Top Banner
ASPEK LEGAL PRAKTEK ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWAT MANDIRI PERAWAT OLEH Ns. Dyah Wiji P, S.Kep
32

Aspek Legal Edit

Dec 11, 2015

Download

Documents

pratama31

perawat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Aspek Legal Edit

ASPEK LEGAL PRAKTEK ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWATMANDIRI PERAWAT

OLEH

Ns. Dyah Wiji P, S.Kep

Page 2: Aspek Legal Edit

Evidence: Hasil Evaluasi Peran dan Fungsi Perawat Evidence: Hasil Evaluasi Peran dan Fungsi Perawat Puskesmas Daerah TerpencilPuskesmas Daerah Terpencil

(Depkes & UI, 2005)(Depkes & UI, 2005)

Terkait dengan tindakan medik:Terkait dengan tindakan medik:1.1. Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%)Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%)2.2. Membuat resep obat (93.1%)Membuat resep obat (93.1%)3.3. Melakukan tindakan pengobatan di dalam Melakukan tindakan pengobatan di dalam

maupun di luar gedung puskesmas (97.1%)maupun di luar gedung puskesmas (97.1%)4.4. Melakukan pemeriksaan kehamilan (70.1%) Melakukan pemeriksaan kehamilan (70.1%)

dan melakukan pertolongan persalinan dan melakukan pertolongan persalinan (57.7%) (57.7%)

Direkomendasikan:Direkomendasikan:Perlu peningkatan kordinasi dalam mewujudkan Perlu peningkatan kordinasi dalam mewujudkan

perlindungan hukum bagi perawat khususnya perlindungan hukum bagi perawat khususnya untuk tugas tugas limpah dalam hal untuk tugas tugas limpah dalam hal pengobatan.pengobatan.

Page 3: Aspek Legal Edit

Tata Hukum di IndonesiaTata Hukum di Indonesia UUD ,45 : Indonesia adalah negara yang UUD ,45 : Indonesia adalah negara yang

berdasarkan Hukum (berdasarkan Hukum (RechstaatRechstaat) dan tidak ) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (berdasarkan pada kekuasaan belaka (MachstaatMachstaat))

Sumber Hukum : UUD 45, Tap MPR, UU/Peraturan Sumber Hukum : UUD 45, Tap MPR, UU/Peraturan pengganti UU, PP, Kepres, Permenkes/kepmenkes, pengganti UU, PP, Kepres, Permenkes/kepmenkes, peraturan lainnyaperaturan lainnya

Page 4: Aspek Legal Edit

Fungsi Hukum dlm Praktik PerawatFungsi Hukum dlm Praktik Perawat Memberikan kerangka untuk menentukan Memberikan kerangka untuk menentukan

tindakan keperawatan mana yang sesuai tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukumdengan hukum

Membedakan tanggung jawab perawat Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi laindengan profesi lain

Membantu menentukan batas-batas Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandirikewenangan tindakan keperawatan mandiri

Membantu mempertahankan standard praktik Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.hukum.

Page 5: Aspek Legal Edit

Tanggung Jawab Hukum Tanggung Jawab Hukum dalam Praktikdalam Praktik

Melaksanakan keperawatan mandiri Melaksanakan keperawatan mandiri atau yang didelegasiatau yang didelegasi

Page 6: Aspek Legal Edit

Tata Hukum Kes di IndonesiaTata Hukum Kes di Indonesia

UUD 45UU No.23/1992

Ttg KesehatanUU No.29/2004

Ttg. Praktik Dokter

Permenkes 1419/2005 Penyelenggaraan Praktik dokter & dokter gigi

Permenkes 1239/2002 ttg Registrasi Praktik Keperawatan

RUU PRAK.KEP

????....

PRAKTIK KEPERAWATAN

RUU PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ????....

Page 7: Aspek Legal Edit

UU No.23/1992

Ttg Kesehatan

Pasal 32 ayat 4:Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.”

Pasal 53, ayat 1:Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

Pasal 53, ayat 2: Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

Page 8: Aspek Legal Edit

PERMENKES 1239/2001 TTG REGISTRASI DAN PRAKTIK KE

SIP

SIK

SIPP

Page 9: Aspek Legal Edit

PASAL KRUSIAL DALAM KEPMENKES PASAL KRUSIAL DALAM KEPMENKES 1239/2001 TTG PRAKTIK KEPERAWATAN1239/2001 TTG PRAKTIK KEPERAWATAN

Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, Melakukan asuhan keperawatan meliputi Pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan dan evaluasi.melaksanakan tindakan dan evaluasi.

Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dokterpermintaan tertulis dokter

Dalam melaksanakan kewenangan perawat Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban :berkewajiban : Menghormati hak pasienMenghormati hak pasien Merujuk kasus yang tidak dapat ditanganiMerujuk kasus yang tidak dapat ditangani Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku Memberikan informasiMemberikan informasi Meminta persetujuan tindakan yang dilakukanMeminta persetujuan tindakan yang dilakukan Melakukan catatan perawatan dengan baikMelakukan catatan perawatan dengan baik

Page 10: Aspek Legal Edit

Dalam Dalam keadaan daruratkeadaan darurat yang mengancam jiwa yang mengancam jiwa seseorang , perawat berwenang melakukan seseorang , perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditujukan untuk penyelamatan jiwa.ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Perawat yang menjalankan praktik perorangan Perawat yang menjalankan praktik perorangan harus mencantumkan SIPP di ruang praktiknyaharus mencantumkan SIPP di ruang praktiknya

Perawat yang menjalankan praktik perorangan Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktiktidak diperbolehkan memasang papan praktik (sedang dlam proses amandemen)(sedang dlam proses amandemen)

Page 11: Aspek Legal Edit

Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumahasuhan dalam bentuk kunjungan rumah

Persyaratan praktik perorangan sekurang-Persyaratan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi :kurangnya memenuhi : Tempat praktik memenuhi syaratTempat praktik memenuhi syarat Memiliki perlengkapan peralatan dan Memiliki perlengkapan peralatan dan

administrasi termasuk formulir /buku administrasi termasuk formulir /buku kunjungan, catatan tindakan dan formulir kunjungan, catatan tindakan dan formulir rujukanrujukan

Page 12: Aspek Legal Edit

LARANGANLARANGAN Perawat dilarang menjalankan praktik selain Perawat dilarang menjalankan praktik selain

yang tercantum dalam izin dan melakukan yang tercantum dalam izin dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar perbuatan yang bertentangan dengan standar profesiprofesi

Bagi perawat yang memberikan pertolongan Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas didaerah terpencil yang tidak ada tenaga didaerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan inikesehatan lain, dikecualikan dari larangan ini

Page 13: Aspek Legal Edit

Kepala dinas atau organisasi profesi dapat Kepala dinas atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan kepada perawat yang melakukan pelanggaranpelanggaran

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali, apabila tidak diindahkan SIK dan SIPP kali, apabila tidak diindahkan SIK dan SIPP dapat dicabut.dapat dicabut.

Sebelum SIK atau SIPP di cabut kepala dinas Sebelum SIK atau SIPP di cabut kepala dinas kesehatan terlebih dahulu mendengar kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari MDTK atau MP2EMpertimbangan dari MDTK atau MP2EM

Page 14: Aspek Legal Edit

SANKSISANKSI Pelanggaran ringan , pencabutan izin Pelanggaran ringan , pencabutan izin

selama-lamanya 3 bulanselama-lamanya 3 bulan Pelanggaran sedang , pencabutan izin Pelanggaran sedang , pencabutan izin

selama-lamanya 6 bulan selama-lamanya 6 bulan Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-Pelanggaran berat, pencabutan izin selama-

lamanya 1 tahunlamanya 1 tahun Penetapan pelanggaran didasarkan pada Penetapan pelanggaran didasarkan pada

motif pelanggaran serta situasi setempatmotif pelanggaran serta situasi setempat

Page 15: Aspek Legal Edit

IMPLIKASI DALAM TATATAN IMPLIKASI DALAM TATATAN PRAKTEKPRAKTEK

SEBAGAI TENAGA PERAWAT RS DAN SEBAGAI TENAGA PERAWAT RS DAN PUSKESMAS ATAU TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS ATAU TENAGA KESEHATAN DI

LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYALEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

“ “ PERAWAT BEKERJA DAN MELAKUKAN PERAWAT BEKERJA DAN MELAKUKAN KEWAJIBAN SESUAI DENGAN PERINTAH KEWAJIBAN SESUAI DENGAN PERINTAH JABATAN TIDAK BISA DIMINTAI JABATAN TIDAK BISA DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN ATAU KESALAHAN YG DILAKUKAN “ KUHAP ATAU KESALAHAN YG DILAKUKAN “ KUHAP PASAL 51”PASAL 51”

Page 16: Aspek Legal Edit

HOME CAREHOME CARESK DIRJEN DIRJEN YAN MEDSK DIRJEN DIRJEN YAN MED

NO HK. 00.06.5.1.311NO HK. 00.06.5.1.311

Ada 23 tindakan keperawatan mandiri yang bisa Ada 23 tindakan keperawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh perawat home care a/ldilakukan oleh perawat home care a/l1. vital sign1. vital sign2. memasang nasogastric tube2. memasang nasogastric tube3. memasang selang susu besar3. memasang selang susu besar4. memasang cateter4. memasang cateter5. penggantian tube pernafasan5. penggantian tube pernafasan6. merawat luka decukbitus6. merawat luka decukbitus7. suction7. suction8. memasang peralatan O28. memasang peralatan O29. penyuntikan (IV,IM, IC,SC)9. penyuntikan (IV,IM, IC,SC)

Page 17: Aspek Legal Edit

10. Pemasangan infus maupun obat10. Pemasangan infus maupun obat11. Pengambilan preparat11. Pengambilan preparat12. Pemberian huknah/laksatif12. Pemberian huknah/laksatif13. Kebersihan diri13. Kebersihan diri14. Latihan dalam rangka rehabilitasi medis14. Latihan dalam rangka rehabilitasi medis15. Tranpostasi klien untuk pelaksanaan pemeriksaan 15. Tranpostasi klien untuk pelaksanaan pemeriksaan

diagnostikdiagnostik16. Penkes16. Penkes17. Konseling kasus terminal17. Konseling kasus terminal18. konsultasi/telepon18. konsultasi/telepon19. Fasilitasi ke dokter rujukan19. Fasilitasi ke dokter rujukan20. Menyaipkan menu makanan20. Menyaipkan menu makanan21. Membersihkan tt pasien21. Membersihkan tt pasien22.22. Fasilitasi kegiatan sosial pasienFasilitasi kegiatan sosial pasien23.23. Fasilitasi perbaikan sarana klien.Fasilitasi perbaikan sarana klien.

Page 18: Aspek Legal Edit

Praktek mandiri perawatPraktek mandiri perawatJUKLAK KEPMENKES 1239JUKLAK KEPMENKES 1239

1.1. SIP dan SIPP harus adaSIP dan SIPP harus ada2.2. Ruangan praktek sesuai ketentuanRuangan praktek sesuai ketentuan3.3. Tersedia alat perawatan, alat rumah tangga Tersedia alat perawatan, alat rumah tangga

dan alat emergency sesuai ketentuandan alat emergency sesuai ketentuan4.4. Kewenangan : pemenuhan kebutuhan Kewenangan : pemenuhan kebutuhan O2, Nutrisi, Integritas jaringan, cairan dan O2, Nutrisi, Integritas jaringan, cairan dan

elektrolit, Eliminasi, Kebersihan diri, Istirahat elektrolit, Eliminasi, Kebersihan diri, Istirahat tidur, Obat-obatan, Sirkulasi, Keamanan dan tidur, Obat-obatan, Sirkulasi, Keamanan dan keselematan, Manajemen nyeri, Kebutuhan keselematan, Manajemen nyeri, Kebutuhan aktivitas, psikososial, interaksi sosial, aktivitas, psikososial, interaksi sosial, menjelang ajal, seksual, lingkungnan sehat, menjelang ajal, seksual, lingkungnan sehat, kebutuhan bumil, ibu melahirkan, bayi baru kebutuhan bumil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, post partum, baunyak lagi ) lahir, post partum, baunyak lagi )

Page 19: Aspek Legal Edit
Page 20: Aspek Legal Edit

Dalam Fase Transisi Tindakan Medik dilakukan….:

1. Algoritme Klinik untuk Perawat yang bekerja di Puskesmas2. Balai Pengobatan di bawah pengawasan dokter3. Berbagai sarana kesehatan dan praktik mandiri:

@ Delegasi tertulis@ Delegasi lisan

4. Kewenangan atributif (harus terdapat dalam Undang Undang Praktik Keperawatan

5. Amandemen Kepmenkes 1239/2001: papan nama harus dipasang, kewenangan atributif, uji kompetensi

Page 21: Aspek Legal Edit

RUU PRAKTIK KEPERAWATAN RUU PRAKTIK KEPERAWATAN (draf 19)(draf 19)

BAB I BAB I : Ketentuan Umum: Ketentuan Umum BAB II BAB II : Azas dan Tujuan: Azas dan Tujuan BAB III BAB III : Lingkup Praktik Keperawatan: Lingkup Praktik Keperawatan BAB IV BAB IV : Konsil Keperawatan Indonesia: Konsil Keperawatan Indonesia BAB V BAB V : Standard Pendidikan Profesi Kep.: Standard Pendidikan Profesi Kep. BAB VI BAB VI : Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan : Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan BAB VII BAB VII : Registrasi Praktik Keperawatan: Registrasi Praktik Keperawatan BAB VIII BAB VIII : Penyelenggaraan Praktik Kep.: Penyelenggaraan Praktik Kep. BAB IX BAB IX : Pembinaan, Pengembangan dan : Pembinaan, Pengembangan dan PengawasanPengawasan BAB X BAB X : Ketentuan Peralihan: Ketentuan Peralihan BAB XI BAB XI : Ketentuan Penutup: Ketentuan Penutup

Page 22: Aspek Legal Edit

RUU PRAKTIK KEPERAWATANRUU PRAKTIK KEPERAWATAN(draft)(draft) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan

profesional yang merupakan bagian integral dari profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.

Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.praktik keperawatan individual dan berkelompok.

Page 23: Aspek Legal Edit

Tujuan UUPKep Tujuan UUPKep (draft)(draft)Pengaturan penyelenggaraan praktik Pengaturan penyelenggaraan praktik

keperawatan bertujuan untuk:keperawatan bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum memberikan perlindungan dan kepastian hukum

kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. keperawatan.

Mempertahankan dan meningkatkan mutu Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.perawat.

Page 24: Aspek Legal Edit

Lingkup praktik kep :Lingkup praktik kep : (draft)(draft) MemberikanMemberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, asuhan keperawatan pada individu, keluarga,

kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.kesehatan sederhana dan kompleks.

MemberikanMemberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.dalam upaya memandirikan sistem klien.

Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya. dan tatanan lainnya.

Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep. dan menulis permintaan obat/resep.

Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter. dokter.

Page 25: Aspek Legal Edit

Konsil Keperawatan Konsil Keperawatan Indonesia Indonesia (draft)(draft)

Dalam rangka Pengaturan Penyelenggaraan Praktik Dalam rangka Pengaturan Penyelenggaraan Praktik Keperawatan Maka dibentuk Konsil Keperawatan Keperawatan Maka dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia.Indonesia.

Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas:Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai tugas: Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat; Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat; Mengesahkan standar-standar profesi yang dibuat Mengesahkan standar-standar profesi yang dibuat

oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan; institusi pendidikan keperawatan;

Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.perawat untuk melindungi masyarakat.

Page 26: Aspek Legal Edit

Wewenang Konsil Wewenang Konsil (draft)(draft) Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang :Konsil Keperawatan Indonesia mempunyai wewenang :

Menyetujui dan menolak permohonan registrasi Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat;perawat;

Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat Mengesahkan standar kompetensi perawat yang dibuat oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi oleh organisasi profesi keperawatan dan asosiasi institusi pendidikan keperawatan;institusi pendidikan keperawatan;

Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Menetapkan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan perawat;perawat;

Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang Menetapkan sanksi terhadap kesalahan praktik yang dilakukan perawat; dandilakukan perawat; dan

Menetapkan standar penyelenggaraan program Menetapkan standar penyelenggaraan program pendidikan keperawatanpendidikan keperawatan

Page 27: Aspek Legal Edit

PRAKTIK MANDIRIPRAKTIK MANDIRI Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan

atau berkelompok.atau berkelompok. Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-

kurangnya memenuhi persyaratan:kurangnya memenuhi persyaratan: Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan

kesehatan;kesehatan; Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan

keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan keperawatan di luar institusi pelayanan kesehatan termasuk kunjungan rumah;termasuk kunjungan rumah;

Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.asuhan keperawatan serta formulir rujukan.

Page 28: Aspek Legal Edit

Persyaratan perlengkapan, sesuai Persyaratan perlengkapan, sesuai dengan standar perlengkapan dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.ditetapkan oleh organisasi profesi.

Perawat yang telah mempunyai Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.papan nama praktik keperawatan.

Page 29: Aspek Legal Edit

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATANPRAKTIK KEPERAWATAN

Praktik keperawatan dilakukankan Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara berdasarkan pada kesepakatan antara perawat dengan klien dan atau pasien perawat dengan klien dan atau pasien dalam upaya untuk peningkatan dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.pemulihan kesehatan.

Page 30: Aspek Legal Edit

Praktik keperawatan dilakukan oleh Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawat perawat profesional (RN) dan perawat vokasional (PN).vokasional (PN).

PN dalam melaksanakan tindakan PN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.keperawatan dibawah pengawasan RN.

Perawat dapat mendelegasikan dan Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.dan pengalamannya.

Page 31: Aspek Legal Edit

Setiap orang dilarang menggunakan Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPP.telah memiliki SIPP.

Ketentuan sebagaimana dimaksud Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.oleh peraturan perundang-undangan.

Page 32: Aspek Legal Edit

TERIMA KASIHTERIMA KASIH