Home >Documents >B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN file3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan...

B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN file3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan...

Date post:13-Aug-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • B U P A T I T A N A H L A U T PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

    PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2015

    TENTANG

    TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

    BUPATI TANAH LAUT,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu mengatur tata cara pengadaan barang/jasa di Desa dengan Peraturan Bupati;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan

    Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

    2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

  • 2    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

    5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

    tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

    11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

    Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

  • 3   

    BAB I KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh

    Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Laut dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

    4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

    5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

    6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut. 7. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

    kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

    11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

    12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

    13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

    14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

    15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

    16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

    17. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

    18. Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.

    19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.

    20. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

  • 4   

    21. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.

    22. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

    23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada institusi lain yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

    24. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

    25. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

    26. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

    27. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

    28. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

    29. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

    BAB II

    MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP SERTA TATA NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

    Bagian Kesatu

    Maksud dan Tujuan

    Pasal 2

    Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa.

    Pasal 3

    Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Desa.

    Bagian Kedua Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

    Pasal 4

    (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended