-
KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/K/I-XIII.2/8/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyajian data dan informasi
yang akurat, mutakhir dan dapat dipercaya dalam pengolahan data dan
informasi temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan,
perlu didukung aplikasi teknologi sistem informasi yang
terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), dimulai
dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut;
b. bahwa untuk mengolah database temuan pemeriksaan menjadi
informasi yang menggambarkan statistik temuan pemeriksaan,
diperlukan kode dan klasifikasi temuan pemeriksaan sehingga dapat
memberikan manfaat kepada pemilik kepentingan dalam melakukan
analisis dan pengambilan keputusan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf
b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang
Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan;
Mengingat : 1. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1
Tahun
2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4707);
2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah
-
Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007
tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
03/K/I-XIII.2.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Pemerolehan Keyakinan Mutu;
5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 5/K/I-XIII.2/8/2009
tanggal 26 Agustus 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan
Manajemen Pemeriksaan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Petunjuk Teknis
Kodering Temuan Pemeriksaan, yang selanjutnya disebut Juknis
Kodering Temuan Pemeriksaan, adalah salah satu acuan bagi
Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, yaitu sebagai
pedoman dalam pengelompokan dan pemberian kode temuan pemeriksaan
pada saat temuan tersebut diunggah ke dalam Sistem Manajemen
Pemeriksaan (SMP).
2. Kodering Temuan Pemeriksaan adalah kode temuan hasil
pemeriksaan berdasarkan atribut yang tersedia dan terintegrasi
dengan SMP pada saat temuan tersebut diunggah ke dalam SMP.
3. Klasifikasi temuan pemeriksaan adalah alat analisis yang
digunakan untuk mengelompokkan temuan pemeriksaan sesuai kategori
masalah yang diungkap dalam uraian temuan pemeriksaan.
Pasal 2
Seluruh unsur Pelaksana BPK wajib menggunakan Juknis Kodering
Temuan Pemeriksaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
pemeriksaan dan/atau pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
-
Pasal 3
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan, memuat: 1. atribut kodering
temuan pemeriksaan; 2. kode klasifikasi temuan pemeriksaan; 3.
penentuan klasifikasi temuan pemeriksaan; 4. mekanisme perubahan
atau penambahan klasifikasi temuan pemeriksaan; 5. klasifikasi
rekomendasi atas temuan pemeriksaan; dan 6. penentuan jenis
rekomendasi atas temuan pemeriksaan.
Pasal 4
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan, merupakan pelengkap dari
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen
Pemeriksaan (PMP) dalam memetakan permasalahan yang diungkap dalam
laporan hasil pemeriksaan.
Pasal 5
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor 07/SK/K/1996 tentang Petunjuk Pengelompokan dan Kode
Kelompok Temuan Pemeriksaan BPK, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan
di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA,
ttd.
HERMAN WIDYANANDA
KETUA,
ttd.
HADI POERNOMO
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,
Hendar Ristriawan
-
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPK RI NOMOR : 5/K/I-XIII.2/8/2010 TANGGAL
: 27 Agustus 2010
PETUNJUK TEKNIS KODERING TEMUAN
PEMERIKSAAN
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2010
-
Juknis Kodering Temuan Hasil Pemeriksaan Daftar Isi
i
DAFTAR ISI
Hal DAFTAR ISI. i BAB I
PENDAHULUAN............................................................................................
1 A. Latar
Belakang...........................................................................................
1 B. Tujuan........... .................................. 2 C.
Lingkup Bahasan......................... 2 D. Kedudukan Juknis
Kodering Temuan Pemeriksaan ............................ 3 E. Dasar
Hukum
Penyusunan...........................................................................
4 F. Sistematika Penulisan.............. 4 BAB II GAMBARAN UMUM
....................................................................
5 A. Pengertian ............... 5 B.
Umum.............................................................................
6 C. Peran dan
Tanggungjawab..........................................................................
6 BAB III PEDOMAN KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN .....................
7 A. Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan . 7 B. Kode Klasifikasi
Temuan Pemeriksaan .. 8 C. Penentuan Klasifikasi Temuan Pemeriksaan
.. 18 D. Mekanisme Perubahan atau Penambahan Klasifikasi Temuan
Pemeriksaan
20 E. Klasifikasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan . 20 F.
Penentuan Jenis Rekomendasi Hasil Pemeriksaan . 21 BAB IV
PENUTUP........................................................................................................
22 A. Pemberlakuan
Juknis...................................................................................
22 B. Perubahan
Juknis....................................................................................
22 C. Pemantauan
Juknis......................................................................................
22 DAFTAR LAMPIRAN ii DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
iii iv
-
Juknis Kodering Temuan Hasil Pemeriksaan Daftar Isi
ii
Daftar Lampiran
Lampiran III.1 : Kamus Klasifikasi Temuan Pemeriksaan
Lampiran III.2 : Kertas Kerja Input Temuan Pemeriksaan
Lampiran III.3 : Pemetaan Rekomendasi Berdasarkan Implikasi
Nilai Mata Uang
Lampiran III.4 : Alternatif Rekomendasi untuk Tiap-tiap Jenis
Temuan Pemeriksaan
-
Juknis Kodering Temuan Hasil Pemeriksaan Daftar Isi
iii
Daftar Tabel
Tabel 1 : Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan
Tabel 2 : Kode Jenis Temuan per Subkelompok Temuan per Kelompok
Temuan
Tabel 3 : Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Jenis
Pemeriksaan
-
Juknis Kodering Temuan Hasil Pemeriksaan Daftar Isi
iv
Daftar Gambar Gambar 1 : Hubungan Juknis Kodering Temuan
Pemeriksaan dengan pedoman
pemeriksaan BPK
Gambar 2 : Pembagian dan Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab I
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 01 02 03 04 05 06
Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 dan ketentuan di dalam paket
tiga undang-undang bidang keuangan negara, serta Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melaksanakan
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil
pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan serta pemerintah
untuk ditindaklanjuti. Untuk menjamin penyajian data dan informasi
yang akurat, mutakhir dan dapat dipercaya, maka pengolahan data dan
informasi temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
perlu dilakukan dengan dukungan aplikasi teknologi sistem
informasi. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan sistem manajemen
pemeriksaan (SMP) yang dimulai dari perencanaan sampai dengan
pemantauan tindak lanjut. Agar database temuan pemeriksaan dapat
diolah menjadi informasi yang menggambarkan statistik temuan
pemeriksaan, diperlukan kode dan klasifikasi sehingga dapat
memberikan manfaat kepada pemilik kepentingan dalam melakukan
analisis dan pengambilan keputusan. Memperhatikan hal tersebut,
maka perihal kodering temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil
pemeriksaan menjadi penting. Oleh karena itu, perlu dibuatkan
peraturan lebih lanjut yang mengatur mekanisme pemberian kode
temuan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat petunjuk
pengklasifikasian temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil
pemeriksaan. Klasifikasi temuan pemeriksaan merupakan alat analisis
untuk mengelompokkan temuan berdasarkan masalah yang diungkap dalam
temuan pemeriksaan baik dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan
kinerja maupun dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
BPK perlu mengatur
mekanisme pemberian kode temuan pemeriksaan
yang dapat memberikan landasan yang seragam
bagi pemeriksa dalam memetakan permasalahan
yang diungkap dalam temuan pemeriksaan
beserta tindak lanjut yang disarankan dalam rekomendasi
hasil
pemeriksaan.
07 Petunjuk mengenai klasifikasi temuan pemeriksaan dapat juga
digunakan pemeriksa sebagai acuan untuk menentukan area risiko
(risk area) atau kemungkinan permasalahan yang dapat diungkap dalam
temuan pemeriksaan.
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab I
2
08 Petunjuk Teknis (Juknis) Kodering Temuan Pemeriksaan ini
disusun mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem
Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) yang ditetapkan dengan Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor
03/K/I-XIII.2.2/03/2009 Bab VI huruf D tentang Metodologi
Pemeriksaan yang menyatakan bahwa BPK dan pimpinan satker pelaksana
BPK terkait menetapkan pedoman pemeriksaan yang rinci untuk semua
jenis pemeriksaan yang menjadi mandat dan tugas BPK.
B. Tujuan 09
Tujuan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan adalah: a. memberikan
panduan bagi pemeriksa dalam menentukan area risiko
(risk area) atau kemungkinan permasalahan yang dapat diungkap
dalam temuan pemeriksaan;
b. memberikan pedoman dalam menentukan kelompok permasalahan dan
rekomendasinya sebagai atribut yang harus disertakan saat input
temuan pemeriksaan ke dalam SMP;
c. untuk memenuhi kebutuhan penyusunan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) dan pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang dilaksanakan dengan dukungan aplikasi teknologi
sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem manajemen
pemeriksaan (SMP); dan
d. memudahkan para pemilik kepentingan dalam memilih informasi
yang dibutuhkan dengan memasukkan query berdasarkan kode yang
tersedia.
Tujuan penyusunan
pedoman
C. Lingkup Bahasan 10
Juknis ini digunakan sebagai petunjuk dalam pemberian kode
temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan pada saat
diunggah ke dalam SMP pada seluruh unsur Pelaksana BPK yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan. Unit yang terkait dalam mekanisme pemantauan
tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah AKN, Biro Hubungan
Masyarakat dan Luar Negeri (Humas), Biro Teknologi dan Informasi
(TI), dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit.
EPP).
Lingkup bahasan juknis ini adalah untuk semua
temuan pemeriksaan yang diunggah ke SMP
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab I
3
D. Kedudukan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan 11 Juknis
Kodering Temuan Pemeriksaan merupakan pedoman yang rinci
untuk semua jenis pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Juklak
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Pedoman ini terutama
digunakan dalam proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan serta
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hubungan Juknis
Kodering Temuan Pemeriksaan dengan pedoman pemeriksaan BPK dapat
dilihat pada Gambar 1 berikut.
Kedudukan juknis Kodering Temuan
Pemeriksaan
Gambar 1: Hubungan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan dengan
pedoman pemeriksaan BPK
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab I
4
E. Dasar Hukum Penyusunan 12
Dasar hukum penyusunan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan
adalah: a. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun
2007
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4707);
b. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
c. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007
tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
Badan Pemeriksa Keuangan;
d. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
09/K/I-XIII.2/07/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penyusunan atau
Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan;
e. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
03/K/I-XIII.2.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM);
f. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 5/K/I-XIII.2/8/2009
tanggal 26 Agustus 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan
Manajemen Pemeriksaan..
Dasar hukum penyusunan
F. Sistematika Penulisan 13
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum BAB III : Pedoman
Kodering Temuan Pemeriksaan BAB IV : Penutup
Sistematika penulisan:
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab II
5
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Pengertian 01
Kodering temuan pemeriksaan, adalah kegiatan pemberian kode
temuan pemeriksaan berdasarkan atribut yang tersedia dan
terintegrasi dengan SMP pada saat temuan tersebut diunggah ke dalam
SMP.
Pengertian kodering temuan
pemeriksaan
02 Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian
kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional
berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan
hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
Pengertian hasil pemeriksaan
03 Jenis pemeriksaan, adalah jenis pemeriksaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004 dan dalam Pendahuluan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Pengertian jenis pemeriksaan
04
Entitas adalah sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis
database entitas.
Pengertian entitas
05
Klasifikasi temuan pemeriksaan adalah alat analisis yang
digunakan untuk mengelompokkan temuan pemeriksaan sesuai kategori
masalah yang diungkap dalam uraian temuan pemeriksaan.
Pengertian klasifikasi temuan pemeriksaan
06
Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan adalah tanggal saat dimulainya
pemeriksaan sedangkan Tanggal Penerbitan LHP adalah tanggal yang
tertera pada Surat Keluar pengantar penyampaian LHP.
Pengertian waktu pelaksanaan pemeriksaan
07
Rekomendasi adalah saran dari Badan Pemeriksa Keuangan
berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang
dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau
perbaikan.
Pengertian rekomendasi
08 Klasifikasi rekomendasi hasil pemeriksaan adalah alat
analisis yang digunakan untuk mengelompokkan rekomendasi hasil
pemeriksaan. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan kategori
tindak lanjut yang disarankan untuk dapat mengatasai masalah yang
diungkap dalam temuan pemeriksaan.
Pengertian klasifikasi rekomendasi
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab II
6
B. Umum
09 Kodering ini berlaku untuk semua temuan pemeriksaan BPK yang
diunggah ke dalam SMP.
10 Pengelola database temuan pemeriksaan adalah Kasubaud MIA
pada masing-masing AKN dan/atau Kasubagset Kepala Perwakilan
(Kalan) BPK, namun tanggung jawab terhadap kebenaran dan keakuratan
data tetap terletak pada Tortama dan/atau Kalan BPK.
C. Peran dan Tanggung Jawab 11
Badan memiliki peran antara lain mengesahkan laporan hasil
pemeriksaan.
Pedoman adalah dasar untuk
melakukan sesuatu
12 AKN/Perwakilan BPK memiliki peran antara lain menetapkan kode
temuan pemeriksaan termasuk menetapkan klasifikasi temuan
pemeriksaan beserta jenis rekomendasinya.
Peran AKN
13 Ditama Revbang memiliki peran antara lain mengikhtisarkan dan
menuangkan seluruh temuan pemeriksaan ke dalam Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS) berdasarkan klasifikasi yang dibuat
oleh AKN/Perwakilan BPK.
Peran Ditama Revbang
14
Biro Humas memiliki peran yaitu memuat Laporan Hasil Pemeriksaan
dan IHPS termasuk di dalamnya pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang telah dilengkapi dengan kodering ke dalam website
BPK.
Peran Biro Humas
15
Subaud MIA atau Subagset Kalan BPK memiliki peran antara lain
mengelola database kodering temuan pemeriksaan dan memvalidasi
kertas kerja input temuan pemeriksaan (KKITP) pada saat temuan
diunggah ke dalam SMP.
Peran Subaud MIA atau Subagset Kalan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
7
BAB III
PEDOMAN KODERING TEMUAN PEMERIKSAAN
A. Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan 01 02
Dengan digunakannya SMP sebagai pusat database temuan
pemeriksaan BPK, maka setiap temuan pemeriksaan dilengkapi dengan
kode temuan pada saat temuan tersebut diunggah ke SMP. Kode temuan
tersebut tersedia dalam bentuk pilihan menu dengan menggunakan
atribut seperti yang tersaji dalam tabel 1 berikut.
Tabel 1: Atribut Kodering Temuan Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Kode Entitas Kode AKN dan
Kode Eselon II
Kode Klasifi-
kasi Temuan
Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan
Tanggal Penerbitan
LHP
Keuangan Pemerintah Pusat
Kinerja Pemerintah Daerah
PDTT BI BUMN BUMD BLU Lembaga
Lainnya
x.
Mengacu pada database entitas
xxx. xxxxx ddmm20xx. ddmm20xx
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa atribut yang digunakan
dalam kodering temuan pemeriksaan adalah : a. Jenis Pemeriksaan
:
Jenis pemeriksaan dibagi berdasarkan pembagian sebagai berikut :
1) Pemeriksaan Keuangan; 2) Pemeriksaan Kinerja; dan 3) Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu. Pada saat temuan diunggah ke dalam SMP,
jenis pemeriksaan ini terkonstruksi secara otomatis sesuai jenis
pemeriksaan yang di-input dalam rencana kerja pemeriksaan
(RKP).
b. Kode Entitas Pembagian entitas mengacu pada tugas BPK sesuai
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 6 ayat (1). Kode entitas terkonstruksi secara otomatis
melalui Sistem Aplikasi Database Entitas Pemeriksaan.
c. Kode Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Eselon II Kode
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Eselon II
Temuan pemeriksaan diberi kode pada saat
diunggah ke SMP
Atribut kodering temuan pemeriksaan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
8
(auditorat/perwakilan) yang melakukan pemeriksaan terkonstruksi
secara otomatis melalui aplikasi Database Entitas.
d. Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Klasifikasi temuan
pemeriksaan dibagi tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah
kelompok temuan yang terbagi atas tiga kelompok; tingkatan kedua
adalah subkelompok temuan yang merupakan turunan dari masing-masing
kelompok temuan dan tingkatan yang ketiga adalah jenis temuan yang
merupakan penjabaran dari masing-masing subkelompok temuan.
Penjelasan rinci mengenai klasifikasi temuan pemeriksaan akan
diuraikan tersendiri dalam bab ini.
e. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Tanggal Penerbitan LHP
Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan adalah tanggal saat dimulainya
pemeriksaan sedangkan Tanggal Penerbitan LHP adalah tanggal yang
tertera pada Surat Keluar pengantar penyampaian LHP. Kode ini
bermanfaat sebagai pengendalian atas proses penyelesaian LHP,
sehingga dapat memberikan informasi apabila ada proses penyelesaian
LHP yang berlarut-larut.
B. Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan 03 04
Pembagian klasifikasi temuan pemeriksaan dilakukan berdasarkan
deskripsi yang merupakan ciri khas dari masing-masing klasifikasi.
Pembagian tersebut dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: a. kelompok
temuan; b. subkelompok temuan sebagai subklasifikasi kelompok
temuan; c. jenis temuan sebagai subklasifikasi dari kelompok
temuan. Kode klasifikasi temuan pemeriksaan terdiri dari lima digit
angka dengan rincian: a. satu digit pertama adalah kode kelompok
temuan; b. dua digit setelahnya adalah kode subkelompok temuan; c.
dua digit terakhir adalah kode jenis temuan.
Tingkatan klasifikasi
temuan
Kode klasifikasi temuan pemeriksaan
05
Kelompok temuan dibagi atas : a. Temuan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan
(Jika temuan termasuk kelompok temuan ketidakpatuhan, maka digit
pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 1);
b. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern (Jika temuan
termasuk kelompok temuan ketidakpatuhan, maka digit pertama kode
klasifikasi temuan adalah angka 2);
c. Temuan 3E (Jika temuan termasuk kelompok temuan
ketidakpatuhan, maka digit pertama kode klasifikasi temuan adalah
angka 3).
Kelompok temuan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
9
06 Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
terbagi atas subkelompok temuan sebagai berikut. a. Subkelompok
temuan kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
(Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit
pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 101).
b. Subkelompok temuan potensi kerugian negara/daerah atau
kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik
negara/daerah (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka
tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 102);
c. Subkelompok temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau
perusahaan milik negara/daerah (Jika temuan termasuk subkelompok
temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah
angka 103);
d. Subkelompok temuan administrasi (Jika temuan termasuk
subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi
temuan adalah angka 104);
e. Subkelompok temuan Indikasi Tindak Pidana (Jika temuan
termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode
klasifikasi temuan adalah angka 105).
Subkelompok temuan dalam kelompok temuan ketidakpatuhan
terhadap
ketentuan perundang-undangan
07 Penjelasan atas subkelompok temuan dalam kelompok temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan adalah sebagai
berikut. a. Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang
terjadi pada perusahaan milik negara/daerah mengungkap
permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan
milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.
b. Temuan potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa
yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
c. Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan
milik negara/daerah mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi
hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak
atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik
negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan.
d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap
ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau
pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan
tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian
negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi
hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat
program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak
pidana.
Penjelasan atas subkelompok temuan
dalam kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
10
e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan
yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam
peraturan perundang-undangan.
08
Temuan kelemahan sistem pengendalian intern terbagi atas
kelompok temuan sebagai berikut. a. Kelompok temuan kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan (Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka
tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 201);
b. Kelompok kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja (Jika temuan termasuk subkelompok temuan
ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi temuan adalah angka
202);
c. Kelompok kelemahan struktur pengendalian intern (Jika temuan
termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode
klasifikasi temuan adalah angka 203).
Subkelompok temuan dalam kelompok temuan
kelemahan sistem pengendalian intern
09 Penjelasan atas subkelompok temuan dalam kelompok temuan
kelemahan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut. a.
Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan
pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi
keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.
b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait
dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta
pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat
mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta
membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.
c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap
kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur
pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern
yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap
efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.
Penjelasan atas subkelompok temuan
dalam kelompok temuan kelemahan sistem
pengendalian intern
10 Temuan 3E terbagi atas kelompok temuan sebagai berikut. a.
Kelompok temuan ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan
(Jika temuan termasuk subkelompok temuan ini, maka tiga digit
pertama kode klasifikasi temuan adalah angka 301);
b. Kelompok temuan ketidakefisienan (Jika temuan termasuk
subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi
temuan adalah angka 302);
c. Kelompok temuan ketidakefektifan (Jika temuan termasuk
subkelompok temuan ini, maka tiga digit pertama kode klasifikasi
temuan adalah angka 303).
Subkelompok temuan dalam kelompok temuan
3E
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
11
11 Penjelasan atas subkelompok temuan dalam kelompok temuan 3E
adalah sebagai berikut. a. Temuan mengenai ketidakhematan
mengungkap adanya penggunaan
input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi
dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga
yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu
yang sama.
b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan
rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output
yang lebih besar dari seharusnya.
c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian
hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan
yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta
fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak
tercapai.
Penjelasan atas subkelompok temuan
dalam kelompok temuan 3E
12 13
Dalam setiap subkelompok temuan terdapat subklasifikasi yang
disebut dengan jenis temuan yang merupakan tingkatan terbawah dalam
klasifikasi temuan pemeriksaan. Jenis temuan merupakan deskripsi
singkat dari pokok permasalahan yang diungkap dalam batang tubuh
temuan pemeriksaan. Kode jenis temuan adalah dua digit terakhir
dari seluruh kode klasifikasi temuan yang terdiri dari lima digit.
Dengan demikian kode klasifikasi temuan dapat dijabarkan sebagai
berikut: X XX XX Kelompok temuan Subkelompok temuan Jenis
temuan
14 Secara ringkas pembagian klasifikasi temuan tersebut dapat
dilihat dalam gambar 2.
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
12
Gambar 2: Pembagian dan Kode Klasifikasi Temuan Pemeriksaan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
13
15 Jenis temuan per subkelompok temuan per kelompok temuan
beserta kodenya dapat dilihat dalam tabel 2.
Tabel 2: Kode Jenis Temuan per Subkelompok Temuan per Kelompok
Temuan
Kode Temuan
Uraian Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Jenis Temuan
1 Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan
01 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang
terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
01 Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif 02 Rekanan
pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan 03 Kekurangan
volume pekerjaan dan/atau barang 04 Kelebihan pembayaran selain
kekurangan volume pekerjaan dan/atau
barang 05 Pemahalan harga (Mark up) 06 Penggunaan uang/barang
untuk kepentingan pribadi 07 Pembayaran honorarium dan/atau biaya
perjalanan dinas ganda dan/atau
melebihi standar yang ditetapkan 08 Spesifikasi barang/jasa yang
diterima tidak sesuai dengan kontrak 09 Belanja tidak sesuai atau
melebihi ketentuan 10 Pengembalian pinjaman/piutang atau dana
bergulir macet
11 Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau
penetapan kompensasi kerugian
12 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak
sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah
13 Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan
sesuai ketentuan
14 Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP)
sesuai ketentuan
15 Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan
16 Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan 17 Penentuan
HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah
dari yang seharusnya 18 Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan
pekerjaan, pemanfaatan barang
dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan 19 Penyetoran
penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif 02 Potensi kerugian
negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang
terjadi pada perusahaan milik negara/daerah 01 Kelebihan
pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran
pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya 02 Rekanan
belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil
pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
14
Kode Temuan
Uraian Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Jenis Temuan
03 Aset dikuasai pihak lain 04 Pembelian aset yang berstatus
sengketa 05 Aset tidak diketahui keberadaannya 06 Pemberian jaminan
dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan
pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan 07 Pihak ketiga belum
melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset
kepada negara/daerah 08 Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang
berpotensi tidak tertagih
09 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan 10 Pencairan
anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang
belum selesai 03 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau
perusahaan milik
negara/daerah 01 Penerimaan negara/daerah atau denda
keterlambatan pekerjaan
belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas
negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
02 Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah 03 Dana
Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah
04 Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh
instansi yang tidak berhak
05 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan 06
Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS 07 Kelebihan pembayaran
subsidi oleh pemerintah 04 Administrasi
01 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak
valid) 02 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan
anggaran 03 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
(tidak menimbulkan
kerugian negara) 04 Pemecahan kontrak untuk menghindari
pelelangan 05 Pelaksanaan lelang secara proforma 06 Penyimpangan
terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan
perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan
07 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan,
dll.
08 Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum 09
Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau
amortisasi
tidak sesuai ketentuan 10 Penyetoran penerimaan negara/daerah
atau kas di bendaharawan ke Kas
negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
15
Kode Temuan
Uraian Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Jenis Temuan
11 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas
waktu yang ditentukan
12 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran
belum/tidak disetor ke kas negara/daerah
13 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang
sah 14 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah 15
Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah 16 Pelampauan pagu anggaran
05 Indikasi tindak pidana 01 Indikasi tindak pidana korupsi 02
Indikasi tindak pidana perbankan 03 Indikasi tindak pidana
perpajakan 04 Indikasi tindak pidana kepabeanan 05 Indikasi tindak
pidana kehutanan 06 Indikasi tindak pidana pasar modal 07 Indikasi
tindak pidana khusus lainnya 2 Temuan kelemahan sistem pengendalian
intern
01 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 01
Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat 02 Proses
penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan 03 Entitas terlambat
menyampaikan laporan 04 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan
tidak memadai 05 Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum
didukung SDM yang
memadai 02 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan
dan belanja
01 Perencanaan kegiatan tidak memadai 02 Mekanisme pemungutan,
penyetoran dan pelaporan serta penggunaan
Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai
ketentuan 03 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
bidang teknis
tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang
pendapatan dan belanja
04 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD 05
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum
dilakukan
berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan 06
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum
dilakukan
berakibat peningkatan biaya/belanja 07 Kelemahan pengelolaan
fisik aset
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
16
Kode Temuan
Uraian Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Jenis Temuan
03 Kelemahan struktur pengendalian intern
01 Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur
atau keseluruhan prosedur
02 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau
tidak ditaati 03 Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern 04
Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak
berjalan
optimal 05 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 3
Temuan 3E 01 Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan
01 Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan 02 Penetapan
kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai
standar 03 Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau
kemahalan harga
02 Ketidakefisienan
01 Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih
besar/tinggi dari yang seharusnya
02 Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih
tinggi dari seharusnya
03 Ketidakefektifan
01 Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai
peruntukan
02 Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana
yang ditetapkan
03 Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan 04
Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian
tujuan
organisasi 05 Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga
mempengaruhi
pencapaian tujuan organisasi
06 Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal 07 Fungsi atau
tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan
baik termasuk target penerimaan tidak tercapai 08 Penggunaan
biaya promosi/pemasaran tidak efektif
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
17
16 Dengan demikian, pemberian kode klasifikasi temuan dapat
digambarkan sebagai berikut. Contoh: temuan mengungkap pengadaan
komputer fiktif
kelompok temuan: ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan.
subkelompok temuan: kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah.
jenis temuan: Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif. Maka
kode klasifikasi temuan tersebut adalah : 1 01 01
Contoh pemberian kode klasifikasi temuan
pemeriksaan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan
kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi
pada perusahaan milik negara/daerah
Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif
17 Penjelasan mengenai deskripsi dan contoh temuan pemeriksaan
untuk setiap klasifikasi temuan dapat dilihat dalam Lampiran
III.1.
18 Klasifikasi temuan merupakan pengelompokan temuan pemeriksaan
yang berisiko tinggi terjadi dalam pengelolaan keuangan
negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang ada di perusahaan
yang dapat diungkap oleh pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaan
tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.
19 Dalam pemeriksaan keuangan potensi temuan pemeriksaan yang
dapat diungkap oleh pemeriksa adalah temuan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan kecuali kelompok temuan indikasi
tindak pidana karena kelompok temuan tersebut hanya diungkap dalam
pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan investigatif.
Kelompok temuan yang juga dapat diungkap adalah temuan kelemahan
sistem pengendalian intern.
20 Dalam pemeriksaan kinerja potensi temuan yang diungkap oleh
pemeriksa adalah temuan 3E dan sebagian dari temuan ketidakpatuhan
yaitu kelompok temuan mengenai kecurangan yang mengakibatkan
kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di
perusahaan, potensi kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi di perusahaan, dan kekurangan penerimaan
sebagaimana diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN).
21 Dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu pemeriksa dapat
mengungkap seluruh klasifikasi sesuai dengan tujuan spesifik yang
ingin dicapai dari pemeriksaan yang dilakukan seperti yang
dinyatakan dalam program pemeriksaan.
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
18
22 Secara ringkas, klasifikasi temuan pemeriksaan berdasarkan
jenis pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Tabel 3:
Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Jenis Pemeriksaan
Jenis
Pemeriksaan Ketidakpatuhan SPI 3 E
Keuangan Ada, kecuali temuan indikasi tindak pidana
Ada Tidak ada / diisi
Kinerja Ada, khusus temuan mengenai kecurangan yang
mengakibatkan: kerugian negara/daerah
atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan
potensi kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/daerah yang
terjadi di perusahaan
kekurangan penerimaan
Tidak ada/ diisi
Ada
PDTT Ada Ada Ada
C. Penentuan Klasifikasi Temuan Pemeriksaan 23 24
Dalam menentukan klasifikasi temuan, langkah pertama yang harus
dilakukan adalah identifikasi kelompok temuan. Pemeriksa terlebih
dahulu harus mengidentifikasi apakah temuan pemeriksaan dapat
diklasifikasikan dalam kelompok temuan kelemahan SPI atau tidak.
Apabila temuan teridentifikasi tidak termasuk ke dalam kelompok
temuan kelemahan SPI maka selanjutnya pemeriksa mengidentifikasi
apakah temuan tersebut masuk ke dalam kelompok temuan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau temuan 3E
sesuai pokok permasalahan yang diungkap dalam keseluruhan uraian
temuan pemeriksaan. Sebuah temuan diklasifikasikan ke dalam
kelompok temuan kelemahan SPI apabila mengungkap mengenai
kurang/tidak adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh
pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan
keyakinan memadai atas a. tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan
efisien, b. keandalan pelaporan keuangan, c. pengamanan aset
negara/daerah/perusahaan, dan d. ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Identifikasi kelompok
temuan
Ciri Temuan kelemahan SPI berkaitan dengan
pencapaian tujuan SPI
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
19
25
Setelah pemeriksa dapat mengidentifikasi kelompok temuan,
langkah selanjutnya adalah menentukan subkelompok temuan. Penentuan
subkelompok temuan dilakukan dengan pendekatan akibat yang
dinyatakan dalam batang tubuh temuan pemeriksaan tetapi tetap
mempertimbangkan unsur lain seperti kondisi, kriteria, sebab dan
saran.
Penentuan subkelompok temuan menggunakan
pendekatan akibat dengan mempertimbangkan unsur
lain
26 Setelah pemeriksa dapat menentukan subkelompok temuan, maka
penentuan selanjutnya adalah jenis temuan yang merupakan deskripsi
singkat pokok permasalahan yang diungkap dalam batang tubuh temuan
pemeriksaan.
Jenis temuan merupakan deskripsi singkat pokok
permasalahan yang diungkap
27 Dalam menentukan klasifikasi temuan, pemeriksa harus dapat
mengklasifikasikan temuan ke dalam satu klasifikasi jenis temuan.
Apabila ada temuan yang menurut pendapat pemeriksa dapat masuk ke
dalam dua kategori atau lebih, maka temuan dikategorikan ke dalam
klasifikasi jenis temuan dengan permasalahan yang dianggap lebih
signifikan.
28 Pemberian kode klasifikasi temuan pemeriksaan dilakukan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah LHP ditandatangani oleh
penanggung jawab pemeriksaan. Proses penentuan klasifikasi temuan
pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa dengan persetujuan penanggung
jawab pemeriksaan atau kepala subauditorat. Dalam menentukan
klasifikasi temuan yang berindikasi tindak pidana, penangung jawab
pemeriksaan atau kepala subauditorat harus berkonsultasi terlebih
dahulu dengan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara/Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan
BPK. Hasil pengklasifikasian tersebut dituangkan dalam Kertas Kerja
Input Temuan Pemeriksaan atau KKITP (Lampiran III.2). KKITP
selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan bahan ikhtisar hasil
pemeriksaan semester (IHPS).
29 LHP dan KKITP disampaikan kepada kasubaud MIA atau kasubagset
kepala perwakilan untuk di-input oleh seorang petugas (inputer) ke
dalam SMP setelah dibahas dalam proses penyusunan IHPS. Selanjutnya
hasil input tersebut divalidasi oleh kasubaud MIA AKN atau
kasubagset kepala perwakilan.
30 LHP yang diunggah adalah LHP yang sudah mendapat persetujuan
dari Tortama/Kalan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk
nota dinas yang menyatakan bahwa LHP tersebut sudah dapat
dipublikasikan.
Persetujuan Tortama/Kalan untuk
mempublikasikan LHP
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
20
D. Mekanisme Perubahan atau Penambahan Klasifikasi Temuan
Pemeriksaan
31
Auditorat/perwakilan dapat mengusulkan penambahan atau perubahan
klasifikasi temuan pemeriksaan kepada Ditama Revbang d.h.i
Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP) disertai
dengan uraian temuan pemeriksaan dimaksud. Berdasarkan usulan
tersebut Dit. EPP melakukan reviu apakah temuan tersebut sudah bisa
dikelompokkan ke dalam klasifikasi temuan yang sudah ada. Apabila
hasil reviu menyatakan bahwa klasifikasi tersebut belum ada atau
sudah ada tetapi klasifikasinya tidak tepat maka Dit EPP
mengusulkan klasifikasi tersebut untuk ditambahkan dalam SMP.
Apabila hasil reviu menyatakan bahwa temuan tersebut sudah bisa
dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang sudah ada maka Dit EPP
membuat penjelasan yang disampaikan kepada auditorat/perwakilan
yang menyampaikan usulan. Hasil reviu tersebut disampaikan Dit. EPP
kepada auditorat/perwakilan tersebut paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak usulan diterima.
E. Klasifikasi Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 32
Klasifikasi rekomendasi hasil pemeriksaan digunakan untuk
mengelompokkan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai kategori tindak
lanjut yang disarankan untuk dapat mengatasi masalah yang diungkap
dalam temuan pemeriksaan.
33 Pembagian jenis dan kode rekomendasi hasil pemeriksaan adalah
sebagai berikut : 1) Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D,
dan masyarakat
(Kode: 01); 2) Pengembalian barang kepada Negara, Daerah,
BUMN/D, dan
masyarakat (Kode: 02); 3) Perbaikan fisik barang/jasa dalam
proses pembangunan atau
penggantian barang/jasa oleh rekanan (Kode: 03); 4) Penghapusan
barang milik Negara (Kode: 04); 5) Pelaksanaan sanksi administrasi
kepegawaian (Kode: 05); 6) Perbaikan laporan dan penertiban
administrasi/kelengkapan
administrasi (Kode: 06); 7) Perbaikan sistem dan prosedur
akuntansi dan pelaporan (Kode: 07); 8) Peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia
pendukung sistem pengendalian (Kode: 08); 9) Perubahan atau
perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan (Kode:
09); 10) Perubahan atau perbaikan struktur organisasi (Kode:
10); 11) Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan
penanganan
kasus kepada instansi yang berwenang (Kode: 11); 12) Pelaksanaan
penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit
pengawas intern (Kode: 12); 13) Pelaksanaan sosialisasi (Kode:
13); 14) Lain-lain (Kode: 14).
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab III
21
34 Pemetaan rekomendasi dalam database pemantauan tindak lanjut
pemeriksaan dilakukan berdasarkan implikasi nilai mata uang. Suatu
rekomendasi dikatakan berimplikasi mata uang jika tindak lanjut
yang harus dilaksanakan berupa tindakan penyetoran uang atau
pengembalian barang atau perbaikan/penggantian barang/jasa yang
dapat dinilai dengan uang kepada
negara/daerah/perusahaan/masyarakat. Dengan demikian proses input
rekomendasi yang memiliki implikasi mata uang ke dalam database
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan disertai dengan input
nilai mata uang yang dinyatakan dalam rekomendasi yang
bersangkutan.
35 Pemetaan rekomendasi berdasarkan implikasi nilai mata uang
dan alternatif rekomendasi untuk tiap-tiap jenis temuan pemeriksaan
dimuat dalam lampiran III.3 dan III.4.
F. Penentuan Jenis Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 36
Proses penentuan jenis rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan
oleh pemeriksa dengan persetujuan penangung jawab pemeriksaan atau
kepala sub auditorat. Penentuan tersebut dituangkan dalam KKITP
(Lampiran III.2). Hasilnya kemudian di-input oleh seorang petugas
(inputer) ke dalam SMP dan selanjutnya divalidasi oleh kepala sub
auditorat MIA AKN atau kasubagset kepala perwakilan.
-
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan Bab IV
22
BAB IV PENUTUP
A. Pemberlakuan Juknis 01
Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan ini mulai berlaku saat
ditetapkan oleh Badan melalui Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan.
Juknis ini mulai berlaku sejak
ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK.
B. Perubahan Juknis 02
Perubahan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan akan dilakukan
melalui Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang perubahan atas
juknis dimaksud.
Perubahan juknis ini dilakukan melalui Keputusan BPK.
C. Pemantauan Juknis 03 Juknis ini merupakan dokumen yang dapat
berubah sesuai dengan
perubahan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan
kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas juklak ini akan
dilakukan oleh tim Pemantauan Juknis Kodering Temuan Pemeriksaan.
Selain itu, masukan atau pertanyaan terkait dengan juknis ini dapat
disampaikan kepada:
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
Negara
Lantai II Gedung Arsip, BPK-RI Jl. Gatot Subroto 31 Jakarta
10210
Telp. (021)-5704395 pesawat 104, 730 Email:
[email protected]
Pemantuan juknis ini dilakukan oleh tim
pemantauan pada Direktorat Litbang
WAKILKETUA,
ttd.
KETUABADANPEMERIKSAKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,
ttd.
HERMANWIDYANANDA HADIPOERNOMO
-
23
LAMPIRAN III.1 : KEPUTUSAN BPK RI NOMOR : 5/K/I-XIII.2/8/2010
TANGGAL : 27 Agustus 2010
Kamus Klasifikasi Temuan Pemeriksaan
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
1. 1 Temuan Ketidakpatuhan Terhadap ketentuan
perundang-undangan
a. 101 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang
terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
Temuan dianggap masuk kategori kerugian apabila telah terjadi
kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai
pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 : "Kerugian
negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai". Kerugian tersebut terjadi baik
dalam pengelolaan keuangan negara/daerah (APBN/APBD) maupun dalam
pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)
v v v Baik Temuan yang sudah terbit Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) maupun yang belum
1) 10101 Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif Seluruh
pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam satu Surat Perjanjian
(Kontrak) tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang
diperjanjikan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut sudah
dibayarkan seluruhnya; termasuk juga pembayaran untuk biaya
perjalanan dinas dan pembayaran honor untuk kegiatan yang terbukti
fiktif.
1) Dalam Kontrak pengadaan 10 komputer hasil cek fisik
menunjukkan tidak ada satu komputer pun yang diterima oleh pengguna
barang.
2) Kontrak pekerjaan pelatihan oleh pihak ketiga ternyata tidak
dilaksanakan namun pembayaran telah dilakukan
-
24
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
2) 10102 Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan
pekerjaan
Rekanan pengadaan barang/jasa tidak melaksanakan sebagian atau
seluruhnya pekerjaan yang diperjanjikan dan sebagian pembayaran
atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan (uang muka dan/atau
termijn). Pembayaran yang sudah dilakukan tersebut lebih besar
daripada uang jaminan pelaksanaan pekerjaan dan/atau jaminan uang
muka. Dalam kondisi tersebut rekanan memilih untuk membiarkan
jaminan pelaksanaan pekerjaan dan/atau jaminan uang muka dicairkan
oleh pengguna barang/jasa daripada menyelesaikan tanggung jawabnya
melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan karena kerugian yang akan
diderita (biasanya terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan
terhadap harga yang tercantum dalam RAB). Pada akhirnya
penyelesaian pekerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah
Berdasarkan hasil cek fisik diketahui bahwa ada pekerjaan
pembangunan gedung kantor yang tidak selesai. Hasil wawancara
dengan pengguna barang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut telah
dilakukan lelang dan dari hasil lelang tersebut telah diperoleh
rekanan pemenang lelang dan telah diikat dengan kontrak untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengguna barang/jasa telah
menerima jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan dengan
nilai total sebesar Rp 250 jt; sebaliknya rekanan telah menerima
uang muka dan pembayaran termijn I dengan total Rp 300 jt. Di
tengah perjalanan pembangunan gedung tersebut, rekanan menghentikan
pelaksanaan pekerjaan tanpa ada alasan yang jelas dan sampai dengan
akhir Tahun Anggaran atau waktu pemeriksaan (cek fisik) pembangunan
gedung tersebut tidak diselesaikan, sehingga negara mengalami
keruguan sebesar Rp 50 jt
3) 10103 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
Barang yang diterima (kualitas maupun kuantitas) kurang dari
yang seharusnya. Dalam kasus kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan
yang dilaksanakan kurang 100% tapi pembayaran dilakukan 100%
sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang
telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang
diterima
Pembangunan gedung seluas 200 M2 telah selesai dan dilakukan
pembayaran 100%. Hasil cek fisik menunjukkan bahwa luas bangunan
hanya 160 M2.
Kelebihan pembayaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
-
25
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
4) 10104 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan
dan/atau barang
Adanya pembayaran terhadap suatu unsur biaya dalam kontrak yang
seharusnya tidak dilakukan.
Berdasarkan analisa atas perhitungan biaya dalam kontrak
pekerjaan dengan menggunakan metode unit cost diketahui terdapat
perhitungan biaya yang tidak seharusnya diperhitungkan sehingga
pembayaran yang telah dilakukan melebihi prestasi pekerjaan yang
diterima
Kelebihan pembayaran dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
5) 10105 Pemahalan harga (Mark up) Kemahalan yang terjadi akibat
pelanggaran prosedur pengadaan atau kecurangan.
1) Dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran harga yang dibayar
oleh pemerintah adalah sebesar Rp6 miliar. Setelah dikonfirmasi
oleh pemeriksa kepada suplier barang tersebut, ternyata diketahui
harga sebenarnya adalah Rp4 miliar sehingga ada indikasi mark up
oleh panitia pengadaan barang/jasa sebesar Rp2 miliar.
2) Diketahui pengadaan mobil Toyota Innova untuk spesifikasi
2000 cc Type G adalah Rp200 juta. Setelah dikonfirmasi kepada ATPM,
harga untuk spesifikasi tersebut adalah Rp180 juta. (Dalam kasus
ini biasanya panitia pengadaan barang/jasa menggunakan rekanan yang
bukan dealer mobil akan tetapi rekanan yang merupakan pedagang umum
untuk digunakan sebagai kamuflase dalam proses lelang. Dalam
kenyataannya, pemeriksa dapat mengembangkan teknik/prosedur audit
untuk membuktikan bahwa pembelian mobil tersebut langsung dilakukan
ke ATPM)
6) 10106 Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi
Penggunaan uang atau barang secara tidak sah yang digunakan
selain untuk keperluan dinas
1) Penggunaan uang persediaan oleh bendaharawan atau sisa uang
muka kerja oleh pelaksana kegiatan untuk membiayai keperluan
pribadi;
2) AC Split, meja kantor atau BMN
-
26
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
lain yang dibawa oleh pegawai negeri secara tidak sah (tanpa
surat bon pinjam) dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,
misalnya AC split yang seharusnya dipasang di ruangan kantor namun
dipasang di rumah pribadi PNS;
3) Di atas tanah milik pemerintah didirikan bangunan
pribadi.
7) 10107 Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas
ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara/daerah: 1.
menerima lebih dari satu kali honor
rapat untuk hari dan tanggal yang sama;
2. menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu kali untuk
perjalanan dinas yang dilaksanakan pada hari dan tanggal yang
sama;
3. menerima honor rapat akan tetapi pada hari dan tanggal yang
sama juga menerima biaya perjalanan dinas; atau
4. menerima biaya honor atau biaya perjalanan dinas yang tidak
diperkenankan menurut ketentuan atau melebihi ketentuan.
Diketahui pada tanggal 15 s.d. 25 Juli 2007 pegawai negeri X
melaksanakan perjalanan dinas ke kota A dengan menerima biaya
perjalanan dinas sebesar Rp 10 jt. Hasil pemeriksaan dokumen
pembayaran honor rapat diketahui bahwa yang bersangkutan pada
tanggal 16 s.d. 19 menerima honor konsinyering sebesar Rp 2 jt.
Hasil wawancara dengan PNS yang bersangkutan dan dari hasil
penelitian atas keabsahan bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui
bahwa PNS yang bersangkutan sebenarnya melakukan perjalanan ke kota
A. Dengan kerugian negara yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp
2 jt.
8) 10108 Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai
dengan kontrak
Barang yang diterima dari rekanan pengadaan barang/jasa tidak
sama dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan teridentifikasi
barang yang diterima berdasarkan perhitungan nilainya lebih rendah
dari nilai barang yang diperjanjikan. Kerugian yang terjadi
merupakan total loss karena hasil pekerjaan/barang yang diterima
tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan sehingga tidak dapat
digunakan untuk kebutuhan yang direncanakan.
Pengadaan komputer dengan spesifikasi processor Intel Pentium
Core Duo dan motherboard ASUS. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan
bahwa Processor yang digunakan adalah AMD dengan kecepatan yang
sama dan motherboard yang terpasang adalah ECS. Hasil konfirmasi
dengan pedagang komputer ternyata terdapat total harga processor
AMD dengan kecepatan yang sama dan motherboard ECS lebih murah
dibandingkan total harga Processor Intel Pentium Core Duo dan
motherboard ASUS sebesar Rp 1 juta. Kerugian
-
27
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
negara yang terjadi merupakan nilai seluruh kontrak sehingga
seluruh barang yang diterima harus diganti dengan barang yang
sesuai dengan kontrak.
9) 10109 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
Terdapat pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan oleh
peraturan per-UU-an atau nilai yang diberikan lebih tinggi dari
nilai yang ditetapkan dalam peraturan per-UU-an seperti: 1.
kegiatan yang tidak diperkenankan
untuk dibiayai negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
seperti perayaan ulang tahun instansi;
2. pembayaran tunjangan kepada penyelenggara negara/daerah atau
pengelola perusahaan negara/daerah yang menyalahi aturan;
3. pembayaran uang kepada pihak yang tidak berhak menurut
aturan.
1) Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa seorang kepala
dinas menerima tunjangan sewa rumah padahal yang bersangkutan sudah
mendapat fasilitas rumah dinas. Menurut ketentuan yang berlaku
(Perda terkait, Keputusan Menteri Dalam Negeri atau aturan lain)
apabila seorang kepala dinas sudah mendapat fasilitas rumah dinas
maka yang bersangkutan tidak boleh menerima tunjangan sewa rumah.
Maka tunjangan tersebut adalah kerugian daerah yang harus
dikembalikan ke kas daerah;
2) Pemberian bantuan kepada pihak yang tidak berhak atau tidak
sah menurut aturan (contoh : bantuan sosial kepada keluarga
penyelenggara negara/daerah tanpa alas an yang sah).
Kelebihan pembayaran kepada penyelenggara negara/daerah atau
pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola
-
28
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
10) 10110 Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir
macet
Pinjaman/piutang yang macet bukan disebabkan oleh risiko bisnis
akan tetapi diakibatkan oleh pelanggaran prosedur atau peraturan
per-UU-an sehingga pinjaman menjadi macet atau tidak dapat lagi
dilakukan upaya penagihan kepada debitur. Nilai kerugian adalah
selisih pinjaman dengan nilai agunan yang bisa disita/ditarik
Sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa
memperhatikan prinsip kehati-hatian (5C : Capital, Capacity,
Character, Collateral dan Condition of Economy), misalnya dengan
sengaja dan tanpa prosedur yang wajar, sebuah bank pemerintah
memberikan pinjaman sebesar Rp 1 miliar kepada nasabah yang hanya
memberikan jaminan (collateral) sebesar Rp 100 jt. Sehingga
kemudian pinjaman tersebut macet (misalnya nasabah melarikan diri
atau dinyatakan pailit) pada saat pokok hutang + bunga yang
tertunggak sebesar Rp 800 jt. dengan demikian telah terjadi
kerugian sebesar Rp 700 jt (setelah dikurangi collateral).
11) 10111 Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak
atau penetapan kompensasi kerugian
Penetapan besarnya restitusi pajak atau kompensasi kerugian
melebihi dari ketentuan yang berlaku, misal karena pembebanan biaya
yang seharusnya tidak dilakukan atau adanya pendapatan Wajib Pajak
yang belum/tidak diakui dalam perhitungan pendapatan kena
pajak.
Sebuah perusahaan yang merupakan wajib pajak menerima restitusi
pajak sebesar Rp 5 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan tim
pemeriksa terhadap koreksi fiskal laporan keuangan komersial
diketahui bahwa terdapat beberapa item biaya yang seharusnya tidak
dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak sehingga kerugian yang
dialami oleh wajib pajak menjadi lebih rendah. Dengan demikian
restitusi yang seharusnya diterima oleh wajib pajak juga berkurang
seiring dengan penurunan kerugian yang dialami wajib pajak.
-
29
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
12) 10112 Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah
tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah
Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah melanggar
ketentuan penghapusan dan nilai uang/aset yang diterima oleh
negara/daerah atau perusahaan negara/daerah lebih kecil dari nilai
aset yang dijual/dipertukarkan/dihapuskan.
Penjualan rumah dinas yang sebenarnya statusnya tidak boleh
dijual, namun ada tindakan kecurangan untuk mengubah status rumah
dinas tersebut sehingga boleh dijual. Nilai pasar rumah dinas
tersebut adalah Rp 1 miliar, namun rumah dinas tersebut dijual
dengan nilai Rp 200 jt. Kerugian Negara yang terjadi adalah selisih
nilai pasar/nilai sesungguhnya dari aset tersebut dengan nilai uang
yang diperoleh Negara yaitu sebesar Rp 800 jt.
13) 10113 Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak
dilaksanakan sesuai ketentuan
Cukup jelas Atas BMN yang hilang oleh pegawai belum dikenakan
Pengenaan Ganti Kerugian Negara.
14) 10114 Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan
perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan
Cukup jelas Terdapat ketekoran kas di kas negara/daerah yang
belum dilakukan proses tuntutan perbendaharaan.
15) 10115 Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan
Pemberhentian upaya hukum untuk menagih piutang kepada debitur
yang melanggar ketentuan dan/atau dilakukan tanpa persetujuan pihak
yang berwenang.
Penghapusan piutang kepada debitur tertentu yang melanggar
ketentuan internal bank dan BI tanpa persetujuan dewan direksi dan
atas piutang tersebut bank tidak lagi melakukan upaya
penagihan.
16) 10116 Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan
Perusahaan negara/daerah memberikan diskon penjulan kepada
konsumen tertentu dengan tarif yang lebih besar dari ketentuan.
Permberian cash discount yang tidak sesuai dengan ketentuan
dewan direksi.
-
30
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
17) 10117 Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga
jual lebih rendah dari yang seharusnya
Entitas mengalami kerugian atau negara dirugikan karena harga
jual aset (aset tetap atau persediaan) yang ditentukan lebih rendah
dari yang seharusnya (Dalam kasus harga/penjualan reguler/bukan
special pricing). Hal tersebut terjadi karena berdasarkan
perhitungan HPP entitas telah mendapatkan keuntungan (gross profit)
yang diharapkan. Namun, karena adanya komponen biaya pokok produksi
yang tidak dimasukkan dalam perhitungan HPP atau karena estimasi
harga pokok aset lebih rendah daripada harga wajar aset tersebut,
kenyataannya, entitas tersebut mendapatkan gross profit yang lebih
kecil jika mengacu pada perhitungan HPP yang benar.
HPP suatu proyek berdasarkan perhitungan terperiksa (auditee)
adalah Rp 7 miliar dan harga jual yang disepakati dengan klien
adalah Rp 9 miliar sehingga menghasilkan gross profit sebesar Rp 2
miliar. Berdasarkan hasil perhitungan ulang oleh tim pemeriksa
dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang berlaku pada
perusahaan, ternyata terdapat unsur biaya yang tidak diperhitungkan
sebagai perhitungan HPP yang seharusnya sebesar Rp 10 miliar
sehingga dengan harga jual sebesar Rp 9 miliar sebenarnya
perusahaan mengalami kerugian dari proyek tersebut sebesar Rp 1
miliar.
18) 10118 Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat
dicairkan
Jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan karena suatu hal
seperti kadaluarsa, bank penjamin bermasalah, dll.
Rekanan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan dengan jangka
waktu yang disepakati dalam kontrak sehingga harus dikenakan sanksi
berupa denda dengan nilai maksimum sebesar 5% dari total nilai
kontrak. Karena rekanan tersebut tidak mau membayar denda, maka
seharusnya pengguna barang/jasa mencairkan jaminan pelaksanaan
pekerjaan. Namun, jaminan pelaksanaan tersebut tidak dapat
dicairkan karena waktu pencairan melewati batas waktu yang tertera
dalam jaminan pelaksanaan.
19) 10119 Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti
fiktif
Adanya penyelewengan uang penerimaan negara/daerah dengan cara
membuat bukti penyetoran fiktif seolah-oleh uang yang ada di
bendaharawan penerima telah di setor ke kas Negara/daerah.
-
31
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
b. 102 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
Adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang
akan datang berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah atau
perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang
nyata dan pasti jumlahnya sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun
2004 Pasal 1 angka 22. Potensi kerugian tersebut terjadi baik dalam
pengelolaan keuangan negara/daerah (APBN/APBD) maupun dalam
pengelolaan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)
v v v Kerugian dianggap potensi karena belum terjadi kerugian
nyata sesuai pengertian dalam UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22,
tetapi berupa risiko terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang
dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di
kemudian hari.
1) 10201 Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi
pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
Terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa yang
disebabkan oleh kemahalan harga, kurang volume pekerjaan, kelebihan
perhitungan dsb tetapi pembayaran atas pekerjaan tersebut belum
dibayar sebagian atau seluruhnya. Hal tersebut berpotensi merugikan
Negara/Daerah jika atas pekerjaan tersebut tetap dilakukan
pembayaran.
Berdasarkan hasil cek fisik diketahui bahwa ada pekerjaan
pembangunan gedung kantor yang sedang dalam proses pengerjaan oleh
rekanan. Hasil cek fisik tersebut menunjukkan bahwa terdapat
kekurangan fisik pekerjaan yaitu dengan total nilai sebesar Rp 50
jt. Dari hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa pembayaran
termijn terakhir sebesar Rp 100 jt belum dilakukan. Dengan demikian
negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 50 jt apabila
pembayaran termijn terakhir (pelunasan) atas pekerjaan tersebut
tetap dibayarkan sebelum kekurangan fisik yang terjadi diperbaiki
oleh rekanan.
-
32
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
2) 10202 Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan
barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa
pemeliharaan
Berpotensi mengakibatkan kerugian apabila nyata-nyata rekanan
tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan yang sudah disepakati
dalam kontrak. Kerugian dihitung setelah dikurangi biaya
retensi.
Hasil cek fisik atas pembangunan gedung kantor menunjukkan bahwa
pembangunan fisik telah selesai 100%, namun sampai batas waktu yang
ditetapkan dalam kontrak rekanan belum melaksanakan kewajiban
pemeliharaan walaupun dari hasil cek fisik diperoleh fakta bahwa
terdapat beberapa bagian gedung telah mengalami kerusakan.
3) 10203 Aset dikuasai pihak lain Aset pemerintah seperti tanah,
gedung atau peralatan kantor yang digunakan pihak lain secara tidak
sah dan tanpa adanya perjanjian pinjam meminjam yang jelas atau
aset yang belum dikembalikan oleh pihak lain setelah berakhirnya
masa peminjaman yang tertera dalam surat perjanjian pinjam
meminjam
1) Hasil pemeriksaan fisik atas Barang Milik Negara berdasarkan
daftar inventaris kantor yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2008
menunjukkan bahwa terdapat notebook kantor senilai Rp 16 jt yang
dipinjam oleh pegawai dengan menggunakan nota peminjaman. Batas
peminjaman berdasarkan nota tersebut adalah tanggal 1 Februari
2008. 2) Di atas tanah milik pemerintah didirikan bangunan milik
swasta. Tanah tersebut digunakan berdasarkan surat perjanjian
pinjam-meminjam. Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen surat
perjanjian pinjam-meminjam tersebut diketahui bahwa masa
berakhirnya pinjaman tersebut tidak diatur secara jelas.
4) 10204 Pembelian aset yang berstatus sengketa Pemerintah telah
melakukan pembayaran atas suatu aset dan di kemudian hari diketahui
bahwa aset tersebut berstatus sengketa. Berpotensi merugikan negara
apabila ternyata di pengadilan terbukti bahwa tanah yang dibeli
bukan milik pihak yang menerima pembayaran
Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor yang dibeli dari
masyarakat dengan surat-surat kepemilikan yang lengkap dan sah,
namun setelah dilakukan pembayaran di kemudian hari ada tuntutan
dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik sah dari tanah yang
dibeli dan memiliki bukti-bukti kepemilikan yang juga sah menurut
ketentuan yang berlaku.
-
33
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
5) 10205 Aset tidak diketahui keberadaannya Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa terdapat aset yang tercantum dalam catatan
akuntansi BMN tetapi tidak diketahui keberadaan fisiknya.
Peralatan kantor yang tidak diketahui keberadaannya pasca
reorganisasi atau penggabungan dua atau lebih departemen atau
kementerian negara/lembaga.
6) 10206 Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan,
pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai
ketentuan
Tidak adanya jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan
kayu/barang negara, dan pemberian fasilitas seperti kemudahan
ekspor/impor.
1) Untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa rekanan tidak
memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan, atau jaminan pelaksanaan
pekerjaan tidak ditambah/disesuaikan dengan nilai kontrak yang
berubah menjadi lebih tinggi karena adanya addendum.
2) Kayu hasil pembukaan lahan transmigrasi dimanfaatkan oleh
pihak ketiga dengan menggunakan surat ijin pemanfaatan kayu. Hasil
pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa pihak ketiga belum
menyerahkan bank garansi, sementara kayu dimaksud telah diangkut ke
gudang pemohon dan pembayaran atas kayu tersebut belum diterima
oleh pemerintah.
7) 10207 Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk
menyerahkan aset kepada negara/daerah
Adanya kewajiban pihak ketiga berdasarkan persyaratan dalam
peraturan perundang-undangan tertentu untuk menyerahkan sejumlah
aset kepada negara/daerah yang belum dilaksanakan.
Pengembang belum menyerahkan fasos/fasum yang dipersyaratkan
terkait dengan pengembangan kawasan tertentu menjadi kawasan
perumahan.
-
34
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
8) 10208 Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi
tidak tertagih
Piutang/pinjaman yang berpotensi macet terjadi bukan disebabkan
oleh risiko bisnis akan tetapi diakibatkan oleh pelanggaran
prosedur atau peraturan per-UU-an sehingga piutang/pinjaman
berpotensi macet. Namun, atas piutang tersebut masih dapat
dilakukan upaya penagihan kepada debitur. Potensi nilai kerugian
adalah selisih pinjaman dengan nilai agunan yang bisa
disita/ditarik.
Sebuah bank pemerintah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa
memperhatikan prinsip kehati-hatian (5C : Capital, Capacity,
Character, Collateral dan Condition of Economy), misalnya dengan
sengaja dan tanpa prosedur yang wajar, sebuah bank pemerintah
memberikan pinjaman sebesar Rp 1 miliar kepada nasabah ketika
perekonomian sedang mengalami krisis (condition of economy). Karena
krisis belum juga mereda, kemudian pembayaran atas pinjaman
tersebut menjadi tersendat-sendat. Hal tersebut terlihat dari
pembayaran cicilan dari nasabah yang selalu lewat dari tanggal
jatuh tempo dengan tenggang waktu yang termasuk kategori
"diawasi".
9) 10209 Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan
Penghapusan piutang dalam laporan keuangan yang melanggar
ketentuan dan/atau dilakukan tanpa persetujuan pihak yang
berwenang, tetapi atas piutang tersebut masih dapat diupayakan
untuk ditagih.
Penghapusan catatan piutang kepada debitur tertentu yang
melanggar ketentuan internal bank dan BI tanpa persetujuan dewan
direksi, tetapi bank masih mengupayakan untuk dapat menagih piutang
yang dihapus buku tersebut.
10) 10210 Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk
pekerjaan yang belum selesai
Pada akhir tahun anggaran terdapat pencairan anggaran oleh
pengelola anggaran untuk membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh
rekanan walaupun pekerjaan tersebut belum selesai.
Pada akhir tahun anggaran terdapat kontrak pekerjaan renovasi
gedung kantor. Pada batas akhir pencairan, prestasi pekerjaan yang
telah selesai baru mencapai 75%. Namun, Berita Acara serah terima
(BAST) menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sehingga SP2D
yang diterbitkan untuk membayar pekerjaan tersebut dicairkan
sebesar 100%.
-
35
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
c. 103 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik
negara/daerah
Penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan
milik negara/daerah, tetapi tidak masuk ke kas negara/daerah atau
perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur
ketidakpatuhan.
v x v Termasuk kekurangan penerimaan negara/daerah yang
ditemukan dalam pemeriksaan atas perusahaan negara/daerah
1) 10301 Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan
pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas
negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
Cukup jelas 1) Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan
pekerjaan menunjukkan bahwa rekanan terlambat dalam menyelesaikan
pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak, namun
rekanan tersebut belum dikenakan denda atas keterlambatan
tersebut.
2) Hasil pemungutan PNBP yang ada pada rekening bendaharawan
penerima belum disetor ke kas negara.
3) PNBP atas penggunaan jasa pelayanan oleh masyarakat tidak
dipungut.
4) PNBP atas penggunaan/pengelolaan aset negara oleh pihak
ketiga tidak dipungut.
5) PNBP belum diterima karena perbedaan sistem/penafsiran atas
kontrak subsidi listrik, BBM, dan lain-lain.
6) PBB belum diterbitkan SPPT. 7) BUMN/BUMD sebagai wajib
pungut pajak belum menyetorkan pajak yang dipungut dari wajib
pajak ke kas negara/daerah.
-
36
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
2) 10302 Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah
Penggunaan penerimaan negara/daerah tanpa melalui mekanisme
anggaran (melanggar asas "bruto")
PNBP yang berasal dari pelayanan kepada masyarakat digunakan
untuk pembayaran honor petugas pelayanan tanpa melalui mekanisme
anggaran (PNBP disetor ke kas negara kemudian tahun berikutnya
dianggarkan untuk kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang
menghasilkan PNBP)
4) 10303 Dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke
kas daerah
Cukup jelas Dana bagi hasil dari pusat belum masuk ke kas daerah
karena belum ditransfer dari pusat atau sudah ditransfer tetapi
masuk ke rekening antara
5) 10304 Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh
instansi yang tidak berhak
Penerimaan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk
penerimaan suatu instansi, tetapi dipungut/ digunakan oleh instansi
lain yang tidak berhak atau disetor ke instansi yang tidak
berhak.
1) PNBP dari penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berdasarkan
ketentuan (fatwa Mahkamah Agung) merupakan penerimaan
Depnakertrans, akan tetapi oleh Pemerintah Daerah sebagai wajib
pungut disetorkan ke kas daerah.
2) Penerimaan daerah yang disetor ke kas Negara atau dipungut
oleh Pemerintah Pusat.
3) Potongan pajak pusat yang dipotong oleh pemerintah daerah
digunakan oleh pemerintah daerah.
6) 10305 Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari
ketentuan
Tarif yang dikenakan kepada wajib setor lebih rendah daripada
tarif yang diatur menurut ketentuan yang berlaku sehingga
pajak/PNBP yang diterima oleh negara/daerah lebih kecil dari yang
seharusnya.
7) 10306 Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS
Hasil perhitungan kembali atas bagi hasil menunjukkan bahwa
besarnya bagi hasil yang telah disetor ke kas negara lebih kecil
dari yang seharusnya karena adanya unsur biaya yang tidak boleh
diperhitungkan atau adanya kesalahan perhitungan dalam cost
recovery.
Perhitungan kembali bagi hasil PPS dan KMGBP periode 2003 s.d.
2007 menunjukkan adanya koreksi alokasi biaya depresiasi yang
mengurangi cost recovery periode tersebut seluruhnya sebesar
US$2.180 miliar. Hal tersebut mengakibatkan KKKS PT Pertamina
(persero) dan KKKS PT Pertamina EP
-
37
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tambahan bagian negara
masing-masing sebesar US$683.83 juta dan US$631.91 juta atau
seluruhnya sebesar US$1.31 miliar.
8) 10307 Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah
Subsidi yang telah dibayarkan oleh pemerintah lebih besar dari
seharusnya.
e. 104 Administrasi Temuan yang mengungkap adanya
penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam
pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional
perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan
kerugian/potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik
negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan
penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung
unsur indikasi tindak pidana.
v x v
1) 10401 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak
lengkap/tidak valid)
Pertanggungjawaban keuangan telah selesai (SPM GU untuk di Pusat
atau SPM BS di Daerah sudah terbit), namun tidak disertai bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan/atau sah untuk memperoleh
pembayaran.
Pertanggungjawaban pengeluaran untuk bantuan parpol hanya berupa
tanda terima dari parpol yang menerima bantuan dan tidak disertai
bukti-bukti penggunaannya.
Temuan diklasifikasikan sebagai temuan administrasi setelah tim
pemeriksa menempuh prosedur untuk dapat memperoleh keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan yang dibiayai dari anggaran tidak fiktif
sehingga permasalahan yang terjadi benar-benar diyakini sebagai
permasalahan yang bersifat administratif.
-
38
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
2) 10402 Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau
penetapan anggaran
Pekerjaan sudah dimulai sebelum kontrak pekerjaan ditandatangani
atau dokumen anggaran disetujui DPR/DPRD.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan (buku
harian proyek) menunjukkan bahwa pekerjaan telah dimulai sebelum
kontrak pekerjaan ditandatangani karena proses lelang belum tuntas,
misalnya keberatan-keberatan dari rekanan-rekanan yang kalah belum
dievaluasi.
3) 10403 Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan
(tidak menimbulkan kerugian negara)
Terdapat proses pengadaan yang tidak mengacu kepada peraturan
per-UU-an atau sebagian kegiatan yang harus dilakukan dalam proses
pengadaan tidak dilaksanakan.
HPS tidak dibuat.
4) 10404 Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan
Untuk kegiatan yang sama atau pengadaan barang sama dalam satu
kegiatan/program yang pengadaannya dilakukan berulang-ulang dengan
nilai yang lebih kecil untuk menghindari pelelangan.
Pengadaan 20 unit komputer untuk kelengkapan lab komputer
dilakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran sehingga
pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung dengan tujuan
menghindari pelelangan.
5) 10405 Pelaksanaan lelang secara proforma Dokumen pengadaan
lengkap namun berdasarkan pendalaman auditor, diketahui bahwa
sebagian atau seluruh kegiatan yang tercermin dalam dokumen
pengadaan ternyata lelang tidak dilaksanakan.
Hasil pemeriksaan dokumen lelang menunjukkan seluruh proses
lelang yang diharuskan menurut ketentuan (Kepres 80 Tahun 2003)
dilaksanakan dengan tertib. Namun hasil pemeriksaan selanjutnya
diketahui bahwa dokumen penawaran dari rekanan dibuat oleh panitia
pengadaan sendiri untuk mengatur pemenang tender.
6) 10406 Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang
pengelolaan perlengkapan atau barang milik
negara/daerah/perusahaan
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam administrasi
pengelolaan BMN seperti masalah penatausahaan, penghapusan, dll,
dan tidak menimbulkan kerugian negara/daerah.
Barang belum diadministrasikan, daftar-daftar belum dibuat, dan
penghapusan tanpa persetujuan Menteri Keuangan.
7) 10407 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dll.
Penyimpangan berupa ketidakpatuhan dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu dan tidak
menimbulkan kerugian negara/daerah
1) Kegiatan eksploitasi perusahaan tambang batu bara di kawasan
hutan menyalahi ketentuan
2) Pengeluaran dana untuk investasi pada kegiatan yang tidak
sesuai dengan ketentuan
-
39
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
8) 10408 Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan
umum
Koreksi perhitungan subsidi yang tidak berdampak pada
pengembalian atau kompensasi subsidi.
9) 10409 Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan
atau amortisasi tidak sesuai ketentuan
Metode perhitungan yang digunakan dalam pembentukan cadangan
piutang, penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan.
Perhitungan penyisihan piutang usaha dalam laporan keuangan
tidak sesuai dengan kepeutusan Menteri Negara Otonomi Daerah No.8
Tahun 2000.
10) 10410 Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di
bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang
ditentukan
Pada saat pemeriksaan dilaksanakan, penerimaan negara/daerah
sudah disetor ke kas negara/daerah tetapi berdasarkan pemeriksaan
atas dokumen penyetoran menunjukkan bahwa tanggal penyetoran
dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan.
Penyetoran PNBP oleh bendaharawan penerima ke kas negara
melewati batas akhir tahun anggaran.
11) 10411 Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi
batas waktu yang ditentukan
Pada saat pemeriksaan dilaksanakan, kas di bendaharawan sudah
disetor ke kas negara/daerah tetapi berdasarkan pemeriksaan atas
dokumen penyetoran menunjukkan bahwa tanggal
penyetoran/pertanggungjawaban dilakukan melewati batas waktu yang
ditentukan.
Penyetoran kas di bendaharawan pengeluaran ke kas negara
melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen
Perbendaharaan.
12) 10412 Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran
belum/tidak disetor ke kas negara/daerah
Sisa kas akhir tahun anggaran yang ada dalam pengurusan
bendahara pengeluaran belum disetorkan kas negara/daerah yang
menurut ketentuan yang berlaku sisa kas tersebut seharusnya
disetorkan ke kas negara/daerah.
13) 10413 Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti
yang sah
Kegaiatan penyertaan modal atau investasi lainnya tidak
dilengkapi dengan dokumen yang sah.
Tidak ada sertifikat saham atau obligasi atas penempatan dana
pemerintah daerah pada perusahaan daerah.
14) 10414 Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang
sah
Aset tetap berupa tanah, bangunan, atau peralatan dan mesin
tidak/belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah yang
menunjukkan bahwa aset tersebut adalah milik
negara/daerah/perusahaan.
Tanah belum bersertifikat; mobil tidak dilengkapi dengan BPKB,
dll.
-
40
No. Kode Klasifikasi Temuan Deskripsi Contoh Temuan Klasifikasi
pada Jenis
Pemeriksaan Keterangan Keuangan Kinerja PDTT
15) 10415 Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah
Penggunaan anggaran untuk kegiatan lain (dengan MAK berbeda)
tanpa melalui mekanisme pengalihan yang telah ditetapkan dalam
peraturan per-UU-an.
Penggunaan anggaran untuk kegiatan pelatihan digunakan untuk
perjalanan dinas tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk
menyetujui pengalihan tersebut.
Secara substansi penggunaan anggaran untuk kegiatan dengan MAK
berbeda walaupun pelaporan dalam LRA masih menggunakan MAK yang
sama seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran (mengacu
pada prinsip subtance