ASPEK PENDAPATAN PADA SISTEM AGROFORESTRI DI …digilib.unila.ac.id/29664/2/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · HKm Bina Wana, Rigis Jaya II and Mitra Wana Lestari Sejahtera, West Lampung.

ASPEK PENDAPATAN PADA SISTEM AGROFORESTRI

DI AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG

(Tesis)

Oleh

ENY PUSPASARI

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK




Oleh

ENY PUSPASARI

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial,

dimana dalam pengelolaan areal kerjanya menerapkan sistem agroforestri.

Penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2016 ini bertujuan untuk

mengetahui struktur pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani, kontribusi

agroforestri terhadap pendapatan petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi

pendapatan petani yang melakukan agroforestri di areal kerja HKm. Lokasi

penelitian dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis,

Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan wilayah kerja KPH II Liwa.

Responden penelitian berasal dari Kelompok HKm Bina Wana, Rigis Jaya II dan

Mitra Wana Lestari Sejahtera, Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kegiatan agroforestri berkontribusi terhadap pendapatan

petani sebesar 66 % dan sisanya dari sektor lain. Berdasarkan pendapatan dari

kegiatan agroforestri diketahui bahwa 93% petani yang menggarap di dalam

Kawasan Hutan Lindung Register 45 B Bukit Rigis masuk dalam kategori

sejahtera (hidup layak). Faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan

petani adalah luas lahan garapan, jumlah jenis tanaman yang sudah berproduksi

dan pelatihan yang diikuti petani. Sesuai ketentuan maka luas lahan garapan

petani dalam areal HKm tidak memungkinkan lagi untuk diperluas, oleh

karenanya sebaiknya petani memperkaya dengan lebih banyak jenis tanaman

multi guna dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan

sehingga pengelolaan lahan lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan.

Kata kunci : agroforestri, pendapatan, kontribusi pendapatan, faktor pendapatan,

tingkat kesejahteraan

ABSTRACT

REVENUE ASPECTS AGROFORESTRY SYSTEM

IN THE FOREST COMMUNITY WORK AREA (HKm)

DISTRICT WEST LAMPUNG, LAMPUNG PROVINCE

By

ENY PUSPASARI

Community Forest (HKm) is one of the schemes of Social Forestry, in which the

management of its working area implements the agroforestry system. This study

aims to determine the structure of income and farmer welfare, agroforestry

contribution to farmer income and the factors that influence the income of farmers

who do agroforestry in HKm working area. The location of the research was

conducted in Protected Forest Area Register 45 B Bukit Rigis, West Lampung

District, which is the working area of KPH II Liwa. The respondents were from

HKm Bina Wana, Rigis Jaya II and Mitra Wana Lestari Sejahtera, West Lampung.

The results show that agroforestry activities contribute to farmer income of 66%

and the rest from other sectors. Based on income from agroforestry activities it is

known that 93% of farmers at Protected Forest Area Register 45 B are in the

prosperous category (live worthy). Factors that significantly affect farmers'

income are the area of cultivated land, the number of plant species that have been

produced and the training followed by the farmers. In accordance with the

provisions of the farmers' land area within the HKm area is no longer possible to

be expanded, therefore farmers should enrich with more types of multi-use plants

and follow training to increase knowledge so that land management is more

optimal to increase revenue.

Keywords : agroforestry, income, the contribution of income, income factors,

welfare level




Oleh

ENY PUSPASARI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS

Pada

Program Studi Magister Ilmu Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

Judul Tesis

NamaMahasiswa

Nomor Pokok Mahasiswa

Program Studi

Jurusan

Fakultas

ASPEK PENDAPATAI\I PADA SISTEMAGROFORESTRI DI AREAL KERJAHUTAI\I I@MASYARAKATAN (IIKn)KABUPATEN LAMPT]NG BARATOPROVINSI LAMPT]NG

EFTY PUSPASARI

1324151006'''----.--

Magister Ilmu Kdhu.tanan

Pertauian.-1,

Dr. Arief Darmawan, S.Hut., M.Sc.NIP. 19790701200801 1009

2. KetlraProgram Studi Magister Ilmu Kehutanan

Dr.rr.frh[***M.F.NIP. 1 964 1 226t993032001

-\:' 'r. --IIBNYETUJTII

l. Komisi Pembimbing

Dn Ir. Christine Wulandari, M.P.NIP. I 964 r 22619%A32AA1

1. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

MENGESAHKAN

,t-

: Dr.Ir. Christine Wnlandari' M.P.

: Dr. Arief Darmawan, S.Hut.n M.Sc.

qkh"h'

fM$-PengujiBukan Pembimbing : Prof. Dr. lr. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Fakultas Pertanian

.--

r. Irwan Sukri Banuwa, ilI.Si.I 1020198603 1002

ffi:"fR

Program Pascasarjana Universitas Lampung

arwo, M.S.r 98103 1002

ulus Ujian Tesis :26 Juli2017

1.

LEMBAR PER}TYATAAT{

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenainya bahwa :

Tesis dengan judul "ASPEK PEF{I}APATAN,PAI}A SISTE*I

AGROFERESTRI I}T AREAL KERJA TTTMAN KEMAS}'ARAKATAFtr

(IIKm) KABilPATEN LAMPUNG BARffi, PROVINSI LAMPIJNG.

adalah karya sendiri dan saya tidak melala:kan penjiptska* ataupen$*ipas

aras karya penulis lain dengan cara yang tidak s€suai dengm tata s,tika itnriah

yang berlaku dalam masyarakat akadernik atau yang dlsebut plagiarisme.

Penrbimbi*g penulisan tesis ini berfrak arempublikasikm sebagian atau

selumh isi tesis ini pada junral ilmiah dengan rnencanttunk:ln nama saya

sebagai salah satu penulisnya

Hak inlelekfual karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Unila.

Apabita dikemudian hari ternyata ditem'lkan adaaya keddakbenaraa, sf&bersedia srenffiiggung akibnt dan sar*si yang dikrikan kepada saya, dan say,a

bersedia dan sa*ggup ditm*ut sesuai dengalr h*kum yang berlaku.

Bandar La:npung, Desember 2017

iny PuspasariNPM. 1324151006

3.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama : Eny Puspasari, dilahirkan di Desa Harjowinangun,

Belitang, OKU-Sumsel, pada tanggal 07 Oktober 1974, merupakan anak

kedelapan dari sepuluh bersaudara dari pasangan Bapak H. Suwito Rejo dan Ibu

Hj. Sumirah. Penulis menikah dengan Asnuri Hadi Broto, S.Si, M.Si. pada

tanggal 23 Desember 2001 dan telah dikaruniai tiga orang putri yaitu : Hanifa

Rahma Hadi, Aliya Ayesha Rahma Hadi dan Jasmine Nafisa Rahma Hadi.

Jenjang pendidikan formal penulis dimulai pada tahun 1980 di SD

Muhammadiyah Belitang dan selesai pada tahun 1986. Di tahun yang sama,

penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 4 Bengkulu dan lulus pada tahun

1989, kemudian melanjutkan di SMAN 2 Bengkulu dan lulus pada tahun 1992.

Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan

Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Penulis tercatat sebagai mahasiswa

Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tahun

2013.

Penulis pernah mengikuti kegiatan ASEAN-Swiss Partnership in Social

Forestry and Climate Change (ASFCC) Second Learning Group Workshop, pada

tanggal 16-21 Agustus 2015 bertempat di Provinsi Krabi, Thailand. Penulis juga

menjadi peserta Kongres Agroforestry Internasional Ke-2, pada tanggal 28

November s.d 1 Desember 2016, bertempat di Universitas Tay Nguyen, Provinsi

Daklak, Vietnam. Sejak tahun 2000 hingga saat ini penulis bekerja sebagai

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

MOTTO

Dalam kesulitan pasti ada kemudahan

Selalu menebar kebaikan agar bisa memberi manfaat bagi sesama

Persembahan

Kupersembahkan dengan setulus kasih kepada :

Belahan jiwaku Asnuri Hadi Broto, M.Si.,

Matahari kecilku Hanifa Rahma Hadi, Aliya Ayesha

Rahma Hadi dan Jasmine Nafisa Rahma Hadi,

Bapak dan Ibuku serta Ibu Mertua,

Saudara dan teman-temanku, di semua aktivitas

kehidupanku.

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-

Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis dengan

judul “ Aspek Sosial Ekonomi Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hutan

Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Tesis ini

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program

studi Magister Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian,Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan dan

kemurahan hati dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Christine Wulandari, MP. selaku Pembimbing Akademik dan

Pembimbing Pertama dalam penyusunan tesis ini, yang dengan penuh kasih

telah memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran perbaikan kepada

penulis dari awal penyusunan proposal penelitian hingga selesainya tesis ini.

2. Bapak Dr. Arief Darmawan, S. Hut., M.Sc. selaku Pembimbing Kedua, yang

telah memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran perbaikan dari awal

penyusunan proposal penelitian hingga tesis ini dapat diselesaikan.

iii

3. Bapak Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, M.S. selaku pembahas dan penguji,

yang meski sangat sibuk sebagai Dekan Fakultas Pertanian UNILA, namun

telah berbaik hati berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,

arahan dan saran-saran perbaikan kepada penulis.

4. Ibu Rommy Qurniati, S.P., M.Si. dan Bapak Dr. Indra Gumay Febryano,

S.Hut., M.Si. yang selalu memberi semangat dan membantu memberikan

masukan dan saran-saran perbaikan dalam penyusunan jurnal.

5. Bapak Drs. Afif Bintoro, M.P. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu

Kehutanan dan segenap Bapak Ibu Dosen serta staf Program Studi Magister

Ilmu Kehutanan.

6. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas

Lampung.

7. Bapak Prof. Dr. Sujarwo, M.S., selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Lampung.

8. Suamiku : Asnuri Hadi Broto, M.Si. dan tiga gadis kecilku : Hanifa Rahma

Hadi, Aliya Ayesha Rahma Hadi dan Jasmine Nafisa Rahma Hadi, kalianlah

penyemangatku, terima kasih untuk semua perhatian, cinta dan keceriaan.

9. Tim Sie Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang

hebat dan handal (Teh Arie, Dede dan Asri)

10. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung

baik ketika penelitian maupun dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat

saya sebutkan satu persatu

iii

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak Ibu semua dengan sebaik-

baik balasan, aamiin YRA.. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan yang akan datang

sangat penulis harapkan. Penulis mengharapkan tesis ini akan bermanfaat bagi

siapapun yang membacanya, meski masih sangat sederhana dan penuh

keterbatasan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 2017

Eny Puspasari

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ..................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................. vii

I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Tujuan Penelitian ........................................................................... 7

C. Manfaat Penelitian ......................................................................... 7

D. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 11

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian ................................................ 11

1. Sejarah UPTD KPH II Liwa ......... .......................................... 11

2. Letak, Luas dan Batas Wilayah UPTD KPH II Liwa . ............ 12

3. Lokasi Fokus Penelitian ……………………………………… 14

a. Kelompok HKm Bina Wana……….. ................................ 14

b. Kelompok HKm Rigis Jaya II.. .......................................... 14

c. Kelompok HKm Mitra Wana Lestari Sejahtera (MWLS) . 15

B. Hutan Lindung ............................................................................... 16

C. Agroforestri ……………………………………………………… 18

D. Hutan Kemasyarakatan (HKm) ..................................................... 21

1. Pengertian Hutan Kemasyarakatan......... ................................. 21

2. Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan . ...................................... 22

E. Pendapatan Rumah Tangga Petani . ............................................... 25

F. Tingkat Kelayakan Hidup Petani . ................................................. 28

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani ………… 29

1. Luas Lahan ......... ..................................................................... 29

2. Jumlah Jenis Tanaman . ........................................................... 30

3. Pendidikan …………………………………………………… 31

4. Etnis/Suku ……………………………………………………. 31

5. Jumlah Tenaga Kerja …………………………………………. 32

6. Jarak dari Rumah ke Kebun …………………………………… 37

7. Pelatihan ……………………………………………………….. 38

III. METODE PENELITIAN .................................................................. 41

A. Tempat dan Waktu Penelitian ....................................................... 41

B. Alat dan Objek Penelitan ............................................................... 41

C. Metode ........................................................................................... 41

1. Batasan Penelitian .................................................................... 41

v

2. Jenis Data yang Dikumpulkan ................................................. 42

a. Data Primer . ...................................................................... 42

b. Data Sekunder. ................................................................... 43

3. Metode Pengumpulan Data ...................................................... 43

4. Metode Pengambilan Sampel ................................................... 44

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data..................................... 46

a. Struktur Pendapatan Petani. ............................................... 46

b. Tingkat Kelayakan Hidup Petani. ...................................... 47

c. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan

Petani .................................................................................. 48

D. Pelaksanaan. ............................................................................... 50

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 52

A. Penyelenggaraan HKm di Kabupaten Lampung Barat ……………… 52

B. Pemanfaatan Hutan di UPTD KPH II Liwa …………………………. 53

C. Karakteristik Responden ................................................................ 54

1. Umur ………………………………………………………….. 54

2. Pendidikan ……………………………………………………… 55

3. Jumlah Tanggungan Keluarga …………………………………. 56

4. Luas Lahan Garapan …………………………………………… 57

5. Etnis ……………………………………………………………. 58

6. Pelatihan/Pertemuan Kelompok ……………………………….. 59

D. Struktur Pendapatan Anggota Kelompok HKm ............................ 60

1. Pendapatan Responden dari Kegiatan Agroforestri di Areal

Kerja HKm …………………………………………………… 60

2. Pendapatan Responden dari Kegiatan Non Agroforestri (Non

HKm) …………………………………………………………. 61

3. Kegiatan Non Agroforestri (Non HKm) ………………………. 62

4. Pendapatan Total Responden …………………………………… 63

E. Tingkat Kelayakan Hidup Petani ................................................... 64

F. Hasil Analisis Data Kuantitatif ...................................................... 66

1. Analisis Pengaruh Luas Garapan terhadap Pendapatan ........... 66

2. Analisis Pengaruh Jumlah Jenis Tanaman yang Produktif

terhadap Pendapatan ................................................................. 67

3. Analisis Pengaruh Pendidikan terhadap Pendapatan ............... 68

4. Analisis Pengaruh Etnis/Suku terhadap Pendapatan ................ 70

5. Analisis Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga

terhadap Pendapatan ................................................................. 71

6. Analisis Pengaruh Jarak terhadap Pendapatan ......................... 72

7. Analisis Pengaruh Pelatihan terhadap Pendapatan................... 73

8. Analisis Pengaruh Luas, Jumlah Jenis, Etnis/Suku, Tanggungan,

Jarak dan Pelatihan terhadap Pendapatan ................................. 74

V. SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 76

A. Simpulan ........................................................................................ 76

B. Saran .............................................................................................. 77

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 78

v

LAMPIRAN ............................................................................................... 83

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Kisaran Umur Responden .............................................................................. 54

2. Tingkat Pendidikan Responden ..................................................................... 55

3. Jumlah Tanggungan Keluarga ....................................................................... 56

4. Luas Lahan Garapan ...................................................................................... 57

5. Etnis Responden ............................................................................................. 58

6. Pelatihan/Pertemuan Kelompok ..................................................................... 59

7. Pendapatan Responden dari Kegiatan Agroforestri di Areal Kerja HKm ..... 61

8. Pendapatan Responden dari Kegiatan Non Agroforestri (Non HKm) ........... 62

9. Kegiatan Non Agroforestri (Non HKm) ....................................................... 63

10. Pendapatan Responden dari Kegiatan Agroforestri dan Non Agroforestri

(Non HKm) ................................................................................................... 64

11. Tingkat Kelayakan Hidup Responden dari Kegiatan Agroforestri dan Non

Agroforestri (Non HKm) ............................................................................... 65

12. Analisis Regresi Linier Berganda Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pendapatan Agroforestri ................................................................................ 74

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Aspek Pendapatan pada Sistem

Agroforestri di Areal Kerja HKm Kabupaten Lampung Barat, Provinsi

Lampung …………………………………………………………….... 10

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Karakteristik responden ................................................................................. 84

2. Jenis tanaman dan pendapatan dari pengusahaan agroforestri di lahan

HKm .............................................................................................................. 86

3. Pendapatan responden dari kegiatan non agroforestri ……………………… 88

4. Pendapatan total responden…………………. ................................................ 91

5. Tingkat kelayakan hidup responden………………….................................... 93

6. Data untuk uji regresi linier berganda…………………. ................................ 95

7. Kuisioner…………………. ............................................................................ 97

8. Gambar lokasi penelitian ……………………………………………………. 99

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan

No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas hutan pada berbagai

fungsi di Provinsi Lampung adalah ± 1.004.735 ha. Luas kawasan hutan

tersebut terdiri dari ± 462,030 ha kawasan hutan konservasi, ± 317.615 ha

merupakan kawasan hutan lindung dan ± 225,090 ha adalah kawasan hutan

produksi. Total luas kawasan hutan di Provinsi Lampung merupakan 28,47

% dari total daratan Provinsi Lampung yang luasnya 3.528.835 ha (Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung, 2016).

Kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung saat ini ± 53,34% (Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung, 2016), yang antara lain disebabkan oleh illegal

logging, perambahan dan okupasi lahan, kebakaran hutan dan lain-lain.

Jumlah penduduk yang terus bertambah sementara lahan yang tersedia tetap

menyebabkan tekanan terhadap hutan. Masyarakat membuka hutan dan

menjadikannya lahan untuk bercocok tanam/berkebun. Pengusiran atau

penurunan paksa para petani penggarap di dalam kawasan atau yang sering

disebut perambah tidak menjadikan hutan menjadi lebih baik, justru semakin

rusak karena setelah diturunkan masyarakat akan merambah lagi dengan

2

jumlah yang semakin besar (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016). Di

sisi lain masyarakat sekitar kawasan tetap saja miskin dan menggantungkan

hidupnya pada kawasan hutan. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

(2016) menyebutkan bahwa angka kemiskinan Lampung dari penghitungan

hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016 mencapai

13,86 persen. Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (Maret 2016)

angka kemiskinan Lampung mengalami penurunan 0,43 poin, dari 14,29

persen. Sejalan dengan penurunan persentase, jumlah penduduk miskin di

Lampung pada September 2016 juga berkurang sebanyak 29,82 ribu jiwa

menjadi 1,140 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret

2016 yang sebesar 1,170 juta jiwa. Konsentrasi kemiskinan ada di pedesaan

dimana 15,24 persen penduduknya berkategori miskin, setara dengan 912,34

ribu jiwa. Di perkotaan penduduk miskinnya sebanyak 10,15 persen atau

227,44 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2016). Selama

periode Maret 2016 – September 2016, baik perkotaan maupun perdesaan

mengalami penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin. Di daerah

perkotaan berkurang sekitar 5,95 ribu jiwa (3,55%), sementara di daerah

perdesaan berkurang sekitar 23,87 ribu jiwa (2,88%).

Yusran et al. (2017) menyatakan bahwa konflik yang terjadi antara

kepentingan masyarakat dan konservasi tetap sama selama empat puluh

tahun, walaupun peraturan dan kebijakan pemerintah telah berubah. Di sisi

lain, orientasi pembangunan kehutanan saat ini telah mengalami pergeseran,

semula berorientasi pada produksi kayu dan kurang melibatkan masyarakat,

3

menjadi lebih berorientasi pada pengelolaan ekosistem sumberdaya hutan

yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan

pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan

Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat

setempat. Pemberian akses legal tersebut dapat berupa Hak Pengelolaan

Hutan Desa (HPHD), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

(IUPHKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan

masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan (Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, 2016).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah program di hutan negara dengan

pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat

setempat. Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk pengembangan

kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam

mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja

bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial

yang terjadi di masyarakat. Kaskoyo et al. (2017) menjelaskan bahwa tujuan

program HKm untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan

dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutannya. Studi yang dilakukan

Febryano et al. (2015) menunjukkan bagaimana pemanfaatan sumberdaya

yang tidak adil antar pihak telah menimbulkan degradasi sumberdaya hutan

4

dan marjinalisasi masyarakat lokal. Sejalan dengan hal tersebut, Kaskoyo et

al. (2014) berpendapat bahwa insentif yang diberikan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan negara dapat meminimalkan

konflik pemanfaatan lahan hutan.

Sampai awal tahun 2017, akses pemanfaatan kawasan hutan dengan skema

HKm di Provinsi Lampung berkembang cukup baik, terbukti dengan 39,55 %

dari hutan lindung yang ada telah mendapat akses HKm yaitu seluas ±

125.610,34 ha, dengan rincian sebagai berikut : IUPHKm seluas ± 99.455,61

ha, Penetapan Areal Kerja HKm oleh Menteri Kehutanan seluas ± 16.013 ha,

usulan yang telah diverifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan seluas ± 7.112,62 ha dan usulan yang telah masuk ke Kementerian

LHK seluas ± 3.029,11. Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

(IUPHKm) yang telah terbit di dalam wilayah kerja KPH Unit II Liwa seluas

± 24.795,46 ha yang tersebar pada 50 Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan,

dengan total jumlah anggota 11.950 KK (Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung, 2016).

Keberhasilan program HKm dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek

kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Ketiga aspek tersebut

bermuara pada bagaimana hutan dapat berfungsi sesuai fungsinya dan

masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Aspek kelola usaha dapat didekati dengan pengelolaan areal kerja HKm yang

menerapkan agroforestri. Menurut Mbow et al. (2014) dalam pengelolaan

hasil yang kompleks ini, praktik pertanian dan pengelolaan lahan merupakan

5

kunci bagi agroforestri berkelanjutan. Agroforestri didefinisikan sebagai

system penggunaan lahan (usaha tani) yang mengkombinasikan pepohonan

dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara

ekonomis maupun lingkungan (Olivi, 2014). Coe et al. (2014)

mengemukakan tentang pilihan-pilihan dalam pengelolaan agroforestri yang

harus sesuai dengan konteks ekologi dan sosial yang beragam di berbagai

tempat. Hal ini didukung oleh Wulandari et al. (2014) yang menyatakan

bahwa keterlibatan masyarakat di sekitar hutan hendaknya mengoptimalkan

lahan hutan dengan menerapkan agroforestri berbasis kondisi sosial ekonomi

masyarakat, missal berdasarkan preferensi masyarakat dan adopsi pola

agroforestri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Hutan

Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara

kesuburan tanah. Masyarakat yang mendapatkan akses pemanfaatan melalui

program HKm di kawasan hutan lindung tidak diperkenankan menanam

dengan sistem monokultur seperti pada areal perkebunan (karet, sawit, tebu

dan nanas), tetapi ditekankan untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan

strata tajuk lengkap seperti pada kebun campuran atau agroforestri,

Wulandari et al. (2009). Menurut Wulandari et al. (2009), strata tajuk yang

terbentuk dari sistem agroforestri memberikan keuntungan ekologi dan

ekonomi. Keuntungan ekologi yaitu dapat mengurangi terjadinya banjir

karena air hujan yang jatuh akan menimpa tajuk yang tinggi terlebih dahulu

6

baru kemudian ke tajuk sedang dan terakhir ke tajuk rendah sehingga sampai

ke permukaan tanah hanya berupa tetesan saja. Secara ekonomi, agroforestri

dapat meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan produktivitas lahan.

Kelompok HKm di Kabupaten Lampung Barat khususnya dan di Provinsi

Lampung pada umumnya, secara umum sudah menerapkan sistem

agroforestri di areal kerjanya, meski tidak dipungkiri masih ada anggota

HKm yang areal kerjanya masih dominan dengan satu atau dua jenis tanaman

saja. Ijin HKm di Lampung Barat merupakan salah satu pionir di Provinsi

Lampung dan Indonesia, diterbitkan pada tahun 2007 untuk 5 (lima)

kelompok di Kabupaten Lampung Barat yaitu : kelompok Bina Wana, Mitra

Wana Lestari Sejahtera, Setia Wana Bakti, Rimba Jaya dan Rigis Jaya II, 1

(satu) kelompok di Kabupaten Lampung Utara yaitu kelompok Karya Maju

dan 5 (lima) kelompok di Kabupaten Tanggamus yaitu : kelompok Tri Buana,

Harapan Sentosa, KPPM, Sumber Rejeki dan Sedia Maju.

Dipilihnya kelompok Bina Wana, Mitra Wana Lestari Sejahtera dan Rigis

Jaya II sebagai lokasi dan sampel penelitian ini dikarenakan ketiga kelompok

tersebut memiliki sejarah pengelolaan HKm yang sama, mengelola di

hamparan yang sama yaitu di kawasan hutan lindung Register 45B Bukit

Rigis dan ketiganya pernah mendapatkan juara dalam lomba wana lestari

kategori pemegang IUPHKm. Dalam pengelolaan lahannya, ketiga kelompok

tersebut juga mengembangkan sistem agroforestri dengan perpaduan tanaman

yang relatif sama.

7

Sistem agroforestri yang dilakukan oleh Kelompok HKm Bina Wana, Rigis

Jaya II dan Mitra Wana Lestari Sejahtera (MWLS) sampai saat ini belum

diketahui apakah mampu memulihkan fungsi hutan sekaligus berkontribusi

nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani anggota

kelompok tersebut. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui struktur

pendapatan dan tingkat kelayakan hidup petani, kontribusi agroforestri

terhadap pendapatan petani dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

petani yang melakukan agroforestri di areal kerja HKm.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengklasifikasikan struktur pendapatan petani.

2. Mengukur tingkat kelayakan hidup petani berdasarkan pendapatan petani.

3. Menganalisis kontribusi agroforestri di areal kerja HKm terhadap

pendapatan petani HKm.

4. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan petani yang

melakukan kegiatan agroforestri di areal kerja HKm.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, sebagai informasi dan bahan pertimbangan terkait

kegiatan agroforestri yang dilakukan agar dapat meningkatkan

pendapatannya.

8

2. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi

terkait kegiatan agroforestri di areal kerja HKm.

3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan

untuk mengembangkan program HKm yang lebih baik.

D. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tujuan diberlakukannya program HKm, maka HKm dikatakan

berhasil apabila secara ekologi kondisi hutan semakin baik sesuai fungsinya

dan secara ekonomi kesejahteraan petani HKm juga membaik. Untuk

mewujudkan itu, petani HKm memanfaatkan kawasan hutan dengan

menanami berbagai jenis tanaman dalam satu lahan garapan. Penerapan

sistem kebun campuran atau agroforestri di areal kerja HKm terbukti

memberikan dampak positif baik secara ekologi maupun ekonomi (Wulandari

et al. 2009).

Kelompok HKm Bina Wana, Rigis Jaya II dan MWLS merupakan 3 (tiga)

dari 5 (lima) kelompok HKm di Kabupaten Lampung Barat yang

mendapatkan IUPHKm pertama (pionir) pada tahun 2007. Dalam

pemanfaatan kawasan hutan, ketiga kelompok tersebut juga menerapkan

sistem agroforestri. Oleh karena itu untuk mengetahui dampak positif dari sisi

ekonomi terhadap pelaksanaan sistem agroforestri yang dilakukan oleh ketiga

kelompok tersebut, dilakukan perhitungan jumlah pendapatan petani baik

yang berasal dari kegiatan agroforestri di areal kerja HKm maupun kegiatan

non HKm yang mengacu pada Sahara (2004) dan persamaan Koswara (2006),

sehingga diperoleh struktur pendapatan petani. Khusus untuk pendapatan

9

yang berasal dari kegiatan agroforestri, beberapa variabel yang diduga

mempengaruhi akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat

dapat dilihat dari pendapatan (Lumintang, 2013). Banyaknya indikator untuk

mengukur tingkat kesejahteraan petani, tidak hanya berdasarkan pendapatan

saja, maka pada penelitian ini yang akan diukur adalah tingkat kelayakan

hidup petani yang akan diukur berdasarkan pendapatan yang disetarakan

dengan harga beras per kg di tempat pada waktu penelitian yang mengacu

pada kriteria miskin (Sajogyo, 1997).

10

Diagram alir kerangka pemikiran disajikan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Aspek Pendapatan pada Sistem

Agroforestri di Areal Kerja HKm Kabupaten Lampung Barat, Provinsi

Lampung.

Kawasan Hutan Lindung

Bukit Rigis Reg. 45 B

Kabupaten Lampung Barat

Hutan Kemasyarakat (HKm)

Kelompok HKm Bina Wana

Kelompok HKm Rigis Jaya II

Kelompok HKm MWLS

Faktor Produksi :

1. Luas lahan

2. Jumlah jenis tanaman produksi

3. Jumlah tanggungan keluarga

4. Jarak

5. Pelatihan

6. Pendidikan

7. Suku/ etnis

Agroforestri HKm Non HKm

Pendapatan Total Petani

Analisis Kualitatif &

Kuantitatif

Struktur pendapatan, tingkat kelayakan hidup, kontribusi

agroforestri dan faktor yang mempengaruhi pendapatan

petani yang melakukan agroforestri di areal kerja HKm

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah UPTD KPH II Liwa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2007, kawasan hutan

dikelola berdasarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kesatuan

Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan berdasarkan fungsi

pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Kementerian Kehutanan telah menetapkan KPH di Provinsi Lampung

dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.68/Menhut-II/2010 tanggal

28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung (KPHL) dan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi (KPHP) Provinsi Lampung. Salah satu KPHL tersebut adalah

KPH II Liwa, yang berada di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi

Lampung. Berdasarkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014),

pembentukan UPTD KPH II Liwa didasarkan pada :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/Menhut-II/2009 tentang

Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

12

2. Surat Gubernur Lampung Nomor 522/4577/III.16/2009 tanggal 14

Desember 2009 perihal Usulan Penetapan Wilayah Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Lampung.

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tentang

Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

dan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP) Provinsi Lampung.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Unit

Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Liwa.

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Dinas Daerah

Provinsi Lampung, tanggal 1 Februari 2017.

2. Letak, luas dan batas wilayah UPTD KPH II Liwa

Unit Pengelola Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) II

Liwa secara geografis berada 105°08'00" - 105°27’00" Bujur Timur dan

04°01’00" - 04°12'00" Lintang Selatan. Secara administrasi berada di

Kabupaten Lampung Barat dan terdapat 15 (lima belas) kecamatan yang

terkait yaitu Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung, Batu

Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sumberjaya, Kebun Tebu, Gedung Surian,

Way Tenong, Air Hitam, Sekincau, Pagar Dewa, Suoh dan Bandar Negeri

13

Suoh. Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-

II/2010 tanggal 28 Januari 2010, KPHL Unit II Liwa memiliki areal kelola

seluas 42.074 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016).

Adapun batas-batas wilayah KPHL Unit II Liwa Kabupaten Lampung

Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi

Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara,

Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan

Kabupaten Tanggamus.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Dinas Daerah

Provinsi Lampung, UPTD KPH II Liwa mempunyai tugas : a)

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

Dinas dibidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah

ditetapkan dengan wilayah kerja meliputi KHL Krui Utara Register 43 B,

KHL Gunung Seminung Reg. 9 B, KHL Palakiah Reg. 48 B, KHL Bukit

Serarukuh Reg. 17 B, KHL Way Tenong Kendali Reg. 44 B dan KHL

Bukit Rigis Reg. 45 B, dan b) melaksanakan tugas urusan bidang

kehutanan di luar kawasan hutan meliputi wilayah administrasi Kabupaten

Lampung Barat.

14

3. Lokasi fokus penelitian

a. Kelompok HKm Bina Wana

Kelompok HKm Bina Wana beranggotakan 478 KK dan berada di

Pekon Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung

Barat. Mendapatkan IUPHKm dari Bupati Lampung Barat seluas ±

645 ha di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45 B, sesuai

dengan keputusan Bupati Lampung Barat Nomor

B/1454/KPTS/III.05/2007 tanggal 13 Desember 2007.

Batas-batas areal kerja kelompok HKm Bina Wana sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan langsung dengan hutan lindung

Register 34 Tangkit Tebak

Sebelah Selatan : berbatasan langsung dengan hutan lindung

Register 45 B Bukit Rigis

Sebelah Barat : berbatasan langsung dengan hutan lindung

Register 45 B (kanan jalan) dan Register 34

(kiri jalan)

Sebelah Timur : berbatasan langsung dengan Pekon Purajaya

b. Kelompok HKm Rigis Jaya II

Kelompok HKm Rigis Jaya II beranggotakan 74 KK dan berada di

Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

15

Mendapatkan IUPHKm dari Bupati Lampung Barat seluas ± 205,92

ha di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45 B, sesuai



Batas-batas areal kerja kelompok HKm Rigis Jaya II sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan langsung dengan hutan tua

Sebelah Selatan : berbatasan langsung dengan lahan marga (hak

milik masyarakat)

Sebelah Barat : berbatasan langsung dengan areal kawasan

kelompok Hijau Kembali Dusun Buluh Kapur

Sebelah Timur : berbatasan langsung dengan Sungai Air Pauh

Dusun Lempaung Pekon Gedung Surian

c. Kelompok HKm Mitra Wana Lestari Sejahtera (MWLS)

Kelompok HKm MWLS beranggotakan 73 KK dan berada di Pekon

Simpang Sari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

Mendapatkan IUPHKm dari Bupati Lampung Barat seluas ± 260,76

ha di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45 B, sesuai



16

Batas-batas areal kerja kelompok HKm MWLS sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan langsung dengan Pekon Sukapura

Sebelah Selatan : berbatasan langsung dengan Pekon

Tribudisyukur dan hamparan Laksana

Kelurahan Tugusari

Sebelah Barat : berbatasan langsung dengan Lingkungan

Margalaksana II

Sebelah Timur : berbatasan langsung dengan sungai Air Abung

B. Hutan Lindung

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung adalah

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan

tanah. Sementara itu, hutan lindung menurut Arief (2001) adalah kawasan-

kawasan resapan air yang memiliki curah hujan tinggi dengan struktur yang

mudah meresapkan air dan kondisi geomorfologinya mampu meresap air

hujan sebesar-besarnya. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung merupakan

kawasan yang keberadaannya diperuntukkan sebagai pelindung kawasan air,

pencegah banjir, pencegah erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah yang

berbeda untuk pengertian konservasi. Kawasan hutan dengan ciri khas

tertentu mempunyai fungsi perlindungan, sistem penyangga kehidupan,

17

pengawetan keanekargaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengelolaan hutan lindung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

3 Tahun 2008 meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan rencana

pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

lindung, rehabilitasi dan reklamasi hutan lindung, perlindungan hutan dan

konservasi alam di hutan lindung. Pentingnya dilakukan pengelolaan kawasan

lindung karena upaya pengelolaan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa

serta nilai sejarah dan budaya bangsa.

2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan

keunikan alam.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004,

ada beberapa kriteria sebagai syarat penetapan kawasan sebagai kawasan

lindung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang

mempunyai jumlah nilai (score) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih.

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh

perseratus) atau lebih.

3. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau

lebih di atas permukaan laut.

18

4. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan

lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas perseratus).

5. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.

6. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

C. Agroforestri

Menurut Wardoyo (1997) agroforestri merupakan suatu bentuk hutan

kemasyarakatan yang memanfaatkan lahan secara optimal dalam suatu

hamparan, yang menggunakan produksi berdaur panjang dan berdaur pendek,

baik secara bersamaan maupun berurutan. Agroforestri merupakan system

pertanian yang kompleks, yang didominasi oleh pepohonan dan menyediakan

hampir semua hasil dan fasilitas hutan alam. Agroforestri dapat dilaksanakan

dalam beberapa model, antara lain tumpang sari (cara bercocok tanam antara

tanaman pokok dengan tanaman semusim), silvopasture (campuran kegiatan

kehutanan, penanaman rumput dan peternakan), silvofishery (campuran

kegiatan kehutanan dengan usaha perikanan), dan agroforestry (campuran

kegiatan pertanian dengan kehutanan).

Ciri dan karakteristik pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri antara

lain:

1. Usaha pemanfaatan lahan yang mengkombinasikan produksi dari berbagai

output dengan perlindungan bagi sumberdaya dasar,

2. Usaha pemanfaatan lahan sistem agroforestri umumnya lebih dari satu

tahun;

19

3. Timbulnya interaksi dari beberapa aspek sosial, ekonomi, ekologi diantara

komponen-komponen tanaman pangan dengan tanaman pepohonan yang

berkayu,

4. Usaha pemanfaatan lahan dengan produk lebih dari dua macam, misalnya

tanaman pangan hortikultura meliputi sayuran, buah-buahan, obat-obatan,

pakan ternak ataupun kayu sebagai bahan energi dan atau sebagai bahan

industri perkayuan,

5. Mempunyai beberapa fungsi dari aspek lingkungan, misalnya konservasi

lahan terhadap kesuburan dan erosi/kelongsoran, penahan derasnya angin

yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang lain, sebagai tempat

peristirahatan keluarga untuk melakukan pekerjaan industri rumah tangga,

6. Usaha pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri yang sederhana pun

secara biologis maupun ekonomis lebih kompleks daripada usaha

pemanfaatan lahan monokultur,

7. Usaha pemanfaatan lahan diupayakan oleh seseorang maupun kelompok

secara terencana maupun tidak terencana menjadi tolok ukur keberhasilan

sistem agroforestri,

8. Usaha pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri melibatkan lebih

banyak nilai-nilai sosial budaya yang saling mempengaruhi, dibandingkan

dengan sistem pemanfaatan lahan lainnya,

9. Mempunyai strata tajuk yang bervariasi khususnya pada komunitas

vegetasi yang membentuk ekosistem setempat (Lahjie, 2004).

20

Agroforestri memiliki beberapa keunggulan baik dari segi ekologi/

lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki stabilitas ekologi yang tinggi karena agrofrorestri memiliki :

Multi jenis : memiliki keanekaragaman hayati yang lebih banyak atau

memiliki rantai makanan/energi yang lebih lengkap.

Multi strata tajuk, dapat menciptakan iklim mikro dan konservasi tanah

dan air yang lebih baik

Kesinambungan vegetasi, sehingga tidak pernah terjadi keterbukaan

permukaan tanah yang ekstrim, yang merusak kesinambungan

ekologinya

Penggunaan bentang lahan secara efisien

b. Memiliki keunggulan ekonomi, yakni memberi kesejahteraan kepada

petani relatif lebih tinggi dan berkesinambungan, karena agroforestri

memiliki:

Tanaman yang ditanam lebih beragam, biasanya dipilih jenis-jenis

tanaman yang mempunyai nilai komersial dengan potensi pasar yang

besar.

Kebutuhan investasi yang relatif rendah, atau mungkin dapat dilakukan

secara bertahap.

c. Keunggulan sosial budaya yang berhubungan dengan kesesuaian

(adaptability) yang tinggi dengan kondisi pengetahuan, keterampilan dan

sikap budaya masyarakat petani, karena memiliki:

21

Teknologi yang fleksibel, dapat dilaksanakan dari sangat intensif untuk

masyarakat yang sudah maju sampai kurang intensif untuk masyarakat

yang masih tradisional dan subsisten.

Kebutuhan input, proses pengelolaan sampai jenis agroforestri

umumnya sudah sangat dikenal dan biasa dipergunakan oleh

masyarakat setempat.

Filosofi budaya yang efisien, yakni memperoleh hasil yang relatif besar

dengan biaya atau pengorbanan yang relatif kecil.

Agroforestri dapat dan sangat cocok dilakukan oleh masyarakat luas,

adanya pemerataan kesempatan usaha dan menciptakan struktur supply

yang lebih kompetitif.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat akan direspon dengan rasa

memiliki dan menjaga sumber daya hutan/lahan yang memberi manfaat

nyata kepada mereka.

D. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

1. Pengertian hutan kemasyarakatan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial,

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Penyelenggaraan Hutan

Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas secara

lestari guna menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

22

setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi sosial yang terjadi di

masyarakat. Hutan Kemasyarakatan bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya

hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga

kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Pemberdayaan masyarakat setempat tersebut dilakukan melalui pemberian

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang

diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat

untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan

hutan produksi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.83 Tahun 2016 pasal 16 menyebutkan bahwa kawasan hutan

yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah kawasan hutan

lindung dan hutan produksi yang belum dibebani izin, hutan lindung yang

dikelola oleh Perum Perhutani dan wilayah tertentu dalam KPH.

2. Pelaksanaan hutan kemasyarakatan

Pelaksanaan hutan kemasyarakatan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai

berikut:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama

Sejalan dengan pembangunan kehutanan yang ingin memberdayakan

masyarakat, maka dalam HKm, yang menjadi pelaku utama dalam

pelaksanaannya adalah masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar

23

kawasan hutan yang kawasannya ditetapkan sebagai areal kerja HKm

(Wardoyo, 1997). Pelaksanaan HKm diprioritaskan pada masyarakat

setempat yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan.

Hutan dan masyarakat sekitarnya merupakan satu kesatuan ekosistem

yang satu sama lain saling ketergantungan. Hutan bagi masyarakat

tradisional dianggap sebagai sumber penghasil makanan/kebutuhan,

seperti buah-buahan, berburu binatang, bahan bakar, dan lain-lain.

Sebaliknya masyarakat moderen lebih memandang hutan sebagai

sumber bahan mentah bagi proses manufaktur untuk mendapatkan nilai

tambah yang lebih lanjut. Atas dasar ini, semua diaktualisasikan dalam

bentuk pemberian hak pengusahaan kepada masyarakat lokal untuk

mengusahakannya (Wardoyo, 1997).

2. Memiliki kepastian hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83

Tahun 2016, pemegang IUPHKm berhak :

a. Mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran

lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain.

b. Mengelola dan memanfaatkan IUPHKm sesuai dengan kearifan

lokal antara lain sistem usaha tani terpadu.

c. Mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam

IUPHKm.

d. Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan.

e. Mendapat pendampingan dalam pengelolaan HKm serta

penyelesaian konflik.

24

f. Mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya.

g. Mendapat pendampingan penyusunan rencana kerja usaha dan

rencana kerja tahunan.

h. Mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk

lainnya.

Adapun kewajiban pemegang IUPHKm adalah sebagai berikut:

a. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan.

b. Memberi tanda batas areal kerjanya.

c. Menyusun rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan serta

menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau

izin.

d. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya.

e. Melaksanakan tata usaha hasil hutan.

f. Membayar provisi sumber daya hutan.

g. Mempertahankan fungsi hutan

h. Melaksanakan perlindungan hutan.

3. Keragaman komoditas (kayu dan non kayu), keadilan dan kelestarian,

sederhana dan dinamis. Komoditas tanaman yang digunakan dalam

HKm harus dipilih sesuai dengan karakteristik daerah dan lahan yang

akan ditanami. Sebelum melakukan pemilihan komoditas, harus

dilakukan inventarisasi dan identifikasi tanaman yang ada di daerah

tersebut. Pemilihan komoditas termasuk hal yang sangat penting.

Secara teknis pemilihan jenis komoditas ini mempertimbangkan faktor

25

fisik teknis/ekologi, faktor sosial ekonomi dan sosial budaya (Wardoyo,

1997).

Faktor fisik teknis/ekologi yang harus diperhatikan antara lain adalah

tinggi tempat, kemiringan (topografi), kesuburan tanah, iklim (curah

hujan dan suhu), kondisi vegetasi awal. Faktor-faktor yang harus

diperhatikan dari segi sosial ekonomi adalah komoditas memiliki nilai

ekonomi yang tinggi, disukai masyarakat setempat dan mempunyai

prospek pasar yang baik dan mempunyai fungsi Multi Purpose Tree

Species (MPTS). Selain faktor tersebut juga harus diperhatikan kondisi

sosial budaya masyarakat setempat, antara lain adat-istiadat, keberadaan

pemimpin masyarakat baik formal maupun tidak formal, serta

kelembagaan adat (Wardoyo, 1997).

E. Pendapatan Rumah Tangga Petani

Pendapatan atau keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan

biaya. Penerimaan merupakan hasil berkaitan antara jumlah produksi dengan

harga, sedangkan biaya merupakan hasil perkalian antara jumlah faktor

produksi dengan harga faktor produksi tersebut, Soekartawi ( 2011).

Beberapa ukuran pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan kerja petani (operator’s farm labor income). Pendapatan ini

diperhitungkan dari penerimaan hasil jualan, penerimaan diperhitungkan

dari yang dipergunakan untuk keluarga ditambah kenaikan nilai inventaris

26

dikurangi dengan pengeluaran tunai, dikurangi dengan pengeluaran yang

diperhitungankan termasuk bunga modal.

2. Penghasilan kerja petani (operator’s farm labor income), diperoleh dari

pendapatan kerja petani ditambah penerimaan diperhitungkan dari yang

dipergunakan untuk keluarga misalnya tanaman dan hasilnya dikonsumsi

keluarga.

3. Penghasilan kerja keluarga (family farm labor incme), diperoleh dari

penghasilan dengan nilai tenaga keluarga. Ukuran terbaik jika usaha tani

dikerjakan dari berbagai sumber.

4. Penghasilan keluarga (family income), yaitu penghasilan total produk

pendapatan keluarga dari berbagai sumber (Hernanto, 1995).

5. Total pendapatan petani adalah jumlah pendapatan bersih dari seluruh

anggota yang bekerja sama selama satu tahun, yang dihitung dalam rupiah

(Prayitno, 1987).

Pendapatan kotor usaha tani adalah penerimaan total usaha tani dalam jangka

waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Sedangkan

pengeluaran total usaha tani adalah nilai-nilai semua masukan yang

dikeluarkan dalam produksi, tetapi termasuk tenaga kerja keluarga petani.

Selisih antara pendapatan kotor usaha tani dan pengeluaran total usaha tani

adalah nilai bersih dari pendapatan yang diperoleh petani (Soekartawi, 2005).

Pendapatan rumah tangga petani dapat mencerminkan keadaan ekonomi

rumah tangga. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga petani

dapat memperlihatkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, Khususiyah

et al. (2010). Secara agregat pendapatan rumah tangga petani agroforestri di

27

HKm diperoleh dari dua sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan dari

pertanian dan non-pertanian.

Pendapatan sangat mempengaruhi perekonomian rumah tangga, pendapatan

yang rendah akan menimbulkan kemiskinan bagi tangga tersebut (Prayitno,

1987). Salah satu cara untuk mengetahui kemiskinan suatu rumah tangga

dapat menggunakan garis kemiskinan menurut bank dunia. Perkiraan garis

kemiskinan merupakan refleksi dari suatu konsep kemiskinan. Garis

kemiskinan merupakan dasar dalam mengukur tingkat kemiskinan. Bank

dunia menggunakan US $ 1 per hari perkapita dan dewasa ini dikembangkan

menjadi US $2 per hari per kapita (Susilowati, 2010).

Peningkatan pendapatan usaha dapat dilakukan dengan cara meningkatkan

skala usaha seperti peningkatan jumlah ternak, peningkatan luas lahan,

penggunaan pakan dari lahan sendiri secara intensif dan penggunaan pupuk

kandang (Hidayat, 2007). Hal tersebut sesuai dengan Mankiw (2003) yang

menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh ditentukan

oleh modal fisik berupa peralatan, sumberdaya manusia dan pengetahuan

teknologi. Jika pekerja bekerja dengan peralatan atau struktur yang lebih

modern dan lengkap, maka output yang diproduksi akan lebih baik. Begitu

juga halnya jika pekerja lebih terdidik, produksinya akan lebih tinggi dan jika

pekerja memiliki akses ke teknologi yang lebih canggih, maka produksi yang

dihasilkan akan lebih tinggi. Produksi yang tinggi memiliki pengaruh

terhadap tinggi rendahnya pendapatan. Pendapatan usaha tani adalah

besarnya manfaat atau hasil yang diterima oleh petani yang dihitung

28

berdasarkan dari nilai produksi dikurangi semua jenis pengeluaran yang

digunakan untuk produksi. Untuk itu pendapatan usaha tani sangat

dipengaruhi oleh besarnya biaya sarana produksi, biaya pemeliharaan, biaya

pasca panen, pengolahan dan distribusi serta nilai produksi (Soekartawi,

2005). Menurut Mandaka dan Hutagaol (2005) bahwa pendapatan

merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya selama kurun waktu

tertentu.

Pendapatan dari suatu usaha tani dapat dikatakan sukses jika memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1. Cukup untuk membayar semua sarana produksi, tingkat biaya angkutan,

dan biaya administrasi yang melekat pada pembelian tersebut.

2. Cukup untuk membayar bunga modal yang ditanamkan, termasuk sewa

tanah dan pembayaran depresiasi.

3. Cukup untuk membayar kerja yang dibayar atau upah lainnya untuk kerja

yang diupah (Soeharjo dan Patong, 1973).

F. Tingkat Kelayakan Hidup Petani

Tingkat kelayakan hidup suatu masyarakat dapat diukur, salah satunya

dengan mengetahui besarnya pengeluaran perkapita pertahun yang diukur

dengan harga atau nilai beras setempat. Menurut Sajogyo (1997), berikut

beberapa parameter kelayakan :

1. Paling miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun ˂ dari 180 kg setara nilai

beras/tahun.

29

2. Miskin sekali, apabila pengeluaran/kapita/tahun 181-240 kg setara nilai

beras/tahun.

3. Miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun 241-480 kg setara nilai

beras/tahun.

4. Nyaris miskin, apabila pengeluaran/kapita/tahun 321-480 kg setara nilai

beras/tahun.

5. Cukup, apabila pengeluaran/kapita/tahun 481-960 kg setara nilai

beras/tahun.

6. Hidup layak, apabila pengeluaran/kapita/tahun/lebih > 960 kg setara nilai

beras/tahun.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani

1. Luas lahan

Luas lahan yang dimiliki petani merupakan salah satu faktor yang

mempengaruh pendapatan petani, Zega et al. (2013). Semakin luas lahan

yang dimiliki petani, maka semakin banyak pula jenis tanaman yang

dapat ditanam dan dikelola di dalam lahan tersebut, dengan demikian

semakin besar pula pendapatan yang diperoleh petani. Menurut hasil

penelitian Patty (2010), luas lahan berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan petani kopra. Kenaikan luas lahan sebesar 1% akan

meningkatkan pendapatan petani kopra sebesar 0,155%.

30

2. Jumlah jenis tanaman

Jumlah jenis tanaman , terutama tanaman yang telah berproduksi

merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan

petani. Sebelum memilih jenis tanaman yang akan ditanam, petani

melakukan identifikasi terhadap berbagai ragam produk yang

dikembangkan, kemudian dipilih salah satu jenis atau kombinasi jenis

yang paling sesuai ditinjau dari prospeknya di masa mendatang. Untuk

menjamin keberhasilan usaha maka komoditas yang dipilih selain

mempunyai keunggulan komperatif berupa kenaikan produk yang

dimiliki sesuai spesifik lokasi, juga harus memiliki keunggulan

kompetitif (daya saing) baik di lingkungan domestik/lokal maupun

internasional. Keunggulan kompetitif tersebut antara lain mencakup

baik mutu produk (quality), harga produk (price) maupun layanan yang

dapat diberikan (service) (Mile, 2007).

Pemilihan komoditas yang mempunyai keunggulan komperatif pada

gilirannya dapat dikembangkan menjadi komoditas yang mempunyai

keunggulan kompetitif, khususnya di era pasar global saat ini. Dida

(2002) menekankan pentingnya pemilihan jenis berdasarkan

pertimbangan teknis dan ekonomis dengan memperhitungkan

keuntungan dan kerugiannya karena faktor resiko selalu ada dalam setiap

pemilihan jenis tanaman tertentu. Karena itu dalam pengusahaannya

diperlukan dukungan pengembangan ilmu dan teknologi baru.

31

3. Pendidikan

Menurut Zega et al. (2013) tingkat pendidikan dinilai dapat

mempengaruhi besar kecilnya pendapatan petani, hal ini disebabkan

tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang.

Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah lulusan SMA dan yang

paling sedikit adalah lulusan sarjana (S1). Tingkat pendidikan yang

masih rendah sangat berpengaruh terhadap keterampilan dan kemampuan

menyerap informasi dalam mengembangkan agroforestri sehingga

banyak masyarakat mengelola lahan hanya berdasarkan pengalaman dan

turun-temurun.

4. Etnis/suku

Sistem agroforestri dapat dengan mudah diterima dan dikembangkan

kalau manfaat sistem agroforestri itu lebih besar dari pada kalau

menerapkan sistem lain. Aspek ini mencakup atas perhitungan resiko,

fleksibilitas, terhadap peran gender, kesesuaian dengan suku budaya

setempat, agama, keselarasan dengan usaha lain, dan sebagainya.

Pengambilan keputusan petani dalam pengusahaan agroforestri tidak

selalu didasarkan kepada pertimbangan finansial atau dengan kata lain

pertimbangan finansial tidak selalu menjadi aspek nomor satu dalam

pengambilan keputusan tetapi ada aspek sosial budaya yang lebih

dominan dan latar belakang suku petani (Suharjito et al. 2003).

32

Sistem penggunaan lahan yang diterapkan secara perorangan harus

selaras dengan budaya setempat dan visi masyarakat terhadap kedudukan

dan hubungan mereka dengan alam. Bentuk bentang lahan penggunaan

lahan dan perkembangannya merupakan bagian dari identitas masyarakat

yang hidup di dalamnya. Petani biasanya memiliki kebutuhan yang kuat

untuk memihak pada agama dan budaya setempat. Sejarah dan tradisi

memainkan peran penting dalam kehidupan, cara dan sistem penggunaan

lahan mereka (Reijntjes et al. 1992).

Perubahan yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual

mereka, bisa menyebabkan stress dan menciptakan kekuatan yang

berlawanan. Kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang layak

(termasuk mewariskan sesuatu kepada anak cucu) dan sesuai dengan

budaya setempat akan memberikan rasa harga diri pada individu atau

keluarga. Identitas suatu keluarga petani atau komunitas dipertahankan

dengan teknologi yang memungkinkan mereka menjadi mandiri dan

mampu mengendalikan pengambilan keputusan atas pemanfaatan sumber

daya dan produk setempat (Reijntjes et al. 1992).

5. Jumlah tenaga kerja

Pengelolaan agroforestri melibatkan suatu organisasi sosial. Pada tingkat

keluarga atau rumah tangga terwujud pembagian kerja antara laki-laki

dan perempuan, orang tua dan anak-anak. Pengelolaan agroforestri oleh

suatu keluarga atau rumah tangga merupakan bagian dari keseluruhan

33

pengelolaan sumber daya keluarga atau rumah tangga. Ketersediaan

tenaga kerja dan pola pembagian kerja dalam keluarga atau rumah tangga

mempengaruhi pilihannya untuk mengembangkan agroforestri.

Menurut Nurmala et al. (2012) tenaga kerja merupakan faktor produksi

pertanian yang bersifat unik, baik dalam jumlah yang digunakan,

kualitas, maupun penawaran dan permintaan, demikian pula upah

perharinya antar satu daerah dengan daerah lainnya bervariasi. Tenaga

kerja manusia merupakan tenaga kerja yang pertama kali sebelum tenaga

ternak digunakan untuk membantu petani mengolah lahan atau

mengangkut hasil pertanian. Selama pekerjaan-pekerjaan dalam

pertanian dapat dikerjakan oleh tenaga manusia petani tidak akan

menggunakan tenaga ternak atau tenaga mesin. Umumnya petani

berlahan sempit selalu menggunakan tenaga manusia yang bersumber

dari keluarga sedangkan petani kaya lebih banyak menggunakan tenaga

buruh tani.

Pekerjaan-pekerjaan dibidang pertanian sifatnya bermusim karena itu

kebutuhan tenaga kerja sektor ini tidak dilakukan sepanjang tahun. Pada

saat pengolahan tanah musim hujan tenaga kerja buruh tani sangat

banyak dibutuhkan tetapi pada saat pemeliharaan tanaman tenaga kerja

yang dibutuhkan relatif sedikit kemudian pada saat panen kebutuhan

tenaga kerja bertambah lagi. Kondisi yang demikian sering

menimbulkan peningkatan jumlah buruh tani atau upah panen yang biasa

berlaku (Nurmala et al. 2012).

34

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan persatuan luas lahan pertanian

tertentu dipengaruhi beberapa faktor antara lain.

1) Jenis tanaman yang diusahakan, misalnya usaha tani sayuran

memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dari pada tanaman padi

sawah atau tanaman tahunan.

2) Tingkat pengusahaan atau pengelolaan usaha tani, semakin intensif

pengelolaan usaha tani maka tenaga kerja yang diperlukan semakin

banyak meskipun tanaman yang diusahakan sama.

3) Jenis tanah dan sifat tanah, tanah yang berat akan memerlukan

tenaga yang lebih banyak daripada tanah yang ringan.

4) Musim tanaman dan sistem irigasi pada lahan sawah, sawah tadah

hujan, biasanya memerlukan tenaga kerja lebih banyakdari pada

sawah beririgasi teknis, karena pada sawah tadah hujan sering

kekurangan air jika telah diolah sehingga perlu diolah lagi.

5) Pola tanam, pola tanam diversifikasi lebih banyak membutuhkan

tenaga kerja dari pada pola tanaman spesialisasi (Nurmala et al.

2012).

Cara memenuhi tenaga kerja pada usaha tani pertanian rakyat dan

perkebunan besar negara dan swasta sangat berbeda. Pada pertanian

rakyat kebutuhan tenaga kerja sebagian besar dicukupi dengan tenaga

kerja keluarga, terutama petani yang berlahan sempit. Petani yang

berlahan luas kebutuhan usaha kerja sebagian besar seluruhnya dipenuhi

dengan tenaga buruh tani karena petani umumnya mempunyai usaha lain

35

diluar sektor pertanian yang lebih memerlukan perhatiaanya (Nurmala et

al. 2012).

Pekerjaan-pekerjaan disektor pertanian sifatnya bermusim sehingga jarang

petani yang mempunyai tenaga buruh tani tetap kecuali untuk petani yang

berlahan luas biasanya mempunyai buruh tani yang tetap misalnya sebagai

pengangon ternak atau penjaga kebun. Beberapa sistem kerja yang sudah

biasa berlaku disektor pertanian yaitu:

1) Sistem kerja harian (tetap dan tidak tetap) yaitu buruh tani yang

bekerja seorang petani, kemudian setelah buruh tani tersebut selesai

bekerja maka pada hari itu juga dibayar upahnya. Pada hari

berikutnya buruh tani tersebut bekerja pada petani lainnya, tetapi

bagi buruh tani harian tetap ia tidak boleh pindah bekerja dipetani

lainnya, tetapi bagi buruh tani harian tetap ia tidak boleh pindah

kerja pada petani lain selama pekerjaan yang ditugaskan kepadanya

belum selesai.

2) Sistem kerja bulanan, pada sistem kerja bulanan ini buruh/karyawan

dibayar setiap sebulan sekali. Sistem kerja ini dipakai pada usaha

perkebunan dan peternakan yang bersifat agroindustri. Pada sistem

kerja ini tingkat upah buruh/karyawan ditentukan oleh masa kerja,

pendidikan, atau jabatan dan sudah diatur oleh perundang-undangan

tertentu. Oleh karena itu, sudah mempunyai standar upah tertentu

dalam bentuk upah minimum regional (UMR) yang pasti.

36

3) Sistem kerja ceblokkan, pada sistem kerja ini buruh tani yang

bekerja pada seorang petani untuk mengerjakan semua pekerjaan

dalam usaha taninya sejak mulai bertanam sampai dengan panen.

Upahnya dibayar oleh usaha tani seperti sietem bagi hasil. Upah

kerja pada sistem ini berkisar antara 20-30% dari hasil kotor .

4) Sistem kerja borongan, pada sistem kerja borongan ini, buruh tani

upahnya dibayar pada saat semua pekerjaan selesai dikerjakan, yang

lainnya sesuai dengan perjanjian. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa

diborongkan adalah mengolah tanah, menyiang atau memanen.

5) Sistem kerja gotong royang, sistem kerja ini biasanya digunakan

pada pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum petani,

misalnya dalam perbaikan saluran irigasi tersier atau perbaikan

gorong-gorong yang menuju suatu petak percontohan atau petak

tersier kelompok tani. Pada sistem gotong royaong ini upah dan

besarannya pun tidak tentu. Sekarang sistem kerja gotong royong

mulai jarang ditemukan (Nurmala et al. 2012).

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja buruh tani

adalah jenis kelamin, usia, kesehatan, waktu kerja, alat bantu kerja dan

upah kerja. Perlu diketahui bahwa yang termasuk angkatan kerja atau

usia kerja dalam pertanian adalah penduduk yang berusia antara 10

sampai dengan 64 tahun (Nurmala et al. 2012).

37

Menurut Nurmala et al. (2012) satuan-satuan tenaga kerja yang biasanya

digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja

dalam pertanian adalah :

1) Hari kerja pria (HKP) atau HOK adalah waktu kerja seorang tenaga

laki-laki dewasa selama 6 jam per hari.

2) Hari kerja wanita (HKW) adalah waktu kerja tenaga seorang wanita

dewasa selama 6 jam kerja per hari.

3) Hari kerja anak (HKA) adalah waktu kerja anak 10 tahun ke atas

selama 6 hari kerja per hari.

4) Hari kerja ternak (HKT) adalah waktu kerja sepasang ternak 5-6 jam

per hari..

5) Hari kerja mesin (HKM) adalah waktu kerja mesin dalam

menyelesaikan suatu luas lahan pertanian per waktu tertentu

6. Jarak dari rumah ke kebun

Jarak rumah petani dengan lahannya secara nyata akan mempengaruhi

kunjungan petani terhadap lahan yang dikelolanya. Semakin jauh jarak

rumah petani dengan lahannya, akan semakin jarang dikunjungi.

Sehingga lahan tersebut cenderung ditana mi dengan jenis yang sama dan

kurang variatif. Sebaliknya untuk lahan yang berdekatan dengan rumah

akan cenderung mudah mengalami perubahan fungsi terkait jenis

tanaman yang diterima petani. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi

pendapatan petani yang diperoleh dari produktivitas yang dihasilkan dari

jenis-jenis tanaman yang dihasilkan (Diniyati dan Awang, 2010).

38

7. Pelatihan

Kata pelatihan berasal berasal dari kata “latih” yang di tambah dengan

awalan pe dan akhiran an yang artinya telah biasa (Poerwadarminta,

1986). Keadaan telah biasa diperoleh seseorang setelah melalui proses

belajar atau diajar. Latihan berarti pelajaran untuk membiasakan diri atau

memperoleh kecakapan tertentu. Pelatihan adalah orang-orang yang

memberikan pelatihan. Kata pelatihan diberikan awalan pe dan akhiran

an. Bermakna pemberian sifat pada kegiatan pemberian latihan kepada

seseorang atau sekelompok orang sehingga memiliki sejumlah

keterampilan/kecakapan yang dibutuhkan. Pelatihan merupakan upaya

untuk mengembangkan sumber daya manusia. Pelatihan juga merupakan

bagian dari proses pendidikan yang tujuannya untuk mengingat

kemampuan atauketerampilan khusus seseorang atau sekelompok orang.

Pendidikan dan pelatihan saat ini sudah merupakan suatu keharusan

dilakukan oleh suatu organisasi dan tidak dapat diabaikan, karena hal ini

dapat dipandang sebagai penanaman modal. Pendidikan dan pelatihan

yang terencana, secara teratur akan dapat meningkatkan kemampuan dan

keterampilan kerja yang sekaligus mengarah kepada peningkatan

produktivitas kerja. Dalam istilah lain dapat dikatakan bahwa tingkat

penghasilan seseorang meningkat dengan bertambahnya tingkatan

pendidikan dan pelatihan (Tjiptoherijanto, 1989). Oleh karena itu sangat

masuk akal bila pendidikan dan pelatihan harus di perhatikan secara

serius.

39

Menurut Simamora (2004) bahwa tujuan pemberian pelatihan adalah

sebagai berikut :

1) Memperbaiki kinerja

2) Memutahirkan keahlian seseorang sejalan dengan kemajuan

teknologi

3) Mengurangi waktu pembelajaran bagi orang baru agar kompeten

dalam bekerja

4) Membantu dalam memecahkan masalah operasional

5) Mempersiapkan karyawan untuk promosi

6) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi

7) Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi

Dari pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa pelatihan itu

sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan keahlian

seseorang pada masing-masing bidang pekerjaan agar nantinya dapat

bekerja secara efektif dan efisien. Jenis pelatihan menurut Simamora

(2004), jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan didalam

organisasi adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan keahlian, merupakan pelatihan yang sering dijumpai

didalam organisasi. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga

berdasarkan pada sasaran yang didefinisikan dalam tahap penilaian

2) Pelatihan ulang, adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang

berupaya memberikan para pegawai keahlian-keahlian yang mereka

butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah.

40

3) Pelatihan lintas fungsional. Melibatkan pelatihan pegawai untuk

melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan

yang ditugaskan.

Adapun beberapa manfaat dari sebuah pelatihan diantaranya, menurut

Simamora (2004) adalah sebagai berikut :

1) Manfaat untuk karyawan

a. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan

masalah yang lebih efektif

b. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan

rasa percaya diri.

c. Membantu karyawan mengatasi stress, tekanan, frustasi dan

konflik

2) Manfaat untuk perusahaan

a. Mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang

lebih positif terhadap orientasi profit

b. Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan

c. Menciptakan hubungan antara karyawan dan atasan.

3) Manfaat dalam hubungan SDM, antar grup dan pelaksanaan

kebijakan

a. Meningkatkan komunikasi antar grup dan individual

b. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dan

koordinasi

c. Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk

bekerja dan hidup

III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2016, bertempat di blok

pemanfaatan Kelompok Tani Bina Wana, Rigis Jaya II dan MWLS pada

KPHL Unit II Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Ketiga

kelompok tersebut merupakan kelompok pionir yang mendapatkan IUPHKm

di Provinsi Lampung dan pernah mendapatkan juara pada Lomba Wana

Lestari baik tingkat provinsi maupun nasional.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian terdiri dari alat tulis, kamera, computer

dan kalkulator. Bahan yang digunakan yaitu kuisioner. Objek penelitian

adalah anggota kelompok HKm Bina Wana, Rigis Jaya II dan MWLS.

C. Metode

1. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini beberapa istilah yang digunakan didefinisikan sebagai

berikut :

42

1. HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan

untuk memberdayakan masyarakat setempat.

2. Petani HKm adalah petani anggota kelompok atau gabungan

kelompok yang telah mendapatkan IUPHKm.

3. Kegiatan agroforestri adalah kegiatan petani pada areal kerja HKm

yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dan pertanian dengan

tujuan untuk menambah pendapatan.

4. Kegiatan non agroforestri (non HKm) adalah kegiatan lain yang

dilakukan petani di luar areal kerja HKm, dengan tujuan untuk

menambah pendapatan.

5. Pendapatan petani adalah pendapatan yang diterima petani dari hasil

kegiatan agroforestri di areal HKm dan non agroforestri (non HKm).

2. Jenis data yang dikumpulkan

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi

dan pengamatan di lapangan pada anggota kelompok HKm Bina

Wana, Rigis Jaya II dan MWLS di KPH II Liwa. Data primer

meliputi:

1) Identitas responden, yang terdiri dari : nama, umur, jumlah anggota

keluarga, pendidikan terakhir, jumlah pelatihan/pertemuan dan

etnis.

43

2) Komposisi tanaman yang terdiri dari jenis tanaman pertanian dan

perkebunan yang telah berproduksi dan tanaman kehutanan.

3) Data potensi ekonomi rumah tangga yang terdiri dari luas

penggunaan lahan HKm dan kegiatan non agroforestri responden.

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup keadaan umum lokasi penelitian baik

lingkungan fisik, sosial ekonomi masyarakat serta data-data lainnya

yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari pustaka

maupun instansi terkait.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap obyek

yang diteliti, baik untuk responden maupun kondisi areal kerja HKm.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer. Data

dikumpulkan melalui tanya jawab/wawancara yang dilakukan

langsung terhadap responden. Wawancara dilakukan dengan

menggunakan daftar pertanyaan umum atau kuisioner untuk

memperoleh informasi.

44

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu cara pengumpulan data sekunder

dengan cara membaca atau mengutip teori-teori yang berasal dari

buku, jurnal dan instansi terkait.

4. Metode pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok HKm Bina

Wana, Rigis Jaya II dan MWLS pada UPTD KPH II Liwa yang telah

mendapatkan IUPHKm pertama kali di Provinsi Lampung. Adapun

sampel adalah perwakilan anggota kelompok HKm yang dipilih

berdasarkan teknik sampling /atau secara purposive sampling (Sugiyono,

2012). Jumlah populasi/anggota kelompok HKm Bina Wana, Rigis Jaya

II dan MWLS dalam penelitian ini berjumlah 625 (enam ratus dua puluh

lima) responden dengan rincian masing-masing kelompok sebagai

berikut :

1) Jumlah anggota kelompok HKm Bina Wana yaitu 478 KK dengan

luas lahan 645 ha

2) Jumlah anggota kelompok HKm Rigis Jaya II yaitu 74 KK dengan

luas lahan 205,92 ha

3) Jumlah anggota kelompok HKm MWLS yaitu 73 KK dengan luas

lahan 260,76 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2016).

Jika populasi lebih dari 100 maka batas error yang digunakan adalah 10-

15% (Arikunto, 2006). Batas error yang digunakan dalam pengambilan

45

sampel ini adalah 15%. Penentuan jumlah sampel berdasarkan formula

Slovin (Soewadji, 2012), berikut ini:

n = N

N (e)2 + 1

Keterangan:

n = jumlah sampel responden yang diambil dalam penelitian

N = jumlah populasi petani anggota kelompok yang ada di lokasi

penelitian

e = batas error (15 %)

1 = bilangan konstan

a. Perhitungan jumlah sampel kelompok HKm Bina Wana

n = 478

478 (0,15)2 + 1

n = 41 responden

b. Perhitungan jumlah sampel kelompok HKm Rigis Jaya II

n = 74

74 (0,15)2 + 1

n = 28 responden

c. Perhitungan jumlah sampel kelompok HKm MWLS

n = 73

73 (0,15)2 + 1

n = 27 responden

46

Berdasarkan perhitungan di atas maka total sampel berjumlah 96

(sembilan puluh enam) orang. Pemilihan sampel dilakukan secara

purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kesengajaan

(Soekartawi, 1995) dengan pertimbangan responden adalah anggota

HKm yang mengelola areal kerja HKm dengan sistem agroforestri, yang

mewakili ketiga kelompok dengan suku/etnis yang berbeda, tingkat

pendidikan yang berbeda, pengurus dan bukan pengurus kelompok serta

kondisi perekonomian yang berbeda.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Struktur pendapatan petani

Data pendapatan petani pengelola HKm diperoleh dari pendapatan

dikurangi dengan biaya atau modal. Data yang diperoleh diolah dan

disajikan dalam bentuk tabel serta dijelaskan secara deskriptif.

Persamaan yang digunakan dalam pengolahan data yang diperoleh

berdasarkan Koswara (2006), sebagai berikut:

1. Pendapatan petani dari kegiatan agroforestri di areal kerja HKm

IHKm = ∑ RHKm - ∑CHKm

Keterangan:

IHKm = pendapatan dari kegiatan agroforestri (Rp/Tahun)

RHKm = penerimaan dari produk kegiatan agroforestri

(Rp/Tahun)

CHKm = pengeluaran untuk pengelolaan dari kegiatan agroforestri

(Rp/Tahun)

47

2. Pendapatan dari kegiatan non agroforestri (non HKm)

InHKm = ∑ RnHKm - ∑CnHKm

Keterangan:

InHKm = pendapatan total dari kegiatan non agroforestri

(Rp/Tahun)

RnHKm = penerimaan masing-masing dari kegiatan non

agroforestri (Rp/Tahun)

CnHKm = pengeluaran untuk kegiatan non agroforestri (Rp/Tahun)

3. Pendapatan per kapita dihitung dengan menggunakan rumus

persamaan sebagai berikut:

IPK = Itrt

J

Keterangan:

IPK = pendapatan per kapita (Rp/Tahun)

Itrt = pendapatan total rumah tangga (Rp/Tahun)

J = total jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga

petani (Jiwa).

b. Tingkat kelayakan hidup petani

Tingkat kelayakan hidup petani didasarkan pada pendapatan petani

yang diukur berdasarkan besarnya pengeluaran per kapita per tahun

yang disetarakan harga atau nilai beras setempat menurut kriteria

Sajogyo (1997) dimodifikasikan sesuai kebutuhan penelitian.

1. Paling miskin, apabila pengeluaran per kapita < dari 180 kg setara

nilai beras/tahun.

48

2. Miskin sekali, apabila pengeluaran per kapita 181-240 kg setara

nilai beras/tahun.

3. Miskin, apabila pengeluaran per kapita 241-320 kg setara nilai

beras/tahun.

4. Nyaris miskin, apabila pengeluaran per kapita 321-480 kg setara

nilai beras/tahun.

5. Cukup, apabila pengeluaran per kapita 481-960 kg setara nilai

beras/tahun.

6. Hidup layak, apabila pengeluaran per kapita > dari 960 kg setara

nilai beras/tahun.

c. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani

Metode yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan petani kelompok HKm Bina Wana, Rigis

Jaya II dan MWLS adalah dengan analisis deskriptif yaitu mengetahui

dan menganalisis data yang terkumpul dari kuisioner, wawancara

mendalam, observasi dan studi pustaka. Analisis regresi linier

berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga

mempengaruhi pendapatan petani yaitu luas lahan garapan, jumlah

jenis tanaman yang produksi, jumlah tanggungan keluarga, jarak dari

rumah ke lahan garapan, pertemuan/pelatihan anggota kelompok tani,

pendidikan responden dan etnis. Etnis yang dominan pada responden

adalah etnis sunda dan jawa, karenanya yang diuji adalah kedua etnis

49

tersebut. Pengolahan dan analisis data diolah dengan program SPSS

Versi 16 dan disajikan dengan tabulasi.

Analisis regresi linier berganda dilakukan jika terdapat lebih dari satu

variabel independen (bebas). Pada analisis regresi linier berganda

dapat dilihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel

dependen (Santoso, 2014). Penelitian ini menggunakan analisis

regresi linier berganda untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan petani dengan modifikasi rumus sebagai

berikut:

[Yi] = a + [bx1]i + [bx2]i + [bx3]i + ….. + [bx7]i + e

Keterangan:

Y = Pendapatan responden dari kegiatan HKm (Jt/Tahun)

a = Konstanta

b = Angka arah atau koefisien regresi

e = Standar eror

X1 = Luas lahan (ha)

X2 = Jumlah jenis tanaman yang diusahakan sudah berproduksi (Jenis)

X3 = Jumlah tanggungan keluarga (Jiwa/KK)

X4 = Jarak dari rumah ke lahan garapan (Km)

X5 = Pertemuan/Pelatihan Anggota kelompok tani (kali)

X6 = Pendidikan Responden (SD=0, SMP=1, SMA=2, D3/S2=3)

X7 = Etnis/Suku Sunda (mayoritas) dan dami suku jawa

50

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X terhadap

variabel Y dilakukan uji T parsial. Jika variabel X mendapatkan hasil

p value t parsial < 0,1 maka variabel X tersebut memberikan pengaruh

secara individu terhadap variabel Y dengan tetap memperhatikan

variabel lain.

Sementara itu dilakukan juga uji F regresi secara serentak (bersamaan)

semua variabel X, dan jika hasil regression Analysis of Variance

sebesar < 0,1 alpha maka dikatakan bahwa variabel X tersebut

memiliki pengaruh terhadap varibel Y.

D. Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan selama lebih kurang tiga bulan pada bulan Juni

sampai dengan Agustus 2016. Tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan

penelitian sebagai berikut :

1. Survei awal lokasi penelitian

Survei awal lokasi penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi

umum lokasi penelitian, sekaligus penjajakan dengan para pengurus

kelompok dan pemilihan calon responden secara purposive sesuai

metode. Pada survey awal ini juga peneliti audiensi dengan pejabat

Kepala UPTD KPH II Liwa dan Kepala Desa terkait lokasi penelitian

untuk menjelaskan tentang rencana penelitian.

2. Penjelasan rencana penelitian kepada responden

51

Seluruh responden terpilih dikumpulkan kemudian diberikan

penjelasan tentang rencana penelitian dan penjelasan khusus tentang

tata cara pengisian kuisioner penelitian.

3. Wawancara dan pengisian kuisioner

Peneliti dibantu oleh beberapa orang anggota tim pengambil data

melakukan wawancara langsung dengan para responden sekaligus

memandu dalam pengisian kuisioner.

4. Pengambilan data sekunder dan informasi pendukung

Data sekunder dan informasi pendukung diperoleh dari desa terkait,

UPTD KPH II Liwa dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta

studi pustaka melalui buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

5. Pengolahan dan analisis data

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan

kuisioner direkapitulasi dan diolah kemudian dianalisa sesuai dengan

cara-cara yang telah dijelaskan pada sub bab metode pengolahan dan

analisis data.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Struktur pendapatan petani terdiri dari kegiatan agroforestri di areal

kerja HKm berkisar antara Rp. 1.880.000,-/tahun sampai dengan Rp.

92.000.000,- per tahun, dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp.

24.815.000/KK/Ha/tahun dan dari kegiatan Non Agroforestri (Non

HKm) berkisar antara Rp. 0,- per tahun (tidak ada pendapatan lain)

sampai dengan Rp. 88.800.000,- per tahun, dengan rata-rata

pendapatan sebesar Rp. 13.026.975/KK/Tahun.

2. Berdasarkan pendapatan total, sebagian besar petani berada dalam

kategori hidup layak yaitu 92,71 % sisanya sebesar 7,29 % masuk

dalam kategori belum layak.

3. Kegiatan agroforestri di areal HKm berkontribusi terhadap total

pendapatan petani sebesar 65,57%.

4. Faktor-faktor yng mempengaruhi pendapatan petani dari kegiatan

agroforestri di areal HKm adalah luas areal garapan, jumlah jenis

tanaman yang sudah berproduksi dan pelatihan yang diikuti oleh petani

78

B. Saran

1. Petani sebaiknya mengkombinasikan lebih banyak jenis tanaman

khususnya tanaman bertajuk tinggi yang multi guna untuk

meningkatkan pendapatan sekaligus melestarikan fungsi hutan.

2. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan

lahan, petani sebaiknya dapat lebih sering mengikuti pelatihan

sehingga dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan lahannya untuk

meningkatkan pendapatan dan melestarikan fungsi hutan.

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menganalisis dari aspek

ekologi apakah sistem agroforestri yang diterapkan di areal kerja HKm

telah dapat memulihkan fungsi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman D., Rochmat A. dan Setiawan H I., 2015. Hubungan Luas Garapan

Hutan Rakyat dengan Pendapatan Petani (Kasus pada Kelompok Tani Alam

Raya Desa Pamedaran Kecamatan Ketanjungan Kabupaten Brebes). Jurnal

Agrijati Vol. 28 No. 1 April 2015.

Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan Kanisius Jogjakarta. 179 hlm.

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Ed Revisi VI,

Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta. 368 hlm.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2016. Publikasi Perkembangan Indikator

Makro Sosial Ekonomi Triwulan-IV 2016.

Cahyono S Andy., Jariah N A. dan Indrajaya Y. 2011. Karakteristik Sosial

Ekonomi yang mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Penyadap Getah

Pinus di Desa Somagede Kebumen Jawa Tengah. www. Forda-

Mof.org/indek php/content/download/info/651

Chuzaimah., Nopriyanto., Lastiawati, E. dan Febriyansyah, A., 2016. Pengaruh

Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Terhadap Usaha Tani Lebak di Desa

Pemulutan Ulu. Prosiding Seminar Nasional Lahan Sub optimal 2016.

Universitas Sriwijaya. Palembang

Coe, R., Sinclair, F.L. dan Barrios, E. 2014. Scaling up agroforestry requires a

research ‘in’ rather than ‘for’ development paradigm. Current Opinion in

Environmental Sustainability. 6:73-77.

Darwis, V. 2008. Keragaan Penguasaan Lahan Sebagai Faktor Utama Penentu

Pendapatan Petani. Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian

dan Pedesaan : Tantangan dan Peluang Bagi Peningkatan Kesejahteraan

Petani. Bogor, 19 November 2008. Pusat Analisis Sosial ekonomi dan

Kebijakan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor

Dida, S. 2002. Pemilihan jenis tanaman, Penanganan benih dan teknik persemaian

untuk pembangunan hutan rakyat, tekno benih. Puslitbang Bioteknologi

dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Balai Teknologi Perbenihan Bogor. 7(2).

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2014. Rencana Pengelolaan Jangka

Panjang KPHL Unit II Liwa Tahun 2014-2023. Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2016. Buku Informasi Perhutanan Sosial di

Provinsi Lampung.

Diniyati, D dan Awang S.A. 2010. Kebijakan Penentuan Bentuk Insentif

Pengembangan Hutan Rakyat di Wilayah Gunung Sawal, Ciamis dengan

Metode AHP. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 7.(2):129-143

Febryano, I. G ., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., dan Hidayat, A.

2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. J. Analisis Kebijakan Kehutanan.

12(2): 125.

Gamin. 2006. Perubahan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Serta Perilaku

Petani Sesudah Pelatihan Tanpa Analisis Kebutuhan dan Pengaruhnya

Terhadap Keberhasilan GNRHL (Kasus Pada Masyarakat Tani Hutan di

Kabupaten Majalengka Jawa Barat) Tesis. Program Magister Agribisnis.

Program Pasca Sarjana. Universitas Wiyana Mukti. Bandung

Hakam, A. 2012. Usaha Menciptakan Generasi Muda yang Tangguh.

https://arifinhakam.wordpress.com. Diakses pada 2 November 2015

Hernanto, F. 1995, Ilmu Usahatani. Penerbit Swadaya. Jakarta. 309 hlm.

Hermawati, D. T. 2016. Kajian Ekonomi Antara Pola Tanam Monokultur dan

Tumpang Sari Tanaman Jagung.Kubis dan Bayam.Ivovasi.XVIII(1). 66-

71.

Hidayat, A. 2007. Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Kelembagaan.

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi

Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kaskoyo, H., Mohammed, A. dan Inoue, M. 2014. Present state of community

forestry (Hutan Kemasyarakatan /HKm) program in a protection forest and

its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia. Journal of

Forest Science. 30(1): 15.

Kaskoyo, H., Mohammed, A. dan Inoue, M. 2017. Impact of Community Forest

Program in Protection Forest on Livelihood Outcomes: A Case Study of

Lampung Province, Indonesia. Journal of Sustainable Forestry. 36. 250-

263.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/2016 tentang Perhutanan

Sosial.

Khususiyah N, Buana Y. dan Suyanto. 2010. Hutan kemasyarakatan (HKm):

upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan petani

miskin di sekitar hutan. Brief no. 06 policy analysis unit. World

Agroforerstry Centre - ICRAF. Bogor.

Koswara, E. 2006. Peranan Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan

Rumah Tangga Petani (Studi Kasus Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir

https://arifinhakam.wordpress.com/

Tengah Kabupaten Lampung Barat). Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Bogor. 62 hlm

Lahjie, A.B.M, 2004. Teknik Agroforestri. Universitas Mulawarman. Samarinda.

329 hlm.

Lumintang, F.M. 2013. Analisis Pendapatan Petani Padi di Desa Teep

Kecamatan Langowan Timur. Jurnal EMBA. 1(3):992.

Mailusiana, S.F. 2012. Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Terhadap

Pendapatan Usaha Tani Padi pada Lahan Sawah Tadah Hujan di

Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 64 p.

Mandaka, S., dan M.P Hutagaol. 2005. Analisis Fungsi Keuntungan Efisiensi

Ekonomi dan Kemungkinan Skema Kredit Bagi Pengembangan Skala

Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat.J. Agro Eko. 23(2): 191-208

Mankiw, N.G. 2003. Teori Makroekonomi. Edisi kelima, Terjemahan, Penerbit

Erlangga. Jakarta.

Mbow, C., Smith, P., Skole, D., Duguma, L. dan Bustamante, M. 2014. Achieving

Mitigation and Adaptation to climate change through sustainable

agroforestry practices in Africa. Current Opinion in Environmental

Sustainability. 6:8-14.. Graha Ilmu. Yogjakarta.

Mile, M.Y,. 2007. Prinsip-prinsip Dasar dalam Pemilihan Jenis, Pola Tanam dan

Teknik Produksi Agribisnis Hutan Rakyat. Balai Penelitian Kehutanan

Ciamis. Bogor.

Nurmala, T., A.D.Suyono., A.Rodjak., T. Suganda., S. Natasaasmita., T.

Simarmata., E. H. Salim., Y. Yuwariah., T.P Sendjaja., S.N. Wiyono. dan

S. Hasani. 2012. Pengantar Ilmu Pertanian. Edisi Pertama.

Nurratni, L., Halidah. dan Tabba S, 2015. Pengaruh Etnis Terhadap Pola

Pemanfaatan Lahan dan Kontribusinya Bagi Pendapatan Masyarakat di

Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Jurnal Wasian Vol. 2 No. 2 . Balai

Penelitian Kehutanan Manado

Olivi, R. 2014. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di Desa

Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Skripsi.

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Lampung. 27

p.

Patty, Z. 2010. Kontribusi komoditi kopra terhadap pendapatan rumah tangga

tani di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Agroforestri. 3(3):51—57.

Poerwadarminta, W.J.S. 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta.

Pohan, A. R. 2008. Analisis Usahatani dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Pendapatan Petani Wortel di Desa Gajah, Kecamatan Simpang Empat,

Kabupaten Karo. (Skripsi). Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.

Medan

Prayitno, H. 1987. Pembangunan Ekonomi Pedesaan.BPFE. Yogyakarta. 173

hlm.

Purwanti, R. 2007. Pendapatan Petani Dataran Tinggi Sub Das Malino (Studi

Kasus Kelurahan Gantarang Kabupaten Gowa). J. Penelitian Sosial dan

Ekonomi Kehutanan.4(3).257-269.

Rangkuti, K. 2014. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan

Petani Jagung. Jurnal Agrium ISSN 0852-1077 (Print) ISSN 2442-7306

(online) Oktober 2014 Volume 19 No.1. Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara;

Reijntjes C, Haverkort B dan A. Water-Bayer. 1992. Pertanian Masa Depan:

Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah.

Terjemahan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Sahara, D., Z. Abidin., Dahya. 2004. Tingkat Pendapatan Petani terhadap

Komoditas Unggulan Perkebunan. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan

Agribisnis. 7(2):7.

Saihani, A. 2011. Analisis Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani

Padi Ciherang di Desa Sungai Durait Tengah Kecamatan Baribik

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Zira’ah Vol. 31 No. 3 Oktober 2011

Hal. 219-225. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Amuntai

Sajogyo. 1997. Garis Miskin dan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga

Penelitian Sosiologi Pedesaan (LPSP). IPB. Bogor.

Santoso, S. 2014. Statistik Multivariat Edisi Revisi. Jakarta: PT Elex Media

Komputindo. 224 hlm.

Simamora, H. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Bagian

Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.

Soeharjo,A dan Patong. 1973 Sendi sendi Pokok Usahatani. Jurusan Ilmu Sosial

Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Soekartawi. 1995. Analisis Usahatani. UI Press. Jakarta. 155 hlm.

Soekartawi. 2005. Agroindustri Dalam Perspektif Sosial Ekonomi. Raja Grafindo

Persada. Jakarta. 140 hlm.

Soekartawi. 2011. Ilmu Usaha Tani. Universitas Indonesia : Jakarta. 218 hlm.

Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Mitra Wacana Media.

Jakarta

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D. Alfabeta.

Bandung. 314 hlm.

Suharjito, D., Sudawati L., Suyanto dan Utami S.R. 2003. Aspek Sosial Ekonomi

dan Budaya Agroforestry. World Agroforestri Centre (ICRAF). Bogor.

Sumaryo., Listiana I. dan Gultom D.T. 2013. Dasar-dasar Penyuluhan dan

Komunikasi Pertanian. Anugra Utama Raharja. Lampung

Susilowati, S.H. 2010. Pendekatan Skala Ekivalensi untuk Mengukur Kemiskinan.

Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 28 No.2, Desember 2010: 91-

105

Tjiptoherijanto, 1989. Untaian Pengembangan SDM dalam Era Globalisasi. PT.

Gresindo. Jakarta.

Wardoyo, E. 1997. Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan Partisipatif.

PUSKAP FISIP USU, WIM dan Yayasan Sintesa. Medan.

WHO. 2015. Kriteria Baru Kelompok Usia. http://erabaru.net Diakses pada 1

November 2015.

Winarni, S., Yuwono, S.B. dan Herwanti, S. 2016. Struktur Pendapatan, Tingkat

Kesejahteraan dan Faktor Produksi Agroforestry Kopi Pada Kesatuan

Pemangkuan Hutan Lindung (KPHL) Batu Tegi. J. Sylvalestari. 4(1).1-10.

Wulandari, C., Dinas Kehutanan Provinsi Lampung., E. Sulistiantoro., I. M.

Nuch., J. Syahrani., O. Saroso., P. Putro., R. Pahlawanti., Suhendri. dan

Warsito. 2009. Hutan Kemasyarakatan Melestarikan Hutan untuk

Kesejahteraan Rakyat-Catatan 10 Tahun Program HKm di Provinsi

Lampung. Watala dan Partnership For Governance Reform in Indonesia

(PGR Indonesia). Bandar Lampung.

Wulandari, C., Budiono, P., Yuwono, S.B. dan Herwanti, S. 2014. Adoption of

Agro-forestry Patterns and Crop Systems Around Register 19 Forest Park,

Lampung Province, Indonesia. J. Manajemen Hutan Tropika 20(2). 86-93.

Yusran, Y., Sahide, M.A.K., Supratman, S., Sabar, A., Krott, M. dan Giessen, L.

2017. The empirical visibility of land use conflicts: From latent to

manifest conflict through law enforcement in a national park in Indonesia.

Land Use Policy. 62. 302–315.

Zega, S.B., P. Agus. dan T. Martial. 2013, Analisis pengelolaan agroforestry dan

kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat. Jurnal Peronema

Forestry Science. 2(2):152-162.

http://erabaru.net/

ASPEK PENDAPATAN PADA SISTEM AGROFORESTRI DI …digilib.unila.ac.id/29664/2/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · HKm Bina Wana, Rigis Jaya II and Mitra Wana Lestari Sejahtera, West Lampung.

Documents