aspek hukum pemungutan pajak hotel dengan sistem online pada ...

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ……………………………………………………….. i

HALAMAN PRASYARAT GELAR MAGISTER ………………………… ii

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………… iii

HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN TESIS ……………………… iv

SURAT PERNYATAAN ……………………………………………………… v

UCAPAN TERIMAKASIH…………………………………………………… vi

ABSTRAK……………………………………………………………………… ix

ABSTRACT…………………………………………………………………….. x

RINGKASAN…………………………………………………………………… xi

DAFTAR ISI………………………………………………………………….… xiv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah.................................................................................. 16

1.3. Ruang Lingkup Masalah ...................................................................... 16

1.4. Tujuan Penelitian ................................................................................... 16

1. Tujuan Umum .................................................................................. 16

2. Tujuan Khusus ................................................................................ 17

1.5. Manfaat Penelitian ................................................................................... 17

1. Manfaat Teoritis ................................................................................. 17

2. Manfaat Praktis ................................................................................... 17

1.6. Orisinalitas Penelitian ............................................................................. 18

1.7. Landasan Teoritis .................................................................................... 20

1.8. Metode Penelitian ................................................................................... 42

1. Jenis Penelitian ................................................................................... 42

2. Jenis Pendekatan Masalah ................................................................... 42

xiv

3. Sumber Bahan Hukum ....................................................................... 43

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .................................................... 44

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ................................. 44

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAERAH.

2.1. Pengetian Pajak dan Pajak Daerah...................................................... 47

2.2. Prinsi-Prinsip Umum Pajak Daerah ................................................... 54

2.3. Fungsi Pajak Daerah .......................................................................... 55

2.4. Perbedaan Pajak Dengan Retribusi .................................................. 58

2.5. Obyek, Subyek, Wajib Pajak Hotel ................................................. 64

BAB III : PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN

SISTEM ONLINE DI KOTA DENPASAR.

3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel dengan sistem Online ….. 66

3.2. Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel dengan sistem Online .......... 82

3.3.Pihak-Pihak Yang Turut Serta Dalam Perjanjian Kerjasama Pemungutan

Pajak Hotel Dengan Sistem Online .................................................... 93

BAB IV : KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMUNGUTAN

PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM ONLINE.

4.1. Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah …...... 98

4.2. Kedudukan Hukum Perjanjian Kerjasama Pemungutan Pajak Hotel

dengan sistem Online ………………………………………… 114

4.3. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Pemungutan Pajak Hotel dengan

Sistem Online ............................................................................. 126

xv

BAB V : PENUTUP

5.1.Kesimpulan ........................................................................................ 131

5.2. Saran................................................................................................... 133

DAFTAR PUSTAKA

xvi

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 24 DESEMBER 2013

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.MS. Dr. I Nyoman Suyatna, SH,MH.

NIP. 19461231 197403 1 025 NIP. 19590923 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Direktur Program Pascasarjana

Program Pascasarjana Universitas Udayana,

Universitas Udayana,

Dr. Ni Ketut Supasti Darmawan, SH.M.Hum,LLM Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)

NIP. 19611101 198601 2 001 NIP. 19590215 198510 2 001

iii

TESIS INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL 24 DESEMBER 2013

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor 3308 / UN 144/HK/2013

Tanggal 4 November 2013

Ketua : Prof. Dr.I Made Pasek Diantha, SH.MS

Sekretaris : Dr. I Nyoman Suyatna,SH.MH.

Anggota : Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.MH

Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.MH.

Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.M.Hum.LLM.

iv

TESIS INI TELAH DIREVISI

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor 3308 / UN 144/HK/2013

Tanggal 4 November 2013

Ketua : Prof. Dr.I Made Pasek Diantha, SH.MS (_________________)

Sekretaris : Dr. I Nyoman Suyatna,SH.MH. (__________________)

Anggota : Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.MH (_________________)

Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH.MH. (__________________)

Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.M.Hum.LLM. (__________________)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Komang Agus Budiyasa

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Aspek Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dengan

Sistem Online Pada Pemerintah Kota Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian

hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini maka saya bersedia menerima sanksi

Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

Denpasar, Januari 2014

Yang Menyatakan,

I Komang Agus Budiyasa

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang

Maha Esa yang telah memberikan jalan, sehingga penulisan tesis yang berjudul

“ ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM ONLINE PADA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR“ telah dapat diselesaikan.

Selesainya penyusunan dan pembuatan tesis ini, tidak lepas berkat dorongan, bimbingan,

arahan, dan bantuan semua pihak, yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan

S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintahan Universitas

Udayana. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulias menyampaikan ucapan

terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. I Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD sebagai Rektor Universitas Udayana.

2. Bapak Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH., MS sebagai Pembimbing I maupun sebagai

Dosen penulis selama mengikuti pendidikan di S2 di Universitas Udayana.

3. Bapak Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH sebagai Pembimbing II maupun sebagai Dosen

penulis selama mengikuti pendidikan di S2 di Universitas Udayana.

4. Bapak Walikota Denpasar melalui Bapak Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota

Denpasar yang telah memberikan izin untuk mengikuti mengikuti pendidikan S-2 pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentarsi Hukum Pemerintahan Universitas

Udayana.

vi

5. Ibu Prof. Dr. dr. Raka Sudewi, Sp S (K) sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas

Udayana.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH, M.Hum, LLM Ketua Program Studi Magister

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.

7. Bapak I Made Toya, SH.,MH sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Denpasar yang telah memberikan izin dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan

penulisan tesis ini.

8. I Nyoman Rai Budiarsa, SH dan Komang Lestari Kusuma Dewi, SH., MH sebagai rekan

Kasubag pada Bagian Hukum Setda Kota Denpasar yang telah memberikan dorongan dan

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Seluruh Staf pada Bagian Hukum Setda Kota Denpasar yang telah memberikan dorongan dan

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Udayana atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

11. Kedua Orang Tua I Made Parka, SH dan Ni Made Kondriani yang telah memberikan

dorongan dan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

12. Istri tercinta Putu Ayu Sudariasih, SH.,MH yang dengan kesabaran selalu memberikan

semangat dan dorongan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

13. Anakku yang tercinta I Putu Gede Pradnyana Budiyasa yang banyak memberikan inspirasi

dan semangat kepada penulis.

vii

Penulis menyadari tesis ini dibuat masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan

saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Besar harapan

penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa /

Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keselamatan dan bimbingan kepada kita semua.

Denpasar, Januari 2014

Penulis

viii

TESIS

ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM

ONLINE PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Tesis untuk memperoleh Gelar Magister

Pada Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Udayana

I KOMANG AGUS BUDIYASA

NIM 1090561030

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2014

ii

TESIS

ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM

ONLINE PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

�

OLEH :

I KOMANG AGUS BUDIYASA

NIM 1090561030

KONSENTRASI PEMERINTAHAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2014

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Aspek Hukum Pemungutan Pajak Hotel dengan sistem

online pada Pemerintah Kota Denpasar. Dimana dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan “Pajak

ditetapkan dengan Peraturan Daerah” Sebagai tindaklanjutnya Pemerintah Kota Denpasar

telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak

Hotel sebagai dasar pemungutan Pajak Hotel di Kota Denpasar. Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel tidak memuat tentang Ketentuan

Peralihan dan secara tegas menyatakan mencabut dan tidak berlaku Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Rumusan masalahnya adalah

bagaimanakah Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel dengan sistem online pada

Pemerintah Kota Denpasar dan bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian kerjasama

pemungutan pajak hotel dengan sisten online. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk

mengkaji pemungutan Pajak Hotel dengan sistem online pada Pemerintah Kota Denpasar

serta untuk mengetahui kedudukan hukum dari Perjanjian Kerjasama Pemungutan Pajak

Hotel dengan sistem online. Penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan yang

lebih khusus sebagai berikut Untuk menganalisa mengenai Pangaturan pemungutan Pajak

Hotel dengan sistem online pada Pemerintah Kota Denpasar serta untuk menganalisa

kedudukan hukum perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem online.

Kajian ini adalah mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan

pendekatan konsep hukum ( conceptual approach ). Bahan hukum yang digunakan

adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode Pengumpulan bahan

dilakukan dengan studi dokumen dan Studi lapangan bersaranakan sarana wawancara.

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah

teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi.

Pengaturan pemungutan pajak hotel dengan sistem online pada Pemerintah

Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian untuk di Kota Denpasar

tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pajak Hotel, disamping dasar yang dipakai adalah Kesepakatan Bersama antara

Pemerintah Kota Denpasar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali). yang

kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama antara Dinas Pendapatan Kota

Denpasar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali). Dilihat dari aspek

prosedur penyusunan dan materi/substansi yang diatur dalam perjanjian kerjasama

pemungutan pajak hotel dengan sistem online, dapat disetarakan dengan produk hukum

yang bersifat pengaturan yang berbentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Untuk menghindari adanya kekosongan norma hukum, maka Pemerintah Kota

Denpasar perlu segera menerbitkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran,

Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagai

tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak

Hotel.

Kata Kunci : pemungutan, sistem pajak online.

ix

RINGKASAN

Desentralisasi sistem perpajakan merupakan pelimpahan kewenangan perpajakan dan

penggunaan dana bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah. Desentralisasi sistem perpajakan

bertujuan agar daerah mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri secara

mandiri, termasuk menyangkut penyediaan sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dari

penerimaaan pajak. Desentralisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari pajak yang

mereka bayarkan, dalam bentuk pelayanan publik yang mereka terima.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau

badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak

daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dengan Peraturan Daerah.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menentukan “Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kota

Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel tidak

memuat tentang Ketentuan Peralihan dan secara tegas menyatakan mencabut dan tidak

berlaku Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel. Disisi

lain terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Denpasar serta dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah khususnya terhadap pemungutan pajak

xi

hotel, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendapatan Kota Denpasar memulai

pengembangan sistem pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dengan sistem online.

Selain memudahkan wajib pajak daerah, pemungutan secara online juga memberikan manfaat

langsung kepada Pemerintah Kota Denpasar khususnya Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, pemungutan pajak melalui Bank

yang telah ditunjuk akan mengurangi interaksi antara wajib pajak dengan petugas pajak,

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan kecurangan. Kedua, dengan

semakin banyaknya wajib pajak daerah khususnya wajib pajak hotel yang memanfaatkan

fasilitas pemungutan secara online, maka akan tersedia lebih banyak waktu bagi petugas pajak

pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait

dengan perpajakan daerah. Manfaat kedua tersebut akan semakin terasa dengan semakin

banyaknya jenis pajak daerah dan jumlah wajib pajak daerah yang harus ditangani oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Pada BAB I akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori dan metode

penelitian. Selanjutnya di dalam BAB II akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang

pajak daerah yang antara lain berisi tentang pengertian pajak dan pajak daerah, prinsip-prinsip

umum pajak daerah,fungsi pajak daerah, perbedaan antara pajak daerah dengan retribusi

daerah, obyek dan subyek wajib pajak hotel. Selanjutnya pada BAB III berisi tentang

pengaturan pemungutan pajak hotel dengan sistem online di Kota Denpasar yang meliputi

dasar hukum pemungutan hotel dengan sistem online, pengaturan pemungutan pajak hotel

dengan sistem online, pihak-pihak yang turut serta dalam perjanjian kerjasama pemungutan

pajak hotel dengan sistem online. Pada BAB IV berisi tentang kedudukan hukum perjanjian

xii

kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem online yang meliputi hierarkhi peraturan

perundang-undangan tingkat daerah, kedudukan hukum perjanjian kerjasama pemungutan

pajak hotel dengan sistem online, akibat hukum perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel

dengan sistem online. Pada BAB V diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan

dan juga saran yang disampaikan berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian

tesis ini.

xiii

ABSTRACT

This writing shall be entitled as “Online Hotel Taxation Collecting

System within local Denpasar Governmental”. Pursuant to Article 95 (1) Law 28 of

2009 concerning Regional Tax and Retribution which declares, “Tax shall be resolved

by the enactment of Regional Regulation”. As an implication, the Government of

Denpasar had enacted Regional Regulation No 5 of 2011 concerning Hotel Taxation as

legal basis in collecting hotel tax within Denpasar jurisidiction. Problems arise shall be

the mechanism applied through the on line system and the legal status of the existing

agreement regarding the online mechanism applied. This writing general aim shall be

the analysis of Hotel Tax Collecting Mechanism through online system along with the

related agreement legal status which had been the ground of the mechanism in prior. It

is also expected that through this writing, the analysis towards the regulatory aspect of

the online collecting system and the legal status agreement shall be accomplished.

This writing shall utilize normative legal research. It shall use several

approaches, namely statutotry approach, and conceptual approach. Legal materials used

shall vary from the primary, secondary, and informative sources of law. Data collectinf

method used shall be through bibliographical approach and field survey-interview. It

shal also apply descriptive, interpretative, systematization, argumentative, and

evaluation technique in analyzing the sources of law.

Legal aspect of Hotel Tax Collecting through online Mechanism shall be upon

the enactment of Government Regulation as stipulated within Article 2 (2) Law 28 of

2009 concerning Local Tax and Retribution, which later be operated through the

enactment of Denpasar Local Regulation No 5 of 2011 concerning Hotel Tax, added to

that, shall be the Memorandum of Understanding among the party of Denpasar

Government and the party of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (hereinafter shall be

abbreviated as “BPD Bali”) which later operated through common agreement among

Denpasar Revenue Bureau and BPD Bali. As it is observed from the procedural

perspective of the legal product, the respective common agreement shall be classified

among the equal hierarchy as Common Regulation of Heads of Region considering

from substances and materials regulated within.

In order to avoid the absence of law, it is expected that the Government of

Denpasar to enact Municipal Regulation concerning Payment, Admission, Place of

Payment, Installment, and Delayment of Hotel Tax Proceduredue to the enactment of

Denpasar Local Regulation No 5 of 2011 concerning Hotel Tax.

Keyword : collecting, online taxation system.

x

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum

berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman,

tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri

atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak

dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang -

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2

4438), maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang seluas - luasnya, disertai dengan pemberian hak

dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah tersebut ditentukan Pajak Daerah yang pelaksanaannya di daerah diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Mengenai perpajakan, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “ pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang-undang.”

Pelaksanaan otonomi daerah dipandang sebagai suatu strategi yang

bertujuan untuk mencapai tuntutan masyarakat daerah terhadap permasalahan-

permasalahan yang dihadapi seperti distribusi pendapatan dan pembagian

kewenangan. Disamping itu dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat

perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional

menghadapi era globalisasi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan

terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti

dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan

mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan hak untuk

mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersediannya

pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan,

kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan mendapatkan bagi

3

hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada didaerah dan dana

perimbangan lainnya.

Prinsip otonomi daerah pada dasarnya dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa “Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan

pemerintah pusat”. Dalam hal ini daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam

pelaksanaan otonomi tersebut, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan

daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menegaskan bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua

bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri,

pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan

yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi.

Urusan pemerintahan yang didesentralisasikan Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom adalah urusan yang berskala provinsi

atau yang bersifat lintas kabupaten / kota. Sejalan dengan itu, kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah urusan pemerintahan yang berskala

4

kabupaten / kota. Perbedaan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten / Kota akan ditemukan pada sifat dan wilayah berlakunya

urusan pemerintahan.

Prinsip otonomi seluas-luasnya selanjutnya diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hubungan kewenangan,

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya

lainnya. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya diarahkan

untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pembagian kewenangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan selanjutnya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,

kemandirian daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue

assignment) maupun dari sisi pengeluaran (expenditure assignment). Untuk

mendorong terwujudnya kemandirian dimaksud daerah diberikan kewenangan

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

5

tentang Pemerintahan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah,

yang tata cara dan substansinya diatur dalam Undang-Undang. Banyak kalangan

berpendapat bahwa sumber pendanaan daerah tidak menjadi persoalan sepanjang

kebutuhan pendanaan daerah dapat dipenuhi. Penganut pendapat ini sangat

mendukung sistem pendanaan daerah yang saat ini berlangsung dimana sebagian

besar sumber pendanaan daerah berasal dari dana transfer dari pusat. Pendapat ini

sekaligus mendukung penguasaan pusat atas sumber-sumber pajak.1

Dalam banyak hal, sistem pendanaan daerah yang sebagian besar

bersumber dari dana transfer kurang mendukung akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana daerah idealnya

masyarakat lokal harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam pembayaran pajak

daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pusat memiliki keterbatasan untuk

mendesain dana transfer yang dapat memenuhi kebutuhan pendanaan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menutup kekurangan dana

tersebut.

Secara umum, pendapatan asli daerah dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

(1) Retribusi yang dipungut dengan kompensasi layanan tertentu ; dan

(2) Pajak yang dipungut tanpa kompensasi layanan. 2

1Anonim, 2007, Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Jakarta,

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan Keuangan. hal. 7 2Wahyudi Kumorotomo, 2006, Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan 1974-

2004. Jakarta, Penerbit Kencana, hal. 125.

6

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksanana secara

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pembagian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada

undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselarasakan dengan

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang

diserahkan menjadi sumber keuangan daerah.

Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi

daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah)3. Dewasa ini

penerapan desentralisasi sebagai suatu sistem perpajakan dalam bidang kebijakan

fiskal disamping kebijakan moneter merupakan kebijakan yang tengah

dilaksanakan oleh banyak negara. Dimana dalam hal ini, kebijakan pemungutan

perpajakan merupakan instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah

dalam melakukan fungsi alokasi, distribusi, regulasi dan stabilitasi.

Desentralisasi sistem perpajakan merupakan pelimpahan kewenangan

perpajakan dan penggunaan dana bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi sistem perpajakan bertujuan agar daerah mampu mengurus dan

mengelola rumah tangganya sendiri secara mandiri, termasuk menyangkut

penyediaan sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dari penerimaaan pajak.

Desentralisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas

3Tjip Ismail , 2007, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Jakarta, Yellow, Printing,

hal.12.

7

pelayanan publik sehingga masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari

pajak yang mereka bayarkan, dalam bentuk pelayanan publik yang mereka terima.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara telah dipungut di Indonesia

sejak awal kemerdekaan. Pungutan terhadap pajak bersifat memaksa dan terutang

oleh wajib pajak dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, hasil

dari pungutan pajak dapat digunakan membiayai pengeluaran negara dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan4

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam

masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri

dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan

kepentingan masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan

tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat

dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing

diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang

bersangkutan dan berasal dari penghasilan sendiri. Biaya hidup negara adalah

untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara dan

seterusnya serta dibiayai dari penghasilan negara5.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyat yang salah satunya berasal

dari pungutan pajak dan/ atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara

(natural resources). Pungutan Pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu

tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian

dikembalikan kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan

4Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Raja Grafindo,

Jakarta, hal. 7 5 Erly Suandy, 2000, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, hal. 5

8

pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada

masyarakat.

Pembagian jenis pajak berdasarkan pada lembaga pemungut pajak di

Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi

menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Pajak pusat adalah pajak yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang

pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat

dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraan pemungutannya

dilakanakan oleh Kementrian Keuangan.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang

ditetapkan oleh pemerintahan daerah dengan Peraturan Daerah.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ditentukan bahwa :

(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan;dan

e. Pajak Rokok.

9

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran:

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Secara normatif pengertian Pajak daerah dapat ditemukan dalam Pasal 1

angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bahwa :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, secara konseptual dalam pajak daerah terdapat ciri-

ciri,yakni:

1. Imbalan yang tidak langsung dari pihak pemerintah daerah;

2. berupa barang/jasa yang memberi keuntungan kepada orang secara

kolektif; dan

3. untuk masyarakat yang lebih luas, atau setidak-tidaknya untuk sektor

pajak yang bersangkutan.

Unsur utama dari pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi

10

wajib, yang berbeda dengan unsur utama dari pengertian Retribusi Daerah, yakni

pungutan Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

Penggunaan istilah atau tanda yang berbeda untuk menandai pajak daerah

dan retribusi daerah menunjukan: (1) retibusi daerah adalah pungutan, sedangkan

pajak daerah bukanlah pungutan; dan (2) retribusi daerah tidak bersifat memaksa,

sedangkan pajak daerah bersifat memaksa. Pembedaan ini tidak koheren dengan

karakter pungutan yang bersifat memaksa dalam Pasal 23 A Undang-Undang

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Berdasarkan karakter

konstitusional ini, maka pemahamannya adalah:

1. Pajak Daerah (sebagai spesies pajak) adalah pungutan yang bersifat

memaksa. Pemahaman ini diperoleh dengan menafsirkan teks “Pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa”, yang maknanya pungutan

yang bersifat memaksa terdiri dari pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa. Jadi, pajak daerah adalah pungutan yang bersifat

memaksa.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan yang bersifat memaksa, yang dalam

konteks Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia 1945, termasuk dalam “pungutan lain yang bersifat

memaksa”.

11

Pembedaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pungutan

yang bersifat memaksa dan dipungut oleh Daerah adalah pada imbalan. Pada

pajak daerah, imbalannya tidak langsung, sedangkan pada retribusi daerah,

imbalannya langsung berupa jasa atau izin tertentu.

Sekalipun ditemukan pengertian pajak daerah tidak ada hubungannya

dengan karakter yang terdapat dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, namun dalam rangka pembentukan peraturan daerah

pengertian tersebut tetap digunakan. Pembentukan Peraturan Daerah pada

prinsipnya adalah pelaksanaan undang-undang dan dalam Pasal 23 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak

oleh negara. Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak

(termasuk bea dan cukai) untuk negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-

undang.

Hal itu dapat dipahami dalam kerangka implementasi kebijakan publik,

yang salah satu aktivitasnya adalah interpretasi (interpretation), yakni aktivitas

menjabarkan substansi kebijakan agar menjadi rencana dan pengarahan yang

diterima dan dilaksanakan.6 Aktivitas interpretasi dalam implementasi kebijakan

publik adalah menjabarkan sebuah kebijakan publik yang masih bersifat umum ke

dalam kebijakan publik yang lebih operasional, atau pembuatan kebijakan

pelaksanaan. Pembuatan kebijakan publik, termasuk kebijakan pelaksanaan,

dalam bentuknya yang positif hakekatnya merupakan perumusan norma hukum ke

6Charles O. Jones, 1991, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), terjemahan,

Rajawali Pers, Jakarta, hal. 296.

12

dalam aturan hukum.7 Dalam konteks ini, kebijakan pelaksanaan dari kebijakan

pajak daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049) tersebut adalah Peraturan Daerah, yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pengganti dari Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Dilihat secara yuridis khususnya prinsip dasar dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 huruf e, terlihat

daerah mempunyai hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah,

dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah,

menurut ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; yaitu

1) Hasil pajak daerah

2) Hasil retribusi daerah

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain PAD yang sah

b. Dana perimbangan

7Marhaendra Wija Atmaja, 2006, “Pembuatan Kebijakan Penanggulangan HAIV/AIDS

dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006”, Makalah, Lokakarya Legal Drafting Perda

Penanggulangan HIV/AIDS bagi Anggota DPRD 10 Provinsi Di Indonesia, diselenggarakan oleh

Komisi Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), pada Minggu-Rabu 11-14 Juni di Bandung, hal.

2-4.

13

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sebagai implementasi dari otonomi daerah maka daerah dapat memungut

pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam

tatanan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah maka yang memiliki

prosedur pembuatan yang sama dengan Undang-Undang adalah Peraturan Daerah.

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah menentukan : “Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

Sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-


tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota

Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar

Nomor 5) sebagai dasar pemungutan pajak hotel di Kota Denpasar. Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel tidak memuat

tentang Ketentuan Peralihan dan secara tegas menyatakan mencabut dan tidak

berlaku Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak

Hotel.

Dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011

tentang Pajak Hotel, ditentukan:

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan

Peraturan Walikota.

Sampai saat ini Peraturan Walikota yang berkaitan dengan tata cara

pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan

14

pembayaran pajak belum diterbitkan, sehingga dapat dikatakan sebagai ketentuan

norma kosong.

Disisi lain, terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota

Denpasar serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah

khususnya terhadap pemungutan pajak hotel, maka Pemerintah Kota Denpasar

melalui Dinas Pendapatan Kota Denpasar memulai pengembangan sistem

pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dengan sistem on line. Sebagai

tindak lanjut dari kebijakan tersebut di atas, Pemerintah Kota Denpasar telah

melakukan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT

Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD Bali)

Nomor : 415.4/02/KB/Pem/2010

0006/107/110/2012.2

tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima Pembayaran

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara On Line, yang kemudian ditindak

lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Kota Denpasar

dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD Bali)

Nomor : 973/139/DPKD/2012

0016.10.2012.2


Pajak Daerah Secara On Line.

Dengan sistem pemungutan secara online ini, maka wajib pajak daerah

khususnya pajak hotel tidak perlu datang lagi ke kantor Dinas Pendapatan untuk

melakukan pembayaran pajak karena pembayaran dapat dilakukan melalui bank

yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Denpasar. Melalui pemungutan secara

15

online ini diharapkan akan semakin meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah

khususnya pajak hotel dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain memudahkan wajib pajak daerah, pemungutan secara online juga

memberikan manfaat langsung kepada Pemerintah Kota Denpasar khususnya

Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Adapun manfaat tersebut adalah Pertama,

pemungutan pajak melalui Bank yang telah ditunjuk akan mengurangi interaksi

antara wajib pajak dengan petugas pajak, sehingga mengurangi kemungkinan

terjadinya tindakan-tindakan kecurangan. Kedua, dengan semakin banyaknya

wajib pajak daerah khususnya wajib pajak hotel yang memanfaatkan fasilitas

pemungutan secara online, maka akan tersedia lebih banyak waktu bagi petugas

pajak pada Dinas Pendatan Kota Denpasar untuk melaksanakan tugas-tugas lain

yang terkait dengan perpajakan daerah. Manfaat kedua akan semakin terasa

dengan semakin banyaknya jenis pajak daerah dan jumlah wajib pajak daerah

yang harus ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah. 8 Dari uraian tersebut dapat

diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel dengan sistem online di

Kota Denpasar telah dilakukan, namun secara yuridis belum jelas substansi

hukum pengaturan pemungutan pajak hotel secara online.

Bertitik tolak dari pengaturan pajak hotel sebagai pajak daerah yang

diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), dikaitkan

dengan sistem pemungutan pajak hotel dengan sistem online yang dilakukan oleh

8Dinas Pendapatan Kota Denpasar 2012, Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dan

Pembuatan Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah, hal.1

16

Pemerintah Kota Denpasar, maka menjadi sangat menarik untuk dikaji dalam

penelitian tesis, yang berjudul ASPEK HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

DENGAN SISTEM ONLINE PADA PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

I.2. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumusan permasalahannya

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel dengan sistem

online pada Pemerintah Kota Denpasar ?

2. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Perjanjian Kerjasama Pemungutan

Pajak Hotel dengan sistem online ?

I.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk memudahkan dalam menelaah

permasalahan dan tidak melebar ke permasalahan lain, maka perlu diadakan

pembatasan masalah.Penulisan karya ilmiah ini meliputi masalah-masalah antara

lain dasar hukum pemungutan pajak hotel dengan sistem online, pengaturan

pemungutan pajak dengan sistem online, pihak-pihak yang turut serta dalam

perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem online, hierarkhi

peraturan perundang-undangan tingkat daerah, kedudukan hukum perjanjian

kerjasama pemungutan pajak hotel dengan system online, akibat hukum perjanjian

kerjasama pemungutan pajak hotel dengan system online.

I.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji pengaturan

pemungutan Pajak Hotel dengan sistem online pada Pemerintah Kota Denpasar

17

serta untuk mengetahui kedudukan hukum dari Perjanjian Kerjasama Pemungutan

Pajak Hotel dengan sistem online.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih khusus

sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa mengenai Pangaturan pemungutan Pajak Hotel

dengan sistem online pada Pemerintah Kota Denpasar.

2. Untuk menganalisa kedudukan hukum perjanjian kerjasama

pemungutan pajak hotel dengan sistem online.

I.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang

bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan

yang bersifat praktis terutama bagi para pengambil kebijakan/kepentingan

pemerintah Kota Denpasar, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran guna

memberikan landasan teoritis dan yuridis bagi pemungut khususnya berkaitan

dengan pemungutan hukum pajak hotel yang dipungut dengan sistem online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah

Kota Denpasar dalam kaitannya dengan Pengaturan pemungutan Pajak Hotel

dengan sistem online.

18

I.6. Orisinalitas Penelitian.

Pemungungatan pajak hotel harus dilaksanakan secara efisien dan efektif

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat

dan akuntabilitas, tujuan pemungutan pajak hotel merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah Kota Denpasar yang penting guna membiayai pelaksanaan

pembangunan di Kota Denpasar, maka dari itu pengaturan pemungutan pajak

hotel dengan sistiem online merupakan topik yang menarik untuk dijadikan obyek

penelitian.

Penelitian sejenis yang terkait dengan pengaturan pemungutan pajak hotel

dengan sistem online, telah dilakukan penelusuran diantaranya sebagai berikut :

Pertama, menemukan tesis di Universitas Udayana, Denpasar, pada Tahun

2007, atas nama Ida Ayu Ary Utami berjudul “ Pengaturan Pengelolaan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pajak Daerah “ dengan rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menentukan besar

kecilnya pembagian hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antara

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota.

2. Pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Tesis ini menekankan pada dasar kewenangan Pemerintah Provinsi dalam

menentukan Besar Kecilnya Pembagian Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor. Dalam penulisan tesis ini berisi pula materi tentang Pembagian Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan dasar pengenaan, tarif, dan cara

perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

19

Kedua, menemukan tesis di Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun

2009 atas nama Rona Rositawati berjudul “ Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam Era Otonomi Daerah ( Studi Kasus di Kabupaten Bogor)”, dengan

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum sistem pemungutan pajak daerah dalam era

otonomi daerah ?

2. Bagaimana sistem pemungutan pajak dalam era otonomi daerah ?

3. Bagaimana konsistensi antara peraturan daerah yang mengatur pajak

daerah dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah ?

Penulisan tesis ini menekankan pada dasar hukum sistem pemungutan

pajak daerah dalam era otonomi daerah dan sistem pemungutan pajak daerah

dalam era otonomi daerah di Kabupaten Bogor. Dalam tesis ini dimuat juga

tentang konsistensi antara Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dengan

peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah.

Ketiga, menemukan tesis di Universitas Udayana, Denpasar, pada tahun

2011, atas nama Ni Putu Diah Siswandari dengan judul “ Kewenangan

Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor “

dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ?

2. Bagaimanakah tata cara pemungutan pajak Kendaraan Bermotor di

Pronsi Bali ?

20

Penulisan tesis ini menekankan pada kewenangan pemungutan pajak yang

merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi yaitu kewenangan pemungutan

pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali dan dalam penulisan tesis ini berisi

pula materi tentang tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi

Bali serta tesis ini memuat juga bagi hasil pajak kendaraan bermotor kepada

kabupaten/kota.

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan tampaklah perbedaan-

perbedaan yang spesifik. Penekanan pada penelitian ini dititik beratkan pada

pengaturan pemungutan pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota yaitu khususnya mengenai pengaturan pemungutan pajak hotel

dengan sistem online. Pada penelitian ini melakukan pembahasan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Dalam penelitian terdahulu, baik di Universitas Udayana maupun

Universitas lainnya sepanjang penulis ketahui, penekanan pada penelitian ini

belum pernah memperoleh kajian, oleh karena itu penelitian yang dilakukan dapat

dikemukakan masih bersifat orisinal dan layak dijadikan obyek penelitian dalam

tesisi ini.

I.7. Landasan Teoritis

Dalam rangka membahas permasalahan penelitian tentang Pengaturan

Pemungutan Pajak Hotel dengan Sistem online pada Pemerintah Kota Denpasar,

maka digunakan beberapa teori, konsep, dan asas-asas yang relevan dengan

21

kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam pemungutan pajak hotel serta

dilengkapi dengan pandangan-pandangan sarjana yang terkemuka.

a. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia ialah Negara hukum (rechtstaat) berdasarkan Pancasila9.

Negara hukum yang dianut negara Indonesia tidaklah dalam artian formal ,namun

negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan negara

kesejahteraan atau negara kemakmuran.

Bagir Manan mengemukakan ciri-ciri minimal dari negara berdasarkan

asas hukum yaitu 10

:

a. Semua tindakan harus berdasarkan hokum

b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya

c. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa

terhadap masyarakat .

d Adanya pembagian kekuasaan.

Istilah negara hukum berasal dari istilah rechtstaat. Penggunaan istilah negara

hukum selain rechtstaat juga The Rule Of Law di Inggris dan Government of

law,but not of man11

. Philipus M.Hadjon tidak menyetujui istilah negara hukum

disamakan dengan rechtstaat ataupun The Rule Of Law12

. Ia membedakan istilah

itu berdasarkan latar belakang dan sistem hukum rechtstaat sistem hukum civil

law dari hasil perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner

9Sjahran Basah,1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrsi di

Indonesia,Alumni Bandung, hal. 2 10

Bagir Manan,1994,Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD

1945,Makalah Ilmiah Disampaikan Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana UNPAD,hal 19 11

Ni Matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, hal 73. 12

Philipus M Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya, hal. 25.(selanjutnya disebut Philipus M Hadjon I)

22

dan The Rule Of Law sistem hukum Common Law berkembang secara

evolusioner.

Konsep tentang negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke 17 dan 18

untuk menentang kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa. Para pemikir

mencoba menjawab persoalan yang berkaitan dengan hakekat,asal dan tujuan

negara. Khususnya adalah berkaitan dengan dari mana negara mendapat

kekuasaan, karena itulah muncul 2 teori besar tentang negara dan hukum yaitu

Teori Kedaulatan ( Souverenete) dan Teori Asal Mula Negara ,yang menghasilkan

2 pola negara yaitu negara kekuasaan (machstaats) dan negara hukum

(rechstaat)13

.

Huge Krabbe (1857-1936) dalam bukunya berjudul Die Lehre der

Rechtssouveenitet beliau mengajarkan bahwa sumber hukum adalah keadilan,

hukum menurutnya bukan yang secara formal diundangkan oleh badan legislatif,

hukum bersumber pada peranan anggota masyarakat. Negara tidaklah berdaulat

mutlak, karena perasaan hukum membatasi dan menentukan isi hukum bukan

negara tetapi hukumlah yang berdaulat. Karena itu teori Krabe dikenal sebagai

Teori Kedaulatan Hukum, yang menimbulkan bentuk negara hukum yaitu negara

yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga segala kekuasaan dari alat

pemerintah didasarkan atas ketentuan hukum dan segenap warga negara harus

tunduk pada hukum14

. Ide negara hukum muncul kembali dalam aliran liberal

dengan cara pandang yang individualistic, yang melahirkan Negara Hukum

Liberal, atau lebih dikenal dengan nama “negara jaga malam” (Nacht

13

Mukthi Fajar, 2004, Type Negara Hukum, Bayu Media Publihsing, Malang , hal. 11. 14

Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka cipta, hal. 112.

23

Wakerstaat), tugas pokok pemerintah adalah menjamin dan melindungi

kedudukan ekonomi golongan rulling Claass15

,

Menurut Dicey di negara dengan sistem Anglo Saxon konsep the rule of

law,unsur-unsur negara hukum adalah terdiri dari :supremacy of law, equality

before the law, dan the constitution based on indifidual rights. Sedangkan

menurut International Commission of Jurist, dalam konferensinya di Bangkok

pada tahun 1965, merumuskan syarat-syarat pemerintahan demokratis adalah :

1.Perlindungan konstitusional;

2.Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak

3.Pemilu yang bebas;

4.Kebebasan menyatakan pendapat.

5.Kebebasan berserikat dan beroposisi;

6.Pendidikan civil.

Dalam negara hukum tentunya apa yang menjadi dasar pembentukan suatu

Pemerintahan didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan

Pemerintahan Daerah.

Sampai saat ini ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk menelusuri

suatu negara dikatakan sebagai negara hukum, yaitu Pertama, melalui konstitusi

dari negara yang bersangkutan. Artinya apakah konstitusi yang dimaksud

memuat ketentuan tentang negara hukum. Kedua, berdasarkan pandangan ilmiah

dari para ahli, yang dalam konteks ini berusaha memberikan unsur-unsur/ciri-ciri

dari suatu negara hukum.

15

Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang peraturan Pengganti Undang-

undang, Universitas Muhamadyah, Malang, hal. 12.

24

Philipus M Hadjon16

mengemukakan 3 (tiga) macam konsep negara

hukum yakni: rechtstaat, the rule of law dan negara hukum Pancasila. Secara

konseptual ide negara hukum lahir pada abad ke 19 dan abad ke 20 yang ditandai

dengan dikemukakannya istilah Rechts Staat (negara hukum), oleh ahli-ahli

hukum Eropa Barat Kontinental atau oleh kalangan ahli Anglo Saxon

menyebutnya dengan istilah Rule Of Law ( negara berdasarkan kekuasaan

hukum ). Burkens mengemukakan suatu negara dapat dikatakan sebagai negara

hukum (rechts staat) apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 17

1. Asas Legalitas, setiap tindak pemerintah harus didasarkan atas peraturan

perundang-undangan (wettelijke gronslag). Dengan landasan ini,

Undang-Undang dalam arti formal merupakan tumpuan dasar tindakan

pemerintah.

2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan

negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3. Hak-hak dasar (gronddrechten), merupakan sasaran perlindungan dari

pemerintah terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan

pembentuk Undang-Undang

4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat.

Sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut, syarat pertama dan ketiga

yang relevan dengan objek penelitian. Syarat pertama menunjukkan bahwa dasar

kewenangan dari pemerintah daerah dalam pemungutan pajak hotel dengan

sistem online harus ada dasar hukumnya, yang merupakan tumpuan dasar

tindakan pemerintah. Asas legalitas ini diwujudkan dalam bentuk Undang-

Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk memberikan kepastian

hukum dalam pemungutan pajak hotel dengan sistem online kepada masyarakat.

16

Philipus M. Hadjon I, op.cit. hal. 69. 17

Yohanes Usfunan, 1999, Kebebasan Berpendapat di Indonesia, Disertasi, Surabaya,

Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hal.111

25

Syarat ketiga menunjukkan bahwa disamping memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi masyarakat, juga sasarannya agar tindakan sewenang-

wenang pemerintah dalam pemungutan pajak hotel dengan sistem online dapat

dicegah.

Sejalan dengan Burkens, Carl Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli

hukum Eropa Barat Kontinental sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD,

memberikan ciri-ciri rechtsstaat sebagai berikut 18

:

a. Hak-hak asasi manusia

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi

manusia itu yang biasa dikenal dengan Trias Politika

c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan

(wetmatigheid van bestuur)

d. Peradilan Administrasi dalam perselisihan

Dari pendapat Carl Friedrich Julius Stahl yang dikutip oleh Moh.Mahfud

MD, ciri-ciri yang relevan dengan penelitian tesis ini adalah hak-hak asasi

manusia dan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada saat yang bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of law)

dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo-saxon. Dicey

mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut :

1. Supremasi aturan-aturan hukum ( supremacy of the law ), yaitu tidak

adanya kekuasaan sewenang-wenang ( absence of arbitrary power )

dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar

hukum.

2. kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum ( equality infore the

law ). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh

undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan). 19

18

Moh.Mahfud. MD. 2001, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang

Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal.28 19

Ibid, hal.4

26

Dalam kaitannya dengan objek penelitian maka unsur pertama, kedua, dan

ketiga relevan dengan penelitian tesis ini, dimana mensyaratkan setiap tindakan

pemerintah harus berdasarkan atas hukum, kedudukan yang sama di depan hukum

dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Konsep negara hukum Pancasila yang merupakan penegasan Indonesia

sebagai negara hukum itu sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Negara

Indonesia adalah negara hukum. Dengan penegasan yang demikian, maka

konsekuensi logisnya adalah bahwa tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan

bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum.

Bertolak dari teori negara hukum yang demikian, maka sesungguhnya

penyelenggaraan pemerintah semestinya harus tetap mengacu pada koridor

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi instrumen penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun di tingkat

daerah agar setiap tindakan pemerintah termasuk pungutan pajak hotel tetap

dengan sistem online mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. Teori Kewenangan

Negara Indonesia ialah Negara hukum (rechtstaat) berdasarkan

Pancasila20

. Negara hukum yang dianut negara Indonesia tidaklah dalam artian

formal ,namun negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan

20

Sjahran Basah, op. cit , hal 2

27

negara kesejahteraan atau negara kemakmuran. Sjahran Basah21

mengemukakan

bahwa kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan

suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan

baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi)

serta atas dasar penugasan (mandate). Pendapat ini juga dikemukakan oleh

H.D.Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt yang mengklasifikasikan cara perolehan

kewenangan atas 3 (tiga) cara antara lain: :

a. Atributie: Teoleninning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan

een bestuurorgaan,atau atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan

oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Delegatie : Overdracht van een bevoegdheid van he teen bestuurorgan aan

een ander atau delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari

satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya

c. Mandate : een bestuurorgan lat zijn bevoegdheid names hues uitoefenen

door een ander, artinya mandat terjadi ketika organ pemerintahan

mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya22

.

Selanjutnya dengan menekankan kepada ada tidaknya peralihan

kewenangan, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek berpendapat mengenai cara

perolehan wewenang pada hakekatnya melalui cara atribusi dan delegasi terkait

dengan pandangan di atas, maka dapat disimak bahwa atribusi adalah

pembangunan kekuasaan kepada bagian instansi pada atribusi terjadi pemberian

21

Sjachran Basah, Ibid , hal.7 22

Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara,UII.Press Yogyakarta,hal. 45.

28

wewenang pemerintahan yang baru oleh pembuat (dalam arti material kepada

organ administrasi negara badan hukum).

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi

kepada pejabat yang lebih rendah atas dasar peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini suatu badan juga telah memiliki wewenang secara mandiri

membuat peraturan perundang-undangan (wewenang atribusi), menyerahkan

kepada suatu badan untuk membuat peraturan perundang-undangan atas dasar

kekuasaan dan tanggung jawabnya sendiri. Menurut Indroharto penerima

wewenang atas dasar delegasi (delegataris) dapat pula mendelegasikan wewenang

yang diterimanya dari pemberi wewenang asli (delegasi) kepada organ atau

pejabat TUN lainnya23

.

Mengacu pada Bagir Manan 24

dan A.Hamid S Attamimi25

teori wewenang

pembentukan peraturan perundang-undangan dibedakan atas atribusi dan delegasi,

pengertian atribusi wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan

memuat unsur-unsur :

1.Penciptaan wewenang baru untuk membuat peraturan perundang-

undangan ;

2.Wewenang tersebut diberikan oleh pembentuk UUD atau pembentuk

UU kepada suatu lembaga;

3.Lembaga yang menerima wewenang itu bertanggung jawab atas

pelaksanaan wewenang tersebut.

23

Indroharto,1991,Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara,Sinar Harapan, hal .66 24

Bagir Manan dan Kuntana Magnar ,1997,Kedudukan dan Fungsi Keputusan Presiden

Sistem Perundang-undangan dan peranannya dalam Akselerasi Pembangunan Ekonomi,Penerbit

Alumni, hal 206-214. 25

Hamid S Atamimi,1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Negara Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang

Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV disertasi, Jakarta Pasca sarjana

UI.hal 347-352

29

Sedangkan pengertian delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

memuat unsur- unsur :

1.Penyerahan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan;

2.Wewenang itu diserahkan oleh pemegang wewenang atributif (delegans)

kepada lembaga lainnya (delegataris);dan

3 Lembaga yang menerima wewenang (delegataris) bertanggung jawab

atas pelaksanaan wewenang tersebut.

Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaan adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas

pelaksanaan wewenang itu. Perbedaannya adalah (1) pada delegasi selalu harus

didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului

dan (2) pada atribusi terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi

terjadi penyerahan wewenang26

, perbedaan ini dapat lebih dipahami dengan

menyimak konstatasi E.Utrecht :

Delegasi tidak memuat inisiatif membuat peraturan mengenai pokok-

pokok yang baru, inisiatif untuk membuat peraturan mengenai pokok-

pokok semacam tadi tetap dalam tangan yang mendeegasi,delegasi,yaitu

“menyelenggarakan “’tidak lain dari pada mengatur untuk selanjutnya27

.

Dalam kaitan dengan kewenangan menjalankan prinsip negara hukum baik

kewenangan atribusi, delegasi maupun mandate akan melahirkan pemberlakuan

asas dalam hukum Pemda baik asas desentralisasi, asas dekonsentrasi maupun

asas tugas pembantuan. Dalam desentralisasi yang merupakan penyerahan

kewenangan kepada daerah otonom dimana daerah otonom adalah hasil dari

26

SF.Marbun,2004, Mandat,Delegasi,Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia,UII

Press Yogyakarta,hal 109-120 27

Utrecht,E,1966, Pengantar dalam Hukum Indonesia,Edisi Potografi, Jakarta, hal. 339

30

pelimpahan kewenangan desentralisasi. Menurut Ateng Syaruddin istilah otonomi

mempuyai makna kebebasan atas kemandirian Zelfstandigheid tetapi bukan

kemerdekaaan atau onafhakelijkheid kebebasan yang terbatas /kemandirian itu

adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Menginggat administrasi adalah pemerintahan atau badan eksekutif seperti

dikemukakan oleh Berlinfante (1981) yang juga dilihat sebagai ragkaian tugas

penguasa ( overheads taak)28

.

Dalam konsep hukum publik wewenang merupakan konsep inti dari

hukum tata negara dan hukum administrasi negara.29

Tanpa adanya kewenangan

yang dimiliki, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat

melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan. Menurut Donner, ada

dua fungsi berkaitan dengan kewenangan, yakni fungsi pembuatan kebijakan

(policy making) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (taakstelling) dari alat-

alat pemerintah atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi

pelaksanaan kebijakan (policy executing) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk

merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (verwezenlijkking van de

taak). 30

Pelimpahan wewenang Pusat kepada Daerah, didasarkan kepada Teori

Kewenangan, yaitu pertama-tama kekuasaan diperoleh melalui attributie oleh

lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan. Setelah

28

Ateng Syarudin,1993,Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah,Mandar Maju

Bandung, hal. 1 29

Philipus M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegheid) Pro

Justitia, Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hal. 90 (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon II) 30

Victor Situmorang, 1989, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Bina

Aksara, hal.30.

31

menerima kewenangan attributie (diatur dalam Undang-Undang Dasar),

kemudian dilakukan pelimpahan (afgeleid) yang dilakukan melalui dua cara,

yaitu delegatie dan mandaat. Pada delegatie hanya boleh di Sub Delegatie, dan

tidak ada Sub-sub Delegatie. Mengapa demikian, karena jabatan kenegaraan

dalam setiap sistem pemerintahan, wajib dipertanggungjawabkan, sesuai dengan

prinsip pembagiannya. Untuk menentukan batas dan tanggung jawab dari masing-

masing lembaga negara ditentukan beberapa prinsip, yaitu :

1. Setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan

2. Setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab

untuk setiap penerima kekuasaan

3. Kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif

sudah diterima pada saat menerima kekuasaan

4. Tiap Kekuasaan ditentukan batasnya dengan teori kewenangan. 31

Sehubungan dengan kewenangan Philipus M. Hadjon, mengemukakan ada

dua sumber untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi dan delegasi. Namun

dikatakan kadangkala, mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam

memperoleh wewenang. Tetapi dalam kaitannya dengan wewenang pemerintah

untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas mengatakan bahwa

hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan membuat keputusan yaitu

”atribusi dan delegasi”.32

c. Teori Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan.

Hans Kelsen mendefinisikan, “ A Law is a despsychogized command, a

command which does not imply a will in a psychological sense of the term –

31

Ibrahim R, 2009, Hubungan Pemerintah Pusat – Daerah Dan Konstalasi Demokrasi Di

Indonesia. Denpasar, Makalah. Diskusi Panel Pada Perancangan dan Advokasi Hubungan Pusat-

Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Denpasar 5 – 7 Februari 2009, hal.7 32

Philipus M. Hadjon,dkk, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.I. Gadjah

Mada University Press, Yogyakarta, hal.64. (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon III)

32

a rule expressing the fact thar somebody ought to act in a certain way,

without implying that anybody really ”wants” the person to act in the way”33

Lebih lanjut Hans Kelsen dalam Teori Stufenbau mengatakan bahwa:

Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan

hierarkis, dimana norma yang dibawah berlaku bersumber dan berdasarkan pada

norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan

berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada

akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar

Groundnorm atau Basic Right atau Fundamental norm yang tidak dapat kita

telusuri lagi siapa membentuknya dan dari mana asalnya34

.

Selanjutnya Groundnorm menurut Hans Kelsen :

............ the basic norm must be formulated as follows : coercive acts sought to

be performed under the conditions and in the manner which the historically first

constitution and in the manner which the historically first constitution, and the

norms created according to it, prescribe. (In short: one ought to behave as the

constitution prescribes) (Pure Theory of Law, transl. M. Knight, pp 200-1)35

Maria Farida Indrati Soeprapto menjelaskan pula :

Norma-norma yang ada dan berlaku mempunyai kaitan antara norma yang

satu dengan norma yang lainnya.Hal tersebut disebabkan karena norma yang

terendah mempunyai daya laku dan bersumber pada norma yang paling tinggi

itu tidak dapat ditelusuri lagi asal dan sumbernya oleh karena telah ditetapkan

terlebih dahulu oleh masyarakat36

.

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan di atas

telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

33

Hari Chand, 1994, Modern Yurisprudence, International Law Book Services, Kuala

Lumpur, hal. 92. 34

Hans Kelsen,1995,Teori Hukum Murni,Rimdi Press,hal 126-127 35

Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, 1996, Jurisprudence, Blacstone Press Limited,

London, hal. 138. 36

Maria Farida Indrati Seoprapto, 2004, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar

Pembentukannya ,Kanisius, Yogyakarta,hal 9

33

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut

a.

b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majels Permusyawaratan Rakyat.

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang

d. Peraturan pemerintah.

e. Peraturan Presiden.

f.

g.

Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan

hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang

didasarkan pada asas bahwa perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Segala peraturan perundang-undangan antara yang lebih rendah dengan

yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan. Terkait dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

jika direplikasikan dengan teori “Stufenbau Des Rechat” nampak produk hukum

tersebut berada dalam tingkatan lebih rendah dari UUD NKRI 1945, oleh karena

itu bila ternyata ada Undang-Undang dan Peraturan Presiden bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Undan-Undang dan

Peraturan Presiden tersebut menjadi tidak berlaku .

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus

memperhatikan tiga landasan yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Selain ketiga landasan perundang-undangan hendaknya pembuat peraturan

perundang-undangan memperhatikan asas perundang-undangan. Purnadi

34

Purbacaraka dan Soerjono Soekamto merinci asas-asas perundang-undangan

sebagai berikut :

a. Undang-Undang tidak berlaku surut.

b. Undang-undang yang dibuat Penguasa yang lebih tinggi mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi pula.

c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-

Undang yang bersifat umum ( lex specialis derogate lex generalis).

d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-

Undang yang berlaku terdahulu ( lex postiore derogate lex priori).

e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.

f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat

mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat

maupun individu,melalui pembaharuan atau pelestarian (asas

welfarestaat)37

Apabila suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak

memperhatikan syarat-syarat perundang-undangan, maka peraturan perundang-

undangan tersebut akan mengalami kekurangan (gebreken). Kekurangan dalam

suatu peraturan perundang-undangan dapat menjadi sebab perundang-undangan

itu tidak sah (nietrechtsgelding).

37

Rosjidi Ranggawijaya,1998, Pengantar Ilmu perundang-undangan, Mandar Maju

Bandung,hal 46

35

d. Teori Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan, pungutan pajak dalam masyarakat dapat

dibenarkan atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu sebagai

berikut :

1. Teori Asuransi

2. Teori Daya Pikul

3. Teori Kepentingan

4. Teori Daya Beli

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak.

6. Teori Pembenaran Pajak menurut Pancasila 38

Penjelasannya :

1. Menurut teori asuransi ini mengatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai

suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang

mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini

tidak mempunyai banyak pendukung karena tidak sesuai dengan kenyataan

dan juga tidak sesuai dengan sifat-sifat pajak, sehingga teori ini ditinggal

orang.

2. Menurut teori daya pikul ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai

dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul maksudnya kekuatan

seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah

seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang

mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya.

3. Menurut teori kepentingan ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan

besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi lebih besar

38

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT.

Refika Aditama, Bandung, hal. 28 – 34.

36

kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula pajak yang harus

dibayar. Teori ini tidak sesuai dengan sifat pajak, sebab justru pajak

sifatnya adalah suatu pembayaran yang tidak ada imbalannya secara

langsung dapat ditunjuk dan menurut teori ini pajak harus sesuai dengan

kepentingan masing-masing.

4. Menurut teori daya beli ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang

menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian

dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal

dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat melalui saluran lain, sehingga

pada hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat, oleh sebab itu maka

pungutan pajak dapat dibenarkan.

5. Menurut teori kewajiban pajak mutlak ini negara itu merupakan satu

kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa adanya

organ atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga

tersebut oleh karena memberi hidup kepada warganya dapat membebani

setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban yang antara

lain kewajiban mambayar pajak, berdasarkan pemikiran tersebut maka

pemungutan pajak walaupun membebani individu dapat dibenarkan.

6. Menurut teori Pembenaran Pajak menurut Pancasila ini Pancasila

mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah

usaha yang dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan yang ditujukan

untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, sedangkan

kekeluargaan yang merupakan sifat Pancasila mengandung arti bahwa

37

setiap anggota keluarga berdasarkan hakikat kekeluargaan mempunyai

kewajiban untuk ikut membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup

keluarga da menjaga nama baik keluarga tanpa suatu imbalan, melainkan

hanya melakukan pengorbanan saja. Pembayaran pajak dalam rangka

pemikiran ini merupakan sesuatu yang tidak sukar diberikan

pembenarannya. Jadi berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat

dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak

keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.

Dari keenam teori pemungutan pajak tersebut di atas, yang sesuai dengan

sistem pemungutan pajak di Indonesia dan juga mendukung penulisan tesis ini

adalah teori daya beli, teori kewajiban pajak mutlak dan teori pembenaran pajak

menurut Pancasila.

e. Konsep Desentralisasi

Susunan negara kesatuan dalam pengorganisasian negara pada

penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diikuti Undang-Undang

organik dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan Pasal 18 tersebut masih bersifat

umum, tetapi mengenai bentuk dan susunan Pemerintah Daerah itu belumlah

diketahui, karena segala sesuatunya akan diatur lebih lanjut dengan Undang-

Undang. 39

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

tidak didapati ketentuan atau keterangan yang secara tersurat menyatakan negara

39

Kuntana Magnar, 1984, Pokok-pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah

Administratif, CV. Armico, Bandung hal. 24.

38

kesatuan dengan desentralisasi Indonesia menganut asas desentralisasi dan

dekonsentrasi, dilengkapi tugas pembantuan. Namun Pasal 18 menunjukan secara

tersirat negara kesatuan Indonesia menganut asas desentralisasi yang ditunjukkan

dengan adanya daerah-daerah yang bersifat otonom dengan wujud otonomi daerah

dalam bentuk daerah otonom, dan menganut asas dekonsentrasi yang ditunjukkan

dengan adanya wilayah yang bersifat administratif dengan wujud wilayah

administratif dalam bentuk wilayah administrasi, secara tersirat dilengkapi asas

tugas pembantuan yang terkandung dalam adanya daerah Indonesia

diorganisasikan dalam daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi

diorganisasikan lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.

Soehino mengemukakan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 Pemerintah diwajibkan melaksanakan asas

dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, yang semuanya diatur

dengan UU organik. 40

Menurut Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam ketentuan Pasal 18

UUD 1945 terdapat empat unsur susunan negara kesatuan dalam

pengorganisasian negara pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu : 41

1. Daerah Indonesia diorganisasikan dalam daerah besar dan kecil yang

merupakan wilayah administrasi dan daerah otonom.

2. Setiap daerah mempunyai susunan dan bentuk pemerintahan daerah

yang diatur dengan Undang-Undang.

3. Dasar permusyawaratan / perwakilan diberlakukan di daerah-daerah

otonum yang berarti daerah-daerah mempunyai badan perwakilan

daerah; serta

40

Soehino, 1991, Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah, Edisi Pertama,

Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, hal.16 41

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, hal. 259-260.

39

4. Negara menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa

dan hak-hak asal usul daerah.

Undang-Undang organik pengaturan mengenai otonomi daerah di

Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut

adalah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat pada era reformasi untuk

terwujudnya Pemerintahan Daerah yang demokratis, partisipatif, transparan dan

akuntabel ( Clean Government and Good Governance ).

Danny Burn, et.all, mengemukakan bahwa otonomi daerah dengan sistem

desentralisasi mempunyai fungsi strategis dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam pandangan para penulis ini dikemukakan :

“Decentralisation offers an attractive alternative to market models because

it has the potential not only to provide responsive, high quality services, but also a

range of possibilities for strengthening citizen involvement in the governing

process” 42

(Desentralisasi memberikan suatu alternatif yang cukup menarik

untuk model pemasaran, oleh karena tidak saja bersifat responsif, mampu

memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, akan tetapi sangat

memungkinkan memperkuat peran serta rakyat dalam proses pemerintahan).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa melalui desentralisasi atau

penyerahan sebagian urusan kewenangan pemerintahan pada daerah akan

diciptakan pemerintahan yang responsif, mampu memberikan pelayanan yang

baik serta membuka partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam konteks negara kesatuan dalam hal ini negara kesatuan dengan

desentralisasi, otonomi bukan asas melainkan wujud dari asas desentralisasi.

Otonomi daerah ialah wujud dari desentralisasi yang menyangkut hak, wewenang,

42

Danny Burn, 1994, Robin Hambleton and Paul Hogget, “The Politics of

Decentralisation, Revitalising Local, Democracy”, The Macmillan Pres Ltd. London, hal.XIV

40

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut inisiatif / prakarsa sendiri dengan memperhatikan

kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam wadah negara kesatuan dengan desentralisasi. Isi

otonomi daerah ialah urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada pemerintahan daerah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan

daerah.

Penyelenggaraan otonomi dengan prinsip desentralisasi di Indonesia

terkait dengan pola pembagian urusan yang menjadi kewenangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena di dalam penyelenggaraan

desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah

otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan

pemerintahan.

f. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Dalam melakukan tindakan pemerintahan khususnya dalam kaitan dengan

pengaturan pajak daerah khususnya pajak hotel, pada pemerintah

Kabupaten/Kota, selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, juga

harus mengacu dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik

(AAUPB).

Terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, H.A. Muin

Fahmal mengemukakan bahwa awalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik

terdapat dalam Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur yang dikemukakan

41

De’Monchy yang diajukan dalam Parlemen Belanda pada tahun 195043

.

Kemudian oleh Komisi Vander Grinten pada tahun 1952 oleh Crince Le Roy

menyebutkan sembilan asas dan diakomodasikan dalam yurisprudensi Belanda

tahun 1975 menjadi sepuluh asas.

Menurut Crince Le Roy dasar-dasar / asas-asas umum pemerintah yang

baik (general prinsiple of good administration) adalah sebagai berikut : 44

1. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)

2. Asas Keseimbangan (principle of proportionality)

3. Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan Pengreh (principle of

equality)

4. Asas Bertindak Cermat (principle of carefulness)

5. Asas Motivasi untuk setiap keputusan Pengarah (principle of

motovation)

6. Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan (principle of non

misuse of competence).

7. Asas permainan yang layak (principle of fair play)

8. Asas Keadilan atau Kewajaran (principle of reasonable or prohittion

of arbitrariness)

9. Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar (principle of meeting

raised expectation)

10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (principle of

indoing the consequences of an anmuled decision)

11. Asas Perlindungan Atas Pandangan (Cara) Hidup Pribadi (principle of

protecting the personal way of life)

Dalam perkembangan selanjutnya, Kuntjoro Purbopranoto menambahkan

dua asas yaitu :

1. Asas Kebijaksanaan (principle of sapientia)

2. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (principle of public

service)45

43

Muin Fahmal, H.A. 2006, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, , UII Press, Yogyakarta, hal. 49. 44

Ibid, hal. 279 45

Kuntjoro Purbopranoto, 1978, Beberapa Catatan Tentang Hukum Tata Pemerintah dan

Peradilan Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, hal. 13

42

Dari tiga belas asas yang dikemukakan tersebut, yang berkaitan

dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Asas kepastian hukum, dimana sisi formal dari asas kepastian hukum

membawa serta bahwa ketetapan-ketetapan yang memberatkan dan

ketentuan-ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang

menguntungkan.

2. Asas bertindak cermat, asas kecermatan mensyaratkan, agar badan

pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua

fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang

relevan kedalam pertimbangannya.

3. Asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini menghendaki agar

pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan

kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek

kehidupan orang banyak46

I.8. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Kajian ini adalah mempergunakan metode penelitian hukum normatif.

Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji

persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-

bahan hukum primer ( primary sources or authorities) dan bahan-bahan hukum

sekunder ( secondary sources or authorities )47

2. Jenis Pendekatan Masalah.

Dalam penelitian hukum normatif ada beberapa metode pendekatan yakni

pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep

(conceptual approach ), pendekatan analitis ( analytical approach ), pendekatan

perbandingan ( comparative approach ), pendekatan historis (historical approach)

pendekatan filsafat ( philosophical approach ),dan pendekatan kasus (case

46

Ridwan HR, op. cit, hal.207 47

Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20,

Alumni Bandung, hal 134.

43

approach)48

. Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara pendekatan untuk

menganalisa permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep hukum

( conceptual approach ).

Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dilakukan dengan

menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049)

Pendekatan konsep hukum ( conceptual approach ) dilakukan dengan

menelaah pandangan-pandangan mengenai pajak hotel sesuai dengan penelitian

ini.49

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer bahan dan

hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang

memuat ketentuan hukum,dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta

peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Pajak Hotel.

48

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Interpratama Offset, Jakarta, hal

93-137. 49

Ibid, hal. 19.

44

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau

karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data

Penunjang yaitu berupa informasi dari lembaga atau pejabat, baik dari lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Denpasar maupun dengan para pihak terkait yang

membidangi tentang pemungutan Pajak Hotel.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan dilakukan dengan studi dokumen dan Studi

lapangan bersaranakan sarana wawancara. Bahan hukum dikumpulkan melakukan

studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang

relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder. Untuk mendukung bahan hukum tersebut dilakukan studi

lapangan.

Studi lapangan bersaranakan sarana wawancara dilakukan terhadap

informan yang terkait seperti dengan SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah)

terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Masukan yang

diperoleh digunakan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasikan bahan

hukum sekunder.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam

kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan

evaluasi. Philipus M.Hadjon mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah

45

mencakup isi maupun struktur hukum positif.50

Pada tahap deskripsi ini dilakukan

pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji . Dengan

demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu

keadaan51

. Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross

mengatakan:

The relation between a given formulation and specific complex of

facts.The technique of argumentation demanded by this method is directed toward

discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts sre either

covered by it or not.52

(terjemahan bebas: Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan

kumpulan fakta khusus. Teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang

diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang

saling melengkapi satu sama lain).

Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede

Atmadja secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi:53

1. Penafsiran otentik; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan

penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang

bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini

mengikat umum ;

2. Penafsiran Yurisprudensi ; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh

hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan ;

3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum; merupakan penafsiran yang

diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana

hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun

karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara

materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

50

Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif ) dalam

Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember, hal. 33. (selanjutnya disebut Philipus M.

Hadjon IV) 51

Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avy-rouz, hal. 16. 52

Alf Ross, 1959, On Law And Justice, , University Of Californis Press, Barkely & Los

Angeles, hal. 111. 53

I Dewa Gede Atmadja, 1996, “Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum,

Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen” Pidato Pengenalan Jabatan Guru

Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH.UNUD, hal. 14 .

46

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di

atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang dikaji, akan dipergunakan

penafsiran otentik dan penafsiran gramatikal. Penafsiran otentik dalam kajian ini

dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan

oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasannya dan peraturan

perundang-undangan yang lain.

Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam

kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan

hukum yang berkaitan dengan Pajak Hotel.

47

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DAERAH

2.1. Pengertian Pajak dan Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara

yang merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.54

Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa definisi pajak menurut

pendapat beberapa sarjana, antara lain :

1. Soemohamidjojo mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang

atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

huikum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif

dalam mencapai kesejahteraan umum.55

2. Rochmat Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah)

berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada

mendapat jasa timbal ( tegen pretatie ) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.(publiekuitgaven) dan digunakan sebagai alat pencegah atau

pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang

keuangan”.56

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur :

54

Santoso Brotodihardjo, R, 1995, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung, PT. Eresco ,

hal. 2 55

Josef Riwu Kaho, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,hal. 144 56

Rochmat Soemitro, 1977, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung,

PT. Eresco, hal. 22

48

a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak

hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 57

3. P.J.A. Adriani memberikan definisi pajak adalah iuran pada negara

(yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan dengan tidak ada prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan. 58

4. Secara normatif pengertian pajak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1

angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa “Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sebagai perbandingan, berikut disajikan beberapa definisi pajak dari sarjana

asing

N.J. Feldmann, dalam bukunya De overheidsmiddelen van Indonesia,

Leiden, 1949, memberikan definisi mengenai pajak adalah sebagai berikut :

Belastingen zijn aan de overhead (Volgens algemene, door haar

vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare pretties, waar

geentegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot decking van publieke

uitgaven.

(Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum). 59

57

Mardiasmo, MBA, 2008, Perpajakan edisi Revisi 2008, Yogyakarta, Penerbit Andi

Yogyakarta, hal. 1. 58

Bohari, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 23 59

Santoso Brotodihardjo R, op. cit, hal.4

49

M.J.H. Smeets, dalam bukunya De Economische Betekenis der

Belastingen, 1951, mendefinisi pajak sebagai berikut yaitu : “ Pajak adalah

Prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan

yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam

hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” 60

Hampir di semua Negara kekuasaan pengenaan pajak oleh Negara secara

tegas dicantumkan dalam konstitusinya (Undang-Undang Dasar). Sebagai contoh,

di Belgia diatur dalam Pasal 170, Meksiko dalam Pasal 31, Italia dalam Pasal 23,

Prancis dalam Pasal 34, Portugal dalam Pasal 107, dan Spanyol dalam Pasal

133.61

Di Indonesia, ketentuan konstitusional pengenaan pajak oleh Negara diatur

dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menentukan: “Pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Artinya, ada 2 (dua) macam pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan

negara, yakni pajak dan pungutan lain (selain pajak). Frase “diatur dengan

undang-undang” menunjukan politik hukum62

pembatasan kekuasaan pemerintah

dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara,

baik pajak maupun pungutan lain (selain pajak). Sebab, diatur dengan undang-

undang bermakna adanya keterlibatan rakyat baik melalui mekanisme perwakilan

melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun mekanisme partisipasi publik,

60

Subiyakto Indra Kusuma, 1988, Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan, Surabaya, Usaha

Nasional, hal. 13 61

Darussalam dan Danny Septriadi, 2006, Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan

Pajak: Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia,

Grasindo, Jakarta, hal. 2. 62

Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES,

Jakarta, hal. 6 dan 15.

50

sehingga pemerintah mengenakan pungutan tersebut berdasarkan kehendaknya

sendiri.

Dari beberapa pengertian pajak tersebut di atas lebih banyak bercorak

ekonomis, yaitu adanya peralihan kekayaan dan biaya/pengeluaran negara untuk

penyelenggaraan kepentingan umum (masyarakat). Pajak sebenarnya adalah

hutang, yaitu hutang anggota masyarakat kepada masyarakat. Hutang menurut

pengertian hukum adalah perikatan (verbintenis) yang didahului dengan adanya

perjanjian, namun perikatan dalam hukum pajak tidak didasarkan atas perjanjian

tetapi atas ketentuan undang-undang.

Pajak bila dilihat dari segi hukum merupakan perikatan yang timbul

karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat

yang telah ditentukan oleh undang-undang (tatbestand), untuk membayar

sejumlah uang kepada negara (kas negara) yang pelaksanaannya dapat

dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat

ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin

dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai

tujuan-tujuan negara / pemerintah di luar bidang keuangan. Tatbestand itu sendiri

artinya sebagai suatu keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang memberikan

kedudukan hukum tertentu pada seseorang berkaitan dengan hak dan kewajiban

sehingga dapat menimbulkan hutang pajak.

51

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat ditentukan mengenai

unsur-unsur pajak, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut 63

:

1. Adanya masyarakat;

2. Adanya undang-undang yang mencerminkan adanya asas demokrasi,

perwakilan rakyat, musyawarah dan keadilan sosial;

3. Adanya pemungut pajak (penguasa);

4. Adanya subyek pajak (wajib pajak);

5. Adanya obyek pajak/Tatbestand (keadaan, perbuatan, peristiwa);

6. Adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP), namun sifatnya fakultatif.

Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut di atas dapat dikemukakan ciri-ciri

pajak yang membedakan antara pajak dengan pungutan lainnya yang dilakukan

oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut 64

:

1. Merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke sektor

pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah);

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)

dalam artian bahwa pemungutan pajak harus mendapat persetujuan

dari masyarakat, mempunyai dasar hukum yang jelas, serta

pelaksanaannya dapat dipaksakan bagi setiap orang yang

melanggarnya;

3. Tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjuk (tidak ada

kontraprestasi individual);

4. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran

umum/pemerintah, bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai publik investment;

5. Pajak dapat pula mempunyai fungsi di luar fungsi budgeter, yaitu

fungsi mengatur

Definisi pajak daerah dapat ditelusuri melalui pendapat beberapa ahli yaitu

1. Rochmat Soemitro merumuskan pajak daerah sebagai berikut :

pajak daerah adalah sebagai berikut : “Pajak lokal atau pajak daerah

adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti

provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya”. 65

63

Rochmat Soemitro, 1992, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung, PT. Eresco, Cet.

Ketiga, hal. 1. 64

Santoso Brotodihardjo, op.cit, hal.7.

52

2. A. Siagian merumuskan pajak daerah sebagai berikut:

Siagian merumuskan pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut

“Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan

dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”. 66

3. Definisi Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

tercantum dalam Pasal 1 angka 10:

Pajak adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Bertitik tolak dari definisi, terdapat beberapa unsur penting dalam suatu

pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Pajak daerah harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Ketentuan ini

merupakan suatu hal yang mutlak karena pemungutan pajak tidak dapat

dilakukan secara sembarangan melainkan harus dengan persetujuan DPRD.

Selain itu peraturan daerah yang mendasari suatu pungutan harus diketahui dan

dipahami oleh masyarakat luas, untuk digunakan sebagai pegangan dan adanya

kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu pungutan daerah. Hal ini merupakan

landasan berpikir mengenai keharusan pengundangan peraturan daerah dalam

lembaran daerah.

65

Josef Riwu Kaho, 2002, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia

(Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya), Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada, Cet. VI, hal. 5 66

A. Siagian, Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah, Institut Ilmu

Pemerintahan Jakarta, hal. 64.

53

2. Pengenaan pajak daerah dapat dipaksakan.

Salah satu hal yang membedakan pajak dengan pungutan daerah lainnya adalah

sifat memaksa yang melekat didalamnya. Dalam memungut pajak daerah

pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemaksaan

agar wajib pajak/pembayar pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh

karenja itu pajak daerah yang terutang menurut peraturan daerah dapat

dipaksakan.

3. Pembayar pajak daerah tidak memperoleh imbalan langsung

Salah satu kriteria yang membedakan antara pajak daerah dengan puingutan

daerah lainnya (seperti retribusi daerah atau sumbangan) adalah wajib pajak

sebagai pembayar pajak tidak memperoleh imbalan atau kontraprestasi

langsung secara individu atas pembayaran yang dilakukan.

4. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk menjalankan fungsi Pemerintahan

daerah.

Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya

secara baik adalah pajak daerah. Pajak daerah dipungut dengan tujuan untuk

membiayai pengadaan pelayanan publik didaerah. Disamping itu, pajak daerah

dapat juga dipungut untuk mencapai tujuan.

Dalam sistem pemerintahan negara yang membagi kekuasaan kepada

tingkat pemerintahan bawahan (pemerintah daerah) maka untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintah, daerah juga diberikan sumber-sumber penerimaan

yang salah satunya adalah dalam bentuk pajak daerah.

54

2.2. Prinsip-Prinsip Umum Pajak Daerah

Ada beberapa prinsip umum dalam pajak dan prinsip-prinsip tersebut juga

dapat diterapkan dalam sistem pemungutan pajak daerah, yaitu :

1. Prinsip Keadilan (Equity)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan

kemampuan kemampuan masing-masing subjek pajak. Yang dimaksud

dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah hendaknya

dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminatif diantara sesama wajib

pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang

dilakukan terhadap semua subyek pajak harus sesuai dengan batas

kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsi equity ini setiap

masyarakat yang dengan kemampuan yang sama harus dikenai pajak yang

sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda memberikan

kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Prinsip Kepastian (Certainty)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi petugas

pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Kepastian

pajak antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian

mengenai subjek pajak, kepastian mengenai objek pajak, dan kepastian

mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin

setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban

membayar pajak, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

55

3. Prinsip Kemudahan (Convenience)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaksanaan

pemungutan pajak sebaiknya pada saat wajib pajak menerima penghasilan

dan penghasilan yang diterima harus diatas kebutuhan pokok untuk hidup.

4. Prinsip Efisiensi (Efficiency)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak,

artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak

tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip

ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya

memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak

yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Prinsip-prinsip tersebut diatas seyogyanya tergambar dalam suatu

peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga

pemungutannya dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

2.3. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi

negara/pemerintahan, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi

maupun kombinasi antara keempatnya. Adapun fungsi pajak daerah dapat

dikelompokan sebagai berikut:

56

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengunpulkan uang

pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada

waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Fungsi Budgetair ialah fungsi pajak sebagai alat untuk mengisi kas

negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan

pembangunan. Fungsi pajak sebagai Budgetair yang merupakan fungsi utama

pajak dan fungsi fiskal ialah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat

untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara dan ke kas daerah (pajak

daerah) berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku

Maksud dari memasukan kas secara optimal ialah sebagai berikut :

1. Jangan sampai ada wajib pajak/subyek pajak yang tidak membayar kewajiban

pajaknya.

2. Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus.

3. Jangan sampai ada obyek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang

terlepas.

4. Optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara/kas daerah (pajak daerah)

tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus.

5. Pajak yang dipergunakan unruk membiayai pengeluaran umum pemerintahan

dapat dipaksakan. 67

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pajak-

Pajak Daerah juga nampak fungsinya sebagai fungsi penerimaan/budgteair. Pajak

Daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah merupakan sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan

daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

67

Adrian Sutedi, 2008, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor,

hal. 49.

57

Pajak daerah sebagai komponen terbesar dari Pendapatan Asli daerah

(PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah yang bersangkutan.

Penggunaan Pendapatan Asli daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan

pemerintahan daerah dipandang lebih fleksibel karena memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam penggunaannya.

Fungsi yang paling utama atau disebut juga fungsi penerimaan dari

pajak adalah untuk mengisi kas negara. Fungsi budgetair dari pajak secara

sederhana dapat dikatakan bahwa pajak adalah sebagai alat pemerintah untuk

menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan

pembangunan negara. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang

menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang

sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan perpajakan.

2. Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend.

Dalam hal ini pajak digunakan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk mencapai

tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan yang letaknya diluar bidang

keuangan, untuk mendorong investasi dan sebagai alat redistribusi ( mengadakan

perubahan terhadap tarif). Dalam hal ini pengenaan pajak dapat dilakukan untuk

mempengaruhi konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Pengenaan cukai untuk

minuman beralkohol, rokok atau “sin-tax” atau “ sumptuary tax “ secara teoritis

dikenakan pada tingkat yang dapat mengurangi konsumsi. Pengurangan konsumsi

terhadap barang tersebut akan membantu konsumen menjadi lebih sehat sehingga

dapat mengurangi aliran dana ke sistem pelayanan kesehatan. Pajak ini

58

dimaksudkan untuk meningkatkan biaya produksi yang cukup untuk melarang

masyarakat membeli barang tersebut. Efektifitas penggunaan pajak tersebut

tentunya sangat tergantung pada responsifitas yang ada saat ini biasanya tidak

memadai untuk mengurangi penggunaan barang tersebut, walaupun beberapa

studi menunjukkan pajak atas rokok sangat berkaitan erat dengan penurunan

konsumsinya.

Dengan demikian pajak merupakan instrument pendapatan yang

memiliki fungsi yang luas yaitu redistribusi pendapatan, alokasi, dan insentif

kegiatan ekonomi. Kebijakan pemerintah tercermin dalam kebijakan pajak, baik

dari sisi penarikan maupun belanja pemerintah. Sebagai kebijakan yang penting

instrument kebijakan pajak seyogyanya melibatkan publik yang diwakili oleh

DPRD.68

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi ialah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan

atau wujud system gortong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan

pembangunan. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk

mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

4. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ialah fungsi yang menekankan pada pemerataan dan

keadilan dalam masyarakat.

2.4. Perbedaan antara Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah

Secara umum, pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yakni: (1)

Retribusi yang dipungut dengan kompensasi layanan tertentu dan (2) Pajak yang

68

Ibid, hal. 50

59

dipungut tanpa kompensasi layanan.69

Pada retribusi daerah terdapat suatu

tegenprestatie atau pengembalian jasa yang langsung dari pihak pemerintah.70

Secara argumentum a contrario, pada pajak daerah tidak terdapat pengembalian

jasa yang langsung dari pihak pemerintah.

Unsur pengembalian jasa yang lansung dan yang tidak lansung merupakan

pembeda retribusi daerah dan pajak daerah, sebagaimana tampak pada pendapat

berikut. Pajak Daerah, di dalamnya harus pula terdapat unsur

imbalan/kontraprestasi sebagaimana halnya retribusi daerah. faktor yang

membedakan, pada pajak daerah kontraprestasi tersebut untuk masyarakat yang

lebih luas, atau setidak-tidaknya untuk sektor pajak yang bersangkutan, sedangkan

pada retribusi daerah kontraprestasinya langsung kepada pembayar retribusi.71

Artinya, setiap pembayaran pajak memberi kontribusi atas jasa-jasa pelayanan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah, tetapi pembayarannya tidak menerima

konstraprestasi langsung yang dapat dinikmati, dan setiap pembayaran retribusi

menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pembayaran yang telah

disediakan atau dibuat untuk itu.72

Jenis pelayanan yang membedakan dalam pengenaan pajak dan retribusi

adalah tergantung pada tipe pelayanan. Pelayanan suatu barang publik, yakni

barang/jasa yang memberi keuntungan kepada orang secara kolektif, maka

pembebanan pungutannya adalah pajak. Pelayanan suatu barang privat, yakni

69

Wahyudi Kumorotomo, 2006, Desentralisasi Fiskal: Politik PerubahanKebijakan

1974-2004, Kencana, Jakarta, hal. 125. 70

R. Soedargo, 1964, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, N.V. Eresco, Bandung,

hal.29. 71

Tjip Ismail, op. cit., hal. 56. 72

Kesit Bambang Prakosa, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta, hal.

35.

60

barang/jasa yang memberi keuntungan pada diri sendiri, maka pembebanan

pungutannya adalah retribusi.73

Pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, dari segi

kewenangan pengenaannya, dibedakan menjadi dua, yakni (1) yang dikenakan

oleh Pemerintah Pusat; dan (2) yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk

jenis pungutan yang kedua ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang ini

menentukan jenis pungutan yang bersifat memaksa menjadi pajak daerah dan

retribusi daerah, sebagai bentuk dari pungutan lain yang bersifat memaksa.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah menentukan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Unsur utama dari pengertian pajak daerah dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi

wajib, yang berbeda dengan unsur utama dari pengertian Retribusi Daerah, yakni

pungutan Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

73

Ibid., hal. 36.

61

Penggunaan istilah atau tanda yang berbeda untuk menandai pajak daerah

dan retribusi daerah menunjukan: (1) retibusi daerah adalah pungutan, sedangkan

pajak daerah bukanlah pungutan; dan (2) retribusi daerah tidak bersifat memaksa,

sedangkan pajak daerah bersifat memaksa. Pembedaan ini tidak koheren dengan

karakter pungutan yang bersifat memaksa dalam Pasal 23A UUD 1945.

Berdasarkan karakter konstitusional ini, maka pemahamannya adalah:

1. Pajak Daerah (sebagai spesies pajak) adalah pungutan yang bersifat

memaksa. Pemahaman ini diperoleh dengan menafsirkan teks “Pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa”, yang maknanya pungutan yang

bersifat memaksa terdiri dari pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa. Jadi, pajak daerah adalah pungutan yang bersifat memaksa.

2. Retribusi Daerah adalah pungutan yang bersifat memaksa, yang dalam

konteks Pasal 23A UUD 1945 termasuk dalam “pungutan lain yang

bersifat memaksa”.

Pembedaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan pungutan

yang bersifat memaksa dan dipungut oleh Daerah adalah pada imbalan. Pada

pajak daerah, imbalannya tidak langsung, sedangkan pada retribusi daerah,

imbalannya langsung berupa jasa atau izin tertentu.

Sekali pun ditemukan pengertian pajak daerah tidak ada koherensi dengan

karakter yang terdapat dalam Pasal 23A UUD 1945, namun dalam rangka

pembentukan peraturan daerah pengertian tersebut tetap digunakan. Oleh karena,

pembentukan peraturan daerah pada prinsipnya adalah pelaksanaan undang-

undang.

62

Hal itu dapat dipahami dalam kerangka implementasi kebijakan publik,

yang salah satu aktivitasnya adalah interpretasi (interpretation), yakni aktivitas

menjabarkan substansi kebijakan agar menjadi rencana dan pengarahan yang

diterima dan dilaksanakan.74

Dapat dipahami, aktivitas interpretasi dalam

implementasi kebijakan publik adalah menjabarkan sebuah kebijakan publik yang

masih bersifat umum ke dalam kebijakan publik yang lebih operasional, atau

pembuatan kebijakan pelaksanaan. Pembuatan kebijakan publik, termasuk

kebijakan pelaksanaan, dalam bentuknya yang positif hakekatnya merupakan

perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum.75

Dalam konteks ini, kebijakan

pelaksanaan dari kebijakan pajak daerah yang dituangkan dalam UU PDRD 2009

tersebut adalah Peraturan Daerah, yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan serta dipungut oleh

pemerintah daerah (daerah otonom) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas

kewenangan yang dimiliki.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan

pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak

negara yang diserahkan kepada daerah otonom untuk dipungut berdasarkan

74

Charles O. Jones, 1991, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), terjemahan,

Rajawali Pers, Jakarta, hal. 296. 75

Marhaendra Wija Atmaja, op. cit . 2-4.

63

peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran-

pengeluaran daerah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan pengertian pajak daerah tersebut di atas, maka dapat diuraikan ciri-

ciri dari pajak daerah sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada

daerah sebagai pajak;

2. Penyerahan berdasarkan undang-undang;

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-

undang dan/ peraturan hukum lainnya;

4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk

membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 76

Retribusi Daerah, dibandingkan dengan pajak daerah, maka pada retribusi

daerah terdapat suatu tegenprestatie atau pengembalian jasa yang langsung dari

pihak pemerintah.77

Jenis pelayanan yang membedakan dalam pengenaan pajak dan retribusi

adalah tergantung pada tipe pelayanan. Pelayanan suatu barang publik, yakni

barang / jasa yang memberi keuntungan kepada orang secara kolektif, maka

pembebanan pungutannya adalah pajak. Pelayanan suatu barang privat, yakni

barang / jasa yang memberi keuntungan pada diri sendiri, maka pembebanan

pungutannya adalah retribusi. 78

Unsur pengembalian jasa yang langsung dan tidak langsung sebagai

pembeda retribusi daerah dan pajak daerah, sebagaimana tampak pada pendapat

berikut. Pajak Daerah di dalamnya harus pula terdapat unsur imbalan/

kontraprestasi sebagaimana halnya retribusi daerah. Perbedaan imbalan/

76

Marhaendra Wija Atmaja, Ibid, hal.131. 77

Soedargo. R, 1964, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bandung, N.V. Eresco,

hal.29 78

Ibid, hal. 36

64

kontraprestasi keduanya adalah bahwa pada pajak daerah kontraprestasi tersebut

untuk masyarakat yang lebih luas, atau setidak-tidaknya untuk sektor pajak yang

bersangkutan, sedangkan kontraprestasinya langsung kepada pembayar

retribusi.79

Menurut Kesit Bambang Prakosa, mengatakan bahwa:

Setiap pembayaran pajak memberi kontribusi atas jasa-jasa pelayanan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah, tetapi pembayarannya tidak menerima

kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati, setiap pembayaran retribusi

menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pembayaran yang telah

disediakan atau dibuat untuk itu .80

2.5. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hotel

Dalam Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah secara tegas disebutkan tentang Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Ketentuan mengenai Obyek, Subjek dan Wajib Pajak hotel tersebut diatur dalam

Pasal 32 dan Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 berbunyi :

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang sediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas

telepon, Faxsimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika,

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola

hotel.

(3) Tidak termasuk objek hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diseleneggarakan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah;

79

Tjip Ismail, op. cit, hal. 56 80

Kesit Bambang Prakosa, op. cit hal.37

65

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,

panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan

oleh hotel yang dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 berbunyi

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan

hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan hotel.

Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau

badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang

menjadi subjek adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang

diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara yang menjadi wajib pajak adalah

pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam

lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan.

Dengan demikian subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hotel tidak sama.

Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang

membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha hotel bertindak sebagai

wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen

(subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

66

BAB III

PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN

SISTEM ON LINE DI KOTA DENPASAR

3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem On Line

Satjipto Rahardjo dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch

mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlaku hukum serta kaitannya

dengan nilai-nilai dasar dari hukum. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk

memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari

hukum, yakni keadilan, kegunaan (zweckmaszigkeit), dan kepastian hukum.81

Satjipto Rahardjo menguraikan timbulnya masing-masing nilai-nilai dasar

dari hukum itu. Pertama, hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma

berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari

kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke

mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum itu mengandung

rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan.

Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. Kedua, hukum yang sengaja dibuat itu

mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti, bahwa ia

harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat

serta memberikan pelayanan kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan kegunaan

sebagai salah satu nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga, masyarakat tidak hanya

ingin keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya

dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat

81Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal.19.

67

terdapat peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan mereka

satu sama lain.82

Gagasan hukum dari Gustav Radbruch tersebut diuraikan pula oleh

W. Friedmann. Gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bias formal, tetapi

harus diarahkan kepada cita-cita hukum, yakni keadilan. Tetapi, keadilan sebagai

suatu cita adalah yang sama harus diperlakukan sama, yang tidak sama

diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkret,

harus menoleh pada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Kegunaan

menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan

kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar

pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur

relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga

unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari

keadilan, atau kepastian lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang

harus diputuskan oleh sistem politik masing-masing.83

Masalah ini biasanya

dibicarakan dalam hubungannya dengan kesahan berlaku hukum.

Validitas norma hukum dari Radbruch, sebagaimana dipaparkan baik oleh

Satjipto Rahardjo maupun W. Friedman, adalah dalam pengertian kualitas hukum

atau dunia seharusnya” (das sollen). Pada intinya, pandangan ini adalah bahwa

hukum didasarkan pada keberlakuan filsafati supaya hukum mencerminkan nilai

keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan

82

Satjipto Rahardjo, Ibid., hal. 18-19. 83

W. Friedmann, Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problema Keadilan

(Susunan II), 1990, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin (dari judul asli: Legal Theory), Penerbit

CV Rajawali. Jakarta, hal. 43.

68

nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis supaya hukum

mencerminkan nilai kepastian hukum.

Senada dengan pandangan tersebut, Bagir Manan mengemukakan, agar

hukum ditaati, maka hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik.

Biasanya ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik,

yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan demikian

peraturan perundang-undangan sah secara hukum (legal validity) dan berlaku

efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secra wajar dan berlaku untuk

waktu yang panjang. 84

Selanjutnya dikemukakan, dasar berlaku secara yuridis (juridische

gelding) mengandung makna: 1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat

peraturan perundang-undangan, dengan perkataan lain, setiap peraturan

perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 2)

keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan

dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. 3) keharusan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatannya. dan 4) keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam

pembentukannya. Dasar berlaku secara sosiologis (sociologische gelding) berarti

mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat

berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang

memerlukan penyelesaian. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan peraturan

84

Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Ind-

Hill.Co, Jakarta, , hal. 14-17.

69

perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat, sehingga tidak banyak

memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar berlaku

secara filosofis (filosofiische gelding) berarti mencerminkan nilai yang terdapat

dalam cita hukum (rechtsidee), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai

maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan,

yakni landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan politis, landasan yuridis,

dan landasan administratif. Berikut dikemukan pengertian landasan filosofis,

landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Pertama, landasan filosofis harus

mencerminkan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak

diarahkan atau nilai-nilai filosofis yang dianut negara. Kedua, landasan sosiologis

harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum

yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, landasan yuridis

terpenuhi apabila suatu norma hukum ditetapkan berdasarkan norma yang lebih

tinggi, ditetapkan menurut prosedur yang berlaku oleh lembaga yang

berwenang.85

Makna “sosiologis” dalam pengertian validitas sosiologis adalah

untuk mendapatkan data mengenai kebutuhan hukum masyarakat, sehingga

peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat memenuhi nilai kegunaan.

Pengaturan Pajak Hotel mendasarkan pada tiga landasan keabsahan, yakni

filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Landasan Filosofis yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan

negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

85

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, hal.170-

172.

70

Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk memberikan pengayoman dan memajukan

kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang

aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ditentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah. Masing-masing pemerintahan daerah itu mengatur dan

mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi dimaksud adalah otonomi seluas-luasnya.

Ketentuan konstitusional tersebut dilaksanakan dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang ini, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan

sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu

71

dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan

tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan, landasan filosofis pengaturan

Pajak Hotel adalah bahwa Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan daerah

yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan Pajak

Hotel berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel berdasarkan prinsip demokrasi,

pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas. Adapun

tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum

pemungutan Pajak Hotel, yang merupakan salah satu sumber pendapatan Kota

Denpasar yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan pemerintahan

daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar.

Landasan Yuridis yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5),

penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten

dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

72

Pengaturan perpajakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 23A, yang menegaskan Pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

undang-undang.

Ketentuan-ketentuan konstitusional tersebut menegaskan, bahwa

pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang yaitu Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah terdiri

dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;



g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;


j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menegaskan di dalam Pasal 95 ayat (1), pajak daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 95 ayat (3) ditentukan Peraturan

Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

a. nama, objek, dan Subjek Pajak;

b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;

c. wilayah pemungutan;

73

d. Masa Pajak;

e. penetapan;

f. tata cara pembayaran dan penagihan;

g. kedaluwarsa;

h. sanksi administratif; dan

i. tanggal mulai berlakunya.

Berikutnya dalam 95 ayat (4) ditentukan Peraturan Daerah tentang Pajak

dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal

tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;

b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau

c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan

pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara

asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Uraian tersebut menegaskan landasan yuridis pengaturan Pajak Hotel adalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 158 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang

74

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan Pajak Daerah

ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan amanat Pasal 95 ayat (1) Undang-


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tersebut, Pemerintah Kota

Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pajak Hotel, sebagai dasar pemungutan pajak hotel di Kota

Denpasar.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dapat dilihat

dalam konsidran menimbang Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pajak Hotel, adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa dan apa yang

dikenakan pajak, dan berapa besaran yang harus dibayar dan bagaimana

cara membayarnya.

2. Memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Kota Denpasar melakukan

pungutan Pajak Hotel, sehingga Pajak Hotel dapat menjadi sumber

pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan,

peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan

potensi daerah.

75

Tujuan pemungutan pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah atau

menambah kas daerah secara teoritik dapat dibenarkan. Ini terkait dengan teori

tentang fungsi pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni fungsi

penerimaan (bubgetair) dan fungsi pengaturan (regulerend). Fungsi Penerimaan

adalah pajak sebagai instrumen untuk mengisi kas Negara yang digunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi Pengaturan adalah

pajak digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.86

Misalnya

pajak rokok dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi rokok, sehingga konsumen

dapat hidup sehat.87

Pengaturan Pajak Hotel dengan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota

Denpasar dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Rancangan dapat berasal dari Walikota atau dari DPRD, dalam hal ini rancangan

berasal dari Walikota.

Pungutan pajak daerah, termasuk Pajak Hotel harus dengan Peraturan

Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pajak

Hotel mengacu pada Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel harus

memperhatikan beberapa aspek, yaitu: aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek

yuridis.

86

Anggito Abimanyu, et.al., 2005, Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Badan

Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan RI, Jakarta,

hlm. 34. 87

H. Mustaqiem, 2008, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, UII Press,

Yogyakarta ,hal. 55-70.

76

Aspek filosofis, yakni ada jaminan keadilan dalam pengenaan Pajak Hotel

adanya jaminan kepastian dalam pengenaan Pajak Hotel, aspek yuridis yakni

materi/substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

umum dan aspek sosiologis yakni pengaturan Pajak Hotel memang dapat

memberikan manfaat, baik bagi Pemerintah Kota Denpasar maupun bagi

masyarakat.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel sebagai

salah satu jenis peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas:

Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang

pengaturan Pajak Hotel memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara. Salah satu indikasi

pengaturan Pajak Hotel memang benar-benar dibutuhkan adalah adanya wajib

Pajak Hotel sebagaimana telah dikemukakan dalam kondisi eksisting di atas.

Kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan

Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel sesuai persyaratan teknik penyusunan

peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya,

rumusan aturan hukum dalam Peraturan Daerah tentang Hotel yang menjamin

kepastian.

Keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin

partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk

77

memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah

Kota untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya.

Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu

Pemerintah Kota memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan

Daerah bersangkutan.

Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel harus mencerminkan keadilan

secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan

keadilan mempunyai dua arti. Dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum

berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita

keadilan dalam masyarakat.88

Demikian pula dalam penyusunan norma hukum

Pajak Hotel adalah dimaksudkan untuk berlaku umum (untuk setiap wajib pajak

dan dikenakan untuk setiap objek pajak). Agar mendapatkan rumusan norma

hukum Pajak Hotel yang sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam

masyarakat, maka harus diadakan konsultasi publik.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan asas

ini materi muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel tidak berisi ketentuan-

ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah

keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.89

Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dapat menimbulkan ketertiban

dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian

hukum mempunyai dua arti. Pertama, kepastian hukum dalam arti kepastian

88

Franz Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan

Moden, Gramedia, Jakarta, hal. 81. 89

Ibid., hal. 116.

78

pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan

pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni

hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim

dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak

dan kewajibannya.90

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum

adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti yakni norma

hukum Pajak Hotel harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah

serta hakim dapat berpedoman padanya. Terutama masyarakat dapat dengan jelas

mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan Pajak Hotel. Termasuk di

sini, adalah norma hukum pajak dan sanksinya atas pelanggarannya tidak boleh

berlaku surut.

Dalam konteks penyusunan norma hukum Pajak Hotel harus ada

keseimbangan beban dan manfaat, atau, kewajiban membayar pajak dengan hak

yang didapatkannya dengan membayar pajak. Juga harus ada keseimbangan

antara sanksi antara aparatur dan wajib pajak ketika melakukan kelalaian atau

pelanggaran.91

Mengenai asas-asas materiil yang lain, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dalam pengaturan tentang Pajak Hotel berkaitan dengan

kriteria umum tentang perpajakan daerah, yakni:

90

Ibid., hal. 79-80. 91

H. Lauddin Marsuni, 2006, Hukum dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, UII Press,

Yogyakarta, hal. 113.

79

1. prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat

mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan

masyarakat.

2. adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan

kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap

anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

3. administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung,

pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

4. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul

motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

5. non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan

yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap

perekonomian. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan

beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan menimbulkan

kerugian pada masyarakat.92

Selain itu, berkaitan dengan prinsip yang diperkenalkan oleh Adam Smith

sebagai “The Four Maxims” untuk dipertimbangkan dalam merumuskan suatu

kebijakan perpajakan, temasuk Pajak Hotel yakni:

1. Prinsip keadilan (Equty). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya

keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak,

yakni dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara

sesame wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.

92

Tjip Ismail, “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka

Pelaksanaan Otonomi Daerah”, dalam Orpha Jane, et.al., eds., Prosiding Workshop Internasional

Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai

Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan,

Bandung, 2002, hal. 115-143.

80

2. Prinsip kepastian (Certainty). Dalam prinsip ini ditekankan

pentingnya kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib

pajak dan seluruh masyarakat, antara lain mencakup dasar hukum

yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak, kepastian

mengenai objek pajak, dan kepastian mengenai tata cara

pemungutannya.

3. Prinsip kemudahan (Convenience). Dalam prinsip ini ditekankan

pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemungutan pajak

sebaiknya pada saat wajib pajak menerima penghasilan dan

penghasilan yang diterimanya di atas kebutuhan pokok untuk hidup.

4. Prinsip efisiensi (Efficiency). Dalam prinsip ini ditekankan

pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang

dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih

besar dari jumlah pajak yang dipungut.93

Dasar hukum pemungutan Pajak hotel merujuk pada ketentuan Pasal 2

ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa :

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran:

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;



g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;


j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Disamping itu dasar hukum yang dipakai adalah ketentuan Pasal 95

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah yang menyebutkan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Sedangkan Dasar hukum pemungutan Pajak hotel dengan sistem

93

Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, t.t.,Pedoman Nasional Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keungan RI, Jakarta

hal. 13-14.

81

online di Kota Denpasar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, harus

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Namun sampai saat ini Peraturan

Walikota yang berkaitan dengan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak belum diterbitkan.

Peraturan Walikota ini diperlukan sebagai dasar hukum dalam melakukan teknis

pemungutan pajak hotel.

Ada dua cara untuk merumuskan teknis pemungutan pajak hotel

secara online, yaitu dapat dirumuskan langsung dalam Peraturan Walikota atau

dirumuskan bahwa teknis pemungutan pajak hotel dapat dikerjasamakan dengan

pihak ketiga.

Dari kedua cara diatas jika pemungutan pajak hotel dengan sistem

online dirumuskan langsung dalam Peraturan Walikota, maka Pemerintah Kota

Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan teknis

pemungutan pajak hotel dengan sistem online. Apabila terjadi perubahan sistem

pemungutan pajak maka Peraturan Walikota juga harus diubah.

Sedangkan kalau pemungutan pajak hotel dengan sistem online

dirumuskan dengan cara dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga maka tidak ada

kewajiban bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk menyediakan sarana dan

prasarana terkait dengan teknis pemungutan pajak hotel secara online karena

sudah disediakan oleh Pihak Ketiga. Apabila terjadi perubahan sistem

82

pemungutan pajak maka tidak perlu mengubah Peraturan Walikota, karena yang

perlu diubah hanyalah Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkaitan

dengan sistem pemungutan pajak hotel.

Dari kedua cara diatas setelah dilakukan analisis, lebih efektif bagi

Pemerintah Kota Denpasar merumuskan teknis pemungutan pajak hotel

dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. Dengan argumentasi bahwa Pemerintah

Kota Denpasar tidak mempunyai kewajiban untuk memikul beban perangkat

lunak dan peranghkat keras yang berkaitan teknis pemungutan pajak hotel secara

online.

3.2. Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel dengan sistem Online.

Berdasarkan penelusuran beberapa kajian literatur pengaturan pemungutan

pajak hotel dengan sisten online sejalan dengan prinsip E-Government.

E-Government merupakan penggunaan internet yang dimaksudkan untuk

melaksanakan urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik yang lebih

baik, cepat, dan tepat sehingga pada hakikatnya adalah suatu cara yang

berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, mengenai tujuan yang

ingin dicapai dari implementasi E-Government adalah untuk menciptakan

customer online dan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai

institusi publik. Selain itu E-Government juga bertujuan untuk mendukung good

governance, dengan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, serta

mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

lembaga publik. E-Government diharapkan dapat memperluas partisipasi publik

dengan memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan

83

keputusan/kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. E-Government

juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian,

E-Government berupaya menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan,

dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan perusahaan bisnis,

serta antar pemerintah itu sendiri.

Di Indonesia, E-Government telah diperkenalkan melalui Instruksi

Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika

(Telekomunikasi, Media dan Informatika) jo. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi

telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses

demokrasi. E-Government wajib diperkenalkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan termasuk juga dalam pemerintahan daerah. Kebijakan seperti itu

dikembangkan tidak terlepas dari keunggulan E-Government yang mampu

menyediakan pelayanan melalui internet, seperti di bidang perpajakan berupa

penyediaan informasi, interaksi satu arah, dan interaksi dua arah antar para pihak

Pemerintah dengan wajib pajak, Interaksi satu arah, antara lain dapat berupa

fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan dalam kegiatan perpajakan.

Sementara itu, pemrosesan/pengumpulan formulir di bidang informasi perpajakan

secara online merupakan contoh interaksi dua arah.

Keunggulan yang ditawarkan oleh E-Government tersebut juga telah

mendorong amendemen Paket UU Perpajakan 2000 yang terdiri dari UU

84

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) disertai dengan penggunaan sistem teknologi informasi.

Sebagai contoh dapat disimak ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) UU

No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menetapkan :

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf

Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing

dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat

Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan

satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

(1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda

tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai

kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)

mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pada bagian penjelasan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa pengertian

dari “mengisi Surat Pemberitahuan” adalah mengisi formulir Surat

Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan

benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya

85

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa “Penyampaian Surat Pemberitahuan

dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan

cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikemukakan bahwa “Dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan

teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban

menyampaikan Surat Pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara

elektronik”. Kedua rumusan di atas menunjukkan bahwa cara elektronik

merupakan salah satu instrumen perpajakan yang dapat dikembangkan dalam

pelayanan pajak di Indonesia, tentunya termasuk juga dalam pelayanan dan

pemungutan Pajak Hotel.

Pengaturan lebih lanjut di tingkat pusat dari amanat ketetuan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan di Indonesia secara elektronik dapat dijumpai pada Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 383/PJ./2002 tentang Tata Cara

Pembayaran, Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran On-Line dan

Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital, Keputusan Direktur

86

Jenderal Pajak Nomor KEP-162/PJ/2003 tentang Pelaksanaan Sistem Monitoring

Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) pada Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tentang Penyampaian SPT

secara elektronik melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), Keputusan

Direktur Jenderal Pajak No. KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat

Pemberitahuan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-

05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara

Elektronik (E-filling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-88/PJ./2004 menetapkan :

(1) Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan

selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

(2) Standar waktu yang digunakan untuk menentukan saat diterimanya Surat

Pemberitahuan secara elektronik adalah Waktu Indonesia Bagian Barat.

(3) Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir

batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari

libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

Selanjutnya pada Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-

05/PJ./2005 ditegaskan mengenai pengertian dari Surat Pemberitahuan secara

elektronik pada hakikatnya adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat

Pemberitahuan Tahunnan dikenal dengan E-filling yang berbentuk formulir

elektronik dalam media komputer (e-SPT). Lebih lanjut ditetapkan bahwa Surat

Pemberitahuan secara elektronik (E-filling) adalah suatu cara penyampaian Surat

Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem on-line yang real time. Pada pihak

lain dengan mengkaji judul peraturan pelaksanaan seperti di atas, maka

87

penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terutang secara on-line oleh

wajib pajak secara mandiri atau melalui jasa pihak ketiga.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) merupakan surat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban,

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Sehubungan dengan potensi dilakukannya proses penghitungan, pelaporan, dan

pembayaran pajak daerah termasuk juga Pajak Hotel dengan sistem on-line

melalui kerjasama dengan pihak ketiga, pengaturannya dapat dijumpai pada

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta penjelasannya. Ketentuan

Pasal 6 menetapkan “Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan”. Selanjutnya

pada bagian penjelasan ditetapkan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh

proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka

proses pemungutan pajak, antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman

surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Obyek Pajak dan

Subyek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga

adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran

pajak, dan penagihan pajak.

Menyimak rumusan ketentuan di atas, maka kegiatan dalam pemungutan

pajak yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga pada hakikatnya berkaitan

dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penghitungan

besarnya pajak terutang. Sedangkan kegiatan penghitungan besarnya pajak

terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.tidak dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dalam hubungannya dengan pelayanan

pajak secara online, adapun kegiatan yang menjadi ruang lingkup penyediaan

88

sarana dan prasarana antara lain berkaitan dengan pengadaan perangkat komputer,

penyediaan jaringan, maupun pembinaan sumber daya manusia pengguna

perangkat komputer bersangkutan.

Kecenderungan penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini telah

mengalami pergeseran paradigma yaitu dari paradigma state oriented menuju

civilize oriented. Hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan peran serta masyarakat

dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Gelombang demokrasi partisipatif

yang bercirikan otonomi daerah terus bergulir menuju terciptanya tatanan

kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, damai, dan

sejahtera. Adalah wajar, kalau semua pemerintahan daerah dengan “otonomi

daerah“ yang dimilikinya berada dalam tekanan untuk dapat bekerja lebih baik,

efektif, efisien, ekonomis (to maximize results and minimize costs). Upaya-upaya

yang dilakukan seperti reinventing, reengineering, horizontal administration,

responsive government dan lain sebagainya adalah agar pemerintahan daerah

dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.

Tantangan ini telah merubah fungsi Pemerintah Daerah dari sekedar

memberikan pelayanan rutin seadanya menjadi pelayanan masyarakat yang

terencana dengan mengutamakan mutu yang tinggi (high quality services).

Konsekuensinya, semua pemerintahan daerah berupaya untuk menggagas inisiatif

baru dalam meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar dapat memenuhi dan

kalau bisa melebihi keinginan dan harapan masyarakat. Kesuksesan Pemerintah

Daerah dalam memberikan pelayanan publik (public services) merupakan kunci

89

utamanya, mengingat Pemerintah Daerah merupakan aparatur pemerintahan yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah.

Pembayaran pajak daerah merupakan perwujudan dari kewajiban

kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan

pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti

jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai

dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan

untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan

masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu

daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan

dan pembiayaan pembangunan daerah. Disamping fungsi budgeter (fungsi

penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari

masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada

masyarakat yang kemampuannya lebih rendah.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya

merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara,

pembangunan nasional, maupun pembangunan daerah. Tanggung jawab atas

kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di

bidang perpajakan tersebut berada pada anggota masyarakat sendiri untuk

memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment

90

yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Sementara itu, Pemerintah dalam

hal ini perangkat Pemerintahan Daerah di bidang perpajakan, sesuai dengan

fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan perpajakan yang sederhana, murah, cepat,

dan transparan. Hal tersebut menunjukkan sistem perpajakan yang baru dengan

menggunakan sistem elektronik (e-system) diharapkan dapat menghilangkan

persekongkolan antara wajib pajak dan petugas pajak penyampaian SPT pajak

secara elektronik. Dengan cara yang baru ini para wajib pajak akan lebih mudah

menunaikan kewajibannya. Mereka tidak perlu lagi antre di kantor-kantor

pelayanan pajak, sehingga kesan birokrasi yang rumit dan bertele-tele dapat

dihilangkan.

Melalui sistem perpajakan daerah secara online ini maka proses

perpajakan dapat lebih dipercepat, efektif, dan efisien. Sistem ini juga idealnya

mampu mencegah segala kecurangan, kebocoran, dan penyimpangan.

Dikemukakan idealnya, karena sistem itu merupakan suatu intrumen semata

sehingga keberhasilannya sangat tergantung dari mental, kesadaran, dan dedikasi

aparat Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak Daerah itu sendiri. Dengan kata lain,

pada satu sisi perlu dibangun perilaku birokrasi yang tunduk pada sistem yang

dibangun dalam penyerahan SPT secara online yang disebut E-filling. Sedangkan

pada sisi lainnya, E-filling yang dibangun harus pula mampu meminimalisir

kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelayanan perpajakan daerah.

E-filling ini pada hakikatnya sejalan dan mendukung self-assesment sistem

dalam perpajakan nasional maupun daerah yang memberikan hak kepada wajib

91

pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang yang

menjadi kewajibannya. Data pajak yang dimasukkan dengan E-filling benar-benar

data dari wajib pajak tanpa ada campur tangan dari pihak petugas pajak. yang

dilaksanakan dengan jujur dan sistematis akan mengurangi kontak fisik antar

fiskus dengan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi informasi seperti E-filling

dalam bidang perpajakan daerah akan mampu mengurangi interaksi langsung

antara petugas pajak dan wajib pajak yang sering dianggap sebagai 'celah'

terjadinya praktek KKN di bidang perpajakan daerah. Sistem online yang

dikembangkan bukanlah dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan wajib pajak

tetapi untuk menjamin bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai kewajibannya

dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Hotel. Namun

demikian, penerapan pola online itu tidaklah dilakukan serta merta kepada semua

wajib pajak. Penerapannya memerlukan pengkajian ilmiah lebih dalam terkait

wajib pajak yang diwajibkan lebih awal, mekanisme pelaporan, pelaksanaan

fungsi pengawasan dan pengendaliannya, sanksi hukum yang dapat diterapkan

atas pelanggaran yang terjadi, beserta payung hukum dalam mendukung sistem

online dalam pemungutan Pajak Hotel.

Pengaturan pemungutan pajak dengan sistem online dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak

Hotel sebagai dasar hukum pemungutan pajak hotel di Kota Denpasar, Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel tidak memuat

tentang Ketentuan Peralihan dan secara tegas menyatakan mencabut dan tidak

berlaku Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak

92

Hotel. Namun sampai saat ini Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut dari

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel yang

berkaitan dengan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,

angsuran, dan penundaan pembayaran pajak belum diterbitkan, sehingga dapat

dikatakan sebagai ketentuan norma kosong.

Disisi lain untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah

melakukan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT

Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD Bali)

Nomor : 415.4/02/KB/Pem/2010

0006/107/110/2012.2


Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara On Line, yang kemudian ditindak

lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Kota Denpasar

dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ( BPD Bali)

Nomor : 973/139/DPKD/2012

0016.10.2012.2


Pajak Daerah Secara On Line.

Selain itu landasan hukum yang dipakai sebagai acuan dalam perjanjian

kerjasama kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem online adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja

Sama Daerah, dimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah menyebutkan bahwa Obyek

93

kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi

kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

3.3. Pihak-Pihak Yang Turut Serta Dalam Perjanjian Kerjasama

Pemungutan Pajak Hotel Dengan Sistem On Line.

Pihak-Pihak yang turut serta dalam Perjanjian Kerjasama Pemungutan Pajak

Hotel Dengan Sistem online di Pemerintah Kota Denpasar, yaitu :

a. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan pada tanggal 5 Juni 1962

dengan Akta Notaris Ida Bagus Ketut Rurus Nomor 131. Dengan diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Pokok Bank Pembangunan

Daerah Bali maka akta notaris tersebut dibatalkan dan selanjutnya berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 6/DPR.DGR/1965 Tanggal 9 Februari 1965 didirikanlah

Bank Pembangunan Daerah Bali dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah.

Perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi

Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 12 Mei

2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH, Notaris di Denpasar

yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12858HT.01.01.TH 2004

tanggal 21 Mei 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50

tanggal 22 Juni 2004, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor 25 tanggal 8 Agustus

2008 yang dibuat oleh I Made Widiada,SH, Notaris di Denpasar yang disahkan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor

94

AHU-63398.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 15 September 2008, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 7 Oktober 2008; dan telah

mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Akta Nomor 19

tentang Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan

Daerah Bali tanggal 8 Mei 2012 yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana

Hukum, Notaris di Denpasar.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang didirikan berdasarkan Akta

Pendirian Nomor 7 Tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit

Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar yang dasarnya telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6004 Tahun 2004 dan Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 2004 dan telah

disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

dengan Akta Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made

Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar yang telah diumumkan dalam

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2008 Nomorn 81

dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 7 Desember 2012 tentang

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan

Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, SH Notaris di Denpasar yang

berkedudukan di Denpasar dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala

Renon, Denpasar .

Pada tahun 2004 aktivitas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

ditingkatkan dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan

95

persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 6/32/KEP.DGS/2004

tanggal 11 Nopember 2004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi

Rp. 250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi

Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta

Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004.

Adapun Visi dan Misi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah :

Visi

Menjadikan Bank Terkemuka dalam Melayani UMKM untuk Mendorong

Pertumbuhan Perekonomian Bali.

Misi

Meningkatkan Kinerja Organisasi, Daya Saing, Program Kemitraan dan

Kontribusi pada Daerah serta Kepedulian Lingkungan.

b. DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR

Dinas Pendapatan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Denpasar yang telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan

Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun

2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15)

96

Dinas Pendapatan Kota Denpasar merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang berasal dari dana bagi

hasil pajak dan bukan pajak serta merealisasikannya bersama-sama Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya sesuai dengan tahapan yang telah

ditetapkan agar dapat dipergunakan untuk membiayai rencana kegiatan yang telah

ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendapatan

Kota Denpasar berpedoman pada Visi yang telah ditetapkan yaitu menjadikan

Kemampuan Keuangan daerah Sendiri (KKDS) sebagai sumber pendanaan yang

utama dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar yang krearif berwawasan

budaya dalam kesimbangan menuju keharmonisan.

Untuk mencapai Visi tersebut dilakukan melalaui tahapan Misi sebagai

berikut:

1. Menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak selaku mitra kerja

pemerintah dalam pemungutan pajak.

2. Mewujudkan penegakkan Peraturan Daerah serta sanksi hukum yang

tegas.

3. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Menggali sumber-sumber pendapatan.

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

97

Untuk mewujudkan Misi yang telah ditetapkan tersebut, maka

disusunlah Program-Program Strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), antara lain :

1. Peningkatan sarana prasarana seperti penataan kantor sehingga

memberi suasana sejuk untuk melayani masyarakat wajib pajak.

2. Pelatihan Sumber Daya Manusia yaitu dengan mengadakan pelatihan

akuntansi dan pelatihan lainnya untuk menunjang kompetensi

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.

3. Pelayanan Porporasi Bill secara gratis.

4. Pemungutan pajak dengan jemput bola.

98

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMUNGUTAN

PAJAK HOTEL DENGAN SISTEM ONLINE

4.1. Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara

adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan

mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu

peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang

berhubungan dengan pembentukan peraturan Perundang-undangan baik di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah.

Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu

tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk

undang-undang. Proses diawali dari prakarsa (inisiatif) mengajukan rancangan

undang-undang yang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disusun berdasarkan

program legislasi nasional (prolegnas). Rancangan undang-undang (RUU) yang

diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kepada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) adalah Rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam,

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Rancangan undang-undang (RUU) yang

diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga non

kementrian sesuai lingkup tugas dan tanggungjawabnya. Pengharmonisan,

99

pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal

dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia. Rancangan Undang-undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh

DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam jangka waktu paling

lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama untuk disahkan

menjadi undang-undang. Setelah disahkan menjadi Undang-undang kemudian

Undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Pengundangan peraturan

perundang-undangan dimaksudkan agar setiap orang mengetahui berlakunya

peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi :

a. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

b. Peeraturan Pemerintah.

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sedangkan untuk pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun

Kabupaten/Kota bersama Gubernur atau Bupati/Walikota yang terlebih dahulu

disusun dalam program legislasi daerah (prolegda) yang memuat rencana dan

prioritas pembentukan Peraturan Daerah untuk kurun waktu 1 tahun, prioritas

ditentukan dengan :

a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Rencana pembangunan daerah.

100

c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

d. Aspirasi masyarakat daerah.

Program Legislasi Daerah (prolegda) manjadi acuan bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah dan DPRD dalam menyiapkan ranperda. Program Legislasi

Daerah (prolegda) menghindari terjadinya ketidaksinkronan dan

ketidakharmonisan peraturan. Setelah itu tahapan yang dilakukan adalah melalui

tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia khusus/alat kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang khusus menangani bidang

legislasi dan rapat paripurna, sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh

Kepala Daerah agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat masyarakat harus

diundangkan dalam Lembaran Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh

Sekretaris Daerah. Dengan diundangkan Peraturan Daerah dalam lembaran resmi

(lembaran daerah) maka setiap orang dianggap telah mengetahui peraturan daerah

tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang mampu

memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum serta memenuhi harapan

dan tuntutan masyarakat (responsive). Peraturan Perundang-undangan yang baik

menurut ilmu hukum harus memenuhi syarat yuridis,sosiologis dan filosofis.

Persyaratan yuridis “juridische gelding”menurut Solly Lubis 94

berarti

kebijakan yang akan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan harus

94

Solly Lubis,1997, Landasan dan Teknik Perundang-undangan,Alumni, Bandung

hal.19

101

mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih di atasnya.

Syarat sosiologis “sociologiche gelding” sangat tergantung pada seberapa

jauh hukum itu mencerminkan kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Syarat

filosofis menunjukkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai

dengan pandangan atau ide atau cita-cita sewaktu membentuknya. Di Indonesia

dasar filosofis ini dapat ditemukan dalam Pancasila. Secara operasional

pendekatan yuridis, sosiologis maupun filosofis dalam merancang peraturan

perundang-undangan yang baik dapat digunakan pendekatan ROCCIPI

(Rule,Oportunity,Capacity,Communication,Interest,Process,Ideology)95

.

Dalam kaitannya dengan politik hukum dalam Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) apabila dikaitkan dengan teori ROCCIPI dapat dianalisa dari aspek

RULE bahwa dalam kewenangan membentuk undang-undang constitutional

dalam kaitannya dengan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang,

penentuan IA (Implementing Agency) dan penentuan RO (Rule Accupation).

Disamping itu terkait dengan perspektif normatif untuk menghindari

kemungkinan terjadinya konflik norma hukum antara peraturan perundang-

undangan yang dibuat dengan UUD NRI 1945 mapun secara horizontal

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya .

Politik hukum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dimana

kewenangan lembaga membentuk undang-undang yang diatur dalam UUD 1945

adalah DPR, Presiden, dan DPD namun dalam Nomor 12 Tahun 2011

95

Yohanes Usfunan,2004,Orasi Ilmiah : Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Yang Baik Menciptakan Pemerinthan yang Bersih dan Demokrasi,Pidato pengukuhan Jabatan

Guru Besar UniversitasUdayana, hal. 27

102

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berwenang adalah DPR dan

Presiden. Hal tersebut menunjukkan penggunaan asas Lex Specialis Derogat Legi

Generalis dimana undang-undang / peraturan perundang-undangan yang bersifat

khusus mengenyampingkan UU/ peraturan perundang-undangan yang bersifat

umum.

Teori Stufenbau dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa :

Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

susunan hierarkis,dimana norma yang dibawah berlaku ,bersumber dan

berdasarkan pada norma yang lebih tinggi,norma yang lebih tinggi

berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi,demikian

seterusnya sampai pada akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang

disebut norma dasar Groundnorm atau Basic Right atau Fundamental norm

yang tidak dapat kita telusuri lagi siapa pembentuknya dan dari mana asalnya96

.

Maria Farida Indrati Soepraptomenjelaskan pula :

Norma-norma yang ada dan berlaku mempunyai kaitan antara norma

yang satu dengan norma yang lainnya.Hal tersebut disebabkan karena norma

yang terendah mempunyai daya laku dan bersumber pada norma yang paling

tinggi itu tidak dapat ditelusuri lagi asal dan sumbernya oleh karena telah

ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat97

.

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan di atas

dapat mengilhami atau sebagai inspirasi dari pada penyusun Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dimana dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarkhis peraturan perundang-

undangan adalah sebagai berikut:

a.

b.


Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat

c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang

96

Hans Kelsen,1995,Teori Hukum Murni,Rimdi Press,hal 126-127 97

Maria Farida Indrati Seoprapto,2004,Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar

Pembentukannya , Kanisius,Yogyakarta,hal. 9

103

d. Peraturan pemerintah..

e. Peraturan Presiden

f.

g.

Peraturan Daerah Provinsi;dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Segala peraturan perundang-undangan antara yang lebih rendah dengan

yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan. Terkait dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

jika disesuaikan dengan teori “Stufenbau Des Rechat” nampak produk hukum

tersebut berada dalam tingkatan lebih rendah dari UUD NRI 1945. Oleh karena

itu bila ternyata ada Undang-Undang dan Peraturan Presiden bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka UU dan Perpres tersebut

menjadi tidak berlaku .

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus

memperhatikan tiga landasan yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Selain ketiga landasan perundang-undangan hendaknya pembuat peraturan

perundang-undangan memperhatikan asas perundang-undangan. Purnadi

Purbacaraka dan Soerjono Soekamto merinci asas-asas perundang-undangan

sebagai berikut :

a. Undang-Undang tidak berlaku surut

b. Undang-undang yang dibuat Penguasa yang lebih tinggi mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi pula

c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-

Undang yang bersifat umum ( lex specialis derogate lex generalis)

d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-

104

Undang yang berlaku terdahulu ( lex postiore derogate lex priori)

e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat

f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat

mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat

maupun individu,melalui pembaharuan atau pelestarian (asas

welfarestaat)98

Apabila suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak memperhatikan

syarat-syarat perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut

akan mengalami kekurangan (gebreken). Kekurangan dalam suatu peraturan

perundang-undangan dapat menjadi sebab perundang-undangan itu tidak sah

(nietrechtsgelding).

Menurut Utrecht ,untuk menerima atau tidak suatu peraturan perundang-

undangan yang mengandung kekurangan sebagai suatu peraturan perundang-

undangan yang sah (rechtsgelding) tergantung apakah syarat yang tidak dipenuhi

itu merupakan syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu (bestaansvoorwaarde)99

.

Menurut Hamid.S.Attamimi, peraturan perundang-undangan ( wettelijke

regels ) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-

undang baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih

rendah.

Pengertian peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengertian

undang-undang, yang terbagi undang-undang dalam arti formal dan undang-

98


Bandung,hal 46 99

Utrecht.E,1986, Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia, Pustaka Tinta Mas

Surabaya,hal 27

105

undang dalam art material, yang merupakan alih bahasa “ wet in formele zin atau

formele wet dan wet in materiele zin atau materiele wet yang dikenal di belanda.

Dikemukakan oleh A.Hamid S.Attamimi, bahwa wet in formele zin atau formele

wet berarti keputusan dalam bentuk wet ( besluit in wetsvorm ) yang ditetapkan

oleh pemerintah ( regering ) dan lembaga yang disebut Staten –General bersama-

sama, terlepas mengenai sisinya. Sedangkan wet in materiele zin atau materiele

wet berarti peraturan hukum yang berlaku umum dan mengikat rakyat, biasanya

disertai sanksi yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu dan menurut prosedur

tertentu pula.100

Selanjutnya tidak tepat apabila wet in formelezin diterjemahkan dengan

undang-undang dalam arti formal atau kata-kata wet in materiele zin dengan

undang-undang dalam arti material mengingat undang-undang dalam bahasa

Indonesia tidak dapat dilepas kaitannya dari konteks pengertian ketatanegaraan

Indonesia menurut UUD 1945 Apabila dilepaskan dari konteks pengertian

tersebut, maka akan timbul kerancuan mengenai pemahamannya.101

Berdasarkan uraian Hamid S.Attamimi tersebut, dua hal dapat dicermati.

Pertama, pengertian peraturan perundang-undangan sebagai terjemahan wet in

materiele zin atau materiele wet adalah peraturan hukum yang belaku umum dan

mengikat rakyat, biasanya disertai sanksi, yang dibuat oleh lembaga-lembaga

tertentu dan menurut prosedur tertentu pula. Kedua keberatan Hamid S.Attamimi

atas penerjemahan wet in materiele zin menjadi undang-undang dalam arti

material oleh karena wet in materiele zin di Belanda mempunyai arti khusus yakni

100

Hamid.S.Attamimi , Op.cit, hal. 161. 101

Ibid, hal. 199.

106

meski peraturan tetapi tidak selalu merupakan hasil bentukan regering dan Staten-

general bersama-sama, melainkan dapat juga merupakan produk pembentuk

peraturan ( regelgever ) yang lebih rendah seperti raja, mentri, provinsi,

kotamadya dan lain-lainnya. Hal yang sama terjadi juga di Indonesia, makna

Undang-undang dalam arti material “tidak selalu peraturan hasil bentukan

presiden dengan persetujuan DPR melainkan dapat juga produk dari Presiden

( tanpa persetujuan DPR ), Provinsi dan Kabupaten / Kota .

Bagir Manan mengartikan undang-undang dalam arti material adalah

setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi

aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Inilah yang

dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian ini lanjut Bagir

Manan, tidaklah begitu salah kalau orang awam mengatakan bahwa setiap aturan

tertulis yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang adalah undang-

undang. Hanya undang-undang di sini dalam arti material bukan dalam arti formil.

Bagir Manan memberikan pengertian peraturan perundang-undangan

adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan

yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat

secara umum.102

Yang dimaksud dengan “yang berwenang“ adalah yang

mempunyai fungsi legislative sebagaimana terungkap dalam pengertian peraturan

perundang-undangan yang dikemukakan oleh Bagir Manan dan Kuntana Magnar,

102

Bagir Manan, 1994, ” Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional ”, makalah disajikan pada pertemuan

ilmiah tentang kedudukan Bio Hukum / Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangnan

Hukum, diselenggarakan Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta, 19-20 Oktober,

hal. 1.

107

bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat,

ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang

mempunyai fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.103

Dari pengertian peraturan perundang-undangan yang diturunkan dari

uraian Hamid.S.Attamimi menggunakan unsur-unsur yakni :

1. Peraturan hukum ;

2. Yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang bersumber pada kekuasaan

legislatif berdasarkan kewenangan atribusi ataupun kewenangan

delegasi dari undang-undang ;

3. Yang berlaku umum dan mengikat rakyat ;

4. Biasanya disertai sanksi ;

5. Menurut prosedur tertentu pula.

Pengertian peraturan perundang-undangan secara otentik dapat ditemukan

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan Pasal 1 angka 2, bahwa peraturan perundang-undangan

adalah peraturan tertulis yang memuat norma yang mengikat secara umum dan

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tersebut adalah :

1. Peraturan tertulis;

2. Memuat norma dan mengikat secara umum ;

103

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1987, Peranan Peraturan Perundang-undangan

dalam Pembinaaan Hukum Nasional, Armico, Bandung, hal. 13.

108

3. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang;

4. Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, pengertian peraturan perundang-undangan dapat ditemukan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, Penjelasan Pasal

1 angka 2 yakni :

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam undang-

undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum

yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik

tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Pengertian tersebut menujukkan bahwa yang diakui sebagai peraturan

perundang-undangan mencakup dan mengandung unsur-unsur :

1. Peraturan yang bersifat mengikat secara umum ;

2. Yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama

Pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah ;

3. Keputusan yang bersifat mengikat secara umum ;

4. Yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di

tingkat pusat maupun di daerah.

Ulasan Indroharto, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian peraturan perundang-undangan

itu mencakup pengertian undang-undang dalam arti formal serta Keputusan Tata

Usaha Negara yang mengandung pengaturan yang bersifat umum. Baik peraturan

yang merupakan produk dari original legislator maupun hasil dari delegated

109

legislator serta Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pengaturan yang

bersifat umum.104

Peraturan perundang-undangan daerah diartikan sebagai peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur

Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan

daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-

undangan, maka pembentukan peraturan daerah dipahami sebagai berikut :

1. Proses pembuatan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan

bersifat umum ;

2. Dilakukan oleh dewan perwakilan Rakyat Dearah dan kepala Daerah ;

dan

3. Yang dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik

penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Pembentukan produk hukum dalam bahasa inggris law forming atau

rechtsvorming ( bahasa Belanda ) adalah pembentukan peraturan perundang-

undangan sebagai peraturan tertulis yang mengikat umum. Peraturan perundang-

undangan disini dimaksudkan peraturan yang dibentuk berdasarkan wewenang

legislasi yang bersifat ataribusi atau berdasarkan wewenang regulasi yang bersifat

delegasi. Wewenang regulasi dalam peraturan perundanng-undangan menurut

doktrin hukum disebut produk delegasi perundang-undangan atau delegated

legislation dalam istilah Belanda disebut delegatie van wetgeving.

104

Indroharto, Op.Cit, hal. 104-105.

110

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya ialah

pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan yang bersifat umum.

Norma hukum berlaku keluar berarti berlaku baik bagi jajaran pemerintahan

maupun bagi rakyat pemerintahan maupun bagi rakyat.105

Dalam kaitannya norma

hukum bersifat umum, menurut FR.Bohtlink dan J.H.A.Logeman, mengandung

pengertian berhubungan dengan ruang berlaku, yakni berlaku diseluruh wilayah,

berhubungan dengan waktu berlaku, yakni berlaku terus menerus, berhubungan

dengan subyek hukum yang terkenaan dengan norma hukum, yakni berlaku untuk

semua orang, dan berhubungan dengan fakta yang terulang.106

Kriteria yang lazim digunakan adalah dari subyek dan obyek. Dari segi

subyek ditunjukkan dengan melihat norma hukum dari segi alamat ( addressat )

atau untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan. Apabila suatu

norma hukum yang ditujukan adalah untuk orang banyak ( addressat umum ) dan

tidak tertentu disebut dengan norma hukum umum. Norma hukum yang ditujukan

untuk seseorang atau beberapa orang disebut norma hukum individual. Dari segi

obyek dalam arti hal yang diatur atau perbuatan tingkah lakunya yang diatur hal-

hal yang tertentu disebut norma hukum kongkrit sedangkan norma hukum

mengenai hal-hal yang tidak tertentu disebut norma hukum abstrak. Dari sifat-

sifat norma hukum yang umum-individual dan norma hukum yang abstrak-

konkret, terdapat empat kombinasi yakni : norma hukum umum-abstrak, norma

105

Hamid.S.Attamimi, op.cit, hal. 314-315. 106

ibid , hal. 135.

111

hukum umum-konkrit, norma hukum individual-abstrak dan norma hukum

individual-konkrit.107

Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan mengandung norma

hukum yang umum-abstrak atau sekurang-kurangnya yang umum kongkrit,

sedangkan norma hukum yang lainnya yaitu yang individual-abstrak dan yang

invidual kongkrit lebih mendekati penetapan ( beschiking ) daripada peraturan

( regeling ). Dalam kaitannya keberlakuan suatu norma ditentukan oleh hubungan

norma-norma hukum atas dan bawahan atau pertingkatan, norma hukum yang

lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah sebagaimana dikemukakan oleh

Hans Kelsen :

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan

norma yang satu-yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma

lain yang lebih tinggi lagi, dan regressus ( rangkaian proses pembentukan

hukum ) ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi dari validitas

keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum

ini.108

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis

juga berkelompok-kelompok. Bila kelompok-kelompok tersebut dalam struktur

tata hukum Indonesia adalah :

1. Staatfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD 1945) ;

2. Staatsgrundgezet : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi

ketatanegaraan ;

3. Formell gezets: Undang-Undang ;

107

Budiman.N.P.D.Sinaga, 2004, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Yogyakarta,

UII Press, hal. 7-13. 108

Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Terjemahan dari Hans

Kelsen General Theory of Law and State ( New York ; Russel and Russel, 1971), Penerbit

Nusamedia & penerbit Nuansa, Bandung, hal. 179.

112

4. Verordnung en autonome satzung : Secara hirarkhis mulai dari Peraturan

Pemerintah hingga Peraturan Gubernur dan Peraturan walikota /

Bupati.109

Dengan mengutip Hans Nawiasky dan Carl Schmitt110

melihat dari wujud

norma hukum norma yang paling abstrak adalah Staatfundamentalnorm. Norma

yang lebih kongkrit adalah norma hukum yang lebih rendah lagi adalah formell

gezets karena sudah dapat dilengkapi ketentuan mengenai sanksi-sanksi bagi

pelanggarnya. Jenis terakhir Verordnung en autonome satzung berupa peraturan

pelaksanaan atau peraturan otonomi yang bersifat kongkrit.

Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan “Pembentukan

Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan perundang-undangan

yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau

penetapan dan pengundangan”.

Pemahaman secara otentik tentang peraturan perundang-undangan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenntukan

Peraturan Perundang-undangan dengan pengertian secara teoritik, maka diperoleh

pemahaman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan mengandung

unsur-unsur pengertian sebagai berikut :

1. Prosess pembuatan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan

bersifat umum ;

109

Maria Farida, Op.cit, hal 45-56. 110

Darji Darmodiharja, 2004, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana

Filasafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, hal. 224.

113

2. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang ; dan

3. Yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik

penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahaan, pengundangan.

Namun perlu juga dicermati tidak semua produk hukum daerah mengikuti

tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang

berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan

untuk menetapkan Peraturan Daerah (legislatieve bevoegdheid,legislative power),

Dengan memperhatikan pemahaman dari pembentukan peraturan perundang-

undangan maka pembentukan peraturan daerah dapat dipahami sebagai berikut :

1. Proses pembuatan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan

bersifat umum ;

2. Dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Gubernur atau

Bupati/Walikota yang dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat

komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang khusus menangani legislasi dan rapat

paripurna, sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

114

Perundang-undangan terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan di daerah

yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi;

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Kepala Daerah;

4. Peraturan Desa.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat 4 (empat) bentuk

produk hukum daerah yang terdiri dari :

1. Peraturan Daerah atau sebutan lainnya;

2. Peraturan Kepala Daerah;

3. Peraturan Bersama Kepala Daerah;

4. Keputusan Kepala Daerah.

4.2. Kedudukan Hukum Perjanjian Kerjasama dengan sistem Online

Kenyataan sehari-hari menunjukan bahwa pemerintah disamping

melaksanakan aktifitas dalam bidang hukum publik juga terlibat dalam lapangan

keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan

“ twee peten ”, dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (ambi) yang tunduk

pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtpersoon) yang tunduk pada

hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dalam hukum

publik dan kapan terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, pertama-tama

yang harus dilakukan adalah melihat lembaga yang diwakili pemerintah, dalam

hal ini negara, provinsi atau kabupaten. Untuk mengetahui kedudukan hukum

115

negara, provinsi atau kabupaten mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua

jenis hukum111

Dalam beberapa literatur, diantaranya Utrect mengatakan bentuk-

bentuk perbuatan pemerintahan, berdasarkan kelaziman sistematika hukum dibagi

dalam dua golngan, yakni dalam hukum privat (sipil) dan hukum publik, maka

perbuatan hukum itu ada dua macam yaitu:

a. Perbuatan menurut hukum privat (sipil).

b. Perbuatan hukum menurut hukum publik. Administrasi negara sering juga

mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan subjeck hukum lain

berdasarkan hukum privat112

Sedangkan Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara,

mengemukakan instrumen hukum keperdataan yang digunakan oleh pemerintah

dalam menjalankan pemerintahannya,pemerintah dapat menggunakan perjanjian

yang bentuknya yaitu perjanjian perdata biasa, perjanjian perdata dengan syarat-

syarat standar, perjanjian mengenai kewenangan publik, perjanjian mengenai

kebijaksanaan pemerintahan:

1. Perjanjian Perdata Biasa.

Dalam melakukan perjanjian perdata biasa,pemerintah disamping

menggunakan instrumen hukum keperdataan sekaligus pula melibatkan diri

dalam hubungan hukum keprdataan sehingga kedudukan hukum pemerintah

tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata. Meskipun

perjanjian yang dilakukan pemerintah bersifat biasa, namun selalu didahului

111

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,

hal.72 112

Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Fakultas Hukum dan

Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, Cetakan keempat, hal.63.

116

adanya oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara, yang kemudian dianggap

keputusan tersebut melebur kedalam tindakan hukum perdata.

2. Perjanjian Perdata dengan Syarat-Syarat Standar.

Pada umumnya perjanjian dengan syarat-syarat standar ini berbentuk konsesi

kontrak adhesie , yaitu suatu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara

sepihak, hingga pihak lawan berkontraknya tidak ada pilihan lain kecuali

menerima atau menolaknya. Dalam hal ini pemerintah menentukan sepihak

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak swasta atau pihak yang

berkepentingan.

3. Perjanjian mengenai kewenangan Publik

Perjanjian ini merupakan perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara

dengan warga masyarakat dan yang diperjanjijkan adalah mengenai cara badan

atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenang pemerintahnnya.

4. Perjanjian mengenai Kebijaksanaan Pemerintahan

Perjanjian kebijaksanaan adalah perbuatan hukum yang menjadikan

kebijaksanaan publik sebagai objek perjanjian, lebih lanjut disebutkan

perjanjian ini berkaitan dengan klausul mengenai:

a. Kemungkinan-kemungkinan penggunaan maupun pendirian bangunan-

bangunan(pengaturan tata ruang);

b. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemindahtangan harta kekayaan

negara;

c. Syarat-syarat untuk kelestarian lingkungan hidup;

d. Ketentuan-ketentuan yang harus selalu dilaksanakan oleh mereka yang

diberi izin melakukan usaha-usaha sosial;

e. Persyaratan untuk pengelolaan parkir kendaraan diseluruh kota,

perusahaan pompa bensin dan sebagainya;

117

f. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para developer

dari suatu real estate sebelum maupun selama pekerjaan pembangunan

dilapangan di kerjakan. 113:

Berdasarkan hasil penelusuran yang didapatkan di Pemerintah Kota

Denpasar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 perbuatan pemerintah

(administrasi negara),yang didasarkan atas hukum publik dapat dilihat dari tabel

dibawah ini.

Tabel 1 Perbuatan Pemerintah Kota Denpasar yang didasarkan atas

hukum publik

No.

Tahun Nama Perbuatan

Hukum

Para Pihak dan Materi

yang Diatur

1. 2010 Perbuatan Kontrak

tentang Pengelolaan

Inkubator Bisnis

Pihak I Sekretaris Daerah

Kota Denpasar

Pihak II Kandatel Bali

Mengatur tentang

Pengelolaan Inkubator

Bisnis Kota Denpasar

sebagai Pusat

Pengembangan dan

Penelitian ekonomi

Kreatif Di kota Denpasar


tentang Program

Legislasi daerah


Kota Denpasar

Pihak II Fakultas Hukum

Universitas

UdayanaMengatur

tentang Program

Legislasi Daerah


tentang Pemanfaatan

Pelabuhan Benoa

Pihak I Walikota

Denpasar

Pihak II Dirut Pelindo III

(Persero)

Mengatur tentang

Pemanfaatan Pelabuhan

Benoa Di Kota Denpasar

113

Ridwan HR,op.cit. hal..230-237

118


Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi

Pihak I Bupati Konawe

Selatan

Pihak II Walikota

Denpasar

Mengatur tentang

penyelenggaraan

Program Transmigrasi Di

Desa Arongo Kecamatan

Landano Kabupaten

Konawe Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara


tentang Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan

Umum


Kota Denpasar

Pihak II Dirut PD Parkir

Kota Denpasar

Mengatur tentang


tentang Bidang

Perhubungan Laut

Pihak I Kepala Dinas

Perhubungan Kota

Denpasar

Pihak II GM PT Pelindo

III (Persero)

Mengatur tentang Bidang

Perhubungan Laut di

Pelabuhan Benoa

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Tabel 2 Perbuatan Pemerintah Kota Denpasar yang didasarkan atas

hukum privat

No.

Tahun Nama Perbuatan

Hukum

Para Pihak dan Materi

yang Diatur

1. 2012 Perbuatan Sewa

Menyewa

Pihak I Pemerintah Kota

Denpasar

Pihak II Sulianty Gotama

Mengatur tentang

perjanjian sewa menyewa

bangunan/gudang yang

dipergunakan untuk

gudang tenmpat

penyimpanan barang-

barang inventaris kantor

119

2. 2 Perbuatan sewa

menyewa

Pihak I Ni Wayan Suji

Pihak II Pemerintah Kota

Denpasar

Mengatur tentang

Perjanjian sewa

menyewa tanah dan

bangunan yag

dipergunakan untuk

kantor Kelurahan Renon

3. 2011 Perbuatan Sewa

menyewa

Pihak I Drs. Nyoman

Bratajaya, SH

Pihak II Pemerintah Kota

Denpasar

Mengatur tentang

Perjanjian sewa

menyewa tanah yang

digunakan oleh Dinas PU

untuk penempatan

bahan/material untuk

keperluan kegiatan

pemerliharaan jalan di

Kota Denpasar

Sumber: Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Dari tabel diatas dapat diketahui, Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini

Walikota Denpasar, dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang didasarkan

atas hukum privat, selain perbuatan hukum yang didasarkan atas hukum publik.

Jika dibandingkan perbuatan hukum yang didasarkan atas hukum publik

dan perbuatan hukum yang didasarkan atas hukum privat yang dilakukan oleh

Walikota Denpasar, dapat dengan jelas dilihat suatu perbedaannya seperti pada

tabel dibawah ini :

120

Tabel 3 Perbedaan Perbuatan Hukum Pemerintah Kota Denpasar

yang didasarkan atas hukum privat dan hukum publik

Ditinjau dari

aspek

Perbuatan

Hukum

Walikota

Denpasar yang

didasarkan atas

hukum publik

Perbuatan

Hukum Walikota

Denpasar yang

didasarkan atas

hukum privat

Kedudukan

para pihak

Kedudukan

Walikota

dengan pihak-

pihak yang

diatur dalam

perbuatan

hukum ini, tidak

sejajar, artinya

Walikota

Denpasar

mempunyai

kewenangan

untuk

memerintah dan

pihak-pihak

yang diatur

dalam perbuatan

hukum ini

berada pada

kedudukan

diperintah.

Contoh:

Keputusan

Walikota

Denpasar

Nomor 188.45/

10/HK/2011

tentang

Penunjukkan

Kedudukan

Walikota dengan

pihak-pihak yang

diatur dalam

perbuatan hukum

privat ini, sejajar,

artinya Walikota

Denpasar

mempunyai

kedudukan yang

sama dengan

pihak-pihak yang

diatur dalam

perbuatan hukum

privat ini.

Contoh:

Perjanjian

Pemerintah Kota

Denpasar Nomor

011/80/PAD.

Tahun 2013

tentang

perjanjian sewa

menyewa tanah

dan bangunan

untuk keperluan

Kantor

Kelurahan Renon

Dalam contoh

121

Pejabat/Petugas

Pengamanan

Persandian

Daerah Kota

Denpasar

Dalam contoh

diatas, kelihatan

sekali Walikota

Denpasar

mempunyai

kewenangan

untuk

memerintah dan

.... sebagai

pejabat.....

berada pada

kedudukan yang

diperintah.

diatas, paling

tidak dalam hal

penentuan harga

kontrak, lamanya

waktu

mengontrak

harus ada

kesepakatan

antara

Pemerintah Kota

Denpasar dengan

pihak-pihak yang

diatur dalam

hukum privat ini,

karena harus ada

kesepakatan

inilah maka dapat

dikatakan

kedudukan para

pihak yang

melakukan

perbuatan hukum

yang didasarkan

atas hukum

privat ini yang

sejajar.

Hukum yang

mengatur

Hukum yang

mengatur

perbuatan

hukum Walikota

Denpasar yang

didasarkan atas

hukum publik,

Contoh

Peraturan

Walikota

Denpasar nomor

25 A Tahun

Perbuatan

Hukum Walikota

Denpasar yang

didasarkan atas

hukum privat,

dasar hukum

pengaturannya

lasimnya

bertumpu pada

ketentuan-

ketentuan hukum

privat atau

Hukum Perdata.

122

2010 tentang

Kawasan Tanpa

Rokok

Jika terjadi

gugatan

Hukum yang

mengatur

perbuatan

hukum Walikota

Denpasar yang

didasarkan atas

hukum publik,

jika terjadi

gugatan

diselesaikan

oleh Pengadilan

Tata Usaha

Negara.

Contoh

gugatan tentang

HGB Tiara

Gosir

Perbuatan

Hukum Walikota

Denpasar yang

didasarkan atas

hukum privat,

jika terjadi

gugatan

diselesaikan oleh

Pengadilan

Negeri.

Contoh Gugatan

Edy Harliyanto

tentang

pembongkaran

toko jalan Gajah

Mada Denpasar

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis.

Berdasarkan uraian diatas, Kedudukan Hukum Perjanjian Kerjasama

Pemungutan Pajak Hotel dengan Sistem online yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota Denpasar dapat dikaji dari beberapa aspek seperti:

1. Kedudukan Para pihak : para pihak yang melakukan perjanjian

kerjasama pemungutan hotel dengan sistem online yaitu dalam hal

ini adalah Pemerintah Kota Denpasar dan Direktur Utama PT.

Bank Pembangunan mempunyai kedudukan yang sama / sejajar

123

2. Hukum Yang Mengatur : dilihat dari substansi perjanjian kerjasama

pemungutan hotel dengan sistem online tergolong hukum publik,

sedangkan format/bentuk Perbuatan Hukum dalam melakukan

perjanjian kerjasama pemungutan hotel dengan sistem online

didasarkan atas hukum privat, dasar hukum pengaturannya

lasimnya bertumpu pada ketentuan-ketentuan hukum privat atau

Hukum Perdata.

3. Jika Terjadi gugatan : Perbuatan Hukum yang didasarkan atas

hukum privat, jika terjadi gugatan diselesaikan oleh Pengadilan

Negeri, hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (3) perjanjian

kerjasama antara Dinas Pendapatan Kota Denpasar dengan PT.

Bank Pembangunan daerah Bali (BPD Bali)

Nomor : 973/139/DPKD/2012 tentang

0016.10.2012.2

Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima

Pembayaran Pajak Daerah Secara On Line.

yang menyebutkan bahwa apabila cara musyawarah untuk

mencapai mufakat tersebut tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat

untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan

Negeri Denpasar.

Berdasarkan uraian, maka dapat dikatakan kedudukan hukum perjanjian

Kerjasama Pemungutan Pajak Hotel dengan Sistem online yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Denpasar, jika dilihat dari substasinya merupakan perbuatan

124

hukum pemerintah yang didasarkan atas hukum publik, akan tetapi jika dilihat

dari aspek format/ bentuk hukum pengaturan yang terdapat didalam perjanjian

tersebut, dapat dikatakan perjanjian Kerjasama Pemungutan Pajak Hotel dengan

Sistem online yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar tergolong

perbuatan hukum pemerintah yang didasarkan atas hukum privat.

Sejalan dengan hasil temuan diatas, Johanes Usfunan mengungkapkan ada

beberapa pandangan para sarjana mengenai keputusan yang merupakan perbuatan

hukum perdata, yang disebut dengan keputusan yang melebur ke dalam perbuatan

hukum perdata seperti114

:

1. Keputusan yang jangkauannya akan melahirkan atau justru menolak

terjadinya suatu perbuatan hukum perdata.Umpamanya, keputusan

penolakan untuk menjual suatu rumah dinas seorang pegawai negeri,

penolakan pihak Perumtel untuk memberi sambungan telepon.

2. Keputusan yang melebur dalam perbuatan hukum perdata. Contoh.

Keputusan tentang menyewa suatu gedung untuk kantor.

3. Keputusan yang menyebabkan dipenuhinya atau justru tidak dipenuhi

suatu syarat yang perlu harus ada suatu perbuatan hukum perdata dapat

bekerja dengan sah. Contoh Persetujuan Setneg untuk pemborongan

suatu pekerjaan.

4. Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari perbuatan hukum perdata.

Contoh Keputusan memberi izin menghuni suatu rumah yang dibangun

atas dasar perjanjian antara Walikota dengan real estate.

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ada 2 sifat produk hukum daerah

yaitu :

a. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ;

b. Produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

Bentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan terdiri dari :

114

Johanes Usfunan, 2002, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat, Penerbit

Djambatan Jakarta, , hal. 44.

125

a. Peraturan Daerah atau nama lainnya;

b. Peraturan Kepala Daerah;

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Sedangkan bentuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan berupa

Keputusan Kepala Daerah.

Dikaitkan dengan kedudukan hukum perjanjian kerjasama pemungutan

pajak hotel dengan sistem online sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka

perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem online dapat

diklasifikasikan setara atau sederajat dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah,

hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

a. Dari aspek prosedur penyusunan perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel

dengan sistem online, dimana draft naskah kerjasama itu berasal dari Pimpinan

SKPD teknis terkait yang menangani masalah pemungutan pajak daerah dalam

hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Kemudian draft

naskah tersebut dilakukan pembahasan oleh Bagian Kerjasama Sekretariat

Daerah Kota Denpasar dengan Tim Kerjasama Kota Denpasar, setelah itu draft

perjanjian tersebut diharmonisasi dan disinkronisasi dengan SKPD Teknis

terkait lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka prosedur

penyusunan perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem

online diatas sama dengan prosedur penyusunan Peraturan Bersama Kepala

Daerah.

126

b. Dari aspek substansi atau materi yang diatur dalam perjanjian kerjasama

pemungutan pajak hotel dengan sistem online, sama dengan materi/substansi

yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bersama Kepala

daerah yang bersifat umum dan mengikat pihak luar yaitu dalam hal ini adalah

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Dilihat dari aspek prosedur penyusunan dan materi/substansi yang diatur dalam

perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem online, dapat

disetarakan dengan produk hukum yang bersifat pengaturan yang berbentuk

Peraturan Bersama Kepala Daerah.

4.3. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Pemungutan pajak Hotel dengan

Sistem On Line

Kekuatan hukum menurut sejarahnya, mula pertama timbul dalam lapangan

hukum perdata/privat. Kekuatan hukum dari tindakan pemerintah pada mulanya

dibahas oleh van der Pot115

. Kekuatan hukum dibedakan atas kekuatan hukum

formal dan kekuatan hukum material. Tindakan pemerintahan mempunyai

kekuatan hukum formal, apabila kekuatannya tidak dapat ditiadakan lagi oleh

organ yang lebih tinggi misalnya banding. Sedangkan Utrcht116

mengatakan

kekuatan hukum formal dari tindakan pemerintah apabila ketetapan itu tidak

dibantah lagi oleh alat hukum.

115

Philipus M Hadjon, 1985, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan,

Djumali Surabaya, , hal. 26. (selanjutnya disebut Philipus M Hadjon V) 116

Utrecht, op.cit, hal.119.

127

Keputusan pemerintah yang telah dilaksanakan atau telah berlaku dengan

sendirinya mempunyai kekuatan hukum material117

. Namun W.F Prins

mengatakan keputusan pemerintah yang telah mempunyai kekuatan hukum

material, dapat ditarik kembali dengan memperhatikan asas-asas tertentu,

seperti118

:

a. Keputusan yang dibuat karena yang berkepentingan menggunakan

tipuan;

b. Suatu ketetapan yang isinya belum diberitahukan kepada yang

bersangkutan;

c. Suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya dengan

beberapa syarat tertentu, pada waktu tersebut yang dikenai tidak

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

d. Suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak boleh

ditarik kembali, setelah lewat jangka waktu tertentu apabila dengan

penarikan tersebut keadaan yang layak akibat dari keputusan tersebut

menjadi keputusan yang tidak layak.

e. Oleh karena suatu keputusan lahirlah suatu keadaan yang tidak layak

yang menimbulkan kerugian bagi negara.

f. Menarik atau mengubah suatu keputusan harus dilakukan sesuai

dengan formalitas pembuatan keputusan.

Sedangkan dari sisi hukum privat, suatu perjanjian dikatakan mempunyai

kekuatan hukum, apabila telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam

Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang

dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pasal 1320 KUH perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

117

Utrecht, ibid, hal 127. 118

Utrecht, ibid, hal. 128-129.

128

Pasal 1338 KUH Perdata

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

Dengan mempergunakan dasar pemikiran seperti yang diuraikan diatas,

apabila ditelusuri substansi Perjanjian Kerjasama Pemungutan pajak Hotel dengan

Sistem online tersebut, memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

yang merupakan akibat hukum dari diberlakukannya Perjanjian Kerjasama

Pemungutan pajak Hotel dengan Sistem online ini.

Kekuatan hukum yang terkandung didalam Perjanjian Kerjasama

Pemungutan pajak Hotel dengan Sistem online ini berupa hak dan kewajiban dari

masing-masing pihak sebagai berikut:

Adapun Hak dan Kewajiban dari para pihak dalam Perjanjian Kerjasama

Pemungutan pajak Hotel dengan Sistem online adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menyediakan data base pembayaran setoran pajak untuk wajib pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah untuk dapat diakses oleh

Pihak Kedua setiap awal bulan dimulai pada tanggal 10 setiap bulannya

2. Data pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

air tanah Pihak Pertama wajib di upload ke Pihak Kedua melalui jaringan

komunikasi, sehingga Pihak Kedua dapat mengakses data tersebut setiap

terjadi transaksi pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, dan pajak air tanah.

129

3. Menjaga kestabilan server produksi Pihak Pertama sehingga pelaksanaan

pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak

air tanah dapat berjalan lancar.

4. Menjamin kebenaran dan keakuratan data pembayaran setoran wajib pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak air tanah yang ada di host

Pihak Pertama.

5. Pihak Pertama atas dasar hasil rekonsialisi, yang berdasarkan data

penerimaan data pembayaran pajak oleh Pihak Kedua akan menerima

setoran dari Pihak Kedua pada hari kerja berikutnya (H+1) kecuali akhir

bulan setoran tersebut disetorkan pada hari kerja yang sama (H+0) pada

rekening kas umum daerah Pemkot Denpasar.

Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menyiapkan dan memelihara jaringan komunikasi dan sistem pembayaran

online pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan

pajak air tanah Pihak Pertama yang dilakukan melalui layanan Pihak

Kedua, berupa layanan teller dan layanan elektronik.

2. Menerima setoran pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

dan pajak air tanah Pihak Pertama

3. Melakukan rekonsiliasi data secara terpusat atau tersentralisasi terhadap

data harian pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

dan pajak air tanah Pihak Pertama.

130

4. Menyetorkan hasil penerimaan pajak sebesar nominal sesuai dengan data

hasil rekonsiliasi pada maksimal hari kerja berikutnya (H+1), kecuali akhir

bulan setoran tersebut wajib disetorkan pada hari kerja yang sama (H+0)

pada rekening kas umum daerah Pemkot denpasar.

5. Apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi yang digunakan dalam

program penerimaan pembayaran setoran pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan dan pajak air tanah secara online, maka Pihak Kedua segera

melaksanakan perbaikan sistem, sehingga pelayanan dapat berfungsi

dengan baik.

131

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian / kajian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

a. Pengaturan pemungutan pajak hotel dengan sistem online pada

Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian untuk di Kota Denpasar

tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun

2011 tentang Pajak Hotel, disamping dasar hukum yang dipakai adalah

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT Bank

Pembangunan Daerah Bali ( BPD Bali)

Nomor : 415.4/02/KB/Pem/2010

0006/107/110/2012.2

tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Menerima

Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara On Line, yang

kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas

Pendapatan Kota Denpasar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali

( BPD Bali).

Nomor : 973/139/DPKD/2012

0016.10.2012.2


Pembayaran Pajak Daerah Secara On Line.

132

Terkait dengan perjanjian kerjasama kerjasama pemungutan pajak hotel

dengan sistem online dasar hukum yang dipakai sebagai acuan adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

b. Kedudukan hukum perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan

sistem online dapat diklasifikasikan setara atau sederajat dengan

Peraturan Bersama Kepala Daerah, hal ini didasarkan atas beberapa

pertimbangan:

Dari aspek prosedur penyusunan perjanjian kerjasama pemungutan pajak

hotel dengan sistem online, dimana draft naskah kerjasama itu berasal dari

Pimpinan SKPD teknis terkait yang menangani masalah pemungutan pajak

daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Kemudian draft naskah tersebut dilakukan pembahasan oleh Bagian

Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan Tim Kerjasama Kota

Denpasar, setelah itu draft perjanjian tersebut diharmonisasi dan

disinkronisasi dengan SKPD Teknis terkait lainnya.

Dari aspek substansi atau materi yang diatur dalam perjanjian kerjasama

pemungutan pajak hotel dengan sistem online, sama dengan

materi/substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah atau

Peraturan Bersama Kepala daerah yang bersifat umum dan mengikat pihak

luar yaitu dalam hal ini adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Dilihat dari aspek prosedur penyusunan dan materi/substansi yang diatur

dalam perjanjian kerjasama pemungutan pajak hotel dengan sistem online,

133

dapat disetarakan dengan produk hukum yang bersifat pengaturan yang

berbentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran sebagai solusi

dalam penulisan ini yaitu :

Untuk menghindari adanya kekosongan norma hukum, maka Pemerintah

Kota Denpasar perlu segera menerbitkan Peraturan Walikota tentang Tata

Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan

Penundaan Pembayaran Pajak sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah

Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, sehingga

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT Bank

Pembangunan Daerah Bali ( BPD Bali)

Nomor : 415.4/02/KB/Pem/2010

0006/107/110/2012.2


Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara On Line, yang

kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas

Pendapatan Kota Denpasar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali

( BPD Bali)

Nomor : 973/139/DPKD/2012

0016.10.2012.2


Pembayaran Pajak Daerah Secara On Line, mempunyai landasan atau

dasar hukum yang kuat.

134

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2008, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia,

Bogor

Anonim, 2007, Pedoman Nasional Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta,

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Perimbangan

Keuangan.

Ateng Syarudin,1993,Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah,Mandar

Maju Bandung,

Atmadja, I Dewa Gede 1996, Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi

Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen”

Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Pada FH.UNUD.

Alf Ross, 1959, On Law And Justice, University Of Californis Press, Barkely &

Los Angeles.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar,1997,Kedudukan dan Fungsi Keputusan

Presiden Sistem Perundang-undangan dan peranannya dalam Akselerasi

Pembangunan Ekonomi,Penerbit Alumni, Bandung.

Budiman.N.P.D.Sinaga, 2004, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan,

Yogyakarta, UII Press

Burn, Danny, 1994, Robin Hambleton and Paul Hogget, “The Politics of

Decentralisation, Revitalising Local, Democracy”, The Macmillan Pres

Ltd. London.

Charles O. Jones, 1991, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), terjemahan,

Rajawali Pers, Jakarta,

Darussalam dan Danny Septriadi, 2006, Membatasi Kekuasaan Untuk

Mengenakan Pajak: Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, dan

Administrasi Pajak di Indonesia, Grasindo, Jakarta,

Darji Darmodiharja, 2004, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana

Filasafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama

Erna Widodo , 2000, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Avy-rouz.

Erly Suandy, 2000, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta,

135

H. Lauddin Marsuni, 2006, Hukum dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, UII

Press, Yogyakarta.

Hari Chand, 1994, Modern Yurisprudence, International Law Book Service,

Kuala Lumpur.

Hilaire McCoubrey and Nigel D White, 1996, Yurisprudence, Blackstone Press

Limited, London.

Kelsen, Hans, 1973, General Theory of Law and State, Translate by Anders

Wedberg, Russel & Russel, New York.

Kesit Bambang Prakosa, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah,UII Press,

Yogyakarta

Kuntjoro Purbopranoto, 1978, Beberapa Catatan Tentang Hukum Tata

Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung,

Kuntana Magnar, 1984, Pokok-pokok Pemerintah Daerah Otonom dan Wilayah

Administratif, Bandung, CV. Armico.

Kusnardi Moh dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar

Bakti.

Mardiasmo,2008, Perpajakan edisi Revisi 2008, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Mahfud. MD, Moh 2001, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang

Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, PT. Rineka

Cipta.

Marihot P. Siahaan, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada.

Maria Farida Indrati Seoprapto, 2004, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar

Pembentukannya , Yogyakarta, Kanisius,

Muin Fahmal, H.A. 2006, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak

Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, UII Press, Yogyakarta,

Mukthi Fajar, 2004, Type Negara Hukum, Bayu Media Publihsing, Malang.

Ni Matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta Interpratama Offset.

136

P.W. Brouwer et.al, 1992, Grond Rechten and Conflic in Law, Rechts

Filosoticband Rechts Theori 7, Tjeen Willink, Zwole.

Philipus M. Hadjon,dkk, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet.I.

Gadjah Mada University Press.

----------, 1993, Pemerintahan Menurut Hukum (wet-en rechtsmatigheid van

bestuur), Yuridika, Surabaya.

----------, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban,

Surabaya.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2003, UII Press, Yogyakarta.

Rochmat Soemitro, 1977, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, PT.

Eresco, Bandung.


Bandung,

Sadjijono, 2008, Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang

Pressindo, Yogyakarta.

Santoso Brotodihardjo, R, 1995, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung,

PT. Eresco.

Subiyakto Indra Kusuma, 1988, Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan, Surabaya,

Usaha Nasional,

Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta.

Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang peraturan Pengganti

Undang-undang, Universitas Muhamadyah, Malang.

Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20,

Alumni Bandung,

Soedargo. R, 1964, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bandung N.V. Eresco.

Soehino,1991, Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah, Yogyakarta,

Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE.

137

Solly Lubis,1997, Landasan dan Teknik Perundang-undangan,Alumni, Bandung

Sjahran Basah,1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrsi di

Indonesia,Alumni, Bandung,

SF,Marbun,2004, Mandat,Delegasi,Atribusi Dan Implementasinya Di

Indonesia,UII Press Yogyakarta

Tjip Ismail, 2007, Pengaturan Pajak daerah di Indonesia, Jakarta, Yellow Printing

Victor Situmorang, 1989, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Jakarta,

Bina Aksara.

Wahyudi Kumorotomo, 2006, Desentralisasi Fiskal Politik Perubahan Kebijakan

1974 – 2004, Jakarta, Penerbit Kencana.

Yohanes Usfunan, 1999, Kebebasan Berpendapat di Indonesia, Disertasi,

Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

Makalah, dan Tulisan Ilmiah.

Atmadja, I Dewa Gede 1996, Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi

Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen”

Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Pada FH.UNUD.

Hamid S Atamimi, 1990, Peranan Kepususan Presiden Republik Indonesia dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Negara : Studi Analisis Mengenai

Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu

Pelita I-Pelita IV disertasi ,Jakarta Pasca sarjana UI.

Ibrahim R, 2009, Hubungan Pemerintah Pusat – Daerah Dan Konstalasi

Demokrasi Di Indonesia. Denpasar, Makalah. Diskusi Panel Pada

Perancangan dan Advokasi Hubungan Pusat-Daerah Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) di Denpasar 5 – 7 Februari 2009.

Marhaendra Wija Atmaja, 2006, “Pembuatan Kebijakan Penanggulangan

HAIV/AIDS dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006”, Makalah,

Lokakarya Legal Drafting Perda Penanggulangan HIV/AIDS bagi

Anggota DPRD 10 Provinsi Di Indonesia, diselenggarakan oleh Komisi

Penanggulangan Aids Nasional (KPAN), pada Minggu-Rabu 11-14 Juni di

Bandung,

138

Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik ( Normatif ) dalam

Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember.

-----------,1998, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegheid) Pro

Justitia, Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998.

Dinas Pendapatan Kota Denpasar 2012, Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dan

Pembuatan Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah,

Peraturan Perundang-undangan


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja

Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761 ).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 153).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

aspek hukum pemungutan pajak hotel dengan sistem online pada ...

Documents