ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

11

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

ASPEK HUKUM KREDIT ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHBERMASALAH

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.HAbdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H

Pemberian kredit atau penyaluran dana kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi merupakan salah satu tugas pokok perbankan yang utama

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan

yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

Pemberian kredit kepada nasabah jangan asal saja dilakukan harus tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Pemberian kredit secara sembrono akan mempengaruhi kualitas portofolio dan berkurangnya laba bagi bank.

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

`̀

PRINSIP PEMBERIAN KREDITPrinsip 5 C:- Character (watak/kepribadian)

- Capacity (kemampuan)

- Capital (modal)

- Condition of economic (kondisi perekonomian)

- Collateral (jaminan atau agunan)

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

Prinsip 5C di atas apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh kemungkinan terjadinya kredit bermasalah (macet) sangat kecil.

Permasalahan yang timbul terhadap penerapan prinsip 5 C secara ketat = bisnis menjadi lambat atau tidak tumbuh.

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

HUBUNGAN ANTARA RISK & BUSINESS

RISK diperketat BUSINESS tidak tumbuh.(…………………………………………………………………….)

RISK longgar BUSINESS tumbuh cepat.(banyak kredit bermasalah)

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

RISK RISK DAN DAN BUSINESSBUSINESS HARUS SEIRING HARUS SEIRING

==

BUSINESS TUMBUH BUSINESS TUMBUH

TIDAK ADA KREDIT BERMASALAHTIDAK ADA KREDIT BERMASALAH

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

Yang seharusnya lebih diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit bukan penyelesaian terhadap kredit bermasalah tetapi bagaimana mencegah agar tidak terjadi kredit bermasalah

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

KREDIT BERMASALAH

Keterlambatan melakukan pembayaran

1. D+1 (Days Past Due 1 day)

2. D+30 (Days Past Due 2-30 day)

3. D+60 (Days Past Due 30-60 day)

4. NPL (Days Past Due 61-180)

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

FAKTOR PENYEBAB KREDIT BERMASALAH Kreditur

Faktor Internal ---- Personality Debitur

Rugi Pailit

Faktor Eksternal Overmacht Situasi Ekonomi

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KREDIT BERMASALAH

- Recruitment SDM- Berpegang Pada Kebijaksanaan Kredit- Sistem pengambilan keputusan dalam

pemberian kredit

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

RECRUITMENT SDM- Cari tenaga-tenaga profesional (mempunyai

kompetensi di bidang perbankan) yang mempunyai integritas yang tinggi.

- Local people karena orientasi pemberian kredit mikro didasarkan pada pengetahuan pribadi yang dangat detail akan karakter calon nasabah.

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

BERPEGANG PADA KEBIJAKAN KREDIT

Kebijakan kredit yang ada dalam bank harus dijadikan pegangan dalam pengambilan

keputusan.Atau

Disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit yang diajukan harus berdasarkan pada

kebijakan kredit beserta pengecualian-pengecualiannya

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT

Pengambilan keputusan jangan dilakukan oleh satu orang saja tetapi minimal dilakukan oleh dua orang (dual custody) untuk meminimalisir kredit bermasalah.

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

Misalnya:

Yang berwenang memutus kredit adalah Credit Officer/Credit Analis dan Manager/Kepala Cabang. Masing-masing harus memberikan persetujuan kredit yang diajukan.

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAHIdentifikasi masalah (mencari penyebab

kreditnya bermasalah/penyebab kegagalan debitur)

Membicarakan rencana pembayaranMonitoring dan kontrol sesuai dengan

waktu yang telah dijanjikanUsulan tindakan untuk penyelesaian- Rescheduling (jangka waktu diperpanjang)

- Jual aset (selain jaminan/agunan)- Jual agunan

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

PUNYA KEMAUANTAPI TIDAK MAMPUBAYAR

SAAT INI TIDAKMAMPU BAYAR

TIDAK MAMPU BAYAR SAMA SEKALI

ADA KEMAMPUANTAPI TIDAK MAU

BAYAR

TIDAK ADAKEMAMPUAN

DAN KEMAUAN BAYAR

Meminta komitmen kesanggupan pembayaranApabila tidak menepati komitmen akan dilakukan penanganan kredit bermasalahMengingatkan untuk melakukan pembayaran

Apabila tidak melakukan pembayaran akan dilakukan penyelesaian kredit bermasalah

Karakteristik debitur

LANGKAH PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Non Litigasi (Penyelesaian perkara di luar Pengadilan)Manusia mempunyai kecenderungan akan lebih senang diajak kompromi daripada penyelesaian perkara dilakukan secara frontal, penyelesaian kredit bermasalah akan lebih baik apabila dilakukan pendekatan pribadi (Personal Approach) kepada nasabah yang mempunyai kredit bermasalah.

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

Litigasi PK bawah tangan/Notariil tanpa jaminan

atau dengan jaminan yang tidak sesuai hukum ---- Gugatan ke Pengadilan

PK dibawah tangan/Notariil dengan

jaminan yang sesuai hukum --- Eksekusi

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAHASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH

HAMBATAN-HAMBATAN PENYELESAIANKREDIT BERMASALAH1. Cacat hukum dalam pembuatan

perjanjian2. Perlawanan / verzet lelang3. Ditempati Pihak Ketiga4. Nilai jaminan tidak sebanding dengan

nilai kredit

ASPEK HUKUM KREDIT BERMASALAH