asp APBN+APBD

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Leona Esa Gumilar12.0102.0087Agung Dwi P12.0102.0100Nurul Yuliasari12.0102.0114

Kelompok VIAkuntansi B

Keuangan negara dan ruang lingkupnyaRuang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan pengurusnya. Ruang lingkup keuangan negara adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab negara.

Apbn dan apbdAPBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBD, analog dengan kedudukan APBN dalam keuangan negara merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung.Baik APBN maupun APBD merupakan inti keuangan (akuntansi) pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan daerah karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah.

Anggaran negara memiliki beberapa fungsi, yaitu :Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selam perode mendatang.Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaanya oleh pemerintah kepada DPR.

UNSUR- UNSUR POKOK KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARAHAK- HAK NEGARAKEWAJIBAN NEGARATUJUANRUANG LINGKUPMENCETAK UANGMENARIK PAJAK/ RETRIBUSIMENGADAKAN PINJAMANMELAKUKAN PINJAMAN PAKSAMENYELENGGARAKAN TUGA NEGARA SEPERTI TERDAPAT DALAM UUD 1945, GBHN, DAN UU APBNDIKELOLA LANGSUNGDIPISAHKANBUMNASPEK SOSIALASPEK EKONOMISAPBNBARANG INVESTASI KEKAYAAN NEGARA

Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan NegaraPengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan secara :ProfesionalTerbuka Bertanggung jawabSesuai Pasal 23C UUD 1945

Asas AkuntabilitasAsas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Asas Profesionalitasadalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Asas ProporsionalitasAdalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

Asas Keterbukaanadalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAKeuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.

Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003

FUNGSI APBNFungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Fungsi stabilitasasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

PEMERINTAHAN DAERAHPEMDADPRDAPBDSETWANEKSEKUTIFLEGISLATIF

RPJMNASIONALRKPRAPBNAPBNRPJPDAERAHRPJMDAERAHRKPDRAPBDAPBDRENSTRASKPDRENJASKPDRKA SKPDPENJABARANAPBDRENSTRAKLRENJAKLRKA - KLRINCIANAPBNdijabarkanPedomanPedomanPedomandijabarkandiacuPedomanPedomanPedomanPedomanPemerintah PusatPemerintah DaerahPERENCANAAN PROGRAMPENGANGGARANdiacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDAPedomanPedomanKUA PedomanRPJPNASIONALPedomanPPAS SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARANDPA SKPD

DEFISTIDibiayai antara lain dari :

Sisa Lebih Perhit Angg Thn LaluPinjaman Daerah Dan Penjualan Obligasi DaerahHasil Penjualan Barang Milik Daerah yang DipisahkanTransfer dari Dana CadanganSURPLUSPENDAPATAN Dimanfaatkan :

Tranfer ke Dana CadanganPembayaran Pokok HutangPenyertaan Modal (investasi)Sisa Perhitungan TH Berkenaan

BELANJAP E M B I A Y A A N K O M P O N E N A P B D

STRUKTUR PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah:Hasil Pajak DaerahHasil Retribusi DerahHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanLain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan :Dana Bagi HasilDana Alokasi UmumDana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :Dana Darurat dari PemerintahHibah Bantuan KeuanganBagi hasil dari Provinsi

STRUKTUR BELANJA1. Aparatur Daerah2. Pelayanan Publik Belanja Administrasi Umum- Belanja Pegawai/Personalia- Belanja Barang dan Jasa- Belanja Perjalanan Dinas- Belanja PemeliharaanB. Belanja Operasi dan Pemeliharaan- Belanja Pegawai/Personalia- Belanja Barang dan Jasa- Belanja Perjalanan Dinas- Belanja PemeliharaanC. Belanja ModalBelanja Administrasi Umum- Belanja Pegawai/Personalia- Belanja Barang dan Jasa- Belanja Perjalanan Dinas- Belanja PemeliharaanB. Belanja Operasi dan Pemeliharaan- Belanja Pegawai/Personalia- Belanja Barang dan Jasa- Belanja Perjalanan Dinas- Belanja PemeliharaanC. Belanja Modal3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan4. Belanja Tidak Tersangka

STRUKTUR PEMBIAYAANPenerimaan Pembiayaan:Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun LaluTransfer dari Rekening Dana CadanganHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkanPenerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi DaerahPenerimaan Piutang DaerahPengeluaran Pembiayaan:Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempoPembelian kembali obligasi daerahPenyertaan modal (investasi) daerahPemberian piutang daerahTransfer ke rekening dana cadangan

STANDAR ANALISA BELANJADALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYASTANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARANPENILAIAN KEWAJARAN DALAM SAB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA

PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJAKAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN

KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYAKAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA)

KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU

KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYAPROGRAM

KEGIATAN TARGET KINERJA

ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA

HARGA YANG BERLAKU

*STANDAR ANALISA BELANJA

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM

STRATEGI DAN PRIORITAS

PROGRAM

KEGIATANANGGARANBELANJA LANGSUNG

TINGKATPENCAPAIANTOLOKUKURANGGARANBELANJA TIDAK LANGSUNG

STANDAR BIAYA

VisiMisiTujuanSasaranTugas PokokFungsi

BELANJA LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYAKEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM)BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYAKEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM)

PERUBAHAN APBD

PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA:PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM APBDKEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS BELANJAKEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALANPENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Sosialisasi kpd Masy

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

RKA SKPD

RancanganPerubahanAPBDPerda/Qanun PerubahanAPBDKlarifikasi Perubahan RAPBDPengajuan Ranqanun Perubahan APBDPROSES PERUBAHAN APBD

PEMDA

DPRD

KONDISI MENYEBABKAN PERGESERANANGGARANKebijakanUmum APBDPersetujuan Ranqanun Perubahan APBDPERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER

TIM ANGGARAN EKSEKUTIF

SATKERSATKEREvaluasi Ranqanun Perubahan APBDPENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU

PERKEMBANGAN TIDAKSESUAI KUA

PERUBAHAN ANGGARAN SKPD

DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD, SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD.PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGI KEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL.DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN.KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD.

***************************