ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN Modul ke: 01 · ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN Pengertian Dan Sejarah Hukum Perbankan. ... Indonesia (IBI) berdiri tahun 1992. bankir-bankir di Indonesia

Modul ke:

Fakultas

Program Studi

01Ekonomi &

Bisnis

Manajemen

Poernomo A. Soelistyo, SH., MBA.

ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN

Pengertian Dan Sejarah Hukum Perbankan

PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN

PENGERTIAN HUKUM

1. Apakah sebenarnya Hukum itu ?

- Hukum berasal dari Bahasa Arab yang diambil alih dalamBahasa Indonesia menjadi hukum

- Recht berasal dari Bahasa Latin Rechtum yang mempunyaiarti tuntutan bimbingan pemerintahan. Selalu didukung olehkewibawaan

- Lex berasal dari Bahasa latin berasal dari kata Lesere artinyamengumpulkan orang-orang yang diberi perintah

- Lus berasal dari Bahasa latin yang berarti hukum. Dari kataLubere yang berarti mengatur/memerintah. Secara Etimologisdisimpulkan ius yang berarti hukum bertalian erat dengankeadilan yang mempunyai 3 unsur : wibawa, keadilan, dantata kedamaian

PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN

2. Pendapat Sarjana Hukum tentang Hukum

PENDAPAT PERTAMA

tidak mungkin definisi ilmu hukum yang memuaskan, karenahukum itu abstrak, banyak seginya dan luas sekalicakrawalanya (pendapat Imanuel Kant, Lemaire, GustavRadbruch, Walter Burkhardt)

PENDAPAT KEDUA

walaupun tidak memuaskan definisi hukum tetap harusdiberikan karena bagi pemula yang mempelajari yangmempelajari hukum tetap ada manfaatnya paling tidaksebagai pegangan sementara (pendapat Aristoteles, Hugo deGroot/Grotius, Thomas Hobbes, van Volen Hoven, Bellefroid,Hans Kelsen dan Utrecht)

PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN

3. Pengertian Hukum Sebagai Pegangan

Drs. E. Utrecht, SH :

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertibsuatu masyarakat dan karena itu harus ditaati olehmasyarakat itu

M.H. Tirtaanardjaja, SH :

hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalamtingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidupdengan ancaman harus mengganti kerugian, jika melanggaraturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri/hartaumpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya didendadan sebagainya

Prof. DR. Van Kan :

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifatmemaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalammasyarakat

PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN

Sehingga dapat dirunut Unsur Hukum terdiri dari :

o peraturan mengenai tingkah laku manusia dalampergaulan masyarakat

o Peraturan itu diadakan oleh pejabat resmi yangberwenang

o Peraturan itu bersifat memaksa

o Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalahtegas

PERBANKAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 10 tahun 1998,Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentangbank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara danproses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

HUKUM PERRBANKAN

Berdasarkan pemaparan tentang Hukum dan Perbankan, makadapat menjadi sebuah pegangan Hukum Perbankan adalahHimpunan peraturan yang mengatur segala sesuatu yangmenyangkut tentang bank, mencakup kelembagaannya,kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalammelaksanakan kegiatan usahanya

MACAM-MACAM BANK

1. Bank Umum

Bank umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakankegiatan tertentu

Mengkhususkan dapat diartikan :

o Melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang

o Pengembangan koperasi

o Pengembangan pengusaha golongan ekonomi/pengusaha kecil

o Pengembangan ekspor non migas, dan

o Pengembangan pembangunan perumahan

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yangmelaksanakan kegiatan acara konvensional, atau berdasarkanprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikanjuga perkembangan jasa dalam lalu lintas pembayaran

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANKIR

Membahas mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab sebuahprofesi, maka harus dilihat juga perkembangan profesi tersebut,termasuk Bankir

Pada awalnya, Indonesia memiliki dua organisasi banker. BankersClub Indonesia (BCI) berdiri pada tahun 1976, dan Institut BankirIndonesia (IBI) berdiri tahun 1992. bankir-bankir di Indonesiamemerlukan suatu wadah tunggal untuk menyuarakan aspirasinyadan melaksanakan standar-standar etika, sehingga menumbuhkankomitmen profesi dan mampu membela profesi banker sertameningkatkan citra banker

Pada tanggal 28 Juli 2005 telah ditandatangani Memorandum ofUnderstanding (MoU) antara IBI dan BCI yang pada intinyamenybatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mergermenjadi satu organisasi profesi banker. Pada tanggal 12 Desember2005 IBI diresmikan sebagai Organisasi Profesi Bankir Indonesia

1. Kode Etik Bankir

Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundangandan peraturan yang berlaku

Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenaisegala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya

Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidaksehat

Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untukkepentingan pribadi

Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatanpengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangankepentingan

Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya

Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan darisetiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaanekonomi, social, dan lingkungan

Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yangmemperkaya diri pribadi maupun keluarganya

Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapatmerugikan citra profesinya

Kode etik ini menjadi sebuah kewajiban yang mengikat para Bankiruntuk berbuat yang baik, benar dan bermanfaat

2. Menjaga Tanggun Jawab

Seorang Bankir pada dasarnya diberi kepercayaan untukmengelola Bank untuk menghasilkan kondisi Bank bertanggungjawab

Tanggung jawab itu setidaknya diperlihatkan dalam empat hal :

- Tanggung jawab prudential, adalah bagaimana bankirmenghasilkan kinerja bank yang patuh pada ketentuan (berhati-hati)

- Tanggung jawab komersial, merupakan pengejahwantahanbahwa Bankir bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan,yang layak dinikmati shareholdernya

- Tanggung jawab transparansi, artinya jangan ada yang ditutupjika itu adalah hak publik (public domain)

- Tanggung jawab sosial, yakni dana yang dihimpun darimasyarakat manfaatnya mesti kembali ke masyarakat, missalpinjaman

SEJARAH HUKUM PERBANKAN

1. Masa Penjajahan Belanda

Diperkenalkan VOC

Perusahaan yang menjalankan sebagai Bank di Indonesia yaituNHM yang sepertinya adalah Perusahaan Dagang

Sedangkan yang resmi sebagai Bank adalah NV. De JavascheBank (1882) yang setoran awalnya dari NHM dan Pemerintahbelanda

De Javasche bank berperan ganda : sebagai BankSirkulasi/Sentral dan Bank Umum

Bank Swasta NV. Escompto Bank (1857) → BDN → merger menjadiBank Mandiri

De Algemene Volkscredietbank (AVB), 1934 → BRI

SEJARAH HUKUM PERBANKAN

2. Masa Penjajahan Jepang

Semua bank asing termasuk de Javasche bank dikuasai olehtentara Jepang dan yang lainnya ditutup

Hanya satu bank putra Indonesia yang beroperasi yaitu AVB(BRI) yang nama Jepangnya “Syomin Ginko”

3. Masa Orde Lama

Perpu No. 2/1946 → BNI 1946 : 5 Juli 1946

BRI : PP No. 1/1946 : 22-2-1946

Berdiri bank-bank nasional swasta sampai ke daerah

UU pertama kali tentang Perbankan UU No. 11 tahun 1953tentang UU Pokok BI (yang kemudian dicabut dengan UU No.14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan ; yang kemudiandicabut dengan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, yang diubahdengan UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992tentang Perbankan)

1958 Bank yang dinasionalisasi, Escompto Bank (BDN)

Lahir BPD

Hadir BCA, bank swasta yang cukup mapan

SEJARAH HUKUM PERBANKAN

4. Masa Orde Baru - 1988

Lahirnya UU No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral yang menggantikan UUNo. 11/1953 tentang Pokok-Pokok BI

1971 dikeluarkan SE-BI tentang Tabanas dan Taska

BAPINDO DAN Bank Umum Pemerintah diberi kesempatanuntuk menyalilrkan kredit-kredit kecil : KIK, KMKP dan KreditKelayakan

BRI dengan kredit lebih kecil : Kredit Candak Kulak, KreditKremidi, Kredit Mini

1973 BI memberlakukan pagu kredit (pembatasanpertumbuhan kuantitatif Kredit untuk menekan inflasi)

1974 BI mengeluarkan peraturan tentang pasar uang di Jakarta

1983 Deregulasi : kebijaksanaan 1 Juni 1983; penghapusanpagu kredit

Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (PAKTO 1998) : memberiruang bagi pertumbuhan Bank-Bank Swasta

Pendirian Bank kUmum dan Bank Pembangunan Swasta denganmodal 50 Milliar

SEJARAH HUKUM PERBANKAN

Bank-bank nasional dapat membuka kantor cabang di seluruhIndonesia

Kesempatan mendirikan BPR

Mempermudah pengakuan status kepada Bank sebagai BankDunia

Mempermudah Bank Asing membuka cabang di 5 kota besar

Mempermudah pendirian Bank-Bank campuran di 5 kota besar

Paket kebijakan Des (PAKDES) 1989 : Tabungan, Deposito,Sertifikat Deposito, Kantor BPR dan Bank Asing

Paket Kebijakan Januari (PAKJAN) 1990 : menyempurnakansystem perkreditan

Paket Kebijakan Feb (PAKFEB) 1991 : pengawasan danpembinaan Bank

Sebagai puncak : keluar UU No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan

SEJARAH HUKUM PERBANKAN

5. Masa KRISIS - 1997

Pemerintah melakukan upaya pemulihan

Nopember 1997 : 16 Bank Swasta dilikuidasi

Pembekuan terhadap 7 Bank (BBO : Bank Beku Operasi)

Pengambilalilhan 7 Bank oleh pemerintah yang dikenal BankTake Over (BTO)

Terima KasihPoernomo A. Soelistyo, SH., MBA