Asas hukum perbankan

HUKUM PERBANKANFAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS INDONESIA

DIAN EKA PERMATASARI, SH, MH

HUKUM PERBANKAN

• Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.

• Hukum Perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain (Muhamad Djumhana)

HUKUM PERBANKAN (BANKING LAW)

merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.

Ruang Lingkup Hukum Perbankan

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.

2. Para pelaku perbankan (Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan) maupun pihak terafiliasi.

3. Bentuk badan hukum perusahaan bank.4. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk

mengatur perlindungan kepentingan umum.5. Struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup

perbankan.6. Sistem pengamanan dan sanksi untuk melindungi

kepentingan bank dan masyarakat.

Apakah pengertian bank ? Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya

“bangku/sejenis meja untuk meletakkan buku yang fungsinya berubah sebagai tempat menukarkan uang”

A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengartikan “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.”

• G.M. Verryn Stuart dalam buku Bank Politik menyatakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

• Definisi bank menurut Black’s Law Dictionary adalah “bank is a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds, the office in which such an establishment conducts transactions.”

• Pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sbb :“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

• Perbankan“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

SUMBER HUKUM PERBANKAN

SUMBER PRIMER :• UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun

1992 tentang Perbankan.• UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.• UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

SUMBER HUKUM PERBANKANSUMBER SEKUNDER :• UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan

Sistem Nilai Tukar.• UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi UU.

• UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

• UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

SUMBER HUKUM PERBANKANSUMBER TERSIER :• KUHPerdata• KUHD• KUHPidana• UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.• UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.• UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.(sdh dibatalkan

berdasarkan Putusan MK) utk menghindari kekosongan hukum diterapkan kembali UU No. 25 tahun 1992

• UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.• Dll.

SUMBER HUKUM PERBANKAN

• Selain sumber-sumber hukum tertulis dalam praktek perbankan juga seringkali dipengaruhi ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat tidak tertulis tetapi berdasarkan “best practise”.

• Pasal 16 ayat (1) UU 10/1998 ttg Perbankan :Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

ASAS PERBANKAN• Pasal 2 UU tentang Perbankan : “Perbankan Indonesia

dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

• Pasal 2 UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah : “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

• Pasal 3 RUU Perbankan : “Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik”.

Menurut draft RUU tentang Demokrasi Ekonomi disebutkan bahwa Demokrasi Ekonomi adalah sistem perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat 1 UUNo. 24 Tahun 1999 tentang Lalu lintas Devisa).

Prinsip-prinsip perbankanSelain prinsip kehati-hatian dikenal pula :• Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle), yakni

hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada saling percaya.

• Prinsip Kerahasiaan, bahwa transaksi-transaksi tertentu antara nasabah dengan bank wajib dirahasiakan.

• Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer), sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank maka bank wajib mengerti dan memahami karakter nasabah. Informasi Asimetris (asymmetric information )

DUAL SYSTEM

Perbankan di Indonesia menganut dual system yakni :

a. Perbankan Konvensionalb. Perbankan Syariah

FUNGSI PERBANKAN

• Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat

• Dalam teori fungsi ini disebut sebagai “Financial Intermediary”

Surplus spending Unit Deficit spending unit

Funding Bank Lending

TUJUAN

• Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Penggolongan Bank 1. Berdasarkan jenisnya :

a. Bank Umumb. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

2. Berdasarkan kepemilikan :a. Bank Umum : - WNI dan/atau badan hukum Indonesia ; - WNI dan/atau badan hukum Indonesia dg WNA secara kemitraan.

b. BPR : - WNI ; - Badan hukum Indonesia ; - Pemerintah Daerah ; - Dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.

3. Berdasarkan bentuk hukum :a. Bank Umum :

- PT - Koperasi- Perusahaan Daerah

b. BPR :- Perusahaan Daerah- Koperasi- PT

4. Berdasarkan kegiatan usahanya :a. Konvensionalb. Syariah

Usaha Bank Umum

Usaha Bank Umum meliputi :a. menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;5. Obligasi;6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun;

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha BPR :Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Perbedaan Bank Umum BPR

Melayani Lalu Lintas Giral (LLG) Tidak melayani LLG

Produk Simpanan Giro Tidak terdapat produk Giro

Kegiatan valas (bank devisa) Tidak melayani transaksi valas

Diperbolehkan penyertaan modal Tidak boleh penyertaan modal

Boleh membeli agunan debitur Tidak boleh membeli agunan debitur

SAMPAI JUMPA MINGGU

DEPAN....