Top Banner
DILATARBELAKANGI OLEH KONDISI PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA PADA AWAL TAHUN 1990-AN, DIMANA BERBAGAI TERJADI PERUBAHAN YANG MENDASAR DAN BERJALAN CEPAT YANG PADA DASARNYA TELAH MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN DALAM HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL PERJANJIAN CEPT MENGIKAT SECARA HUKUM (LEGAL BINDING). TELAH DIRATIFIKASI OLEH SEMUA NEGARA ANGGOTA ASEAN 2008 H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI 1
31

Asean Free Trade Area (Afta)

Nov 25, 2015

Download

Documents

Ray Saragih
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • DILATARBELAKANGI OLEH KONDISI PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA PADA AWAL TAHUN 1990-AN, DIMANA BERBAGAI TERJADI PERUBAHAN YANG MENDASAR DAN BERJALAN CEPAT YANG PADA DASARNYA TELAH MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN DALAM HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

    PERJANJIAN CEPT MENGIKAT SECARA HUKUM (LEGAL BINDING). TELAH DIRATIFIKASI OLEH SEMUA NEGARA ANGGOTA ASEAN2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • AFTA DIBENTUK PADA SAAT KONPERENSI TINGKAT TINGGI (KTT) ASEAN KE IV DI SINGAPURA (28 JANUARI 1992);

    AFTA ADALAH KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN, DIMANA TIDAK ADA HAMBATAN TARIF (BEA MASUK 0-5%), MAUPUN HAMBATAN NON-TARIF BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN, MELALUI SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFEREN-TIAL TARIFF (CEPT) AFTA. CEPT SUDAH DIMULAI SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 1993;

    TUJUAN TERBENTUKNYA AFTA ADALAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN DENGAN MENJADIKAN ASEAN SEBAGAI BASIS PRODUKSI PASAR DUNIA, UNTUK MENARIK INVESTASI DAN MENINGKATKAN PERDAGANGAN ANTAR ANGGOTA ASEAN;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • ATURAN KELEMBAGAAN DALAM CEPT-AFTA DIATUR DALAM PERTEMUAN MENTERI-MENTERI EKONOMI ASEAN (DEWAN MENTERI-DEWAN AFTA) YANG BERTUGAS MENGAWASI, MENGKOORDINASIKAN DAN MENGADAKAN PERJANJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERJANJIAN CEPT-AFTA;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • AFTA DIBERLAKUKAN SECARA PENUH UNTUK NEGARA ENAM (6) ANGGOTA ASEAN SEJAK 1 JANUARI 2003 DENGAN FLEKSIBILITAS:

    (1) TERHADAP PRODUK-PRODUK TERTENTU TARIFNYA MASIH DIPERKENANKAN LEBIH DARI 0-5%;(2) VIETNAM (2006), LAOS DAN MYANMAR (2008), DAN KAMBOJA (2010);

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (1) REVISED AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA);

    (2) DAFTAR PRODUK CEPT DAN JADWAL PENURUNAN TARIF;

    (3) SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA CEPT2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • PRODUK YANG TERCAKUP DALAM SKEMA AFTA ADALAH SEMUA PRODUK MANUFAKTUR, TERMASUK MODAL DAN PRODUK PERTANIAN OLAHAN, SERTA PRODUK-PRODUK YANG TIDAK TERMASUK DALAM DEFENISI PRODUK PERTANIAN (PRODUK-PRODUK PERTANIAN SENSITIVE DAN HIGHLY SENSITIVE DIKECUALIKAN DARI SKEMA CEPT;

    CEPT-AFTA HANYA MENCAKUP ARUS PERDAGANGAN BARANG, SEDANGKAN LIBERALISASI SEKTOR JASA TIDAK TERMASUK. SEKTOR JASA DI ATUR SECARA TERSENDIRI DALAM ASEAN FRAME-WORK AGREEMENT ON SERVICES (AFAS) DENGAN TARGET LIBERALISASI TAHUN 2020.2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • MERUPAKAN PROGRAM TAHAPAN PENURUNAN TARIF DAN PENGHAPUSAN HAMBATAN NON-TARIF (NON-TARIF BARRIER), PENGHAPUSAN HAMBATAN PEMBATASAN KWANTITATIF (QUANTITATIVE RESTRICTION) YANG DISEPAKATI BERSAMA:2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (1) MERUPAKAN TARIF EFEKTIF YANG SAMA YANG DIBERIKAN KEPADA BARANG-BARANG YANG BERASAL DARI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN, DAN BERLAKU DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN;

    (2) PRODUK CEPT ADALAH PRODUK YANG DISEPAKATI MASUK KE DALAM SKEMA CEPT, YANG DIPROGRAM-KAN UNTUK PENURUNAN BEA TARIF MASUKNYA;

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (3) HAMBATAN NON-TARIF (NON-TARIFF BARRIER-NTB) MERUPAKAN PENGATURAN PERDAGANGAN, DAPAT BERUPA KUOTA, PERIZINAN, ATAU PENGATURAN PERDAGANGAN LAINNYA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG SAMA. TERMASUK DI DALAMNYA PENGATURAN ADMINISTRASI DAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGHAMBAT PERDAGANGAN PADA UMUMNYA;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (4) HAMBATAN PENGGUNAAN DEVISA (FOREIGN EXCHANGE RESTRICTIONS) ADALAH PENGATURAN-PENGATURAN DALAM BENTUK LARANGAN ATAU PROSEDUR ADMINISTRASI LAINNYA DALAM PENGGUNAAN DEVISA YANG MEMBERIKAN PENGARUH DALAM PENGHAMBATAN PERDAGANGAN;

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (5) EXCLUSION LIST ADALAH DAFTAR YANG BERISIKAN PRODUK-PRODUK YANG DIKELUARKAN DALAM SKEMA CEPT, BAIK UNTUK SEMENTARA MAUPUN UNTUK JANGKA WAKTU YANG PANJANG;

    (6) PRODUK PERTANIAN ADALAH PRODUK PERTANIAN YANG MASIH BERUPA BAHAN MENTAH/BELUM DIPROSES, DAN PRODUK YANG TELAH MEMPEROLEH PROSESING SEDERHANA SEHINGGA TERJADI PERUBAHAN YANG MINIMAL DALAM BENTUK ASLINYA.2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (1) INCLUSION LIST (IL): DAFTAR YANG BERISI PRODUK-PRODUK YANG MEMENUHI KRITERIA:a. JADWAL PENURUNAN TARIF;b. TIDAK ADA PEMBATASAN KWANTITATIF;c. HAMBATAN NON-TARIFNYA HARUS DIHAPUSKAN DALAM 5 TAHUN. 2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (2) GENERAL EXCEPTION LIST (GEL): DAFTAR PRODUK YANG DIKECUALIKAN DARI SKEMA CEPT OLEH SUATU NEGARA KARENA DIANGGAP PENTING UNTUK ALASAN PERLINDUNGAN KEAMANAN NASIONAL, MORAL MASYARAKAT, KESEHATAN MANUSIA, BINATANG ATAU TUMBUHAN, NILAI BARANG SENI BERSEJARAH ATAU ARKEOLOGIS, SENJATA, DAN AMUNISI, NARKOTIK. KETENTUAN INI KONSISTEN DENGAN ARTIKEL X DARI GATT/WTO);

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (3) TEMPORARY EXCLUSION LIST (TEL): DAFTAR YANG BERISI PRODUK YANG DIKECUALIKAN SEMENTARA UNTUK DIMASUKKAN DALAM SKEMA CEPT. PRODUK-PRODUK TEL BARANG MANUFAKTUR HARUS DIMASUKKAN KEDALAM IL PALING LAMBAT 1 JANUARI 2002:2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • a. SUATU NEGARA JIKA BELUM SIAP UNTUK MENURUNKAN TARIF PRODUK MANUFAKTUR. NEGARA TERSEBUT DAPAT MENUNDA PRODUK TEL NYA KE IL, NAMUN HARUS BERSIFAT SEMENTARA (DIATUR DALAM PROTOCOL REGARDING THE IMPLEMENTATION OF CEPT SCHEME TEMPORARY EXCLUSION LIST)

    b. JIKA DARI IL KE TEL: HAL INI TIDAK BISA DILAKUKAN. NAMUN DALAM PASAL 6 MENGENAI "EMERGENCY MEASURES" DARI PERJANJIAN CEPT MENYATAKAN BAHWA NEGARA-NEGARA ANGGOTA DAPAT MENUNDA SEMENTARA PREFERENSI YANG DIBERIKAN TANPA DISKRIMINASI, JIKA SUATU SEKTOR MENDERITA KERUGIAN ATAU MENGHADAPI ANCAMAN KERUGIAN2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (4) SENSITIVE LIST (SL): DAFTAR YANG BERISI PRODUK-PRODUK PERTANIAN BUKAN OLAHAN (UNPROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS= UAP):

    a. PRODUK-PRODUK PERTANIAN BUKAN OLAHAN ADALAH BAHAN BAKU PERTANIAN DAN PRODUK-PRODUK BUKAN OLEHAN YANG TERCAKUP DALAM POS TARIF 1-24 DARI HARMONIZED SYSTEM CODE (HS), DAN BAHAN BAKU PERTANIAN YANG SEJENIS SERTA PRODUK-PRODUK BUKAN OLAHAN YANG TERCAKUP DALAM POS-POS TARIF HS;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • b. PRODUK-PRODUK YANG TELAH MENGALAMI PERU-BAHAN SEDIKIT BENTUK DIBANDING BENTUK ASALNYA. PRODUK DALAM SL HARUS DIMASUKKAN KEDALAM CEPT DENGAN JANGKA WAKTU UNTUK MASING-MASING NEGARA: BRUNEI DARUSSALAM, INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINA, DAN THAILAND (2003); VIETNAM (2013); LAOS DAN MYANMAR (2015); KAMBODJA (2017). MISAL PRODUKNYA BERAS, GULA, PRODUK DAGING, BAWANG PUTIH, CENGKEH;

    c. PRODUK SL AKAN DIMASUKKAN SECARA BERTAHAN DALAM SKEMA CEPT, SELAMBAT-LAMBATNYA TA-HUN 2010, PALING LAMA 2020.

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • PASAL 6 PERJANJIAN CEPT: JIKA IMPLEMENTASI DARI PERJANJIAN CEPT-AFTA MENGAKIBATKAN IMPOR DARI SUATU PRODUK TERTENTU MENINGKAT SAMPAI PADA SUATU TINGKAT YANG MERUGIKAN TERHADAP SEKTOR-SEKTOR ATAU INDUSTRI-INDUSTRI YANG MEMPRODUKSI BARANG SEJENIS, MAKA NEGARA PENGIMPOR DAPAT MENUNDA PEMBERIAN KONSENSI UNTUK SEMENTARA, SEBAGAI TINDAKAN DARURAT: PENUNDAAN TERSEBUT HARUS KONSISTEN DENGAN PASAL XIX DARI GATT/WTO;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • NEGARA YANG MENGAMBIL TINDAKAN DARURAT HARUS MENOTIFIKASI SEGERA KEPADA DEWAN AFTA MELALUI SEKRETARIAT ASEAN;

    TINDAKAN TERSEBUT HARUS DIKONSULTASIKAN DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA TERKAIT LAINNYA.

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • KONSESI TARIF CEPT-AFTA: KONSESI YANG DIBERIKAN BERUPA TINGKAT TARIF BEA MASUK YANG LEBIH RENDAH DARI TARIF BEA MASUK UMUM (MNF), YANG AKAN DIPEROLEH EKSPORTIR JIKA MENGEKSPOR SUATU PRODUK DARI SUATU NEGARA ASEAN KE NEGARA ASEAN LAINNYA.

    KONSESI TARIF CEPT TIDAK MENCAKUP SEMUA PAJAK IMPOR. MISALNYA PAJAK-PAJAK TAMBAHAN SEPERTI BEA MASUK TAMBAHAN (SURCHARGE), PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (VALUE ADDED TAXES) DAN BEA MASUK BARANG MEWAH (LUXURY TAXES). SEMUA INI TERMASUK PAJAK-PAJAK DALAM NEGERI YANG TIDAK BERSIFAT DISKRIMINASI2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • HARUS DIPERTEGAS KETENTUAN TENTANG:1) RULES OF ORIGIN (KETENTUAN ASAL BARANG): SEJUM-LAH KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN NEGARA ATAU WILAYAH PABEAN ASAL DARI SUATU BARANG DAN JASA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL;2) INDONESIA: SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR DINAS PERINDAG KOTA/KABUPATEN2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (1) NATIONAL AFTA DI UNIT NEGARA MASING-MASING ANGGOTA. UNTUK INDONESIA KE DITJEN KIPI-DEPERINDAG ATAU PADA NEGARA-NEGARA PENGIMPOR, ATAU PADA ASEAN SECRETARIAT;

    (2) SELANJUTNYA NEGARA PENGIMPOR DAN NEGARA PENGEKSPOR MENGADAKAN KONSULTASI. HASILNYA DISAMPAIKAN KEPADA PARA ANGGOTA LAINNYA SEBAGAI INFORMASI;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • (3) JIKA TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN SECARA BILATERAL INI, MAKA SENGKETA TERSEBUT DIPUTUSKAN DALAM "SIDANG SENIOR EKONOMI" (SEOM);

    (4) JIKA JUGA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN MAKA SENGKETA TERSEBUT DIBAWA PADA SIDANG MEN\TERI-MENTERI EKONOMI ASEAN (AEM)

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • PADA AWALNYA AFTA DIPREDIKSI UNTUK TAHUN 2008, NAMUN TERDAPAT PERCEPATAN JADWAL YANG DISEPAKATI, DAN MEMANG PADA WAKTU ITU NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM KONDISI PUNCAK (MEDIO 1996-AN);

    PADA WAKTU ITU KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA MAMPU TUMBUH DI ATAS 7%, BERDASARKAN ASUMSI RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI 7% INILAH INDONESIA BERANI MENYEPAKATI PERCEPATAN JADWAL AFTA;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • KENYATAAN BERBEDA, ASUMSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN NASIONAL TERNYATA HANYA DI ATAS KERTAS/ TIDAK TEREALISIR AKIBAT KRISIS MONETER (MEDIO-1997);

    MEMBUKTIKAN BAHWA INDUSTRI NASIONAL YANG KITA MILIKI SANGAT RAPUH DAN SAMPAI SEKARANG SULIT BANGKIT, NAMUN KESEPAKATAN TERSEBUT HARUS TETAP DIJALANKAN;

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • KETERLIBATAN PADA ERA AFTA, DAN SELANJUTNYA ERA WTO TIDAK DAPAT DIELAKKAN DAN MERUPAKAN SUATU KENISCAYAAN;

    SIAP ATAU TIDAK SIAP, SUKA ATAU TIDAK SUKA, INDONESIA HAUS TETAP BERKECIMPUNG DALAM ERA PASAR BEBAS;2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • AFTA DAPAT MENJADI CAMBUK YANG MELECUT SEMANGAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN INDISTRI DALAM NEGERI;

    MENJADI MOMENTUM YANG SANGAT BERHARGA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN SECARA KESELURUHAN: SEKTOR INDUSTRI, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, KEUANGAN, PERDAGANGAN, DAN SEKTOR PEMERINTAHAN ( INDONESIAN INCORPORATED);

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • MENGHILANGKAN BIROKRASI, MISALNYA BIROKRASI PERIZINAN YANG BENAR-BENAR TIDAK PERLU. MENDORONG INDUSTRI UNTUK BERSAING SECARA FAIR SEPERTI PENGATURAN SOAL KUOTA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT);

    TIDAK DAPAT MENGANDALKAN LAGI KEUNGGULAN KOMPARATIF BERUPA HARGA TENAGA KERJA YANG MURAH, KARENA SEBAHAGIAN NEGARA-NEGARA ASEAN + CINA JUGA MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPARATIF YANG SAMA;

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • ENTRY POINT YANG MUNGKIN DAPAT MENJADI SENJATA INDONESIA ADALAH DENGAN PENDEKATAN KULTURAL, DAN LATAR BELAKANG HISTORIS.

    MISALNYA DALAM HAL PRODUK-PRODUK REMPAH-REMPAH YANG SELAMA INI SUDAH BANYAK DIEKSPORT, MISALNYA KE CINA, DAPAT LEBIH DIKEMBANGKAN DENGAN MEMANFAATKAN "PERLAKUAN KHUSUS" SELAMA PERDAGANGAN BEBAS BERLAKU;

    SEKTOR PARIWISATA DENGAN MEMPRIORITASKAN PARIWISATA KULTUR CINA.

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • DATA BANK DUNIA 2000:

    EKSPOR BARANG INDONESIA BERADA PADA POSISI KE-26 DENGAN PANGSA PASAR DUNIA HANYA 1%. CINA MENDUDUKI POSISI TERATAS DIANTARA NEGARA-NEGARA ASIA DENGAN PANGSA 4%, SINGAPURA, MALAYSIA, DAN THAILAND MENEMPATI POSISI YANG LEBIH BAIK DIBANDING INDONESIA;

    DI PASAR ASIA, POSISI INDONESIA JUGA KURANG MENGUNTUNGKAN. JEPANG, CINA MERUPAKAN NEGARA EKSPORTIR TERBESAR KEDUA UNTUK KATEGORI BARANG DENGAN SAHAM 14% PADA TAHUN 1999. INDONESIA DI POSISI KE-10 DENGAN SAHAM HANYA 3,5% DARI TOTAL NILAI EKSPORT BARANG DI PASAR ASIA;

    2008H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI

  • ASPEK NEGATIP:

    DUNIA USAHA BELUM MAMPU MELEPASKAN DIRI DARI AKIBAT NEGATIP KRISIS EKONOMI;LANGKAH ANTISIPASI:KEMUDAHAN BIROKRASI;PANATAAN ULANG STRATEGI PENINGKATAN EKSPORT

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI*

    H. PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUHAIDI