Aspek Perpajakan B O S

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SE - 02/PJ./2006 tanggal (1 Februari 2006)

Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan adalah Program pemerintah untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Direktorat Jenderal Pajak - 2006 2

Untuk periode bulan Juli-Desember 2005 dan akan dilanjutkan pada tahun 2006, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan tersebut diberikan dalam Bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS tersebut bersumber dari APBN.


a. SD;b. MI;c. SDLB;d. SMP;e. MTs;f. SMPLB;g. Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara

Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;h.Sekolah Agama Non Islam Penyelenggara

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.


a. Dana BOS ditransfer ke rekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur Kantor Pos/Bank;

b. Pengeluaran dana berdasarkan permintaan penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Kepala Sekolah dan disetujui oleh Komite Sekolah;

c. Penanggung jawab kegiatan harus memberikan pertanggungjawaban kepada Bendahara/Guru.


Belanja Barang/Jasa dan; Pengeluaran untuk

Honorarium Guru dan Bantuan Siswa.


a. Belanja Barang/Jasa, antara lain meliputi:1. Pembelian ATK/bahan/Penggandaan dan lain-lain: a) untuk keperluan pengadaan formulir pendaftaran; b) untuk keperluan ujian sekolah, ulangan umum

bersama dan ulangan umum harian.2. Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku

tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum;3. Pembelian bahan-bahan untuk perawatan/ perbaikan ringan gedung sekolah;


4. Pembelian peralatan ibadah oleh pesantren salafiyah;

5. Pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan;

6. Pembayaran honor atas jasa tenaga kerja lepas,

seperti tukang bangunan atau tukang kebun, untuk pekerjaan perawatan dan pemeliharaan bangunan sekolah;

7. Pembayaran imbalan jasa perawatan atau pemeliharaan gedung sekolah kepada pemberi jasa berbentuk badan usaha bukan orang pribadi.


b. Pengeluaran untuk Honorarium Guru dan Bantuan Siswa:1) Pembayaran honorarium guru honorer (non PNS) dan guru PNS yang merangkap di sekolah swasta;2) Pemberian bantuan biaya transportasi

bagi siswa miskin.


Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik Sekolah Negeri, Sekolah Swasta maupun Pesantren Salafiyah.


pembelian ATK/ bahan/penggandaan dan lain-lain (baik untuk keperluan pengadaan formulir pendaftaran maupun untuk keperluan ujian sekolah, ulangan umum bersama dan ulangan umum harian);

pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan pratikum;

pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah dan pembelian peralatan ibadah oleh pesantren salafiyah


Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang.- dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 (PMK-154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010)- PPN atas pembelian barang sebesar 10% dari nilai pembelian (bila diatas 1 juta)

Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah adalah tidak termasuk Bendaharawan Pemerintah. - Tidak Dipungut PPh 22 - PPN dipungut oleh pihak penjual


Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri atau Pesantren Salafiyah 1) Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22,karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.2) Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.


Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri

1. Tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berapapun besarnya.

2. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.


1. Pembayaran honor guru non PNS, atau pembayaran honor kepada komite sekolah jika ada, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor.

2. Pembayaran honor guru PNS Golongan IV harus dipotong PPh Pasal 21 bersifat final sebesar 15% dari jumlah honor.

3. Pembayaran honor guru PNS Golongan III harus dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 5% dari jumlah honor.

4. Pembayaran honor guru PNS Golongan IID kebawah dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 0% dari jumlah honor.

Bila guru tidak ber-NPWP dipotong 120%.


PPh 23 2% (PMK-244/2009 berlaku mulai 1 Januari 2009)imbalan jasa perawatan pemeliharaan atau perbaikan harus memotong: PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN. bila rekanan tidak ber-NPWP dipotong 4%

PPN 10%Bendaharawan/penanggung jawab BOS Sekolah Negeri mempunyai kewajiban untuk membayar PPN sebesar 10% dari jumlah imbalan bruto dengan cara memungut dan menyetorkannya ke Kas Negara. Bendaharawan/penanggung jawab BOS Sekolah Swasta atau Pesantren Salafiyah membayar PPN yang dipungut oleh pihak pemberi jasa. (tidak memungut dan menyetor ke Kas Negara).


Upah < Rp. 150.000/sehari => Tidak Kena PPh 21

Upah > Rp. 150.000/sehari dan < Rp. 1.320.000/sebulan

( dikurangi Rp. 150.000 * Tarif PPh Psl 17 )

Upah > Rp. 1.320.000/sebulan

( dikurangi PTKP n Hari ) * Tarif PPh Psl 17

Bila si Tukang tidak ber-NPWP dipotong 120%.



PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

UU No.10 Tahun 1994

UU No.17 Tahun 2000

564/KMK.03/200

4

137/PMK.05/2005

PASAL 7 UU PPH NO.36

TAHUN 2008

Untuk diri Wajib Pajak (WP)

Rp 1.728.000 Rp 2.880.000 Rp 12.000.000 Rp 13.200.000 Rp 15.840.000

Tambahan untuk WP kawin

Rp 864.000 Rp 1.400.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.320.000

Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp 1.728.000 Rp 2.880.000 Rp 12.000.000 Rp 13.200.000 Rp 15.840.000

Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang

Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.320.000

Berlaku sejak 1 Januari 1995

1 Januari 2001

1 Januari 2005

1 Januari 2006

1 Januari 2009

pemberian bantuan transport bagi siswa miskin yang bersumber dari dana BOS adalah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa miskin sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM.

pemberian bantuan tersebut memenuhi kriteria pemberian bantuan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a angka 1 UU PPh.

Atas pemberian bantuan tersebut diatas tidak dilakukan pemotongan pajak.


Aspek Perpajakan B O S

Documents