Top Banner
21

ASP Yayasan 1

Nov 26, 2015

Download

Documents

asp
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ASP Yayasan 1
Page 2: ASP Yayasan 1

Pengertian Yayasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia:“Badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh

sebuah pengurus, dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah; rumah sakit).“

UU No. 28 Tahun 2004“Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”

Page 3: ASP Yayasan 1

Dasar Hukum YayasanUU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

“Undang – Undang ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya, tidak menyimpang berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.”

UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

“Dalam Undang – Undang ini terdapat beberapa aspek yang mengalami perubahan dari UU 16/2004. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang – undang ini, dan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengesahkan pada tanggal 6 Oktober 2004.”

PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan “Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan yang lebih detai

dan aplikastif dari ketentuan yang telah diatur dalam undang – undang tentang yayasan mencakup pemakaian nama yayasan, kekayaan awal yayasan, tata cara pendirian yayasan oleh orang asing, tata cara perubahan anggaran dasar, syarat dan tata cara pemberian bantuan negara kepada yayasan, syarat dan tata cara yayasan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia, dan syarat dan tata cara penggabungan yayasan.”

Page 4: ASP Yayasan 1

Perubahan UU tentang Yayasan

Memperjelas larangan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan.

Perubahan proses perolehan status badan hukum.

Ketentuan baru mengenai tanggung jawab secara tanggung renteng oleh pengurus yayasan.

Jangka waktu pengumuman pendirian yayasan diperpendek.

Pembagian kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan.

Page 5: ASP Yayasan 1

Organ YayasanBerdasarkan UU No. 28 tahun 2004 Pasal 2:PembinaOrgan yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

PengurusPengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan  yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

PengawasPengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Orang yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Page 6: ASP Yayasan 1

Kekayaan YayasanKekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan

yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan tersebut, kekayaan Yayasan dapat pula diperoleh dari :

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

Wakaf

Hibah

Hibah wasiat

Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku

Page 7: ASP Yayasan 1

Prosedur Pendirian YayasanBedasarkan UU No. 16 tahun 2001 Pasal 9 – 16 dengan perubahannya pada UU No. 28

tahun 2004:

1.Pendiri harus memisahkan harta yayasan dan harta pribadinya (Pasal 9 ayat 1).

2.Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat 2) dan dapat diwakilkan berdasarkan surat kuasa (Pasal 10 ayat 1).

3.Bisa dibuat berdasarkan surat wasiat (Pasal 9 ayat 3) dan harus dilaksanakan oleh ahli warisnya (Pasal 10 ayat 2 dan 3).

Page 8: ASP Yayasan 1

Prosedur Pendirian Yayasan4. Pasal 11 (Perubahan). UU No. 28 Tahun 2004

(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.(4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.(5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.(6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Page 9: ASP Yayasan 1

Prosedur Pendirian Yayasan5. Pasal 12 ayat 3 (Menjadi Pasal 3 dan 4)

UU No. 28 Tahun 2004

(3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.

(4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.

Page 10: ASP Yayasan 1

Prosedur Pendirian Yayasan6. Pasal 13 berisi bagaimana bila pengajuan pembuatan Yayasan ditolak. Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut. Dan alas an penolakan harus sesuai Undang-Undang yang berlaku.

7. Pasal 15 mengatur penamaan Yayasan. Berikut peraturan penamaan yayasan.

Yayasan tidak boleh memakai nama yang : Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan". Bila kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat

ditambahkan setelah kata "Yayasan". 8. Pasal 16 mengatur jangka waktu pendirian yayasan. Yayasan

menurut jangka waktunya dibagi 2 yaitu untuk jangka waktu tertentu dan tidak tertentu (ayat 1). Khusus Yayasan yang didirikan dalam jangka waktu tertentu bila ingin memperpanjang waktu berdiri paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian. (ayat 2)

Page 11: ASP Yayasan 1

Anggaran Dasar YayasanPasal 14 ayat 2 berisi hal-hal yang harus tercantum dalam

anggaran dasar suatu yayasan. Diantaranya:1.Nama dan tempat kedudukan2.Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut3.Jangka waktu pendirian4.Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda5.Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan6.Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas7.Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas8.Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan9.Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar10.Penggabungan dan pembubaran Yayasan11.Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Page 12: ASP Yayasan 1

Anggaran Dasar Yayasan

Pasal 17 sampai 23 mengatur mengenai perubahan anggaran dasar. Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Perubahan hanya bisa dilakukan melalui rapat Pembina dengan syarat kuorum minimum 2/3 kehadiran. Bila tidak kuorum rapat Pembina baru bisa dilakukan kembali paling cepat 3 hari.

Perubahan anggaran dasar bila mnyangkut nama dan kegiatan harus mendapat persetujuan menteri, sisanya cukup diberitahukan. Anggaran dasar tidak boleh dilakukan kalau yayasan dalam keadaan pailit (Pasal 23) kecuali atas persetujuan kurator.

Page 13: ASP Yayasan 1

Laporan Tahunan YayasanPengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau

tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. Pengurus juga wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan, ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, secara tertulis memuat sekurang-kurangnya : a.laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; b.laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Catatan: Yayasan yang mendapat bantuan negara Rp500 juta atau lebih setahun dan memiliki kekayaan selain wakaf Rp20 miliyar atau lebih harus diaudit oleh Akuntan Publik.

Page 14: ASP Yayasan 1

Pemeriksaan terhadap YayasanPemeriksaan terhadap yayasan diatur dalam pasal 53

sampai pasal 56.1.Yang membuat yayasan harus diperiksa menurut Pasal 53 ayat 1 :2.melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar; 3.lalai dalam melaksanakan tugasnya; 4.melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; 5.atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Pasal 54 mengatur bahwa pemerintah akan mengutus maksimum 3 orang pemeriksa yang tidak boleh berasal dari pengurus yayasan. Hasil pemeriksaan harus dilaporkan ke Ketua Pengadilan paling lambat 30 hari sejak pemeriksan terakhir selesai (pasal 56 ayat 1) dan Ketua pengadilan memberikan hasil salinannya ke Kejaksaan dan yayasan yang bersangkutan. (Pasal 56 ayat 2)

Page 15: ASP Yayasan 1

Pembubaran Yayasan

Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran

Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

Page 16: ASP Yayasan 1

Pembubaran YayasanProsedur (pasal 64 sampai pasal 67):

Pembina menunjuk likuidator atau bila tidak memungkinkan pengurus bisa menjadi likuidator.

Likuidator tadi harus mengumumkan ke surat kabar harian berbahasa Indonesia tentang berita rencana

likuidasi maksimal 5 hari setelah penunjukan.

Harus mengumumkan hasil likuidasi paling lambat 30 hari setelah proses likuidasi tadi berakhir ke surat kabar

berbahasa Indonesia.

Lalu dalam waktu maksimum 7 hari setelah proses likuidasi berakhir, likuidator atau curator wajib

melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

Page 17: ASP Yayasan 1

Hasil Pembubaran Yayasan

Berdasarkan pasal 68:

Yayasan lain yang maksud dan tujuannya sama

Negara (bila tidak diserahkan ke yayasan lain)

Page 18: ASP Yayasan 1

Yayasan asing

Diatur dalam pasal 69 yang memperbolehkan yayasan asing berkegiatan di Indonesia (walaupun tidak berbadan hukum Indonesia) asalkan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Page 19: ASP Yayasan 1

Ketentuan PidanaDiatur dalam pasal 70

Bila melanggar ketentuan di pasal 5 akan dipenjara maksimum 5 tahun dan wajib mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.Pasal 5: Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang- undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus,Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Lalu hal yang perlu diingat, diantara pasal 13 dan 14 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 13A di revisi undang-undang.Pasal 13A: Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.

Dan berkaitan dengan pengumuman pendirian maka kita harus mengingat pasal 25.Pasal 25: Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

Page 20: ASP Yayasan 1

Tanya Jawab

Ibel: kenapa ditolak?

Pembubaran yayasan– bisa diperpanjang? Tidak tertentu maksudnya gimana?

Page 21: ASP Yayasan 1