ASPEK LEGAL PELAKSANAAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN REMAJA
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan RI
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN
Pasal 136: upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi.
upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat mengambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN ( Lanjutan 1)
Pasal 137:
Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab. Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN ( Lanjutan 2)
Pasal 19 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN ( Lanjutan 3)
Setiap Orang berhak:
KesehatanAkses atas sumber daya Yankes yg aman, bermutu dan terjangkau Menentukan sendiri yankes yg diperlukan Lingkungan yg sehat Info & edukasi kesehatan yg seimbang dan bertanggungjawab Informasi ttg data kesehatan dirinyaPasal 4 8 UU No 36/2009 ttg Kesehatan
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN ( Lanjutan 4)Pasal 35 (1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:
a. luas wilayah; b. kebutuhan kesehatan; c. jumlah dan persebaran penduduk; d. pola penyakit; e. pemanfaatannya; f. fungsi sosial; dan g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi
EXISTING CONDITION
PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI
Strategi Nasional Kesehatan Remaja (2005), Direktorat Kesehatan Anak Departemen Kesehatan Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Ketua Komisi Kesehatan Reproduksi, 2005. Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas, 2005, Direktorat Kesehatan Keluarga. Pedoman Pengendalian Cacingan. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan No 424/MENKES/SK/V/2006. Direktorat Jenderal P2PL. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta Draft Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Remaja, Diknas, Depkes, Depsos, Depag, BKKBN, Jakarta 2007
PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI (Lanjutan 1)
SK MENKES No 486/MENKES/SK/IV/2007 tentang Rencana Strategi dan Kebijakan untuk Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Panduan Pemberian Pelayanan Kesehatan untuk Siswa Sekolah Menengah Atas. (2007). Departemen Kesehatan Republik Indonesia Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS pada Anak dan Remaja 2007-2010,Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2008.
Buku Panduan Pelayanan Terpadu Kesehatan Remaja (Draf-3), 2008, Direktorat Bina Kesehatan Anak bekerja sama dengan UNICEF. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI (Lanjutan 2)
Panduan Teknis: Skrining Kesehatan pada Siswa Sekolah. (2008). Departemen Kesehatan Republik Indonesia Strategi dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Anak dan Remaja (Slide Presentasi)
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
FILOSOFI KEBIJAKAN PUBLIK
Peraturan Perundang-undangan mengenai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya disusun dengan melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalah Kebijakan Publik yang paling representatif karena melibatkan wakil rakyat. PP, Perpres, Peraturan/Keputusan Menteri disusun dalam rangka melaksanakan UU (eksplisit ataupun implisit)
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPerpu, RPP, dan RPerpres. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 96/Mekkes/SK/IV/76 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan PerundangUndangan Pada Departemen Kesehatan RI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jenis dan Hierarki (Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004): a. UUD RI Tahun 1945 b. UU/Perpu c. PP d. Perpres e. Perda
2.
3.
Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004), Peraturan Menteri Mempunyai Kekuatan Hukum yg mengikat
PRATURAN PEMERINTAH NOMOR 38
Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan erpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria
DISKRESI (KEPUSTAKAAN)
Diskresi merupakan kebijakan pejabat administrasi negara, untuk mengisi kekosongan hukum, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dimasyarakat, yang belum terakomodasi atau diatur kedalam peraturan-perundang-undangan
TOLOK UKUR PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA
Adanya keleluasaan administrasi untuk bertindak atas inisiatif sendiri Untuk menyelesaiakan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya Harus dapat dipertanggungjawabkan
Diskresi merupakan alternatif kebijakan untuk mengisi kekurangan dan kelemahan didalam penerapan asas legalitas
PERINTAH PRESIDEN
Bahwa setiap penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang penting dan mengenai orang banyak agar dimintakan persetujuan Presiden terlebih dahulu, khususnya RUU, RPP, R-Perpres (Termsuk Peraturan/Keputusan Menteri)
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Tahapan pembuatan peraturan perundangundangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kejelasan tujuan;
Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan
PENGUNDANGAN & PENYEBARLUASAN
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara RI; b. Berita Negara RI; c. Lembaran Daerah; atau d. Berita Daerah. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LNRI atau BNRI wajib disebarluaskan oleh Pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam LD atau BD wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah. UU 10/2004
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR NASIONAL PKPR
MUATAN MATERI STANDAR NASIONAL PKPRIsi pokok-pokok pikiran terdiri dari: a. Latar Belakang b. Maksud dan tujuan pengaturan c. Dasar hukum d. Materi yang diatur
SDM Kes/Tenaga Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
e.
Keterkaitan dengan peraturan perundangundangan lain.
RANCANGANKEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .. TENTANG STANDAR/PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
TERIMA KASIH
