b2 - Peran Dokter Era Jkn Dan Mea Unpad

8/17/2019 b2 - Peran Dokter Era Jkn Dan Mea Unpad

1/40

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Oleh:

dr. Tri Hesty Widyastoeti Sp.M MPH

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

(PERSPEBSI)

Bandung, 9 April 2016

TANTANGAN PROFESI DOKTER

DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

DAN SDM PADA ERA MEA

1


2/40

Outline

1. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

2. KEBIJAKAN KESEHATAN DANTANTANGAN DI ERA MEA

3. KEBIJAKAN UNIVERSAL HEALTH

COVERAGE (JKN)4. DAMPAK DAN KESIAPAN BAGI DOKTER


3/40

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN


4/40

VISI DAN MISI PRESIDEN

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)

Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas HidupManusia Indonesia

TRISAKTI:Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik;

Berkepribadian dlm budaya

PROGRAM INDONESIA

SEHAT

PROGRAM INDONESIA

PINTAR

PROGRAM INDONESIA KERJA

PROGRAM INDONESIA

SEJAHTERA

PENGUATAN

YANKES

PARADIGMA

SEHATJKN

3 D I M E N S I P E

M B A N G U N A N : P E M B A

N G U N A N M A N U S I A , S

E K T O R

U N G G

U L A N , P

E M E R A T A A N

D A N K E W I L A Y A H A N

N OR MA P E MB A N

G UNA NKA B I NE T KE R

J A

DTPK KOTA

KELUARGA SEHAT


5/40

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN

RPJMN I

2005 -2009

Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif

sesuai kondisi dan kebutuhan

Bangkes

diarahkan untuk

meningkatkan

akses dan mutu

yankes

Akses

masyarakat thp

yankes yang

berkualitas telah

lebih

berkembang danmeningkat

Akses

masyarakat

terhadap yankes

yang berkualitas

telah mulai

mantap

Kes masyarakat

thd yankes yang

berkualitas

telah

menjangkau

dan merata diseluruh wilayah

Indonesia

VISI:

MASYARAKAT

SEHAT

YANG MANDIRI

DAN

BERKEADILAN

RPJMN II

2010-2014

RPJMN III

2015 -2019

RPJMN IV

2020 -2025

KURATIF-

REHABILITATIF

PROMOTIF - PREVENTIF

5


6/40

6


7/40

Peta Strategi Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2015-2019

VISI YANKES 2019

Akses Pelayanan Kesehatan yang TerjangkauDan Berkualitas Bagi Masyarakat


8/40

8

KEBIJAKAN KESEHATAN DAN TANTANGAN DI ERA MEA


9/40

Regional Inter-governmental

Organization

10 members

4.5million sq kms

570million people (growth1.5%)


10/40

ELEMEN KESEHATAN

DALAM KERJA SAMA ASEAN

ASCC(ASEAN Socio

CulturalCommunity)

• Peningkatan Keamanan dan Ketahanan Pangan (keamananpangan)

• Akses Pelayanan Kesehatan dan Promosi Perilaku HidupSehat (pengendalian penyakit tidak menular, pengendaliantembakau, peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar,kesehatan migran, kesehatan mental, pengobatan tradisional,kesehatan ibu dan anak, UHC, farmasi)

• Peningkatan Kemampuan Mengendalikan Penyakit Menular(pengendalian penyakit menular, HIV/AIDS, malaria,kesiapsiagaan penyakit menular yang endemis)

• Pembangunan Bangsa yang Tahan Bencana dan Masyarakatyang Lebih Aman (kesiapsiagaan penyakit menular ygpandemi)

• Arus bebas jasa kesehatan (perawat, dokter,dokter gigi)

• Arus bebas barang kesehatan (obat, alatkesehatan, obat tradisional, suplemen, kosmetik)

• Arus bebas investasi kesehatan (RS)

10


11/40

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)/

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

• AEC/MEA membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis

produksi untuk membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif.

• Karakteristik utama MEA, antara lain : 1) A single market and

production base, 2) A highly competitive economic region, 3)

A region of equitable economic development, dan 4) Fully

integrated into the global economy.

• Sesuai dengan prinsip World Trade Organization (WTO),

proses liberalisasi perdagangan barang dan jasa di ASEAN

bersifat progresif, dimana setiap Negara Anggota ASEAN tidakdiperkenankan untuk menarik kembali komitmennya yang

telah disepakati (no back tracking).

11


12/40

PERKEMBANGAN LIBERALISASI PERDAGANGAN

JASA KESEHATAN DI ASEAN• Kerangka kerjasama liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN, termasuk

jasa kesehatan tertuang dalam ASEAN Framework Agreement on

Services (AFAS).

• Perjanjian AFAS merupakan mandat dari hasil pertemuan para Menteri

Ekonomi ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 15 Desember 1995.

• Liberalisasi perdagangan bidang jasa dalam kerangka AFAS dilakukan

melalui mekanisme pengurangan hambatan dalam market access dan

national treatment yang dinyatakan dalam Schedule of Commitment

(SoC).

• Jasa kesehatan pada AFAS termasuk dalam 5 sektor dengan kategori

Priority Integrity Sectors (PIS), yaitu sektor yang lebih dulu progressiveliberalizationnya dibandingkan sektor lain.

• AFAS 10 merupakan paket terakhir yang dikomitmenkan di ASEAN sebelum

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Saat ini, AFAS

akan disempurnakan menjadi ASEAN Trade in Services Agreement

(ATISA), sehingga mempunyai kedudukan hukum yang lebih kuat.


13/40

Schedule of Commitment/SoC

Mengatur penjadwalan pengurangan limitation onMarket Access dan National Treatment mencakup 4

jenis Mode of Supply jasa, yaitu :

Mode 1

(CrossBorderSupply)

Mode 2(Consuption Aboard)

Mode 3

(Commerci

alPresence)

Mode 4

(Movement

of NaturalPersons)

Klasifikasi jasa merujuk klasifikasi UN CPC (Central Product Classification W 120


14/40

TANTANGAN KEBIJAKAN KEDEPAN

2015

2019

RPJMN KE III

SDM DAN AKSES INFRASTRUKTUR

BERKUALITAS

AGENDA PASCA MDGs

TERCAPAINYA 12 GOALS

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

MENGHADAPI PERSAINGAN SEKTOR KESEHATAN

PERPRES 39/2014

KEBIJAKAN PEMERINTAH

JKN KARTU INDONESIA SEHAT

KEPESERTAAN UHC


15/40

RPJMN ke III

TANTANGAN SAAT INI:Tuntutan Daya Saing Pengembangan Pelayanan

Kesehatan

• RPJMN ke III, AEC dan Pasca SDGs di depan mata

• Arah RPJMN ke III, SDGs dan AEC menuntut daya saing

ketersediaan Akses dan kualitas Fasilitas PelayananKesehatan pencapaian Pasien Safety.

• Disisi lain saat ini Indonesia masih mengejar peningkatan

jumlah dan pemerataan distribusi SDM Tenaga Kesehatan

Siapkah Kita?

PengembanganUpaya Pelayanan

Kesehatan

KetersediaanAkses

KualitasFasyankes

INDONESIA SAAT INI

ASEAN ECONOMY COMMUNITYINDONESIA SAAT INI

20192014

MDGs 2015 dan SDGsINDONESIA SAAT INI


16/40

Tantangan Saat Ini:

JKN, MEA, SDGs dan Kesiapan SDM

Menyiapkan Kebutuhan Dokter Layanan Primer

dan SDM Puskesmas sebagai Basis Awal Sistem Rujukan dan basispencapaian MDGs

DR

UMUM

KEADAAN 17.103S.FARMAS

I &

APOTEKER

KEADAAN 2.443

KEBUTUHAN

STANDAR 12.245

KEBUTUHAN

STANDAR 2.949

KEKURANGAN 2.272 KEKURANGAN 2.177

DR GIGI

KEADAAN 6.602

KESMAS

KEADAAN 21.609

KEBUTUHAN

STANDAR 9.296

KEBUTUHAN

STANDAR 9.296


PERAWA

T

KEADAAN 107.042

SANITARIA

N

KEADAAN 10.696

KEBUTUHAN

STANDAR 70.521

KEBUTUHAN

STANDAR 9.296


TENAGA

GIZI

KEADAAN 9.828

PERAWA

T GIGI

KEADAAN 10.006

KEBUTUHAN

STANDAR 9.296

KEBUTUHAN

STANDAR 9.296


BIDAN

KEADAAN 103.785ANALIS

KESEHATA

N

KEADAAN 5.549

KEBUTUHAN

STANDAR 43.082

KEBUTUHAN

STANDAR 9.296


ASS.

APOTEKE

R

KEADAAN 7.559Catatan:

-Data Keadaan: Sekretariat BPPSDMK, Juni

2011

-Standar Kebutuhan: Revitalisasi Puskesmas

KEBUTUHAN

STANDAR 9.296

KEKURANGAN 4.362

TENAGA

KESEHATANKEBUTUHAN KEADAAN KEKURANGAN

Dr 14.107 12.760 1.347

Drg 3.366 2.934 432

SpA 2.549 2.217 332

SpB 2.549 1.947 602

SpOG 2.549 2.656 (107)

SpPD 2.549 2.275 274

SpRad 1.618 998 620

SpPK 1.618 540 1.078

SpAn 1.618 797 821

SpRM 596 321 275

SpPA 61 441 (380)

Perawat 115.122 108.643 6.479

Bidan 15.968 16.344 (376)

Farmasi 2.167 10.752 (8.585)

Gizi 2.167 4.013 (1.846)

PUSKESMAS RUMAH SAKIT

Menyiapkan Kebutuhan Spesialistik untuk Akreditasi

RS & Kesiapan RS sebagai Pusat Rujukan


17/40

KEBIJAKAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE


18/40

STRATEGI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

Kebijakan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Menuju Universal Health Coverage 2015-2019 bertujuan

untuk:

• Meningkatkan aksesibilitas fasilitas pelayanankesehatan secara universal

• Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di setiap

tingkatan secara efektif dan Efisien

• Meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat

secara akurat dan efisien


19/40

Berhadapan dengan risiko

keuangan

Sistem Rujukan Berjenjang

Kepuasan Pasien

dan

Mutu Pelayanan

meningkat

• Akreditasi FKTP• Akreditasi RS

KENDALI BIAYA DAN MUTU

Kendali biaya Kendali Mutu

Pembiayaan Tarif Ina CBGs

dengan Prospective Payment

PNPK dan SPO ( Clinical

Pathway ) sebagai Arah

Pelayanan PMK 1438 / 2010

KENDALI BIAYA “TIDAK IDENTIK” DENGAN MUTU PELAYANAN

SUBSTANDAR !!!!!!!!!!!!!

Pembiayaan Kapitasi sesuai

Norma di FKTP


20/40

Faskes yang sudah berkerja sama dengan

BPJS Kesehatan 2016

No Jenis Faskes Jumlah

1. Puskesmas 9.811

2. Klinik TNI 714

3. Klinik POLRI 569

4. Klinik Pratama 3.377

5. Dokter Praktek Perorangan 4.441

6. Dokter gigi 1.150

7. RS Kelas D Pratama 10

8. Rumah Sakit 1.739

9. Klinik Utama 100

10. Apotek 1.876

11. Optik 907

TOTAL 24.631

SUMBER: http://bpjs-kesehatan.go.id


21/40

JUMLAH DOKTER/DOKTER GIGI DI

INDONESIA

Dokter : 110.574Dokter Gigi : 27.236

Dokter Spesialis : 30.093

Dokter Gigi Spesialis: 2.845

Jumlah : 170.748

SUMBER: http://www.kki.go.id/


22/40

PROGRAM

Di RS

PEMDA

Prop / Kab Termasuk

Regulasi dana

Dinas

Kesehatan/

RS

Profesi terkait

(IDI, PAPDI, IKABI, POGI, IDAI, lain-lain)

Program diPuskesmas/RB/DPM

DUKUNGAN PROFESI TERKAIT DALAMPENGEMBANGAN PELAYANAN dan PENUNJANG DIAGNOSTIK

22

KOORDINASI PELAYANAN PROFESI

PEMERATAA

N DAN

DISTRIBUSI

DOKTER/

DOKTER

SPESIALIS


23/40

DAMPAK DAN KESIAPAN BAGI DOKTERPENGUATANSISTEM PELAYANAN KESEHATAN


24/40

Tuntutan Kesiapan Profesi

TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN KUALITAS SEMAKINTINGGI

KESIAPAN PROFESI MENGHADAPI PERUBAHAN SITUASI

YANG SEMAKIN CEPAT

KESIAPAN PROFESI MENGHADAPI PENGAMBILANKEPUTUSAN YANG SEMAKIN CEPAT

KESIAPAN PROFESI MENGHADAPI FASKES RUJUKAN YANG

MENUNTUT EFISIENSI DAN EKONOMIS

SJSN MENUNTUT KESIAPAN LEBIH BESAR LAGI

Perubahan

Mindset

PROFESI


25/40

25

PROGRAM INDONESIA SEHATPROGRAM INDONESIA SEHAT

Penerapan pendekatan

continuum of care

Intervensi berbasis resiko

kesehatan (health risk )

RENSTRA 2015-2019

Pilar 1. Paradigma

Sehat

Program

• Pengarusutamaan

kesehatan dalampembangunan

• Promotif - Preventif

sebagai pilar utama

upaya kesehatan

• Pemberdayaan

masyarakat

Pilar 2. PenguatanYankes

Program• Peningkatan Akses

terutama pd FKTP• Optimalisasi Sistem

Rujukan• Peningkatan Mutu

Pilar 3. JKN

Program• Benefit• Sistem pembiayaan:

asuransi – azasgotong royong• Kendali Mutu &

Kendali Biaya• Sasaran: PBI & Non

PBI

Tanda

kepesertaan

KIS

DTPK

KELUARGA SEHAT

Penerapan pendekatan

continuum of care

Intervensi berbasis resikokesehatan (health risk )


26/40

REFORMASI PELAYANAN

KESEHATAN DASAR – PENDEKATAN KELUARGA

1. Penguatan kebijakan publik lintas sektor, pelibatan dunia usahadan masyarakat

2. Reformasi sistem pelayanan kesehatandasar dengan pendekatankeluarga

3. Penguatan kepemimpinandan tata kelola yangefektif

4. Penguatan komponen promotif dan preventif dalam paket manfaat Jaminan KesehatanNasional


27/40

2015 2016 2017 2018 2019 ROADMAP

PROGRAM PRIORITAS 2015-2019

27

KELUARGA SEHAT

NUSANTARA SEHAT

• INTERVENSI BERBASIS-TIM

di layanan kesehatan primer

• 15 Provinsi, 44 Kabupaten, 120

Puskesmas

• PENYELAMATAN 1000 HPK

• 27 Provinsi, 64 Kabupaten,

3.525 Puskesmas

470

PUSKESMAS,9 Prov 64 Kab

2238PUSKESMAS,

9 Prov 64 Kab

5085PUSKESMAS,

9 Prov 203 Kab

3525PUSKESMAS

27 Prov 149 Kab

960 NAKES120PUSKESMAS

15 Prov 44 kab

1.280 NAKESPUSKESMAS

20 Prov 69 kab1.200 NAKES

150 PUSKESMAS19 Prov 64 kab

1.120 NAKES140 PUSKESMAS

18 Prov 59 kab

1.040 NAKES

130 PUSKESMAS17 Prov 54 kab DTPK

149 KAB/

KOTA

Badan Nasional Pengelola Perbatasaan

(BNPP) Kemendagri


28/40

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Pentingnya Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer :

a. Masalah kesehatan lebih banyak ditemui di layanan primer

sehingga perlu penguatan pelayanan di strata primer.

b. Pendidikan profesi dokter merupakan pendidikan dasar

kedokteran. Perlu peningkatan kompetensi dan kemahiran

untuk penguatan pelayanan primer dalam bentuk

pendidikan lanjutan formal Dokter Layanan Primer.

c. Pelaksanaan JKN menuntut pelayanan primer yangberkualitas dengan prinsip kendali mutu kendali biaya dan

sistem rujukan berjenjang.


29/40

Sehat(70%*)

Mengeluh Sakit(30%*)

FKTP80 %

*Sumber : Susenas 2010

PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA

DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA

DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL

FKRTL

20%

KIE, Self care

Promosi Kesehatan

SEHAT ADALAH HARTAKU

YANG HARUS KUJAGA DAN

KUPELIHARA

Yang Sehat Tetap Sehat

Yang sehat Tidak Sakit

sehat / rujuk balik

sakit

meninggal

UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia,

Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes, Desa

Siaga)

GATEKEEPER


30/40

J A GA K E S E HA T A N

S E NDI R

I

L A Y A NA N

K

E S E HA T A N

P RI ME R

L A Y A NA N

K E S E HA T A N

T E RT I E R

L A Y A NA N

K E S E HA T A N

S E K UNDE

R

PROMOTIF

TENAGA MEDIS

LAYANAN PRIMER

DOKTER SESUAI

KOMPETENSI

DOKTER

SUB SPESIALIS

DOKTER LAYANAN PRIMER:

THE AGENT OF CHANGE

1. CARE PROVIDER 2. DECISION MAKER

3. COMMUNICATOR

4. COMMUNITY LEADER

5. MANAGER

Upaya

Kesehatan

Mayarakat

BOK

PROGRAM

INA CBGs

KAPITASI


31/40

PENGUATAN SISTEM RUJUKAN

REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN

LATAR

BELAKANG

• Akses Pelayanan

Yang Belum

Merata

• Rujukan PasienBelum Efektif Dan

Efisien

• Penumpukan

Pasien Di Rs

Tertentu

TUJUAN

• Meningkatkan

jangkauan

pelayanan

kesehatanrujukan.

• Mempertahankan

dan meningkatkan

mutu pelayanan

kesehatan rujukan

MANFAAT

• Pasien tidak

berkumpul dan

menumpuk di RS

propinsi• Mendekatkan

akses pelayanan


32/40

TANTANGAN DOKTER DI ERA JKN

1. Menegakkan diagnosis primer dan sekunder

sesuai ICD X dan tindakan sesuai ICD IX CM

2. Menuliskan Rekam Medis dengan lengkap dan

benar

3. Mematuhi Clinical Pathway untuk peningkatan

mutu pelayanan dan keselamatan pasien

4. Memahami dengan baik INA CBGs

5. Transfer of knowledge dalam membuat jejaring pelayanan unggulan RS


33/40

Manajemen Dokter

Efisien Efektifitas

Cost Kualitas

INA-CBG’s

NSPK SISTEM YANKES ERA JKN

Clinical Pathway

Input OutputProses

Membangun Sistem Kendali

Biaya dan Kendali Mutu

NSPK

NSPK NSPK


34/40

PENGUATAN SISTEM RUJUKAN

REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN

LATAR BELAKANG

AKSES PELAYANANYANG BELUM MERATA

RUJUKAN PASIENBELUM EFEKTIF DANEFISIEN

PENUMPUKAN PASIENDI RS TERTENTU

TUJUAN

Meningkatkan jangkauan pelayanankesehatan rujukan.

Mempertahankan danmeningkatkan mutu

pelayanan kesehatanrujukan

MANFAAT

Pasien tidakberkumpul danmenumpuk di RSpropinsi

Mendekatkan aksespelayanan


35/40

35

RS RUJUKAN

NASIONAL (14)

RS RUJUKAN

PROVINSI (20)

KLAS A & DIK

RS RUJUKAN

REGIONAL 1RS RUJUKAN

REGIONAL 3

RS RUJUKAN

REGIONAL 2

PERMENKES 56/2014 KEPMENKES 390/2014 KEPMENKES 391/2014

RS RUJUKAN

REGIONAL 4KLAS B & DIK

JCI /PARIPURNA

PARIPURNA

UTAMA

RSUD

KAB/KOTA

RSUD

KAB/KOTARSUD

KAB/KOTA

RSUD

KAB/KOTA

RSUD

KAB/KOTA

SU

P

P

LY

S

ID

EKLAS C& D

MADYA/DASAR64 RSUD MDG’S

122 RS DAERAH

TERTINGGAL

ERA JKN

RS DIK

AHS

RS PRATAMA/PUSKESMAS/KLINIK/P.MANDIRI

SISTEM SISTER HOSPITAL


36/40

SISTEM RUJUKAN

FKTP RS Kab/KotaRS Rujukan

RegionalRS Rujukan

Nasional

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Tertiary Care

Rujukan -

Kewenangan

GATE KEEPERDLP


37/40

RESPON PELAYANAN KESEHATAN

MelengkapiClinical

Pathway

Menata UlangImplementasiRujukan

MelengkapiDiagnostik

Menurut INA-CBG

MelengkapiTata LaksanaRemunerasi

Membuat

Pembagian JasaPelayanan Sesuai

Kompetensi


38/40


39/40

KESIMPULAN

1. Berbagai Pedoman telah disiapkan untuk memenuhi tujuan JKN yakni

memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan

bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama

2. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan harus berfokus kepada pasien

serta menerapkan kendali mutu dan biaya melalui sistem rujukan

berjenjang.3. Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai

kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan

Semesta/Jamkesta) untuk itu perlu dikawal tidak hanya oleh pemerintah

tetapi juga stakeholders termasuk RS dan Profesi

4. Pemerintah berperan untuk melakukan monev dan sebagai regulator

dalam pelaksanaan JKN

5. Sosialisasi Sistem Fraud sebagai upaya pencegahan kecurangan dalam

Pelayanan Kesehatan


40/40

TERIMA KASIH

b2 - Peran Dokter Era Jkn Dan Mea Unpad

Documents