B A B I P E N D A H U L U A N - dpmd.magetan.go.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Rencana Kerja Tahun 2019

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , keterpaduan pola perencanaan

pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif,

transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan

daerah maka perlu dirumuskan secara :

1) Transparan , yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak

asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan

perubahan yang terjadi di Daerah.

3) Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan

terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

4) Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki,

melalui cara atau proses yang paling optimal.

5) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan

pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat.

6) Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses

tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap

kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi



untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki

akses dalam pengambilan kebijakan.

7) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara

untuk mencapainya.

8) Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,

pendapatan, gender dan usia.

9) Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan

makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

10) Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan

hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi

dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan

sumber daya manusia.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka

panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau

disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setelah Rancangan Awal Rencana

Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) disusun, maka Kepala

Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja

(Ranwal Renja) tersebut menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

setelah RKPD ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini kemudian ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.



Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan

rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program,

kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan

pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Renja Perangkat Daerah melalui serangkaian tahapan.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah

kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin

program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan

peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Dalam hal hasil verifikasi tersebut, ditemukan hal yang perlu disempurnakan,

BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir

Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Kemudian berdasarkan saran

dan rekomendasi yang disampaikan oleh BAPPEDA, kepala Perangkat Daerah

menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan

disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.

Untuk dilakukan proses penetapan oleh Kepala Daerah menjadi Perkada. Renja

Perangkat Daerah ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA

Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun

2019 berpedoman pada :

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah

Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang

Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

• UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

• Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8)



1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, Target yang akan dicapai dan

kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan

yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang

lebih tinggi.

3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa

4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman

pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4.Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

PemberdayaanMasyarakat dan Desa

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat



Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PMD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V PENUTUP

.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2017 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017

ditargetkan sebesar Rp 3.088.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp

2.981.391.617,- atau sebesar 96,55 %

Diagram 2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2017

Pada tahun 2017 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mengelola pelaksanaan 7 program dan 28 kegiatan yang direncanakan dalam

Renja 2017. Capaian penyerapan sudah sesuai target dengan melakukan

efisiensi anggaran. Meskipun terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan

karena adanya kebijakan dari provinsi, namun telah dilakukan penyesuaian

anggaran dengan mengalihkan anggaran tersebut untuk kegiatan lain melalui

penambahan target.

Adapun pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa mendapatkan alokasi anggaran untuk 7 program dan 27 kegiatan.



Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018

No Program/Kegiatan Anggaran

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 310.000.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 12.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp. 60.000.000

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran Rp. 15.000.000

IV Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)

Rp. 30.000.000

6 Peningkatan 10 program pokok PKK Rp. 800.000.000

7 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (PMT-AS) Rp. 30.000.000

8 Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Perdesaan

Rp. 30.000.000

V Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

9 Fasilitasi permodalan bagu Usaha Mikro kecil dan menengah di perdesaan

Rp. 50.000.000

10 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG Rp. 40.000.000

11 Dana Pendampingan Desa Mandiri Energi/DME Rp. 30.000.000

12 Pelatihan Pengelola Pasar Desa Rp. 10.000.000

13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPKU Rp. 15.000.000

14 Fasilitasi Pasar Desa Rp. 5.000.000

15 Pilot Project Fasilitasi Pembentukan BUMDes Rp. 80.000.000

VI Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

16 pembinaan Kelompok Pembangunan Desa Rp. 95.000.000

17 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (BBGR)

Rp. 80.000.000



18 Pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

Rp. 30.000.000

19 Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten

Rp. 70.000.000

20 Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren

Rp 20.000.000

21 Akselerasi Pembangunan Desa Rp. 75.000.000

22 Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 240.000.000

23 Jalin Matra Rp. 60.000.000

VII Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

24 Pelaksanaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 20.000.000

25 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa

Rp. 20.000.000

26 Pembinaan Administrasi Desa Rp. 50.000.000

JUMLAH Rp. 2.317.000.000

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini



Tabel 2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 S/D 2018

No. Kode

Urusan Bidang Urusan

Pemerintahan daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target

Renstra

SKPD

pada

Tahun

2018

(Akhir

Periode

Renstra

SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD sd

Renja

SKPD

Tahun

Lalu

(2016)

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2017

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

SKPD sd Tahun Berjalan

2018

Target

Renja

SKPD

Tahun

2017

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan sd

Tahun 2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)

Urusan (Wajib/Pilihan)

Bidang Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1. 2.07.2.07.01.01.20 Penyediaan Jasa dan Pelayanan


Ketersediaan jasa dan

pelayanan adminitrasi

perkantoran (bulan)

60 36 12 12 100,00% 12 60 100,00%

2.07.2.07.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

2. 2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah pemeliharaan Gedung

Kantor yang dipelihara (jenis)

16 3 3 3 100,00% 1 7 43,75%

3. 2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan

Kendaraan Dinas (unit)

84 61 17 17 100.00% 17 95 113,09%

2.07.2.07.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



No. Kode



Program/Kegiatan



Target

Renstra

SKPD

pada

Tahun

2018

(Akhir

Periode

Renstra

SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD sd

Renja

SKPD

Tahun

Lalu

(2016)



2017

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi



2018

Target

Renja

SKPD

Tahun

2017

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd

Tahun 2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)

4 2.07.2.07.01.06.03 Penyusunan pelaporan

Prognosis realisasi anggaran

Jumlah dokumen RKA dan DPA

SKPD (dokumen)

50 30 10 10 100,00% 10 50 100,00%

2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

5 2.07.2.07.01.15.01 pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Perdesaan (Pokjanal

Posyandu)

Jumlah Kader Posyandu yang

dilatih (kader)

90 54 90 90 100,00% 100 244 271,11%

6 2.07.2.07.01.15.19 Peningkatan 10 program

pokok PKK

Jumlah Desa yang di bina

(desa/kel)

1175 705 235 235 100,00% 235 1175 100,00%

7 2.07.2.07.01.15.23 Pemberdayaan Lembaga dan


Pedesaan (Pembekalan BPD

dan Kades)

Jumlah desa yang mengikuti

pembekalan BPD

414 207 0 0 0,00% 207 414 100,00%

8 2.07.2.07.01.15.25 Pendampingan PNPM Mandiri

Perdesaan Generasi sehat

dan Cerdas (GSC)

Jumlah Desa yang di dampingi

(desa/kel)

615 369 123 123 100,00% 0 492 80,00%

9 2.07.2.07.01.15.26 Penyuluhan Kesehatan Anak

Balita (PMT-AS)

Jumlah Balita yang beri bantuan

(anak)

1405 700 300 300 100,00% 200 1200 85,40%

10 2.07.2.07.01.15.27 Penguatan Kelembagaan dan

Pelestarian Aset PNPM MP

Jumlah Desa yang diberi bantuan

(desa)

772 386 193 193 100,00% 193 772 100,00%



No. Kode



Program/Kegiatan



Target

Renstra

SKPD

pada

Tahun

2018

(Akhir

Periode

Renstra

SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD sd

Renja

SKPD

Tahun

Lalu

(2016)



2017

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi



2018

Target

Renja

SKPD

Tahun

2017

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd

Tahun 2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)

11 2.07.2.07.01.15.28 Fasilitasi Pelaksanaan

Pilkades

Jumlah desa yang melaksanakan

Pilkades (desa)

22 0 22 23 105,8% 0 22 105,8%

2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

12 2.07.2.07.01.16.05 Fasilitasi permodalan bagu

Usaha Mikro kecil dan

menengah di perdesaan

Jumlah Pameran Produk UMKM

yang diikuti (kali)

4 2 1 1 100,00% 2 5 125,00%

13 2.07.2.07.01.16.16 Fasilitasi Pemasyarakatan

dan Pemanfaatan TTG

Jumlah penerima manfaat alat ttg

yang dilatih (peserta)

150 0 130 130 100,00% 20 150 100,00%

14 2.07.2.07.01.16.17 Dana Pendampingan Desa

Mandiri Energi/DME

Jumlah Desa yang didampingi

sosialisasi biogas (desa) 8 6 2 2 100,00% 1 9 112,5%

15 2.07.2.07.01.16.19 Pelatihan Pengelola Pasar

Desa

Jumlah peserta yang dilatih

(peserta) 150 90 20 20 100,00% 15 125 83,33%

16 2.07.2.07.01.16.23 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan UPKU

Jumlah Monev dan Pelaporan

capaian kinerja UPKu (desa) 345 165 85 85 100,00% 100 350 101.44%

17 2.07.2.07.01.16.27 Fasilitasi Pasar Desa Jumlah pasar desa yang

dibangun 3 2 0 0 0,00% 1 3 100,00%

18 2.07.2.07.01.16.35 Pilot Project Fasilitasi

Pembentukan BUMDes

jumlah sosialisasi Pilot Project

Fasilitas Pembentukan BUMDes

(kali)

5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%



No. Kode



Program/Kegiatan



Target

Renstra

SKPD

pada

Tahun

2018

(Akhir

Periode

Renstra

SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD sd

Renja

SKPD

Tahun

Lalu

(2016)



2017

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi



2018

Target

Renja

SKPD

Tahun

2017

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan sd

Tahun 2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)

2.07.2.07.01.17

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

19 2.07.2.07.01.17.01

pembinaan Kelompok

Masyarakat Pembangunan

Desa

Jumlah Pembinaan kelompok

pembangunan Desa (Lomba

Desa) (kali)

5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%

20 2.07.2.07.01.17.02 Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa (BBGR)

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa (BBGR)

(kali)

5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%

21 2.07.2.07.01.17.05

pengembangan Sistem

Manajemen Pembangunan

Partisipatif (SMPP)

Prosentase data pengembangan

Sistem Manajemen

Pembangunan Partisipatif (SMPP)

(%)

100 35 0 0 0,00% 20 55 55,00%

22 2.07.2.07.01.17.07

Pengendalian Alokasi Dana

Desa (ADD) Tingkat

Kabupaten

Jumlah Pelatihan ADD, Cetak

Perbup dan SOP dan Monev

(desa)

4115 2345 207 207 100,00% 207 2759 67,04%

23 2.07.2.07.01.17.08 Pelaksanaan Pelatihan Kader

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Pelaksanaan pelatihan

kader Pemberdayaan Masyarakat

(KPM) (kali)

5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%



No. Kode



Program/Kegiatan



Target

Renstra

SKPD

pada

Tahun

2018

(Akhir

Periode

Renstra

SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD sd

Renja

SKPD

Tahun

Lalu

(2016)



2017

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2018)

Perkiraan Realisasi



2018

Target

Renja

SKPD

Tahun

2017

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan sd

Tahun 2018

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12=(11/5)

24 2.07.2.07.01.17.13 Penguatan Kelembagaan dan


Pondok Pesantren

Jumlah Pondok Pesantren yang

mendapatkan bantuan (ponpes)

5 3 1 1 100,00% 1 5 100,00%

25 2.07.2.07.01.17.18 Akselerasi Pembangunan

Desa

Jumlah desa yang didampingi

yang mendapatkan bantuan

pemerintah provinsi (desa)

217 0 10 10 100,00% 207 217 100,00%

26 2.07.2.07.01.17.19 Sinergitas Pelaksanaan

Pembangunan Desa

Jumlah desa yang difasilitasi

kegiatan sambang desa (desa)

8 0 4 4 100,00% 3 7 87,5%

27 2.07.2.07.01.17.20 Jalin Matra Jumlah pendampingan desa jalin

matra (desa)

41 5 26 26 100,00% 16 47 114,63%

2.07.2.07.01.18 program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

28 2.07.2.07.01.18.07 Penyelenggaraan Desiminasi

Informasi Bagi Masyarakat

Desa

jumlah pelaksanaan lomba pro

poor (kali)

3 2 0 0 0,00% 3 5 166,66%

29 2.07.2.07.01.18.09 Pembinaan Administrasi Desa Jumlah pengelola administrasi

desa yang dilatih (desa)

414 0 207 207 100,00% 207 414 100,00%

30 2.07.2.07.01.18.11 Pembekalan Kepala Desa Jumlah kepala desa yang

difasilitasi (desa)

22 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%



Evaluasi perkiraan capaian tahun 2018 sebagai akhir periode Renstra

Perangkat Daerah bila dikaitkan dengan target capaian Renstra Tahun 2013-

2018, disajikan per program kegiatan sebagai berikut :

Diagram 2.2. Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan




Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Diagram 2.7.

Perkiraan Capaian s/d Tahun 2018 dikaitkan dengan Target Renstra Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa




Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu

pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal

dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa

lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada

masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat (basic need approach), pengembangan inspirasi

dan partisipasi masyarakat (bottom up approach), pengorganisasian dan

pelembagaan masyarakat (community institusional approach), berpihak pada

pengembangan ekonomi rakyat (prosperity approach), pendekatan lintas

sektoral dan program (cross sectoral program approach),pendayagunaan

teknologi tepat guna(appropite technologi approach) serta pemberdayaan

masyarakat perkotaan dan perdesaan (rural and urban community approach).



Jumlah penduduk miskin Kabupaten Magetan saat ini masih relative

tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa .

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 meliputi Urusan Wajib yang

dilaksanakan pada setiap SKPD, Urusan Pilihan yaitu Program Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

A. Urusan Wajib setiap SKPD

Pada Urusan Wajib SKPD terdapat 4 Program yang meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai penunjang kegiatan dinas/operasional kedinasan untuk

kurun waktu satu tahun dengan rincian program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

3. Program peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan

Perangkat Daerah

B. Urusan Pilihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan

Desa

4. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

5. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Kemasyarakatan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan dalam

menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci

serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta

kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimanan tabel berikut :



Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGETAN

NO. INDIKATOR

SPM/

Standar

Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan

Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1. Jumlah unit pengelola

keuangan dan usaha aktif

100 100 100 100

2. 1. Prosentase desa yang memiliki

BUMDES aktif

100 100 100 100

3. 2. Jumlah pelaku industri rumah

tangga yang menggunakan

TTG

100 100 100 100

4. 3. Prosentase (%) pasar desa

yang dikembangkan

100 100 100 100

5. Prosentase (%) siswa SD/Mi

yang diberikan tambahan

makanan bergizi

100 100 100 100

6. Prosentase (%) KPM aktif 100 100 100 100

7. Prosentase (%) PKK di Desa

yang aktif

100 100 100 100

8. - Prosentase desa yang

melaksnakan laporan

keuangan sesuai dengan SAP

100 100 100 100



NO. INDIKATOR

SPM/

Standar

Nasional IKK



Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

9. Prosentase (%) Posyandu

yang menggunakan Aplikasi

SIP

100 100 100 100

10. Prosentase (%) Desa yang

melaksanakan Evaluasi

Tingkat Perkembangan

Desa/Kelurahan

100 100 100 100

11. Prosentase (%) RPJMDes

yang tersusun

100 100 100 100

12. - Prosentase (%) Desa/Kel yang

telah melakasanakan

pendataan (entry) Profil

Desa/Kel

100 100 100 100

13. Prosentase desa yang

melakukan pengelolaan asset

dengan baik

100 100 100 100

14. - Jumlah Perangkat Desa yang

mendapatkan pelatihan 100 100 100 100

15. - Jumlah binaan BUMDES aktif 110 140 100 100

16. - Jumlah binaan Pasar Desa

yang sesuai standar 28 32 100 100



NO. INDIKATOR

SPM/

Standar

Nasional IKK



Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

17. - Jumlah desa pelaksana sistem

keuangan desa 140 180 100 100

18. - Jumlah kader PKK aktif 7.992 8.791 100 100

19.

- Jumlah desa yang

melaksanakan administrasi

desa dengan baik sesuai

peraturan perundang-

undangan

120 140 100 100

20. - Jumlah desa swasembada 48 52 100 100



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

2.3.1. Peluang

1. Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Magetan dalam

pemberdayaan masyarakat

2. Regulasi tentang Pemberdayaan Masyarakat baik dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi maupun daerah;

3. Peraturan Bupati Magetan tentang Struktur Organisasi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4. Dukungan dari Perguruan Tinggi/ LSM;

5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.3.2 Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas

pemerintahan

2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;

3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan

Pemerintah;

4. Masih tingginya jumlah RTM;

2.4 Review Terhadap RKPD

RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD

tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap

kebutuhan OPD Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa. Secara

keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada

Tabel 2.4.



Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Program dan Kegiatan SKPD

No.

Rancangan Awal SKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/

Program/Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja Target

Pagu Indikatif

(Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

Urusan

(Wajib/Pilihan)

Urusan

(Wajib/Pilihan)

Bidang Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Bidang Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks

Kepuasan

masyarakat/

aparatur

terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

76 skor 310.0000.000 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks

Kepuasan

masyarakat/

aparatur

terhadap

pelayanan

administrasi

perkantoran

76 skor 310.0000.000

1. Penyediaan Jasa

dan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kabupaten Persentase

pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % 218.000.000 Penyediaan Jasa

dan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


pelayanan

administrasi

perkantoran

100 % 218.000.000

2. Pelayanan

Perjalanan Dinas

Dalam dan Luar

Daerah


pemenuhan

kebutuhan

perjalanan

dinas aparatur

100 % 92.000.000 Pelayanan

Perjalanan Dinas

Dalam dan Luar

Daerah


pemenuhan

kebutuhan

perjalanan

dinas aparatur

100 % 92.000.000



No.


Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Pagu Indikatif

(Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

sarana dan

prasarana

aparatur yang

layak fungsi

100 % 72.000.000 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

sarana dan

prasarana

aparatur yang

layak fungsi

100 % 72.000.000

3. Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Kabupaten Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

1 unit 12.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Kabupaten Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

1 unit 12.000.000

4. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

pemeliharaan

kendaraan

dinas/

operasional

12 paket 60.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

pemeliharaan

kendaraan

dinas/

operasional

12 paket 60.000.000 2 unit roda

empat dan

16 unit roda

dua

Program

Peningkatan

Perencanaan,

Laporan Kinerja

dan Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase

dokumen

perencanaan,

kinerja dan

keuangan

yang disusun

tepat waktu

100 % 20.000.000 Program

Peningkatan

Perencanaan,

Laporan Kinerja

dan Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase

dokumen

perencanaan,

kinerja dan

keuangan

yang disusun

tepat waktu

100 % 20.000.000

5. Penyusunan

dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Capaian Kinerja

Perangkat daerah

Kabupaten Jumlah jenis

laporan yang

disusun

6

dokumen

20.000.000 Penyusunan

dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Capaian Kinerja

Perangkat daerah

Kabupaten Jumlah jenis

laporan yang

disusun

6 dokumen 20.000.000 Dok RKA,

DPA, Renja,

LKPJ,

LKJIP,

LPPD ,

Monev renja



No.


Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Pagu

Indikatif (Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

Program

Pemberdayaan

Ekonomi

Pedesaan

Jumlah

Lembaga

ekonomi

berkembang

43

lembaga

(10 UPK,

10 UPKU,

18

BUMDEs,

5PASAR

180.000.000 Program

Pemberdayaan

Ekonomi

Pedesaan

Jumlah

Lembaga

ekonomi

berkembang

43 lembaga

(10 UPK, 10

UPKU, 18

BUMDEs,5

PASAR

180.000.000

6. Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan UPKU

Kabupaten Jumlah pelaksa

naan Pembina-

an /monev

90 desa 15.000.000 Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan UPKU

Kabupaten Jumlah pelak-

sanaan Pembi-

naan /monev

90 desa 15.000.000

7. Fasilitasi Pasar

Desa

Kabupaten Jumlah

pembinaan

pengelola

pasar desa

48 pasar

desa

10.000.000 Fasilitasi Pasar

Desa

Kabupaten Jumlah

pembinaan

pengelola

pasar desa

48 pasar

desa

10.000.000

8. Pembentukan dan

Pengembangan

BUMDES

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

pembinaan/mo

nev dan

peserta

pelatihan

110

bumdes

50.000.000 Pembentukan dan

Pengembangan

BUMDES

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

pembinaan/mo

nev dan

peserta

pelatihan

110 bumdes 50.000.000

9. Fasilitasi

Pengembangan

Produk Penunjang

Ekonomi Desa

Kabupaten Jumlah event

pengembangan

produk

unggulan

207 desa 75.000.000 Fasilitasi

Pengembangan

Produk Penunjang

Ekonomi Desa

Kabupaten Jumlah event

pengembanga

n produk

unggulan

207 desa 150.000.000

10. Penguatan

Kelembagaan dan

Pelestarian Aset

PNPM Mandiri

Perdesaan

Kabupaten Jumlah UPK

dengan asset

berkembang

15 UPK 30.000.000 Penguatan

Kelembagaan dan

Pelestarian Aset

PNPM Mandiri

Perdesaan

Kabupaten Jumlah UPK

dengan asset

berkembang

15 UPK 30.000.000



No.


Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Pagu Indikatif

(Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa

Persentase

keterwakilan

unsure

masyarakat

dalam musdes

100 % 345.000.000 Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa

Persentase

keterwakilan

unsure

masyarakat

dalam

musdes

100 % 345.000.000

11. Pelaksanaan

musyawarah

pembangunan

desa (BBGR)

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

Bulan Bhakti

Gotong Royong

2 kali 125.000.000 Pelaksanaan

musyawarah

pembangunan

desa (BBGR)

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

Bulan Bhakti

Gotong

Royong

2 kali 125.000.000

12. Akselerasi

Pembangunan

Pedesaan

Kabupaten Jumlah desa

yang

mendapatkan

program

akselerasi

Pembangunan

pedesaan

75 desa 60.000.000 Akselerasi

Pembangunan

Pedesaan


yang

mendapatkan

program

akselerasi

Pembangunan

pedesaan


desa

penerima

BK Prov

dan Kab

13. Sinergitas

Pembangunan

Pemerintah

Daerah dan Desa


yang menjadi

lokasi kegiatan

sinergitas

program

pembangunan

daerah dengan

desa

2 desa 160.000.000 Sinergitas

Pembangunan

Pemerintah

Daerah dan Desa


yang menjadi

lokasi kegiatan

sinergitas

program

pembangunan

daerah dengan

desa

2 desa 160.000.000



No.


Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Pagu Indikatif

(Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Jumlah desa

yang

menyelenggar

akan

pemerintahan

dengan baik

207 desa 850.000.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga dan

Aparatur

Pemerintah Desa

Jumlah desa

yang

menyelenggar

akan

pemerintahan

dengan baik

207 desa 850.000.000

14. Fasilitasi Pilkades

dan Pengisian

Perangkat Desa

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

pemilihan

Kepala Desa

dan pengisian

perangkat desa

207 desa 450.000.000 Fasilitasi Pilkades

dan Pengisian

Perangkat Desa

Kabupaten Jumlah

pelaksanaan

pemilihan

Kepala Desa

dan pengisian

perangkat desa

207 desa 450.000.000 Pelaksanaa

n pilkades di

184 desa

dan

pengisian

perades

15. Peningkatan dan

Pengisian

Lembaga

Perwakilan Desa


yang

mendapatkan

fasilitasi

peningkatan

dan pengisian

BPD

207 desa 200.000.000 Peningkatan dan

Pengisian

Lembaga

Perwakilan Desa


yang

mendapatkan

fasilitasi

peningkatan

dan pengisian

BPD

207 desa 200.000.000 Jumlah

desa yang

melaksanak

an

pengisian

BPD dan

jumlah BPD

yang

menetapkan

Perdes

RPJMDes

tepat waktu

16. Fasilitasi

Perlombaan

Desa/kelurahan


yang mengirim

kan instrument

pengungkap

data dan nilai


Perlombaan

Desa/kelurahan


yang mengirim

kan instrument

pengungkap

data dan nilai

207 desa 150.000.000 Jumlah

desa yang

memiliki

nilai tingkat”



No.


Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Pagu Indikatif

(Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

17. Pembinaan

aparatur desa

Kabupaten Jumlah

perangkat desa

yang

memahami

tupoksi

184

peserta

50.000.000 Pembinaan

aparatur desa

Kabupaten Jumlah

perangkat desa

yang

memahami

tupoksi

184 peserta 50.000.000 Jumlah

kepala desa

yang

memahami

penyusunan

RPJMDesa

dan jumlah

perangkat

desa yang

memahami

tupoksi

Program

Pengembangan

Teknologi Tepat

Guna (TTG)

Jumlah

inovasi

teknologi

ekonomi

2 jenis

(biogas,

bejana

berhubu

ngan air)

120.000.000 Program

Pengembangan

Teknologi Tepat

Guna (TTG)

Jumlah

inovasi

teknologi

ekonomi

2 jenis

(biogas,

bejana

berhubungan

air)

120.000.000

18. Fasilitasi

Pemasyarakatan

dan Pemanfaatan

TTG

Kabupaten Jumlah

kelompok yang

memanfaatkan

TTG

20

kelompok

100.000.000 Pelatihan

Pemasyarakatan

dan Pemanfaatan

TTG

Kabupaten Jumlah

kelompok yang

memanfaatkan

TTG

20 kelompok 100.000.000

19. Pengembangan

Desa Mandiri

Energi

Kabupaten Jumlah rumah

tangga

pemanfaat

energy

alternatif

10 desa 20.000.000 Pengembangan

Desa Mandiri

Energi

Kabupaten Jumlah rumah

tangga

pemanfaat

energy

alternative

10 desa 20.000.000



No.


Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Pagu Indikatif

(Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

Program

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah desa

dengan

pengelolaan

keuangan

yang baik

40 desa 200.000.000 Program

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan Desa

Jumlah desa

dengan

pengelolaan

keuangan

yang baik

40 desa 200.000.000

20. Pembinaan

pengelolaan

keuangan desa


yang

mendapatkan

pembinaan

pengelolaan

keuangan desa

207 desa 200.000.000 Pembinaan

pengelolaan

keuangan desa


yang

mendapatkan

pembinaan

pengelolaan

keuangan desa

207 desa 200.000.000 Jumlah

desa

pelaksana

pengelolaan

keuangn

dgn baik

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Jumlah

lembaga

Kemasyarakat

an desa yang

berpartisipasi

dalam

penyelenggara

an

pemerintahan

desa

3466

lembaga

(LPM,

PKK,

Karang

Taruna,

RT, RW,

Posyan

du

840.000.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Jumlah

lembaga

Kemasyarakat

an desa yang

berpartisipasi

dalam

penyelenggar

aan

pemerintahan

desa

3466

lembaga

(LPM, PKK,

Karang

Taruna, RT,

RW,

Posyandu

840.000.000

21. Peningkatan 10

program pokok

PKK

Kabupaten Jumlah PKK

masuk

nominasi PKK

berprestasi

tingkat provinsi

235

desa/kel

800.000.000 Peningkatan 10

program pokok

PKK

Kabupaten Jumlah PKK

masuk

nominasi PKK

berprestasi

tingkat provinsi

235 desa/kel 800.000.000



No.


Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Pagu Indikatif

(Rp)

Urusan/


Indikator

Kinerja Target

Kebutuhan

Dana (Rp)

Catatan

Penting

22. pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan

(Pokjanal

Posyandu)

Kabupaten Jumlah

posyandu

mandiri

50

posyandu

mandiri

40.000.000 pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan

(Pokjanal

Posyandu)

Kabupaten Jumlah

posyandu

mandiri

50 posyandu

mandiri

40.000.000



2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat 2019

Rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan

dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan

hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan

kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku OPD. Usulan yang

disampaikan sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2019

Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Vol Catatan

Kecamatan Desa

I Bantuan Keuangan Khusus Desa

1 Pembangunan Talud (Belakang SD )

KARANGREJO GONDANG 1 paket Usulan PIK

2 Pembangunan Talud Punden KARANGREJO GONDANG 1 paket Usulan PIK

3 Pembukaan Jalan, Pengerasan Jalan, dan Sanitasi

KARANGREJO MARON 1 paket Usulan PIK

4 Drainase Lapangan KARANGREJO BALUK 1 paket Usulan PIK

5 Talud Jalan KARAS KUWON 1 paket Usulan PIK

6 Talud Jalan KARAS SOBONTORO 1 paket Usulan PIK

7 Rabat cor jalan KARAS TEMBORO 1 paket Usulan PIK

8 Makadam Jalan KARAS KARAS 1 paket Usulan PIK

9 Talud jalan KARAS BOTOK 1 paket Usulan PIK

10 Talud dan Jembatan KARAS JUNGKE 1 paket Usulan PIK

11 Rabat beton jalan KARAS TEMENGGUNGAN 1 paket Usulan PIK

12 Makadam Jalan KARAS TAJI 1 paket Usulan PIK

13 Rabat cor jalan KARAS GINUK 1 paket Usulan PIK

14 Rabat Beton KARAS SUMURSONGO 1 paket Usulan PIK

15 Renovasi saluran Drainase KARAS GEPLAK 1 paket Usulan PIK

16 Talud sebelah barat jalan dan aspal jalan masuk ke kantor Desa Sukowidi

KARTOHARJO SUKOWIDI 1 paket Usulan PIK

17 Sodetan saluran KARTOHARJO KELURAHAN 1 paket Usulan PIK

18 Makadam Jalan antar Desa Gunungan, Desa Jenangan, Desa Jajar

KARTOHARJO GUNUNGAN 1 paket Usulan PIK

19 Renovasi Jembatan KAWEDANAN POJOK 1 paket Usulan PIK

20 Pembangunan Jembatan KAWEDANAN BOGEM 1 paket Usulan PIK

21 Pembangunan Jalan KAWEDANAN TLADAN 1 paket Usulan PIK

22 Pembuatan jalan tembus makam maduretno gunung bancak

KAWEDANAN GIRIPURNO 1 paket Usulan PIK




Kinerja Vol Catatan

Kecamatan Desa

23 Noemalisasi saluran air primer KAWEDANAN MOJOREJO 1 paket Usulan PIK

24 Pembelian Alat Pengering jagung untuk Bumdes

LEMBEYAN KEDIREN 1 paket Usulan PIK

25 Saluran Irigasi Margo Padang LEMBEYAN TUNGGUR 1 paket Usulan PIK

26 Rabat Beton jalan setapak LEMBEYAN DUKUH 1 paket Usulan PIK

27 Talud jalan LEMBEYAN NGURI 1 paket Usulan PIK

28 Perbaikan Jalan LEMBEYAN PUPUS 1 paket Usulan PIK

29 Tembok penahan tanah secepit

LEMBEYAN TAPEN 1 paket Usulan PIK

30 Makadam jalan LEMBEYAN KROWE 1 paket Usulan PIK

31 Saluran air LEMBEYAN KEDUNGPANJI 1 paket Usulan PIK

32 Pembangunan jalan Makadam Segelan

LEMBEYAN LEMBEYAN WETAN 1 paket Usulan PIK

33 Pembangunan talud desa Ronowijayan

MAOSPATI RONOWIJAYAN 1 paket Usulan PIK

34 Perbaikan saluran Air desa Suratmajan

MAOSPATI SURATMAJAN 1 paket Usulan PIK

35 Perbaikan jalan desa Tanjung Sepreh

MAOSPATI TANJUNG SEPREH 1 paket Usulan PIK

36 Pembangunan Talud desa Pesu

MAOSPATI PESU 1 paket Usulan PIK

37 Rabat bahu jalan desa Klagan Gambiran

MAOSPATI GAMBIRAN 1 paket Usulan PIK

38 Makadam jalan persawahan Desa Pandean

MAOSPATI PANDEAN 1 paket Usulan PIK

39 Pengaspalan jalan desa Gulun MAOSPATI GULUN 1 paket Usulan PIK

40 Perbaikan saluran air desa Malang

MAOSPATI MALANG 1 paket Usulan PIK

41 Makadam jalan desa Sempal MAOSPATI SEMPAL 1 paket Usulan PIK

42 Pembangunan Rabat Jalan desa Baleasri- desa Selopanggung

NGARIBOYO BALEASRI 1 paket Usulan PIK

43 Pengaspalan jalan desa Selotinatah

NGARIBOYO SELOTINATAH 1 paket Usulan PIK

44 Pembangunan jembatan desa Pendem

NGARIBOYO PENDEM 1 paket Usulan PIK

45 Pembangunan kios desa, Desa Gorang gareng

NGUNTORONADI GORANG GARENG 1 paket Usulan PIK

46 Pembangunan Kios desa Semen

NGUNTORONADI SEMEN 1 paket Usulan PIK

47 Pembangunan rabat beton PANEKAN TURI/ REJOMULYO 1 paket Usulan PIK

48 Pembangunan rabat jalan PANEKAN TAPAK 1 paket Usulan PIK

49 Pengaspalan jalan PANEKAN TERUNG 1 paket Usulan PIK

50 Pengaspalan / pembangunan rabat beton jalan penghubung desa

PANEKAN BEDAGUNG 1 paket Usulan PIK

51 Pembangunan Talud saluran kawasan Sendang Widoro Mategal

PARANG MATEGAL 1 paket Usulan PIK

52 Penyemiran jalan desa plumpung, desa Bulugunung, dan desa Puntukdoro

PLAOSAN PLUMPUMG 1 paket Usulan PIK

53 Pembangunan Talud desa Sidomukti dan desa Bulugunung

PLAOSAN SIDOMUKTI 1 paket Usulan PIK

54 Perbaikan jalan dan pengaspalan jalan

PLAOSAN BOGOARUM 1 paket Usulan PIK




Kinerja Vol Catatan

Kecamatan Desa

55 Rabat Jl. Penghubung Dk. Gonder Ds. Campursari

SIDOREJO CAMPURSARI 1 paket Usulan PIK

56

Rabat Jl. Penghubung Dk. Pilangrejo Ds. Sidorejo dengan Dk. Waduk Ds. Durenan

SIDOREJO DURENAN 1 paket Usulan PIK

57 Rabat jalan Penghubung Dk. Meri Sumbersawit dengan Ds. Sidomulyo

SIDOREJO SUMBERSAWIT 1 paket Usulan PIK

58

Rabat jalan penghubung Dk. Balepanjang Ds. Widorokandang dengan Teguhan Sidokerto

SIDOREJO WIDOROKANDANG 1 paket Usulan PIK

59

Rabat Penghubung Dk. Gondang Ds. Sidomulyo dengan Dk. Suruhan Ds. Getasanyar

SIDOREJO SIDOMULYO 1 paket Usulan PIK

60 Talud Sayap jembatan (perbatasan Bogem kentangan)

SUKOMORO BOGEM 1 paket Usulan PIK

61 Talud Sayap jembatan (perbatasan Bogem kentangan)

SUKOMORO BOGEM 1 paket Usulan PIK

62 Penyemiran jalan TAKERAN SAWOJAJAR 1 paket Usulan PIK

63 Talud TAKERAN KERIK 1 paket Usulan PIK

64 Penerangan jalan TAKERAN WADUK 1 paket Usulan PIK

65 Talud TAKERAN JOMBLANG 1 paket Usulan PIK

66 Talud TAKERAN KIRINGAN 1 paket Usulan PIK

67 Talud TAKERAN KUWONHARJO 1 paket Usulan PIK

68 Pembangunan talud KARANGREJO GONDANG 1 paket

69 Pembangunan talud Punden KARANGREJO GONDANG 1 paket

70 Pembangunan jalan baru KARANGREJO MARON 1 paket

71 Pembangunan talud KARAS JUNGKE 1 paket

72 Permohonan bantuan untuk jalan desa

KAWEDANAN BOGEM 1 paket

73 Bantuan perbaikan jembatan KAWEDANAN POJOK 1 paket

74 Makadam jalan KAWEDANAN SELOREJO 1 paket

75 Penyemiran jalan KAWEDANAN SELOREJO 1 paket

76 Bantuan talud jalan LEMBEYAN KROWE 1 paket

77 Bantuan pembangunan saluran sanitasi

LEMBEYAN TUNGGUR 1 paket

78 Bantuan pembangunan ruko LEMBEYAN TUNGGUR 1 paket

79 Bantuan makadam jalan LEMBEYAN NGURI 1 paket

80 Bantuan pembangunan rabat beton jalan

LEMBEYAN KROWE 1 paket







84 Bantuan paving jalan gang MAGETAN RINGINAGUNG 1 paket

85 Pembangunan talud jalan antar desa

MAGETAN RINGINAGUNG 1 paket




Kinerja Vol Catatan

Kecamatan Desa

86 Pembangunan paving gang dan rabat tepi jalan

MAGETAN RINGINAGUNG 1 paket

87 Pavingisasi jalan lingkungan MAGETAN BARON 1 paket

88 Bantuan perbaikan talud/saluran air

MAOSPATI KLAGEN GAMBIRAN 1 paket

89 Bantuan makadam dan pengerasan jalan pertanian

MAOSPATI SUGIHWARAS 1 paket

90 Talud jalan sawah selatan sendang

MAOSPATI RONOWIJAYAN 1 paket

91 Cor rabat jalan NGARIBOYO BALEASRI 1 paket

92 Bantuan pengaspalan jalan NGARIBOYO SELOTINATAH 1 paket

93 Bantuan material rabat beton jalan antar desa

PANEKAN MANJUNG 1 paket

94 Rehabilitasi jalan (pavingisasi) PANEKAN SUMBERDODOL 1 paket

95 Bantuan pengadaan talud jalan desa

PARANG MATEGAL 1 paket

96 Bantuan paving jalan lingkungan

PLAOSAN PUNTUKDORO 1 paket

97 Bantuan pembangunan jalan paving

PLAOSAN SIDOMUKTI 1 paket

98

Perbaikan jalan pavingisasi jalan penghubung Ds Randugede dan ds Bogoarum menuju SMP 2 Plaosan

PLAOSAN RANDUGEDE 1 paket

99 Pembangunan paving jalan SIDOREJO KALANG 1 paket

100 Bantuan pembangunan drainase jalan

SUKOMORO PJOKSARI 1 paket

101 Bantuan pembangunan talud penahan tanah

SUKOMORO KEDUNGGUWO 1 paket

102 Bantuan pembangunan talud jalan dan perkerasan pengecoran bahu jalan

SUKOMORO KALANGKETI 1 paket

103 Bantuan pembangunan drainase jalan

SUKOMORO POJOKSARI 1 paket

104 Bantuan pembangunan tanggul jalan sawah blok sabil selengkong/lor keti

SUKOMORO KALANGKETI 1 paket



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun

2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi

dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke

dalam prioritas program daerah.

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program

prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi. Kabupaten Magetan

mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara

kepulauan;

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan hukum;

3) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera; sertaMewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

berkebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Magetan merupakan suatu kesatuan

dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama

pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Magetan memiliki potensi pertanian

dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program

utama dan pendukung Kabupaten Magetan dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;

2) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;

3) Perluasan Lapangan Kerja;

4) Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;

5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;



6) Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

7) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

8) Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;

9) Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;

10) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;

11) Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan

Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;

12) Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan

Publik;

13) Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;

14) Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua

Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;

15) Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;

16) Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi

manusia;

17) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik,

aspiratif (darimasyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan

kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas

lingkungan hidup, yaitu:

1) Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis

industri masyarakat (UMKM);

2) Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;

3) Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui

pembukaan sentra industri kreatif;

4) Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;

5) Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan

kepada penduduk miskin;

6) Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Magetan;

7) Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);

8) Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;



9) Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,

Minapolitan);

10) Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;

11) Pengawasan kualitas lingkungan hidup;

12) Perbaikan kualitas lingkungan hidup;

13) Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan

hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.2.1. Tujuan

a) Mendukung Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya

manusia aparatur pemerintahan desa/Kelurahan dan masyarakat

melalui potensi dan sarana yang ada;

b) Mendukung terwujudnya pengembangan usaha ekonomi Kerakyatan

di sektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa,

peningkatan Lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan

sebagai upaya pengentasan kemiskinan;

c) Mendukung terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan TTG

secara optimal dan Sumber daya desa melalui kerjasama antar

lembaga;

d) Mendukung terwujudnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan

termasuk peran perempuan dalam upaya peningkatan partisipasi

masyarakat;

e) Mendukung terwujudnya pasrtisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan desa

f) Mendukung terwujudnya peningkatan kompetensi aparatur yang

berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin

dan profesional.

3.2.2. Sasaran

a) Optimalisasi kapasitas SDM Aparatur Pemdes, Validasi data dasar

dan pelaku pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat;

b) Optimalisasi kapasitas kelembagaan masyarakat desa



c) Optimalisasi kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes dan pasar

desa), dan fasilitasi kelompok perempuan pedesaan

d) Optimalisasi pemasyarakatan dan penggunaan TTG bagi Kelompok

masyarakat , identifikasi potensi Sumber Daya di Desa

e) Optimalisasi peningkatan peran pemberdayaan kesejahteraan

keluarga (PKK)

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten

Magetan maka pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

melaksanakan 9 (sembilan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

b) Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan

Perangkat Daerah

a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

capaian Kinerja Perangkat Daerah

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

a) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPKU

b) Kegiatan Fasilitasi Pasar Desa

c) Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUMDES

d) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi

Desa Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Perdesaan

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (BBGR)

b) Kegiatan Akselerasi Pembangunan Pedesaan

c) Kegiatan Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa



6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan

Desa

a) Kegiatan Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa

b) Kegiatan Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa

c) Kegiatan Fasilitasi Perlombaan Desa/kelurahan

d) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

e) Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa

7. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

a) Kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

b) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi

8. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

a) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

9. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

a) Kegiatan Peningkatan 10 Program Pokok PKK

b) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

(Pokjanal Posyandu)

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan

maju tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk sumber

dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN secara detail dapat dilihat

pada lampiran Tabel 3.1



Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Magetan

Kode

Urusan/Bidang Urusan

pemerintahan daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaiaan

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Urusan (Wajib/Pilihan)

2.07 Bidang Urusan


dan Desa

2.07.01 Program Pelayanan


Indeks Kepuasan

masyarakat/ aparatur

terhadap pelayanan

administrasi

perkantoran

76 skor 310.0000.000 78 skor 310.0000.000

2.07.01.020 Penyediaan Jasa dan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase pelayanan

administrasi

perkantoran

Kabupaten 100 % 218.000.000 APBD 100 % 218.000.000

2.07.01.021 Pelayanan Perjalanan Dinas

Dalam dan Luar Daerah

Persentase pemenuhan

kebutuhan perjalanan

dinas aparatur

Kabupaten 100 % 92.000.000 APBD 100 % 92.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana tahun 2019

Catatan Penting


Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaiaan

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.07.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

dan prasarana

aparatur yang layak

fungsi

100 % 72.000.000 100 % 72.000.000

2.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

Kabupaten 1 unit 12.000.000 APBD 12.000.000

2.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan

kendaraan dinas/

operasional yang

dipelihara

Kabupaten 18 unit 60.000.000 APBD 2 unit roda empat dan

16 unit roda dua

18 unit 60.000.000


Perencanaan, Laporan

Kinerja dan Keuangan

Perangkat Daerah

Persentase dokumen

perencanaan, kinerja

dan keuangan yang

disusun tepat waktu

100 % 20.000.000 100 % 20.000.000

2.07.08.001 Penyusunan dokumen

Perencanaan, Penganggaran

dan Capaian Kinerja

Perangkat daerah

Jumlah jenis laporan

yang disusun

Kabupaten 6

dokumen

20.000.000 APBD Dok RKA, DPA,

Renja, LKPJ, LKJIP,

LPPD , Monev renja

6 dokumen 20.000.000

2.07.16 Program Pemberdayaan

Ekonomi Pedesaan

Jumlah Lembaga

ekonomi berkembang

43

lembaga

180.000.000 (10 UPK, 10 UPKU,

18

BUMDEs,5PASAR

48

lembaga

380.000.000

2.07.16.007 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan UPKU

Jumlah pelaksanaan

pembinaan/monev

Kabupaten 90 desa 15.000.000 APBD 90 desa 25.000.000

2.07.16.027 Fasilitasi Pasar Desa Jumlah pembinaan

pengelola pasar desa

Kabupaten 48 pasar

desa

10.000.000 APBD 48 desa 25.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana tahun 2019

Catatan Penting


Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaiaan

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.07.16.042 Pembentukan dan

Pengembangan BUMDES

Jumlah pelaksanaan

pembinaan/monev dan

peserta pelatihan

Kabupaten 110

bumdes

50.000.000 APBD 140

bumdes

150.000.000

2.07.16.043 Fasilitasi Pengembangan

Produk Penunjang Ekonomi

Desa

Jumlah event

pengembangan produk

unggulan

Kabupaten 2 kali 75.000.000 APBD 2 kali 150.000.000

2.07.16.046 Penguatan Kelembagaan dan

Pelestarian Aset PNPM

Mandiri Perdesaan

Jumlah UPK dengan

asset berkembang

Kabupaten 15 UPK 30.000.000 APBD 15 UPK 30.000.000


Partisipasi Masyarakat


Persentase

keterwakilan unsure

masyarakat dalam

musdes

100 % 345.000.000 100 % 435.000.000

2.07.17.002 Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa (BBGR)

Jumlah pelaksanaan

Bulan Bhakti Gotong

Royong

Kabupaten 2 kali 125.000.000 APBD 2 kali 200.000.000

2.07.17.018 Akselerasi Pembangunan

Pedesaan

Jumlah desa yang

mendapatkan program

akselerasi

Pembangunan desa

Kabupaten 75 desa 60.000.000 APBD Fasilitasi desa

penerima BK Prov

dan Kab

75 desa 75.000.000

2.07.17.019 Sinergitas Pembangunan

Pemerintah Daerah dan Desa

Jumlah desa yang

menjadi lokasi kegiatan

sinergitas program

pembangunan daerah

dengan desa




Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana tahun 2019

Catatan Penting


Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaiaan

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kapasitas Lembaga dan

Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pemerintahan dengan

baik

207 desa 850.000.000 207 desa 650.000.000

2.07.24.001 Fasilitasi Pilkades dan

Pengisian Perangkat Desa

Jumlah pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa

dan pengisian

perangkat desa

Kabupaten 184 desa 450.000.000 APBD Pelaksanaan pilkades

di 184 desa dan

pengisian perades

100 desa 100.000.000

2.07.24.002 Peningkatan dan Pengisian

Lembaga Perwakilan Desa

Jumlah desa yang

mendapatkan fasilitasi

peningkatan dan

pengisian BPD

Kabupaten 207 desa 200.000.000 APBD Jumlah desa yang

melaksanakan

pengisian BPD dan

jumlah BPD yang

menetapkan Perdes

RPJMDes

207 desa 300.000.000

2.07.24.004 Fasilitasi Perlombaan

Desa/kelurahan

Jumlah desa yang

mengirim kan

instrument pengungkap

data dan nilai


2.07.24.005 Pembinaan aparatur desa Jumlah perangkat desa

yang memahami

tupoksi

Kabupaten 184

peserta

50.000.000 APBD Jumlah kepala desa

yang memahami

penyusunan

RPJMDesa dan

jumlah perangkat

desa yang memahami

tupoksi

184

peserta

100.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana tahun 2019

Catatan Penting


Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaiaan

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.07.25 Program Pengembangan

Teknologi Tepat Guna

(TTG)

Jumlah inovasi

teknologi ekonomi

2 jenis

(biogas,

bejana

berhubun

gan air)

120.000.000 2 jenis

(biogas,

bejana

berhubun

gan air)

125.000.000

2.07.25.001 Fasilitasi Pemasyarakatan

dan Pemanfaatan TTG

Jumlah kelompok yang

memanfaatkan TTG

Kabupaten 20

kelompok

100.000.000 APBD 20

kelompok

100.000.000

2.07.25.002 Pengembangan Desa Mandiri

Energi

Jumlah rumah tangga

pemanfaat energy

alternative


2.07.26 Program Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Desa

Jumlah desa dengan

pengelolaan

keuangan yang baik

40 desa 200.000.000 40 desa 200.000.000

2.07.26.001 Pembinaan pengelolaan

keuangan desa

Jumlah desa yang

mendapatkan

pembinaan pengelolaan

keuangan desa



Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Jumlah lembaga

Kemasyarakatan desa

yang berpartisipasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan desa

3466

lembaga

840.000.000 (LPM, PKK, Karang

Taruna, RT, RW,

Posyan du

3466

lembaga

840.000.000



Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana tahun 2019

Catatan Penting


Tahun 2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaiaan

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2.07.27.002 Peningkatan 10 program

pokok PKK

Jumlah PKK masuk

nominasi PKK

berprestasi tingkat

provinsi

Kabupaten 235

desa/kel

800.000.000 APBD 235

desa/kel

800.000.000

2.07.27.002 pemberdayaan Lembaga dan


Perdesaan (Pokjanal

Posyandu)

Jumlah posyandu

mandiri

Kabupaten 50

posyandu

mandiri

40.000.000 APBD 50

posyandu

mandiri

40.000.000



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bab ini akan diuraikan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran

2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk 9 program dan 22 kegiatan

beserta target capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dengan total anggaran

yang direncanakan sebesar Rp 8.318.000.000 ,-

Rencana Kerja dan pendanaan sebagaimana dimaksud, tersaji dalam Tabel

berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019

No Program/Kegiatan Target Capaian

Kinerja Anggaran

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 100 % Rp. 218.000.000

2 Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar

Daerah 100 % Rp. 92.000.000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit Rp. 12.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12 paket Rp. 60.000.000

III Program Peningkatan Perencanaan, Laporan

Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

5

Penyusunan dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat

daerah

6 dokumen Rp. 20.000.000

IV Program Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPKU 90 desa Rp. 15.000.000

7 Fasilitasi Pasar Desa 48 desa Rp. 10.000.000

8 Pembentukan dan Pengembangan BUMDES 110 bumdes Rp. 50.000.000



No Program/Kegiatan Target Capaian

Kinerja Anggaran

9 Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang

Ekonomi Desa 2 kali Rp. 75.000.000

10 Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset

PNPM Mandiri Perdesaan 15 UPK Rp. 30.000.000

V Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat


11 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

(BBGR) 2 kali Rp. 125.000.000

12 Akselerasi Pembangunan Pedesaan 75 desa Rp. 60.000.000

13 Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah

dan Desa 2 desa Rp. 160.000.000

VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

dan Aparatur Pemerintahan Desa

14 Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat

Desa 184 desa Rp. 450.000.000

15 Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan

Desa 207 desa Rp. 200.000.000

16 Fasilitasi Perlombaan Desa/kelurahan 207 desa Rp. 150.000.000

17 Pembinaan aparatur desa 184 peserta Rp. 50.000.000

VII Program Pengembangan Teknologi Tepat

Guna (TTG)

18 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG) 20 kelompok Rp. 100.000.000

19 Pengembangan Desa mandiri Energi 10 desa Rp. 20.000.000

VIII Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa

20 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 207 desa Rp. 200.000.000

IX Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa

21 Peningkatan 10 program pokok PKK 235 desa/kel Rp. 800.000.000

22 pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)

50 posyandu

mandiri Rp. 40.000.000

JUMLAH Rp. 2.937.000.000



BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih

banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance,

yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya

berpengaruh kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar

dikedepankan.

Pada tahun 2019 terdapat program/kegiatan sebanyak 9 program da 22

kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi

perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhanatau adanya

peraturan-peraturan baru maka dimungkinkan untuk terjadinya perubahan dengan

mekanisme diusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan

program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan serta

mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun

2019.

Magetan, Juli 2018

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN MAGETAN

Drs. ISWAHYUDI YULIANTO,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630723 199003 1 010



B A B I P E N D A H U L U A N - dpmd.magetan.go.id

Documents