukan koordinasi dengan Ditjen Dikti,

Ditjen PMPTK ( Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ) dan Departemen Agama untuk: (a) merumuskan standarisasi proses dan hasil sertifikasi, dan (b) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK menetapkan panduan-panduan sertifikasi guru berdasar hasil sinkronisasi dan standardisasi pelaksanaan sertifikasi guru yang dilakukan KSG. 2) KSG melakukan koordinasi dengan Rayon LPTK dan menyampaikan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru untuk dilaksanakan. 3) Dirjen PMPTK menyampaikan informasi yang tertera dalam panduan sertifikasi guru kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam bentuk sosialisasi. 4) Dinas Pendidikan Provinsi meneruskan informasi yang tertuang dalam panduan sertifikasi guru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dapat dilakukan secara simultan dengan sosialisasi sertifikasi guru oleh Dirhen PMPTK 5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan informasi dalam bentuk sosialisasi sertifikasi kepada guru. Materi sosialisasi antara lain mencakupi: (a) prosedur dan tatacara pendaftaran, (b) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (c) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi dinas pendidikan kabupaten/kota, LPTK penyelanggara, LPMP), (d) syarat mengikuti sertifikasi, (e) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubrik portofolio, dan (f) jadwal penyerahan dokumen portofolio 6) Guru peserta sertifikasi menyusun dokumen portofolio dan menyiapkan data lain yang terkait kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

20


7) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengadministrasikan dokumen portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan lainnya dan membuat rekapitulasi peserta sertifikasi, selanjutnya menyerahkan dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK Penyelenggara Serfitikasi. 8) Rekapitulasi tersebut juga diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk direkap menjadi Peserta Sertifikasi tingkat provinsi. 9) Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi tersebut kepada Konsorsium Sertifikasi Guru. 10) LPMP mengadakan perjanjian dengan LPTK tentang penggunaan dana pelaksanaan sertifikasi guru. 11) LPTK penyelanggara sertifikasi guru memberikan laporan hasil penilaian portofolio kepada Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK melalui KSG. 12) LPTK menyerahkan hasil perjanjian tentang penilaian portofolio kepada LPMP dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 13) LPTK menyampaikan hasil penilaian portofio kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota 14) LPTK mengumumkan hasil penialaian portofolio kepada guru peserta sertfikasi dan memberikan sertifikat pendidik kepada peserta yang telah lulus 15) Dirjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik Memberikan nomor registrasi kepada guru peserta sertfikasi yang telah lulus. Catatan : Prosedur sertifikasi guru pada satuan pendidikan di bawah Departemen Agama menyesuaikan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh Depdiknas 3. Penilaian dan kategori hasil penilaian portofolio Penilaian dimaksud dengan portofolio adalah dokumen sebagai bukti fisik pengalaman kerja /prestasi guru dalam tugas profesinya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen tersebut


21

dinilai oleh dua penilai (asesor). Asesor ialah dosen yang telah memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) yang ditetapkan Ditjen berdasar hasil seleksi, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru, baik perguruan tinggi induk maupun perguruan tinggi mitra. Hasil penilaian tersebut dapat dikelompokkan dalam enam kategori sebagai berikut. a. Lulus (L), bagi peserta yang memperoleh skor penilaian portofolio sama dengan atau di atas minimal kelulusan (850 sesuai rubrik penilaian portofolio). b. Melengkapi Admnistrasi (MA), bagi mereka yang telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi, seperti: ijazah yang belum dilegalisasi, tanda tangan tanpa materai, dan seneisnya. c. Melengkapi Substansi (MS), bagi mereka yang belum memenuhi skor minimal 850, tetapi telah mendekati, yaitu 841-840. d. Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (MPLPG), bagi mereka yang memperoleh skor kurang dari 841. e. Klarifikasi (K), bagi mereka yang dokumen portofolionya meragukan dan bila terbukti memalsukan dokumen portofolio peserta tersebut didiskualifikasi (tidak lulus). f. Diskualifikasi (D), bagi peserta sertifikasi guru yang (1) tidak sesuai dengan criteria penetapan peserta, atau (2) terbukti sengaja menyuap; dokumennya dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, kuotanya hangus, tidak dapat digantikan oleh peserta lain. 4. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) PLPG diikuti oleh peserta sertifikasi guru yang dinyatakan belum lulus (skor kurang dari 841), baik guru kelas, guru bimbingan konseling/ konselor, maupun guru yang diangkata dalam jabatan pengawas. MAteri PLPG dususn oleh LPTK Penyelanggara yang manckupi empat kompetensi guru/pendidik sebagaimana dituntut oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu kompetensi akademik (profesional), pedagogik, sosial, dan kepribadian. PLPG dilaksanakan oleh instruktur secara terjadwal dalam waktu minimal 9 hari dan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori dan 60 JP praktik. Satu JP setara

22


dengan 50 menit. PLPG diawali dengan pretest tertulis (1 JP) untuk mengukur komptensi pedagogik dan profesional awal peserta, diakhiri dengan uji kompetensi, meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran). PLPG dilaksanakan dalam bentuk rombongan belajar (rombel) dan kelompok peer

teaching, peer counseling, atau peer supervising yang diupayakan terdiri atas satu bidang keahlian/mata pelajaran. Satu rombel maksimal 30 orang peserta dan satu kelompok. Peer teaching, peer counseling, atau peer supervising maksimal 10 orang.Dalam hal jumlah yang tidak memungkinkan, dapat dibentuk rombel berdasar rumpun bidang studi / mata pelajaran atau dapat disesuaikan. Bagi mereka yang lulus mendapatkan sertifikat pendidik, sedang yang belum lulus diberi kesempatan mengulang maksimal dua kali untuk mata uji ( tulis atau praktik) yang belum lulus. Ujian ulang diselesaikan pada tahun berjalan. Jika terpaksa tidak terselesaikan pada tahun berjalan, maka ujian ulang dilakukan bersamaan dengan ujian PLPG kuota tahun berikutnya. Peserta yang tidak lulus setelah dua kali mengulang ujian, dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengirimkan untuk dibina lebih lanjut.

5. Sertifikat Pendidik Sertifikat Pendidik diberikan kepada peserta sertifikasi guru yang telah dinyatakan lulus. Sertifikat Pendidik dikeluarkan oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 02/KSG-DIKTI/2007 tanggal 22 Oktober 2007 Nomor 02/KSG-DIKTI/2008 tanggal 28 Februari 2008. Selain yang diberikan kepada peserta sertifikasi guru yang telah lulus penilaian portofolio, sertifikat pendidik juga dapat diberikan secara langsung sesuai Pasal 2 ayat (11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Sertifikat pendidik diberikan secara langsung kepada: a. guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terkreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata


23

pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau b. guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terkreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau c. guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kaulifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terkreditasi dlaam bidan kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan sekurang-kurangnya IV/ b atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau d. guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan peididkan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dlaam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angkat kredit kumulatif setara dengan goongan IV/b; atau e. guru yang sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit komulatif setara dengan golongan IV/c. Guru dalam jabatan menjadi calon penerima sertifikat pendidik secara langsung dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru Pendidikan Luar Biasa. Narasi a. Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikat guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas yang dipersyaratkan b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif mengusulkan 1(satu) orang guru SMP per bidang studi dan 2 (dua)orang guru SD yang telah diseleksi ke Ditjen Dikti.

24


.

GURU DALAM JABATAN S 1 / SERTIFI D IV Seleksi Seleksi KAT UJI Administr Modul PLPG 2010 BabAkademi dan Tugas Guru Profesional 1: Konsep PENDIDI PROG RAM KOMPETE k PELAKSANAAN DINAS atif PENDIDIKAN NSI REMI LULUS PEMBINAAN TIDAK 3 LULUS PENDIDIKAN PEDNIDIKANx LULUS K TL KABUPATEN/KOTA 2 Kali PKA LPTK Maximal DI

25

c. Ditjen Dikti memfasilitasi seleksi akademik yang dilakukan LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan untuk menetapkan calon peserta program.Dirjen Dikti menetapkan alokasi peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk

26


d. Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti PKA (pemetaan Kemampuan Awal) untuk menentukan jumlah sks yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan. e. Pelaksanaan pendidikan selama 2 semester di LPTK, peserta wajib lulus semua mata kuliah selama program,sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik. f. Peserta yang lulus semua mata kuliah diikutkan uji kompetensi. Bagi peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulangan sampai 2 kali. g. Untuk peserta yang tidak lulus satu atau lebih mata kuliah setelah ujian ulangan sebanyak 2 kali, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan h. Peserta uji komptensi yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti remidi di LPTK, maksimal 2 kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ketiga, maka peserta tersebut diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

6. Profesionalisasi guru prajabatan Profesionalisasi guru dalam jabatan, baik lewat jalur penilaian portofolio maupun jalur pendidikan diprogramkan selesai pada tahun 2015. Setelah 2015 profesionalisasi gurudilaksanakan melalui pendidikan profesi untuk para calon guru atau guru prajabatan. Dengan demikian pendidikan guru berlangsung selama lima tahun atau 10 semester; dengan alokasi 4 tahun (8 semester ) untuk meraih kualifikasi sarjana S-1 dan 1 tahun (2 semester) untuk meraih sertifikat pendidik. Ada dua kemungkinan sistem profesionalisasi guru prajabatan, yaitu: sistem berkelanjutan dan system terminal. Sistem berkelanjutan berarti langsung dari semester satu hingga semester ke10 pada sebuh LPTK dengan kurikulum Strata-1 dan pendidikan profesi. (dapat teripash dapat pula terpadu). Sistem terminal berarti dari semester satu hingga semester


27

ke-8 untuk meraih kualifikasi sarjana Strata-1 (S-1) dilanjutkan semester ke-9 dan ke-10 untuk memperoleh sertifikat pendidik. Dalam hal ini ada kemungkinan pada LPTK yang sama, bila LPTK tersebut diberi wewenang melaksanakan pendidikan profesi; atau terpaksa harus pindah ke LPTK lain yang ditunjuk Pemerintah melaksanakan pendidikan profesi bila LPTK perkualiahan semester ke-1 hingga ke-8 bukan LPTK yang ditunjuk Pemerintah melaksanakan pendidikan profesi. Untuk LPTK yang ditunjuk melaksanakan pendidikan profesi dan melaksanakan sistem terminal dapat menerima calon peserta pendidikan profesi dari perguruan tinggi lain, baik LPTK maupun non-LPTK yang telah lulus Strata-1. Dengan demikian pendidikan profesi tersebut perlu menggunakan dua jenis kurikulum, yaitu (a) kurikulum yang menitikberatkan pada kependidikan, bagi peserta yang berasal dari non-LPTK (untuk menghasilkan sarjana yang pendidik), dan (b) kurikulum yang menitikberatkan pada ilmu murni bagi peserta dari LPTK (untuk menghasilkan pendidik yang sarjana). Bagaimanapun, pendidikan profesi bagi para guru prajabatan itu masih dalam perencanaan.

I. Rangkuman Setelah melalui perjuangan panjang, sekarang guru telah diakui sebagai jabatan profesi. Hal itu diawali dengan pencanangan oleh Pesiden Susilo Bambang Yudoyono (2004) dan dikukuhkan secara yuridis dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan demikian konsep profesi keguruan sebagai bagian dari profesi pendidikan menjadi popular. Guru yang profesional adalah mereka yang terdidik, terlatih,memiliki kekhususan bukan amatiran, otonom, terorganisasi, memiliki kode etik, terpercaya, berdedikasi tinggi, dan perlu imbalan yang memadai. UU RI No. 14 Tahun 2005 sendiri menuntuk kepemilikan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagugik, profesional (akademik), kepribadian, dan social. Tugas guru meliputi lima aktivitas yakni: komitmen terhadap siswa dan belajar mereka, menguasai materi pelajarannya dan cara mengajarnya, bertanggung jawab mengelola dan memonitor belajar siswa, berpikir sistmatik mengenai tugasnya dan belajar dari pengalamannya, serta menjadi anggota dari masyarakat belajar.

28


Popularitas tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemberian makna, melalui peningkatan mutu guru. Hal itu dilaksanakan melalui profesionalisasi guru, baik dalam jabatan maupun prajabatan.Profesionalisasi guru dapat ditempuh lewat jalur penilaian portofolio, termasuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan jalu rpendidikan, yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG), untuk memperoleh Sertifikat Pendidik. Guru profesional atau guru yang bermutu adalah merekah yang telah memiliki Sertifikat Pendidik. Seritifikat pendidik mencerminkan penguasaan (1) kualifikasi tugas pokok yang mencakupi; kualifikasi akademik,pengalaman mengajar, dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran; (2) pengembangan profesi, yang mencakupi: pendidikan dan pelatihan, penilaian oleh atasan, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi; dan (3) pendukung profesi , yaitu: keikutsertaan dalam forum ilmiah , pengalaman berorganisasi, dan pengahargaan I. Latihan. 1. 2. 3. 4. Jelaskan perbedaan antara jabatan profesi dan nonprofesi! Sebutkan dan jelaskan upaya-upaya profesionalisasi guru! Paparkan pendapat Anda tentang guru yang sarjana dan sarjana yang guru! Paparkan pendapat Anada tentang keterkaitan antara peningkatan daya tarik

LPTK dan peningkatan mutu pendidikan! 5. Paparkan pendapat Anda tentang persyaratan guru yang harus sarjana!

J. Tugas1. Ada judul buku Profesi Pendidikan, ada pula Profesi Keguruan. Temukan buku-

buku tersebut dan diskusikan bersama teman terkait dengan isinya serta buatlah laporan hasil diskusi Anda! 2. Diskusikan bersama teman yang menemukan kendala-kendala profesionalisasi guru sebagai fungsi penjaminan mutu guru dan mutu pendidikan dan tuliskan sebagai laporan hasil diskusi!


29

3. Cari informasi tentang tanda-tanda peningkatan mutu guru pasca sertifikasi!

SUMBER MATERI Damin, Sudarwan. 2002. Inovasi Pendidikan: dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan. Bandung: Pustaka Setia. Halaman 20-24 Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak-rusakan. Yogyakarta: LKiS Depdiknas. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2009. Buku 3: Pedoman Penyusunan Portofolio. Jakarta: Depdiknas. Halaman 49-59 Yuhetty, Harina dan Miarso, Yusufhadi. 2009. Kajian Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. http://yusufhadi.net/kompetensi-guru-dalam-meningkatkan-mutupendidikan Moore, T.W 1982 . Philosopphy of Education. London: Routledge & Kegan Paul. Soetjopyo & Kosasi. 2004. Profesi Keguruan. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas Rineka Cipta. Halaman 15-27 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tim Penyusun. 2008. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

30


Bab 1 Konsep Dan Tugas Guru Profesional

Documents