Chapter-1. Understanding The Business Environment What is a Business? Business is the organized effort of individuals tom produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society needs. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Pengertian Bisnis (lanjutan) Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Seseorang (individu) yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut dengan Entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya seorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimiliki (6M : Money, Man, Material, Machine, Market, Method) sehingga mampu berproduksi secara optimal. Mengapa Bisnis Penting ?! Satisfy needs and wants > Customer Satisfactions Profit & Continuity Peranan bisnis sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan bisnis suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan (needs) keinginan (wants) dari masyarakat konsumen yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan (customer satisfactions). Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen maka dipastikan akan memperoleh profit atau keuntungan dan usahanya akan terus berkembang dengan pesat going concern Fungsi dasar Bisnis Fungsi dasar Bisnis antara lain meliputi : Acquiring of raw material Manufactoring of raw material Distributing Product to Consumers Mencari dan menemukan sumber bahan baku Mengolah bahan baku menjadi produk jadi Menyalurkan produk jadi ketangan konsumen Bisnis = Perusahaan Mengacu pada pendapat Raymond E Glosh (2001), Perusahaan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa bagi pemuasan kebutuhan konsumen, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep perusahaan merupakan bagian dari konsep bisnis, namun demikian dalam pembahasan selanjutnya istilah bisnis akan lebih sering dipergunakan dari pada perusahaan.
Konsep Lingkungan Bisnis Konsep Lingkungan Bisnis Adalah sekumpulan faktor2 tertentu yang akan mempengaruhi arah kebijakan dari suatu perusahaan dalam mengelola aktifitas bisnisnya. Faktor2 tersebut meliputi lingkungan eksternal yang dibagi dalam lingkungan jauh (makro) yaitu : Politik, Ekonomi, Sosbud dan teknologi, dan lingkungan industri, serta lingkungan internal yaitu meliputi aspek-aspek dan kebijakan internal didalam lingkungan perusahaan. Lingkungan Jauh (Makro) Lingkungan jauh (makro) terdiri dari faktor-faktor yang pada dasarnya berada jauh diluar kendali perusahaan (bersifat : uncontrolable). Faktor makro yang biasanya menjadi titik perhatian perusahaan anatra lain : faktor Politik, Hukum, Ekonomi (kebijakan fiskal & moneter), Sosial Budaya dan Teknologi. Lingkungan makro ini selain memberikan kesempatan dan peluang bagi perusahaan untuk maju dan mengembangkan bisnisnya, sekaligus juga dapat menjadi hambatan dan ancaman yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Faktor Politik (Lingkungan makro) Bagi para pengusaha, arah, kebijakan dan stabilitas politik menjadi faktor penting dalam berusaha. Situasi politik yang tidak kondusif akan berdampak negatif bagi dunia usaha, begitu pula sebaliknya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan faktor politik anatar lain : Stabilitas nasional : hankamnas, makar, sparatis. Jaminan keamanan (travel warning etc) Pemerintahan yang legitimate & demokratis Good Corporate Governance Kepastian Hukum & Undang-undang, HAM dll. Faktor Ekonomi (Lingkungan Makro) Kondisi perekonomian disuatu negara/daerah secara langsung dapat mempengaruhi iklim bisnis dari perusahaan. Semakin buruk kondisi ekonomi, maka akan semakin buruk pula iklim bisnisnya. Beberapa faktor penting terkait dengan kondisi ekonomi disuatu negara/daerah antara lain : GNP, GDP dan Pendapatan Perkapita Tingkat Inflasi, Suku Bunga Investasi (PMA & PMDN) Harga produk & Jasa Ketersediaan Energi dan sarana prasarana lainnya Pasar tenaga kerja Faktor Sosial (Lingkungan Makro) Kondisi sosial masyarakat memang bersifat dinamis dan selalu berubah dari masa ke masa, oleh karena itu perusahaan senantiasa dituntut mampu mengantisipasi perubahan kultur sosial masyarakat. Kondisi sosial ini banyak sekali aspeknya misalnya sikap, gaya hidup, adat-istiadat, kultural, ekologis, demografis, religius, pendidikan maupun etnis tertentu.
Perubahan kondisi sosial biasanya terkait dengan perubahan sikap dan gaya hidup (life style) akibat peningkatan income, perubahan strata sosial maupun ekses dari perkembangan teknologi. Faktor Teknologi (Lingkungan Makro) Setiap perusahaan yang ingin tetap eksis dan berkembang bisnisnya, maka harus selalu mengikuti trend perkembangan teknologi terkini, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat selalu uptodate sesuai dengan keinginan konsumen. Perusahaan harus bersifat responsive, aktif, kreatif terhadap setiap perkembangan inovasi teknologi baru. (lihatlah ketatnya persaingan teknologi di industri automotif dan ponsel). LINGKUNGAN INDUSTRI Lingkungan industri lebih mengarah pada persaingan diantara suatu perusahaan penghasil produk yang sejenis dalam suatu area wilayah tertentu, Misal lingkungan industri otomotif untuk produsen motor di Indonesia adalah : Honda, Yamaha, Suzuki, Kawazaki, Kymko, Bajaj, dll. Ada 6 (enam) variabel yang berpengaruh terhadap strategi bersaing dalam suatu lingkungan industri tertentu, yaitu : Hambatan Memasuki Pasar (Barier to Entry) Kekuatan Tawar (Bargaining Power) Pembeli Kekuatan Tawar (Bargaining Power) Pemasok Ketersediaan Produk Substitusi Persaingan Sesama Perusahaan Dalam Industri Pengaruh kekuatan Stake Holder Hambatan Memasuki Pasar (barier to Entry) Masuknya perusahaan pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan lama yang telah ada, misalnya terjadi perebutan pangsa pasar, sumber daya yang terbatas dsb. Ada beberapa faktor dan cara yang dapat dipakai untuk dapat menghambat masuknya pendatang baru kedallam suatu industri tertentu (barier to entry) antara lain : Skala ekonomi & Kecukupan Modal Diferensiasi Produk Peraturan Pemerintah Akses ke Pemasok & Saluran Distribusi Kekuatan Tawar Pembeli Pembeli (buyers) mampu mempengaruhi produsen untuk memotong harga produk tertentu, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan serta mengadu perusahaan dengan kompetitor melalui berbagai keunggulan masing-masing. Bagaimana hal ini bisa terjadi ? Jika pembeli membeli dalam jumlah yang besar Sifat produk umum, banyak pemasok mudah mencari substitusinya Kekuatan Tawar Pemasok (Bargaining Power Supplier) Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka untuk menaikkan harga bahan baku atau penurunan kualitas produk/jasa.
Pemasok akan kuat apabila : Jumlah pemasok sedikit Produk bahan baku & jasanya bersifat specifik Tidak tersedia produk substitusi Pemasok memiliki kemampuan untuk mengolah produk seperti yang dilakukan perusahaan/produsen Ketersediaan Produk Substitusi Perusahaan dalam suatu indsutri tertentu bersaing pula dengan munculnya produk substitusi atau pengganti yang juga beredar dipasaran, sebab meskipun karakteristiknya berbeda barang substitusi mampu memberikan fungsi, manfaat atau jasa yang serupa bagi konsumen. Konsumen yang realistis akan berpedoman pada prinsip : tiada rotan akarpun jadi. Persaingan Sesama Perusahaan dalam Industri Sejenis Kondisi Pasar Persaingan dalam Industri, Misal : Monopolistic, Oligopoly, Pasar Persaingan Sempurna, akan sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat persaingan bisnis antara lain : Karakteristik jenis dari masing-masing produk (special/unique, convenience, complementer, consumptions), Jumlah kompetitor dan tingkat pertumbuhan industri. Pengaruh Stake Holder Stake holder yang dimaksud disini adalah pihak diluar perusahaan yang secara langsung mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap perusahaan tersebut, misalnya : pemerintah, serikat pekerja, kreditor, pemasok, asosiasi, para pemegang saham, lingkungan masyarakat, dll. QUIZ BAB-1 Gambarkan bagan/skema Lingkungan Bisnis suatu perusahaan yang meliputi lingkungan makro, industri dan mikro ! Jelaskan masing-masing aspek atau faktor dari lingkungan bisnis perusahaan tersebut ! Apakah aspek lingkungan makro masing-masing berdisi sendiri atau saling mempengaruhi satu dan lainnya pada perusahaan? Jelaskan pendapat anda ! ========================================= Chapter 2 Understanding Business And Economic System Memahami Hubungan Antara Sistem Ekonomi dan Sektor Bisnis. Ahmad Ismail Hamdhani , SE,MM. 2005 Hakekat Ilmu Ekonomi Economic is a study of the ways and means by which a society allocates its limited resources in the production and distribution of good and services. Economic is the study of how people and society choose to use scarce resources to staisfy people unlimited wants. Hakikat Ilmu Ekonomi
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang sangat terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang & jasa. Sumber daya ekonomi atau disebut juga faktor produksi antara lain meliputi (6M) : Man, Money, Material, Machine, Market, Method. Pemerintah kemudian mengembangkan suatu sistem ekonomi untuk mengatur dan mengelola keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya (6M) yang sifatnya terbatas dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sifatnya unlimited tidak terbatas. 3 (tiga) Pilar Penting dalam Kegiatan Ekonomi Ada 3 (tiga) pilar pokok dalam aktivitas kegiatan perekonomian disuatu negara, antara lain : Kegiatan produksi Kegiatan konsumsi Kegiatan pertukaran Mengapa Kegiatan Ekonomi tersebut timbul ? Kegiatan ekonomi timbul karena adanya faktor penggerak yang mampu memutar roda aktivitas kegiatan ekonomi yaitu adanya kebutuhan dan keinginan (needs & wants) masyarakat terhadap tersedianya produk barang maupun layanan jasa yang berbeda-beda dan bersifat tidak terbatas. Jadi adanya (needs & wants) tersebut akan menjadi tujuan sekaligus memotivasi terjadinya kegiatan berproduksi, konsumsi dan tukar menukar. The Different between Needs and Wants Needs, berarti kebutuhan, yaitu perasaan kekurangan yang harus segera dipenuhi dengan mengkonsumsi produk barang atau layanan jasa. Wants, merupakan suatu bentuk kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh budaya, habits dan kebiasaan tertentu. Misalnya : Pak Amir merasa sangat kehausan setelah jogging mengelilingi monas 3x, Maka logikanya ia akan memenuhi kebutuhan needs nya dengan mencari segelas air (air putih, the, kopi, susu, etc) untuk segera diminum. Namun rupanya Pak Amir termasuk typical orang yang rewel dan suka memilih, ia tetap akan bertahan tidak minum meskipun haus, karena ia hanya akan minum wants kalau disediakan air mineral dalam kemasan merk : Aqua. Hierarky Kebutuhan (menurut Maslow) Economic System Economic system is the organizational structure a society uses to balance un unlimited wants and limited resources. Sistem Ekonomi adalah suatu struktur organisasi dalam masyarakat yang berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem Sistem adalah suatu kesatuan atau unit yang terdiri dari subsistem-subsistem yang bekerjasama atau saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan sebagai suatu Sistem (Business System) berarti merupakan kombinasi dari
berbagai sumber daya ekonomi (6M) yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pruduksi dan distribusi barang dan jasa, untuk mencapai tujuan tertentu antara lain memperoleh keuntungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Business System Hubungan Langsung & Tidak Langsung dalam Sistem Perusahaan Aktifitas Produksi Transformasi Transformasi (cont) Transformasi berarti terjadinya perubahan bentuk dan kegunaan (utility) dari suatu produk barang maupun jasa. Artinya sesuatu produk barang atau jasa yang semula dianggap remeh dan kurang memiliki manfaat, nilai dan kegunaan, setelah mengalami proses transformasi cq. Proses produksi selanjutnya akan berubah menjadi sesuatu yang lebih berguna dan memiliki nilai tambah value added. Jenis Transformasi Physical Transformation (Form Utility), yaitu penambahan manfaat dan niali dari sesuatu produk karena telah terjadi perubahan bentuk. Contoh : Dalam Industri Furniture, kayu glondongan dipotong, diukir, dibentuk menjadi meja, kursi, almari dll. Location Transformation (Place Utility), yaitu penambahan manfaat dan nilai dari sesuatu produk karena telah terjadi perubahan atau perpindahan lok tempat kedudukannya. Contoh : Pasir & batu di sungai, setelah ditambang dan diangkut kedarat bisa lebih bermanfaat dan bernilai karena bisa dijadikan bahan bangunan, misal untuk membuat batako, membangun dinding, pengecoran, dsb. Jenis2 Transformasi (lanjutan) Exchange Transformation (Ownership Utility), yaitu penambahan manfaat dan nilai dari sesuatu produk karena telah terjadi perpindahan status kepemilikan. Contoh : Motor di showroom, Jika motor tersebut anda beli kemudian anda gunakan untuk beraktifitas, bekerja, kuliah, ngojek dsb, maka akan menjadi lebih bermanfaat. Physiological Transformation, (dalam Jasa hiburan & kesehatan) Yaitu terjadinya penambahan manfaat dan kenikmatan baru setelah terjadi perubahan kondisi fisik maupun psikis. Contoh : Anda sakit gigi datang ke dentist gigi dicabut, sakitnya hilang badan (fisik) jadi nyaman. Atau anda merasa bete kemudian refreshing kongkow di caf bersama temen2 dengerin musik, nyanyi, karaoke, setelah itu pulang hati dan perasaan (psikis) jadi senang dan bahagia. Sistem Ekonomi Sistem Ekonomi yang effective harus mampu memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan pokok perekonomian sebagai berikut : Apa yang akan diproduksi ? (What) Berapa Jumlah produksinya? (How Much) Bagaimana cara memproduksi ? (How)
Untuk Siapa produk tersebut ? (For Whom) What & How Much ?! Apa (what) yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlahnya (how much)? Apa yang akan diproduksi (barang/jasa) oleh sektor bisnis (produsen) sangat ditentukan oleh needs and wants dari para konsumen pada saat ini. Pertimbangan utamanya adalah bahwa selera dan keinginan dari konsumen sangatlah beragam dan selalu dinamis berubah dari waktu ke waktu mengikuti trend yang sedang berkembang, Sehingga produsen harus jeli melalukan riset pemasaran untuk mengamati, membaca dan memprediksikan trend selera konsumen tersebut. The Different between Needs and Wants Needs, berarti kebutuhan, yaitu perasaan kekurangan yang harus segera dipenuhi dengan mengkonsumsi produk barang atau layanan jasa. Wants, merupakan suatu bentuk kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh budaya, habits dan kebiasaan tertentu. Misalnya : Pak Amir merasa sangat kehausan setelah jogging mengelilingi monas 3x, Maka logikanya ia akan memenuhi kebutuhan needs nya dengan mencari segelas air (air putih, the, kopi, susu, etc) untuk segera diminum. Namun rupanya Pak Amir termasuk typical orang yang rewel dan suka memilih, ia tetap akan bertahan tidak minum meskipun haus, karena ia hanya akan minum wants kalau disediakan air mineral dalam kemasan merk : Aqua. Bagaimana (How) ?! Bagaimana caranya agar sumber daya atau faktor produksi (6M) yang tersedia dapat digunakan untuk memproduksi produk barang & jasa yang diinginkan konsumen ?!. Pertanyaan atau problem ini harus dapat dijawab dan diselesaikan oleh sektor bisnis cq. Produsen, dimana perusahaan dituntut untuk dapat berproduksi secara efektif dan efisien dalam menghasilkan produk barang & jasa yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada para konsumennya (customer satisfaction). For Whom ?! For Whom, berarti untuk siapa output (produk barang & jasa) itu diproduksi, atau bagaimana produk barang dan jasa tersebut dibagikan diantara warga masyarakat? Masalah ini tergantung dari Purchasing Power atau daya beli dari masing-masing anggota masyarakat, yang diukur dari jumlah kocek uang yang dimiliki. Artinya golongan masyarakat yang memiliki daya beli kuat (karena banyak duit = BORJU) akan mampu membeli barang dan jasa yang berkualitas, bermutu tinggi dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang daya belinya rendah (GEL). Mekanisme Harga Menjawab Permasalahan Pokok Perekonomian QUIZ LATIHAN SOAL CHAPTER 2 Jelaskan Pengertian dan hakikat dari Ilmu Ekonomi? Jelaskan Pula beberapa macam Sumber Daya Ekonomi (6M) yang anda ketahui ! Jelaskan alasan mengapa kegiatan ekonomi atau aktifitas bisnis dapat timbul/terjadi dilingkungan masyarakat? Apakah yang anda ketahui tentang Economic System dan Business System ?. Apakah yang menjadi Permasalahan Pokok dalam Perekonomian suatu negara?, Jelaskan
bagaimana Circular Flow dalam Mekanisme Harga dapat menjawab Pokok Permasalahan Perekonomian tersebut? (Lengkapi dengan Gambar Diagram). ======================================================== Chapter 3 Understanding Business Ownership Memahami Bentuk-bentuk Badan Usaha dan Kepemilikan Bisnis Copyright : Ahmad Ismail Hamdhani, SE,MM. All Right Reserved 2002-2003. Bentuk-bentuk Badan Usaha Kepemilikan Bisnis Keputusan mengenai pemilihan bentuk kepemilikan bisnis (bentuk badan usaha) merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu aktifitas bisnis. Konsep dasar mengenai bentuk badan usaha atau kepemilikan bisnis bersumber pada UUD45 Pasal 33 yang menjelaskan mengenai Konsep Demokrasi Ekonomi. Dalam konsep Demokrasi Ekonomi terdapat adanya jaminan kebebasan berusaha bagi seluruh warga negara RI dengan memperhatikan adanya batasan-batasan tertentu. Pembatasan Aktifitas Bisnis Untuk Jenis Usaha Tertentu Ada (2) dua jenis bidang usaha strategis dimana pemerintah secara aktif ikut campur tangan untuk membatasi peranan swasta (adanya monopoli oleh pemerintah), yaitu : Jenis usaha vital yang memiliki peranan penting dalam perekonomian negara (sebagai sumber penghasil devisa) dikuasai oleh pemerintah cq. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain Minyak (Pertamina), Gas (Perushn Gas Negara), Hasil-hasil Pertambangan (PT.Aneka Tambang, PT.Tambang Timah). Jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, misal usaha kelistrikan ( PLN), transportasi kereta api (PT.KAI dulu PJKA), Pos(PT.Pos Indonesia), dan Telekomunikasi (PT.Telkom Indonesia, PT.Indosat). Bentuk Badan Usaha Kepemilikan Bisnis di Indonesia Di Indonesia kita mengenal adanya 3 (tiga) macam bentuk badan usaha atau kepemilikan bisnis, yaitu : Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & BUMD Badan Usaha Milik Swasta (Perushn Swasta) Koperasi Yayasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN adalah sebuah bentuk badan usaha yang didirikan oleh negara dan status kepemilikannya dipegang oleh Pemerintah cq. Meneg BUMN. Saat ini terdapat berbagai macam bentuk BUMN, antara lain : PERJAN (Perusahaan Jawatan) Govermental Agency PN (Perusahaan Negara)
PERUM (Perusahaan Umum) Public Corporation PERSERO (PT. Persero) Government / State Company BUMD (Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah). BUMN PERJAN dan PERUM Dibidang usaha transportasi kereta api, dulu bernama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), kemudian berubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api), dan sekarang berubah status menjadi PT. (Persero) KAI. Perusahaan Umum (PERUM) : dulu ada PERUMTEL (sekarang berubah go public menjadi PT. Persero Telkom Indonesia), PERUM POS & GIRO (sekarang jadi PT. Persero POS Indonesia), PERUM PERURI, PERUM PELNI, PERUM PEGADAIAN, PERUM BALAI PUSTAKA. BUMN PN dan PERSERO Perusahaan Negara (PN), dulu namanya Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) bentuk ini kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP). Contoh lain : PN DAMRI yang kemudian berubah menjadi PERUM DAMRI. (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia). Saat ini banyak sekali BUMN yang berubah bentuk menjadi PT (Persero), hal ini terkait dengan rencana privatisasi atau go public beberapa BUMN untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas ikut andil dalam kepemilikan saham dari beberapa perusahaan milik negara. PT Persero berarti kepemilikan pemerintah/negara diwujudkan dalam bentuk saham dan pemerintah menugaskan kementrian terkait sebagai pemegang saham. BUMN PT. PERSERO Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham BUMN kepada masyarakat investor (DN/LN) akan digunakan pemerintah sebagai sumber pembiayaan APBN dan membayar kewajiban hutang luar negeri. Beberapa BUMN yang telah go public antara lain : PT (Persero) Telkom Indonesia, PT (Persero) Indosat, PT (Persero) Aneka Tambang, PT (Persero) Tambang Timah dan lain-lain. Kebijakan privatisasi ini banyak menimbulkan kontroversi dan perdebatan publik sebagai akibat terpuruknya perekonomian Indonesia karena krisis moneter yang berkepanjangan dan berkembang menjadi krisis multi dimensi. Ciri-ciri bentuk BUMN & BUMD Modalnya disetor oleh pemerintah melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang biasanya ditransfer lewat Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah (DPD). Seluruh modalnya adalah Milik Negara atau Pemerintah Daerah (Pemda). Bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kemakmuran rakyat. Tolok ukur keberhasilan BUMN/BUMD dilihat dari Seberapa banyak anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan dengan harga yang wajar. BUMN di Indonesia Saat ini (2001) BUMN yang ada di Indonesia berjumlah 189 perusahaan, yang bernaung
dibawah beberapa Departemen dan ada pula yang tidak bernaung dibawah Departemen tertentu. Masing-masing BUMN mengalami perkembangan yang berbeda-beda, ada yang mampu beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memiliki kondisi keuangan yang sehat, ada juga BUMN yang kondisi keuangannya mengkhawatirkan sehingga terpaksa harus dilikuidasi agar tidak membebani keuangan negara. Pedoman penilaian Kesehatan Kondisi Keuangan BUMN menggunakan dasar acuan KMK Anomor : 740/KMK-00/1989, bahwa penilaian kesehatan keuangan BUMN ditinjau dari aspek Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas. BUMS Badan Usaha Milik SWASTA Merupakan badan usaha atau perusahaan yang kepemilikannya sepenuhnya berada ditangan individu, perseorangan atau swasta. Bentuk badan usaha ini (Perusahaan Swasta) umumnya diasosiasikan sebagai badan usaha yang bertujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan semata profit oriented. Pada kenyataannya ada juga beberapa perusahaan swasta yang bermotif non-profit oriented atau nir-laba, misal : Rumah Sakit, (Lembaga/Institusi Pendidikan) seperti Sekolah, Akademi, Sekolah Tinggi, Universitas, Panti Asuhan, Pondok Pesantren dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik SWASTA di Indonesia Di Indonesia ada beberapa bentuk badan usaha milik swasta (perusahaan swasta) antara lain : Perusahaan Perseorangan Persekutuan Firma Perseroan Komanditer (CV) Perseroan Terbatas (PT/NV) Yayasan Perusahaan Perseorangan Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship) Merupakan suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh seorang individu, dimana orang tersebut menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dari aktifitas bisnisnya. Sustainability atau kelangsungan hidup dan perkembangan bisnis perusahaan dimasa mendatang sangat tergantung pada kem memanage selurus aspek dalam aktifitas bisnisnya, mulai dari aktifitas produksi, operasional, pemasaran, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang dimiliki, secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin. Kebaikan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan KEBAIKAN Mudah untuk memulai & membubarkan Adanya kebebasan dan fleksibilitas Pemilik menguasai seluruh keuntungan Kerahasiaan terjamin Aspek perijinan mudah Motivasi usaha tinggi
KELEMAHAN Tanggung Jawab Pemilik tidak terbatas Keterbatasan kemampuan manajerial Keterbatasan sumber keuangan/permodalan Kontinuitas bisnis rendah Overtime, menyita banyak waktu pemilik Persekutuan Firma Bentuk ini merupakan suatu persekutuan / kongsi dari dua orang pengusaha atau lebih menjadi satu kesatuan usaha bersama. Jadi perusahaan ini dimiliki oleh beberapa orang dan dipimpin / dikelola oleh beberapa orang pula. Pada umumnya persekutuan meraka bertujuan untuk menjadikan usahanya lebih besar dan kuat dari aspek permodalan dan manajerial. Untuk nama perusahaan biasanya diambil dari nama salah seorang anggota persekutuan dan ditambah dengan sebutan Co. (Co = Compagnion = rekan). Misal KAP Hadori & Co. atau LKBH Ruhut Sitompul & Co. Ada juga Firma Hamdan Zoelfa & Co. Kebaikan dan Kelemahan Persekutuan Firma KEBAIKAN Jumlah Permodalan relatif lebih besar dari Pershn Perseorangan Kemampuan Manajerial lebih solid Kontinuitas bisnis lebih terjamin Lebih mudah dalam memperoleh kredit Pendirian mudah KELEMAHAN Tanggung Jawab Pemilik tidak terbatas Sering timbul conflict of interest diantara anggota firma Perseroan Komanditer Cammanditaire Venotschaap (CV) Menurut pasal 19 KUHD, Perseroan Komanditer (CV) adalah Suatu perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur, mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap kekayaan pribadinya dengan orangorang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan namun sanggup bertanggung jawab sebatas pada kekayaan atau modal yang diikutsertakan dalam perusahaan (CV) tersebut. Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementer dalam CV Dalam perusahaan yang berbentuk CV terdapat 2 (dua) jenis sekutu yang berlainan sifat dan tugasnya, yaitu Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementer. Sekutu Komanditer : merupakan anggota yang tidak aktif atau hanya sebatas ikut serta menanamkan mandat berupa investasi setoran modal untuk dikelola dalam aktifitas bisnis perusahaan. Sekutu Komplementer : merupakan anggota aktif yang secara langsung terjun mengelola aktifitas bisnis perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap segala permasalahan dan kewajiban perusahaan. Kebaikan dan Kelemahan Persekutuan Firma
KEBAIKAN Jumlah Permodalan relatif lebih besar ada investor(komanditer). Kemampuan Manajerial lebih solid Kontinuitas bisnis lebih terjamin Lebih mudah dalam memperoleh kredit Pendirian mudah KELEMAHAN Sebagian sekutu (komplementer) memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas Agak sulit untuk menarik kembali modal yang telah diinvestasikan Perseroan Terbatas (PT) Naamloze Vennoschap (NV) Perseroan Terbatas (PT) yang juga disebut Naanloze Vennoschap (NV) merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. PT yang telah go-public di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maka akan berstatus PT.tbk (terbuka) Sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya kedalam bisnis tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Contoh : PT.Matahari Putra Prima,tbk. PT.HM.Sampoerna,tbk. PT.Indosat,tbk. Dll. (Silahkan anda klik website : www.jsx.co.id. Untuk melihat perusahaan nasional yang sudah go-publik di Bursa Efek Jakarta. Perseroan Terbatas (PT) Saham Kepemilikan Dengan membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang telah go-public dan listing di Bursa Efek Jakarta, Maka masyarakat sebagai investor pemegang saham akan ikut serta menjadi pemilik perusahaan tersebut, dan berhak memperoleh bagian keuntungan berupa deviden, berhak mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham yang dikeluarkan oleh PT pada dasarnya digolongkan kedalam dua jenis saham yaitu : saham biasa (common stock) dan saham istimewa (prefered stock). Perseroan Terbatas (PT) Ciri-ciri dari PT Didirikan dengan akte notaris dan harus disahkan oleh Departemen Kehakiman dan dicatatkan dalam Berita Acara Negara. Merupakan persekutuan modal dan memberikan kepercayaan kepada orang2 profesional sebagai pengelola PT (Dewan Direksi). Maju mundurnya PT tergantung dari kinerja dan kecakapan Dewan Direksi sebagai pengelola PT. Hak suara dalam RUPS, bagian keuntungan (deviden) sebanding dengan besar kecilnya andil kepemilikan saham dari masing2 anggota. Umumnya bersifat apatis dan acuh terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga saat pemerintah mengeluarkan UU tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Keunggulan dari PT Jumlah Permodalan relatif lebih besar karena PT mempunyai banyak investor (pemegang saham).
Kemampuan Manajerial lebih solid, karena PT memperkerjakan orang2 yg profesional dibidangnya (Direksi, Manager) Kontinuitas bisnis lebih terjamin, memiliki masa berlaku yang tidak terbatas. Ada pemisahan antara aset atau kekayaan pemilik (pemegang saham) dan aset serta kewajiban utang PT. (Tanggung jawab pemilik / investor hanya sebatas saham yang dimilikinya saja). Koperasi UU No.25/1992 : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Tokoh koperasi di Indonesia DR.Mohammad Hatta sebagai Bapak koperasi Indonesia, menyatakan bahwa faham koperasi merupakan penjabaran jiwa dan semanggat dari Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Yaitu bahwa Perekonomian merupakan suatu usaha bersama (komunal) masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk Koperasi Bentuk Koperasi digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain : Koperasi Konsumsi Koperasi Produksi Koperasi Kredit (S/P) Koperasi Jasa Koperasi Serba Usaha Koperasi Produksi Koperasi Konsumsi Koperasi Produksi, badan usaha yang berusaha secara bersama-sama dalam pengadaan dan penyediaan sarana-prasarana produksi, bahan baku, gudang penyimpanan & pemasaran hasil produksi, serta keperluan lain untuk melayani kepentingan proses produksi anggotanya. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang bergerak dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi para anggotanya, misal kebutuhan sembako bagi PNS (KPN DEPKES), kebutuhan ATK dan buku bagi pelajar & mahasiswa (KOPMA FE UI). Koperasi Jasa Koperasi Serba Usaha Koperasi Jasa, bergerak dibidang jasa pelayanan umum yang diperlukan bagi para anggotanya, Misal : Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta), Kospin Jasa (Koperasi Simpan Pinjam & Jasa). Koperasi Serba Usaha, adalah badan usaha yang mengelola dan menyediakan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh para anggotanya, Misal: KUD (Koperasi Unit Desa) yang ada disetiap kecamatan biasanya menyediakan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari / sembako, pupuk pertanian, pakan ternak, simpan-pinjam, dll. Tingkatan Jenjang Organisasi Koperasi Organisasi Eksternal Induk Koperasi (Tingkat Nasional) Gabungan Koperasi (Propinsi)
Pusat Koperasi (Kabupaten & Kodya) Primer Koperasi (Pedesaan, Perkantoran, Institusi lainnya) Organisasi Internal Rapat Anggota Badan Pemeriksa Pengurus Koperasi Anggota Biasa Yayasan Yayasan merupakan bentuk organisasi swasta yang pada umumnya didirikan untuk tujuantujuan sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada keuntungan bisnis semata profit oriented. Contoh : Yayasan Panti Asuhan & Panti Jompo, Yayasan Yatim Piatu, Yayasan Pendidikan, Yayasan Rumah Sakit, dsb. Untuk mencapai tujuan dan menyediakan dana operasional maka yayasan berusaha mengumpulkan uang atau juga bantuan berupa sumbangan amal, zakat, infak, shodaqoh maupun sumbangan barang lainnya dari masyarakat yang peduli. Dalam mengumpulkan dana ini kadang sebuah yayasan mendirikan usaha-usaha tertentu dibawah koordinasi Yayasan. Contoh : YPAC, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Pusaka Nusantara, Yayasan Yatim Piatu Halimah Tuzstadiah-Dorce dsb. Quiz Chapter 3 Jelaskan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan untuk memilih bentuk badan usaha yang akan anda dirikan ? Mengapa orang cenderung memilih bentuk badan usaha Perseroan terbatas (PT)? Mengapa dikatakan Koperasi dianggap sebagai badan usaha yang cocok dan sesuai dengan karakter rakyat Indonesia? Kecenderungan saat ini secara bertahap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai diprivatisasi dan diarahkan menjadi perusahaan publik (go-public) berbentuk PT.(Persero), Jelaskan mengapa demikian ?POTRET PERMASALAHAN BUMN / BUMD PERDAGANGAN INDONESIA I. PENDAHULUAN Memasuki millenium ke tiga tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin besar. Persaingan diantara bangsa-bangsa di dunia semakin ketat. Integrasi dan regionalisasi ekonomi global yang melanda dunia saat ini sangat mempengaruhi tatanan perekonomian dunia. Sektor perdagangan sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi nasional mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2000, sektor perdagangan mempunyai peranan 15,19% mengalami kontraksi sebesar 5,69%. Pembangunan sektor perdagangan Indonesia mengacu pada arah
mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta mengembangkan kebijakan perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesbilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah. Era globalisasi menuntut kemampuan pemasaran dilandaskan pada kemampuan bersaing secara global. Untuk mendukung bekerjanya mekanisme pasar yang demikian dibutuhkan mekanisme pasar yang fleksibel dan terkendali agar mampu mengantisipasi terjadinya ketidaksempurnaan dan inefisiensi kerja institusi pasar. Untuk itu, penguatan institusi pasar diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha yang kompetitif sehingga meningkatkan daya saing nasional berbasis efisiensi. Sasaran penguatan institusi pasar adalah memperkuat kelembagaan perdagangan yang ada agar mampu mendorong berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, mengurangi berbagai hambatan usaha, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.
II. BUMN / BUMD PERDAGANGAN Badan Usaha Perdagangan Negara terdiri dari dua jenis: Satu, yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat (BUMN Perdagangan ) dan Kedua, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (BUMD Perdagangan). Keduanya memiliki tugas yang sama yakni untuk melaksanakan aktifitas export import dan distribusi lokal terhadap komoditi yang diperdagangkan. BUMN BUMD ini hadir di Indonesia sejak jaman Belanda yang dimulai dengan VOC dan kemudian berubah nama dan management seperti Mega Eltra, Rajawali Nusantara Indonesia, PPI atau lainnya. Dari masa ke masa, perjalanan BUMN BUMD Perdagangan kurang berkembang dengan baik dan bisa dikatakan belum hadir sebagai pemain utama didalam menentukan dunia perdagangan baik itu di pasar Indonesia maupun di pasar international. Sampai sekarang, kemampuan dan kekuatan BUMN BUMD Perdagangan hanya sekedar sebagai penyewa izin import export maupun distribusi yang mereka peroleh dari pemerintah. Operasional dan trading lebih banyak dilakukan perusahaan dagang swasta / distributor lokal - yang menawarkan kerjasama terhadap sewa izin BUMN BUMD Perdagangan. Sehingga bisa dikatakan BUMN BUMD Perdagangan lebih banyak hidup dari akses sewa izin yang diberikan pemerintah tersebut.
Kebanyakan perusahaan dagang swasta / distributor lokal meminjam izin dengan cara bagi hasil dimana sejak dari pembelian di luar negeri sampai ke urusan transportasi dan distribusi dilakukan sendiri serta di biayai penuh oleh pihak swasta itu meskipun kadangkala menyewa warehouses yang dimiliki BUMN BUMD Perdagangan. Alhasil BUMN BUMD Perdagangan tidak memiliki kemampuan penuh dan akses langsung terhadap penjual dan pembeli. Kebalikan bisa dibanding dengan Malaysia dan Thailand, dimana dua negara ini memliki BUMN BUMD Perdagangan yang cukup tangguh di arena international dan bisa dikatakan merupakan salah satu conglomerate dunia. Contoh Petco dan Mitco yang merupakan anak perusahaan Petronas Malaysia serta seperti SCT di Thailand.
III. PERMASALAHAN Jika di manage dengan baik, BUMN BUMD Perdagangan, bisa tumbuh menjadi trading companies yang tangguh. Kekuatan BUMN BUMD Perdagangan adalah didalam mereka memiliki branches, transportasi darat (trucking), jaringan pergudangan hampir di seluruh Indonesia, manpower maupun izin - izin dari pemerintah untuk export import komoditi komoditi baik yang umum maupun terbatas / terdaftar. Kelemahan BUMN BUMD Perdagangan terletak di kemampuan keuangan dan perbankan serta kelemahan terhadap komoditi expertise maupun akses penuh terhadap pasar di luar negeri. Pola export BUMN BUMD Perdagangan selama ini terbatas hanya pada kemampuan menjual di atas kapal pembeli asing di pelabuhan Indonesia (atau dikenal dengan istilah FOB free on board), sehingga akses kepada end user di luar negeri tidak dimiliki secara langsung. Pembeli asing ini umumnya adalah international trading companies yang memang menghendaki demikian agar controll mereka terhadap komoditi Indonesia bisa maksimal dan akses Indonesia terhadap end user minimal. Keterbatasan itu bisa dimaklumi karena sikap dan kemampuan manajemen BUMN BUMD untuk mengantar komoditi itu ke negara tujuan (atau dikenal dengan istilah CNF cost and freight) dihadapi oleh masalah keterbatasan pembayaran tunai terhadap biaya transportasi kapal serta sikap meminimize kekhawatiran resiko yang akan ada. Wajar jika industri dan pertumbuhan transportasi perkapalan di
Indonesia tidak berkembang dengan pesat akibat salah satu penyebab diatas. Lalu lintas transportasi perkapalan di Indonesia, baik itu international maupun antar intrasuler, lebih banyak di kuasai bendera perusahaan asing (seperti Singapore, Hong Kong, China dan sebagainya). Dengan luas wilayah 1,919,440 sq km dimana luas perairannya adalah 93,000 sq km, jumlah kepulauan 17,000 (6,000 inhabited), maupun garis coastline 54,716 km serta jalur total panjang sungai 21,579 km (Sumatra 5,471 km, Java and Madura 820 km, Kalimantan 10,460 km, Sulawesi (Celebes) 241 km, Irian Jaya 4,587 km), dirasakan jangkauan kepemilikan industri transportasi laut (Indonesia flag carriers) di pasar lalu lintas international dan intrasuler masih kecil peranannya. Secara statistik, Indonesia merchant marine by total adalah: 718 ships (1,000 GRT or over) 3,192,847 GRT / 4,319,739 DWT. By type adalah: bulk 47, cargo 398, chemical tanker 13, container 57, liquefied gas 6, livestock carrier 1, passenger 10, passenger / cargo 13, petroleum tanker 128, refrigerated cargo 2, roll on / roll off 15, short-sea / passenger 9, specialized tanker 12, vehicle carrier 7. Registered in other countries: 109 (2003 est.) Foreign-owned: France 1, Germany 1, Greece 1, Honduras 1, Hong Kong 2, Japan 3, Malaysia 1, Monaco 2, Panama 1, Philippines 2, Singapore 12, Switzerland 1, United Kingdom 2, United States 1. Kelemahan lain, BUMN BUMD Perdagangan juga bersaing ketat dengan sesama BUMN produsen / BUMN tambang, sehingga persaingan harga pembelian atau penjualan masih belum bisa mampu diatasi mengingat produsen / tambang milik pemerintah itu juga bisa melakukan penjualan export dan import langsung tanpa melibatkan BUMN BUMD Perdagangan. Selain dengan BUMN produsen / BUMN tambang, persaingan juga terasa diantara sesama BUMN BUMD Perdagangan sendiri didalam pilihan komoditi dan orientasi pasar. Diantara BUMN BUMD Perdagangan saling bersaing untuk komoditas yang sama dan kepada pasar (buyers seller) yang sama pula. Tidak ada komoditi eksklusif bagi satu BUMN BUMD Perdagangan menyebabkan efisiensi dan efektifitas kurang dirasakan maksimal. Khusus untuk masalah lemahnya kemampuan keuangan dan perbankan merupakan main basic key issue. Sedangkan kelemahan komoditi expertise maupun akses penuh terhadap pasar di luar negeri adalah dikarenakan umumnya watak dan behaviour management BUMN BUMD Perdagangan lebih berorientasi pada bureaucracy mind-boggling oriented, safety player dan non risk taker.
Perkembangan BUMD Perdagangan bisa dikatakan hampir tidak terdengar mengingat sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau dan fasilitas otorisasi terhadap izin export dan import sangat terbatas. Kebanyakan BUMD Perdagangan berkembang karena ada kerjasama partial dengan BUMN Perdagangan atau BUMN produsen / BUMN tambang. Dalam kerangka otonomi daerah, BUMD Perdagangan diharapkan akan lebih banyak berperan. Posisi mereka yang minim adalah akibat dari selama 35 tahun terakhir peranannya banyak diambil oleh BUMN Perdagangan atau BUMN produsen / BUMD tambang lainnya. Kelemahan kemampuan keuangan BUMN BUMD Perdagangan adalah di dalam mendapatkan fasilitas maximal dari perbankan di Indonesia, khususnya bank bank milik pemerintah. Bisa dimaklumi karena perbankan di Indonesia belum miliki peraturan mengambil resiko terhadap trading risk BUMN BUMD Perdagangan. Status kepemilikan pemerintah yang melekat pada BUMN BUMD Perdagangan tidak banyak bisa bicara untuk mendapat kemudahan di bank. Kalaupun ada kemudahan, proses birokrasi yang diperlukan cukup panjang sehingga momentum dagang mereka sudah lewat. Kebanyakan produsen atau pedagang lokal seperti coal ex kalimantan selatan, kayu gaharu, industrial chemicals, cocoa beans, coffee beans atau gum rosin, umumnya menjual komoditi mereka di atas truck (FOT atau tidak menjual diatas kapal (FOB) dengan cara pembayaran tunai. Gaya ini memerlukan modal kerja untuk pembelian komoditi tersebut serta biaya tunai tambahan untuk membawa / mengantar sampai diatas kapal pembeli luar negeri. Contohnya, BUMN BUMD Perdagangan yang mengajukan credit modal kerja export maupun import , pada umumnya diminta jaminan tambahan berupa aset liquid, antara 70% 110% dari nilai kredit. Payment instrument yang diterima dari para pembeli, seperti letter of credit export (LC) atau local LC import (SKBDN) atau import purchase order, belum dapat diterima sebagai bankable payment guarantee back to back untuk membiayai komoditi. Di Singapore, Hong Kong, South Korea, Malaysia atau Thailand, payment instrument LC berikut komoditinya merupakan 70% 80% dari nilai agunan kredit sehingga sisa jaminan tambahan cukup 20 30% saja, itupun bisa berupa non liquid asset seperti insurance collateral guarantee atau corporate guarantee. Memang ada dari beberapa export yang tidak memerlukan modal kerja tapi kontrol BUMN BUMD Perdagangan terhadap komoditi itu tidak
penuh dan harga penjualannya bisa disaingi oleh exportir non BUMN BUMD Perdagangan atau BUMN produsen / BUMN tambang komoditi tersebut. Untuk komoditi import umumnya BUMN BUMD Perdagangan memiliki kesulitan memberikan pembayaran letter of credit kepada penjual di luar negeri mengingat tidak memiliki back up payment instrument dari pembeli mereka di Indonesia. Kebanyakan pembeli lokal dan pengguna akhir (end user) di Indonesia jarang sekali memberikan Letter of Credit (LC). Terkecuali untuk import komoditi tertentu dan diantar sampai pelabuhan di Indonesia (CNF terms), masih ada beberapa pembeli yang bisa memberikan LC, itupun sebagian dengan pembayaran mundur (defered) sampai 6 (enam) bulan. Sebagian besar pembeli, pengguna akhir (end users), menginginkan komoditi import diterima di gudang mereka yang berada di daerah kabupaten atau kecamatan. Contoh sederhana antara lain seperti import soybean, sugar, wheat, rice, flour, frozen meat atau bitumen asphalt . Dengan demikian supplynya bukan bersifat CNF terms (Cost and Freight), tetapi DDP terms (Delivery Duty Paid). Kelompok pembeli seperti ini pembayarannya adalah dengan cash / tunai (CAD cash againt documents) sesampai di gudang atau dibayar 6 (enam) bulan sejak terima di gudang mereka. Mata uang yang dipertukarkan pun adalah rupiah currency dan bukan dollar currency. Kalau bicara DDP berarti ada konsekuensi landed cost seperti steveedoring and inklaaring, packaging and materials, inland transportation, warehouse storage, VAT tariff, taxes and duties, inspections, labor, insurance, surveyor dan swap currency arrangements. Kalaupun memiliki back up payment instrument dari pembeli, berupa cash deposit atau local LC (SKBDN), tetap para BUMN BUMD Perdagangan memiliki barrier lainnya di luar negeri, yakni soal confirmation toward Indonesia LC. Sejak 1998, para bank bank di luar negeri mengharuskan setiap LC yang di issue oleh bank bank di Indonesia mendapatkan confirmation via prime bank di Singapore. Nilai confirmation itu berkisar antara 1,25 1,75% dari nilai import LC- malah di tahun 1998 sampai 2%. Pembayarannya harus tunai sebelum di confirm oleh prime bank bersangkutan di Singapore.
Import value (termasuk oil and non-oil) tahun 2003 adalah US$32.39 billion. Jika nilai confirmation itu dipakai angka minimum 1,25% serta diambil 75% saja import value yang ada maka bisa dihitung berapa additional income yang diperoleh bank bank di Singapore. Apabila hendak dilihat sejak berlakunya ketentuan confirmation LC itu, maka tinggal dihitung dari angka import seperti antara lain tahun 1998 US$27.33 billion - tahun 1999 US$24.00 billion - tahun 2000 US$33.51 billion - tahun 2001 US$30.96 billion tahun 2002 US$31.28 billion. Padahal bisa dibilang default payment Indonesia LC hampir tidak ada. Sampai sekarang keharusan confirmation itu masih tetap berlaku dan lebih banyak memberikan additional income kepada confirming bank di Singapore yang sepatutnya tidak diperlukan karena mengurangi nilai income importir yang akhirnya akan mendongkrak harga penjualan di pasar retail domestik. Di negara seperti Cina, tidak ada bank bank mereka yang mau tunduk dengan peraturan confirmation itu dan tetap saja purchasing power negara ini sangat tinggi dan banyak diminati supplier luar negeri. Cara supplier luar negeri mengatasinya adalah dengan melakukan silent confirmation (atas biaya supplier) di bank setempat terhadap LC yang di issue oleh bank bank Cina. Untuk komoditi export, tidaklah sesulit import, namun tetap memerlukan modal kerja pembelian komoditi ke pihak produsen / tambang sampai ke masalah modal bagi keperluan pembayaran transportasi, manpower, penyewaan gudang, penyewaan stockpile, tug and barges atau lainnya. Jika sudah bicara gaya import, export dan distribusi seperti diatas, berarti ada keperluan financial arrangement antara lain seperti: defered term LC, prepayment finance, finance for tolling, open account terms, consignment of goods to a controlled area and collateral management arrangement. Disinilah letak kelemahan BUMN BUMD Perdagangan yang sampai hari ini minim sekali memiliki kemampuan financing dan fasilitas perbankan. Dengan demikian para BUMN BUMD Perdagangan selalu dimanfaatkan pihak swasta / distributor lokal, yang memang memliki kekuatan finansial seperti itu. Wajar peran dan pertumbuhan BUMN BUMD Perdagangan tidak maksimal dalam kancah perdagangan di Indonesia maupun international. BUMN BUMD Perdagangan selalu didikte dan dikuasai pihak swasta / distributor lokal yang memang menginginkan
BUMN BUMD Perdagangan itu punya peran yang lemah. Contoh kisah seperti sugar, rice, soybean, flour, crude palm oils sudah banyak mencatat sejarahnya. Dalam hal tertentu, BUMN BUMD Perdagangan kerap pula melakukan usulan kerjasama dengan overseas trading companies, khususnya yang punya kontroll kuat terhadap komoditi yang diperdagangkan. Namun kebanyakan pihak asing belum tertarik dengan penawaran itu. Alasan alasan seperti politik dalam negeri, keamanan, fluktuasi currency local dan lainnya bukanlah penyebab utama. Alasan utama yakni "openly to conquer the domestic market" menjadi daya tarik overseas trading masuk ke Indonesia tanpa melibatkan sama sekali peran BUMN BUMD Perdagangan. Sejak 1998, dan atas desakan IMF, pemerintah Indonesia membuka lebar pintu aktifitas companies international di Indonesia tanpa perlu mengikut sertaan komponen lokal dan dalam komposisi kepemilikan perusahan. Tidak seperti di Malaysia atau Thailand, dimana komponen lokal sebesar 30% diwajibkan harus ada terhadap pendirian perusahaan asing di negara tersebut dan di dalam komposisi Board of Director dan Board of Management harus melibatkan minimal 2 orang pribumi di setiap Board. Barrier , sovereignty dan protection tidak ada sama sekali. Kebebasan mutlak bisa dilakukan pihak asing di Indonesia. Terbukti overseas trading companies langsung mendatangkan komoditi sampai di pelabuhan Indonesia dengan menyewa gudang di area free trade zone dekat pelabuhan. Mereka melakukan penjualan dengan cara pembayaran tunai FOT (free on truck) memakai local currency rupiah. Komoditas seperti pupuk, rice, cotton, soybean dan sugar sudah banyak berbicara mengenai aktivitas langsung overseas trading ini sampai pula ke soal masalah ilegal import. Untuk mata komoditi export contohnya adalah coal, cocoa beans, coffee beans, gaharu woods dan cement. Umumnya usulan kerjasama overseas companies hanya sebatas memberikan LC (export) atau meminta LC (import) baik itu at sight atau extended terms LC. Sedangkan para BUMN BUMD Perdagangan memerlukan modal kerja tunai baik untuk komoditi yang belum di export maupun yang setelah di import.
IV. KESIMPULAN
Terbatasnya fasilitas dan kemampuan BUMN BUMD Perdagangan telah memberi ruang besar kepada pihak swasta / distributor lokal menguasai pasar domestik sehingga kontrol pemerintah sebagai penyangga tidak maksimal. Model subsidi adalah tipelogi policy Pemerintah didalam mengatasi masalah fluktuasi harga. Bisa dilihat dari monitoring harga komoditi import yang beredar di pasar adalah cukup fluktuatif dan tinggi akibat monopoli pasar pihak swasta / distributor lokal itu. Kalaupun harganya murah dilakukan hanya untuk menjaga pasar tradisional tidak diganggu pendatang / pesaing baru. Indirectly mereka melakukan destorsi musiman terhadap pasar dan destorsi supply demand terhadap para petani seperti dalam kasus sugar, rice, flour, cooking oils dan soyabean. Intervensi dan aktifitas overseas trading companies di Indonesia selama 6 (enam) tahun terakhir menyebabkan pangsa pasar Indonesia secara leluasa dan perlahan lahan dikuasai pihak asing, devisa yang langsung diraih pihak asing dan menciptakan lapangan kerja bagi pihak asing di tanah Indonesia (tingkat manajemen keatas). Dengan demikian perkembangan BUMN BUMD Perdagangan sampai hari ini bisa dikatakan belum maksimal dalam memiliki purchasing power, menentukan pasar supply and demand maupun peran sebagai buffer stock guna menjaga stabilitas harga nasional untuk kepentingan rakyat kebanyakan. BUMN BUMD Perdagangan masih berjalan keseok- seok dan harus ada suatu terobosan baru dengan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan jalan keluarnya. Perkembangan kondisi sekarang lebih parah lagi karena semua BUMN berada di kementerian yang sama sekali tidak punya perhatian untuk mengembangkan kinerja BUMN BUMD Perdagangan, akibat mereka terpaku dalam hal pemilihan siapa yang duduk di direksi saja. Harus ada orang yang concern terhadap pertumbuhan BUMN BUMD Perdagangan, karena lembaga perdagangan ini sangat punya potensi untuk menyumbangkan pendapatan / devisa lebih bagi Negara dan menciptakan lapangan kerja tambahan terhadap komoditi yang diperdagangkannya. Dengan jumlah penduduk 238,452,952 yang dibagi kedalam 32 Provinsi di 357 Kabupaten / Kotamadya, sudah perlu dirasakan reformasi perdagangan terhadap badan usaha milik negara khsususnya milik BUMD agar unit unit administarsi ini dapat dijadikan kunci tanggung jawab daerah dalam melayani keperluan rakyat kebanyakan.
Jakarta 2 Juli 2004
