-
LAKIP
LAKIP(/HOME/INDEX.PHP/TENTANGKEPRI/PERATURANDAERAH)
Cetak
Kategori:Daerah(/home/index.php/tentangkepri/peraturandaerah/37data/daerah)Diterbitkan:Jumat,03Januari201401:04
DitulisolehHumasKepri Dilihat:3172
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau 2012
Ikhtisar EksekutifDalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau berupaya menyelenggarakan pemerintahan tetap
berpegangpada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan
berorientasi kepada hasil(result oriented goverment) sesuai dengan
kewenangannya. Manajemenpemerintahan memiliki aspek penting yang
perlu diimplementasikan yaituakuntabilitas kinerja. Akuntabilitas
kinerja setidaknya harus memuat visi, misi,tujuan dan sasaran yang
memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusanperencanaan
strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin
dicapaidalam bentuk sasaran dapat terukur.
Tahun 2012 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian
tujuandan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ProvinsiKepulauan Riau 20102015. Secara umum pencapaian
sasaran melaluiindikatorindikator sasaran menunjukkan keberhasilan
untuk mewujudkan misidan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daerah ProvinsiKepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 20102015.
Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun
2011tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun2012 bahwa prioritas pembangunan diprioritaskan pada lima
prioritas meliputi :
a.Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dan
kesehatanterdiri dari 4 (empat) sasaran dan 12 (dua belas)
indikator kinerja.
b. Pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan
pemanfaatansumber daya kelautan dan perikanan serta industri
pengolahan danpariwisata terdiri 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh)
indikator kinerja.
http://www.kepriprov.go.id/home/index.php/tentang-kepri/peraturan-daerahhttp://www.kepriprov.go.id/home/index.php/tentang-kepri/peraturan-daerah/37-data/daerah
-
c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, lingkungan hidup
danpusat pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan terdiri
dari2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja.
d. Pemanfaatan potensi pulau terdepan serta mewujudkan tata
kelolapemerintahan yang baik dan bersih terdiri dari 3 (tiga)
sasaran dan 6(enam) indikator kinerja.
e.Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial melalui
pemberdayaanmasyarakat, perempuan dan perlindungan anak terdiri 2
(dua) sasarandan 5 (lima) indikator kinerja.
Capaian kinerja dari 34 (tiga puluh empat) indikator dalam
sasaranstrategis tahun 2012 yang capaian kinerjanya dikategorikan
baik sekali (85 s.d100) sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator
kinerja, sedangkan berada padakategori baik (70 s.d
-
Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau
Bintan dimanaIbukota Provinsi berkedudukan di pulau ini tepatnya di
KotaTanjungpinang, Pulau Batam yang merupakan Pusat
PengembanganIndustri dan Perdagangan, serta Pulau Rempang dan
Galang (Barelang)yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri
Batam. PulauKarimun serta Pulau Kundur yang merupakan pusat
perekonomian hampirsebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun,
Pulau Lingga diKabupaten Lingga, Pulau Natuna serta gugusan
Kepulauan Anambasmerupakan lokasi kegiatan pengembangan mega proyek
gas alam cair.
Gambar 1.1
Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau
berbatasanlangsung dengan :
1)Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan
Kamboja.
2)Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung
dan ProvinsiJambi.
3)Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia
dan ProvinsiRiau.
4)Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia, dan
ProvinsiKalimantan Barat.
Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki
luas251.810,71 km2, dengan luas lautan 241.215,30 km2 (95,79
persen) danluas daratannya sebesar 10.595,41 km2 (4,21 persen).
Luas daratantersebut sekitar 0,43 % dari luas Indonesia.
Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari
5kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten
Karimun,Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan
Anambas,Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Kabupaten Kepulauan
Anambasmerupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Luas wilayah
masingmasing Kabupaten/ Kota sebagai berikut:
Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau
No. Kabupaten /Kota IbukotaLuas Wilayah (Km) Jumlah
Kelurahan/Desa
Daratan % daratan JumlahKecamatan
01. Tanjungpinang Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18
02. Batam Batam 770,27 12 12 64
03. Bintan Bintan Buyu 1.946,13 18,36 10 51
04. Karimun Tanjung Balai 2.873,20 27,12 9 54
05. Natuna Ranai 2.058,45 19,43 12 73
06. Lingga Daik 2.117,72 19,99 5 57
07. KepulauanAnambas
Tarempa 590,14 5,57 7 34
10.595,41 100 59 351
-
Provinsi Kepulauan Riau
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau
A.2. Kewenangan, Tugas dan Struktur Organisasi.a.Kewenangan
Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan roda pemerintahan
terhitungsejak 1 Juli 2004 dengan beberapa kewenangan wajib sesuai
denganPeraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008
tentangUrusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan
Riau,kewenangan pemerintah provinsi tersebut meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang,
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentramanmasyarakat,
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum,
e. Penanganan bidang kesehatan,
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusiapotensial,
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,
h. Pelayanan ketenagakerjaaan lintas kabupaten/kota,
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
usahamenengah,
j. Pengendalian lingkungan hidup,
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota,
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
lintaskabupaten/kota,
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang belum dilaksanakanoleh
kabupaten/kota yang diamanatkan oleh peraturanpemerintah,
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturanperundangundangan.
Selanjutnya, urusan pemerintah provinsi yang bersifat
pilihanmeliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensiuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi,
-
kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
pasal 7disebutkan urusan wajib Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota
meliputiurusan : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan
umum,penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan,
kepemudaandan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil
dan menengah,kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,
ketahanan pangan,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencanadan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi
dan informatika,pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri, otonomi daerah,pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan
masyarakat dan desa, sosial,kebudayaan, statistik, kearsipan, dan
perpustakaan.
Sedangkan yang dimaksud dengan Urusan Pilihan yaitu
urusanpemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensiunggulan daerah yang bersangkutan, meliputi
urusanurusan: kelautandan perikanan, pertanian, kehutanan, energi
dan sumber daya mineral,pariwisata, Industri, perdagangan, dan
ketransmigrasian.
b.Tugas dan Struktur Organisasi.Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
denganmensejahterakan masyarakat melalui penyiapan Sumber Daya
Manusiadengan dukungan infrastruktur yang memadai untuk
mencapaimasyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah
lingkungan.
Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Satuan KerjaPerangkat
Daerah (SKPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakupSekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinasdaerah,
dan Lembaga Teknis Daerah serta Lembaga Lain Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk PeraturanDaerah
terdiri atas :
1)Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
TataKerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
RakyatDaerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2)Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
TataKerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga
Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja ProvinsiKepulauan
Riau.
Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri
dari :
1)Sekretariat.
1.1)Sekretariat Daerah, terdiri dari :a. Sekretaris Daerah,
b. Asisten Sekretaris Daerah :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
-
3. Asisten Administrasi Umum.
c. Staf Ahli :
1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik,
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan,
4. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia,
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
d. Biro :
1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum,
2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat,
3. Biro Administrasi Perekonomian,
4. Biro Administrasi Pembangunan,
5. Biro Perlengkapan,
6. Biro Umum,
7. Biro Humas dan Protokol,
8. Biro Hukum,
9. Biro Organisasi.
1.2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2)Dinas Daerah, terdiri dari :
Dinas Daerah terdiri dari :a.Dinas Pendidikan,
b.Dinas Kesehatan,
c.Dinas Pekerjaan Umum,
d.Dinas Perhubungan,
e.Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan,
f.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
g.Dinas Pendapatan Daerah,
h.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
i.Dinas Kelautan dan Perikanan,
j.Dinas Pariwisata,
k.Dinas Kebudayaan,
-
l.Dinas Sosial,
m.Dinas Pertambangan dan Energi,
n.Dinas Pemuda dan Olahraga,
o.Dinas Kominikasi dan Informatika,
p.Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
q.Dinas Koperasi dan UKM.
3)Inspektorat Provinsi.
4)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5)Lembaga Teknis Daerah.
Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :Badan Daerah,
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
b.Badan Lingkungan Hidup,
c.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
d.Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah,
e.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,
f.Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah,
g.Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah,
h.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Kantor Penghubung.
6)Lembaga Lain Daerah,Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau
terdiri dari :
a.Badan Pengelola Perbatasan,
b.Badan Ketahanan Pangan,
c.Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,
d.Sekretariat Korpri.
Berdasarkan Peraturan Daerah diatas dapat digambarkan Bagan
StrukturOrganisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai
berikut:
A.3. Prestasi dan Penghargaan Yang Diterima Provinsi Kepulauan
RiauBeberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau selama 7 tahun sejak berdirinya Provinsi
Kepulauan Riaudapat disampaikan sebagai berikut :
-
1.Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)Penghargaan
ini diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaumerupakan Opini
Badan Pemeriksa Keuangan karena dianggap suksesdalam rangka
Menyusun dan Menyajikan Laporan KeuanganPemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2010.
2.Penghargaan Penaggulangan HIV/AIDSMenteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat selaku KetuaPenanggulangan AIDS (KPA)
menyerahkan penghargaan kepadaPemerintah Provinsi Kepulauan Riau
karena telah menunjukkankepedulian dan kinerja yang tinggi terhadap
program penanggulangandan pencegahan HIV/AIDS.
3.Penghargaan Pembangunan KetenagakerjaanPenghargaan ini diraih
oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karenakeberhasilan dalam
rangka pembangunan ketenagakerjaan.
4.Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat UtamaPresiden Republik
Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyonomenyerahkan penghargaan
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) TingkatUtama kepada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau karena telahberhasil dalam pengelolaan
peningkatan peranan wanita menujukeluarga sehat sejahtera.
5.Penghargaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan ini
dariKementerian Dalam Negeri karena Atas Partisipasi Aktif sebagai
DaerahPercontohan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
rangkakerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization
SupportFacility (DSF) untuk Pengembangan Kapasitas Perencanaan
Pembiayaandan Pelaksanaan SPM periode JanuariSeptember 2011.
6.Anugerah Ki HajarPemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima
penghargaan dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas
keberhasilanmengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
sebagaisarana edukasi dalam dunia pendidikan.
7. Penyalur Tercepat Pertama Bantuan Operasional Sekolah
Menengah(BOS)
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan
dariKementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas keberhasilan
penyalurantercepat pertama Bantuan Operasional Sekolah Menengah
(BOS)triwulan II. Penyaluran tercepat dalam memproses penyaluran
dana darikas daerah ke Bank penyalur sampai ke sekolah.
A.4. Isu isu Strategis
-
Berdasarkan analisis situasi yang terjadi, baik situasi internal
maupuneksternal diperoleh isuisu strategis yang mempengaruhi
pembangunandaerah di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :
1. Diseluruh Indonesia, hanya ada empat kawasan FTZ yaitu
Sabang,Batam, Bintan dan Karimun. Dari empat kawasan tersebut,
tigakawasan masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Jelaslahbahwa FTZ merupakan keunggulan komparatif, tentunya
diperlukanupaya sungguhsungguh sehingga keunggulan ini benarbenar
berbuahpada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk saat
ini,keunggulan geografis ini belum dimanfaatkan secara optimal.
2.Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, baik
antarkawasan (khususnya Batam dan wilayah lainnya), ibukota
dansatelitnya, serta pusat dan hinterlandnya.
3. Masih rendahnya kualitas SDM diwilayah Provinsi Kepulauan
Riausebagai konsekuensi dan rendahnya akses terhadap kesehatan
danpendidikan. Ditambah lagi, saat ini terdapat fenomena
pergeseranperekonomian dari semua sektor primer (pertanian dan
perikanan) kesektor sekunder dan tersier (industri dan jasa), namun
tanpa diiringipeningkatan kualitas SDM maka tenaga kerja lokal
tidak akan dapatmenyesuaikan dengan transformasi tersebut.
4. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulaupulau
terluar,terdepan dan pulaupulau kecil diwilayah Provinsi Kepulauan
Riausebagai pusat pertumbuhan serta pertahanan dan keamanan
sertakerangka optimalisasi hasil daerah.
5.Peningkatan sektor transportasi, pengangkutan, dan komunikasi.
Sektorsektor tersebut menjadi basis pendorong untuk
pengembanganpariwisata dan perdagangan.
6. Masih rendahnya perkembangan sektor listrik (pasokan energi
listrik),gas dan air bersih yang diharapkan dapat mendukung
perkembangansektor industri sehingga dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi danpenyerapan tenaga kerja.
7. Kurangnya pengembangan sektorsektor tersier (industri
pengolahan)sehingga nilai tambah sekkor menjadi rendah, terutama
dalam hal iniadalah industri pengolahan hasilhasil kelautan dan
perikanan.
8.Belum dikelolanya sumber daya alam terutama sumber daya
kelautandan pertambangan secara optimal sehingga belum memberikan
manfaatbagi masyarakat dan daerah secara signifikan. Termasuk di
dalampengelolaan ini adalah pengembangan perikanan budidaya
selainperikanan tangkap.
-
9.Peningkatan pengarustamaan gender dalam pembangunan.
Kebutuhanakan peningkatan ini dilatarbelakangi oleh masih
rendahnhyapartisipasi perempuan dalam pembangunan, termasuk
tingginya angkaputus sekolah perempuan dibandingkan lakilaki.
Pengarustamaangender ini terkendala pada kurangnya pemahaman yang
responsifgender. Para perencana pada setiap SKPD (Satuan Kerja
PerangkatDaerah) belum terlatih dalam penyusunan penganggaran yang
responsifgender.
10. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai
pencemaran,pengolahan sampah (domestik dan non domestik) yang belum
optimal,dan ekploitasi sumberdaya yang dilakukan masyarakat dan
duniausaha baik lokal ataupun internasional. Hal ini antara lain
disebabkanmasih lemahnya penindakan hukum atas
tindakantindakanpencemaran dan juga rendahnya keterlibatan dan
kepedulianmasyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah
lingkungan.
Untuk sektor lingkungan hidup, terdapat potensi yang besar
dalambentuk keragaman sumberdaya hayati misalnya aneka tipe
hutan.Hutan mangrove di pantai, hutan tropika basah dataran rendah,
danjuga hutan tropika basah pegunungan adalah keragaman tipe
hutanyang menjadi penyangga kehidupan.
Hal yang perlu diantisipasi adalah perubahan iklim global
(global climatechange). Meskipun dampaknya belum begitu terasa,
perubahan iklimharus diantisipasi sejak sekarang, dan disiapkan
program mitigasi danadaptasinya. Terutama yang berkaitan dengan
peningkatan suhu bumi(global warning), gelombang panas, naiknya
permukaan laut (sea levelrise) yang bias mengakibatkan banjir dan
tenggelamnya pulaupulaukecil serta kawasan pesisir (pantai) yang
landai, peledakan wabahpenyakit, dan penurunan produksi pangan.
Jika tidak diantisipasidengan baik, dampak perubahan iklim dapat
pula mengancamketahanan pangan dan upaya penanggulangan
kemiskinan.
11. Masih lemahnya peran dan kemitraan organisasi
kemasyarakatan,organisasi politik dan organisasi keagamaan baik
dalam pembangunanmaupun pengendalian dan pemanfaatannya.
12. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan
budayasebagai modal sosial, hal ini tercermin dari masih rentannya
isu agama,suku dan budaya dalam kehidupan sosial dan politik serta
ekonomi.
B.SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan
berdasarkanlaporan kinerja yang diterima dari satuan kerja
perangkat daerah (SKPD)maupun sumber pembiayaan yang bersifat
strategis, yaitu data kegiatanpembangunan sebagaimana tercantum
dalam APBD Tahun Anggaran 2012.Strategis di sini dimaksudkan
kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam
-
kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Provinsi
KepulauanRiau, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya
yang secara langsungdigunakan untuk membiayai kegiatan tidak
termasuk biaya yang bersifatpenunjang. Capaian kinerja individual
per kegiatan sesuai data yang tersediaterbatas pada indikator
input, output, dan outcome.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian
kinerjaPemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2012.
Capaian kinerja 2012tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja
2012 sebagai tolok ukurkeberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini
dapatmengidentifikasikan sejumlah kekurangan/kelemahan yang
digunakan bagiperbaikan kinerja kedepan.
Secara garis besar model penyajian LAKIP Pemerintah Provinsi
KepulauanRiau Tahun 2012 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut
ini :
Gambar 1.3
RPJMDRENCANASTRATEGIS
RENCANAKINERJATAHUNANPENETAPANKINERJA
RENCANAKERJADANANGGARANLAPORANPERTANGGUNGJAWABANKEUANGAN
LAKIPKINERJAAKTUAL
Kerangka/Alur Pikir Penyajian LAKIP Tahun 2012
DOKUMENPELAKSANAANANGGARAN
Memperhatikan kerangka ilustrasi tersebut di atas, LAKIP Tahun
2012disajikan dalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:
Bab. 1 Pendahuluan.
Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum
organisasi, profilPemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas
pengantar lainnya.
Bab. 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.Dalam bab ini
diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perjanjian
Kinerja(dokumen penetapan kinerja).
Bab. 3 Akuntabilitas Kinerja.
Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaransasaran organisasi
pelapor denganpengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja.
Bab. 4 Penutup.
Dalam bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan
AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2012.
-
Lampiran:
1.Pengukuran Kinerja
Bab 2 Perencanaan danPerjanjian KinerjaA.RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam
dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah ProvinsiKepulauan Riau periode 2010 2015. Dalam RPJMD
tersebut mengandungpernyataan visi, misi, dan program kepala daerah
yang penyusunannyamemperhatikan RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan daerah,strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program SKPD, lintasSKPD, dan program kewilayahan
disertai dengan rencanarencana kerja dalamkerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun
untukmengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa
depan yangsemakin komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam
tahapan yangterencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkanakuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil (ultimate outcome)yang diharapkan.
A.1 VISI PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan
atauartikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang
realistis, memberikankekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki
daya tarik dan dapatdipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan
aktivitas dan pencapaian tujuanorganisasi.
Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke
depantentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau harusdibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif.
VISITERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BUNDA TANAH
MELAYU YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA DANRAMAH LINGKUNGAN
Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut : Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu menunjukkan
bahwa Kepulauan
Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya merupakan wilayah
bekaskejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru berakhir pada awal
abad ke 20.
-
Dengan misi ini diharapkan pada tahun 2015, Kepulauan Riau akan
menjadiProvinsi yang kembali akan mentabalkan tamaddun/kejayaan
Melayu dalammasa kekinian dan berorientasi masa depan.
Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat
KepulauanRiau dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya secara
layak, meningkatpendapatannya dan standar pembangunan manusia.
Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah kondisi dimana
Kepulauan Riausebagai negeri berbudaya Melayu memiliki sifat dan
perangai, yang dapatmenjadi panutan bagi masyarakat lainnya,
terutama ketaatan dalammenjalankan ajaran agama, menjaga adat
istiadat, memiliki semangat untukmaju dan patuh kepada hukum dan
perundangundangan.
Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan
Riau yangmemiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri
dominan lautan perlumenjaga agar lingkungannya aman, nyaman dan
lestari bagi tempat hidupdan mencari penghidupan masyarakat dan
dapat menjamin kelangsunganpembangunan. Ramah lingkungan juga
cerminan masyarakat KepulauanRiau yang bermartabat dalam pergaulan,
ramah kepada semua golongandengan tidak membedakan suku bangsa.
A.2 MISI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan
dansasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan
misi yang telahditetapkan. Misi juga menggambarkan tugastugas yang
diemban PemerintahProvinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang
ditetapkan berdasarkanundangundang.
Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan
seluruhkomponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran
serta masyarakatuntuk melakukan tindakantindakan positif yang
mengarah pada pencapaianmisi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun
misi Provinsi Kepulauan Riau adalahsebagai berikut :
1.Misi Pertama
Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya
dalamkehidupan masyarakat.
2.Misi Kedua
Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan
pulaupulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk
kesejahteraanmasyarakat.
3.Misi Ketiga
Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dengan
keunggulanwilayah.
-
4.Misi Keempat
Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada
rakyatkecil (wong cilik).
5.Misi Kelima
Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang
berkualitas.
6.Misi Keenam
Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan
yangberkualitas.
7.Misi Ketujuh
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja,
disiplin, budipekerti, dan supermasi hukum.
8.Misi Kedelapan
Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta
berkesetaraangender.
9.Misi Kesembilan
Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.
A.3 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu
satusampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis
organisasi. Tujuandiperlukan guna meletakkan kerangka prioritas
dengan memfokuskan arahsemua program dan aktivitas organisasi pada
pencapaian misi.
Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan
Riaumemperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
instansi,mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (critical
success factor),menggambarkan hasil yang ingin dicapai,
mengakomodasi issue strategis yangdihadapi, mencerminkan core area
dimana organisasi berperan.
Adapun tujuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riauuntuk mencapai misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan
GubernurKepulauan Riau Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran
Terhadap KebijakanUmum dan Program Pembangunan Daerah Dalam Rencana
PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
20102015 tanggal 10Oktober 2012 sebagai berikut:1)Tujuan yang
ditetapkan untuk mencapai misi pertama:
(a) Memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat melalui
pemahaman,penghayatan serta pengamalan dan norma budaya
melayu.Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
-
1 Terwujudnya kerukunan hidup antar umatberagama dan berbagai
suku (etnis) dalammasyarakat Kepulauan Riau
0 0
(b)Melakukan pembinaan terhadap potensi dan kreativitas
masyarakat dalammengembangkan seni dan budaya daerah.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Meningkatnya apresiasi dan kreativitasberkesenian kebudayaan
masyarakat
105 134
(c) Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam kegiatan
pembangunandaerah.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Meningkatnya jumlah aktivitas seni danbudaya baik dalam event
lokal, regionalmaupun nasional
6 12
(d) Melestarikan, melindungi dan mengembangkan budaya Melayu
danbudaya lainnya.Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Meningkatnya jumlah pendokumentasiandan penelitian kesejahteraan
kebudaya
an melayu
Kajian sejarah
Seminar sejarah
Meningkatnya pelaksanaan kajian danseminar tentang kebudayaan
melayu secararutin
111
664
(e) Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat
kebudayaandan sejarah melayu.Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Meningkatnya dukungan dari daerah danNegara serumpun Melayu
bahwa KepulauanRiau sebagai salah satu pusat kebudayaanmalayu
1100
4842
-
Kerjasama budaya
Kerjasama ekonomi
Kerjasama pembangunan
Kerjasama litbang
Meningkatnya pengenalan dan pemahamangenerasi muda dan
masyarakat KepulauanRiau sebagai pusat kebudayaan Melayu
1 4
2)Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua:(a)
Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan
pulaupulau kecil terdepan untuk pengembangan perikanan
tangkapsecara terpadu dan berkelanjutan.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
123456
Tersedianya informasi potensi sumberdayaperikanan (stok ikan)
diseluruh perairan lautProvinsi Kepri
Kajian potensi sumberdaya perikanan (stokikan)
Sistem dan manajemen informasiperikanan tangkap
Bertambahnya armada kapal penangkapanikan berbobot >20 GT
beserta sukucadangnya
Bertambahnya pelabuhan perikanan baikPelabuhan Perikanan Pantai
(PPP),Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)maupun Pelabuhan Perikanan
Samudera(PPS)
Jumlah PPP
Jumlah PPN
Jumlah PPS
Bertambahnya nelayan yangmengoperasikan kapal tangkap >20
GT
Meningkatnya pruduksi dan produktivitaspenangkapan ikan
Meningkatnya pendapatan dankesejahteraan nelayan
00
1.2861111
275.2431.236.000
22
1.2905446
433.6202.257.250
(b)Mengembangkan perikanan budidaya secara terpadu dan
berkelanjutan.Sasaran:
NO SASARANCAPAIAN KINERJA
KondisiAwal
KondisiAkhir
12345
Tersedianya informasi potensi sumberdayaperairan untuk
pengembangan perikananbudidaya
01
16.48357
49.828
11
40.618582
522.484
-
6789
Kajian potensi sumberdaya perikanan (stokikan)
Sistem dan manajemen informasi perikanantangkap
Bertambahnya luas, jumlah dan jenis unitproduksi perikanan
budidaya
Luas usaha laut (unit) 2009
luas usaha payau dan tawar (ha)
Bertambahnya jenis komoditas perikananbudidaya
Meningkatnya teknologi perikanan budidaya
Terlayaninya secara memadai kebutuhansarana produksi (terutama
benih dan pakan)perikanan budidaya
Bertambahnya jumlah dankapasitas/kapabilitas pembudidaya
ikan
Jumlah RT perikanan budidaya
Perizinan budidaya yang dikeluarkan
Bertambahnya sentra produksi terpaduperikanan budidaya
Meningkatnya produksi, nilai produksi danproduktivitas perikanan
budidaya
Produksi (ton)
Nilai produksi (juta rupiah)
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraanpembudidaya ikan
2
6.32449
BatamKarimunBintan5.075
67.123.879.100.47
6
7.4753728
18.843108.103.6616.007.99
(c) Mengembangkan industri pengolahan perikanan secara terpadu
danberkelanjutan.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12345
Bertambahnya cold storage, pabrik es dancold box untuk
penanganan produkperikanan
Jumlah cold storage
Jumlah pabrik es
Bertambahnya jumlah industri pengolahanhasil perikanan
Terlayaninya secara memadai kebutuhansarana dan prasarana
produksi pengolahanperikanan
Bertambahnya diversifikasi produk hasilpengolahan perikanan
Meningkatnya pendapatan dankesejahteraan pelaku usaha
pengolahanperikanan
4447638750
716665035104
(d)Mengembangkan industri dan jasa maritim.
-
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1234
Bertambahnya unit industri dan jasamaritim
Terlayaninya secara memadai infrastrukturdan sarana pendukung
industri dan jasamaritim
Meningkatnya penerimaan daerah daripengembangan industri dan
jasa maritim
Memadainya sarana dan prasaranapenunjang dipulaupulau kecil dan
pulaupulau terdepan
282
326
3)Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi
ketiga:(a)Mengembangkan pariwisata bahari secara terpadu dan
berkelanjutan.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
123456789
Bertambahnya jenis dan jumlah pariwisatabahari (termasuk
olahraga air)
Bertambahnya jumlah destinasi wisata bahari(termasuk olahraga
air)
Bertambahnya event wisata bahari dan olahragaair berskala daerah
(provinsi) nasional maupuninternasional
Bertambahnya jumlah dan meningkatnyakualitas sarana dan
prasarana pendukungpariwisata bahari dan olahraga air
Bertambahnya jumlah dan meningkatnyakualitas promosi bahari dan
olahraga air
Bertambahnya jumlah dan meningkatnyakapasitas/kapablitas
penggiat pariwisata bahari
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraanpenggiat pariwisata
bahari
Bertambahnya event wisata budaya berskaladaerah (provinsi),
nasional maupun internasional
Bertambahnya jumlah dan meningkatnyakualitas sarana dan
prasarana pendukungpariwisata budaya
76200136
974124612
(b) Mengembangkan wisata berbasis keunggulan daerah sebagai
kawasanbisnis, perdagangan bebas dan industri di Batam, Bintan dan
Karimun.Sasaran:
NO SASARAN CAPAIANKINERJA
KondisiAwal
KondisiAkhir
123
Meningkatnya aktivitas dan event MICES (meetings
incentiveconverens exhibitions/evenst and sport)
Bertambahnya jumlah dan meningkatnya kualitas sarana
16
40
-
4 dan prasarana pendukung kegiatan MICES
Bertambahnya jumlah penggiat bisnis, investor, organizerdan
pengunjung baik domestik mapun mancanegara dalamrangka MICES
Terlayaninya secara memadai kebutuhan sarana produksiBBM dan es
untuk operasional penangkapan
Pengembangan stasiun/unit
Pengisian BBM untuk nelayan
Pengembangan pabrik es untuk
nelayan
247
357
(4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat :
(a)Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
Sasaran :
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12345
Teridentifikasi dan berkembangnyakomoditaskomoditas penting
(unggulan,strategis dan prospektif) tanaman pangandan
hortikultura
Berkembangnya sentrasentra produksipertanian tanaman pangan,
holtikultura,perkebunan dan peternakan yang didukungsarana dan
prasarana wilayah yangmemadai
Agropolitan
RPH
RPU
Populasi luas sawah
Populasi ternak
Berkembangnya kapasitas kelembagaanmasyarakat pertanian (tanaman
pangan,holtikultura, perkebunan dan peternakan)termasuk kelembagaan
usahanya
Optimalnya sistem dan kelembagaanpenyuluhan bagi petani dan
pelakuagribisnis tanaman pangan
Meningkatnya produksi dan produktivitaspetani dan peternak
0022
32143001.31
42.81
1277
152375002.50
73.59
(b)Memperkuat kelembagaan penyuluh pertanian.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 0.14 0.35
-
Memadainya rasio tenaga penyuluhpertanian lapang (PPL)
(c)Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
pertanian.
Sasaran:
NO SASARANCAPAIAN KINERJA
KondisiAwal
KondisiAkhir
1234
Berkembangnya irigasi pertanian tanamanpangan
Luas lahan sawah yang didukung perairan(ha)
Rasio jaringan irigasi
Meningkatnya kerjasama penelitian danpengembangan pertanian
tanaman pangandan hortikultura dengan pemerintah pusatdan
universitas
Meningkatnya penerapan teknologi prosesproduksi pertanian
tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan secara benar
Meningkatnya mekanisasi pertaniantanaman pangan dan
perkebunan
29619.76%
0
0,05
104654.29%
3
0,13
(d)Mengembangkan pasar produkproduk pertanian baik dalam maupun
luarnegeri.
Sasaran:
NO SASARANCAPAIAN KINERJA
KondisiAwal
KondisiAkhir
123
Meningkatnya aksebilitas dan konektivitasdari dan menuju
sentrasentra pertanian
Berkembangnya produk dan proses produksiramah lingkungan
(ecolabelling) untuk pasarekspor Negara maju
Berkembang dan optimalnya kelembagaanpemasaran produkproduk
pertaniantanaman pangan holtikultura dan ternak
1.252
101.8
25084
104.8
(e)Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap
perekonomian daerahdan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Meningkatnya kontribusi PDRB sektorpertanian sekurangkurangnya
20% pertahun
Meningkatnya NTP
3.192.446,59114.03
5.692.446.59144.14
-
(f) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro,
kecil danmenengah terhadap modal.
Sasaran :
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Meningkatnya kucuran kredit produktifskala kecil menengah dari
lembagakeuangan bank dan bukan bank
174 425
(g)Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1234
Meningkatnya serapan tenaga kerja lokalpada usaha PMA dan
PMDN
Meningkatnya jumlah tenaga kerja localyang terampil dan
bersertifikasi
Meningkatnya kapasitas teknis danmanajerial pelaku usaha mikro,
kecil danmenengah (UMKM)
Berdayanya ibuibu rumah tangga darikeluarga miskin sebagai
pelaku usahatingkat rumah tangga
56465347025
1
10.0002500150021
(h)Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat.
Sasaran :
NO SASARAN CAPAIAN KINERJA
KondisiAwal
KondisiAkhir
12
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktifdan sehat
Berkembang dan optimalnya Badan UsahaMilik Desa (BUMDES)
1.3090
1.5007
(5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima :
(a) Meningkatkan ketersediaan utilitas dasar khususnya air
bersih dankomunikasi.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Meningkatnya coverage area telekomunikasiseluler
Meningkatnya ketersediaan air bersih
Kapasitas produk air (liter/detik)
NA5.464.311,00
37,74%
10012.501.019,88
68,87%
-
Proporsi rumah tangga dengan aksesberkelanjutan terhadap air
minum layak(perkotaan dan perdesaan)
(b)Meningkatkan ketersediaan sumbersumber energi khususnya
listrik dangas
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik NA 3.000
(c)Meningkatkan infrastruktur pendukung FTZ.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1234
Meningkatnya panjang jaringan jalan
Tersedianya pelabuhanpelabuhan utama (hub ports)berstandar
internasional untuk mengoptimalkanpeluang jasajasa maritim
Jumlah pelabuhan internasional
Jumlah pelabuhan barang internasional
Memadainya infrastruktur untuk menunjang fungsiBatam sebagai
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Pelabuhan perintis
Bandara perintis
Pelabuhan samudera
Meningkatnya kerjasama dan koordinasipengembangan FTZ dengan
pemerintah pusat
DK dengan BPK
NA742214
19.3701165434
(d)Mengurangi disparitas antar wilayah melalui pemerataan
infrastruktur.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Memadainya infrastruktur untuk menunjangfungsi Pusat Kajian
Wilayah (PKW) danPusat Kegiatan Lokal (PKL) utamanyadidaerahdaerah
tertinggal (KabupatenNatuan dan Anambas)
Menurunnya angka indeks disparitas antarwilayah
(kabupaten/kota)
20.28
50.20
(6) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keenam :
(a)Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat.
-
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1234
Meningkatnya angka ratarata lama sekolah
Meningkatnya angka pendidikan yangditamatkan
Angka tamat SD (%)
Angka tamat SMP (%)
Angka tamat SMA (%)
Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dariSD/MI ke SMP/MTs
Meningkatnya angka melanjutkan (AM) dariSMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
923,917,68,191,491,6
123025159493
(b)Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana
pendidikankhususnya didesadesa.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Meningkatnya angka persentase sekolahdengan kondisi bangunan
baik
Meningkatnya rasio ketersediaan sekolahterhadap penduduk usia
sekolah
70,256
94%200
(c)Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada
daerahdaerah diluar ibukota kabupaten/kota.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Meningkatnya rasio guru terhadap murid
Meningkatnya rasio guru terhadap muridperkelas
79,900,05
760,15
(d)Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
Sasaran:
NO SASARANCAPAIAN KINERJA
KondisiAwal
KondisiAkhir
1 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhikualifikasi S1/DIV
36,8 65
(e)Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja.
Sasaran:
-
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Meningkatnya rasio daya serap tanaga kerjalokal
6.957 16.500
(f) Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan
danteknologi.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Meningkatnya aksesbilitas masyarakatterhadap internet
Meningkatnya aksesbilitas dan kualitasperpustakaan/taman
baca
Jumlah perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan
1,13441
47.235.869
1,65710
>50 juta
(g) Melengkapi jumlah dan meningkatkan pemerataan distribusi
tenagakesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
123
Meningkatnya rasio dokter per satuanpenduduk
Meningkatnya rasio bidan per satuanpenduduk
Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk
Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang
memilikikompetensi kenidanan (%)
Meningkatnya aksesbilitas masyarakatterhadap layanan
kesehatan
Rasio RS per 10.000 penduduk
Rasio puskesmas per 10.000 penduduk
23/100.00064,897,2
0.14/10.0003,72
40/100.0006699
0.16/10.0004
(h) Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan sarana dan prasarana
yangmemadai.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Meningkatnya kualitas pelayananPuskesmas dan Pustu
61,25 75,07
(7) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketujuh :
-
(a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Meningkatnya capaian outcome daripelaksanaan anggaran
WDP WTP
(b) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahanyang baik, bersih dan bebas dari KKN.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Pengelolaan keuangan daerah mendapatkanopini Wajar Tanpa
Pengecualian/WajarDengan Pengecualian
Nilai efektifitas dan efisiensi kerja (EJ)sekurangkurangnya
0,70
WDP0,65
WTP0,70
(c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)sekurangkurangnya
3,00
2,74 3,00
(8) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedelapan :
(a)Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
123456
Meningkatnya tingkat partisipasi perempuandalam pembangunan
Meningkatnya indeks pembangunan gender(IDG)
Meningkatnya indeks pemberdayaan gender(IPG)
Menurunnya rasio KDRT
Berkurangnya tindak kekerasan terhadapperempuan
Meningkatnya jumlah kasus pengaduankekerasan perempuan yang
diselesaikan
13,366,8548,52
20,95%
421
2070,560,712%
444
-
(9) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesembilan :
(a) Memberantas praktekpraktek penangkapan ikan yang tidak
ramahlingkungan.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
1 Berkurangnya praktekpraktek penangkapanikan illegal
49 0
(b) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Berkurangnya kasuskasus pencemaran laut
Ditetapkannya kawasankawasan suakaalam laut dan DPL (Daerah
PerlindunganLaut)
3032
036
(c) Memulihkan dan menjaga kawasan hutan darat dan kawasan
bekaspertambangan.
Sasaran:
NO SASARAN CAPAIAN KINERJAKondisi
AwalKondisiAkhir
12
Bertambahnya kegiatan rehabilitasi hutandan lahan kritis
ratarata
Ditetapkannya kawasankawasan hutanlindung, suaka alam dan cagar
alam
3.05275.029,02
15.000120.834,99
B.PERJANJIAN KINERJA
Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, InstruksiPresiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan korupsi, danPeraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan PenetapanKinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja pada dasarnya
adalahmerupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan
janji untukmencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahu tertentu
-
dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan dikelolanya.
Tujuanpenetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dankinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanahdengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalanpencapaian tujuan dan sasaran suatu
organisasi, menciptakan tolok ukurkinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberianpenghargaan reward and
punishment.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membuat penetapan
kinerjatahun 2012 sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
sampai denganakhir tahun 2012.
PENETAPAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI
Provinsi : KEPULAUAN RIAU
Tahun Anggaran : 2012
No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Satuan Target
1 Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan dan
1. Peningkatan mutu pendidikandan kesehatan di KepulauanRiau,
dan memperluasjangkauan layananpendidikan dan kesehatanbagi
masyarakat pesisir danmasyarakat hinterland
1.1 Persentase Peningkatanmutu pendidikan anakusia dini
% 11.1
1.2 Persentase Peningkatanmutu pendidikan dasarsembilan
tahun
% 95.4
1.3 Persentase Peningkatanmutu pendidikanmenengah
% 93
1.4 Persentase Peningkatanmutu pendidikan nonformal
% 13
1.5 Persentase Peningkatanmutu mutu pendidikan
% 36.9
1.6 Persentase Peningkatanmutu programpendidikan tinggi
% 61
1.7 Jumlah sarana danprasarana kesehatanmasyarakat
Unit 3
2. Peningkatan capaian indikatorbidang pendidikan
dankesehatan
2.1 Persentase Peningkatana alatalat kesehatanrumah sakit
% 90
2.2 Ratarata angkaHarapan Hidup
Tahun 70.4
3. Percepatan pencapaian targetMDG's bidang kesehatan
3.1 Persentase Peningkatanmutu kesehatan dangizi masyarakat
% 86
-
3.2 Persentase penurunanangka kesakitan,kematian dankecacatan
akibatpenyakit
% 4
4. Peningkatan kesejahteraantenaga pendidik dankesehatan
4.1 Persentase peningkatanmutu dan penyebarantenaga
kesehatan
% 69
2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Pemanfaatan
Sumber DayaKelautan dan Perikanan serta Industri Pengolahan dan
Pariwisata
1. Peningkatan pertumbuhanekonomi daerah danpenurunan angka
kemiskinan
1.1 Persentase peningkatankualitas kelembagaankoperasi
%65
1.2 Kelompok usahaekonomi masyarakat diPerdesaan
Kelompok 115
1.3 Persentase peningkatanpemasaran hasilproduksi peternakan
% 2%
1.4 Persentase perluasandan pengembangankesempatan kerja
% 66
2. Peningkatan industripengolahan skala besar untukkawasan FTZ
danmengembangkan industripengolahan yang berbasispemberdayaan
masyarakat disektor kelautan dan perikanan
2.1 Persentase peningkataninvestasi di ProvinsiKepulauan
Riau
% 20
2.2 Persentase peningkatanperanan ekspor barangdan jasa
dalammeningkatkanpertumbuhan ekonomidaerah
% 80
2.3 Persentasepengembangan industrikecil dan menengah
% 80
3. Percapatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Lingkungan Hidup
dan PusatPemerintahan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan
Masyarakat
1. Mengurangi kesenjanganpembangunan antar daerah,dengan
mempercepatpembangunan infrastrukturdasar
1.1 Persentase Peningkatansarana dan prasaranatransportasi
laut
% 70
1.2 Persentase Penanganankawasan pemukiman,dan kawasan
pedesaan
% 70
2. Berkurangnya kerusakanlingkungan akibatpembangunan
danpemanfaatan tambang
2.1 Persentase Peningkatanpengendalianpencemaran danperusakan
lingkunganhidup
% 75
2.2 Luas rehabilitasi hutandan lahan daerahProvinsi
KepulauanRiau
Ha 60.52
4. Pemanfaatan Potensi Pulau Terdepan serta Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahanyang Baik dan Bersih
-
1. Mengembangkan potensi diPulau Terdepan sesuai
denganidentifikasi potensinyamasingmasing
1.1 Jumlah daerahpengembangan wilayahperbatasan
Kabupaten/
Kota
5
1.2 Jumlah pembinaanterhadap nelayan danmasyarakat pesisirdalam
keikutsertaanmengelola sumberdayakelautan danperikanan.
RTP 1001
2. Peningkatan persentase PADdalam pembangunan daerahserta
tercapainya kondisiwajar tanpa pengecualiandalam audit keuangan
daerah
2.1 Persentase peningkatanPAD dari sektorinternal dan
eksternal
% 30
2.2 Persentase peningkatanSDM aparatur diBidang Promosi
danPenanaman Modal
% 75
2.3 Peraturan Daerah,pedoman, dan juknisterkait
pengelolaankeuangan daerah
Peraturan 16
3. Peningkatan kualitaspelayanan publik
3.1 Persentase pencapaianpemerintahan yangbaik, bersih dan
bebasKKN di wilayahPemerintah ProvinsiKepulauan Riau
% 40
5 Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial melalui
Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Peningkatan pelayanankesejahteraan sosial dimasyarakat dan
peningkatanpemberdayaan masyarakatdalam membangun desa
1.1 Persentase Peningkatankualitas kehidupanKomunitas
AdatTerpencil
% 75
1.2 Persentase Peningkatanperlindungankesejahteraan sosialdan
anak
% 35
1.3 Jumlah Pengurus yangmampu dan terampildalam
lembagaorganisasikemasyarakatan
Orang 301
2.Penguatan peran kelembagaandesa
1.4 Jumlah desa yangmemenuhi sarana danprasarana
infrastrukturdasar
Desa/
Kelurahan
184
2.1 Persentase PeningkatanKesetaraan danKeadlian Gender
% 67.8