ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - · PDF fileTersedianya data batimetri Jumlah Line Kilometer ... Pemetaan dan Integrasi Tematik Peta Integrasi Tematik Darat Jumlah Nomor ... Pelaksanaan

No Program Prioritas Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) PROGRAM K/L KEGIATAN K/L SASARAN K/L INDIKATOR K/L TARGET

1 Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan

Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis

Pelaksanaan RB

Penataan tatakelola birokrasi Program Penyelenggaraan Kearsipan

Nasional

Pembinaan Kearsipan Pusat Meningkatnya ekfetivitas

penyelenggaraan system kearsipan di

lembaga negara dan badan pemerintah

pusat

Jumlah Instansi Pusat yang sudah

Menerapkan SIKD-TIK

25 unit kearsipan (K/L; BUMN; PTN)



Pelaksanaan RB


Nasional

Peningkatan Pengkajian dan

Pengembangan Sistem Kearsipan

Nasional

Terususunnya kebijakan tentang

instrumen penilaian penyelenggaraan

kearsipan

Jumlah pedoman penilaian

penyelenggaraan kearsipan

1 pedoman



Pelaksanaan RB


Nasional

Pembinaan Kearsipan Daerah I Terlaksananya bimbingan teknis

pengelolaan arsip aset sesuai peraturan

perundangan

Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang

Mendapatkan Kemampuan Teknis

Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan

Peraturan Perundangan

3 Prov/Kab/Kota



Pelaksanaan RB


Nasional

Pembinaan Kearsipan Daerah II Terlaksananya bimbingan teknis

pengelolaan arsip aset sesuai peraturan

perudangan

Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota yang

Mendapatkan Kemampuan Teknis

Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan

Peraturan Perundangan

3 Prov/Kab/Kota



Pelaksanaan RB


Nasional

Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional

Peningkatan Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional

Jumlah Simpul Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional yang

dikelola [Prioritas Nasional]

18 Simpul

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Reformasi Birokrasi


1 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja

Sama Pembangunan

Peningkatan Diplomasi Ekonomi di

Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Pasar Luar Negeri Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi

perencanaan, pelaksanaan kebijakan

dan program pengembangan pasar luar

negeri

Jumlah laporan pasar segmen retail di

luar negeri


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Pasar Luar Negeri Terlaksananya pembinaan kepada

semua pemangku kepentingan dalam

rangka pengembangan pasar luar negeri

Jumlah pelaku ekonomi kreatif pasar

segmen retail di luar negeri

BADAN EKONOMI KREATIF

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi


1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan

Lain

Pengendalian Konversi Lahan Padi Program Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

Pengelolaan dan Penyebarluasan

Informasi Geospasial

Terverifikasinya luas sawah baku Luas sawah baku yang telah diverifikasi 16 provinsi sentra produksi padi

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Kedaulatan Pangan


1 Penyelesaian Batas Laut, Penamaan

Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Penamaan dan pendaftaran pulau Program Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

Pemetaan Rupabumi dan Toponim Provinsi Terverifikasi Toponim Jumlah Provinsi Terverifikasi Toponim 14 Provinsi



Pendataan dan Perundingan batas laut Program Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

Pemetaan Batas Wilayah Tersedianya Laporan Teknis Batas

Wilayah

Jumlah Laporan Perundingan Teknis

Batas Negara Maritim

1 Laporan

3 Tata Ruang Laut, Konservasi dan

Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata

Bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Program Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Data spasial untuk penyusunan RZWP3K Jumlah IGD dan IGT untuk penyusunan

RZWP3K

0



Bahari


Geospasial

Pemetaan Kelautan dan Lingkungan

Pantai

Tersedianya data batimetri Jumlah Line Kilometer pengukuran data

batimetri

38.400 line Km



Bahari


Geospasial

Pemetaan Kelautan dan Lingkungan

Pantai

Tersedianya Peta Kelautan Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta

Kelautan

20 NLP


1 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan

Kerjasama Batas Wilayah Negara

Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan,

database Regulasi, dan Dokumen Teknis

Pengelolaan Perbatasan

Program Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

Pemetaan Batas Wilayah Laporan Teknis Batas Wilayah Jumlah Laporan Perundingan Teknis

Batas Negara Darat

1 Laporan







Geospasial

Pemetaan dan Integrasi Tematik Peta Integrasi Tematik Darat Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta

Integrasi Tematik Darat

296 NLP


1 Penguatan Pemerintahan Desa Penataan Wilayah, Penataan

Kewenangan serta Administrasi

Pemerintahan Desa


Geospasial

Pemetaan Batas Wilayah Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi

Desa Yang Didelineasi Secara

Kartometrik

Jumlah batas kesepakatan wilayah

administrasi desa yang didelineasi secara

kartometrik menuju desa mandiri

2750 desa


1 Kebijakan Industri Nasional Rencana Detail Tata Ruang Program Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

Pemetaan Rupabumi dan Toponim Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000

Untuk Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang (rdtr) Pada Kawasan Strategis

Nasional (KSN) Dan Daerah Yang Di

Prioritaskan.

Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk

penyusunan RDTR pada KEK

8 peta dasar

2 Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Lahan Program Penyelenggaraan Informasi

Geospasial

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Wilayah Pemanfaatan IGT Strategis, Tata

Ruang, DInamika Sumberdaya, dan Atlas

Pemetaan Sosial dalam Pembangunan

Nasional

Jumlah Wilayah Pemanfaatan IGT

Strategis untuk Percepatan Tata Ruang

dan Dokumen Skenario Pengembangan

Wilayah Kabupaten/Kota

1 Wilayah

Kemaritiman dan Kelautan

Daerah Perbatasan

Desa dan Kawasan Pedesaan

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)


1 Pengamanan Batas Wilayah Darat, Laut,

dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Pengembangan Penyelidikan,

Pengamanan, dan Penggalangan

Keamanan Negara

Operasi Intelijen Luar Negeri Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini

terhadap ATHG bidang luar negeri

Jumlah produk intelijen luar negeri 1674 laporan


dan Udara



Keamanan Negara

Operasi Intelijen dalam Negeri Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini

terhadap ATHG bidang dalam negeri

Jumlah produk intelijen dalam negeri 2083 laporan


dan Udara



Keamanan Negara

Operasi Kontra Intelijen Terwujudnya pencegahan, penangkalan

dan penanggulangan terhadap ATHG

Jumlah produk intelijen bidang kontra

intelijen

4152 laporan


dan Udara



Keamanan Negara

Analisis dan Produksi Intelijen Terlaksananya pengambilan kebijakan

yang tepat

Jumlah produk intelijen 4132 laporan


1 Deteksi Dini dan Bebas Ancaman

Terorisme

Teknologi Intelijen & Operasi Kontra

Terorisme

Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Intelijen Negara

Penyelenggaraan Dukungan Administrasi

dan Sumber Daya Manusia

Peralatan dan Fasilitas Persandian Pembangunan Komprehensif Media

Intelijen Analysis, Cyber Intelligent

Analysis (CYAN)

1 unit


Terorisme


Terorisme



Intelijen Negara



Peralatan dan Fasilitas Persandian Pembangunan Komprehensif Media

Intelijen Analysis, Situation Room

Solution Enterprise

1 unit


Terorisme


Terorisme



Intelijen Negara



Peralatan dan Fasilitas Persandian Pengadaan Peralatan Pendukung

Operasi Intelijen Teknologi

1 unit


Terorisme


Terorisme



Intelijen Negara



Peralatan dan Fasilitas Persandian Pembangunan Sistem Attack and

Defence

1 kali


Terorisme


Terorisme

Program Pengembangan Penyelidikan,


Keamanan Negara

Operasi Kontra Intelijen Laporan Intelejen Kontra Terorisme Jumlah kerjasama kegiatan dan/atau

operasi kontra terorisme

48 kali


Terorisme


Terorisme



Keamanan Negara

Operasi Kontra Intelijen Laporan Intelejen Kontra Terorisme Jumlah kegiatan dan/atau operasi kontra

terorisme

360 kali


Terorisme


Terorisme



Keamanan Negara

Operasi Kontra Intelijen Laporan Intelejen Kontra Terorisme Jumlah kegiatan dan/atau operasi

intelijen luar negeri

67 kali


Terorisme


Terorisme



Keamanan Negara

Operasi Kontra Intelijen Laporan Intelejen Kontra Terorisme Jumlah laporan kontra terorisme 1978 laporan

Daerah Perbatasan

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

BADAN INTELIJEN NEGARA


1 Penanggulangan Illegal Fishing dan

Keamanan Laut

Peningkatan pengawasan kelautan dan

perikanan serta keamanan laut

Program Peningkatan Keamanan dan

Keselamatan di Laut

Peningkatan Operasi Keamanan Dan

Keselamatan Laut

Terselenggaranya Operasi Bersama

Kamla Terintegerasi

Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

(Bakamla)

3 operasi



dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Peningkatan Keamanan dan

Keselamatan di Laut


Keselamatan Laut

Operasi Keamanan dan Keselamatan

Laut.

Jumlah kegiatan penyelenggaraan

operasi keamanan dan keselamatan di

wilayah perairan Indonesia dan wilayah

yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi

12 Kegiatan


1 Keamanan Laut Terkendali Operasi Keamanan Laut dan Penegakan

Hukum


Keselamatan di Laut


Keselamatan Laut


Laut.

Operasi Bersama Kamla Terintegrasi 12 operasi


Hukum


Keselamatan di Laut


Keselamatan Laut


Laut.

Operasi udara maritm keamanan laut 12 operasi


Hukum


Keselamatan di Laut

Peningkatan Pengelolaan Informasi,

Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan

Keselamatan Laut

Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla. Penyelesaian kasus tindak pidana di laut 45 kasus

4 Keamanan Laut Terkendali Pengembangan SDM Keamanan Laut Program Dukungan Manajemen Dan


Bakamla

Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Tugas Teknis Kamla

Peningkatan kapasitas SDM keamanan

dan keselamatan laut

Pembangunan Akademi Keamanan dan

Keselamatan Laut (AKKL)

1 paket

5 Keamanan Laut Terkendali Sarpras Pendukung Keamanan Laut Program Dukungan Manajemen Dan


Bakamla


Tugas Teknis Kamla

Sarana dan Prasarana Keamanan dan

Keselamatan Laut

Pengadaan Sistem Monitoring dan

Analisa

1 unit



Bakamla


Tugas Teknis Kamla


Keselamatan Laut

Pengadanaan 2 kapal patroli kamla

110m tahap 1

2 unit



Bakamla


Tugas Teknis Kamla


Keselamatan Laut

Pengadaan kapal patroli keamanan laut

80m

3 unit



Bakamla


Tugas Teknis Kamla


Keselamatan Laut

Pengadaan kapal pemburu 42,7m 6 unit



Bakamla


Tugas Teknis Kamla


Keselamatan Laut

Pengadaan helikopter maritim 2 unit



Bakamla


Tugas Teknis Kamla


Keselamatan Laut

Pengadaan radar permukaan jarak jauh 3 unit



Bakamla


Tugas Teknis Kamla

Saran dan Prasarana keamanan dan

keselamatan laut

Pembangunan kapal patroli kamla 110m Tahap II (100 %)

12 Keamanan Laut Terkendali Sistem Informasi Kamla yang Terpadu Program Peningkatan Keamanan dan

Keselamatan di Laut

Peningkatan Pengelolaan Informasi,

Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan

Keselamatan Laut

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan

Informasi Kamla.

Pengembangan Bakamla Integrated

Information System (BIIS)

1 paket

BADAN KEAMANAN LAUT


Daerah Perbatasan



1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan Penerapan Sistem Reward & Punishment

dan Keteladanan Pimpinan

Program Penyelenggaraan Manajemen

Kepegawaian Negara

Perumusan dan Perancangan Sistem

Informasi Berbasis Teknologi Informasi

dan Pengelolaan Data Kepegawaian

Terbangunnya talent pool Jabatan

Pimpinan Tinggi (JPT)

Jumlah database talent pool nasional 1 database




Kepegawaian Negara




Menurunnya persentase pelanggaran

disiplin ASN

Persentase instansi pemerintah yang

tingkat pelanggaran disiplin ASN nya

menurun

100%




Kepegawaian Negara




Meningkatnya profesionalitas ASN Jumlah ASN yang masuk ke dalam talent

pool nasional

5000 ASN




Pelaksanaan RB

Penerapan Manajemen ASN Program Penyelenggaraan Manajemen

Kepegawaian Negara




Tersedianya sistem informasi

manajemen dan database ASN yang

lengkap, akurat, dan terkini

Jumlah sistem informasi manajemen dan

database ASN

1 Paket Sistem



Pelaksanaan RB


Kepegawaian Negara

Pelaksanaan Pengembangan Kinerja,

Standardisasi Kinerja Jabatan, dan

Pengambangan Sistem Informasi Kinerja

Pegawai Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya pilot project penerapan

kebijakan penilaian kinerja ASN

berdasarkan mekanisme 360 derajat

Jumlah K/L yang dijadikan Pilot Project 10 K/L



Pelaksanaan RB


Kepegawaian Negara

Penilaian Kompetensi dan Konseling

Psikologi PNS

Tersusunnya peta kompetensi Jabatan


Jumlah pemangku JPT yang dipetakan

kompetensinya

4000 JPT



Pelaksanaan RB


Kepegawaian Negara

Penilaian Kompetensi dan Konseling

Psikologi PNS

Terbangunnya talent pool Jabatan


Jumlah talent pool JPT 1 database



Pelaksanaan RB


Kepegawaian Negara

Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Bidang Kepegawaian

Terpenuhinya kebutuhan pejabat

fungsional analis kepegawaian

Jumlah pejabat fungsional analis

kepegawaian

3600

Revolusi Mental

Reformasi Birokrasi

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


1 Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga

dan Media Publik

Peningkatan Peran Keluarga Dalam

Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti

Program Kependudukan, KB, dan

Pembangunan Keluarga

Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Meningkatnya Pengetahuan Sikap dan

Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak

dalam pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

Persentase keluarga yang mempunyai

balita dan anak memahami dan

melaksanakan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang balita dan

anak

60,50%


dan Media Publik





Pengelolaan Program Kependudukan,

Keluarga Berencana, dan Pembangunan

Keluarga Provinsi

Terlaksananya Program Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB

Holistic Integrative

34 prov dan 7093,9 kel BKB HI


1 Penguatan Promotif dan Preventif :

"Gerakan Masyarakat Sehat"

Riset, penyebarluasan informasi dan

edukasi hidup sehat



Peningkatan Advokasi dan KIE Program

Kependudukan, KB, dan Pembangunan

Keluarga

Peningkatan pengetahuan PUS, WUS dan

remaja keluarga tentang program KKBPK

melalui media massa (cetak dan

elektronik), media luar ruang, media lini

bawah serta melalui tenaga lini lapangan

Persentase PUS, WUS, remaja dan

keluarga yang mendapatkan informasi

program KKBPK melalui media massa

(cetak dan elektronik), media luar ruang,

media lini bawah serta melalui tenaga

lini lapangan

90




edukasi hidup sehat



Pembinaan Ketahanan Remaja Sosialisasi GenRe (PIK R/M) dan BKR Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang

memiliki komitmen dan melaksanakan

pembinaan ketahanan remaja

2 mitra




edukasi hidup sehat



Peningkatan Kualitas Kesehatan

Reproduksi

Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-

hak Reproduksi di Kelompok Sasaran

Persentase Kelompok Sasaran yang

memberikan promosi Kesehatan dan hak-

hak Reproduksi

10% dari 265.045 sasaran




edukasi hidup sehat





Keluarga Provinsi

Sosialisasi materi dan informasi

pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB,

BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Tk. Prov dan

Kab/Kota

Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan

diseminasi kebijakan keluarga sejahtera

dan pemberdayaan keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

34

5 Peningkatan Pelayanan KB dan

Kesehatan Reproduksi

Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, KB, dan


Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP)

keluarga balita dan anak dalam

pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

Persentase PUS anggota BKB yang

mendapat pembinaan kesertaan ber-KB

80%





Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pemberdayaan ekonomi KPS melalui

kelompok UPPKS dalam pembinaan ber

KB

Persentase PUS KPS anggota kelompok

UPPKS yang mendapat pembinaan

kesertaan ber-KB

70,5%





Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia

dan Rentan

Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP)

keluarga lansia dan rentan dalam

pembinaan keluarga lansia dan rentan

Persentase Keluarga yang mempunyai

Lansia dan Rentan yang memahami

tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Lanjut Usia & Rentan

89,5%







Keluarga Provinsi

Pembinaan Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga diseluruh

tingkatan wilayah

Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB

Holistic Integrative

34 provinsi (7.094 kelompok BKB)







Keluarga Provinsi



tingkatan wilayah

Jumlah kelompok BKL yang terbentuk

dan mendapat pembinaan

9.135 kelompok BKL

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

Revolusi Mental

Pelayanan Kesehatan







Keluarga Provinsi



tingkatan wilayah

Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk

dan mendapat pembinaan

8.895 kelompok UPPKS



Pembinaan Remaja Program Kependudukan, KB, dan


Pembinaan Ketahanan Remaja Remaja yang mendapatkan pembinaan

tentang generasi berencana (GenRe)

Indeks Pengetahuan Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR) melalui

Generasi Berencana (GenRe)

50





Pembinaan Ketahanan Remaja Remaja yang medapatkan pembinaan

tentang generasi berencana (GenRe)

Persentase PUS anggota BKR yang ber KB 75%







Keluarga Provinsi

Pembinaan Remaja dan Keluarga

diseluruh tingkatan wilayah

Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M di

Provinsi serta Pembentukan dan

pembinaan kelompok BKR

22.614 kelompok PIK KRR dan 7.859

kelompok BKR



Penguatan Advokasi dan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) KB





Keluarga

Komitmen stakeholders (pemangku

kepentingan) dan mitra kerja serta

pengetahuan dan pemahaman

masyarakat terhadap program KKBPK

Persentase stakeholder dan mitra kerja

yang mendapatkan advokasi melalui

media, audiensi, dan momentum KKBPK

86









Keluarga







program KKBPK melalui media massa

(cetak dan elektronik) dan media luar

ruang, terutama media lini bawah

(poster, leaflet, lembar balik, banner,

media tradisional)

78









Keluarga







program KKBPK melalui tenaga lini

lapangan

59







Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang

berkualitas dalam pengelolaan program

KKBPK

Penyediaan jumlah petugas lapangan

dengan Rasio PLKB yang memadai (1:2)

disetiap desa

50% yang telah memenuhi rasio 1

petugas kb : 2 desa







Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang

berkualitas dalam pengelolaan program

KKBPK

Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB sesuai

dengan standarisasi kompetensinya

40% dari jml PKB/PLKB









Keluarga Provinsi

Pembinaan advokasi dan KIE program

KKBPK bagi stakeholders/mitra kerja dan

masyarakat di seluruh tingkatan wilayah

Jumlah provinsi/Kab/Kota yang

mendapatkan Advokasi dan KIE program

KKBPK melalui mupen

34 Prov dan 547 Kab/Kota









Keluarga Provinsi

Pembinaan Advokasi dan KIE program

KKBPK bagi Stakeholders/mitra kerja dan

masyarakat diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah Penayangan informasi KKB

melalui berbagai media cetak dan

elektronik, media luar ruang dan seni

dan budaya/tradisional

12 frekwensi









Keluarga Provinsi

Dukungan Operasional program KKBPK

bagi petugas lini lapangan (PLKB/PKB)

Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB

bagi mitra kerja di setiap tingkatan

wilayah

81.259 Desa/Kelurahan x 12 Frek



Penguatan regulasi, kelembagaan, serta

data dan informasi


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan

Hukum dan Kebijakan Kependudukan

dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan

Tata Laksana

Tersedianya Landasan hukum dan

kebijakan yang dapat dipergunakan

sebagai dasar penguatan pelaksanaan

program KKBPK

Jumlah Peraturan Perundangan-

undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi

Pembentukan Kelembagaan

Pengendalian Penduduk dan KB di

Kabupaten/Kota

1




data dan informasi



Penyediaan Data dan Informasi Program

KKBPK

Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK

berbasis TI sebagai pusat data informasi

BKKBN

Jumlah data dan informasi program

KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat,

akurat, dan bermanfaat berbasis

teknologi informasi

17




data dan informasi



Pemaduan Kebijakan Pengendalian

Penduduk

Kebijakan pembangunan yang

berwawasan kependudukan yang

terdapat pada semua sektor di tingkat

pusat, provinsi dan Kab/Kota

Persentase fasilitasi sinkronisasi

kebijakan pengendalian kuantitas

penduduk kepada Pemda Provinsi,

Kabupaten/kota, dan K/L

40% Sektor; 25% Provisni; 20% Kab/Kota




data dan informasi





Keluarga Provinsi

Sinkronisasi (penyerasian) kebijakan

pembangunan daerah dengan kebijakan

pengendalian kuantitas penduduk


Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan

pengendalian penduduk dengan lintas

sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

3 kali setahun di setiap prov




data dan informasi





Keluarga Provinsi

Pengelolaan Data dan informasi program

KKBPK di Provinsi

Jumlah jenis data dan informasi program

KKBPK di Provinsi

4 jenis data dan informasi di setiap prov

(keluarga, RR, MS, RPJMN)



Peningkatan pelayanan KB Program Kependudukan, KB, dan


Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-

KB Jalur Pemerintah

Pembinaan kesertaan ber-KB melalui

fasilitas kesehatan pelayanan KB

Persentase peserta KB bagi PUS yang

mendapatkan jaminan ketersediaan alat

dan obat kontrasepsi (alokon) melalui

SJSN Kesehatan (PBI)

54





Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-

KB Jalur Pemerintah

Pembinaan kesertaan ber-KB melalui

fasilitas kesehatan pelayanan KB

Persentase faskes yang mendapatkan

pemenuhan sarana, alokon sesuai

dengan standar pelayanan KB (85% dari

53.342 Faskes yang diasumsikan

bekerjasama dengan SJSN Kesehatan

sampai dengan tahun 2019 = 45.340

Faskes s/d tahun 2019)

57,2%







Keluarga Provinsi

Pembinaan kesertaan ber-KB dan

peningkatan kualitas pelayanan KB yang

sesuai dengan standarisasi pelayanan KB


Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB

MKJP), pelayanan ganti cara (PA MKJP),

pelayanan komplikasi berat, Pencabutan

Implant dan Kegagalan yang

ditindaklanjuti

PB MKJP (640.740) Ganti Cara (336.444)

Komplikasi berat (3.015)







Keluarga Provinsi





Jumlah penggerakan pelayanan KB di

wilayan Khusus dan Galciltas

3 Frek/Tahun







Keluarga Provinsi





Persentase Faskes dan jejaringnya

(diseluruh tingkatan wilayah) yang

memberikan pelayanan KB dan KR sesuai

dengan standarisasi pelayanan

57,2% (dari total asumsi faskes yang

bekerjasama dengan SJSN

Kesehatan/53.342)

32 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pelayanan kesehatan dan keluarga

berencana





Keluarga Provinsi

Pembinaan dan Pemberdayaan keluarga Pembinaan Keluarga Sejahtera dan


tingkatan wilayah


33 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pendidikan dan pemberdayaan

perempuan, serta perkembangan anak

usia dini



Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan

Anak dalam pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

Persentase keluarga yang mempunyai

balita dan anak memahami dan

melaksanakan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang balita dan

anak

12,7



usia dini



Pembinaan Ketahanan Remaja Meningkatnya remaja yang

mendapatkan pembinaan tentang

Generasi Berencana (GenRe)

Indeks kesehatan reproduksi remaja

(KRR) melalui generasi berencana (genre)

50

35 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan

Kampanye



Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Komunikasi, informasi dan edukasi

kepada keluarga tentang pola asuh dan

tumbuh kembang anak

Keluarga yang mempunyai balita dan

anak balita yang memahami pengasuhan

dan tumbuh kembang anak


1 Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan

Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Peningkatan kapasitas masyarakat desa

dan desa adat dalam seluruh tahapan

pembangunan desa



Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Meningkatnya kualitas dan kuantitas

tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam

pengelolaan program KKBPK

Jumlah penyediaan PLKB/PKB sesuai

ratio yang memadai diseluruh tingkatan

wilayah

50%





pembangunan desa



Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Meningkatnya kualitas dan kuantitas

tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam

pengelolaan program KKBPK

Jumlah SDM Lini Lapangan yang

mendapatkan fasilitasi dukungan

Peningkatan kompetensi.

882





pembangunan desa





Keluarga Provinsi




Persentase petugas lini lapangan

(PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan

Operasional program KKBPK

100% (81.259 Desa/Kelurahan)



Peningkatan peran aktif masyarakat desa

sebagai tenaga pendidikan dan

kesehatan





Keluarga

Meningkatnya komitmen stakeholders

(pemangku kepentingan) dan mitra kerja

serta meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat terhadap

program KKBPK

Persentase PUS, WUS dan remaja


KKB melalui tenaga lini lapangan

59,1





kesehatan





Keluarga Provinsi




Jumlah prov dan kab/kota yang

mendapat Advokasi dan KIE program

KKBPK melalui mupen (*)




1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi

Jumlah Ijin, Transparan dan Complaint

Center

Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal

Pengembangan Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pusat

Menumbuhkan budaya layanan perijinan

investasi yang cepat dan transparan,

yang dilandasi integritas moral yang

bersih dan ramah

Tingkat mutu pelayanan masyarakat atas

pelayanan publik di PTSP Pusat

Tingkat mutu pelayanan minimal: B

(baik)


1 Penciptaan lapangan kerja dengan

memperbesar investasi padat karya

Iklim Investasi Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas pelayanan

penanaman modal di daerah

Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi

kelembagaannya di bidang penanaman

modal

9

2 Perhatian khusus kepada usaha mikro

dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal

Pemberdayaan Usaha Nasional Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) dengan usaha

besar

Tersedianya data UKM yang berpotensi

untuk bermitra dan data perusahaan

PMA/PMDN yang diwajibkan untuk

bermitra

1 Buku Direktori


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal

Pemberdayaan Usaha Nasional Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) dengan usaha

besar

Jumlah kemitraan UKM dengan

perusahaan PMA/PMDN

20 Kemitraan


1 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk

Mendorong Keterkaitan Desa-Kota

Peningkatan peran Pelayanan Terpadu

Satu Pintu di daerah


Penanaman Modal







modal



Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral


Penanaman Modal

Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di

Bidang Penanaman Modal

Tersedianya strategi promosi

penanaman modal yang berkualitas

Tersedianya analisis market intelligence


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral


Penanaman Modal

Kerja Sama Bilateral dan Multilateral di


Meningkatnya kesepakatan hasil

pertemuan kerjasama bilateral dan

multilateral di bidang penanaman modal

Jumlah pertemuan/perundingan

kerjasama bilateral dan multilateral di

bidang penanaman modal


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral


Penanaman Modal

Kerja Sama Regional di Bidang

Penanaman Modal


pertemuan kerjasama regional di bidang

penanaman modal

Jumlah pertemuan/perundingan

kerjasama regional di bidang

penanaman modal4 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja

Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral


Penanaman Modal

Kerja Sama Regional di Bidang

Penanaman Modal


pertemuan kerjasama regional di bidang

penanaman modal

Tersedianya kajian dan evaluasi

pemanfaatan pasar tunggal ASEAN

(MEA) dalam rangka peningkatan

investasi


1 Menciptakan Iklim Investasi Penguatan PTSP Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal







modal

9

2 SDM Industri yang Kompeten dan

Disiplin

Penguatan Kapasitas kelembagaan

Koperasi, UKM, dan Administrator

Pengelola


Penanaman Modal

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Perizinan Penanaman Modal

Meningkatnya kapasitas Administrator

KEK bidang pelayanan perizinan

penanaman modal

Jumlah Administrator yang ditingkatkan

kapasitasnya

8 administrator di 8 KEK

Revolusi Mental

Antar Kelompok Pendapatan


BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL




1 Pengembangan Destinasi Wisata Koordinasi Pembangunan Destinasi Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal



Peningkatan kerjasama lintas sektor

terkait promosi investasi

Penanaman modal di bidang pariwisata

meningkat


Penanaman Modal



Penyediaan peta investasi/prospektus

sesuai dengan kebijakan pengembangan

Investor yang ingin menanamkan modal


Penanaman Modal

Promosi Penanaman Modal Terfokus

dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan

Negara

Road show promosi investasi sektor

pariwisata ke negara-negara potensial

Bertambahnya penanaman modal dari

negara-negara baru


Penanaman Modal



Penetapan pemberian kemudahan bagi

investasi sektor pariwisata

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan

lama tinggal5 Pengembangan Destinasi Wisata Koordinasi Pembangunan Destinasi Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal



Mempermudah birokrasi dan peraturan

di bidang kontrak tenaga kerja

Birokrasi perizinan membaik dan efektif


Penanaman Modal



Pelatihan pegawai perijinan Peningkatan kualitas pelayanan perijinan


Penanaman Modal

Perencanaan Pengembangan

Penanaman Modal di Bidang Jasa dan

Kawasan

Penetapan Keringanan Pajak dalam

Periode Tertentu bagi Pengembangan

Investasi

Banyaknya Usaha yang Menerima

Keringanan Pajak


Penanaman Modal

Perencanaan Pengembangan

Penanaman Modal di Bidang Jasa dan

Kawasan

Pengembangan sistem dan mekanisme

perijinan untuk meningkatkan

kemudahan investasi

Kemudahan perijinan investasi

9 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Peningkatan Daya Saing

Penanaman Modal

Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan

Promosi Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi

daerah

Kemudahan perizinan bagi swasta dan

masyaraakt dalam pengembangan

sarana usaha pariwisata

1

Pembangunan Pariwisata


1 Penanganan Gangguan Terhadap

Produksi Pangan

Pengembangan Budidaya Adaptif Program Pengembangan dan Pembinaan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim

Maritim BMKG

Meningkatnya layanan informasi iklim Peningkatan jumlah kecamatan yang

menerima layanan informasi iklim

dengan tingkat akurasi 65% - 75%

25 provinsi


Produksi Pangan

Pengembangan Budidaya Adaptif Program Pengembangan dan Pembinaan


Pengelolaan Perubahan Iklim dan

Kualitas Udara BMKG

Terlayaninya informasi perubahan iklim Layanan informasi perubahan iklim 34 Provinsi


1 Konektivitas (tol) laut dan industri

maritim

Keamanan dan keselamatan pelayaran Program Pengembangan dan Pembinaan


Pengelolaan Meteorologi Penerbangan

dan Maritim BMKG

Tersedianya layanan informasi cuaca

maritim dan prakiraan tinggi gelombang

Jumlah Pelabuhan yang memperoleh

layanan informasi cuaca maritim dan

prakiraan tinggi gelombang dengan

akurasi 75% 80 %

10 pelabuhan

(Belawan,Batam,Bitung,Tanjung

Perak,Lampung,Tanjung

Priok,Sorong,Makassar,Ambon,Pontiana

k)

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Kedaulatan Pangan





Penurunan perilaku merokok dan

konsumsi alkohol

Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Penyelenggaraan Pemberdayaan

Alternatif

Pemberdayaan Anti Narkoba di kalangan

masyarakat

Persentase kawasan atau wilayah rawan

narkoba di perkotaan dan pedesaan

yang diintervensi program

pemberdayaan anti narkoba

20




konsumsi alkohol




Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Pemberdayaan Anti Narkoba di kalangan

masyarakat

Persentase desa/kelurahan yang

menyelenggarakan program


20


1 Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan

Narkoba

Litbang Penanganan Narkoba Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

Pembinaan dan Pelaksanaan

Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Tangga,

dan Pengelolaan Sarana Prasarana

Gedung/Bangunan Jumlah laboratorium pengujian narkoba

yang dibangun

TBC


Narkoba



Penyelenggaran Penelitian, Data, dan

Informasi P4GN

Data dan Informasi Survei Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba 2017 (Prevalensi Narkoba

2017)

TBC


Narkoba



Penyelenggaran Penelitian, Data, dan

Informasi P4GN

Data dan Informasi Sistem informasi penanganan

permasalahan narkoba terintegrasi dan

real-time

TBC


Narkoba

Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkoba




Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Informasi jaringan sindikat tindak pidana

narkotika

Jumlah operasi intelejen dan laporan 12 paket


Narkoba


Narkoba




Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Informasi jaringan sindikat tindak pidana

narkotika

Upgrade Front End Monitoring Center 1 paket


Narkoba


Narkoba




Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang

(DPO) kasus tindak pidana narkotika dan

pre kursor narkotika yang ditangkap

Penindakan dan penangkapan DPO

kasus tindak pidana narkotika

TBC


Narkoba


Narkoba




Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap

Psikotropika dan Prekursor

Kasus tindak pidana psikotropika dan

prekursor narkotika yang terungkap dan

terselesaikan

Penyelidikan kasus tindak pidana

prekursor narkotika

15 paket


Narkoba


Narkoba








terselesaikan

Pengawasan Importir Terdaftar dan

Eksportir Terdaftar Serta Pengguna Akhir

di Wilayah Indonesia

TBC


Narkoba


Narkoba








terselesaikan

Pengawasan Ketat Distribusi dan

Pengelolaan Prekursor Dalam Kota

TBC


Narkoba


Narkoba





Narkotika

Kasus tindak pidana narkotika yang

terungkap dan terselesaikan

Penyelidikan kasus tindak pidana

narkotika

TBC


Narkoba

Pencegahan Peredaran Gelap dan

Penyalahgunaan Narkoba




Penyelenggaraan Desiminasi Informasi

P4GN

Informasi P4GN kepada keluarga,

pelajar/mahasiswa, pekerja, dan

kelompok masyarakat

Jumlah kurikulum anti-narkoba di

perguruan tinggi, diklat struktural dan

diklat fungsional ASN)

3 paket


Narkoba






Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Program Pemberdayaan Anti Narkoba di

instansi pemerintah

Jumlah instansi pemerintah yang



18 instansi


Narkoba







instansi pemerintah

Jumlah instansi pemerintah provinsi

yang menyelenggarakan program


68 instansi


Narkoba







instansi pemerintah

Jumlah instansi pemerintah

kabuapten/kota yang menyelenggarakan

program pemberdayaan anti narkoba

86 instansi


Narkoba







dunia usaha/swasta

Jumlah dunia usaha/swasta yang



172 institusi

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Pelayanan Kesehatan



Narkoba







kalangan masyarakat

Persentase desa/kelurahan yang



138 desa/kel


Narkoba






Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Program Pemberdayaan Penggiat Anti

Narkoba di lingkungan pendidikan

Jumlah lembaga pendidikan yang



92 lembaga


Narkoba

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan

Narkoba




Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi

Pemerintah

Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan

sosial milik instansi pemerintah yang

memperoleh peningkatan kemampuan

Jumlah lembaga rehab instansi

pemerintah yang mendapat peningkatan

kompetensi

TBC


Narkoba


Narkoba




Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi

Pemerintah


sosial milik instansi pemerintah yang


Jumlah dukungan layanan rehabilitasi

instansi pemerintah

TBC


Narkoba


Narkoba




Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Komponen Masyarakat


sosial milik komponen masyarakat yang


Jumlah lembaga rehab komponen

masyarakat yang mendapat peningkatan

kompetensi

TBC


Narkoba


Narkoba





Komponen Masyarakat

Petugas lembaga rehabilitasi narkoba

medis dan sosial milik komponen

masyarakat yang memperoleh

peningkatan kemampuan

Jumlah petugas lembaga rehab

komponen masyarakat yang mendapat

peningkatan kompetensi

TBC


Narkoba


Narkoba





Komponen Masyarakat

Dukungan layanan rehabilitasi

komponen masyarakat

Jumlah dukungan layanan rehabilitasi

komponen masyarakat

TBC


Narkoba


Narkoba




Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna

dan/atau Pecandu Narkoba

Balai Rehabilitasi Penyalah Guna

Narkoba yang modern dan andal

Jumlah balai rehabilitasi yang menjadi

modern dan andal

TBC


1 Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan

Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi

Perbatasan

Membangun akses transportasi darat,

laut, dan udara pembuka Isolasi

Program Penanggulangan Bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi

Bencana

Penyediaan Jalan Pararel Perbatasan Jumlah jalur evakuasi 17 jalur evakuasi



Perbatasan




Bencana

Pemberian rambu evakuasi bencana jumlah rambu evakuasi terpasang 1700 unit



Perbatasan



Program Penanggulangan Bencana Penyiapan Logistik di kawasan Rawan

Bencana

Tersedianya logistik kebencanaan di

kawasan rawan bencana

jumlah logistik kebencanaan 17 kabupaten/kota



Perbatasan



Program Penanggulangan Bencana Penyiapan peralatan dikawasan rawan

bencana

Pengadaan peralatan kebencanaan Jumlah peralatan 17 kabupaten/kota



Perbatasan

Pembangunan Kelistrikan dan

Telekomunikasi


Bencana

Tersedianya sistem peringatan dini

bencana di kawasan rawan bencana

Jumlah lokasi terpasang sistem

peringatan dini bencana

17 kabupaten/kota



Perbatasan


Telekomunikasi

Program Penanggulangan Bencana Pengembangan aplikasi teknologi

informasi, komunikasi dan kehumasan

Pusat pengendalian operasi

penanggulangan bencana

Jumlah pusdalops 17 pusdalops



Perbatasan

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan Pengembangan SDM


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB

Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana

Meningkatnya kualitas dan kinerja

sumberdaya manusia

Jumlah Pegawai BPBD tersertifikasi 170 orang



Perbatasan




Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB

Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana

Pelatihan Penanggulangan Bencana Jumlah fasilitas peralatan diklat PB jarak

jauh

17 kab/kota



Perbatasan



Program Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Masyarakat dalam

Kesiapan Menghadapi Bencana

Relawan siaga bencana Jumlah relawan siaga bencana 1700 orang



Perbatasan





Jumlah kelompok masyarakat (desa)

tangguh bencana

Jumlah kelompok mayarakat (desa)

tangguh bencana

156 desa

11 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat

Perdagangan Lintas Batas Negara

Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang

dan Masterplan Pengembangan

Kawasan


Bencana

Kajian dan peta risiko bencana Jumlah dokumen kajian dan peta risiko

bencana

6 PKSN





Kawasan

Program Penanggulangan Bencana Pencegahan dan Pengurangan Risiko

Bencana

Kajian dan peta risiko bencana di 6 PKSN Dokumen kajian dan peta risiko bencana 6 PKSN


1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Daerah


Bencana



jumlah logistik kebencanaan 27 kabupaten


Daerah

Program Penanggulangan Bencana Pencegahan dan Pengurangan Risiko

Bencana

Tersusunnya kajian dan peta risiko

bencana

Dokumen kajian dan peta risiko bencana 27 kabupaten

3 Pengembangan Ekonomi Lokal Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran

dan Kerjasama Antar Daerah

Program Penanggulangan Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang

Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca

Bencana

Terlaksananya pemulihan pascabencana

melalui rehabilitasi dan rekonstruksi

sosial ekonomi

Jumlah Lokasi Pemulihan dan

Peningkatan Ekonomi di Wilayah

Pascabencana

5 Kabupaten/kota

4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan/Peningkatan Jalan dan

Jembatan


Bencana

Tersedianya jalur evakuasi bencana Jumlah jalur evakuasi 27 kabupaten/kota


Jembatan


Bencana

Terpasangnya rambu evakuasi bencana jumlah rambu evakuasi terpasang 27 kabupaten

6 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pengadaan Moda Transportasi Darat,

Laut, Udara dan ASDP

Program Penanggulangan Bencana Penyiapan peralatan dikawasan rawan

bencana

Tersedianya peralatan kebencanaan Jumlah peralatan 27 kabupaten

7 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Penanggulangan Bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi

Bencana





27 kabupaten

8 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Penanggulangan Bencana Pengembangan aplikasi teknologi

informasi, komunikasi dan kehumasan

Terbangunnya pusat pengendalian

operasi penanggulangan bencana

(pusdalops)

Jumlah pusdalops 27 kabupaten

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)




Pengembangan kapasitas lembaga

kemasyarakatan desa dan lembaga adat

dalam kebudayaan dan kearifan lokal



Meningkatnya jumlah kelompok

masyarakat (desa) tangguh bencana


tangguh bencana

500 desa





pembangunan desa



Meningkatnya jumlah kelompok

masyarakat (desa) tangguh bencana


tangguh bencana

190 desa

3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang

tercemar lingkungan, terkena dampak

bencana serta perubahan iklim



Terbangunnya kesiapsiagaan masyarakat

dalam menghadapi bencana

Jumlah kelurahan/desa yang

melaksanakan pemberdayaan

masyarakat tangguh

200 kelurahan/desa


1 Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan

PSU Pendukung

Pembangunan Rumah Khusus Program Penanggulangan Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang

Prasarana Fisik di Wilayah Pasca

Bencana

Terlaksananya pemulihan pascabencana

melalui rehabilitasi dan rekonstruksi

prasarana bidang fisik

Jumlah sarpras bidang fisik


1 Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Fasilitas Umum dalam

Kawasan


Bencana





12 kabupaten/kota


Kawasan


Bencana



Jalur evakuasi


Perumahan dan Permukiman




Terorisme

Pengembangan Sistem Anti Teror Program Penanggulangan Terorisme Penanggulangan Terorisme Bidang

Pencegahan

Meningkatnya daya tahan dan

kewaspadaan masyarakat terhadap

ideologi radikal sehingga perkembangan

terorisme terhambat (Operasi Intelijen

Pencegahan dan Kontra Propaganda)

Penyusunan SOP Sistem Keamanan Obvit

dan Lingkungan

1 Paket


Terorisme

Penindakan Kejahatan Terorisme &

Deradikalisasi

Program Penanggulangan Terorisme Penanggulangan Terorisme Bidang

Pencegahan

Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam

Lapas

TBC


Terorisme


Deradikalisasi


Pencegahan

TOT Kader Deradikalisasi TBC


Terorisme


Deradikalisasi


Pencegahan

Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas TBC


1 Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-

Hak Politik

Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog

Masyarakat


Pencegahan

Meningkatnya daya tahan dan

kewaspadaan masyarakat terhadap

ideologi radikal sehingga perkembangan

terorisme terhambat (Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Pencegahan

Terorisme Melalui FKPT)

Jumlah Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Pencegahan Terorisme Melalui

FKPT

37 Dokumen

2 Pencegahan Konflik Sosial Politik dan

Penanggulangan Terorisme

Peningkatan penegakan hukum pada

organisasi terorisme


Penindakan

Meningkatnya efektivitas penindakan

atas kasus tindak pidana terorisme

(Operasional Satgas Penindakan dan

Kesiapsiagaan Nasional)

Jumlah operasi penindakan, operasi

intelijen, dan penyiapan satuan dalam

kesiapsiagaan nasional

82 Operasi





Program Penanggulangan Terorisme Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja

Sama Internasional

Terlaksananya operasi penggalangan

informasi intelijen, dukungan dari negara

mitra serta pemanfaatan resources dan

expertise di forum regional dan

multilateral (Kerjasama Regional dan

Multilateral)

Jumlah laporan penggalangan informasi

intelijen, dukungan dari negara mitra

dan pemanfaatan resources dan

expertise di forum regional dan

multilateral

3 laporan



Peningkatan upaya deradikalisasi dan

kontra radikal terorisme


Pencegahan

Meningkatnnya daya tangkal masyarakat

dari pengaruh radikal terorisme

Persentase Peningkatan daya tangkal

masyarakat dari pengaruh radikal

terorisme

40%


BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)



1 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di

Luar Negeri

Program Peningkatan Fasilitasi

Penempatan dan Perlindungan TKI

Peningkatan Fasilitasi Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia

CTKI/TKI yang berangkat ke luar negeri

mendapat pelayanan penempatan dan

perlindungan sejak pra, selama sampai

dengan pemulangan

Jumlah UPP di UPTP/Balai/Loka yang

memberi layanan bagi TKI

Operasional (24 UPP)/12 LTSP

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)





Pengelolaan pulau-pulau kecil Program Pengelolaan Batas Wilayah

Negara dan Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan

Udara

Terwujudnya jalur/akses pemeriksaan ke

Titik Referensi/Titik Dasar di pulau pulau

kecil terluar

Jumlah jalur/akses yang terbangun 0




Perbatasan

Pembangunan Perumahan Layak Huni,

Penyediaan Air Bersih dan sanitasi

Program Pengelolaan Batas Wilayah


Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan

Kawasan Perbatasan

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Pendukung Perkantoran Pemerintahan

Kawasan Perbatasan Negara

Jumlah Kantor BPPD, Kantor Camat, Balai

Pertemuan Umum, Rumah Dinas

Aparatur dan Infrastruktur

Pemerintahan LainnyaTerbangun

89 Unit


dan Udara

Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas

Pengamanan Penunjang




Udara

Menjaga kedaulatan dan hak berdaulat

negara di perbatasan laut

Pembangunan Sarana prasarana

pendukung Batas Wilayah Negara

(Tanggul, BSP, Tugu, Gapura)

5


dan Udara

Pembangunan, Pengawasan dan

Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah

Negara



Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan

Perbatasan

Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi

Titik Dasar

Panjang Pilar/Patok Batas Teridentifikasi 477 Km



Peningkatan potensi komoditas

unggulan perbatasan



Pengelolaan Potensi Kawasan

Perbatasan Darat

Pemetaan Potensi Kawasan Perbatasan Jumlah Pemetaan Komoditi unggulan

kawasan perbatasan

1 Kegiatan





Kawasan



Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Perencanaan Tata Ruang Nasional Jumlah Dokumen RTR KSN Perbatasan

Negara

23 RDTR

6 Pengembangan PLBN Terpadu Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih

dan Sanitasi



Pengelolaan Lintas Batas Negara Penyediaan sarana penampung air baku

PLBN

Jumlah bantuan sarana 10 PLBN








Pengelolaan Batas Wilayah Darat Teridentifikasinya batas-batas negara

wilayah darat

Jumlah panjang tanda batas

terindetifikasi

477 Km









Udara

Terlaksananya Perubahan UU No.

1/2009 dan pengambilalihan

pengendalian lintas udara (FIR)

Jumlah Regulasi Perubahan UU

No.1/2009 dan FGD pengambilalihan FIR

5 FGD RAN (Rencana Aksi Nasional)








Pengelolaan Potensi Kawasan

Perbatasan Laut

Terlaksananya survey pemetaan bawah

laut untuk landas kontinen dan

potensinya

Jumlahnya survey bawah laut yang

dilaksanakan

2



Penguatan Koordinasi Materi dan

instrumen perundingan antar K/L



Pengelolaan Batas Wilayah Darat Perencanaan dan penganggaran serta

pelaksanaan kebijakan pengelolaan

batas wilayah darat perbatasan negara

Jumlah kebijakan program pengelolaan

batas negara wilayah darat

11 Dokumen Laporan



Penyelesaian segmen batas negara Program Pengelolaan Batas Wilayah


Pengelolaan Batas Wilayah Darat Tersusunnya data dokumen hasil survey

untuk mendukung Penyelesaian segmen

batas dengan 2 negara tetangga batas

negara wilayah darat

Jumlah survei pada segmen Outstanding

Boundary Problems (OBP) pada batas RI-

Malaysia

Segmen G.Raya, S.Buan



Penyelesaian segmen batas negara Program Pengelolaan Batas Wilayah


Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan

Perbatasan

Penjagaan patok pilar batas Panjang (km) patok pilar batas yang

terpelihara dan diperbaiki oleh kedua

negara

50 Km

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)


Daerah Perbatasan


1 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan

Kawasan

Pelaksanaan Roadmap Perundingan

Perbatasan



Pengelolaan Batas Wilayah Darat Tersusunnya data dokumen hasil survey

untuk mendukung Penyelesaian segmen

batas dengan 2 negara tetangga batas

negara wilayah darat

Jumlah survei pada segmen Outstanding

Boundary Problems (OBP) pada batas RI-

Malaysia


Kawasan


Perbatasan




Udara

Meningkatnya koordinasi perencanaan

dan penganggaran serta pelaksanaan

kebijakan pengelolaan batas wilayah laut

dan udara perbatasan negara yang

terpadu serta tepat sasaran


batas negara wilaya laut dan udara

7



1 Pemenuhan Standar Pelayanan

Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota

yang Aman, Nyaman dan Layak Huni,

serta Tertata Baik

Tersedianya sarana dan prasarana dasar

perkotaan

Program Penanggulangan Bencana

Lumpur Sidoarjo

Penanganan Semburan dan Luapan

Lumpur

Mencegah 60jutam3 luapan lumpur

keluar dari Peta Area Terdampak (PAT)

dan penanganan masalah sosial

(bantuan sosial untuk 1.389 juta jiwa

dan jual beli 1,5 juta m2 tanah diluar PAT

Jumlah lumpur yang dialirkan ke Kali

Porong dan penanganan masalah sosial

60 juta m3 lumpur, bantuan sosial untuk

1.389 juta jiwa, dan jual beli 1.5 juta m2

tanah diluar PAT

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)

Perkotaan


1 Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan

dan Gizi Masyarakat

Peningkatan ketersediaan pangan

beragam, aman, dan bergizi

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya

Terlaksananya intervensi pengawasan

keamanan pangan di pasar

Jumlah pasar yang diintervensi menjadi

pasar aman dari bahan berbahaya

139 Pasar


dan Gizi Masyarakat




Makanan

Surveilan dan Penyuluhan Keamanan

Pangan

Intervensi keamanan pangan di tingkat

desa

Jumlah desa pangan aman yang

menerima intervensi pengawasan

keamanan pangan (*)

100 Desa Pangan Ama


1 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan

Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan di 33

Balai Besar/Balai POM

Meningkatnya kinerja pengawasan Obat

dan Makanan di seluruh Indonesia

Hasil pengawasan obat dan makanan

yang diselesaikan tepat waktu


Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Pengembangan Obat Asli Indonesia Meningkatnya ketersediaan informasi,

pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI)

untuk mendukung pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan dengan pihak

terkait

Jumlah pedoman/publikasi informasi

keamanan, kemanfaatan/khasiat dan

mutu hasil pengembangan OAI

7

3 Reformasi Birokrasi Pemerintahan Promosi Layanan Elektronik menuju E-

budgeting dan E-reporting, Complaint

Center


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Pelayanan Informasi Obat dan Makanan,

Informasi Keracunan dan Teknologi

Informasi

Berfungsinya sistem informasi yang

terintegrasi secara online dan up-to-date

untuk pengawasan obat dan makanan

Persentase infrastruktur TIK yang

dikembangkan untuk optimalisasi e-gov

bisnis proses BPOM

70




Perbaikan pola konsumsi dan keamanan

pangan


Makanan

Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional,

Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Penandaaan dan iklan obat tradisional,

kosmetik dan suplemen kesehatan yang

dianalisis dan ditindaklanjuti

Jumlah penandaan dan iklan obat

tradisional, kosmetik, dan suplemen

kesehatan yang dianalisis dan

ditindaklanjuti

46000




pangan


Makanan

Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tindak lanjut pengawasan mutu dan

keamanan produk pangan yang

diselesaikan

Persentase penyelesaian tindak lanjut

pengawasan mutu dan keamanan

produk pangan

90




pangan


Makanan

Pengawasan Distribusi Obat Kajian farmakovigilance obat beredar

yang dikomunikasikan

Jumlah kajian farmakovigilance obat

beredar yang dikomunikasikan

12




pangan


Makanan


Berbahaya

Perluasan pasar aman dari bahan

berbahaya



139




pangan


Makanan


Berbahaya

Perluasan sarana distribusi yang

menyalurkan bahan berbahaya sesuai

ketentuan

Persentase sarana distribusi yang

menyalurkan bahan berbahaya sesuai

ketentuan

54




pangan


Makanan

Penyusunan Standar Pangan Standar pangan yang disusun Jumlah standar pangan yang disusun (*) 14




pangan


Makanan


Pangan


desa



keamanan pangan (*)

100

8 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Penguatan Sistem Informasi, Manajemen

dan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Pelayanan Informasi Obat dan Makanan,

Informasi Keracunan dan Teknologi

Informasi

Sistem informasi yang terintegrasi secara

online dan up-to-date untuk

pengawasan obat dan makanan

Persentase infrastruktur TIK yang

dikembangkan untuk optimalisasi e-gov

bisnis proses BPOM

70


Kesehatan

Penyediaan, Distribusi, dan Mutu

Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan


Makanan





Jumlah sampel yang diuji menggunakan

parameter kritis

82632


Kesehatan




Makanan





Persentase cakupan pengawasan sarana

produksi Obat dan Makanan

63


Kesehatan




Makanan





Hasil uji pengawasan obat dan makanan

yang diselesaikan tepat waktu

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kedaulatan Pangan

Revolusi Mental

Pelayanan Kesehatan


Kesehatan




Makanan

Pengembangan Obat Asli Indonesia Informasi dan pengembangan Obat Asli

Indonesia (OAI) untuk mendukung

pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan dengan pihak terkait

Jumlah pedoman/publikasi informasi

keamanan, kemanfaatan/khasiat dan

mutu hasil pengembangan OAI

7

13 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Ketersediaan pangan beragam, akses

ekonomi, dan pemanfaatan pangan


Makanan


Pangan


desa



keamanan pangan (*)

100




Makanan


Pangan

Penerapan peraturan mengenai industri

rumah tangga pangan (IRTP)

Jumlah kabupaten/kota yang sudah

menerapkan Peraturan Kepala BPOM

tentang IRTP

20

15 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Manajemen dan pencegahan penyakit Program Pengawasan Obat dan

Makanan



Pengawasan produk dan perbekalan

kesehatan rumah tangga

Persentase makanan yang memenuhi

sarat

0

16 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Manajemen dan pencegahan penyakit Program Pengawasan Obat dan

Makanan


Berbahaya

Menurunnya jumlah sarana produksi

pangan yang menggunakan bahan

berbahaya dan bahan kemasan yang

tidak memenuhi persyaratan keamanan








kesehatan


Makanan


Pangan


desa



keamanan pangan (*)

100




Hak Politik

Pengawasan partisipatif Masyarakat

Terhadap Pemilu

Program Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilu

Teknis Penyelenggaraan Pengawasan

Pemilu

Meningkatnya Kinerja Teknis

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Pencegahan, Penanganan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Jumlah fasilitasi penguatan dan

pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan pemilu partisipatif

34 Paket


Hak Politik

Pengawasan partisipatif Masyarakat

Terhadap Pemilu


Pemilu

Teknis Penyelenggaraan Pengawasan

Pemilu

Meningkatnya Kinerja Teknis

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Pencegahan, Penanganan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Jumlah pendidikan pengawasan pemilu

partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan

peserta pemilu, Panwas

Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS

34 Paket


Hak Politik

Peningkatan hak memilih dan dipilih

kelompok marjinal


Pemilu

Penegakan Kode Etik Penyelenggara

Pemilu

Terwujudnya keadilan bagi

penyelenggara pemilu dan menurunnya

tingkat pelanggaran kode etik oleh

penyelenggara pemilu

Persentase laporan pengaduan

pelanggaran kode etik yang ditangani

sesuai dengan ketentuan

100%

4 Penguatan Lembaga Demokrasi Penguatan kelembagaan penyelenggara

pemilu


Pemilu

Pengembangan Produk Hukum, Litbang,

Pengelolaan Kehumasan, dan

Pengawasan Internal


hukum, kehumasan, pencitraan lembaga

dan pengawasan internal

Persentase proses penyusunan produk

hukum Bawaslu yang dilaksanakan

sesuai prosedur

100%


pemilu


Pemilu

Pengembangan Produk Hukum, Litbang,

Pengelolaan Kehumasan, dan

Pengawasan Internal


hukum, kehumasan, pencitraan lembaga

dan pengawasan internal

Persentase Pengembangan Sistem

Deteksi Dini Pengawasan Pemilu

70%

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



1 Peningkatan Disiplin dan Pengawasan

Kinerja dan Administrasi Keuangan

Pengawasan Yang Independen dan

Profesional

Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan

Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembangunan Nasional Serta

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Terkait Investigasi pada BUMN/D

Meningkatnya kualitas pengawasan

prioritas sektor unggulan (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil

pengawasan prioritas sektor unggulan

bidang kedaulatan pangan (Nawacita)

yang ditindaklanjuti di K/L

100%




Profesional









Terkait Investigasi pada

Kementerian/Lembaga

Meningkatnya hasil pengawasan

prioritas pembangunan manusia terkait

bansos (Nawacita)


pengawasan prioritas pembangunan

manusia terkait bansos (Nawacita) yang

ditindaklanjuti K/L

100%




Profesional








Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan

Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan

Perdagangan

Meningkatnya kualitas pengawasan

prioritas sektor unggulan Kedaulatan

Pangan Sektor Korporasi (Nawacita)



Kedaulatan Pangan Sektor Korporasi

(Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%




Profesional









Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur


prioritas sektor unggulan bidang Kredit

Usaha Rakyat (Nawacita)



bidang Kredit Usaha Rakyat (Nawacita)

yang ditindaklanjuti K/L

100%




Profesional









Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata,

Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta

Kementerian


prioritas sektor unggulan bidang

Kemaritiman dan Ketahanan Energi

(Nawacita)



bidang Kemaritiman dan Ketahanan

Energi (Nawacita) yang ditindaklanjuti

K/L

100%




Profesional









Usaha Milik Daerah



kinerja rumah sakit (Nawacita)



manusia terkait kinerja rumah sakit

(Nawacita) yang ditindaklanjuti

100%




Profesional









Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan

Investasi

Meningkatnya kapabilitas pengawasan

intern Kementerian/Lembaga Bidang

Fiskal dan Investasi

Jumlah kegiatan Bimtek untuk

meningkatkan kapabilitas APIP di


Investasi

4 kegiatan




Profesional









Kementerian/Lembaga Bidang Industri

dan Distribusi


prioritas sektor unggulan Bidang

Infrastruktur dan Perhubungan

(Nawacita)



Bidang Infrastruktur dan Perhubungan


100%

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Reformasi Birokrasi




Profesional









Kementerian/Lembaga Bidang

Kesejahteraan Rakyat


prioritas pembangunan manusia Bidang

Pendidikan dan Perlindungan Sosial

(Nawacita)



manusia Bidang Pendidikan dan

Perlindungan Sosial (Nawacita) yang

ditindaklanjuti K/L

100%




Profesional










Penegakan Hukum dan Sekretariat

Lembaga Tinggi Negara










6 kegiatan




Profesional










Perekonomian Lainnya



Pariwisata (Nawacita)



Bidang Pariwisata (Nawacita) yang

ditindaklanjuti K/L

100%




Profesional










Pertahanan dan Keamanan








4 kegiatan




Profesional













pembangunan kesehatan (Nawacita)



manusia terkait pembangunan

kesehatan (Nawacita) yang

ditindaklanjuti K/L

100%




Profesional










Polsoskam Lainnya



Perlindungan sosial PDT (Nawacita)



Bidang Perlindungan sosial PDT


100%




Profesional








Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi

Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera

dan Kalimantan


intern Instansi Pemerintah Daerah

Wilayah Sumatera dan Kalimantan


meningkatkan kapabilitas APIP di Instansi


dan Kalimantan

1 kegiatan




Profesional










dan Kalimantan


prioritas sektor unggulan bidang

infrastruktur, pelayananan pemda

(Nawacita)



bidang infrastruktur, pelayananan

pemda (Nawacita) yang ditindaklanjuti

K/L

100%




Profesional









Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan

Bali



kesehatan bidang otonomi daerah

(Nawacita)



manusia terkait kesehatan bidang

otonomi daerah (Nawacita) yang

ditindaklanjuti oleh Pemda

100%




Profesional









Kementerian/Lembaga Bidang Produksi

dan Sumber Daya Alam



Produksi dan Sumber Daya Alam





4 kegiatan




Profesional













ketahanan Pangan, Kemaritiman dan

Ketahanan Energi (Nawacita)



Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman

dan Ketahanan Energi (Nawacita) yang

ditindaklanjuti K/L

100%




Profesional





Pelaksanaan Pengawasan Intern


Pembangunan Nasional Serta



intern Pemda


meningkatkan kapabilitas pengawasan

intern Pemda

103 kegiatan




Profesional










prioritas sektor unggulan terkait

pengawasan perwakilan BPKP (Nawacita)



terkait pengawasan perwakilan BPKP

(Nawacita) yang ditindaklanjuti oleh

Pemda

100%



Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan

Kinerja









Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan

Perdagangan

Meningkatnya kualitas penerapan SPI

Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi,

dan Perdagangan

Persentase rekomendasi yang

ditindaklanjuti untuk meningkatkan

maturitas SPI Badan Usaha Agrobisnis,

Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

100%




Kinerja









Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur


Badan Usaha Jasa Keuangan dan

Manufaktur



maturitas SPI Badan Usaha Jasa

Keuangan dan Manufaktur

100%




Kinerja









Usaha Milik Daerah


Badan Usaha Milik Daerah



maturitas SPI Badan Usaha Milik Daerah

100%




Kinerja









Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas

Bumi


Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan

Gas Bumi



maturitas SPI Badan Usaha/Lembaga

Perminyakan dan Gas Bumi

100%




Kinerja










Investasi



Investasi



maturitas SPI Kementerian/Lembaga

Bidang Fiskal dan Investasi

100%




Kinerja


















maturitas SPI Kementerian/Lembaga

Bidang Penegakan Hukum dan

Sekretariat Lembaga Tinggi Negara

100%




Kinerja










dan Kalimantan


Instansi Pemerintah Daerah Wilayah

Sumatera dan Kalimantan



maturitas SPI Instansi Pemerintah

Daerah Wilayah Sumatera dan

Kalimantan

100%




Kinerja









Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan

Bali



Jawa dan Bali




Daerah Wilayah Jawa dan Bali

100%




Kinerja









Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi,

Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua



Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan

Papua




Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa

Tenggara, Maluku, dan Papua

100%




Kinerja









Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di

Pemda



maturitas SPIP di Pemda

100%



Lain

Teknologi Peningkatan Produktivitas

Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Penyuluhan

Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi

Pengkajian dan Pengembangan

Teknoprener dan Klaster Industri

Kawasan Teknopark Cimahi Inovasi Teknologi Technopark di Kota

Cimahi (Layanan Teknologi)

1


Lain



Penyuluhan


Teknologi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Agroindustri

Inovasi dan Layanan Teknologi

Diversifikasi Pangan

Jumlah perekayasaan teknologi pangan

berbahan baku lokal

5 teknologi


1 Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan DMO Batubara dan Gas Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi


Pengembangan Sumber Daya Energi dan

Industri Kimia

Terselenggaranya Inovasi dan layanan

Teknologi Pemanfaatan dan Peningkatan

Kualitas Batubara

Jumlah Inovasi dan lyanan Teknologi

Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas

Batubara

1

2 Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan DMO Batubara dan Gas Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi


Pengembangan Sumber Daya Energi dan

Industri Kimia

Terselenggaranya Inovasi dan layanan

Teknologi Produksi dan Pemanfaatan

Gas

Jumlah Inovasi dan lyanan Teknologi

Produksi dan Pemanfaatan Gas

1

3 Meningkatkan Peranan Energi Baru

Terbarukan dalam Bauran Energi

Melakukan Pembangunan Storage BBN Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi


Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain

Tersedianya teknologi biodiesel sebagai

bahan bakar pengganti solar

Teknologi biodiesel sebagai bahan bakar

pengganti solar (Unit)

1




Teknologi



Terselanggaranya layanan teknologi

green petroleum

Jumlah inovasi layanan teknologi green

petroleum

1




Teknologi



Terselenggaranya inovasi dan layanan

teknologi PPO dan Bio-oil

Jumlah inovasi dan layanan teknologi

PPO dan Bio-oil

1




Teknologi



Terselenggaranya inovasi dan layanan

biothermal, bio DME/biohythene dan

Biomassa

Jumlah inovasi dan layanan biothermal,

bio DME/biohethene dan Biomassa

1

7 Meningkatkan Produksi Energi Primer Pengembangan Lapangan Migas Baru Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi


Survei Kelautan

Terselenggaranya Inovasi dan Layanan

teknologi Eksplorasi Sumberdaya

Kelautan

Perekayasaan Teknologi Eksplorasi

Sumberdaya Alam Laut dan Pesisir

Dengan Teknologi Tomografi-(Layanan

Teknologi)

1


1 Postur Pertahanan Berdaya Gentar

Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang

Aman

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi


Hidrodinamika

Layanan Teknologi Hidrodinamika untuk

Mendukung Bidang Hankam

Terlaksananya Layanan Technologi

Clearing House Hidrodinamika Kapal

Perang Nasional

1



Aman

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI Program Pengkajian dan Penerapan

Teknologi


Hidrodinamika

Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika

(PNBP)

Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika

(Layanan Jasa Teknologi) (PNBP)

1


1 Pengembangan Science dan Technopark

Indonesia

Hubungan dengan sumber R&D yang

kontinyu


Teknologi


Teknoprener dan Klaster Industri

Kawasan Techno Park (NSTP Serpong) 1



BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi



Kesehatan



Kesehatan

Program Penyediaan dan Pelayanan

Informasi Statistik

Penyediaan dan Pengembangan Statistik


Publikasi/laporan statistik terkait

kesehatan

Jumlah publikasi/laporan statistik terkait

kesehatan




data dan informasi


Informasi Statistik


Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Publikasi/Laporan Statistik


Jumlah Publikasi/Laporan Statistik


yang terbit tepat waktu3 Peningkatan Pelayanan KB dan



data dan informasi


Informasi Statistik



Jumlah publikasi/laporan statistik

kesejahteraan rakyat yang terbit tepat

waktu

Jumlah Publikasi/Laporan Statistik

Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat

waktu

21

BADAN PUSAT STATISTIK

Pelayanan Kesehatan




Keahlian Pekerja Program Pengelolaan Pencarian,

Pertolongan, dan Penyelamatan

Pendidikan dan Pelatihan Serta

Pembinaan Ketenagaan dan

Pemasyarakatan SAR

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

serta pembinaan ketenagaan dan

pemasyarakatan SAR

Jumlah paket pendidikan dan pelatihan

serta pembinaan ketenagaan dan

pemasyarakatan SAR

35



Keahlian Pekerja Program Pengelolaan Pencarian,


Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan

Operasi dan Latihan SAR

Operasi dan Latihan SAR (paket) 34


1 Keamanan Laut Terkendali Sarpras Pendukung Keamanan Laut Program Pengelolaan Pencarian,


Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR Terselenggaranya kegiatan pengelolaan

sarana dan prasarana SAR

Helikopter SAR 3





Rescue Boat 2





Rigid Inflatable Boat (unit) 5





Rubber Boat (unit) 20





Rescue Truck (unit) 18





Rescue Car (unit) 20





Peralatan SAR (paket) 1





Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR

(paket)

35

BADAN SAR NASIONAL




1 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan

Industri Kehutanan

Program Pengembangan Standardisasi

Nasional

Pengembangan Sistem Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

Peraturan perundang-undangan di

bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian

Jumlah dokumen peraturan perundang-

undangan di bidang standardisasi dan

penilaian kesesuaian

70%


Industri Kehutanan

Program Pengembangan Standardisasi

Nasional

Peningkatan Penerapan Standar LPK yang Memiliki Kemampuan

Memperluas Lingkup dan Meningkat

Kompetensinya

Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi

untuk memperluas lingkup dan

meningkatkan kompetensinya

70%


BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Lain



Penyuluhan

Program Penelitian Pengembangan dan

Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan

Radiasi

Penelitian dan Pengembangan Aplikasi

Isotop dan Radiasi

Galur Harapan Yang Dihasilkan Melalui

Teknik Mutasi Radiasi

Jumlah galur mutan harapan tanaman

pangan dan hortikultura

10 galur


Lain



Penyuluhan



Radiasi


Isotop dan Radiasi

Agro Techno Park dan National Science

Techno Park

Jumlah lokasi binaan yang dikembangkan

menjadi Agro Techno Park

3 lokasi


1 Peningkatan dan Penjaminan Mutu

Pendidikan

Sekolah Berbudaya Mutu Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan

Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi

Nuklir

Mahasiswa yang mengikuti Program D-IV

Teknologi Nuklir

Persentase jumlah lulusan STTN tepat

waktu

200



Indonesia


kontinyu



Radiasi


Isotop dan Radiasi

Agro Techno Park dan National Science

Techno Park

Jumlah unit pengembangan National

Science Techno Park

1

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Kedaulatan Pangan

Pelayanan Pendidikan



1 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Terlaksananya pembahasan,

pengubahan, dan/atau penyempurnaan

RUU Migas

Jumlah RUU sektor migas yang

disempurnakan oleh

Baleg/komisi/pansus

1

2 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Terlaksananya pembahasan,

pengubahan, dan/atau penyempurnaan

RUU Migas

Jumlah RUU yang ditetapkan menjadi UU

oleh DPR RI (Total 74 RUU)

10

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kedaulatan Energi


1 Penegakan Hukum dan Kelembagaan

Politik

Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah

dan Penegak Hukum



Kejaksaan RI

Pembinaan dan Pengelolaan

Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari

dan Cabjari

Pegawai Kejaksaan yang profesional,

jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan

mengutamakan kemaslahatan

masyarakat.

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

nilai-nilai esensial revolusi mental

Kejaksaan RI


Politik


dan Penegak Hukum

Program Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Kejaksaan


Pelatihan Teknis Fungsional

SDM teknis fungsional Kejaksaan yang

berkualitas, profesional, jujur, disiplin,

kerja keras, kompeten dan


masyarakat.

Jumlah angkatan pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional sesuai nilai-

nilai esensial revolusi mental.


Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Dukungan Manajemen dan


Kejaksaan RI

Penyajian Data Statistik Kriminal dan

Teknologi Informasi dalam Rangka

Mewujudkan Penanganan Perkara

secara cepat, akuntabel dan mudah

diakses masyarakat

Tersedianya Basis Data Perkara dalam

Rangka Mewujudkan Penanganan

Perkara Secara Cepat dan Akuntabel

serta Dapat Diakses Masyarakat

Pengelolaan Data Statistik Kriminal Cepat

dan Akuntabel serta Dapat Diakses

Masyarakat

1


Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Peningkatan Pengawasan Aparatur

Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Kejari

dan Cabjari dan Jajaran Pengawasan di

Daerah

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan

Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan

Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan

Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan dan Kebijaksanaan yang

Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat

yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan

Terhadap Penyalahgunaan Wewenang,

Tugas-Tugas Rutin, Pelanggaran Disiplin

dan Penanganan Perkara Oleh Aparatur

Kejaksaan di Daerah secara profesional,

teliti, cepat, dan tepat.

824


Politik



Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah

I, II, III, IV, V








yang ditindaklanjuti dan Diselesaikan

Terhadap Penyalahgunaan Wewenang

pada Wilayah I, II, III, IV, V secara

profesional, teliti, cepat, dan tepat.

350


Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program

Penyelidikan/Pengamanan/Penggalanga

n Permasalahan Hukum di Bidang

IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam

Penerangan dan Penyuluhan tentang

Kesadaran Tertib Hukum

Terselenggaranya

penyuluhan/penerangan hukum dan

hubungan masyarakat tentang

kesadaran tertib hukum yang berkualitas

"Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan

Penerangan Hukum dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang sadar

hukum dalam upaya pencegahan secara

preventif tindak pidana."

512


Politik





Penerangan dan Penyuluhan tentang

Kesadaran Tertib Hukum

Masyarakat berperan dalam mencegah

KKN

Jumlah kegiatan pelaksanaan penguatan

jaringan masyarakat anti KKN

433


Politik





Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/

Penggalangan di Kejati, Kejari dan

Cabjari secara profesional, teliti, cepat,

tepat, dan akuntabel.

Penyelesaian penanganan penyelidikan/

pengamanan/ penggalangan di Kejati,

Kejari dan Cabjari yang berkualitas

secara profesional, teliti, cepat, tepat,

dan akuntabel.

"Laporan Hasil Penanganan

Penyelidikan/ Pengamanan/

Penggalangan di Kejati, Kejari dan

Cabjari secara profesional, teliti, cepat,

dan tepat. "

1304


Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Pidana Umum

Penanganan Perkara Tindak Pidana

Terhadap Orang dan Harta Benda

Penyelesaian Perkara Pidana Umum


dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap

Orang dan Harta Benda yang

diselesaikan dalam Tahap Pra

Penuntutan secara profesional, teliti,

cepat, dan tepat.

55


Politik


Perkara Pidana Umum


Terhadap Orang dan Harta Benda

Penyelesaian Perkara Pidana Umum


dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap

Orang dan Harta Benda yang

diselesaikan dalam Tahap Penuntutan

secara profesional, teliti, cepat, dan

tepat.

55


Politik


Perkara Pidana Umum


terhadap Keamanan Negara dan

Ketertiban Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum


dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan

Negara dan Ketertiban Umum yang

diselesaikan dalam Tahap Pra


cepat, dan tepat.

38

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Revolusi Mental


Politik


Perkara Pidana Umum


terhadap Keamanan Negara dan

Ketertiban Umum



dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan

Negara dan Ketertiban Umum yang

diselesaikan dalam Tahap Penuntutan

secara profesional, teliti, cepat, dan

tepat.

38


Politik


Perkara Pidana Umum


Umum Lainnya

Penanganan perkara pidana umum


dan akuntabel.

Jumlah penanganan perkara tindak

Pidana Umum Lainnya termasuk

penanganan perkara kehutanan di

tingkat penyidikan secara profesional,

teliti, cepat, dan tepat.

50


Politik


Perkara Pidana Umum


Umum Lainnya



dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak Pidana Umum

Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap

Pra Penuntutan secara profesional, teliti,

cepat, dan tepat.

570


Politik


Perkara Pidana Umum


Umum Lainnya



dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak Pidana Umum

Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap


cepat, dan tepat.

570


Politik


Perkara Pidana Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum di

Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan

Cabang Kejaksaan Negeri



dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak pidana umum

yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan

di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari satu

kota dengan pengadilan secara

profesional, teliti, cepat, tepat, dan

akuntabel.

118244


Politik


Perkara Pidana Umum






dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak pidana umum

yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan

di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari yang

tidak satu kota dengan pengadilan


dan akuntabel.

13591


Politik


Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran

Ham yang Berat dan Perkara Tindak

Pidana Korupsi

Peningkatan Pra-Penuntutan dan

Penuntutan di Kejaksaan Agung

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan

Pelanggaran HAM Berat secara


akuntabel.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi

yang Diselesaikan Dalam tahap pra

penuntutan dan penuntutan secara


akuntabel.

80


Politik




Pidana Korupsi







akuntabel.

Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus

lainnya yang Diselesaikan Dalam tahap

pra penuntutan dan penuntutan secara


akuntabel.

1


Politik




Pidana Korupsi







akuntabel.

Jumlah Perkara Pelanggaran HAM yang

Berat yang Diselesaikan Dalam tahap pra

penuntutan dan penuntutan secara


akuntabel.

2


Politik




Pidana Korupsi


Korupsi dan Tindak Pidana Khusus

Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pidana Khusus, dan Tindak Pidana

Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran

Kejaksaan di daerah secara profesional,

teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus

lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan

Tinggi, Kejari dan Cabjari secara


akuntabel.

217


Politik




Pidana Korupsi






Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran

Kejaksaan di daerah secara profesional,


Jumlah Perkara Tindak Pidana korupsi

yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi,

Kejari dan Cabjari secara profesional,


1457


Politik




Pidana Korupsi

Penanganan Penyelidikan dan

Penyidikan di Kejaksaan Agung

Penyelesaian penanganan Penyelidikan

dan Penyidikan Perkara Tipikor,

Pelanggaran HAM Berat dan Tindak

Pidana khusus lainnya (TPPU) secara


akuntabel.

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan

perkara tindak pidana korupsi Kategori A

yang diselesaikan secara profesional,


40


Politik




Pidana Korupsi








akuntabel.


perkara tindak pidana korupsi Kategori B



55


Politik




Pidana Korupsi








akuntabel.

Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran

HAM Berat yang diselesaikan secara


akuntabel.

2


Politik




Pidana Korupsi








akuntabel.


perkara tindak pidana khusus lainnya



3


1 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

yang Efektif

Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian



Pidana Korupsi


Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di

Kejaksaan Agung RI


Tindak Pidana Korupsi secara Cepat,

Tepat dan Akuntabel


perkara tindak pidana korupsi Kategori A

yang diselesaikan

40


yang Efektif




Pidana Korupsi



Kejaksaan Agung RI


Tindak Pidana Korupsi secara Cepat,

Tepat dan Akuntabel


perkara tindak pidana korupsi Kategori B

yang diselesaikan

55


yang Efektif




Pidana Korupsi



Peningkatan Penyelesaian Perkara

Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana

Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat

secara Cepat, Tepat dan Akuntabel

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi

yang Diselesaikan Dalam tahap pra

penuntutan dan penuntutan

80


yang Efektif




Pidana Korupsi






Korupsi secara cepat, tepat dan

akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran

Kejaksaan di daerah

Jumlah perkara tindak pidana korupsi

yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan

Negeri

1457

5 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum Program




Penerangan dan Penyuluhan Hukum Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

kegiatan penyuluhan / penerangan

hukum dan hubungan masyarakat

Laporan kegiatan penyuluhan dan

penerangan hukum dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang sadar

hukum dalam upaya pencegahan tindak

pidana secara preventif

512 kegiatan yang dikerjasamakan

6 Penegakan Hukum yang Berkualitas Pengembangan SDM Aparat Penegak

Hukum



Kejaksaan RI



dan Cabjari

SDM Apgakum yang kompeten,

berintegritas dan profesional melalui

perubahan pola rekrutmen, mutasi dan

promosi, reward and punishment

Rekrutmen SDM bekerjasama dengan

pihak ketiga

TBC


Hukum



Kejaksaan RI



dan Cabjari





Pola mutasi dan promosi yang

didasarkan merit system

TBC


Hukum



Kejaksaan RI



dan Cabjari



perubahan pola rekrutment, mutasi dan


Pemberian reward and punishment

berdasarkan monev kinerja

TBC


Hukum

Program Pengawasan dan Peningkatan



Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I






Ditetapkan Oleh Jaksa Agung

Jumlah laporan pengaduan masyarakat

yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui

klarifikasi terhadap penyalahgunaan

wewenang wilayah I

350

Kepastian dan Penegakan Hukum


Hukum




Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I






Ditetapkan Oleh Jaksa Agung



inspeksi terhadap penyalahgunaan

wewenang wilayah I


Hukum





II









melalui klarifikasi Terhadap

Penyalahgunaan Wewenang pada

Wilayah II

350


Hukum





II









melalui inspeksi Terhadap


Wilayah II

75


Hukum





III









melalui Klarifikasi Terhadap


Wilayah III

350


Hukum





III










wewenang wilayah III

75


Hukum





IV











Wilayah IV

350


Hukum





IV










wewenang wilayah IV

75


Hukum





V











Wilayah v

350


Hukum





V








yang ditindaklanjuti dan diselesaikan

melalui inspeksi terhadap

penyalahgunaan wewenang wilayah V

75


Hukum



Peningkatan Pengawasan Aparatur

Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Kejari

dan Cabjari dan Jajaran Pengawasan di

Daerah








yang ditindaklanjuti dan diselesaikan

melalui klarifikasi terhadap

penyalahgunaan wewenang tugas-tugas

rutin, pelanggaran disiplin, dan

penanganan perkara oleh aparatur

Kejaksaan di daerah

824


Hukum


Aparatur Kejaksaan



Meningkatnya kemampuan profesional,

integritas kepribadian dan disiplin Jaksa

terkait dengan penanganan perkara

Pilot Project Diklat Terpadu Penanganan

Perkara di 3 Provinsi

TBC

21 Penegakan Hukum yang Berkualitas Sistem Peradilan Pidana Anak

berlandaskan Keadilan Restoratif

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI

Terpenuhinya sarana dan prasarana

Kejaksaan di Pusat dan Daerah

Gedung/Bangunan yang mendukung

sarana dan prasarana dalam

penanganan ABH

77360 sarana dan prasarana di seluruh

satuan kerja Kejaksaan di pusat maupun

daerah22 Penegakan Hukum yang Berkualitas Sistem Peradilan Pidana Anak



Aparatur Kejaksaan



Terselenggranya proses pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional



terkait dengan penanganan perkara ABH

28 Jumlah angkatan pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional (TBC)

23 Penegakan Hukum yang Berkualitas Transparansi & Akuntabilitas

Penanganan Perkara di Lembaga

Peradilan



Kejaksaan RI

Perencanaan, Pengembangan

Manajemen, Organisasi dan Tata

Laksana, Pengolahan Data serta

Pemantauan dan Penilaian

Terlaksananya Kegiatan Dalam

Penyiapan Perencanaan Anggaran,

Pengembangan Manajemen, Organisasi

dan Tatalaksana di Lingkungan Kejaksaan

Serta Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Penyediaan Data Inventarisasi

Pembangunan Diseluruh satuan

Pemenuhan kebutuhan biaya

operasional penanganan perkara pidana

TBC



Peradilan



Kejaksaan RI

Sistem dan Layanan Informasi dan

Komunikasi Penanganan Perkara

Tersedianya basis data yang dapat

menyajikan informasi data perkara

secara akurat lengkap dalam rangka

mewujudkan penanganan perkara

secara cepat dan akuntabel serta dapat

diakses masyarakat

Pengelolaan Data Statistik Kriminal

Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara

dan Pengembangan Teknologi Sistem

Informasi (TBC)

Seluruh Satuan Kerja



Peradilan



Kejaksaan RI

Sistem dan Layanan Informasi dan

Komunikasi Penanganan Perkara

Tersedianya basis data yang dapat

menyajikan informasi data perkara

secara akurat lengkap dalam rangka

mewujudkan penanganan perkara

secara cepat dan akuntabel serta dapat

diakses masyarakat

Implementasi Pilot Project SPPT di 5

provinsi dan Bimtek Pengembangan

SPPT berbasis IT

10 Satuan Kerja Pilot (5 Kejari dan 5

Kejati)

26 Penghormatan, Perlindungan, dan

Pemenuhan hak atas keadilan

Penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak


Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI

Proses penuntutan responsif kepada

korban kekerasan terhadap perempuan

dan anak

Penyediaan sarana prasarana dan

penuntut umum yang responsif

penanganan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak (TBC)

TBC




perempuan dan anak

Program Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Pidana Umum


Umum Lainnya

Terselesaikannya penanganan perkara

pidana umum secara profesional, teliti,

cepat, tepat, dan akuntabel.

Jumlah penanganan kasus penanganan

kekerasan terhadap perempuan yang

diselesaikan pada tingkat pra

penuntutan yang dilakukan secara

terpadu antar PH (TBC)

570 perkara (TBC)




perempuan dan anak


Perkara Pidana Umum


Umum Lainnya


pidana umum secara profesional, teliti,


Jumlah penanganan kasus penanganan

kekerasan terhadap perempuan yang

diselesaikan pada tingkat penuntutan

yang dilakukan secara terpadu antar PH

(TBC)

570 perkara




perempuan dan anak


Perkara Pidana Umum





pidana umum secara tepat dan

akuntabel

Jumlah penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan di daerah yang

diselesaikan pada tingkat penuntutan

yang diproses ke tingkat pengadilan

setempat (TBC)

TBC



Pendidikan HAM bagi Apgakum Program Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Kejaksaan





Jumlah angkatan diklat teknis fungsional

terkait dengan diklat HAM

28 Jumlah angkatan pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional (TBC)



Penyelesaian Pelanggaran HAM masa

lalu




Pidana Korupsi



Kejaksaan Agung RI

Jumlah penyidikan perkara pelanggaran

HAM berat yang diselesaikan

2 perkara (TBC)




lalu




Pidana Korupsi



Kejaksaan Agung RI

Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran

HAM Berat yang diselesaikan melalui

jalur non ajudikasi (TBC)

TBC




lalu




Pidana Korupsi



Jumlah perkara pelanggaran HAM berat

yang diselesaikan dalam tahap pra

penuntutan dan penuntutan

1 perkara


1 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Agama Yang Mengajarkan

Toleransi

Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan

Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

Meningkatkan mutu pendidikan agama

islam pada sekolah

Jumlah lembaga yang melakukan

pengembangan pembelajaran dan

penilaian kurikulum PAI

5652

2 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Agama Yang Mengajarkan

Toleransi

Program Bimbingan Masyarakat Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan

Agama Kristen

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan

Pembinaan Pendidikan Kristen

Penerapan Kurikulum yang berlaku 34


dan Media Publik



Program Bimbingan Masyarakat Islam Pengelolaan Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah

Terlaksananya Kursus Pra-Nikah bagi

4.188.168 calon pengantin

Jumlah calon pengantin peserta kursus

pra-nikah

4.188.168


dan Media Publik




Pembinaan Syariah

Terlaksananya pelayanan umat dan

bimbingan keluarga sakinah di 5.497

Kantor Urusan Agama (KUA)

Jumlah pelayanan umat dan bimbingan

keluarga sakinah di KUA

5.497


dan Media Publik

Rumah Ibadah Yang Bebas Dari

Penyebaran Kebencian

Program Kerukunan Umat Beragama Pembinaan Kerukunan Hidup Umat

Beragama

Terlaksananya dialog lintas agama di

1000 kecamatan

Jumlah penyelenggaraan dialog lintas

agama

1000


dan Media Publik




Beragama

Terwujudnya 100 desa sadar kerukunan Jumlah desa sadar kerukunan 100


dan Media Publik




Beragama

Terlaksananya kampanye kerukunan

melalui media publik dan

penyelenggaraan event di 34 provinsi

Jumlah kampanye kerukunan melalui

media publik dan penyelenggaraan event

34


dan Media Publik



Program Kerukunan Umat Beragama Bimbingan Umat Khonghucu Terlaksananya penyuluhan agama dan

pembangunan melalui bahasa agama

Khonghucu (Penyuluh Agama Non-PNS:

100 orang)

Jumlah penyuluh agama Khonghucu

dalam melakukan penyuluhan agama

Khonghucu dan pembangunan melalui

bahasa agama Khonghucu

200


dan Media Publik



Program Bimbingan Masyarakat Islam Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan

Agama Islam

Terlaksananya penyuluhan agama dan


Islam (Penyuluh Agama PNS: 4.676

orang; Penyuluh Agama Non-PNS:

75.313 orang)

Jumlah penyuluh agama Islam dalam

melakukan penyuluhan agama Islam dan


Islam

79989


dan Media Publik




Agama Islam

Terlaksananya pelayanan keagamaan

oleh lembaga agama Islam

Jumlah Lembaga Agama Islam yang

melaksanakan pelayanan keagamaan

1


dan Media Publik



Program Bimbingan Masyarakat Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Kristen



Kristen (Penyuluh Agama PNS: 264

orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.577

orang)

Jumlah penyuluh agama Kristen dalam

melakukan penyuluhan agama Kristen

dan pembangunan melalui bahasa

agama Kristen

3.841


dan Media Publik




Agama Kristen


oleh lembaga agama Kristen

Jumlah Lembaga Agama Kristen yang


500


dan Media Publik



Program Bimbingan Masyarakat Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Katolik



Katolik (Penyuluh Agama PNS: 224


orang)

Jumlah penyuluh agama Katolik dalam

melakukan penyuluhan agama Katolik


agama Katolik

39.362

KEMENTERIAN AGAMA

Revolusi Mental


dan Media Publik




Agama Katolik


oleh lembaga agama Katolik

Jumlah Lembaga Agama Katolik yang


270


dan Media Publik



Program Bimbingan Masyarakat Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Hindu



Hindu (Penyuluh Agama PNS: 154 orang;

Penyuluh Agama Non-PNS: 2.000 orang)

Jumlah penyuluh agama Hindu dalam

melakukan penyuluhan agama Hindu


agama Hindu

2.154


dan Media Publik




Agama Hindu


oleh lembaga agama Hindu

Jumlah Lembaga Agama Hindu yang


220


dan Media Publik



Program Bimbingan Masyarakat Buddha Pengelolaan dan Pembinaan Urusan

Agama Budha



Buddha (Penyuluh Agama PNS: 49 orang;


Jumlah penyuluh agama Buddha dalam

melakukan penyuluhan agama Buddha


agama Buddha

1.583


dan Media Publik




Agama Budha


oleh lembaga agama Buddha

Jumlah Lembaga Agama Buddha yang


200




Perbatasan



Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah

Madrasah sebagai pusat pendidikan

kawasan 3T

Jumlah madrasah daerah

tertinggal/perbatasan/pedalam an yang

meningkat kualitasnya

10


1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pembangunan sarana dan prasarana

pendidikan


Madrasah

Madrasah sebagai pusat pendidikan

kawasan 3T

Jumlah madrasah daerah

tertinggal/perbatasan/pedalam an yang

meningkat kualitasnya

49 kabupaten

2 Peningkatan SDM dan Iptek Penyediaan dan Pemberian Tunjangan

Tenaga Pendidikan

Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan

dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

Meningkatnya Akses, Kualitas,

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, dan Tersalurkannya

Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

Pengembangan Pend. Keagamaan

Terpadu di Daerah Tertinggal

43 Kab




Pelayanan kesehatan, pencegahan

penyakit dan deteksi dini


Madrasah

Peningkatan pembinaan pos kesehatan

pesantren

Jumlah pesantren menyelenggarakan

kegiatan pos kesehatan pesantren

(poskestren)2 Penguatan Promotif dan Preventif :





dan Subsidi RA/BA dan Madrasah

Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah

(UKS), termasuk pemberian tablet besi,

obat cacing dan deteksi dini dengan

Gerakan CERDIK di madrasah dan

pesantren

Jumlah madrasah dan pesantren

mendapatkan pembinaan UKS



Pengelolaan stress dan keselamatan

berkendara



Kampanye keselamatan berkendara bagi

siswa madrasah dan pesantren


menyelenggarakan kampanye

keselamatan berkendara4 Penguatan Promotif dan Preventif :



berkendara



Menciptakan kawasan madrasah yang

bebas perundungan dan kekerasan pada

anak

Jumlah madrasah melaksanakan

kegiatan anti perundungan dan

kekerasan pada anak5 Penguatan Promotif dan Preventif :


Peningkatan aktivitas fisik dan

konektivitas moda transportasi



Penyediaan sarana dan prasarana untuk

olahraga dan aktivitas fisik di madrasah

dan pesantren

Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana

untuk olahraga dan aktivitas fisik di

madrasah dan pesantren







Penyelenggaraan kejuaraan olah raga

siswa madarasah dan pesantren

Jumlah event kejuaraan olah raga siswa

madarasah dan pesantren



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pendidikan Islam Pembangunan dan rehabilitasi

madrasah, ruang kelas baru,

perpustakaan, laboratorium, dll

Mendorong satuan pendidikan untuk

memenuhi standar bangunan sehat

Persentase satuan pendidikan


(madrasah dan pesantren)

Pelayanan Kesehatan

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pendidikan Islam Pembangunan dan rehabilitasi

madrasah, ruang kelas baru,

perpustakaan, laboratorium, dll

Peningkatan sanitasi madrasah dan

pesantren

Jumlah fasilitas sanitasi madrasah dan

pesantren yang dibangun




konsumsi alkohol



Penerapan regulasi Kawasan Tanpa

Rokok di lingkungan madrasah dan

pesantren beserta sanksinya

Persentase madrasah dan pesantren

menerapkan Kawasan Tanpa Rokok

beserta sanksinya10 Penguatan Promotif dan Preventif :



konsumsi alkohol



Menciptakan lingkungan madrasah dan

pesantren yang bebas Napza (Narkotik

dan zat adiktif lainnya dan alkohol)


bebas Napza




pangan



Pengembangan dan penataan kantin

sehat dan jajanan sehat di seputar

madrasah dan pesantren


dengan kantin dan jajanan sehat




edukasi hidup sehat

Program Kerukunan Umat Beragama Bimbingan Umat Khonghucu Terlaksananya penyuluhan agama dan


Khonghucu (Penyuluh Agama Non-PNS:

100 orang)

Jumlah penyuluh agama Khonghucu

dalam melakukan penyuluhan agama

Khonghucu dan pembangunan melalui

bahasa agama Khonghucu

200




edukasi hidup sehat


Agama Islam



Islam (Penyuluh Agama PNS: 4.676

orang; Penyuluh Agama Non-PNS:

75.313 orang)

Jumlah penyuluh agama Islam dalam

melakukan penyuluhan agama Islam dan


Islam

79989




edukasi hidup sehat


Pembinaan Syariah




pra-nikah

4188168




edukasi hidup sehat


Pembinaan Syariah






5497




edukasi hidup sehat



Pembudayaan hidup bersih dan sehat

bagi siswa madrasah dan pesantren


menyelenggarakan kampanye

pembudayaan hidup bersih dan sehat17 Penguatan Promotif dan Preventif :



edukasi hidup sehat



Kampanye pesantren sehat Jumlah kegiatan kampanye pesantren

sehat




edukasi hidup sehat


Agama Kristen



Kristen (Penyuluh Agama PNS: 264


orang)

Jumlah penyuluh agama Kristen dalam

melakukan penyuluhan agama Kristen


agama Kristen

3841




edukasi hidup sehat


Agama Katolik



Katolik (Penyuluh Agama PNS: 224


orang)

Jumlah penyuluh agama Katolik dalam

melakukan penyuluhan agama Katolik


agama Katolik

3224




edukasi hidup sehat


Agama Hindu



Hindu (Penyuluh Agama PNS: 154 orang;


Jumlah penyuluh agama Hindu dalam

melakukan penyuluhan agama Hindu


agama Hindu

2154




edukasi hidup sehat


Agama Budha



Buddha (Penyuluh Agama PNS: 49 orang;


Jumlah penyuluh agama Buddha dalam

melakukan penyuluhan agama Buddha


agama Buddha

1583



Pembinaan Remaja Program Bimbingan Masyarakat Islam Pengelolaan Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah




pra-nikah

4.188.168






Pembinaan Syariah






5.497



usia dini



Kementerian Agama

Pembinaan Administrasi Informasi

Keagamaan dan Kehumasan

Pengelolaan humas dan layanan publik Jumlah bimbingan perkawinan/kursus

calon pengantin/bina pra-nikah

60



usia dini



Kementerian Agama

Pembinaan Administrasi Informasi

Keagamaan dan Kehumasan

Pengelolaan humas dan layanan publik Pembinaan keluarga (Sakinah, Sukinah,

Hitasukaya, Kristiani)

34 provinsi



usia dini


Madrasah

Pelaksanaan pendidikan kesehatan di

pendidikan dasar (madrasah)

Persentase satuan pendidikan agama

dan keagamaan (pendidikan dasar) yang

melaksanakan UKS



Pendidikan

Assessment Mutu Satuan Pendidikan Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata

kelola Madrasah

Peningkatan mutu akreditasi madrasah 1000


Pendidikan

Assessment Mutu Satuan Pendidikan Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Pemetaan capaian SPM pada madrasah 1


Pendidikan

Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah Program Pendidikan Islam Peningkatan Mutu dan Relevansi

Pendidikan Agama Islam


islam pada sekolah

Peningkatan Kompetensi Pengawas PAI

di sekolah

1500


Pendidikan




islam pada sekolah

Kualifikasi S2 calon pengawas 250


Pendidikan




islam pada sekolah

Pembinaan pengawas PAI 1000


Pendidikan

Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Peningkatan Kompetensi Pengawas dan

Kepala Madrasah

200


Pendidikan


Madrasah


kelola Madrasah

Beasiswa S2 calon/pengawas madrasah 100


Pendidikan


Madrasah


kelola Madrasah

Peningkatan Kompetensi Laboran dan

Pustakawan Madrasah

200


Pendidikan

Sekolah Berbudaya Mutu Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Peningkatan mutu Manajemen Berbasis

Madrasah

100

10 Peningkatan Ketersediaan Sarana dan

Prasarana yang Berkualitas

Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

MTs

100




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

MA

300




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Ruang Laboratorium

Komputer MTs â€“ CBT

50




Madrasah


kelola Madrasah


Komputer MA â€“ CBT

100




Madrasah


kelola Madrasah


Bahasa MA

100




Madrasah


kelola Madrasah

Peralatan Laboratorium IPA MTs 100




Madrasah


kelola Madrasah

Peralatan Laboratorium IPA MA 100




Madrasah


kelola Madrasah

Peralatan Laboratorium Komputer MTs

â€“ CBT

100




Madrasah


kelola Madrasah

Peralatan Laboratorium Komputer MA

â€“ CBT

100




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangungan RKB MI 500




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangungan RKB MTs 700




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangungan RKB MA 500




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Perpustakaan MI 100




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Perpustakaan MTs 100




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Perpustakaan MA





Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Asrama MTs 15




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan Asrama MA 5




Madrasah


kelola Madrasah

Pembangunan MA/MAK Berasrama 30




Madrasah


kelola Madrasah

Peningkatan Standar UKS pada

Madrasah

100

29 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang

Efektif

Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak

Mampu / Daerah Khusus




kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah,

dan Pondok Pesantren

Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya

Mengaji/Muadalah

51375


Efektif








Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/Hanya

Mengaji/Muadalah

246875


Efektif








Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya

Mengaji/Muadalah

194691


Efektif




Madrasah


kelola Madrasah

Bantuan KIP Siswa MI 826467


Efektif




Madrasah


kelola Madrasah

Bantuan KIP Siswa MTs 773491


Efektif




Madrasah


kelola Madrasah

Bantuan KIP Siswa MA 356429


Efektif

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan





Santri Tk. Ula/Diniyah

Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS

87556


Efektif






Santri Tk. Wustha/Diniyah


243236


Efektif






Santri Tk. Ulya/Diniyah


15969


Efektif

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Siswa MI Penerima BOS 3700694


Efektif


Madrasah


kelola Madrasah

Siswa MTs Penerima BOS 3051666


Efektif


Madrasah


kelola Madrasah

Siswa MA Penerima BOS 1211076


Efektif


Madrasah


kelola Madrasah

Siswa RA Penerima BOP 1238209


Efektif

Bantuan Peningkatan Prestasi Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Beasiswa Bakat dan Prestasi MI 2000


Efektif


Madrasah


kelola Madrasah

Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs 2000


Efektif


Madrasah


kelola Madrasah

Beasiswa Bakat dan Prestasi MA 750

45 Penyediaan Guru yang Berkualitas dan

Penempatan yang Merata

Peningkatan Kesejahteraan Guru Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Tunjangan Profesi Guru nonPNS 38142




Madrasah


kelola Madrasah

Tunjangan Profesi Guru nonPNS 17000




Madrasah


kelola Madrasah

Tunjangan Fungsional Guru nonPNS 7000



Revitalisasi LPTK Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan

(PPGJ) Guru Mapel Umum

7500



Revitalisasi LPTK Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi

Madrasah


kelola Madrasah

Pendidik dan calon pendidik yang

mengikuti Pendidikan Profesi Guru

melalui Program SM3T

11529




Infrastruktur Padat Pekerja Program Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan


- Jumlah Tenaga Kerja 4500 orang

2 Pengurangan beban penduduk miskin

dan rentan

Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu

Indonesia Pintar (KIP)






Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya

Mengaji/Muadalah

51375


dan rentan








Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/Hanya

Mengaji/Muadalah

246875


dan rentan








Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya

Mengaji/Muadalah

194691


dan rentan




Madrasah


kelola Madrasah

Bantuan KIP Siswa MI 826467


dan rentan




Madrasah


kelola Madrasah

Bantuan KIP Siswa MTs 773491


dan rentan




Madrasah


kelola Madrasah

Bantuan KIP Siswa MA 356429


dan rentan




Agama Kristen



Jumlah Siswa Miskin SDTK yang

menerima KIP

150


dan rentan




Agama Kristen



Jumlah Siswa Miskin SMPTK yang

menerima KIP

250


dan rentan




Agama Kristen



Jumlah Siswa Miskin SMTK yang

menerima KIP

1845


dan rentan



Program Bimbingan Masyarakat Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan

Agama Katolik

Meningkatnya kualitas layanan

Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Katolik

Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan

Katolik - SMAK penerima KIP

600

12 Perluasan pelayanan dasar Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar

Berbasis SPM




Kelola Pendidikan Tinggi Islam

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI

(baru)

7000


Berbasis SPM

Program Bimbingan Masyarakat Kristen Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan

dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama

Kristen

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan


Kristen

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI 900


Berbasis SPM

Program Bimbingan Masyarakat Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan

Agama Katolik

Meningkatnya kualitas layanan

Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Katolik

Jumlah mahasiswa PTAKS yang

menerima bantuan beasiswa prestasi

BIDIK MISI

10


Berbasis SPM

Program Bimbingan Masyarakat Hindu Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan


Hindu

Meningkatnya akses, kualitas, daya

saing, dan tata kelola pendidikan tinggi

Hindu

Jumlah Mahasiswa Peserta BIDIK-MISI 650


Berbasis SPM

Program Bimbingan Masyarakat Buddha Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan


Budha

Tersedianya akses, mutu, Kesejatheraan

dan subsidi pendidikan tinggi Agama

Buddha

Jumlah mahasiswa miskin pendidikan

tinggi Agama Buddha yang mendapatkan

beasiswa

350




Lain

Pengendalian Konversi Lahan Padi Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah

Terintegrasikannya LP2B kedalam RTRW Jumlah dokumen RTRW yang sudah

mengintegrasikan LP2B2 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan

Lain

Reforma Agraria Program Pengelolaan Pertanahan

Daerah

Penyelenggaraan Penataan Hubungan

Hukum Keagrariaan di Daerah

Diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Tanah

(HAT)

Jumlah sertifikat HAT 1.073.151 Bidang


Lain


Daerah



Terlaksanakannya pemberdayaan hak

atas tanah masyarakat

Jumlah Pemberdayaan Hak atas Tanah

Masyarakat

3.350 Dokumen Pemberdayaan


Lain


Daerah

Penyelenggaraan Penataan Agraria di

Daerah

Terinventarisasikannya bidang dan

kawasan

Bidang dan Kawasan yang Diinventarisasi 1.005.955 Bidang


Lain


Daerah


Daerah

Dilaksanakannya redistribusi tanah Bidang tanah yang diredistribusi 177.279 Bidang


Lain


Daerah

Penyelenggaraan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan

Tanah di daerah

Dilaksanakannya penertiban dan

pendayagunaan tanah terlantar

Data Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar

1382 Dokumen


1 Meningkatkan Cadangan Penyangga dan

Operasional Energi

Pembangunan dan Upgrading Kilang

Minyak

Program Pengelolaan Pertanahan

Daerah

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di

Daerah

Terselenggaranya Pengadaan Tanah di

Daerah

Data dan Informasi Nilai Tanah 1110823


Operasional Energi


Minyak

Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang



terwujudnya sinkronisasi perencanaan

rencana pembangunan kilang

dokumen kebijakan teknis, program

pembinaan tata ruang dan pemanfaatan

ruang daerah, serta dan pelaksanaan

monitorong dan evaluasi kinerja (3 dok-

2017)

1



Politik


dan Penegak Hukum

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang dan Penguasaan Tanah

Penertiban Pemanfaatan Ruang Tersusunnya Pedoman Kerja Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan

Ruang

Penetapan Pedoman Kerja Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan

Ruang2 Penegakan Hukum dan Kelembagaan

Politik


dan Penegak Hukum

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang dan Penguasaan Tanah

Penertiban Pemanfaatan Ruang Peningkatan kualitas PPNS Penataan

Ruang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Penataan Ruang yang telah diberikan

diklat/pelatihan






Kawasan

Program Pengelolaan Pertanahan

Daerah


Daerah

Penataan Agraria di Daerah Data Pertanahan WP3WT 155 Peta





Kawasan


Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang Terselenggaranya Perencanaan Tata

Ruang Nasional

Jumlah Dokumen Pendukung Rencana

Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

1 Dokumen (Penyusunan Kebijakan dan

Strategi Upaya Implementasi RTR

Kawasan Perbatasan)3 Pengembangan 10 PKSN dan Pusat




Kawasan


Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Tata Ruang Nasional Jumlah Dokumen RTR KSN Perbatasan

Negara

1 Perpres RTR KSN Perbatasan Negara

Revolusi Mental

Daerah Perbatasan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi




Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan

regulasi Gerakan Masyarakat Sehat


Pemanfaatan Ruang



Jumlah Pembinaan Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Dokumen Pelaksanaan Bimbingan Teknis

dan Bantuan Teknis Perencanaan Tata

Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

13 dokumen



Peningkatan kualitas lingkungan Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang



Mendorong pengadaan Ruang Terbuka

Hijau minimal 30%

Jumlah kegiatan pendampingan teknis

untuk penyusunan RDTR dan RTRW

Kab/Kota


1 Perkuatan basis perekonomian

perdesaan

Pendampingan Masyarakat Desa Program Pengelolaan Pertanahan

Daerah



Terselenggaranya Penataan Hubungan


Jumlah Pemberdayaan Hak atas Tanah

Masyarakat

3350 dokumen pemberdayaan

2 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pengelolaan Pertanahan

Daerah



Terselenggaranya Penataan Hubungan


Jumlah sertipikat HAT 1073151 bidang

3 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pengelolaan Pertanahan

Daerah


Daerah

Terselenggaranya Penataan Agraria di

Daerah

Bidang tanah yang diredistribusi 177279 bidang


1 Pengawalan Implementasi UU Desa

secara Sistematis, Konsisten, dan

Berkelanjutan

Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi

Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU

desa

Program Penataan Agraria Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau

Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Terlaksananya Pengelolaan Wilayah

Pesisir, Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan

Wilayah Tertentu.

Jumlah dokumen NSPK untuk penataan

kawasan perdesaan

1 dokumen



Penataan ruang kawasan perdesaan

untuk melindungi lahan pertanian dan

menekan alih fungsi lahan produktif dan

lahan konservasi


Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Tersusunnya NSPK Bidang Pemanfaatan

Ruang

Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang 1 dokumen






lahan konservasi

Program Penataan Agraria Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau

Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Terlaksananya Pengelolaan Wilayah

Pesisir, Pulaupulau Kecil, Perbatasan dan

Wilayah Tertentu.

Jumlah dokumen NSPK untuk penataan

kawasan perdesaan

1 Dokumen


1 Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan

Kota

Sistem, peraturan dan prosedur Kota

Berkelanjutan


Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang Tersusunya rancangan NSPK

Perencanaan tata ruang

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan

Rancangan NSPK Perencanaan Tata

Ruang Wilayah Perkotaan

2 dokumen

2 Mewujudkan Sistem Perkotaan Pengaturan KSN Perkotaan Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya pelaksanaan penataan

ruang KSN

Jumlah pelaksanaan penataan ruang KSN

Wilayah I

38 Dokumen/KSN

3 Mewujudkan Sistem Perkotaan Pengaturan KSN Perkotaan Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya pelaksanaan penataan

ruang KSN

Jumlah pelaksanaan penataan ruang KSN

Wilayah II

39 Dokumen

4 Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan Konektivitas Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Penataan Kawasan Terselenggaranya Penataan Kawasan

Perkotaan dan Perintisan Inkubasi Kota-

kota Baru

Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi, dan

program penataan kawasan perkotaan

dan perintisan kota-kota baru

8 Dokumen


Pemanfaatan Ruang



Terlaksananya pembinaan Penataan

Ruang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Jumlah Kota yang mendapatkan

pembinaan teknis penyelenggaraan

penataan ruang daerah

93 kota


Pemanfaatan Ruang



Tersusunnya Rancangan NSPK

Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan

Rancangan NSPK Keterpaduan

Pemanfaatan Ruang

1 dokumen


1 Kebijakan Industri Nasional Rencana Detail Tata Ruang Program Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya RDTR sekitar KEK Jumlah RDTR sekitar kawasan 8 KEK

Pelayanan Kesehatan




Perkotaan


1 Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan DMO Batubara dan Gas Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,

Kawasan dan Pariwisata I

Terlaksananya pembinaan BUMN sektor

energi yang dilakukan sesuai SOP

Persentase pelaksanaan pembinaan

BUMN sektor energi

100

2 Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan Kapasitas Industri dan

Komponen Dalam Negeri

Program Pembinaan BUMN Pembinaan BUMN Sektor Energi,

Pertambangan, Percetakan dan

Pariwisata

Terselenggaranya penyelesaian prioritas

pembangunan nasional yang dilakukan

oleh BUMN

Persentase penyelesaian prioritas

pembangunan nasional yang dilakukan

oleh BUMN (%)

100

3 Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan transmisi dan distribusi

tenaga listrik

Program Pembinaan BUMN Pembinaan BUMN Sektor Energi,


Pariwisata

Tercapainya Service Level Agreement

penugasan kewajiban pelayanan publik

(PSO) sektor energi

Persentase pencapaian Service Level

Agreement penugasan kewajiban

pelayanan publik (PSO) sektor energi (%)

100


Operasional Energi


Minyak

Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,


Pembinaan BUMN yang optimal persentase ketersediaan kontrak kinerja

BUMN

100


Operasional Energi


Minyak



Terwujudnya BUMN sebagai World Class

Enterprises anda Agent of Development

dalam mendukung pembangunan kilang

minyak

Persentase pencapaian service level

agreement penugasan kewajiban

pelayanan publik (PSO) (%)

95


Operasional Energi

Pembentukan Cadangan Penyangga

Energi



Terwujudnya BUMN sebagai World Class

Enterprises dan Agent of Development

Persentase pencapaian Service Level

Agreement penugasan kewajiban

pelayanan publik (PSO)

100 persen

7 Meningkatkan Efisiensi Dalam

Penggunaan Energi dan Listrik

Audit Energi Sektor Industri dan

Penyedia Energi, serta Mendukung

Energy Service Company (ESCO)



Tumbuhnya BUMN terkait Konservasi

Energi

Jumlah BUMN terkait Konservasi (ESCO) 10



Melakukan Pembangunan Storage BBN Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,


Tercapainya service level agreement

penugasan kewajiban pelayanan publik

(PSO) sektor energi

Persentase pencapaian service level

agreement penugasan kewajiban

pelayanan publik (PSO) sektor energi (%)

100



Pembangunan PLTP Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,


Terselenggaranya sasaran peningkatan

kapasitas tangki

Persentase pelaksanaan penugasan 100

10 Meningkatkan Produksi Energi Primer Pengembangan Lapangan Migas Baru Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,


Tercapainya kepatuhan BUMN yang

tinggi terhadap peraturan

perundangundangan dan kebijakan

Kementerian BUMN terkait eksplorasi

migas

Persentase kepatuhan perencanaan,

operasional, dan pelaporan BUMN (%)

100

11 Meningkatkan Produksi Energi Primer Pengembangan Lapangan Migas Baru Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,


Terlaksananya kerjasama/penugasan

terkait wilayah kerja migas dengan

BUMN

Persentase Ketersediaan kontrak kinerja

BUMN (%)

100

12 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,



tinggi terhadap peraturan perundang-

undangan dan kebijakan KBUMN terkait

penerapan teknologi EOR



100

13 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,





peningkatan produksi sumur-sumur tua



100

14 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pembinaan BUMN Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik,


Terselenggaranya pembinaan terhadap

BUMN terkait proses eksplorasi dan

eksploitasi migas

Persentase pelaksanaan pembinaan

BUMN yang dilakukan sesuai dengan

SOP (%)

95



Tersedianya kontrak kinerja eksplorasi

dan eksploitasi migas dengan BUMN

Persentase ketersediaan kontrak kinerja

BUMN (%)

100






migas



100

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kedaulatan Energi








Kementerian BUMN

Peningkatan Kualitas Perencanaan,

Manajemen Kinerja, Sumber Daya

Manusia, Organisasi dan Reformasi

Birokrasi

Mendorong agar perusahaan BUMN

untuk melakukan pemeriksaan/screening

kesehatan dan penyediaan ruang laktasi

di tempat kerja

Surat edaran agar perusahaan BUMN

untuk melakukan pemeriksaan/screening

kesehatan dan penyediaan ruang laktasi

di tempat kerja







Kementerian BUMN

Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan dan Bantuan Hukum

Penyusunan regulasi untuk mendorong

aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di

perkantoran BUMN

Jumlah regulasi untuk mendorong

aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di

perkantoran BUMN3 Penguatan Promotif dan Preventif :




Program Pembinaan BUMN Mendorong penyediakan sarana

prasarana aktivitas olahraga di

perkantoran BUMN

Jumlah fasilitasi penyediaan sarana

prasarana aktivitas olahraga di

perkantoran BUMN


1 Pengembangan Destinasi Wisata Koordinasi Pembangunan Destinasi Program Pembinaan BUMN Pembinaan BUMN Sektor Energi,


Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata

dengan menggunakan dana CSR

Besaran dana CSR yang tersalurkan

Pelayanan Kesehatan





Penamaan dan pendaftaran pulau Program Bina Administrasi Kewilayahan Penataan Wilayah Administrasi,

Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi

Peningkatan penataan administrasi

wilayah, penegasan batas daerah, dan

toponimi

Jumlah rumusan kebijakan bidang

penataan administrasi wilayah dan

penegasan batas daerah serta toponimi

0



Politik

Pendidikan dan Penghormatan Etika

dalam Berpolitik

Program Pembinaan Politik dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Fasilitasi Politik Dalam Negeri Kapasitas dan akuntabilitas partai politik

untuk memperkuat sistem demokrasi

perwakilan meningkat

Jumlah parpol yang mendapatkan

bantuan keuangan dan peningkatan

kapasitas dan akuntabilitas keuangan

Parpol

10 Parpol


Politik


dalam Berpolitik



Fasilitasi Politik Dalam Negeri Tersusunnya kebijakan, dukungan dan

fasilitasi lembaga perwakilan dan

partisipasi politik

Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog

untuk pendidikan politik warga

5 Forum


Politik


dalam Berpolitik





partisipasi politik


untuk pendidikan politik warga Jumlah

daerah yang terfasilitasi pendidikan

politik untuk politisi perempuan

6 Provinsi


Politik


dalam Berpolitik





partisipasi politik

Jumlah daerah yang menerapkan

pelaksanaan best practice pendidikan

politik

20 Provinsi


Politik


dalam Berpolitik

Program Bina Otonomi Daerah Fasilitasi KDH, DPRD, Dan Hubungan

Antar Lembaga

Kualitas tatakelola pemerintahan daerah

pada setiap entitas penyelenggara

pemerintahan daerah yang tinggi

Terlaksananya pemilihan kepala daerah

yamg jujur dan adil sesuai dengan

kebijakan pilkada

101 Daerah


Politik


dan Penegak Hukum

Program Bina Administrasi Kewilayahan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban

dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan kapasitas aparat dan

kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja

dan Satuan Perlindungan Masyarakat

dalam menciptakan ketenteraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat

Sosialisasi dan Penerapan Instruksi

Presiden untuk Gerakan Aparat Menuju

Indonesia ramah

Penerapan Kode Etik Indonesia Ramah di

tiga regional

7 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin,

Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)



Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya

Terlaksananya penyusunan kebijakan,

fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan

peran organisasi politik dan

kemasyarakatan dalam pendidikan

kebhinekaan

Jumlah daerah yang terfasilitasi

pendidikan kebhinekaan dengan

menggunakan pendekatan seni dan

budaya lokal

7 Provinsi





Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan

Kebangsaan


dukungan dan fasilitasi pengembangan

nilai-nilai kebangsaan

Jumlah fasilitasi kampanye Nasional

terkait revolusi mental dan restorasi

sosial (Qc)

34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK






Kebangsaan




Jumlah penguatan Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan (PPWK)

34 Provinsi


dan Media Publik

Pembangunan Karakter Melalui Media

Publik



Fasilitasi Politik Dalam Negeri Terlaksananya pendidikan

kewarganegaraan melalui media publik

Jumlah pemanfaatan layanan media

publik yang memiliki jangkauan luas

untuk meningkatkan pengetahuan

kewarganegaraan masyarakat

10 Topik


dan Media Publik



Program Penataan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Meningkatnya kualitas implementasi

kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan

Pencatatan Sipil

Jumlah anak yang memiliki akta

kelahiran

52 Juta anak

Revolusi Mental

KEMENTERIAN DALAM NEGERI




Program Bina Pembangunan Daerah Kegiatan Penataan Urusan Pemerintah

Daerah

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah di bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Kesehatan, Sosial, Trantibumlinmas, dan

Pendidikan

Penerapan Indikator Standar Pelayanan

Minimal yang efektif sesuai dengan

amanat UU 23 tahun 2014 beserta

turunannya

6 SPM



Program Peningkatan Kapasitas

Keuangan Pemerintah Daerah

Pembinaan Pelaksanaan Dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Penerapan manajemen pengelolaan

keuangan daerah yang memenuhi

kriteria Wajar Tanpa Pengecualian

Jumlah daerah yang mendapatkan opini

WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

25 Provinsi, 250 Kab/Kota



Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam

Negeri

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen

dan Kepemimpinan Pemerintahan

Daerah

Meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil

Negara di daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah yang memiliki

budaya pelayanan prima dan bebas KKN

Jumlah angkatan Pelaksanaan Diklat

Manajemen dan Kepemimpinan Pemda

yang memuat materi Revolusi Mental

87 Angkatan

15 Reformasi Birokrasi Pemerintahan Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi

Jumlah Ijin, Transparan dan Complaint

Center

Program Bina Administrasi Kewilayahan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan

Daerah serta Kerja sama Daerah

Peningkatan penyelenggaraan hubungan

Pusat dan Daerah melalui peningkatan

peran gubernur sebagai wakil

pemerintah, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan, kerjasama daerah,

pelayanan publik, dan pembinaan

kecamatan

Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang

Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan

ke PTSP, Penyederhanan Perijinan,

Kecepatan Pelayanan, Kualitas

Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM

Perijinan)

51 kab/kota







Program Bina Administrasi Kewilayahan Pembinaan dan Pengembangan

Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Penataan Wilayah Administrasi,

Penegasan Batas Daerah, Topomini dan

Pengembangan/Pengelolaan Penyediaan

Sarpras Perbatasan Antar Negara

Wilayah Administrasi, Penegasan Batas

Daerah, Topomini dan


Sarpras Perbatasan Antar Negara Jumlah

provinsi yang melaksanakan kerjasama

perbatasan antar negara (JIM,

SOSEKMALINDO,JBC RI-RDTL, JBC RI-

PNG)



Penyelesaian segmen batas negara Program Bina Administrasi Kewilayahan Penataan Wilayah Administrasi,

Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi

Penataan Wilayah Administrasi,

Penegasan Batas Daerah, Topomini dan


Sarpras Perbatasan Antar Negara

Jumlah perundingan batas dan

kerjasama wilayah negara RI dengan

Malaysia, PNG, RDTL

3 Perundingan



Daerah









kecamatan

Jumlah Kabupaten/kota yang

menerapkan Permendagri tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)


Daerah









kecamatan






Perijinan)


Daerah

Program Bina Pembangunan Daerah Pembinaan Penyelenggaraan dan

Pembangunan Urusan Pemerintahan

Daerah I



Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi

dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan

Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan

Hidup.

Penerapan Indikator Utama pelayanan

publik di daerah lingkup UPD I yang

ditekankan pada Reformasi pelayanan

publik dasar Penataan Ruang serta

urusan lingkup UPD I

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal


Daerah



Daerah III


urusan Kesehatan, Sosial dan Budaya,

Koperasi, UKM dan Penanaman Modal,

Perindustrian dan Perdagangan, dan

Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Urusan Pemdagri


publik di daerah lingkup UPD III yang


publik dasar Kesehatan. Sosial dan

Urusan Pemdagri (Trantibum Linmas).

serta urusan lingkup UPD III


Daerah



Daerah II


urusan Pekerjaan Umum, Perumahan

dan kawasan Permukiman, Kelautan dan

Perikanan, Perhubungan, Komunikasi,

informatika, statistika dan persandian


publik di daerah lingkup UPD II yang


publik dasar Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta urusan lingkup UPD II


Daerah



Daerah IV


urusan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana,

Kepemudaan, Olahraga Perpustakaan,

dan Arsip


publik di daerah lingkup UPD IV yang


publik dasar pendidikan. serta urusan

wajib non SPM lingkup UPD IV


Daerah

Program Bina Otonomi Daerah Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi

Khusus Dan DPOD


pelayanan kepada masyarakat dalam

penerapan desentralisasi asimetrik dan

generik serta tata kelola pemerintahan

daerah

Evaluasi daerah otonom

khusus/istimewa dalam rangka

pembenahan terhadap kelembagaan,

aparatur dan pendanaan pelaksanaan

otsus


Daerah


Khusus Dan DPOD


pelayanan kepada masyarakat dalam

penerapan desentralisasi asimetrik dan

generik serta tata kelola pemerintahan

daerah

Presentase jumlah daerah otonom baru

yang meningkat kinerja

pemerintahannya


Daerah



Pembinaan Perencanaan Anggaran

Daerah

Meningkatkan Kualitas perencanaan

anggaran daerah

Persentase Daerah yang belanja APBD

nya berorientasi pada pelayanan

masyarakat yang diwujudkan dalam

pembangunan infrastruktur,

pengelolaan pendidikan, kesehatan dan

perumahan


Daerah



Pembinaan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah Jumlah Daerah Yang Meningkat

Pendapatan Daerah (termasuk daerah

tertinggal)11 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Daerah



Negeri

Pengembangan Kompetensi Kemendagri

dan Pemda

Peningkatan Kualitas Pengembangan

SDM Bidang Kompetensi Kemendagri

dan Pemda

Pelaksanaan Diklat Manajemen

Pembangunan (Pembangunan Daerah

dan Pemerintahan Desa), Kependudukan

dan Keuangan Daerah12 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penguatan Kelembagaan Pemerintah

Daerah



Negeri


dan Pemda



dan Pemda

Pelaksanaan Diklat Manajemen

Kepemimpinan dan Pemda

(Pemerintahan Umum, Otda dan Politik)






Program Bina Pembangunan Daerah Dukungan Manajemen Dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda

Dukungan regulasi mengenai

pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat

di daerah

Jumlah regulasi mengenai pelaksanaan

Gerakan Masyarakat Sehat di daerah

yang disusun2 Penguatan Promotif dan Preventif :







Daerah

Penyusunan nomenklatur APBD yang

mendorong kegiatan Gerakan

Masyarakat Sehat

Jumlah nomenklatur APBD yang

mendorong kegiatan Gerakan

Masyarakat Sehat yang disusun3 Peningkatan Pelayanan KB dan



data dan informasi



Daerah I






Hidup.

Jumlah regulasi dan NSPK Bidang

Penataan Ruang yang sudah

mengakomodir kebijakan sektoral

TRW: 1 pedoman, 1 kebijakan, 2

permendagri




data dan informasi

Program Penataan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data Dan Dokumen

Kependudukan

Meningkatnya kualitas implementasi

kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan

data dan dokumen kependudukan

Jumlah K/L yang dapat mengakses

database kependudukan berbasis NIK

Nasional dan atau digunakan sebagai

dasar penerbitan dokumen, informasi

untuk pelayanan publik

30 K/L



dan rentan

Subsidi pangan masyarakat

berpenghasilan rendah



Daerah I






Hidup.

Cakupan pembinaan umum (fasilitasi

dan konsultasi, sosialisasi. koordinasi.

bimtek. advokasi serta monitoring dan

evaluasi) pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah di tingkat pusat

dan daerah terhadap bidang urusan

pemerintahan lingkup UPD I



Minimum di Desa

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai

kondisi geografis wilayah

Program Bina Pemerintahan Desa Penataan dan Administrasi

Pemerintahan Desa

Tersusunnya NSPK SPM Pemerintah Desa Jumlah provinsi yang mendapat

supervisi, monitoring dan evaluasi dalam

pelaksanaan NSPK SPM Pemerintah desa

33 prov



Berkelanjutan



desa


Pemerintahan Desa

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Desa

Jumlah peraturan penataan desa yang

diterbitkan, sebagai amanat UU 6/2014

dan PP 47/2015

1 peraturan yang diterbitkan



Berkelanjutan



desa


Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa

Jumlah peraturan tata cara pengubahan

status Desa menjadi Desa Adat yang

diterbitkan, sebagai amanat UU 6/2014

dan PP 47/2015




Berkelanjutan



desa


Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota

yang diberikan sosialisasi dan

pembinaan dalam penyusunan Perda

Penetapan Kewenangan Desa

seluruh kab/kota di 33 provinsi

5 Penguatan Pemerintahan Desa Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes,

Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa)

& Kerjasama Desa

Program Bina Pemerintahan Desa Kelembagaan dan Kerjasama Desa Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan

Kerjasama Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten yang

difasilitasi badan permusyawaratan desa

dan musyawarah desa

33 Provinsi, 416 Kabupaten/Kota



& Kerjasama Desa


Kerjasama Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota

yang difasilitasi dalam pengembangan

kapasitas kelembagaan pendukung

perangkat desa

33 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.093

Desa



& Kerjasama Desa


Kerjasama Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten yang di

fasilitasi dalam bimbingan

kemasyarakatan desa

33 Provinsi, 416 Kabupaten/Kota

Pelayanan Kesehatan





& Kerjasama Desa


Kerjasama Desa

Jumlah posyandu yang menyediakan

layanan dasar masyarakat target

peningkatan kapasitas PKK

1.000 posyandu pada 34 provinsi



& Kerjasama Desa


Kerjasama Desa

Jumlah pemerintah daerah yang diikat

dalam kesepakatan peningkatan kerja

sama antar pemerintahan desa

4 lembaga, 33 Provinsi, 514

Kabupaten/Kota, 74.093 Desa



& Kerjasama Desa


Kerjasama Desa

Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan

Model Perencanaan Pembangunan

Partisipatif dengan Sistem Penyusunan

RAPBDesa secara partisipatif

14098 Desa



& Kerjasama Desa


Kerjasama Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota,

yang difasilitasi dalam pelaksanaan

evaluasi kelembagaan kerjasama desa

33 Provinsi 416 Kabupaten



& Kerjasama Desa


Kerjasama Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota,

yang difasilitasi dalam peningkatan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

33 Provinsi 416 Kabupaten



Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang dibina Dalam Melaksanakan

Penataan Wilayah Desa/Kelurahan




Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


yang dibina dalam Melaksanakan

Penamaan, dan Kode Desa/Kelurahan




Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


yang dibina Dalam Penyusunan Produk

Hukum Desa




Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


yang dibina dalam Melaksanakan

Penataan Kewenangan Desa/Kelurahan




Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa


yang dibina dalam Pelaksanaan

Administrasi Pemerintahan

Desa/Kelurahan




Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa

Tersusunnya NSPK SPM Pemerintah Desa Jumlah peraturan yang diterbitkan 1 dokumen peraturan

19 Penguatan Pemerintahan Desa Peningkatan kapasitas aparat

pemerintah Daerah dan Desa dalam tata

kelola pemerintahan desa

Program Bina Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Pemerintahan

Desa Lingkup Regional

Meningkatnya Kapasitas Aparat

Pemerintahan Desa Dalam Manajemen

Pemerintahan Desa

Jumlah Komulatif Aparat

Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam

Tata Kelola Pemerintahan Desa dan

Kelurahan

1520 orang




Program Bina Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Pemerintahan

Desa Lingkup Regional

Meningkatnya Kapasitas Aparat

Pemerintahan Desa Dalam Manajemen

Pemerintahan Desa

Jumlah Komulatif Pengurus Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang

Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola

Pemerintahan

1520 orang

21 Penguatan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat

Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan

Aset Pemerintahan Desa

Program Bina Pemerintahan Desa Fasilitasi Keuangan dan Aset

Pemerintahan Desa

Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam

Tata Kelola Keuangan dan Aset desa

yang Efektif, Transparan dan Akuntabel


Membina Penyelenggaraan Pengelolaan

Keuangan Desa Sesuai Aturan

Perundangan







Pemerintahan Desa





yang Memiliki Sistem Pengembangan

Sumber-Sumber Pendapatan Desa







Pemerintahan Desa





yang Dibina Dalam Penyelenggaraan

Pengelolaan Aset Desa







Pemerintahan Desa




Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang

Memiliki Sistem Informasi Keuangan dan

Aset Desa







Pemerintahan Desa




Terlaksananya Dukungan Implementasi

PP Sistem Keuangan Desa

33 provinsi






Pemerintahan Desa




Terlaksananya Pilot Project Format

Birokrasi Pemdes (Organisasi, PNS,

Perencanaan, Penganggaran,

Pengawasan) untuk Implementasi Dana

Desa dan RAPBDesa Dilaksanakan

dengan Pola Detasering Pendampingan

5 provinsi





Program Bina Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengembangan Kapasitas

Aparatur Desa

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Pengembangan Kapasitas

Aparatur Desa Wilayah II

22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan






Aparatur Desa




Aparatur Desa Wilayah III







Aparatur Desa




Aparatur Desa Wilayah IV







Aparatur Desa



Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa 222.279 Aparat Desa






Aparatur Desa



Jumlah NSPK, Juklak, Juknis

Pengembangan Kapasitas Aparatur dan

Kader Desa

2 dokumen






Aparatur Desa




Aparatur Desa Wilayah I


33 Penguatan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam

Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi

Perkembangan Desa

Program Bina Pemerintahan Desa Evaluasi Perkembangan Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat

Perkembangan Desa dan Peningkatan

Kapasitas Desa

Jumlah Desa yang Dievaluasi pada

Wilayah I




Perkembangan Desa



Kapasitas Desa


Wilayah II




Perkembangan Desa



Kapasitas Desa


Wilayah III




Perkembangan Desa



Kapasitas Desa


Wilayah IV




Perkembangan Desa



Kapasitas Desa

Jumlah Dokumen NSPK dan Pedoman

Evaluasi Perkembangan Desa

3 dokumen



Perkembangan Desa



Kapasitas Desa

Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang dibina

dan dilatih dalam rangka Evaluasi Kinerja

Pemerintahan Des

33 Prov, 50 Kab/Kota




Harmonisasi Peraturan Perundang-

Undangan di bidang Terkait HAM



Kementerian Dalam Negeri

Penataan Produk Hukum Dan Pelayanan

Bantuan Hukum

Meningkatnya keselarasan arah dalam

implementasi pembangunan yang

diwujudkan melalui harmonisasi

peraturan Perundang-undangan, kajian

hukum dan kebijakan daerah, serta

penyiapan produk hukum, penyelesaian

sengketa dan bantuan hukum, dan

dokumentasi hukum

Monitoring dan evaluasi Perda-perda

diskriminatif

TBC




Kawasan


Perbatasan



Peningkatan pembinaan kawasan

khusus, pertanahan, perkotaan dan

batas negara serta pulau-pulau kecil

terluar yang dikembangkan

Jumlah rumusan kebijakan dan produk

hukum bidang kawasan khusus,

pertanahan, perkotaan dan Batas

Negara serta pulau-pulau kecil terluar


Hak Politik


kelompok marjinal



Pembinaan dan Pemberdayaan

Organisasi Kemasyarakatan




kemasyarakatan

Jumlah kemitraan pemerintah dengan

ormas dalam rangka pendidikan politik

dan penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum

200 Ormas


Hak Politik


kelompok marjinal








kemasyarakatan

Jumlah ormas yang bermitra untuk

peningkatan kapasitas kelompok

perempuan, penyandang difabel dan

kelompok rentan/marjinal lain melalui

kemitraan dengan ormas

100 Ormas


Hak Politik


kelompok marjinal



Fasilitasi Politik Dalam Negeri Terlaksananya penyusunan kebijakan,

dukungan dan fasilitasi lembaga

perwakilan dan partisipasi politik

Jumlah peraturan perundang-undangan

dan pedoman bidang politik

1 NA UU Bidang Politik


Hak Politik


kelompok marjinal







di masyarakat terkait dengan pendidikan

politik warga termasuk yang mewadahi

unsur pemerintah, ormas, dunia usaha

dan media di tingkat nasional dan

daerah

5 Forum


Hak Politik


kelompok marjinal






Jumlah daerah yang menerapkan

pelaksanaan best practice pendidikan

politik

20 Provinsi


Hak Politik


kelompok marjinal






Jumlah daerah yang terfasilitasi

pendidikan politik untuk politisi

perempuan

6 Provinsi


Hak Politik


kelompok marjinal






Jumlah penguatan Pokja Demokrasi 34 Provinsi


Hak Politik


Masyarakat








kemasyarakatan

Jumlah fasilitasi kemitraan ormas

dengan lembaga non pemerintah

(swasta, pergurun tinggi, sesama ormas,

dll) dan pengembangan forum

pemberdayaan ormas

20 LNP


Hak Politik


Masyarakat







di masyarakat terkait dengan pendidikan

politik warga termasuk yang mewadahi

unsur pemerintah, ormas, dunia usaha

dan media di tingkat nasional dan

daerah

5 Forum


Hak Politik


Masyarakat



Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Budaya


pembinaan dan pengembangan

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya


(forum komunikasi dan konsultasi) di

masyarakat terkait dengan ketahanan

budaya, agama dan kemasyarakatan

28 Forum


Hak Politik


Masyarakat



Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Terlaksananya penyusunan kebijakan

dan fasilitasi penanganan konflik

Jumlah daerah yang mendapatkan

penguatan dan pemberdayaan forum

dialog kewaspadaan nasional

(penanganan konflik sosial) seluruh

Indonesia

34 Provinsi



Penguatan Tim Terpadu Penanganan

Konflik



Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Terlaksananya penyusunan kebijakan

dan fasilitasi penanganan konflik

Jumlah daerah dalam peningkatan

kinerja tim terpadu penanganan konflik

sosial dalam rangka penanganan konflik

34 Provinsi




Peningkatan peran Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan (PPWK)




Kebangsaan




Jumlah penguatan Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan

tersedianya database serta

pemutakhiran terkait pemetaan dan

identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat

harga diri, karakter, wasbang, dan daya

saing bangsa)

34 Provinsi

15 Penguatan Lembaga Demokrasi Peningkatan peran parpol melalui

bantuan keuangan parpol






Jumlah parpol yang mendapatkan

bantuan keuangan dan peningkatan

kapasitas

10 Parpol

16 Penguatan Lembaga Demokrasi Revisi UU Kepemiluan Program Pembinaan Politik dan





Jumlah peraturan perundang-undangan

dan pedoman bidang politik

1 NA UU Bidang Politik




Pelaksanaan RB

Penataan kelembagaan birokrasi Program Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan

Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam

penyusunan rencana pembangunan

tahunan daerah sesuai peraturan

perundang-undangan

34 provinsi



Pelaksanaan RB

Penerapan Manajemen ASN Program Pengembangan Sumber Daya


Negeri

Pengembangan dan Pelaksanaan

Standarisasi dan Sertifikasi


SDM Bidang Standarisasi dan Sertifikasi

Jumlah komponen yang terstandarisasi

dan sertifikasi serta kerjasama diklat

pemerintahan dalam negeri

3 komponen terstandarisasi dan

sertifikasi



Pelaksanaan RB

Penerapan Manajemen ASN Program Pengembangan Sumber Daya


Negeri


dan Pemda



dan Pemda

Jumlah diklat manajemen

pembangunan, kependudukan dan

keuangan daerah

146 angkatan

4 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan

Sistem Informasi Perijinan

Penguatan kelembagaan dan

manajemen pelayanan publik









kecamatan






Perijinan)

51 Kab/Kota





Program Bina Administrasi Kewilayahan Fasilitas Penerapan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) oleh Kabupaten/Kota

Terwujudnya peningkatan kualitas

pelayanan administrasi kecamatan

Jumlah Kabupaten/Kota yang

menerapkan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

80 Kab/Kota di 6 Provinsi





Program Bina Pembangunan Daerah Penerapan Indikator Utama pelayanan

publik di daerah yang ditekankan pada

Reformasi pelayanan publik dasar

Meningkatnya penyelenggaraan urusan

pemerintah dan pelayanan publik di

daerah

Jumlah SPM/non-SPM yang diterapkan 6 PM, 20 non SPM




Kinerja


Khusus Dan DPOD

Meningkatnya pemahaman

penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat dalam penerapan

desentralisasi asimetrik dan generik

serta tata kelola pemerintahan daerah

Jumlah daerah otonom baru yang

meningkat kinerja pemerintahannya

11 DOB




Kinerja




Daerah

Meningkatkan Kualitas perencanaan

anggaran daerah

Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang

menetapkan Perda tentang APBD

Provinsi /Kab/Kota yang tepat Waktu

30 Provinsi 250 Kab/Kota




Kinerja



Pembinaan Pelaksanaan Dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas, transparasi

dan tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah

Jumlah Prov/kab/Kota yang menetapkan

Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang disahkan secara tepat waktu

30 Provinsi 275 Kab/Kota

Reformasi Birokrasi


1 Mengembangkan Kota Cerdas yang

Berdaya Saing dan Berbasis TIK

City Branding Program Bina Otonomi Daerah Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Meningkatnya efektifitas kebijakan

kelembagaan, pelaksanaan analisis

jabatan, tatalaksana dan evaluasi

kelembagaan daerah dan pembinaan

umum kepegawaian pada perangkat

daerah dalam penyelenggaraan otonomi

daerah

Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam

peningkatan kapasitas pemerintah kota

melalui pencitraan kota (City Branding)

10 Kota Sedang


Kota

Basis data informasi dan peta perkotaan

yang terpadu







Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam

Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan

Perkotaan yang terpadu skala 1:1000

7 kawasan perkotaan metropolitan, 10

kota sedang


Kota


yang terpadu







Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui

pemantapan Teknis Updating Basis Data

Informasi Perkotaan

7 kawasan perkotaan metropolitan, 10

kota sedang


Kota


yang terpadu







Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan

perkotaan

4 Dokumen


Kota

Membangun dan mengembangkan

kelembagaan dan kerjasama

pembangunan antar kota







Jumlah kawasan perkotaan metropolitan

yang terfasilitasi dalam pembentukan

mekanisme dan lembaga kerja sama

7 Kawasan Perkotaan Metropolitan


Kota










Jumlah kota otonom dan kota baru

publik yang terfasilitasi dalam

pembentukan kelembagaan dan

perencanaan infrastruktur dasar sesuai

SPP

8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik


Kota










Jumlah Daerah yang Terfasilitasi dalam

Kerjasama Pembangunan Antar Kota dan

Antara Kota-Kabupaten baik dalam

Negeri dan Luar Negeri (Sister City)

14 Kab/Kota


Kota

Membentuk dan Menguatkan status

Badan Koordinasi Pembangunan

Kawasan Perkotaan Metropolitan







Jumlah kawasan perkotaan metropolitan

yang terfasilitasi dalam pembentukan

mekanisme dan lembaga kerja sama

7 Kawasan Perkotaan Metropolitan


Kota

Meningkatkan kapasitas pemimpin kota Program Bina Otonomi Daerah Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian

Perangkat Daerah

Meningkatnya efektifitas kebijakan

kelembagaan, pelaksanaan analisis

jabatan, tatalaksana dan evaluasi

kelembagaan daerah dan pembinaan

umum kepegawaian pada perangkat

daerah dalam penyelenggaraan otonomi

daerah

Jumlah Pemimpin Daerah Kab/Kota yang

Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas

Pembangunan kota dan perkotaan yang

Visioner dan Inovatif

250 Kab/Kota


Kota

Sistem, peraturan dan prosedur Kota

Berkelanjutan







Jumlah rumusan kebijakan dan produk

hukum bidang kawasan khusus,

pertanahan, perkotaan dan Batas

Negara serta pulau-pulau kecil terluar

4 Permendagri




serta Tertata Baik


perkotaan







Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai

Sistem Pengendalian Pengelolaan

Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota

Berkelanjutan

100 Kab/Kota


1 Kebijakan Industri Nasional Evaluasi Perda Bermasalah Program Bina Otonomi Daerah Fasilitasi Penataan Produk Hukum

Daerah

Adanya revisi/penghilangan Perda-perda

yang menghambat investasi KEK

Jumlah Perda/Perka yang

direvisi/dibatalkan

8 Kabupaten/Kota

Perkotaan





PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga

Angin

Program Pembangunan Dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan dan Pengembangan

Sarana dan Prasarana di Kawasan

Transmigrasi

Terbangunnya sarana penerangan Sarana penerangan (Unit) 10




Pengelolaan pulau-pulau kecil Program Pengembangan Daerah

Tertentu

Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan

Terluar

Tersalurkannya bantuan ke daerah pulau

kecil dan terluar

Jumlah bantuan pengembangan pulau

terluar dan pulau terkecil (solar cell,

tambatan perahu, instalansi air minum)

20 paket



Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Pembangunan Daerah

Tertinggal

Pengembangan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Berhasilnya Proyek Percontohan revolusi

mental dan restorasi sosial masyarakat

di 10 daerah potensial untuk destinasi

wisata

Jumlah Bantuan Pengembangan Potensi

Pariwisata di Daerah Tertinggal



kesehatan

Program Pembangunan Daerah

Tertinggal

Pengembangan Sumber Daya Manusia di

Daerah Tertinggal

alat kesehatan untuk Puskesmas dan

Rumah Sakit Type D di daerah tertinggal

Jumlah kabupaten yang mendapat

bantuan alat kesehatan untuk

Puskesmas dan Rumah Sakit Type D di

daerah tertinggal

35 Kab tertinggal


pendidikan


Tertinggal


Daerah Tertinggal

asrama siswa dan guru yang dibangun di

daerah tertinggal

Jumlah asrama siswa dan guru yang

dibangun di daerah tertinggal

8 kabupaten


pendidikan


Tertinggal


Daerah Tertinggal

ruang kelas SD yang direhabilitasi di

daerah tertinggal

Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi

di daerah tertinggal

10 kab tertinggal

4 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan elektrifikasi Program Pengembangan Daerah

Tertentu

Pengembangan Daerah Perbatasan Pembangunan PLTS di perbatasan

daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS di

perbatasan daerah tertinggal

30 PLTS terpusat di 15 kab

5 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan elektrifikasi Program Pengembangan Daerah

Tertentu


Terluar

Pembangunan PLTS di pulau kecil dan

terluar di daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS di pulau kecil

dan terluar di daerah tertinggal

24 PLTS terpusat di 12 kab

6 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan elektrifikasi Program Pembangunan Daerah

Tertinggal

Peningkatan Sarana dan Prasarana di

Daerah Tertinggal

Pembangunan PLTS di daerah tertinggal Jumlah pembangunan PLTS di daerah

tertinggal

63 PLTS terpusat di 21 Kab

7 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penyediaan air bersih dan sanitasi Program Pengembangan Daerah

Tertentu

Pengembangan Daerah Perbatasan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

air bersih di perbatasan daerah

tertinggal

Jumlah sarana air bersih yang dibangun

di perbatasan daerah tertinggal

1000 K di 10 kab perbatasan tertinggal

8 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penyediaan air bersih dan sanitasi Program Pengembangan Daerah

Tertentu


Terluar

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

air bersih di pulau kecil terluar di daerah

tertinggal


di pulau kecil terluar di daerah tertinggal

1100 KK di 11 kab tertinggal

9 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penyediaan air bersih dan sanitasi Program Pembangunan Daerah

Tertinggal


Daerah Tertinggal


air bersih di daerah tertinggal




10 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penyediaan air bersih dan sanitasi Program Pembangunan Daerah

Tertinggal


Daerah Tertinggal


air bersih di daerah tertinggal




11 Pengembangan Ekonomi Lokal Bantuan Permodalan dan Pemberian

Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi

Produktif/UMKM


Tertinggal

Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah

tertinggal

Berkembangnya Ekonomi Lokal di

Daerah Tertinggal

Bantuan Pengembangan Koperasi Dan

UMKM di Daerah Tertinggal

54 Kab

12 Pengembangan Ekonomi Lokal Pengolahan Pasca Panen dan Home

Industry

Program Pengembangan Daerah

Tertentu

Penanganan Daerah Rawan Pangan Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan

Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan

Pangan

Jumlah Bantuan Pendampingan

Pengolahan Bahan Pangan

46 Kab


Industry


Tertinggal


Daerah Tertinggal

Meningkatnya Keterampilan Masyarakat

di Daerah Tertinggal

Bantuan Alat Pengolah Hasil Laut 8 Kab


Revolusi Mental

Daerah Tertinggal

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Kedaulatan Energi


Industry


Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal

Pengadaan Peralatan Komoditas

Potensial Lokal

54 Kab

15 Pengembangan Ekonomi Lokal Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Program Pembangunan Daerah

Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal

Pendampingan Pengelolaan Komoditas

Unggulan Lokal

54 Kab

16 Pengembangan Ekonomi Lokal Penyediaan Bahan Baku dan Sarana

Prasarana Produksi Komoditas Unggulan


Tertentu

Penanganan Daerah Rawan Pangan Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan


Pangan

Jumlah Bantuan

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pangan Pertanian

26 Kab




Tertentu

Penanganan Daerah Rawan Pangan Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan


Pangan

Jumlah Bantuan Input Produksi

Pertanian

25 Kab




Tertinggal



Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya

Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan Potensi

Pariwisata Alam dan Lingkungan Hidup

Daerah Tertinggal

9 Kab




Tertinggal



Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya

Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan

Peternakan Modern

3 Kab




Tertinggal


Daerah Tertinggal

Meningkatnya Sarana dan Prasarana di

Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Produksi

Pembangunan/Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penunjang Ekonomi

12 Kab




Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal


Peternakan

12 Kab




Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal


Perikanan Tangkap

11 Kab




Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal


Perkebunan Jagung

13 Kab




Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal


Perkebunan Kopi

7 Kab




Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal


Komoditas Unggulan

10 Kab




Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal

Bantuan Sosial Pengembangan Investasi

dan Permodalan

30 Kab




Tertinggal


tertinggal


Daerah Tertinggal

Bantuan Sosial Distribusi Industri dan

Pemasaran

30 Kab

28 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Daerah

Tertentu


Terluar

Meningkatnya Aksesibilitas di Pulau Kecil

dan Terluar

Pembangunan/Peningkatan Dermaga

Rakyat di Pulau Kecil dan Terluar

10 Kab

29 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan Dermaga Program Pembangunan Daerah

Tertinggal


Daerah Tertinggal

Meningkatnya sarana dan prasarana

transportasi di Daerah Tertinggal

Jumlah Pembangunan/Peningkatan

Dermaga di Daerah Tertinggal

15 Kab


Jembatan


Tertentu

Pengembangan Daerah Perbatasan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat

di perbatasan Negara

Peningkatan/Pembangunan Jalan Poros

Perbatasan Negara di Daerah Tertinggal

10 Kab


Jembatan


Tertinggal


Daerah Tertinggal



Pembangunan/Peningkatan Jalan Non

Status

27 Kab


Jembatan


Tertinggal


Daerah Tertinggal



Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan 27 Kab




Tertentu


Terluar


dan Terluar

Pembangunan Kapal Barang 30 GT 10 Kab




Tertentu


Terluar


dan Terluar

Pembangunan Kapal Penumpang

Kapasitas 50 Orang

10 Kab




Tertinggal


Daerah Tertinggal



Pengadaan Moda Transportasi di daerah

Tertinggal

31 Kab

36 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Pengembangan Daerah

Tertentu

Pengembangan Daerah Perbatasan Meningkatnya Akses Informasi dan

Telekomunikasi di Perbatasan Negara

Pengadaan Peralatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

20 kab

37 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Pengembangan Daerah

Tertentu


Terluar

Meningkatnya Jaringan Informasi dan

Telekomunikasi di Pulau Kecil dan

Terluar


Informasi dan Telekomunikasi di Pulau

Kecil dan Terluar

12 Kab

38 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Pembangunan Daerah

Tertinggal


Daerah Tertinggal

Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Telekomunikasi di Daerah Tertinggal


Informasi dan Telekomunikasi di Daerah

Tertinggal

37 Kab

39 Peningkatan SDM dan Iptek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Program Pembangunan Daerah

Tertinggal


Daerah Tertinggal

Terlaksananya Kebijakan Pengembangan

Sumber Daya Manusia di Daerah

Tertinggal

Jumlah penempatan tenaga kerja pada

industri-industri di daerah tertinggal

49 Kab






Program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa Advokasi pelaksanaan Gerakan

Masyarakat Sehat di daerah

Surat edaran pelaksanaan Gerakan

Masyarakat Sehat di tingkat desa2 Penguatan Promotif dan Preventif :






Pembangunan Sarana Prasarana Desa Penyusunan pedoman penggunaan dana

desa dengan memberikan opsi bagi

pembangunan ruang terbuka, lapangan

olahraga, sarana serta fasilitas olahraga,

fasilitas air minum dan sanitasi dasar,

serta UKBM

Jumlah pedoman penggunaan dana desa

yang disusun




edukasi hidup sehat



Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Terfasilitasinya pelayanan

pemberdayaan masyarakat dalam

mengakses layanan pendidikan dan

kesehatan (PNPM Generasi)

Jumlah Kecamatan yang mendapatkan

pelayanan pemberdayaan masyarakat

dalam mengakses layanan pendidikan

dan kesehatan (PNPM Generasi)


berencana



Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Pelayanan sosial dasar kepada

masyarakat desa

Jumlah lokasi desa dan kabupaten/kota

yang tercakup dalam PNPM Generasi

Sehat Cerdas5 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pendidikan dan pemberdayaan


usia dini



Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya masyarakat desa yang

mendapat pelayanan sosial dasar

Jumlah Desa yang menggunakan dana

desa untuk posyandu dan/atau PAUD




Infrastruktur Padat Pekerja Program Pembangunan dan


Pembangunan Sarana Prasarana Desa - - 0



Infrastruktur Padat Pekerja Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Pembangunan sarana dan prasarana

kawasan pedesaan

- - 0



Infrastruktur Padat Pekerja Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pembangunan Permukiman Transmigrasi - -



Infrastruktur Padat Pekerja Program Pembangunan Dan




Transmigrasi

- -

5 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Pembangunan Dan


Pengembangan Usaha Transmigrasi Layanan Kewirausahaan di

SP/KPB/Kawasan Transmigrasi

Jumlah satuan permukiman (SP) / KPB /

kawasan transmigrasi yang

dikembangkan usaha ekonominya

30 Unit


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Pembangunan Dan


Pengembangan Usaha Transmigrasi LU Produktif & Produksi Komoditas

Tanaman Pangan & Non Tanaman

Pangan di SP/Kawasan Transmigrasi

Jumlah LU Produktif & Produksi

Komoditas Tanaman Pangan dan Non

Pangan

9198 Unit


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Pembangunan Dan


Pengembangan Usaha Transmigrasi Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan

Transmigrasi

Jumlah Lembaga Ekonomi

SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi

120 Unit


perdesaan

Ketepatan dalam penentuan target Program Pembangunan dan


Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

0


perdesaan

Keterampilan teknis untuk dapat bekerja Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Pengembangan Ekonomi Kawasan

Perdesaan

Berkembangnya ekonomi kawasan

perdesaan dilihat dari Peningkatan

Pendapatan Desa

Jumlah kecamatan yang tercakup dalam

kegiatan peningkatan kesejahteraan

keluarga berbasis pemberdayaan

masyarakat (PKKPM) di kawasan

perdesaan dan dukungan sarana dan

prasarana

Pelayanan Kesehatan



perdesaan

Pendampingan Masyarakat Desa Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Pengembangan Ekonomi Kawasan

Perdesaan

Berkembangnya ekonomi kawasan

perdesaan dilihat dari Peningkatan

Pendapatan Desa

Jumlah kecamatan yang mendapatkan

pendampingan pemberdayaan









Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Meningkatnya masyarakat desa yang


Jumlah lokasi kabupaten/kota yang

mendapat pembekalan untuk melakukan


Masyarakat Adat

20 kabupaten/ kota



Pengembangan pendidikan di desa

berbasis ketrampilan dan kewirausahaan



Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

desa dilihat dari tingkat upah perdesaan,

NTP dsb

Jumlah kelompok masyarakat desa yang

mendapat pelatihan kewirausahaan

seperti produksi, pemasaran, dsitribusi

dll

100 kelompok









NTP dsb

Jumlah kelompok usaha wanita yang

diberikan pelatihan keterampilan usaha

200 kelompok





pembangunan desa



Pengembangan Sosial Budaya

Transmigrasi

Tercapainya satuan permukiman

(SP)/KPB/Kawasan yang tingkat

perkembangan sosial budaya sesuai

dengan tahap pengembangannya

Layanan Sosial Budaya di

SP/KPB/Kawasan

916 SP/KPB/KWSN



Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam perencanaan dan pembangunan

desa termasuk perempuan, pemuda &

penyandang disabilitas



Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya Masyarakat Desa yang

Berdaya dan Mandiri

Jumlah pelatih yang telah mengikuti

pelatihan pelatih (ToT) pemberdayaan

masyarakat

750 Orang, 33 Provinsi









Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya masyarakat desa yang


Jumlah lembaga sosial desa (PKK, Karang

Taruna, dll) yang dibina dan dilatih agar

dapat mendampingi masyarakat desa

dalam pembangunan desa

33 Lembaga Desa di 33 Provinsi





kesehatan



Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Meningkatnya masyarakat desa yang


Jumlah lokasi desa yang tercakup dalam

PNPM Generasi

5744 Desa



Penyiapan teknologi informasi dan

komunikasi serta akses internet desa

untuk interaksi masyarakat desa serta

antardesa

Program Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

Pengelolaan Data dan Informasi Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Terselenggaranya pengelolaan data dan

informasi Kementerian Desa, PDT, dan

Transmigrasi

Ketersediaan Sistem Informasi Terpadu

terkait desa, kawasan perdesaan, daerah

tertinggal, dan transmigrasi

1 paket


Minimum di Desa

Penyediaan sarana prasarana

pendukung sosial dan ekonomi





Transmigrasi

Jalan Panjang Jalan di Kawasan Transmigrasi 52 km


Minimum di Desa


permukiman (perumahan, sanitasi dan

air bersih)



Pembangunan Sarana Prasarana Desa Meningkatnya Sarana Prasarana di Desa Jumlah lokasi desa yang dibangun

Sarana Prasarana Desa

150 Desa


Minimum di Desa



air bersih)



Pembangunan Sarana Prasarana Desa Meningkatnya Sarana Prasarana di Desa Jumlah provinsi yang dilatih dan dibina

dalam penyusunan NSPK SPM tentang

Pengembangan Sarana dan Prasarana

(Pendukung Ekonomi, Permukiman, Air

Bersih, Pengolahan Sampah,

Transportasi, Elektrifikasi,

Telekomunikasi)

33 provinsi


Minimum di Desa



air bersih)

Program Penyiapan Kawasan dan


Pembangunan Permukiman Transmigrasi Terbangunnya Permukiman Transmigrasi Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan

prasarananya sesuai NSPK

473 SP/137855 KK


Minimum di Desa



air bersih)





Transmigrasi

Tersedianya Permukiman Transmigrasi

yang Sarana Prasarananya Berkembang

dan Berfungsi

Jumlah Satuan Permukiman

(SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan

sarana dan prasarananya

180 SP/29 KPB


Minimum di Desa



air bersih)





Transmigrasi



dan Berfungsi

Jumlah Satuan Permukiman

(SP)/KPB/kawasan transmigrasi yang

menerapkan rencana aksi pengelolaan

lingkungan

4 SP



Minimum di Desa



air bersih)





Transmigrasi



dan Berfungsi

Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang

difasilitasi pengalihan

pengembangannya

27 SP


Minimum di Desa



air bersih)





Transmigrasi



dan Berfungsi

Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

sesuai dengan tingkat perkembangannya

6 KPB


Minimum di Desa





Pembangunan Sarana Prasarana Desa Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa

tentang pengembangan sarana

prasarana Permukiman desa

Jumlah provinsi yang mendapat


pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang

pengembangan sarana prasarana

Permukiman desa

33 prov


Minimum di Desa







prasarana Transportasi desa





Transportasi desa

33 provinsi


Minimum di Desa







prasarana Pendukung Ekonomi Desa





Pendukung Ekonomi Desa

33 provinsi


Minimum di Desa







prasarana elektrifikasi desa





elektrifikasi desa

33 provinsi


Minimum di Desa







prasarana telekomunikasi desa





telekomunikasi desa

33 provinsi



Berkelanjutan

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD

dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan

Bertahap




Masyarakat Desa

Cakupan Kab/Kota yang diberi

Penguatan oleh Sekretariat Bersama

Lingkup Ditjen PPMD

seluruh kab/kota



Berkelanjutan



desa




Masyarakat Desa

Jumlah dokumen peraturan tentang

pemberdayaan masyarakat desa sebagai

amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014




Berkelanjutan



desa

Program Pembangunan Kawasan

Perdesaan

Penyelenggaraan Perencanaan

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Terselenggaranya perencanaan

pembangunan kawasan perdesaan

Jumlah dokumen peraturan tentang


(mencakup ekonomi, sarana prasarana,

sumber daya alam, kerjasama

antardesa) sebagai amanat UU 6/2014

dan PP 43/2014




Berkelanjutan



desa


Perdesaan

Peningkatan Kerjasama dan

Pengembangan Kapasitas

Terselenggaranya peningkatan

Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

dalam pembangunan kawasan

perdesaan

Jumlah dokumen peraturan tentang tata

cara kerja sama Desa sebagai amanat UU

6/2014 dan PP 43/2014




Distribusi lahan dan hak atas tanah

kepada petani, buruh lahan, dan nelayan



Penyediaan Tanah Transmigrasi Terdistribusinya Lahan kepada

Masyarakat Desa melalui Pembangunan

Kawasan Transmigrasi

Jumlah luas lahan yang memenuhi

kriteria clear and clean

8473 Ha







Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Layanan Pengurusan Sertifikat Lahan

Tempat Tinggal dan Lahan Usaha

Layanan Pengurusan Sertifikat Lahan

Tempat Tinggal dan Lahan USaha

70974 bidang







Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Layanan Penanganan Masalah

Pertanahan

Layanan Penanganan Masalah

Pertanahan

20 kasus






lahan konservasi


Perdesaan



Meningkatnya kabupaten/kota yang

memiliki rencana pengembangan

kawasan perdesaan

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki

rencana pengembangan kawasan

perdesaan

70 kab/kota






lahan konservasi


Perdesaan



Terselenggaranya Tata Ruang Desa Jumlah Rancangan NSPK pedoman

penyusunan RTR desa

1 dokumen



Penguatan hak desa dalam pengelolaan

hutan dan kerjasama pengelolaan/

shareholding



Peningkatan Pendayagunaan Sumber

Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Meningkatnya pendayagunaan

sumberdaya alam dan teknologi tepat

guna

Jumlah lembaga masyarakat desa hutan

yang direvitalisasi/dibentuk

40



Penguatan kapasitas masyarakat desa

dan masyarakat adat dalam

pemanfaatan sumber daya alam,

pengelolaan lingkungan hidup dan

teknologi tepat guna





Meningkatnya masyarakat yang mampu

mendayagunakan sumberdaya alam dan


Jumlah kelompok masyarakat yang

dilatih dalam pemanfaatan teknologi

tepat guna bagi kesejahteraan

masyarakat (pangan, energi, dll)

82 kelompok, 33 Provinsi















Jumlah kelompok masyarakat SADAR

LINGKUNGAN yang dilatih pengelolaan

dan pelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

76 kelompok, 33 Provinsi









Perdesaan

Pengembangan Sumber Daya Alam

Kawasan Perdesaan

Terlaksananya kebijakan dalam

pengembangan sumberdaya alam

kawasan perdesaan

Jumlah kabupaten yang melaksanakan

kebijakan Peningkatan Pendayagunaan

SDA dan TTG

142 kab









Perdesaan


Kawasan Perdesaan



kawasan perdesaan

Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi

dalam pemanfaatan, pengembangan,

pemasyarakatan dan kerjasama


82 kab/kota







Perdesaan


Kawasan Perdesaan



kawasan perdesaan

Jumlah kabupaten/kota yang mendapat

pelatihan konservasi dan rehabilitasi

lingkungan perdesaan

33 kab di 33 prov



Pembangunan dan/atau Rehabilitasi

sarana dan prasarana transportasi desa

dengan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi lokal/wilayah


Perdesaan

Pengembangan Sarana Prasarana

Kawasan Perdesaan

Terselenggaranya pengembangan sarana

dan prasarana kawasan perdesaan

Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan

pengembangan sarana dan prasarana

kawasan perdesaan








Perdesaan

Pengembangan Sarana Prasarana

Kawasan Perdesaan

Terselenggaranya pengembangan sarana

dan prasarana kawasan perdesaan

Jumlah desa dengan akses transportasi

desa dengan pusat pertumbuhan

ekonomi




sentra produksi, sentra industri

pengolahan hasil pertanian dan

perikanan, serta destinasi pariwisata



Penataan Persebaran Penduduk Tertatanya Persebaran Penduduk di

Permukiman Transmigrasi pada Kawasan

Transmigrasi

Jumlah transmigran yang difasilitasi

penempatan pada permukiman

transmigrasi

137855 KK









Pembangunan Permukiman Transmigrasi Terbangunnya Permukiman Transmigrasi Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan

prasarananya sesuai NSPK

49 SP











Transmigrasi

Jalan Panjang Jalan di Kawasan Transmigrasi 52 Km











Transmigrasi

Drainase Jumlah Drainase 10 Unit











Transmigrasi

Sarana Air Bersih Jumlah Sarana Air Bersih 10 Unit











Transmigrasi

Bangunan Fasilitas Umum Jumlah Bangunan Fasilitas Umum 25 Unit











Transmigrasi

Rencana Aksi Penyerasian lingkungan

dan pemantauan lingkungan

Jumlah Rencana Aksi Penyerasian

ingkungan dan Pemantauan Lingkungan

4 Unit











Transmigrasi

Layanan Penerapan Mitigasi Lingkungan Jumlah Layanan Penerapan Mitigasi

Lingkungan

4 Unit









Pengembangan Usaha Transmigrasi LU Produktif & Produksi Komoditas

Tanaman Pangan & Non Tanaman

Pangan di SP/Kawasan Transmigrasi

Jumlah LU Produktif & Produksi

Komoditas Tanaman Pangan dan Non

Pangan

9198 unit










Transmigrasi

Bantuan Pangan Jumlah keluarga yang mendapat

bantuan pangan di Satuan Permukiman

(SP)

9246 paket










Transmigrasi

Layanan Sosial Budaya di

SP/KPB/Kawasan

Jumlah Layanan sosial budaya di

SP/KPB/Kawasan

221 unit



Pembangunan Suplai energi untuk

pemenuhan domestik dan industri





Transmigrasi

Sarana Penerangan dan Energ

Terbarukan

Jumlah Sarana Penerangan dan Energi

Terbarukan

10 unit



Penerapan Teknologi dan inovasi untuk

meningkatkan nilai tambah dan daya

saing



Pengembangan Usaha Transmigrasi Layanan Penerapan Teknologi

Pengolahan Hasil & Pemasaran di


Jumlah Layanan Penerapan Teknologi

Pengolahan Hasil & Pemasaran di


40 unit





saing



Pengembangan Usaha Transmigrasi Layanan Kewirausahaan di


Jumlah Layanan Kewirausahaan di


30 unit



Pengembangan kerjasama antardesa,

daerah, dan pemerintah-swasta

termasuk pengelolaan BUM Antar Desa


Perdesaan






perdesaan

Jumlah kabupaten yang melaksanakan

kebijakan peningkatan kerjasama dan

pengembangan kapasitas dalam









Perencanaan Pembangunan dan


Tersedianya Rencana Pembangunan dan


Jumlah Rencana Pembangunan dan


139








Pembinaan Potensi Kawasan

Transmigrasi

Tersedianya Kawasan Transmigrasi Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi 30 Kawasan









Transmigrasi

Lembaga Pemerintah dan Masyarakat

yang terbentuk dan berfungsi di

SP/KPB/Kawasan

Jumlah Lembaga Pemerintah dan

Masyarakat yang terbentuk dan

berfungsi di SP/KPB/Kawasan

549 unit








Promosi Dan Kemitraan Layanan Promosi Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

Jumlah Layanan Promosi Pengembangan

Kawasan Trasnmigrasi

12 unit








Promosi Dan Kemitraan Layanan Kemitraan Jumlah Layanan Kemitraan 12 unit



Pengembangan lembaga keuangan di

daerah untuk meningkatkan akses

terhadap modal usaha



Pengembangan Usaha Transmigrasi Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan

Transmigrasi

Jumlah Lembaga Ekonomi


120 unit

60 Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat Desa

Pembinaan, pendampingan dalam

pengembangan usaha dan

kewirausahaan terutama UMKM





NTP dsb

Jumlah kelompok masyarakat desa yang

mendapat pelatihan kewirausahaan

seperti produksi, pemasaran, dsitribusi

dll

100 kelompok masyarakat


Masyarakat Desa








NTP dsb

Jumlah kabupaten/kota yang

mendapatkan bimtek pengembangan

Cadangan Pangan Desa/Lumbung Desa

60 kab/kota


Masyarakat Desa








NTP dsb

Jumlah kelompok usaha wanita yang

diberikan pelatihan keterampilan usaha

200 kelompok


Masyarakat Desa

Penataan BUMDesa dan Penguatan

Kelembagaan BUMDesa



Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Berkembangnya usaha ekonomi desa Jumlah BUMDesa yang dibentuk

dan/atau diberikan penguatan

82 unit


Masyarakat Desa


dalam pemanfaatan & pengembangan

Teknologi Tepat Guna









dilatih dalam pemanfaatan teknologi

tepat guna bagi kesejahteraan

masyarakat (pangan, energi, dll)

82 kelompok


Masyarakat Desa











Jumlah kelompok masyarakat SADAR

LINGKUNGAN yang dilatih pengelolaan

dan pelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

76 kelompok





Perdesaan






perdesaan

Jumlah kabupaten/kota yang dilatih

pengembangan kerjasama antar desa

dan kapasitas pelaku dalam


40 kab/kota





Perdesaan






perdesaan

Jumlah dokumen kerjasama antar

lembaga pemerintah/perguruan

tinggi/swasta (CSR) dalam

pengembangan kawasan perdesaan

2 dokumen

1 Pengembangan Potensi Ekonomi

Wilayah

Pemanfaatan SDA (energi dan migas) Program Pengelolaan Energi Baru

Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan

Pengusahaan Bioenergi

Percepatan Pengembangan Bioenergi Kegiatan Pengembangan Bioenergi

(Kegiatan)



Lain



Penyuluhan

Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha

Hilir Minyak dan Gas Bumi

Tersalurkannya subsidi LPG untuk

nelayan

Jumlah paket LPG subsidi untuk Nelayan 300.000 paket


1 Meningkatkan Aksesibilitas Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk

Rumah Tangga dan Transportasi


Minyak dan Gas Bumi



Terpenuhinya kebutuhan BBG dan CNG Jumlah penyediaan BBG dan CNG

(mmscfd)

20




Minyak dan Gas Bumi



Terwujudnya subsidi solar menjadi

subsidi LPG untuk nelayan

Relokasi subsidi solar menjadi subsidi

LPG untuk nelayan (Paket)

300000




Minyak dan Gas Bumi



Terbangunnya mini LNG plant dan LCNG

stations

Persentase konstruksi pembangunan

Mini LNG Plant tahun pertama (berakhir

2018) dan pembangunan LCNG stations

sebanyak 4 unit @0,5 mmscfd (%)

100




Minyak dan Gas Bumi



Terbangunnya jaringan gas bumi untuk

rumah tangga/jaringan gas kota

Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR) 271500




Minyak dan Gas Bumi


Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan

Gas Bumi

Tersedianya lokasi terbangunnya SPBG Jumlah lokasi terbangunnya SPBG (Kota

dan Jumlah SPBG/Unit)

4 kota (25 Unit)

6 Meningkatkan Aksesibilitas Pembangunan Receiving Terminal dan

Regasifikasi Unit, serta Jaringan

Transmisi dan Distribusi Gas Bumi


Minyak dan Gas Bumi



Terbangunnya jaringan pipa transmisi

dan distribusi

Panjang pipa transmisi dan distribusi

(km)

13.105

7 Meningkatkan Aksesibilitas Pembangunan Receiving Terminal dan

Regasifikasi Unit, serta Jaringan

Transmisi dan Distribusi Gas Bumi


Minyak dan Gas Bumi



Terbangunnya FSRU Persentase fasilitasi pembangunan FSRU

(%)

100

8 Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan DMO Batubara dan Gas Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi



Terpenuhinya Pemanfaatan Gas

Domestik

Persentase alokasi gas untuk domestik

(%)

62

9 Meningkatkan Aksesibilitas Peningkatan DMO Batubara dan Gas Program Pembinaan dan Pengusahaan

Mineral dan Batubara

Penyusunan Kebijakan dan Program

serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di

Bidang Mineral dan Batubara

Terpenuhinya Pemanfaatan Batubara

Domestik

presentase pemanfaatan batubara

domestik sebesar 26% atau 121 juta TON

(DMO Batubara)

26


tenaga listrik

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Pembinaan, Pengaturan dan

Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik dan Pengembangan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik

Terbitnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik Tetap / Sementara (QW 6)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Tetap / Sementara

24


tenaga listrik





Terlaksananya Penyelesaian

permohonan Wilayah Usaha

Waktu penyelesaian permohonan

wilayah usaha (hari kerja)

5


tenaga listrik





Terlaksananya Penetapan Harga Jual

Tenaga Listrik

Jumlah Penetapan Harga Jual Tenaga

Listrik

20


tenaga listrik

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program

serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Ketenagalistrikan

Meningkatnya kapasitas pembangkit

(termasuk yang sedang konstruksi pada

tahun 2014) (APBN & Non APBN)

Penambahan kapasitas pembangkit

(termasuk yang sedang konstruksi pada

tahun 2014) (APBN & Non APBN) (MW)

6389


tenaga listrik



Ketenagalistrikan

Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas

terpasang) (APBN)

Fasilitasi pembangunan Gardu Induk

(kapasitas terpasang) (APBN) (MVA)

27910

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi


tenaga listrik



Ketenagalistrikan

Terbangunnya Jaringan Transmisi

(panjang terpasang) (APBN)

Fasilitasi pembangungan Jaringan

Transmisi (panjang terpasang) (APBN)

(KMS)

10986


Operasional Energi

Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas

Penyimpanan Cadangan Operasional


Minyak dan Gas Bumi



Terlaksananya Monev Pembangunan

kilang

persentase pelaksanaan monev FEED

dan DEDC pembangunan kilang minyak

(%)

100


Operasional Energi

Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas

Penyimpanan Cadangan Operasional


Minyak dan Gas Bumi



Terlaksananya kebijakan, monev, dan

sosialisasi penyimpanan minyak dan gas

bumi, BBM, BBG, dan hasil olahan

kajian kebijakan, monev dan sosialisasi

(kajian)

7


Operasional Energi


Minyak


Minyak dan Gas Bumi



Terlaksananya pelaksanaan FEED dan

DEDC dalam rangka pembangunan kilang

minyak

Persentase pelaksanaan FEED dan DEDC

pembangunan kilang Minyak (%)

100


Operasional Energi

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas

Bumi


Minyak dan Gas Bumi



Meningkatknya cadangan gas bumi Cadangan gas Bumi (TSCF) 145


Operasional Energi

Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas

Bumi


Minyak dan Gas Bumi


Hulu Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya cadangan minyak bumi cadangan minyak bumi (MMSTB) 6285


Operasional Energi

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM

dan LPG


Minyak dan Gas Bumi

Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan

Kerja Sama Bilateral dan Multilateral

dalam Rangka Optimasi Penerimaan

Negara dan Peningkatan Investasi

Kegiatan Usaha Migas serta

Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Meningkatnya investasi subsektor migas tercapainya investasi subsektor migas

(Juta US$)

26970000


Operasional Energi


dan LPG


Minyak dan Gas Bumi



Terbangunnya tangki penyimpanan LPG Kapasitas tangki penyimpanan LPG (ribu

ton)

10


Operasional Energi


dan LPG


Minyak dan Gas Bumi



Terbangunnya tangki penyimpanan BBM Kapasitas tangki penyimpanan BBM (ribu

KL)

20






Program Pengelolaan Energi Baru


Perencanaan Energi, Penerapan

Konservasi Energi dan Teknologi Energi

Bersih

Tersusunnya regulasi konservasi energi Jumlah regulasi konservasi energi 5










Bersih

Terlaksananya audit energi* Jumlah Obyek Audit Energi (Obyek) 10










Bersih

Terpantaunya konservasi energi di

instansi pemerintah*

Jumlah Instansi Pemerintah yang

Melaporkan Pelaksanaan Penghematan

Energi dan Air (Obyek)

20










Bersih

Terpantaunya manajemen energi di

perusahaan*

Jumlah Perusahaan yang Melaporkan

Pelaksanaan Manajemen Energi

5










Bersih

Tersedianya infrastruktur dan peralatan

efisiensi energi di sektor industri

Jumlah Infrastruktur dan Peralatan

Efisiensi Energi di Sektor Industri (Unit)

2










Bersih

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan

Kerjasama Konservasi Energi

Jumlah Kerjasama di Bidang Konservasi

Energi (Dokumen)

4



Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi

Energi





Bersih

Terimplementasinya insentif untuk

konservasi energi

Implementasi Insentif dan Pembiayaan

di Bidang Konservasi Energi (Obyek)

2



Implementasi Teknologi Bersih dan

Efisien





Bersih

Tersusunnya regulasi konservasi energi Jumlah regulasi konservasi energi 2




Efisien





Bersih

Terlaksananya penerapan teknologi

energi bersih dan efisien

Jumlah Usulan Peralatan yang Diregulasi

Standar dan Label Energi (Obyek)

2




Efisien





Bersih

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan

Kerjasama Konservasi Energi

Jumlah Bimbingan Teknis Bidang

Konservasi Energi

3

34 Meningkatkan Pengelolaan Subsidi

Energi yang Lebih Transparan dan Tepat

Sasaran

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi







Tersedianya formula penetapan subsidi

listrik

Usulan Penetapan Subsidi Listrik

(Usulan)

2



Sasaran

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi







Tersedianya formula penetapan subsidi

listrik

Monitoring dan evalusi subsidi listrik bagi

pelanggan 450 VA dan 900 VA (Quick

Wins)



Sasaran

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Kualitas dan Verifikasi Volume BBN

untuk Biofuel





Terlaksananya kegiatan monev kualitas

dan verifikasi volume BBN untuk biofuel

Kegiatan monitoring dan evaluasi

kualitas dan verifikasi volume BBN untuk

Biofuel

1



Sasaran

Perumusan Dan Evaluasi Formulasi

Harga Dan Besaran Subsidi Bahan Bakar


Minyak dan Gas Bumi







Tersusunya formulasi harga dan besaran

subsidi dan bahan bakar

Tersusunnya dokumen rekomendasi

formulasi harga dan besaran subsidi

bahan bakar (dokumen)

3



Melakukan Pembangunan Storage BBN Program Pengelolaan Energi Baru




Terbangunnya saran Penyimpanan BBN Storage BBN (Unit) 1



Pembangunan Biomassa Program Pengelolaan Energi Baru




Terlaksananya Pembangunan

Infrastruktur PLT Biomassa, Biogas dan

Sampah

Persentase Pambangunan PLTSa - MW,

PLT Biomassa 52 MW, PLT Biogas 76 MW

(%)

100



Pembangunan PLTP Program Penelitian, Mitigasi dan

Pelayanan Geologi

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber

Daya Geologi

Tersedianya rekomendasi keprospekan

potensi, sumber daya atau cadangan

panas bumi

Jumlah wilayah keprospekan, potensi,

sumber daya atau cadangan panas bumi

(rekomendasi)

20



Pembangunan PLTP Program Pengelolaan Energi Baru



Pengusahaan Panas Bumi

Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas

Bumi

Kapasitas Terpasang PLTP (MW) 263,5







Terlaksananya percepatan

pengembangan panas bumi

Jumlah kegiatan percepatan

pengembangan panas bumi (Kegiatan)

15







Terlaksananya investasi dan kerjasama

bidang panas bumi

Jumlah investasi dan kerjasama (Milliar

US$)

1,61







Terlaksananya pelayanan dan bimbingan

usaha panas bumi

Jumlah WKP yang dilelang 8







Terlaksananya pembinaan keteknikan

lingkungan

Jumlah sertifikat pembinaan keteknikan

dan lindungan lingkungan (Dokumen)

86







Terlaksananya pengawasan eksplorasi

dan eksploitasi panas bumi

Jumlah pengawasan eksplorasi dan

eksploitasi panas bumi (Lokasi)

30







Terlaksananya pembinaan dan

penyiapan program panas bumi

Jumlah WKP yag dibina dan disiapkan 3



Pengembangan Biogas Skala Kecil Program Pengelolaan Energi Baru




Terlaksananya Pembangunan

Infrastruktur Non Listrik Bioenergi

Jumlah Produksi Biogas (M3/hari) 27,375



Pengembangan Komoditas Tanaman

BBN dan Penyediaan BBN





Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Persentase Pemanfaatan BBN pada BBM

non PSO (%)

20









Terlaksananya pembangunan

pembangkit listrik bioenergi

Kapasitas pembangkit listrik bioenergi

(kw)

2291,9









Terpenuhinya Produksi Biofuel Jumlah Produksi Biofuel (Juta KL) 6









Terlaksananya Pengembangan Bioenergi Kegiatan Pengembangan Bioenergi

(Kegiatan)

23



Penyempurnaan mekanisme Pembelian

EBT oleh PLN dan Pertamina serta

Subsidi




Pengusahaan Aneka Energi Baru

Terbarukan

Tersusunnya regulasi di bidang aneka

EBT

Jumlah regulasi PLTS, PLTMH, dan PLTB

(Dokumen)

3





Subsidi





Terbarukan

Ter-updatenya data potensi aneka EBT Jumlah penambahan data potensi aneka

EBT (Dokumen)

1





Subsidi





Terbarukan

Tersusunnya kajian dibidang

pemanfaatan aneka EBT (Dokumen)

Jumlah kajian dibidang pemanfaatan

aneka EBT (Dokumen)

2





Subsidi





Terbarukan

Tersusunnya standar teknis bidang

aneka EBT

Jumlah standar teknis bidang aneka EBT

(Dokumen)

4





Subsidi





Terbarukan

Tersusunnya pra FS/FS DED di bidang

aneka EBT

Jumlah pra FS/FS DED di bidang aneka

EBT (Dokumen)

5




Angin





Terbarukan


pembangkit listrik dari aneka EBT

Jumlah unit pembangunan pembangkit

listrik dari aneka EBT (Unit)

87




Angin





Terbarukan

Terlaksananya revitalisasi pembangkit

aneka EBT

Revitalisasi pembangkit aneka EBT (Unit) 10

60 Meningkatkan Produksi Energi Primer Pemantauan dan Evaluasi Eksplorasi dan

Eksploitasi Migas


Minyak dan Gas Bumi



Tercapainya target produksi migas Jumlah Produksi Migas (MBOPED) 25

61 Meningkatkan Produksi Energi Primer Pengembangan Lapangan Migas Baru Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi



Terselenggaranya kegiatan survey

seismik 2D untuk penemuan cadangan

baru

Kegiatan survey seismik 2D (km) 6413


Minyak dan Gas Bumi



Terselenggaranya kegiatan survey

seismik 3D untuk penemuan cadangan

baru

Kegiatan survey seismik 3D (km) 4539


Minyak dan Gas Bumi



Terselenggaranya pemantauan kegiatan

pemboran eksplorasi untuk penemuan

cadangan baru

Pemantauan kegiatan pemboran

eksplorasi (kegiatan)

80


Minyak dan Gas Bumi



Meningkatnya reserve replacement ratio

(RRR)

Temuan sumberdaya migas (BBOE) 89,89


Minyak dan Gas Bumi



Meningkatnya kegiatan eksplorasi migas

konvensional

Wilayah kerja konvensional baru 10


Minyak dan Gas Bumi



Meningkatnya kegiatan eksplorasi migas

non konvensional

Wilayah kerja non konvensional baru 2


Minyak dan Gas Bumi



Penawaran wilayah kerja baru migas

Konvensional

Penandatanganan KKS Migas

Konvesional (KKS)

6


Minyak dan Gas Bumi



Penawaran wilayah kerja baru migas

Non Konvensional

Penandatanganan KKS Migas Non

Konvesional (KKS)

2

69 Meningkatkan Produksi Energi Primer Pengendalian Produksi Batubara Program Pembinaan dan Pengusahaan

Mineral dan Batubara

Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Terkendalinya produksi batubara Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton) 413

70 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi



Terpenuhinya kebutuhan gas bumi Jumlah penyediaan gas bumi (Ribu

SBM/hari)

1,175


Minyak dan Gas Bumi



Meningkatnya produksi minyak bumi Jumlah Produksi Minyak Bumi

(SBM/hari)

780


Minyak dan Gas Bumi



Meningkatnya produksi minyak bumi

pada sumur-sumur tua

Produksi minyak bumi (ribu SBM/hari) 780

73 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Program Penelitian dan Pengembangan

Kementerian ESDM

Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Minyak dan Gas Bumi

Penguasaan rancang bangun Rig CBM

dan formula surfaktan untuk EOR

Plant/prototype/demoplant atau

rancangan/rancang bangun/formula

(Pengembangan Rig CBM dan Surfaktan

EOR)

2

74 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi



Terpenuhinya kebutuhan minyak bumi Jumlah penyediaan minyak bumi (Ribu

SBM/hari)

780


Minyak dan Gas Bumi



Izin niaga migas lebih baik Jumlah perbaikan izin niaga migas 80


Minyak dan Gas Bumi



Terpantaunya ketersediaan minyak dan

gas

Terpantaunya ketersediaan minyak dan

gas dalam rangka meminimalkan

kelangkaan migas dan BBM (Juta KL)

40


Minyak dan Gas Bumi



Terlaksananya revisi UU Migas Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001 1


Minyak dan Gas Bumi



Tersusunnya rancangan peraturan

perundang-undangan sektor migas

Rancangan peraturan perundang-

undangan sektor migas

10


Minyak dan Gas Bumi



Tercapainya target produksi migas Jumlah produksi migas (MBOPED) 25


1 Industri Perikanan dan Hasil Laut Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung produksi kelautan dan

perikanan


Minyak dan Gas Bumi



Tersedianya subsidi solar menjadi LPG

untuk nelayan

Relokasi Subsidi Solar Menjadi LPG untuk

Nelayan

300.000 unit





Perbatasan


Telekomunikasi





Terbarukan

Pembangunan Infrastruktur Energi

Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru

Terbarukan

Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit

Listrik dari Aneka EBT (Unit)

87 unit



Perbatasan


Telekomunikasi





Terbarukan

Pembangunan/Revitalisasi EBT Revitasisasi Pembangkit Aneka EBT 10 Unit


1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan elektrifikasi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program


Ketenagalistrikan

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Listrik

dan Meningkatnya Rasio Elektrifikasi

Fasilitasi pembangunan pembangkit

listrik

36 kab; 201.7 MW

2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan elektrifikasi Program Pengelolaan Energi Baru




Terbarukan



Terbarukan



4.482 PLTS terpusat






Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar

(Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi)

Perluasan akses terhadap energi listrik

terutama untuk pelayanan kesehatan di

daerah pinggiran

Persentase pelayanan kesehatan di

daerah pinggiran dengan akses listrik



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengelolaan Energi Baru




Mengembangkan energi yang ramah

lingkungan

Jumlah kegiatan pengembangan energi

ramah lingkungan




Keahlian Pekerja Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM Program Pendidikan dan Pelatihan

Geologi, Ketenagalistrikan, Energi

Terbarukan, Konservasi Energi, Minyak

dan Gas Bumi, BDTBT, serta Teknologi

Mineral Batu Bara dan Panas Bumi

Terwujudnya pengembangan SDM

berbasis kompetensi dan berbasis

kebutuhan pemangku kepentingan

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis

Kompetensi Tenaga Kerja ESDM

33450 orang

2 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Instalasi penyediaan tenaga listrik yang

layak operasi

Meningkatnya pemanfaatan energi listrik

yang andal, aman, dan ramah lingkungan

Persentase pembangkit



Minimum di Desa

Penyediaan sarana prasarana listrik dan

komunikasi





Pembangunan Infrastruktur PLT

Bioenergi

Pembangunan Pembangkit Listrik

Bioenergi (kW)

2000


Minimum di Desa


komunikasi





Pembangunan Infrastruktur Non Listrik

Bioenergi

Pembangunan dan Implementasi

Pemanfaatan Bioenergi Non Pembangkit

27.335 m3/hari


Minimum di Desa


komunikasi





Pembangunan Infrastruktur Non Listrik

Bioenergi

pembangunan unit biogas di SP

Transmigrasi

100


Minimum di Desa


komunikasi





Terbarukan



Terbarukan



100


Minimum di Desa


komunikasi





Terbarukan



Terbarukan

Jumlah lokasi Pembangunan Pembangkit

Listrik dari Aneka EBT di SP Transmigrasi

100 SP

Pelayanan Kesehatan



Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal


1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan dan Penyediaan

Minyak dan Gas Bumi



Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan

Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan

Bakar

Jumlah kebijakan penetapan harga gas

untuk kelistrikan

1 regulasi

2 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Pembinaan, Pengaturan dan




Meningkatnya Pelayanan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik,

Meningkatnya pengembangan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik, dan

Meningkatnya Mutu Usaha Penyediaan

Tenaga Listrik

Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik

3 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Pembinaan, Pengaturan dan




Terbitnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik Tetap / Sementara (QW 6)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Tetap / Sementara

4 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program


Ketenagalistrikan

Tersedianya dukungan dan fasilitasi bagi

percepatan pembangunan

ketenagalistrikan (QW)

Jumlah pembangkit listrik yang dibangun

(tidak termasuk yang sedang konstruksi

pada tahun 2014) (APBN&Non APBN)

(MW)5 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program


Ketenagalistrikan

Tersedianya dukungan dan fasilitasi bagi

percepatan pembangunan

ketenagalistrikan (QW)

Pembangunan gardu induk (kapasitas

terpasang) (APBN) (MVA)

231 MVA

6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar


Terbangunnya Pembangkit Energi Listrik Kapasitas Pembangkit Energi Listrik

(MW)

7 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar


Bantuan Perizinan Jumlah izin yang diterbitkan 1

8 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Instalasi penyediaan tenaga listrik yang

layak operasi

Terselesaikannya Pembangunan

Pembangkit Listrik

Kapasitas Pembangkit Listrik (MW) 1x20, 2x25, 3x25, 150KV

9 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Instalasi penyediaan tenaga listrik yang

layak operasi

Terbangunnya jaringan listrik dari jalan

raya menuju kawasan industri sepanjang

2 km

Panjang Jaringan (Km)


1 Pengembangan Destinasi Wisata Penyediaan BBM dan Listrik Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar


Tersedianya prasarana dasar yang

memadai

sarana prasarana dasar yang terbangun



Terbangunnya Pembangkit Energi Listrik Kapasitas Pembangkit Energi Listrik

(MW)



Terbangunnya pembangkit listrik untuk

Destinasi Pariwisata

Kapasitas pembangkit listrik terbangun

(MW)





Politik

Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan

Perundangan

Program Pembentukan Hukum Harmonisasi Peraturan Perundang-

Undangan Bidang Polhukamkesra

Rancangan peraturan perundang-

undangan tingkat pusat bidang politik,

hukum, keamanan, keuangan,

perbankan, industri, perdagangan,

sumber daya alam, riset, teknologi,

kesejahteraan rakyat yang harmonis

Persentase (%) penyelesaian rancangan

peraturan perundang- undangan di

bidang politik, hukum dan keamanan

yang diharmonisasikan berdasarkan

permohonan

80%


Politik


dan Penegak Hukum


Aparatur Kementerian Hukum dan HAM


Pelatihan Fungsional dan HAM

Lulusan Diklat Fungsional dan HAM yang

profesional dan berintegritas

Jumlah lulusan Diklat yang meningkat

kompetensinya di bidang HAM bagi

Aparatur Penegak Hukum

166 Orang


Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Pembinaan Hukum Nasional Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan

Hukum

Masyarakat yang sadar hukum dan

terselenggaranya bantuan hukum

kepada masyarakat miskin

Jumlah Desa Sadar hukum dan Kelompok

Kadarkum di Setiap Wilayah

325 Desa


Politik



Hukum

Masyarakat yang sadar hukum dan

terselenggaranya bantuan hukum

kepada masyarakat miskin

Jumlah Penyuluhan Hukum Yang

Dilaksanakan secara profesional

2 Pusat


Politik



Hukum

Meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat dan terselenggaranya

bantuan hukum kepada masyarakat

miskin

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Bantuan Hukum secara

profesional

33 Kanwil


1 Pengembangan PLBN Terpadu Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan

Custom, Imigrasi, Quarantine and

Security

Program Peningkatan Pelayanan dan

Penegakan Hukum Keimigrasian

Penyelenggaraan Fungsi

Pengkoordinasian, Pelayanan dan

Penegakan Hukum Keimigrasian di

Wilayah

Jumlah kerjasama dengan perwakilan

asing yang terlaksana

Jumlah kerjasama dengan perwakilan

asing yang terlaksana

25








Program Pembinaan Hukum Nasional Peningkatan Kesadaran Hukum


Hukum

Meningkatnya Kesadaran Hukum

Masyarakat dan terselenggaranya

Bantuan Hukum Kepada Orang/

Masyarakat Miskin

Jumlah Desa Sadar hukum yang

terbentuk di setiap wilayah

300 desa



yang Efektif


Undangan di bidang Anti Korupsi



Terselesainya pengharmonisasian

rancangan peraturan perundang-





kesejahteraan rakyat

Persentase harmonisasi RUU bidang anti

korupsi berdasarkan Review UNCAC

Belum Ditentukan

2 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum Program Pembinaan Hukum Nasional Peningkatan Kesadaran Hukum


Hukum




miskin

Jumlah Desa Sadar Hukum dan

Kelompok Kadarkum di setiap wilayah

325 desa

3 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum Program Pembinaan Hukum Nasional Peningkatan Kesadaran Hukum


Hukum




miskin

Jumlah penyuluhan hukum yang

dilaksanakan

2 kegiatan

Daerah Perbatasan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Revolusi Mental

4 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum Program Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di

Wilayah

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan

hukum pada Bidang Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan

Hukum Kanwil Kemenkumham di seluruh

wilayah

Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di

daerah

125 kegiatan

5 Penegakan Hukum yang Berkualitas Penegakan Hukum Tindak Pidana

Perbankan & Tindak Pidana Pencucian

Uang



RUU tentang Perubahan atas UU Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

TBC



Uang



RUU tentang Perampasan Aset Tindak

Pidana

TBC



Uang



RUU tentang Jaring Pengaman Sistem

Keuangan

TBC



Uang



RUU tentang Perubahan Kedua atas UU

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

TBC



Uang



RUU tentang Pembatasan Transaksi

Penggunaan Uang Kartal

TBC



Uang




24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas

Devisa dan Sistem Nilai Tukar

TBC



Uang




24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan

TBC



Uang



RUU tentang Perubahan Kedua atas UU

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

TBC



Uang




15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme

TBC



Uang



RPP tentang Tata Cara Penyampaian

Data dan Informasi oleh Pemerintah

dan/atau Lembaga Swasta dalam

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang

TBC


Hukum



Kementerian Hukum dan HAM

Pengelolaan dan Pembinaan

Kepegawaian Kementerian Hukum dan

HAM






pihak ketiga

TBC


Hukum






HAM







TBC


Hukum






HAM







TBC


Hukum

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan

Keamanan dan Ketertiban

Meningkatnya pengawasan internal

Pemasyarakatan

Penyelesaian pengaduan TBC


Hukum



Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan


Meningkatnya pengawasan internal

pemasyarakatan

Penegakan kode etik TBC


Hukum




Pelatihan Teknis

Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat

Teknis

Jumlah lulusan yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan berbasis

Kompetensi di Bidang Penanganan

Sistem Pidana Terpadu

176 orang


Hukum




Pelatihan Teknis


Teknis

Penyempurnaan modul Diklat Terpadu

Penanganan Perkara

1 modul

22 Penegakan Hukum yang Berkualitas Sistem Peradilan Perdata yang Mudah &

Cepat



Hukum

Diseminasi dukungan pemerintah

terhadap program lembaga yudikatif

Diseminasi mengenai Small Claim Court

dan Mediasi di beberapa daerah

percontohan

TBC





Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang

Bimbingan Kemasyarakatan dan

Pengentasan Anak

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

pembimbingan kemasyarakatan dan

pengentasan anak

Jumlah LPAS dan LPKA yang

melaksanakan layanan Registrasi dan

Assessment Anak sesuai standar

(berbasis IT)

9 LPAS/LPKA







Pengentasan Anak



pengentasan anak

Jumlah Bapas yang melaksanakan

layanan Registrasi, Klasifikasi Klien

Pemasyarakatan sesuai standar

(berbasis IT)

9 Bapas







Pengentasan Anak



pengentasan anak

Jumlah LPAS dan LPKA yang

melaksanakan Pendidikan Anak sesuai

standar

12 LPAS/LPKA







Pengentasan Anak



pengentasan anak

Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan

Pembinaan dan Pengentasan Anak

sesuai standar

6 LPAS/LPKA







Pengentasan Anak



pengentasan anak


pendampingan sesuai standar

15 Bapas







Pengentasan Anak



pengentasan anak


pembimbingan sesuai standar

18 Bapas







Pengentasan Anak



pengentasan anak


pengawasan sesuai standar

13 Bapas







Pengentasan Anak



pengentasan anak

Jumlah standar pembimbingan

kemasyarakatan dan pengentasan anak

yang dibuat

15 dokumen







Pengentasan Anak



pengentasan anak


Penelitian Kemasyarakatan sesuai

standar

18 Bapas






Pelatihan Teknis


Teknis

Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat

berbasis kompetensi di bidang

Perlindungan ABH

1260 orang






Pelatihan Teknis


Teknis

Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat

berbasis kompetensi di bidang

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas

795 orang



Peradilan




Teknologi Informasi dan Kerja Sama


pelayanan informasi komunikasi berbasis

IT oleh UPT pemasyarakatan

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang

melaksanakan layanan informasi

berbasis IT sesuai standar

14 UPT



Peradilan









melaksanakan layanan komunikasi

sesuai standar

14 UPT



Peradilan









melaksanakan layanan kerjasama sesuai

standar

15 UPT



Peradilan









mengisi data pemasyarakatan di SDP

sesuai standar

5 UPT



Peradilan








Jumlah standar pelaksanaan layanan

informasi, komunikasi dan kerjasama

berbasis IT yang dibuat

46 layanan



Peradilan








Jumlah layanan pemasyarakatan yang

berbasis IT

14 layanan



Peradilan








Implementasi pilot project SPPT di 5

provinsi dan Bimtek pengembangan

SPPT berbasis IT

10 Satuan Kerja Pilot (5 Rutan dan 5 LP)



Peradilan




Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan

Benda Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara


pelayanan tahanan dan pengelolaan

basan baran

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan

pembinaan pengelolaan Basan dan

Baran

TBC



Peradilan




Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan

Benda Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara


pelayanan tahanan dan pengelolaan

basan baran

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan

pengelolaan Basan dan Baran

TBC















peraturan perundang-undangan di

bidang politik, hukum dan keamanan

yang diharmonisasikan berdasarkan

permohonan

80%
















bidang keuangan dan perbankan yang

diharmonisasikan berdasarkan

permohonan

80%
















bidang industri dan perdagangan yang

diharmonisasikan berdasarkan

permohonan

80%
















bidang sumber daya alam, riset,

teknologi, dan kesejahteraan rakyat

80%





Program Pemajuan HAM Kerja Sama HAM Terwujudnya kerjasama dan

implementasi HAM

Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil

telaahan peraturan perundang-

undangan dalam perspektif HAM

16 dokumen





Program Penelitian dan Pengembangan


Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi

Manusia

Tersusunnya bahan rekomendasi

pemanfaatan hasil penelitian dan

pengembangan hak-hak sipil dan politik

sebagai bahan perumusan kebijakan dan

peraturan perundang-undangan

Persentase (%) hasil penelitian,

pengembangan dan evaluasi hak-hak

sipil dan politik yang digunakan sebagai

bahan pembentukan peraturan

perundang-undangan

70%



Optimalisasi bantuan hukum dan

layanan peradilan bagi masyarakat



Hukum




Masyarakat Miskin

Jumlah pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan bantuan hukum dalam

rangka penyebaran OBH

33 Kanwil







Hukum




Masyarakat Miskin

Jumlah pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan bantuan hukum

33 Kanwil





Program Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di

Wilayah

Terselenggaranya pelaksanaan bantuan

hukum baik litigasi maupun non litigasi

bagi masyarakat miskin di daerah

Jumlah orang atau kelompok masyarakat

miskin yang memperoleh bantuan

hukum litigasi

6365 orang





Program Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di

Wilayah

Terselenggaranya pelaksanaan bantuan

hukum baik litigasi maupun non litigasi

bagi masyarakat miskin di daerah

Jumlah kegiatan bantuan hukum non

litigasi kepada orang atau kelompok

masyarakat miskin

7245 kegiatan







Peningkatan Kualitas Kompetensi

Lulusan Diklat Fungsional dan HAM

Jumlah lulusan diklat yang meningkat

kompetensinya di bidang HAM bagi

Aparatur Penegak Hukum

166 orang









Jumlah lulusan diklat yang meningkat

kompetensinya di bidang fungsional dan

HAM

1544









Pelatihan HAM untuk petugas

pemasyarakatan

TBC



Penegakan HAM Program Pemajuan HAM Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terwujudnya penanganan dugaan

pelanggaran/ permasalahan HAM

Meningkatnya jumlah penanganan

dugaan pelanggaran HAM yang

dikomunikasikan

320 laporan



Penegakan HAM Program Pemajuan HAM Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terwujudnya penanganan dugaan

pelanggaran/ permasalahan HAM

Meningkatnya jumlah penanganan

dugaan pelanggaran HAM aktual

120 laporan




lalu


undangan

Penyelesaian harmonisasi RUU KKR (TBC) TBC


1 Pembiayaan dengan Akses dan Biaya

yang Kompetitif

Penciptaan iklim pembiayaan yang

kompetitif

Program Pembentukan Hukum Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Keterangan Presiden dipersidangan

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung

Penciptaan iklim pembiayaan yang

mendukung dayasaing sektor industri

1


Indonesia

Regulasi yang mendukung inovasi Program Pembinaan/Penyelenggaraan

Kekayaan Intelektual

Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan

Desain Industri

Layanan permohonan Hak Cipta dan

Desain Industri

Jumlah penyelesaian permohonan hak

cipta dan desain industri yang

diselesaikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku


Indonesia

Regulasi yang mendukung inovasi Program Pembentukan Hukum Perancangan Peraturan Perundang-

Undangan

Rancangan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah RUU KUHAP dan KUHP yang

dibahas di DPR RI

1


1 Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa

on Arrival

Kemudahan Visa On Arrival Program Peningkatan Pelayanan dan


Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa

dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Meningkatnya tempat pemeriksaan

imigrasi yang menjalankan tugas dan

fungsi sesuai ketentuan

Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi

yang yang menjalankan tugas dan fungsi

sesuai ketentuan2 Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa

on Arrival

Penambahan konten promosi pariwisata

dalam aplikasi keimigrasian




Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja

Sama Kementerian Hukum dan HAM

Layanan Penyajian berita dan Informasi Jumlah Berita dan Informasi yang

dipublikasikan

3 Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa

on Arrival

Penambahan Negara yang masuk Negara

Bebas Visa

Program Peningkatan Pelayanan dan


Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa

dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Terberikannya fasilitas Bebas Visa

Kunjungan kepada 75 negara

berdasarkan Perpres No.104/2015

Jumlah wisatawan mancanegara yang

menggunakan fasilitas Bebas Visa

Kunjungan




Wilayah

Pengembangan Produktivitas Potensi

Pertanian dan Kelautan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat

Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak

Kapal Perikanan

Meningkatnya armada perikanan

tangkap nasional yang modern, efisien

dan berdaya saing

Jumlah alat penangkap ikan dan alat

bantu penangkapan ikan yang terbangun

dan dioperasionalkan (unit)


Wilayah



Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan Jumlah peningkatan akses pendanaan

usaha nelayan (lokasi)3 Pengembangan Potensi Ekonomi

Wilayah



Program Pengembangan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan

Perikanan

Penyuluhan dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya daya saing penyuluh dan

berkembangnya kelompok yang disuluh

dalam rangka pemberdayaan

mendukung peningkatan produksi usaha

perikanan

Jumlah kelompok yang disuluh


perikanan oleh penyuluh perikanan

(kelompok)


Wilayah





Perikanan







perikanan

Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil

yang mendapatkan kemudahan dalam

memanfaatkan akses pembiayaan dan

permodalan (orang)


1 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses

Pangan Masyarakat

Pemantauan dan pengendalian harga

pangan

Program Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan

Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan

dan Perikanan

Terbangunnya sistem informasi

pemasaran hasil perikanan

sistem informasi pemasaran hasil

perikanan

1 sistem informasi


dan Gizi Masyarakat

Advokasi Diversifikasi Konsumsi

(termasuk ikan)




dan Perikanan

Terselenggaranya gerakan makan ikan Jumlah organisasi yang berpartisipasi

dalam gerakan makan ikan

25 Organisasi


Lain



Penyuluhan



Kapal Perikanan

Terbangunnya kapal perikanan Jumlah kapal perikanan yang terbangun 475 unit kapal yang terbangun


Lain



Penyuluhan



Kapal Perikanan

Terbangunnya kapal 30 GT di wilayan

perbatasan

Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di

wilayah perbatasan

25 unit kapal 30 GT di wilayah

perbatasan


Lain



Penyuluhan



Kapal Perikanan

Tersedianya alat penangkap ikan dan

alat bantu penangkapan ikan



dan dioperasionalkan

5.250 unit alat penangkap dan alat bantu

penangkapan ikan


Lain



Penyuluhan



Kapal Perikanan

Terfasilitasinya penyediaan converter

BBM ke BBG

Jumlah fasilitasi konversi BBM ke BBG

bagi kapal perikanan

1000 nelayan yang terfasilitasi


Lain



Penyuluhan

Program Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Dihasilkannya Induk Unggul ikan Jumlah Produksi Induk Unggul di

UPT/UPTD

1.2 juta ekor ikan Induk Unggul


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Terlaksananya operasionalisasi unit

perbenihan Induk Unggul

Jumlah unit pembenihan yang

menggunakan induk unggul

700 unit (kumulatif) perbenihan


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Terselenggaranya sertifikasi unit

perbenihan

Jumlah unit pembenihan bersertifikat

CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

813 unit (kumulatif) unit perbenihan


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya


perbenihan ikan air tawar

Jumlah unit pembenihan ikan air tawar

siap sertifikasi

145 unit pembenihan ikan air tawar


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya


perbenihan ikan air payau

Jumlah unit pembenihan ikan air payau

siap sertifikasi

15 unit pembenihan ikan air payau


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya


perbenihan ikan air laut

Jumlah unit pembenihan ikan air laut

siap sertifikasi

15 unit pembenihan ikan air laut


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Kawasan Perikanan

Budidaya

Terlengkapinya prasarana kawasan

budidaya ikan

Jumlah kawasan budidaya yang

prasarananya mampu operasional

secara tepat guna

40 kawasan budidaya ikan


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya


Budidaya

Terbinanya kawasan minapolitan

berbasis perikanan budidaya

Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat

sebagai minapolitan berbasis perikanan

budidaya

115 kab/kota (kumulatif) kawasan

minapolitan

Kedaulatan Pangan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya


Budidaya

Tersalurkannya bantuan peralatan dan

mesin perikanan budidaya

Jumlah penerima manfaat peralatan dan


750 kelompok


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pakan Ikan Terbangunnya unit pakan mandiri Jumlah lokasi pakan mandiri 25 unit pakan mandiri


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pakan Ikan Terbinanya kelompok produsen pakan Jumlah kelompok produsen pakan 250 kelompok pakan yang dibina


Lain



Penyuluhan


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pakan Ikan Terselenggaranya sertifikasi unit

produsen pakan ikan

Jumlah unit produsen pakan ikan

bersertifikat CPPIB

20 unit produsen pakan ikan yang

disertifikasi


Lain



Penyuluhan

Program Pengelolaan Ruang Laut Penataan dan Pemanfaatan Jasa

Kelautan

Meningkatnya kualitas garam rakyat Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap

total keseluruhan

65 persen dari total produksi garam

berkualitas KP1


Lain



Penyuluhan


Kelautan

Terfasilitasinya lahan tambak garam Jumlah luas lahan yang difasilitasi 27.000 ha lahan tambak garam


Lain



Penyuluhan


Kelautan

Tersedianya sarana niaga garam rakyat Jumlah sarana niaga garam rakyat 13 unit sarana niaga garam rakyat






Kapal Perikanan

Terlaksananya konversi BBM ke BBG bagi

kapal perikanan

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi

Konversi BBM ke BBG Bagi Kapal Ikan (%)

100


1 Industri Perikanan dan Hasil Laut Penelitian, pengembangan teknologi dan

inovasi iptek


Iptek Kelautan dan Perikanan

Penelitian dan Pengembangan Iptek

Perikanan

Terkajinya stok perikanan Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan

(WPP) Laut yang Terkaji stok

perikanannya

11 wilayah pengelolaan perikanan

2 Industri Perikanan dan Hasil Laut Penelitian, pengembangan teknologi dan

inovasi iptek



Perikanan

Pelatihan Kelautan dan Perikanan Terbangunnya taman teknologi kelautan

dan perikanan sebagai sumber teknologi

terapan

Jumlah taman teknologi KP (unit) 15 lokasi



perikanan



Kapal Perikanan

Terfasilitasinya konversi BBM ke BBG

bagi kapal perikanan

Jumlah kapal perikanan yang terpasang

konverter BBG

1.000 unit



perikanan




dan Perikanan

Tersedianya sarana dan prasarana pasar

ikan

Jumlah penyediaan sarpras pasar

(sarana pendingin) (lokasi)

215 lokasi pasar

5 Industri Perikanan dan Hasil Laut Pengolahan perikanan dan sistem

logistik ikan



Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan

Perikanan

Terbangunnya gudang beku (cold

storage) di sentra perikanan

Jumlah gudang beku (cold storage) yang

tersedia di daerah sentra perikanan

20 unit gudang beku


logistik ikan




dan Perikanan

Tersedianya sistem informasi pemasaran

hasil perikanan

Sistem informasi pemasaran hasil

kelautan dan perikanan (paket)

1 paket sistem informasi


logistik ikan



Bina Mutu dan Diversifikasi Produk

Perikanan

Terbinanya UPI yang memenuhi

persyaratan mutu dan kemanan pangan

Jumlah UPI yang dibina dalam rangka

memenuhi persyaratan mutu dan

keamanan pangan hasil perikanan (UPI)

1100 unit pengolahan ikan


logistik ikan

Program Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan

Meningkatnya sertifikat jaminan mutu

(HACCP) pada UPI

Sertifikasi penerapan sistem jaminan

mutu (sertifikat HACCP) di Unit

Pengolahan Ikan

0

9 Industri Perikanan dan Hasil Laut Peningkatan produksi ikan, garam dan

rumput laut



Kapal Perikanan

Terbangunnya kapal perikanan Jumlah kapal perikanan yang terbangun

(unit)

475 unit


rumput laut



Kapal Perikanan

Terbangunnya kapal 30 GT di wilayah

perbatasan

Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di

wilayah perbatasan (unit)

25 unit


rumput laut



Kapal Perikanan

Tersedianya alat penangkap ikan dan

alat bantu penangkapan ikan




5250 unit

Kedaulatan Energi



rumput laut

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Berkembangnya pelabuhan perikanan

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

wilayah

Jumlah pengembangan pelabuhan

perikanan daerah prioritas (lokasi)

5


rumput laut



wilayah

Jumlah pengembangan pelabuhan

perikanan UPT Pusat (lokasi)

22


rumput laut



wilayah

Jumlah pengembangan sentra perikanan

terpadu (lokasi)

20


rumput laut


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Terwujudnya sentra kebun bibit rumput

laut

Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut 305 kawasan kebun bibit


rumput laut


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Dihasilkannya induk unggulan ikan Jumlah produksi induk unggul di

UPT/UPTD

1,2 juta ekor


rumput laut


Perikanan Budidaya


Budidaya

Tersedianya prasarana di kawasan

budidaya

Jumlah Kawasan Budidaya yang

Prasarananya Mampu Operasional

(Kawasan, non kumulatif)

40 kawasan budidaya


rumput laut


Perikanan Budidaya


Budidaya

Tersalurkannya bantuan peralatan dan


Jumlah penerima manfaat peralatan dan

mesin perikanan budidaya (kelompok,

non kumulatif)

750 kelompok


rumput laut


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Produksi dan Usaha

Pembudidayaan Ikan

Terselenggaranya percontohan teknologi

anjuran

Jumlah lokasi percontohan teknologi

anjuran (termasuk biofloc)

144 lokasi percontohan


rumput laut


Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Terselenggaranya sertifikasi unit

pembudidayaan ikan

Jumlah Unit Pembudidayaan ikan

bersertifikat CBIB skala kecil dan skala

besar

13780 unit pembudidayaan


rumput laut


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pakan Ikan Terbangunnya unit pakan mandiri Jumlah lokasi pakan mandiri 25 lokasi


rumput laut


Perikanan Budidaya

Pengelolaan Pakan Ikan Terbinanya kelompok produsen pakan Jumlah kelompok produsen pakan 250 kelompok produsen


rumput laut

Program Pengelolaan Ruang Laut PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA

KELAUTAN

Meningkatnya kualitas garam rakyat Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap

total keseluruhan

65%


rumput laut

Program Pengelolaan Ruang Laut PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA

KELAUTAN

Terfasilitasinya lahan tambak garam Jumlah luas lahan yang difasilitasi 27000 ha

25 Industri Perikanan dan Hasil Laut Penyuluhan dan pelatihan Program Pengembangan SDM dan


Perikanan

Pendidikan Kelautan dan Perikanan Terakreditasinya satuan pendidikan KP Jumlah satuan pendidikan KP yang

terakreditasi sesuai standar (unit)

14 unit

26 Industri Perikanan dan Hasil Laut Penyuluhan dan pelatihan Program Pengembangan SDM dan


Perikanan



Terselenggaranya penyuluhan dan

pemberdayaan masyarakat KP

Jumlah petugas yang melakukan

penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat KP (orang)

16.300 orang penyuluh

27 Kesejahteraan Nelayan dan

Pembudidaya Ikan

Akses terhadap sumber modal dan

bantuan sarana produksi

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Terfasilitasinya sertifikasi Tanah Nelayan Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tanah

Nelayan (Bidang)

23.000 bidang


Pembudidaya Ikan




Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Terfasilitasinya sertifikasi Tanah

Pembudidaya

Jumlah Penyiapan Sertifikasi Hak Atas

Tanah Pembudidaya (Bidang)

17.000 bidang


Pembudidaya Ikan




Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Terfasilitasinya pembudidaya yang

memperoleh akses permodalan

Jumlah pembudidaya yang memperoleh

akses permodalan melalui fasilitasi

6.000 pembudidaya


Pembudidaya Ikan

Peningkatan keterampilan dan

perlindungan nelayan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya jumlah nelayan yang

terlindungi asuransi

Jumlah nelayan yang Terlindungi

asuransi (Orang)

1.240.000 orang nelayan


Pembudidaya Ikan

Sistem informasi kelautan dan perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Terbinanya sistem informasi

kenelayanan

Jumlah pembinaan sistem informasi

kenelayanan (lokasi)

20 lokasi


Pembudidaya Ikan

Sistem informasi kelautan dan perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk



Perikanan

Tersedianya Data dan Informasi neraca

ketersedian ikan di koridor Sistem

Logistik Ikan Nasional (SLIN)

Jumlah lokasi di koridor SLIN yang

tersedia data dan informasi neraca

ketersediaan ikannya

110 lokasi


Pembudidaya Ikan

Sistem informasi kelautan dan perikanan Program Penelitian dan Pengembangan

Iptek Kelautan dan Perikanan

Penelitian dan Pengembangan Iptek

Instrumentasi Kelautan dan Perikanan

Terbangun Sistem Informasi Nelayan Jumlah Sentra Nelayan yang Terbangun

Sistem Informasi Nelayan

20 sentra


Keamanan Laut

Penataan perijinan kapal

perikanan,peningkatan ketaatan serta

penanganan pelanggaran

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengendalian Penangkapan Ikan Terwujudnya integrasi sistem perizinan

pusat-daerah

Jumlah penguatan dan integrasi sistem

perizinan pusat-daerah (Prov/Kab/Kota)

20


Keamanan Laut




Program Pengawasan Pengelolaan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penanganan Pelanggaran Bidang


Terselenggaranya penanganan dan

penyelesaian tindak pidana kelautan dan

perikanan

Persentase tindak pidana kelautan dan

perikanan yang disidik

88%


Keamanan Laut






Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan

Meningkatnya ketaatan usaha

penangkapan ikan

Persentase ketaatan unit usaha

penangkapan ikan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku

95 persen


Keamanan Laut

Penguatan lembaga dan aparatur

pengawas serta masyarakat





Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) Perikanan yang kompeten

Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten 60


Keamanan Laut







Terselenggaranya koordinasi antar

aparat penegak hukum dalam rangka

penyelesaian tindak pidana kelautan dan

perikanan

Jumlah Forum Koordinasi Penanganan

Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan

dan Kelautan yang Terbentuk dan

Terselenggara

34 provinsi


Keamanan Laut






Perikanan

Terbinanya kelompok Masyarakat

Pengawas yang berperan aktif dalam

membantu pengawasan SDKP

Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas

yang aktif dalam pengawasan SDKP

1685 kelompok


Keamanan Laut





Pengoperasian Kapal Pengawas Terselenggaranya operasi kapal

pengawas rangka pengawasan kegiatan

IUU fishing dan merusak SDKP di WPP-

NRI

Jumlah hari operasi kapal pengawas 150 hari


Keamanan Laut





Pengoperasian Kapal Pengawas Terselenggaranya operasi pesawat

patroli rangka pengawasan kegiatan IUU

fishing dan merusak SDKP di WPP-NRI

Jumlah hari operasi pesawat patroli 250 hari


Keamanan Laut





Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur

Pengawasan

Terbangunnya kapal pengawas sumber

daya kelautan dan perikanan

Jumlah kapal pengawas yang dibangun 6 kapal


Keamanan Laut





Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur

Pengawasan

Terbangunnya Sistem Informasi dan

Komunikasi pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan terintegrasi

Jumlah sistem pengawasan SDKP

berbasis teknologi informasi dan

komunikasi

3



Penamaan dan pendaftaran pulau Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Tervalidasinya penamaan pulau kecil Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi

Pembakuan Namanya

250



Pengelolaan pulau-pulau kecil Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Meningkatnya investasi di pulau-pulau

kecil

Jumlah gugus pulau kecil yang dipromosi

investasi

15 gugus pulau



Pengelolaan pulau-pulau kecil Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terbangunnya sarana prasarana di pulau-

pulau kecil

Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun

sarana prasarananya (Keramba jaring

apung, desalinasi, solar cell)

31



Pengelolaan pulau-pulau kecil Program Pengelolaan Ruang Laut Perencanaan Ruang Laut Tersusunnya masterplan Pulau-Pulau

Kecil Terluar

Jumlah lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar

(PPKT) yang memiliki dokumen

Masterplan

10 Pulau kecil



Bahari

Konservasi pesisir dan laut Program Pengelolaan Ruang Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan

Kawasan Konservasi Dan

Keanekaragaman Hayati Laut

Meningkatnya luas kawasan konservasi

perairan

Penambahan luas kawasan konservasi

yang dicadangkan/ditetapkan (Ha)

600 ribu ha



Bahari




Meningkatnya kualitas lingkungan

kawasan konservasi perairan

Jumlah Kawasan Konservasi Perairan

yang meningkat kualitas lingkungannya

30 kawasan konservasi perairan



Bahari




Terfasilitasinya upaya pemanfaatannya

untuk peningkatan pendapatan

masyarakat

Jumlah Kawasan Konservasi perairan

yang difasilitasi pemanfaatan untuk

peningkatan pendapatan masyarakat

25 kawasan konservasi perairan



Bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Program Pengelolaan Ruang Laut Perencanaan Ruang Laut Tersusunnya rencana zonasi di wilayah

laut antar wilayah, KSN dan KSNT

Jumlah wilayah laut antar wilayah, KSN

dan KSNT yang memiliki rencana zonasi

ditetapkan melalui peraturan

perundangan

40 wilayah laut



Bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Program Pengelolaan Ruang Laut Perencanaan Ruang Laut Tersusunnya Rencana Tata Ruang Laut

Nasional

Jumlah rencana tata ruang laut nasional

yang disusun

1



Bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Program Pengelolaan Ruang Laut Perencanaan Ruang Laut Terevaluasinya substansi dan akselerasi

legalitas dokumen Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jumlah Provinsi yang memiliki rencana

zonasi ditetapkan melalui peraturan

perundangan

15 provinsi



Bahari

Pengelolaan Wisata Bahari Program Pengelolaan Ruang Laut PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA

KELAUTAN

Terbangunnya sarana dan prasarana di

kawasan wisata bahari

Jumlah Kawasan yang dibangun sarana

prasarana untuk Wisata Bahari

6 kawasan wisata bahari



Bahari

Pengendalian pencemaran pesisir dan

laut

Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terwujudnya penataan Pulau-Pulau Kecil

/Terluar

Jumlah pulau-pulau kecil yang tertata

lingkungannya (pembangunan IPAL,

sanitasi dan pengelolaan sampah)

20 pulau kecil



Bahari

Rehabilitasi kawasan pesisir Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pesisir Terwujudnya ketangguhan kawasan

pesisir

Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat

ketangguhannya

25 kawasan pesisir



Bahari

Rehabilitasi kawasan pesisir Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pesisir Rehabilitasi kawasan pesisir di pantura

jawa

Jumlah kawasan di Pesisir/Pantura Jawa

yang direhabilitasi (Bakau)

3 juta batang mangrove



Bahari

Rehabilitasi kawasan pesisir Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pesisir Terwujudnya kawasan pesisir yang

direhabilitasi

Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi 10 kawasan pesisir



dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Pengawasan Pengelolaan


Pengoperasian Kapal Pengawas Terselenggaranya Pengawasan WPP-NRI

dari kegiatan IUU Fishingdan kegiatan

yang merusak SDKP yang profesional dan

partisipatif

Jumlah kapal pengawas yang siap

operasi

5 wilayah


dan Udara





Terlindunginya nelayan RI pelintas batas

dan diduga melakukan pelanggaran

perikanan di negara lain

Persentase Nelayan Indonesia yang

difasilitasi pemulangannya karena

terindikasi melakukan lintas batas dan

pelanggaran bidang perikanan di negara

lain

85%


dan Udara




Kelautan

Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan


[POLSUS PWP3K] yang kompeten

Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan


yang kompeten (orang)

100


dan Udara





Pengoperasian Kapal Pengawas Terselenggaranya Pengawasan WPP-NRI

dari kegiatan IUU Fishingdan kegiatan

yang merusak SDKP yang profesional dan

partisipatif

Jumlah kapal pengawas yang siap

operasi

36



Pembangunan Sarpras Kemaritiman

Penunjang Pengelolaan Sumber Daya

Laut



Kapal Perikanan

Armada perikanan tangkap nasional

yang modern, efisien dan berdaya saing

Jumlah kapal nelayan 4 - 20 GT yang

terbangun di wilayah perbatasan

117 unit





Laut



Kapal Perikanan

Armada Perikanan Tangkap Nasional

yang Modern dan Berdaya Saing

Jumlah Sarana Pendukung Kapal/Perahu

Penangkap Ikan

1263 unit





Laut

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan yang Dibangun dan

Dikembangkan

Jumlah pengembangan dan

pembangunan pelabuhan perikanan

daerah prioritas/PKSN

4 unit





Laut


Perikanan Budidaya


Budidaya

Tata kelola Pemanfaatan Sumberdaya

Perikanan budidaya di bidang Prasarana

dan Sarana yang berdaya saing dan

berkelanjutan

Jumlah Sarpras Budidaya Perikanan 100 Unit





Laut




Perikanan

Mutu produk olahan hasil perikanan

yang lebih berdaya saing

Jumlah Sarpras Pengolahan Hasil Laut 42 unit





Laut

Program Pengelolaan Ruang Laut Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Ekonomi Pulau - Pulau Kecil Terluar yang

Mandiri

Jumlah sarana dan prasarana

pendukung ekonomi yang memadai

pada PPKT berpenduduk

5 paket, 4 unit, 4300 m jaringan irigasi





Laut



Perikanan



Daya saing SDM yang mampu

meningkatkan produksi usaha perikanan

Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan

Pemberdayaan Produksi Usaha

Perikanan

50 Kegiatan

Daerah Perbatasan




Produktif/UMKM

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan Jumlah peningkatan akses pendanaan

usaha nelayan (lokasi)

11 Kab



Produktif/UMKM


Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Kemandirian usaha perikanan budidaya

yang berkelanjutan

Jumlah pembudidaya yang memperoleh

akses permodalan melalui fasilitasi

11 Kab



Produktif/UMKM



Perikanan







perikanan




permodalan (orang)

11 Kab


Industry




Perikanan

Meningkatnya Ketersediaan pasokan

ikan

Jumlah Gudang Beku (Cold Storage) yang

tersedia di daerah sentra perikanan

20 Unit

5 Pengembangan Ekonomi Lokal Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan Jumlah penguatan kelembagaan usaha

nelayan (kelompok)

8 Kab

6 Pengembangan Ekonomi Lokal Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan Jumlah nelayan yang mampu mengelola

usahanya (orang)

8 Kab

7 Pengembangan Ekonomi Lokal Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Program Pengembangan SDM dan


Perikanan

Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai

standar kompetensi kerja

nasional/standar kompetensi kerja

khusus di bidang KP

Jumlah masyarakat kelautan dan

perikanan yang dilatih (orang)

8 Kab



Perikanan




khusus di bidang KP

Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang

kompeten (orang)

8 Kab



Perikanan

Pendidikan Kelautan dan Perikanan Peningkatan Kapasitas masyarakat KP

dalam mendapatkan akses pendidikan

Jumlah warga belajar yang mendapatkan

akses pendidikan vokasi KP (orang)

8 Kab



Perikanan







perikanan

Jumlah kelompok yang disuluh


perikanan oleh penyuluh perikanan

(kelompok)

8 Kab



Perikanan







perikanan




permodalan (orang)

8 Kab





Kapal Perikanan

Terwujudnya kapal perikanan Indonesia,

alat penangkap ikan dan pengawakan

yang memenuhi standar di setiap WPP

Jumlah Kapal Perikanan Yang Terbangun

(unit)

8 Kab





Kapal Perikanan



dan berdaya saing




8 Kab




Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Terselenggaranya tata kelola

pemanfaatan sumberdaya perikanan

budidaya di bidang perbenihan yang

berdaya saing dan berkelanjutan

Jumlah Produksi Induk Unggul di

UPT/UPTD (juta Ekor)

1,2




Perikanan Budidaya


pembenihan



813




Perikanan Budidaya


laut

Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut 8 Kab




Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Tersedianya Sarana di Kawasan

Perikanan Budidaya

Jumlah Penerima Manfaat Peralatan dan

Mesin Perikanan Budidaya (kelompok;

non kumulatif)

750

18 Pengembangan Ekonomi Lokal Perizinan Usaha Program Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan


yang berkelanjutan

Jumlah unit usaha budidaya yang

mendapat layanan perizinan

8 Kab

Daerah Tertinggal




Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan


yang berkelanjutan

Jumlah Paket Promosi Perikanan

Budidaya

8 Kab

20 Peningkatan SDM dan Iptek Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis

Pertanian dan Kelautan Perikanan


Perikanan Budidaya


pembenihan



10 kab





pangan




dan Perikanan

Perluasan dan pengembangan

â€œGerakan Makan Ikanâ€•

Jumlah kampanye â€œGerakan Makan

Ikanâ€• yang dilaksanakan2 Penguatan Promotif dan Preventif :



pangan




Perikanan

Penyelenggaraan sistem pengendalian

mutu dan keamanan hasil perikanan

yang sesuai standar

Jumlah kegiatan pengendalian mutu dan

keamanan hasil perikanan




pangan




Kelautan

Mendorong fortifikasi yodium pada

garam rakyat

Jumlah kegiatan pembinaan fortifikasi

yodium pada produsen garam rakyat






dan Perikanan

Meningkatnya ketersediaan produk

perikanan yang bermutu di sentra

perikanan terpadu

Jumlah Lokasi pengembangan distribusi

dan pemasaran di sentra perikanan

terpadu

20






dan Perikanan

Meningkatnya ketersediaan hasil

kelautan dan perikanan di pasar

domestic

Jumlah lokasi pengembangan dan

pembinaan promosi dan kerjasama

pemasaran hasil perikanan dalam negeri

(Provinsi)

34


Kampanye




dan Perikanan

Kampanye Gemar Makan Ikan


Kampanye




dan Perikanan

Percepatan perbaikan gizimasyarakat Partisipasi masyarakat dalam gerakan

makan ikan8 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan

Kampanye




dan Perikanan

Percepatan Perbaikan gizi masyarakat Unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina

dalam rangka memenuhi persyaratan

mutu dan keamanan pangan hasil

perikanan




Infrastruktur Padat Pekerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat


Kapal Perikanan



dan berdaya saing

Jumlah kapal perikanan yang terbangun

(unit)

475



Keahlian Pekerja Program Pengembangan SDM dan


Perikanan




khusus di bidang KP

Jumlah masyarakat kelautan dan

perikanan yang dilatih bersertifikat

kompetensi (orang)

34.250 orang

3 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan Jumlah nelayan yang mampu mengelola

usahanya (orang)

3120


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan Jumlah penguatan kelembagaan usaha

nelayan (kelompok)

2100


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Penguatan Daya Saing Produk


Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil


Meningkatnya investasi dan usaha hasil

kelautan dan perikanan

Jumlah usaha hasil kelautan dan

perikanan yang melakukan kemitraan

dalam rangka mendorong investasi (unit

usaha)

160


perdesaan

Pendampingan Masyarakat Desa Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat


Kapal Perikanan

Bantuan alat penangkap ikan dan alat

bantu penangkapan ikan untuk nelayan

kecil

Jumlah alat penangkap ikan


perdesaan

Pendampingan Masyarakat Desa Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Kawasan sentra/kampung nelayan yang

ditata dan terintegrasi

Jumlah sentra/kampung nelayan yang

ditata dan terintegrasi

20 Sentra


Pelayanan Kesehatan




Pembangunan dan/atau Pemeliharaan

sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan




dan Perikanan



domestik

Jumlah lokasi pengembangan dan

pembinaan promosi dan kerjasama

pemasaran hasil perikanan dalam negeri

(Provinsi)

34








dan Perikanan



domestik

Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan

Sistem Logistik Ikan Nasional di Pusat

Pengumpulan dan Distribusi (Lokasi)

19








dan Perikanan

Meningkatnya ketersediaan produk

perikanan yang bermutu di sentra

perikanan terpadu

Jumlah Lokasi pengembangan distribusi

dan pemasaran di sentra perikanan

terpadu

20







Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar

Domestik Hasil Laut dan Perikanan



domestik

Jumlah pengembangan Kelembagaan

Pemasaran Hasil Perikanan (Lembaga)

10







Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar

Domestik Hasil Laut dan Perikanan



domestik

Jumlah lokasi pengembangan sarana dan

prasarana Pemasaran Dalam Negeri

(lokasi)

20









Kapal Perikanan

Meningkatnya kemampuan usaha

penangkapan ikan nelayan di lokasi

SEKAYA MARITIM

Jumlah bantuan kapal perikanan, alat

tangkap dan alat bantu penangkapan

ikan mendukung pengembangan SEKAYA

MARITIM

245







Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kelembagaan

usaha perikanan tangkap

Jumlah pengintegrasian kawasan

minapolitan dengan pengembangan

sentra perikanan terpadu (lokasi)

57









Jumlah penumbuhan dan

pengembangan kelompok usaha

perikanan tangkap (kelompok)

2200









Jumlah pengembangan lembaga

keuangan mikro (LKM) berbasis usaha

penangkapan ikan (unit)

7









Jumlah kelembagaan usaha yang

terpantau dan tereval

6000







Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kemampuan usaha dan


Jumlah peningkatan akses dan

pembinaan modal usaha serta

pengembangan investasi (lokasi)

34









Jumlah pembinaan dan pengelolaan

usaha (orang)

6120









Jumlah pengembangan diversifikasi

usaha (orang)

3060







Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kualitas kampung nelayan Jumlah pengembangan kampung

nelayan yang mandiri, indah, dan maju

(SEKAYA MARITIM) (lokasi)

245








Perikanan Budidaya


Budidaya

Tersedianya sarana perikanan budidaya

di sentra perikanan budidaya

Jumlah kawasan yang didukung sarana

perikanan budidaya (kawasan;

kumulatif)

24








Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Meningkatnya kesiapan dan kesempatan

kerja di bidang usaha Perikanan

Budidaya

Jumlah kelompok usaha pembudidaya

ikan yang diberdayakan di kawasan

budidaya/ minapolitan/ industrialisasi

(kelompok)

695











dan Perikanan

Meningkatnya distribusi hasil perikanan

melalui penguatan konektivitas hulu hilir

Jumlah lokasi pengembangan distribusi

hasil perikanan melalui penguatan

konektivitas hulu hilir










Perikanan

Meningkatnya mutu produk non pangan

hasil perikanan

Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana

Pengembangan dan Pembinaan Produk

Non Pangan Hasil Perikanan (Lokasi)

110










Perikanan

Menurunnya losses hasil perikanan di

sentra perikanan terpadu

Jumlah cold storage yg dibangun dan

beroperasi di 100 sentra perikanan (unit)

23










Perikanan

Meningkatnya mutu produk olahan hasil

perikanan di sentra perikanan terpadu

Lokasi pengembangan mutu pengolahan

hasil perikanan di sentra perikanan

terpadu (lokasi)

22










Perikanan


perikanan

Jumlah Lokasi akselerasi peningkatan

dan optimalisasi pemanfaatan sentra

PHP

27










Perikanan


perikanan

Jumlah lokasi sarana dan prasarana

pengolahan hasil perikanan yang

dikembangkan dan dibina (Lokasi)

167





saing


Perikanan Budidaya





Jumlah produksi induk unggul di

UPT/UPTD

19,67





saing


Perikanan Budidaya





Jumlah hasil perekayasaan teknologi

terapan bidang perbenihan

33





saing


Perikanan Budidaya





Jumlah diseminasi teknologi terapan

bidang perbenihan

40





saing


Perikanan Budidaya





Jumlah unit pembenihan skala kecil siap

disertifikasi (unit)

102





saing


Perikanan Budidaya


laut

Terwujudnya sentra kebun bibit rumput

laut





saing


Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Tata kelola pemanfaatan sumberdaya

bidang produksi perikanan budidaya

yang mandiri dan berkelanjutan

Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat

CBIB (unit; kumulatif)

10700





saing


Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Tata kelola pemanfaatan sumberdaya

bidang produksi perikanan budidaya

yang mandiri dan berkelanjutan

Jumlah diseminasi teknologi terapan

bidang sistem produksi (paket)

14





saing


Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik

pada unit pembudidaya ikan

Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat

CBIB dengan waktu penerbitan sertifikat

50 hari (unit; kumulatif)

3080





saing


Perikanan Budidaya


Pembudidayaan Ikan

Berkembangnya sentra perikanan

budidaya yang menerapkan teknologi

anjuran

Jumlah lokasi pengembangan teknologi

anjuran (sistem biofloc) untuk

produktifitas budidaya lele, nila dan

patin

24





saing




Perikanan


hasil perikanan

Jumlah unit penanganan pengolahan

produk Non Pangan Hasil Perikanan yang

dibina dan dikembangkan (unit)

300





saing




Perikanan


hasil perikanan

Jumlah Industri Produk Non Pangan Hasil

Perikanan yang dibina dan

dikembangkan (Industri)

40



Penerapan Teknologi Informasi dan

Komunikasi untuk memfasilitasi

perdagangan dan pertukaran informasi

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Tersedianya akses informasi bagi

nelayan untuk mendukung kelancaran

kegiatan usaha penangkapan ikan

Jumlah pengembangan sarana informasi

mendukung Sistem Informasi Nelayan

Pintar (lokasi)

20








Jumlah pengintegrasian kawasan

minapolitan dengan pengembangan

sentra perikanan terpadu (lokasi)






Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kualitas kampung nelayan Jumlah pengembangan kampung

nelayan yang mandiri, indah, dan maju

(SEKAYA MARITIM) (lokasi)








Jumlah pengembangan lembaga

keuangan mikro (LKM) berbasis usaha

penangkapan ikan (unit)38 Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat Desa

Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat


Kapal Perikanan

Meningkatnya kemampuan usaha

penangkapan ikan nelayan di lokasi

SEKAYA MARITIM

Jumlah bantuan kapal perikanan, alat

tangkap dan alat bantu penangkapan

ikan mendukung pengembangan SEKAYA

MARITIM

245



Hukum



Operasional dan Pemeliharaan Kapal

Pengawas

Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan IUU

Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP

yang efektif

Operasi kapal pengawas dalam rangka

pengawasan kegiatan IUU Fishing dan

kegiatan yang merusak SDKP di WPP â€“

NRI wilayah barat

280 hari (17 kapal)


Hukum



Operasional dan Pemeliharaan Kapal

Pengawas

Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan IUU

Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP

yang efektif

Operasi kapal pengawas dalam rangka

pengawasan kegiatan IUU Fishing dan

keguiatan yang merusak SDKP di WPP-

NRI Wilayah timur

280 hari (18 kapal)



Kawasan

Penanganan Transnational Organized

Crime Melalui Kerjasama Maritim

Program Pengelolaan Ruang Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan



Meningkatnya pengelolaan kawasan

konservasi yang berkelanjutan

Jumlah Kawasan Konservasi Perairan

yang meningkat kualitas lingkungannya

melalui upaya pengelolaan efektif



Disiplin

Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat


Kapal Perikanan

Bertambahnya sarana penangkapan ikan

bagi nelayan di sekitar KEK

Jumlah sarana penangkap ikan yang

diberikan kepada nelayan di sekitar KEK

2 unit






dan Gizi Masyarakat

Penanganan Rawan Pangan dan Kurang

Gizi

Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Terlaksananya pemberian Pemberian

Makanan Tambahan pada ibu hamil

Persentase ibu hamil KEK yang

mendapatkan Pemberian Makanan

Tambahan (PMT)

65 persen ibu hamil KEK


dan Gizi Masyarakat


Gizi


Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Terlaksananya pemberian tablet tambah

darah pada ibu hamil

Persentase ibu hamil yang mendapatkan

Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet

selama masa kehamilan

90 persen ibu hamil


dan Gizi Masyarakat


Gizi


Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Terlaksananya pemberian makanan

tambahan pada baduta

Persentase baduta kurus yang mendapat

makanan tambahan

80 persen baduta



Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Peningkatan Produksi dan Distribusi

Kefarmasian

Meningkatnya produksi bahan baku dan

obat lokal serta mutu sarana produksi

dan distribusi kefarmasian

Jumlah bahan baku obat dan obat

tradisional dalam negeri yang

dimanfaatkan (kumulatif)

15



Center

Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

berkualitas yang dapat dijangkau oleh

masyarakat

Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis

30



Center


Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Sistem rujukan pelayanan kesehatan

online (puskesmas dan RS)

Revolusi Mental

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kedaulatan Pangan




Perbatasan


Kesehatan


Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Penyediaan puskesmas di kawasan

perbatasan sesuai standar

Jumlah Puskesmas non rawat inap dan

Puskesmas rawat inap yang memberikan

pelayanan sesuai standar

51 Puskesmas (lokpri) ; 10 Puskesmas

(PKSN)



Perbatasan


Kesehatan


Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Jumlah RS pratama yang dibangun

(kumulatif)

44



Perbatasan


Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat

Kesehatan

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

Penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan

kesehatan yang bermutu, merata, dan

terjangkau di pelayanan kesehatan dasar

pemerintah (puskesmas)

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

di puskesmas

36 Kegiatan (lopri) ; 10 Kegiatan (PKSN)



kesehatan


Kesehatan

Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Pemenuhan standar sarana prasarana

dan alat (SPA) puskesmas

Jumlah Puskesmas yang memenuhi

sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai

standar

49 kab tertinggal


kesehatan


Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

bergerak (PKB) di daerah terpencil

Jumlah Kab/Kota yang melakukan

pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di

daerah terpencil dan sangat terpencil

11 kabupaten tertinggal


kesehatan


Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Pelayanan kesehatan primer sesuai

standar

Jumlah Puskesmas non rawat inap dan



49 kab tertinggal


Tenaga Kesehatan

Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan (PPSDMK)

Pelatihan SDM Kesehatan SDM KESEHATAN YANG DILATIH JUMLAH APARATUR YANG MENDAPAT

SERTIFIKAT PADA PELATIHAN

TERAKREDITASI

43 Kab







Masyarakat

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pelaksanaan Pedoman perilaku hidup

bersih dan sehat terutama pola makan

(konsumsi gizi seimbang) dan aktifitas

fisik

Persentase implementasi pedoman

perilaku hidup bersih dan sehat

terutama pola makan (konsumsi gizi

seimbang) dan aktifitas fisik

60







Kementerian Kesehatan

Perencanaan dan Penganggaran

Program Pembangunan Kesehatan

Perumusan Menu dan Juknis dalam DAK

Kesehatan untuk penguatan upaya

promotif dan preventif di daerah

Jumlah juknis dalam DAK Kesehatan

untuk penguatan upaya promotif dan

preventif di daerah





Program Penguatan Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Nasional

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan

dan JKN/KIS

Perumusan petunjuk teknis (Juknis)

penguatan secondary prevention pada

layanan BPJS-Kesehatan

Jumlah juknis penguatan secondary

prevention pada layanan BPJS-Kesehatan








dan JKN/KIS

Perumusan dan pelaksanaan advokasi

juknis pemanfaatan dana kapitasi JKN

untuk penguatan upaya promotif dan

preventif di Puskesmas

Jumlah juknis pemanfaatan dana

kapitasi JKN untuk penguatan upaya

promotif dan preventif di Puskesmas






Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Penguatan upaya promotif dan preventif

di fasilitas pelayanan kesehatan dasar

melalui akreditasi Puskesmas

Jumlah kegiatan pembinaan akreditasi

puskesmas dengan penekanan pada

penguatan upaya promotif dan preventif






Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Pilot sistem rujukan terkait JKN untuk

meningkatkan upaya pencegahan di

pelayanan kesehatan dasar

Jumlah kab/kota dengan pilot sistem

rujukan terkait JKN untuk meningkatkan

upaya pencegahan di pelayanan

kesehatan dasar7 Penguatan Promotif dan Preventif :





Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Integrasi pelayanan PTM ke dalam paket

pelayanan kesehatan Puskesmas

Jumlah puskesmas menerapkan integrasi

pelayanan PTM ke dalam paket

pelayanan kesehatan

2850





Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Surveilans dan Karantina Kesehatan Penguatan mekanisme surveilans untuk

PTM, faktor risiko, serta Penyakit

Menular

Jumlah provinsi melaksanakan surveilans

untuk PTM, faktor risiko, serta Penyakit

Menular

4 provinsi

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal

Pelayanan Kesehatan






Penyakit

Surveilans dan Karantina Kesehatan Peningkatan antigen imunisasi Jumlah antigen imunisasi baru yang

diperkenalkan

12






Penyakit

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Implementasi perilaku CERDIK (Cek

Kesehatan dengan Deteksi Dini)

Jumlah peserta kegiatan deteksi dini

penyakit tidak menular (CERDIK)

24000






Masyarakat

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Menyusun pedoman penggunaan

anggaran kesehatan yang mendukung

ketersediaan fasilitas sarana aktifitas

fisik kesehatan olahraga

Jumlah pedoman penggunaan anggaran

kesehatan yang mendukung

ketersediaan fasilitas sarana aktifitas

fisik kesehatan olahraga yang disusun






Masyarakat


Olahraga

Peningkatan kebugaran jasmani melalui

aktifitas fisik dan latihan fisik terprogram

secara BBTT (Baik, Benar, Terukur,

Teratur)

Persentase puskesmas yang

menyelenggarakan kegiatan kebugaran

jasmani melalui aktifitas fisik dan latihan

fisik terprogram secara BBTT

40




pangan


Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Suplementasi Gizi Persentase ibu hamil yang mendapat

Tablet Tambah Darah (TTD) selama

kehamilan

90




pangan


Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Suplementasi Gizi Persentase ibu hamil KEK yang mendapat

PMT

65




edukasi hidup sehat


Masyarakat


Olahraga

Pengembangan Gerakan Pekerja

Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP)

Persentase perusahaan menerapkan

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan

Produktif (GP2SP)

40




edukasi hidup sehat


Masyarakat


Olahraga

Pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan kesehatan nelayan

Jumlah pos upaya kesehatan kerja 480




edukasi hidup sehat


Masyarakat


Masyarakat

Kampanye nasional perilaku hidup bersih

dan sehat

Jumlah tema kampanye nasional

perilaku hidup bersih dan sehat yang

disebarluaskan

10 tema




edukasi hidup sehat


Masyarakat


Masyarakat

Peningkatan Pertisipasi Masyarakat

(UKBM) melalui Pembentukan dan

Pengaktifan Forum Peduli Kesehatan

Jumlah kab/kota yang memiliki forum

peduli kesehatan aktif

30




edukasi hidup sehat


Masyarakat


Masyarakat

Pengembangan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat bidang Kesehatan di Desa

(UKBM) dengan bersumber Dana Desa

Persentase desa yang melaksanakan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

dengan bersumber dana desa

30




edukasi hidup sehat


Masyarakat


Masyarakat

Penggalangan Kemitraan dengan Dunia

Usaha/Ormas/Akademisi/LS/LP,

organisasi profesi, LSM dan pihak

Lainnya dalam kampanye gerakan

masyarakat sehat

Jumlah kegiatan kemitraan dalam

kampanye gerakan masyarakat sehat

10




edukasi hidup sehat


Masyarakat

Penyehatan Lingkungan Peningkatan Pelaksanaan STBM Jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

35000




edukasi hidup sehat


Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Kampanye Gunakan Antibiotik Secara

Bijak

Persentase provinsi mendapatkan

sosialisasi penggunaan antibiotik secara

bijak

70




edukasi hidup sehat


Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Upaya

Kesehatan Masyarakat

Laporan riset kesehatan nasional

(Riskesnas) wilayah II

Jumlah laporan Status Kesehatan

Masyarakat hasil Riset Kesehatan

Nasional wilayah II

1




edukasi hidup sehat


Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Upaya

Kesehatan Masyarakat

Pengembangan riset nasional mengenai

PTM

Jumlah riset nasional mengenai PTM

yang dikembangkan25 Penguatan Promotif dan Preventif :



edukasi hidup sehat



Kesehatan (PPSDMK)

Pendidikan SDM Kesehatan Pendidikan dan pelatihan tenaga

promosi kesehatan

Jumlah tenaga promosi kesehatan yang

dididik dan dilatih

3480


Kesehatan



Kesehatan




Pengelolaan Data dan Informasi

Kesehatan

Pengelolaan data dan informasi

kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang

melaporkan data kesehatan prioritas

50


Kesehatan



Kesehatan





Kesehatan


Kesehatan

Persentase tersedianya jaringan

komunikasi data yang diperuntukkan

untuk pelaksanaan e-kesehatan di

tingkat kab/kota

30


Kesehatan



Kesehatan


Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis

30


Kesehatan



Kesehatan


Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Persentase RS regional sebagai

pengampu pelayanan telemedicine

12


Kesehatan



Kesehatan


Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Sistem rujukan pelayanan kesehatan

online (puskesmas dan RS)


Kesehatan



Kesehatan


Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Tanaman

Obat dan Obat Tradisional


Obat dan Obat Tradisional

Jumlah hasil penelitian dan

pengembangan di bidang Tanaman Obat

dan Obat Tradisional (*)

20


Kesehatan

Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar

dan Rujukan Yang Berkualitas


Kesehatan


Kesehatan

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan

kesehatan

Jumlah RS Rujukan Nasional yang

ditingkatkan sarana prasarananya

14


Kesehatan




Kesehatan


Kesehatan

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan

kesehatan

Jumlah RS Rujukan Regional yang

memenuhi sarana parasarana dan alat

(SPA) sesuai standar

130


Kesehatan




Kesehatan


Kesehatan

Pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Puskesmas non rawat inap dan



2800


Kesehatan




Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Kerjasama Puskesmas dengan UTD untuk

mencegah kematian ibu melahirkan

Jumlah Puskesmas yang telah

bekerjasama melalui Dinas Kesehatan

dengan UTD dan RS

3000


Kesehatan




Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Akreditasi pelayanan kesehatan dasar Jumlah Kab/Kota yang siap akreditasi

fasilitas kesehatan primer

266


Kesehatan




Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Akreditasi pelayanan kesehatan dasar Jumlah kecamatan yang memiliki

minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi

akreditasi

1400


Kesehatan




Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Persentase kabupaten/kota dengan

kesiapan akses layanan rujukan

80


Kesehatan




Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Jumlah RS pratama yang dibangun

(kumulatif)

44


Kesehatan




Kesehatan


Rujukan



masyarakat

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal

1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

287


Kesehatan




Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Pelayanan kefarmasian dan penggunaan

obat rasional di fasilitas kesehatan

Persentase puskesmas yang

melaksanakan pelayanan kefarmasian

sesuai standar

50


Kesehatan




Kesehatan



Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan

yang bermutu, merata, dan terjangkau di

pelayanan kesehatan dasar pemerintah

(puskesmas)


di puskesmas

83


Kesehatan




Kesehatan






(puskesmas)

Persentase kab/kota menyelenggarakan

sistem informasi logistik farmasi

0


Kesehatan




Kesehatan

Peningkatan Produksi dan Distribusi

Kefarmasian

Produksi bahan baku dan obat lokal

serta mutu sarana produksi dan

distribusi kefarmasian

Jumlah bahan baku obat dan obat

tradisional dalam negeri yang

dimanfaatkan (kumulatif)

15


Kesehatan

Penyediaan, Persebaran dan Kualitas

SDM Kesehatan




Pengelolaan Urusan Tata Usaha,

Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan,

dan Gaji

Insentif tenaga kesehatan strategis Persentase pembayaran insentif tenaga

kesehatan strategis tepat sasaran


Kesehatan


SDM Kesehatan



Kesehatan (PPSDMK)

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM

Kesehatan

Penempatan SDM kesehatan di daerah-

daerah strategis

Jumlah tenaga kesehatan yang

didayagunakan di fasilitas pelayanan

kesehatan

3000


Kesehatan


SDM Kesehatan



Kesehatan (PPSDMK)


Kesehatan

Pemenuhan tenaga kesehatan di

Puskesmas

Jumlah puskesmas yang minimal

memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

3000


Kesehatan


SDM Kesehatan



Kesehatan (PPSDMK)

Pelaksanaan Internship Tenaga

Kesehatan

Pelaksanaan Internship Tenaga

Kesehatan


melaksanakan internship

6500


Kesehatan

Perluasan Kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu

Indonesia Sehat (KIS)




dan JKN/KIS

Penduduk yang menjadi peserta

penerima bantuan iuran (PBI) melalui

JKN/KIS

Jumlah penduduk yang menjadi peserta


JKN/KIS (dalam juta)

94400000


Kesehatan







dan JKN/KIS

Skema ppp di bidang kesehatan Jumlah skema ppp di bidang kesehatan

yang dihasilkan






Masyarakat


Masyarakat

Dukungan Sarana, Prasarana dalam

Peningkatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat melalui

berbagai media

Jumlah Tema pesan dalam komunikasi,

informasi dan edukasi kepada

masyarakat

10



Peningkatan pelayanan KB Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan Kesehatan Keluarga Bimbingan Teknis dan Evaluasi dalam

pembinaan Kesehatan Keluarga

Persentase persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan (PF)

79



Peningkatan pelayanan KB Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat




pelayanan antenatal ke empat (K4)

76



Peningkatan pelayanan KB Program Pengembangan dan


Kesehatan (PPSDMK)


Kesehatan

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Jumlah puskesmas yang minimal

memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

3000

55 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Manajemen dan pencegahan penyakit Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Surveilans dan Karantina Kesehatan Peringatan Dini Kejadian Surveilans Dan

Karantina Kesehatan

PERSENTASE ANAK USIA 0-11 BULAN

YANG MENDAPAT IMUNISASI DASAR

LENGKAP56 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Manajemen dan pencegahan penyakit Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Surveilans dan Karantina Kesehatan Peringatan Dini Kejadian Surveilans Dan

Karantina Kesehatan

Persentase kab/kota yang mencapai 80%

imunisasi dasar lengkap pada bayi


berencana


Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Primer

Jumlah PUS yang ber-KB dan

menjarangkan kehamilan dan kelahiran

58 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Program Dukungan Manajemen dan



Bantuan Operasional Kesehatan Pendanaan faskes melalui BOK Jumlah Puskesmas yang mendapatkan

BOK

10013

59 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat



kehamilan60 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Suplementasi Gizi Persentase ibu hamil KEK yang mendapat

PMT61 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Suplementasi Gizi Persentase baduta kurus yang mendapat

makanan tambahan62 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Suplementasi Gizi Persentase remaja putri yang

mendapatkan tablet tambah darah (TTD)


Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Pendidikan gizi keluarga Persentase bayi usia kurang 6 bulan yang

mendapat ASI ekslusif64 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat



Persentase kunjungan neonatal pertama

(KN1)


Masyarakat

Pembinaan Kesehatan Keluarga Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan

ibu hamil


pelayanan antenatal minimal empat kali

(K4) (*)66 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan Kesehatan Keluarga Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan

ibu hamil

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil67 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pendidikan dan pemberdayaan


usia dini


Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Sistem Informasi dan Surveilans Gizi Penyuluhan pola asuh kepada orangtua

yang mempunyai anak balita


Kampanye


Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Sistem Informasi dan Surveilans Gizi Pelaksanaan informasi secara berkala

kepada pemangku kepentingan dan di

media cetak dan elektronik

69 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Penyehatan Lingkungan Sarana Air Minum Persentase sarana air minum yang

dilakukan pengawasan

40

70 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Penyehatan Lingkungan Sarana Air Minum Jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

35000




Keahlian Pekerja Program Pengembangan dan


Kesehatan (PPSDMK)

Pelatihan SDM Kesehatan SDM KESEHATAN YANG DILATIH Jumlah Tenaga Pendidik, tenaga

kesehatan dan masyarakat yang

ditingkatkan kemampuannya melalui

pelatihan

19500


dan rentan

Bantuan iuran jaminan kesehatan

melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)




dan JKN/KIS

Penduduk yang menjadi peserta


JKN/KIS

Jumlah penduduk yang menjadi peserta


JKN/KIS (dalam juta)

94400000


dan rentan

Bantuan Tunai Bersyarat Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat



kehamilan

90






kesehatan


Masyarakat


Masyarakat


Masyarakat

Jumlah Tema pesan dalam komunikasi,

informasi dan edukasi kepada

masyarakat

10


Minimum di Desa

Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan

dan kesehatan


Penyakit


Tidak Menular

Pengendalian PTM terpadu Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM

terpadu

30


Minimum di Desa


dan kesehatan


Kesehatan






(puskesmas)


di puskesmas

83


Minimum di Desa


dan kesehatan



Kesehatan (PPSDMK)


Kesehatan

Meningkatnya perencanaan dan

pendayagunaan SDM kesehatan


didayagunakan di SP transmigrasi

100


Minimum di Desa


dan kesehatan



Kesehatan (PPSDMK)


Kesehatan


kesehatan


didayagunakan di fasilitas pelayanan

kesehatan

21700


Minimum di Desa



air bersih)


Masyarakat

Penyehatan Lingkungan Penyehatan dan pengawasan kualitas

lingkungan

Jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

35000




1 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas

Air)


Masyarakat

Kesehatan lingkungan Penyehatan dan pengawasan kualitas

lingkungan

Persentase sarana air minum yang

dilakukan pengawasan

40

2 Peningkatan Manajemen Layanan Air

Minum dan Sanitasi

Peningkatan Demand Terhadap Hygiene

dan Sanitasi (PHBS)


Masyarakat


Masyarakat

Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat


memiliki kebijakan PHBS

60


Minum dan Sanitasi

Peningkatan Demand Terhadap Hygiene

dan Sanitasi (PHBS)


Masyarakat

Penyehatan Lingkungan Penyehatan dan pengawasan kualitas

lingkungan

Jumlah desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

35000





serta Tertata Baik

Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat


Masyarakat


Masyarakat


memiliki kebijakan PHBS

60




serta Tertata Baik

Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan

Masyarakat

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan


masyarakat

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal

1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

287




serta Tertata Baik

Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit


Tidak Menular

Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tidak

Menular

Persentase kab/kota yang melaksanakan

kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

minimal 50 persen sekolah

30



Kawasan


Kesehatan

Penyediaan rumah sakit Rumah sakit terbangun

2 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Primer

Jumlah Puskesmas yang berada di

daerah kawasan wisata


Perkotaan





Perbatasan



Program Peningkatan Kompetensi

Tenaga Kerja dan Produktivitas

Pengembangan dan Peningkatan

Produktivitas

Pelatihan Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Terlatih 4484




Program Penempatan dan

Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengembangan Model dan Inkubasi

Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis

Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah Pengembangan Tenant Inkubasi

Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

49 kab

2 Peningkatan SDM dan Iptek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pelatihan

Jumlah BLK Pemerintah yang

ditingkatkan Sarana dan Prasarana

Pelatihannya

10 BLK

3 Peningkatan SDM dan Iptek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi


Pengembangan Standardisasi

Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja

Terlaksananya Pelatihan Berbasis

Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat

Pelatihan Berbasis Kompetensi

49 kab






Program Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

Peningkatan Perlindungan Pekerja

Perempuan dan Penghapusan Pekerja

Anak

Pembinaan Penerapan Norma

Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Jumlah perusahaan yang menerapkan

norma perlindungan tenaga kerja

perempuan

300 perusahaan







Ketenagakerjaan

Peningkatan Penerapan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sosialisasi Program Pencegahan dan

Penanggulangan HIV-AIDS di tempat

kerja


norma pencegahan dan penanggulangan

HIV-AIDS di tempat kerja

150 perusahaan




edukasi hidup sehat



Ketenagakerjaan



Sosialisasi K3 Kesehatan Kerja Jumlah perusahaan yang menerapkan

norma kesehatan kerja

160 perusahaan




edukasi hidup sehat



Ketenagakerjaan

Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sosialisasi Penerapan Norma Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3)


norma Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3)

50 perusahaan




edukasi hidup sehat



Ketenagakerjaan

Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pelatihan (ToT) Penerapan Norma Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (SMK3)


norma Sistem Manajemen Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (SMK3)

50 perusahaan



Program Pengembangan Hubungan

Industrial dan Peningkatan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Jaminan bagi tenaga kerja Tenaga kerja yang mendapatkan jaminan

sosial tenaga kerja





Ketenagakerjaan

Pembinaan perusahaan untuk

menyediakan ruang laktasi

Jumlah perusahaan yang menyediakan

ruang laktasi

Pelayanan Kesehatan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal




Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan

Industrial


Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Ketenagakerjaan



Meningkatnya kualitas penerapan

persyaratan ketenagakerjaan di bidang

keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan

Norma Kelembagaan, Keahlian dan

Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

2.230 perusahaan




Industrial



Sosial Tenaga Kerja

Pengelolaan Kelembagaan dan

Kerjasama Hubungan Industrial

Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan

dan Kerjasama Hubungan Industrial

Jumlah Pengurus dan Anggota SP/SB

Yang Diberdayakan

750 orang




Industrial



Sosial Tenaga Kerja

Pengelolaan Kelembagaan dan

Kerjasama Hubungan Industrial

Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan

dan Kerjasama Hubungan Industrial

Jumlah Pengusaha, Pekerja/ SP/SB Yang

Memahami Tata Cara Pembentukan LKS

Bipartit

875 orang




Industrial



Sosial Tenaga Kerja

Peningkatan Penerapan Pengupahan Terwujudnya Sistem Pengupahan Yang

Adil

Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan

Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala

Upah

500 perusahaan




Industrial



Sosial Tenaga Kerja

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan

Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Diterapkannya Prinsip-Prinsip Hubungan

Industrial dalam Pencegahan dan

Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

Jumlah Pelaku Hubungan Industrial Yang

Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan


Industrial

4000 orang




Industrial



Sosial Tenaga Kerja

Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan

Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Diterapkannya Prinsip-Prinsip Hubungan

Industrial dalam Pencegahan dan


Industrial

Jumlah Perjanjian Bersama (PB) Yang

dihasilkan Oleh Mediator HI dalam

Penyelesaian Perselisihan HI

4410 PB




Industrial



Sosial Tenaga Kerja

Pengelolaan Persyaratan Kerja,

Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi

Terlaksananya Tata Kelola Persyaratan

Kerja, Kesejahteraan dan Analisis

Diskriminasi

Jumlah Pelaku Hubungan Industrial Yang

Mendapatkan Pemahaman Tentang

Peningkatan Kesejahteraan

Pekerja/Buruh

4200 orang




Industrial



Sosial Tenaga Kerja

Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Meningkatnya Program Jaminan Sosial

Bagi Pekerja/Buruh

Jumlah Pelaku HI Yang Mendapatkan

Pemahaman Mengenai Program Jaminan

Sosial

8000 orang




Industrial



Ketenagakerjaan

Peningkatan Kinerja Program yang

Mencakup Norma Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3), Norma Kerja

Perempuan dan Anak, Norma Kerja dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pelayanan

Pengelolaan K3, serta Pemeriksaan dan

Penyidikan

Meningkatnya kepatuhan dalam

penerapan norma ketenagakerjaan

utama


norma ketenagakerjaan

4800 perusahaan



Infrastruktur Padat Pekerja Program Penempatan dan




Terwujudnya peningkatan perluasan

kesempatan kerja melalui padat karya

dan kewiraushaan

Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan

melalui kegiatan padat karya

74000



Keahlian Pekerja Program Peningkatan Kompetensi




Binalattas

Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja untuk Mencetak Tenaga

Kerja yang Berdaya Saing

Jumlah tenaga kerja yang mendapat

pelatihan berbasis kompetensi

155.780 orang



Layanan Informasi Pasar kerja Program Penempatan dan


Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Terwujudnya bursa kerja yang melayani

masyarakat

Jumlah pembinaan bursa kerja provinsi

san kabupaten/kota

430 Bursa kerja





Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Terwujudnya integrasi sistem informasi

pasar kerja

Jumlah BKK dan BKS yang terkoneksi

dengan informasi pasar tenaga kerja

nasional

100 BKK dan BKS





Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Terwujudnya integrasi sistem informasi

pasar kerja

Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar

kerja yang memenuhi standar ISO9001

20 Lokasi





Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja Tersedianya data persediaan dan

permintaan per sektor sesuai potensi

daerah

Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar

kerja yang ditingkatkan dengan mengacu

pada praktek terbaik internasional

24 Provinsi

16 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penempatan dan




Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui

kegiatan wirausaha baru

Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan

melalui kegiatan wirausaha baru

2000 Orang

17 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penempatan dan




Tenaga kerja muda yang diberdayakan

melalui kegiatan penciptaan wirausaha

muda ( P2B)

jumlah tenaga kerja muda yang

diberdayakan melalui kegiatan

penciptaan wirausaha muda ( P2B)18 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penempatan dan




Calon wirausaha yang diberdayakan Jumlah calon wirausaha yang

diberdayakan

37500 Orang



dan rentan

Bantuan Tunai Bersyarat Program Perlindungan Tenaga Kerja dan


Ketenagakerjaan

Peningkatan Perlindungan Pekerja

Perempuan dan Penghapusan Pekerja

Anak

Meningkatnya Fasilitas Mitigasi Dampak

Pelanggaran Norma Ketenagakerejaan

Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari

Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

17000


perdesaan

Keterampilan teknis untuk dapat bekerja Program Peningkatan Kompetensi




Binalattas

Terlaksananya Pelatihan Berbasis

Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat

Pelatihan Berbasis Kompetensi

80000


perdesaan

Kewirausahaan Program Peningkatan Kompetensi


Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan

Kerja Kewirausahaan (BLKK) Quick Wins

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan,

keterampilan dan keahlian bagi

masyarakat kurang mampu

Jumlah masyarakat kurang mampu yang

mengikuti pelatihan kewirausahaan,

keterampilan dan keahlian

11000












dan kewiraushaan



74000 orang











dan kewiraushaan



2000 orang









Terlaksananya pendampingan bagi

kelompok wirausaha baru

Jumlah tenaga kerja sukarela sebagai

pendamping dan Tenaga Kerja Pemuda

Mandiri Profesional (TKPMP)

1.660 orang









Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Terwujudnya bursa kerja yang melayani

masyarakat

Jumlah pembinaan bursa kerja provinsi

san kabupaten/kota

430 bursa kerja









Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri Terpenuhinya kebutuhan masyarakat

untuk mendapatkan layanan

penempatan kerja di dalam negeri

Jumlah Peningkatan Pemberdayaan

Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja

250


Masyarakat Desa










dan kewiraushaan



74.000 orang


Masyarakat Desa










dan kewiraushaan



2.000 orang


Masyarakat Desa







Produktivitas

Tersedianya 177 unit sarana pelatihan

keliling (MTU)

Jumlah sarana pelatihan keliling (MTU)

yang disediakan

35


Masyarakat Desa








Pelaku usaha produktif yang

menerapkan TTG

jumlah pelaku usaha produktif yang

menerapkan TTG

2.500 orang




Luar Negeri



Pembinaan Penempatan dan

Perlindungan Tki Luar Negeri

atase yang memberi perlindungan

pekerja migran

Jumlah atase yang memberi

perlindungan pekerja migran

13 Lokasi


1 Hubungan Industrial yang Bersahabat Peningkatan Kualitas Hubungan Industri

dengan Buruh



Ketenagakerjaan

Peningkatan Kinerja Program yang

Mencakup Norma Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3), Norma Kerja

Perempuan dan Anak, Norma Kerja dan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pelayanan

Pengelolaan K3, serta Pemeriksaan dan

Penyidikan

Meningkatnya kepatuhan dalam

penerapan norma ketenagakerjaan

utama

2 Kebijakan Industri Nasional Kebijakan Ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan


Sosial Tenaga Kerja

Penyempurnaan Peraturan

Ketenagakerjaan

Tersusunnya 8 regulasi yang mengatur

hubungan industrial di KEK

Jumlah regulasi hubungan industrial 8 regulasi


Disiplin

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pelatihan Kerja dan Produktivitas


pelatihan tenaga kerja

Jumlah BLK yang dibangun/ditingkatkan 9


1 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata Program Peningkatan Kompetensi



Produktivitas

Meningkatnya Produktivitas Tenaga

Kerja dan Perusahaan/Lembaga

Jumlah SDM Pariwisata yang

mendapatkan pelatihan2 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Penyusunan NSPK SDM dan

Kelembagaan



Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

dan Produktivitas

Penyusunan NSPK SDM Pariwisata Jumlah NSPK yang disusun






tenaga listrik

Program Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko

Pengelolaan Pinjaman Terpenuhinya Pengadaan Pinjaman

Program sesuai kebutuhan pembiayaan

Persentase Pengadaan Pinjaman

Program sesuai kebutuhan pembiayaan

(%)

100


tenaga listrik


Risiko

Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan

Pembiayaan Infrastruktur

Tercapainya Persentase Pemenuhan

Dukungan Pemerintah Proyek KPS

Infrastruktur Prioritas

Persentase Pemenuhan Dukungan

Pemerintah Proyek KPS Infrastruktur

Prioritas (%)

0,8


Operasional Energi


Minyak

Program Pengelolaan Kekayaan Negara,

Penyelesaian Pengurusan Piutang

Negara dan Pelayanan Lelang

Perumasan Kebijakan, Standardisasi,

Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan

Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan

Piutang Negara dan Pengelolaan

Kekayaan Negara Lain-lain

Kejelasan Status lahan pembangunan

kilang

Dokumen (persetujuan/ penolakan atas

permohonan pengelolaan KNL untuk

penyediaan lahan pembangun kilang dari

aset negara yang ditindaklanjuti (%)

1


Operasional Energi

Pembentukan Cadangan Penyangga

Energi


Risiko

Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan

Pembiayaan Infrastruktur

Terwujudnya dukungan pemerintah

untuk percepatan penyediaan

infrastruktur

persentase pemenuhan dukungan

pemerintah proyek KPS infrastruktur

prioritas (%)

80



Sasaran

Perumusan Dan Evaluasi Formulasi

Harga Dan Besaran Subsidi Bahan Bakar

Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan

Sektor Keuangan

Perumusan Kebijakan APBN Penerimaan APBN yang Optimal Persentase perumusan dan evaluasi

formulasi harga dan besaran subsidi

bahan bakar (%)

100 persen

6 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Pengawasan, Pelayanan, dan

Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan

Cukai

Pembinaan Penyelenggaraan

Kepabeanan dan Cukai Utama

Optimalisasi penerimaan kepabeanan

dan cukai dari niaga migas

Persentase jumlah penerimaan

kepabeanan dan cukai (%)

100



Cukai



Optimalisasi penyelesaian proses

kepabeanan niaga migas

Waktu penyelesaian proses kepabeanan

(customs clearance time) (hari)

1,3



Cukai



Optimalisasi tindak lanjut atas temuan

pelanggaran di bidang kepabeanan dan

cukai dalam niaga migas

Persentase tindak lanjut atas temuan

pelanggaran di bidang kepabeanan dan

cukai dalam niaga migas (%)

80

9 Meningkatkan Produksi Energi Primer Peningkatan Tata Kelola Migas Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan

Sektor Keuangan

Perumusan Kebijakan Pajak,

Kepabeanan, Cukai dan PNBP

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan

Kebijakan Pendapatan Negara yang

Mendukung Terwujudnya Kebijakan

Fiskal

Persentase rekomendasi kebijakan yang

ditetapkan dan/atau diterima Menteri

Keuangan

85




Center

Program Pengelolaan Anggaran Negara Pengembangan Sistem Penganggaran Terlaksananya penyusunan APBN

berbasis elektronik (e-budgeting) secara

online

Jumlah sistem e-budgeting secara online 1 paket sistem


1 Pengembangan PLBN Terpadu Pembangunan Infrastruktur/ Gedung

CIQS Terpadu

Program Pengawasan, Pelayanan, dan


Cukai

Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan

Cukai di Daerah

Penyediaan sarpras CIQS modern (X-ray,

metal detector, scanner document, dll)

Jumlah PLBN yang menerima bantuan

sarpras CIQS

7 PLBN

2 Pengembangan PLBN Terpadu Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan

Custom, Imigrasi, Quarantine and

Security



Cukai

Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan

Cukai di Daerah

Terciptanya administrator kepabeanan

dan cukai yang memberikan fasilitasi

perdagangan dan industri, menjaga

perbatasan dan melindungi masyarakat

Indonesia dari penyulundupan dan

perdagangan ilegal, serta optimalisasi

penerimaan negara di sektor

kepabeanan dan cukai

Indeks kepuasan pengguna layanan 3,9

Kedaulatan Energi

Revolusi Mental

Daerah Perbatasan

KEMENTERIAN KEUANGAN






Program Peningkatan Kualitas Hubungan

Keuangan Pusat dan Daerah

Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa

Penyusunan skema insentif bagi daerah

yang melaksanakan kegiatan Gerakan

Masyarakat Sehat

Jumlah dokumen skema insentif DAK

bagi daerah yang melaksanakan kegiatan

Gerakan Masyarakat Sehat yang

dirumuskan2 Penguatan Promotif dan Preventif :



konsumsi alkohol

Program Peningkatan dan Pengamanan

Penerimaan Pajak

Perumusan Kebijakan di Bidang PPN,

PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

Peningkatan pajak yang tinggi untuk

produk yang membahayakan kesehatan

seperti rokok dan minuman beralkohol

Besaran kenaikan PPn produk rokok




konsumsi alkohol



Cukai

Perumusan Kebijakan dan Peningkatan

Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

Peningkatan cukai untuk produk yang

membahayakan kesehatan seperti rokok

dan minuman beralkohol

Besaran kenaikan cukai rokok



dan rentan



Program Pengelolaan Anggaran Negara Pengelolaan PNBP dan Subsidi Pelaksanaan subsidi pangan bagi

keluarga berpenghasilan rendah

(Transaksi Khusus - Bagian Anggaran

999.99)

Jumlah keluarga miskin yang

memperoleh subsidi pangan

15800000




Berkelanjutan

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD

dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan

Bertahap

Program Peningkatan Kualitas Hubungan

Keuangan Pusat dan Daerah

Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa

Perumusan dan Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa yang Berkualitas

dan Optimal

Indeks Pemerataan Antar daerah (Indeks

Williamson)

0,73

Pelayanan Kesehatan





dan Media Publik


Publik

Program Pengembangan Informasi dan

Komunikasi Publik

Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Tersedianya Konten Informasi Publik

yang Beragam dan Berkualitas yang

Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan

Memberdayakan Masyarakat Dalam

Rangka NKRI

Jumlah judul konten informasi yang siap

pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah

daerah dan disebarkan ke masyarakat

untuk meningkatkan kecerdasan dan

pengembangan kepribadian bangsa dan

lingkungan sosialnya (terutama daerah

terdepan, terluar, tertinggal dan p

30


dan Media Publik


Publik


Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui

Media Publik

Terbangunnya proyek percontohan

ruang-ruang terbuka nonton bersama

film/video bertema revolusi mental di

layar videotrone atau layar tancap di

1200 kecamatan

Strategi komunikasi kepada masyarakat

terkait kampanye revolusi mental pada

proyek percontohan ruang terbuka di

200 kecamatan

1 dokumen strategi komunikasi

kampanye revolusi mental


dan Media Publik


Publik


Komunikasi Publik


Media Publik





1200 kecamatan

Promosi, publikasi dan advokasi kepada

masyarakat untuk menciptakan

awareness/berpartisipasi/menonton film

terkait revolusi mental pada proyek

percontohan ruang terbuka di 200

kecamatan

1 laporan pelaksanaan promosi,

publikasi dan advokasi kampanye

revolusi mental




Perbatasan


Telekomunikasi

Program Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

Penyediaan Infrastruktur dan Layanan

Telekomunikasi dan Penyiaran

Pembangunan BTS Jumlah BTS yang dibangun 125 unit



Perbatasan


Telekomunikasi


Informatika

Pengembangan Infrastruktur dan

Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

Infrastruktur penyiaran publik yang

direvitalisas

Jumlah Lokasi pengembangan dan

pemerataan pembangunan jaringan

infrastruktur penyiaran digital dan

peningkatan wilayah jangkauan siaran

LPP terhadap populasi di wilayah

perbatasan, terluar dan terpencil

Belum Ditentukan


1 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Penyediaan Akses Telekomunikasi Program Penyelenggaraan Pos dan

Informatika



Tersedianya pengembangan

infrastruktur dan layanan

telekomunikasi, informatika dan

penyiaran di wilayah non komersial

Jumlah BTS yang dibangun di daerah

blankspot layanan telekomunikasi

125 unit


Informatika







Jumlah penyediaan akses internet 800 lokasi


Informatika







Jumlah insfrastruktur penyiaran

didaerah perbatasan, terpencil dan

pulau terluar (hibah)

20 unit


Informatika







Jumlah Penyediaan Perangkat

Pendukung (hibah)

75 perangkat

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Revolusi Mental

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal





edukasi hidup sehat


Komunikasi Publik

Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Penyusunan konsep pesan perilaku

hidup bersih dan sehat yang mudah

dipahami oleh masyarakat

Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan

sehat yang mudah dipahami oleh

masyarakat yang disusun2 Penguatan Promotif dan Preventif :



edukasi hidup sehat


Komunikasi Publik

Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Penyiaran iklan dan diseminasi informasi

layanan masyarakat terkait pola hidup

sehat

Jumlah media publik yang dimanfaatkan

untuk iklan dan diseminasi informasi

layanan masyarakat terkait pola hidup

sehat3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan



Kesehatan


Informatika







Jumlah penyediaan akses internet 800 unit


Kampanye


Komunikasi Publik





Rangka NKRI

Jumlah publikasi/ artikel edukatif

mengenai Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

dan pemberian makan bayi (ASI ekslusif

dan MP ASI) yang benar dan 1000 hari

pertama kehidupan (HPK) pada media

cetak dan elektronik lokal dan nasional


Kampanye


Komunikasi Publik

Pembinaan dan Pengembangan

Kemitraan Lembaga Komunikasi

Terselenggaranya Pengembangan

Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk

penyebaran/diseminasi informasi publik

Jumlah kemitraan dalam rangka

penguatan organisasi masyarakat sipil,

swasta dan media untuk mengedukasi

masyarakat mengenai pentingnya

informasi publik dan berpartisipasi

dalam proses penyusunan serta

pengawasan pelaksanaan kebijakan




Keahlian Pekerja Program Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika

Penelitian dan Pengembangan Literasi

dan Profesi, serta Pengembangan SDM


Peningkatan keahlian dan kompetensi

SDM bidang komunikasi dan informatika

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan,

bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur

pemerintah

750 orang











bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan

kerja muda

750 orang








Meningkatnya Literasi TIK Nasional Jumlah peserta bimtek literasi bagi

kalangan wanita, anak-anak, dan

disabilitas

500 peserta





Pelatihan dan Pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Meningkatkan keahlian dan komptensi

SDM bidang Komunikasi dan Infomatika



kerja muda

700 orang







antardesa

Program Pengembangan Aplikasi

Informatika

Pembinaan dan Pengembangan Tik

Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Agen perubahan informatika untuk

mendorong pemberdayaan masyarakat

berbasis TIK

Jumlah agen perubahan informatika

untuk mendorong pemberdayaan

masyarakat berbasis TIK

18000






antardesa


Informatika









125 BTS






antardesa


Informatika







Jumlah penyediaan akses internet 800 Lokasi (Sesuai prioritas:i SD, SMP,

SMA, Madrasah, rusunawa, desa

nelayan, desa pertanian, desa

pedalaman)


Pelayanan Kesehatan







antardesa


Informatika










20






antardesa


Informatika







Jumlah Penyediaan Perangkat

Pendukung (hibah)

75


Minimum di Desa


komunikasi


Informatika









125


Minimum di Desa


komunikasi


Informatika







Jumlah penyediaan akses internet 800


Minimum di Desa


komunikasi


Informatika










20


Minimum di Desa


komunikasi


Informatika



Tersedianya dukungan TIK untuk

mempercepat pengembangan ekosistem

dan adopsi TIK di masyarakat

Jumlah lokasi desa nelayan dan

pertanian yang terlayani akses internet

30 lokasi



Penerapan Teknologi Informasi dan

Komunikasi untuk memfasilitasi

perdagangan dan pertukaran informasi


Informatika







Jumlah penyediaan akses internet 800 unit



Terorisme

Pengawasan Aliran Dana & Media

Control


Informatika

Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Layanan Penanganan Situs Internet

Bermuatan Negatif

Jumlah situs internet bermuatan negatif

yang tertangani

3600

2 Keamanan Data dan Informasi (Cyber

Security)

Operasional Pengemanan Siber Program Penyelenggaraan Pos dan

Informatika


Penyelenggaraan Telekomunikasi

Layanan Pengamanan Jaringan Internet Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya

telah ditempatkan perangkat deteksi

dengan availabilitas 99% dan terhubung

dengan sistem pemantauan

55 unit


1 Penguatan Diplomasi Soft Power Penguatan citra positif Indonesia melalui

peningkatan peran di bidang informasi

dan pelayanan media


Komunikasi Publik

Pengembangan Kemitraan Pelayanan

Informasi Internasional

Terselenggaranya sosialisasi konten

informasi nasional dan internasional

dalam rangka pencitraan positif

Indonesia di dunia internasional

Jumlah publikasi konten tentang

Indonesia di media cetak dan elektronik

berbahasa asing

7 Judul

2 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap

Informasi Publilk

Peningkatan Keterbukaan Informasi dan

Komunikasi Publik



Kementerian Komunikasi dan

Informatika

Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI)

Pusat

Terlaksananya Ketentuan UU No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik 65% kasus/sengketa diselesaikan


Informasi Publilk


Komunikasi Publik




Informatika


Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI)

Pusat

Terlaksananya Ketentuan UU No. 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Badan Publik Pemerintah yang

melaksanakan ketentuan UU

Keterbukaan Informasi Publik

70%


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik


Media Publik

Peningkatan Peran Media Publik dan

Media Center

Penguatan Media Center lengkap dan

berfungsi efektif di

Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah

terluar/Terdepan/Pasca Konflik

35 Lokasi


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik


Media Publik


Media Center

Media publik yang dimanfaatkan untuk

diseminasi informasi (media cetak,

elektronik, media sosial) bertemakan

prioritas dan dimensi pembangunan

Indonesia

18 Paket Informasi




Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik


Media Publik


Media Center

Pelaksanaan Strategi Komunikasi

Nasional Revolusi Mental (termasuk

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan)

1 Strategi Komunikasi Revolusi Mental di

proyek percontohan


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik






Pemberdayaan Forum Komunikasi Media

Tradisional dalam upaya meningkatkan

kualitas media tradisional dalam

penyebaran informasi publik,

mempertahankan nilai nilai budaya dan

merekatkan persatuan dan kesatuan

bangsa

5 Provinsi terdepan/terluar pasca konflik


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik






Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat

(terutama daerah perbatasan/terluar,

terpencil dan pasca konflik)

20 kab/kota


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik






Pelayanan informasi publik melalui

kemitraan dengan SKPD/OPD

65 SKPD


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik






Kemitraan dalam rangka penguatan

organisasi masyarakat sipil, swasta dan

media untuk mengedukasi masyarakat

mengenai pentingnya informasi publik

dan berpartisipasi dalam proses

penyusunan serta pengawasan

pelaksanaan kebijakan

12 Kemitraan


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik






Edukasi/literasi media untuk

meningkatkan kesadaran dan

kemampuan/kapasitas masyarakat

memilih dan memanfaatkan media

sesuai kebutuhannya

1000 Peserta


Informasi Publilk


Komunikasi Publik


Komunikasi Publik






Pemberdayaan Media Komunitas

(terutama daerah perbatasan/terluar,

terpencil dan pasca konflik) sebagai

penyebar informasi publik kepada

masyarakat

5 Provinsi


Informasi Publilk

Peningkatan Kualitas Konten Informasi

Publik




Informatika


Teknis Lainnya Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) Pusat

Tersedianya Dukungan Teknis dan

Manajemen Dalam Rangka Kelancaran

Pelaksanaan Tugas KPI Pusat

Kebijakan dan Peraturan

Penyelenggaraan Penyiaran

8 Kebijakan Penyiaran


Informasi Publilk


Publik




Informatika







Penyelesaian Pengaduan Masalah

Konten Siaran

90%


Informasi Publilk


Publik




Informatika







Pemantauan langsung program/isi siaran

pada lembaga penyiaran yang

melaksanakan Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3-SPS)

15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan +

20 Radio


Informasi Publilk


Publik




Informatika







Pelaksanaan Pemeringkatan (rating)

kualitas program/isi siaran televisi

1 dokumen hasil survey kualitas siaran


Informasi Publilk


Publik




Informatika


Teknis Lainnya Dewan Pers

Peningkatan Peran Pers Indonesia Peningkatan fungsi dan peran Dewan

Pers serta penguatan kapasitas jurnalis

17 Kegiatan


Informasi Publilk


Publik




Informatika



Peningkatan Peran Pers Indonesia Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Indeks Kemerdekaan Pers


Informasi Publilk


Publik




Informatika



Peningkatan Peran Pers Indonesia Pelaksanaan World Press Freedom Day 1 Kegiatan


Informasi Publilk


Publik


Komunikasi Publik





Rangka NKRI

Jumlah judul konten informasi yang siap

pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah

daerah dan disebarkan ke masyarakat

untuk meningkatkan kecerdasan dan

pengembangan kepribadian bangsa dan

lingkungan sosialnya (terutama daerah

terdepan, terluar, tertinggal dan p

30 paket informasi


Informasi Publilk


Publik


Komunikasi Publik





Rangka NKRI

Tersusunnya Strategi Komunikasi dalam

Pelaksanaan Government Public

Relations

Strakom GPR dan Narasi Tunggal

Pemerintah


Informasi Publilk


Publik


Komunikasi Publik





Rangka NKRI

Analisis Konten Media Publik Bidang

Polhukam, Perekonomian, Kesra dan

Kemaritiman sebagai bahan

rekomendasi kebijakan

300 analisis konten media


Informasi Publilk


Publik


Komunikasi Publik





Rangka NKRI

Tersusunnya kebijakan pengelolaan dan

penyebaran informasi publik untuk

mendorong konten lokal yang berbasis

edukasi

2 Kebijakan


Informasi Publilk

Peningkatan SDM Bidang Komunikasi

dan Informasi









bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur

pemerintah

750 peserta pelatihan


Informasi Publilk


dan Informasi










kerja muda

750 peserta pelatihan


Informasi Publilk


dan Informasi








Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang

komunikasi dan informatika dalam dan

luar negeri

230 Beasiswa DN/LN


Informasi Publilk


dan Informasi








Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo 4 SKKNI


Informasi Publilk


dan Informasi






Meningkatnya Literasi TIK Nasional Jumlah peserta bimtek literasi bagi

kalangan wanita, anak-anak, dan

disabilitas

500 Peserta




Pelaksanaan RB

Penataan tatakelola birokrasi Program Pengembangan Aplikasi

Informatika

Pembinaan dan Pengembangan E-

Government

Tersedianya layanan eGovernment yang

terintegrasi untuk 10% kabupaten dan

kota dengan Index eGovernment

mencapai 3,4 (skala 4.0);

Persentase instansi yang memanfaatkan

layanan eGovernment yang

terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan

berkualitas untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan berbasis

TIK nasional

TBA

Reformasi Birokrasi




Pembangunan kapasitas masyarakat

yang inovatif, kreatif dan produktif


Komunikasi Publik


Media Publik





1200 kecamatan

Strategi komunikasi kepada masyarakat

terkait kampanye revolusi mental pada

proyek percontohan ruang terbuka di

200 kecamatan

1 dokumen strategi komunikasi

kampanye revolusi






Komunikasi Publik


Media Publik





1200 kecamatan

Promosi, publikasi dan advokasi kepada

masyarakat untuk menciptakan

awareness/berpartisipasi/menonton film

terkait revolusi mental pada proyek

percontohan ruang terbuka di 200

kecamatan

1 laporan pelaksanaan promosi,

publikasi dan advokasikampanye revolusi

mental



Penggunaan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)


Informatika

Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Layanan Peningkatan Kapasitas dan

Kualitas Pelaku e-Business

Jumlah Domain .id gratis untuk ukm dan

sekolah

20000




Komunikasi (TIK)


Informatika

Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Layanan Peningkatan Kapasitas dan

Kualitas Pelaku e-Business

Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara

Sertifikasi Elektronik yang Diterbitkan

15




Komunikasi (TIK)


Informatika

Pembinaan dan Pengembangan E-

Government

Tersedianya layanan eGovernment yang

terintegrasi untuk 10% kabupaten dan

kota dengan Index eGovernment

mencapai 3,4 (skala 4.0);

Persentase instansi yang memanfaatkan

layanan eGovernment yang

terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan

berkualitas untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintahan berbasis

TIK nasional

Belum Ditentukan


1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Sarana Telekomunikasi Program Penyelenggaraan Pos dan

Informatika



Jaringan Internet Super Cepat (Fix

Broadband)

Persentase (%) terselesaikannya

pembangunan jaringan tulang punggung

serat optik nasional

26 Kab/kota


Indonesia

Bantuan Pembiayaan pada Perusahaan

Start Up yang Potensial


Informatika

Pembinaan, Pengembangan dan

Kemitraan Industri Informatika

Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi

dalam Mendorong Industri TIK Nasional

Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan

Promosi dalam Mendorong Industri TIK

Nasional

8


Disiplin

Peningkatan Akses Informasi dan

Telekomunikasi


Informatika


Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peningkatan pelayanan perijinan

penyelenggaraan telekomunikasi

Jumlah perizinan bidang telekomunikasi

yang terselesaikan di 8 KEK

8 KEK


1 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Penyelenggaraan Pos dan

Informatika



Tersedianya jaringan internet super

cepat

Tersedianya pengadaan akses internet di

lokasi-lokasi kegiatan pariwisata

TBA


Perkotaan





Program Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Kemaritiman

Peningkatan Koordinasi Kebijakan Bidang

SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Terwujudnya sinergi antar sektor,

tersedianya rekomendasi solusi atas

permasalahan sektoral, serta

termonitornya implementasi kebijakan

mengenai SDM, Iptek, dan Budaya

Maritim khususnya pendidikan dan

pelatihan maritim, pendayagunaan iptek

maritim, seni, budaya dan olahraga

maritim, penguatan inovasi dan ekonomi

kreatif maritim, sistem observasi dan

informasi maritim melalui koordinasi

kebijakan yang efektif dan produktif

Persentase permasalahan sektoral

mengenai pendidikan dan pelatihan

maritim, pendayagunaan iptek maritim,

seni, budaya dan olahraga maritim,

penguatan inovasi dan ekonomi kreatif

maritim, sistem observasi dan informasi

maritim, yang dapat dipecahkan dan

dikoordinasikan implementasinya (%)

100%



Kawasan




Kebijakan Kemaritiman

Koordinasi Kemanan dan Ketahanan

Maritim

Terlaksananya Koordinasi Kemanan dan

Ketahanan Maritim

Jumlah rekomendasi kebijakan/dokumen

strategis Keamanan dan Ketahanan

Maritim

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Revolusi Mental




Pangan Masyarakat

Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Program Koordinasi Pengembangan

Kebijakan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan

Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial Tersusunnya usulan rekomendasi

kebijakan bidang kompensasi sosial

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan

bidang kompensasi sosial

2 usulan rekomendasi kebijakan Rastra



dan Media Publik


Publik



Kebudayaan

Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas

Budaya

Sosialisasi kegiatan revolusi mental

kepada masyarakat

Jumlah laporan sosialisasi revolusi

mental (dokumen)

1








Kebudayaan

Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan

Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan

Lingkungan

Koordinasi dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan Gerakan

Masyarakat Sehat yang dilaksanakan

oleh lintas sektor

Jumlah pertemuan koordinasi

pengendalian pelaksanaan kegiatan

Gerakan Masyarakat Sehat yang

dilaksanakan oleh lintas sektor2 Penguatan Promotif dan Preventif :






Kebudayaan

Koordinasi kebijakan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

Koordinasi dan pengendalian



oleh lintas sektor

Jumlah koordinasi pengendalian



oleh lintas sektor3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan






Kebudayaan

Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial Usulan rekomendasi kebijakan bidang

jaminan sosial nasional


bidang jaminan sosial nasional

2


Kesehatan






Kebudayaan

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial

(SJSN)

Monitoring dan evaluasi terpadu

jaminan kesehatan nasional

Jumlah dokumen hasil monitoring dan

evaluasi terpadu jaminan kesehatan

nasional

2



Efektif





Kebudayaan

Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat

Beragama, Pendidikan Agama dan

Keagamaan

Usulan rekomendasi kebijakan bidang

pendidikan menengah dan keterampilan

bekerja

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di

bidang pendidikan menengah dan tinggi

2


Efektif





Kebudayaan

Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan

Pendidikan Masyarakat


pembinaan umat beragama, pendidikan

agama dan keagamaan


bidang pembinaan umat beragama,

pendidikan agama dan keagamaan

2


Efektif





Kebudayaan

Koordinasi kebijakan Pendidikan

Menengah dan Keterampilan Bekerja

Usulan rekomendasi kebijakan di bidang,

PAUD, DIKDAS dan pendidikan

masyarakat


bidang pendidikan dasar, PAUD dan

pendidikan masyarakat

2




Berkelanjutan

Konsolidasi Lintas Kementerian/

Lembaga dalam Pengawalan dan

Pelaksanaan UU Desa



Kebudayaan

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan

kawasan perdesaan


perberdayaan kawasan perdesaan


bidang pemberdayaan kawasan

perdesaan

2



Berkelanjutan



Pelaksanaan UU Desa



Kebudayaan


desa


pemberdayaan desa


bidang Pemberdayaan Desa

2



Berkelanjutan



Pelaksanaan UU Desa



Kebudayaan


masyarakat


Pemberdayaan masyarakat


bidang Pemberdayaan masyarakat

2

Pelayanan Kesehatan



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kedaulatan Pangan

Revolusi Mental



Pangan Masyarakat

Cadangan Pangan Pemerintah Program Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Pangan Terkoordinasikannya pengelolaan

cadangan pangan (CBP) untuk stabilisasi

pasokan dan harga pangan

Jumlah rekomendasi kebiijakan pangan

yang dihasilkan

1 rekomendasi


Pangan Masyarakat


pangan

Program Koordinasi Kebijakan Bidang

Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Pangan Dihasilkannya rekomendasi kebijakan

pangan

Jumlah rekomendasi kebiijakan pangan

yang dihasilkan

6 rekomendasi


Pangan Masyarakat

Pengendalian impor dan tata niaga

pangan


Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Pangan Dihasilkannya rekomendasi kebijakan

impor dan tata niaga pangan

Jumlah rekomendasi kebiijakan impor

dan tata niaga pangan yang dihasilkan



Operasional Energi


Minyak


Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Percepatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas

tersusunnya rekomendasi kebijakan

pembangunan kilang

persentase rekomendasi hasil koordinasi

dan sinkronisasi kebijakan minyak dan

gas bumi yang ditindaklanjuti

80


Operasional Energi


dan LPG


Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Pengembangan

Investasi

rekomendasi kebijakan peningkatan

daya saing investasi

persentase rekomendasi kebijakan

peningkatan daya saing investasi yang

ditindaklanjuti

100



Masyarakat Desa





Perekonomian

Koordinasi Penataan Kelembagaan

Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang

tangguh, sfisien, dan berdaya saing tinggi

Persentase rekomendasi hasil koordinasi

dan sinkronisasi kebijakan

pengembangan UKM berbasis teknologi

yang ditindaklanjuti

85%



Sama Pembangunan

Peningkatan Peran dalam Forum

Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan

di Tingkat Internasional


Perekonomian

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama

Ekonomi Regional dan Sub Regional

Tercapainya kesepakatan KSE Regional

dan Sub Regional

Persentase (%) kesepakatan kerja sama

ekonomi Regional dan Sub Regional yang

terselesaikan

85%

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN


Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi




Terorisme

Pengembangan Sistem Anti Teror Program Peningkatan Koordinasi Bidang

Politik, Hukum dan Keamanan

Koordinasi Penanganan Kejahatan

Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Terselenggaranya Koordinasi

Penanganan Kejahatan Transnasional

dan Kejahatan Luar Biasa

Jumlah pelaksanaan koordinasi

penanganan kejahatan transnasional

dan kejahatan luar biasa (terorisme)

1 Paket





lalu

Program Peningkatan Koordinasi Bidang


Koordinasi Penegakan Hukum Tindak lanjut pembentukan Tim

Koordinasi Penanganan Pelanggaran

HAM berat masa lalu (TBC)

Konsep penanganan pelanggaran HAM

berat

TBC


1 Pemantapan Peran di ASEAN Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan

Keamanan



Koordinasi Kerja Sama ASEAN Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama

ASEAN

Persentase (%) pengendalian

pelaksanaan kebijakan terkait Kerja

Sama ASEAN yang efektif

100%


Kawasan


Perbatasan



Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata

Ruang Pertahanan

Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata

Ruang Pertahanan

Persentase (%) rekomendasi Wilayah

Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

yang ditindaklanjuti

70%


Kawasan





Peningkatan Koordinasi Keamanan Dan

Keselamatan Di Laut

Meningkatnya pembangunan kapasitas

kelembagaan, sarana dan prasarana

pengamanan, perumusan kebijakan

keamananan laut, pelaksanaan operasi

keamanan laut secara terpadu dan

penegakan hukum di wilayah perariran

yurisdiksi Indonesia

Jumlah terlaksananya operasi keamanan

laut secara bersama di wilayah perariran

yurisdiksi Indonesia


Hak Politik


kelompok marjinal



Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan

Penguatan Partai Politik


Pengelolaan Pemilu dan Penguatan

Partai Politik

Persentase (%) rekomendasi kebijakan

terkait Pengelolaan Pemilu yang

ditindaklanjuti

60%


Hak Politik


Masyarakat



Koordinasi Penanganan Konflik,

Kontijensi dan Keselamatan Transportasi


Penanganan Konflik, Kontijensi dan

Keselamatan Transportasi

Persentase (%) Forum Koordinasi

pencegahan dan penanganan Konflik

sosial terbentuk di pusat dan daerah

100%



Pemantapan wawasan kebangsaan dan

karakter bangsa di kalangan aparatur

negara melalui pelaksanaan renaksi



Koordinasi Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Koordinasi Wawasan

Kebangsaan

Jumlah K/L/Prov/Kab/Kota yang

menerapkan wasbang/karbang dalam

kebijakan dan regulasi

100 % Kementerian/Lembaga dan 30%

Pemerintah Daerah









Kebangsaan

Dokumen panduan dan kriteria

pengarusutamaan wasbang dan karbang

dalam kebijakan dan regulasi

80% daerah









Kebangsaan

Jumlah regulasi penerapan wasbang dan

karbang di Pusat dan Daerah

50% Kab/Kota



Penguatan Tim Terpadu Penanganan

Konflik



Koordinasi Penanganan Konflik,

Kontijensi dan Keselamatan Transportasi


Penanganan Konflik, Kontijensi dan

Keselamatan Transportasi

Persentase (%) Rekomendasi Desk

Keamanan dalm Negeri yang

ditindaklanjuti

100%







Koordinasi Penanganan Kejahatan

Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa


Penanganan Kejahatan Transnasional

dan Kejahatan Luar Biasa

Jumlah analisis kebijakan terkait

penanganan kejahatan transnasional

dan kejahatan luar biasa (Terorisme)

yang tersinkronisasi

1 Dokumen


pemilu



Koordinasi Demokrasi dan Organisasi

Masyarakat Sipil

Terselenggaranya Koordinasi Demokrasi

dan Organisasi Masyarakat Sipil

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia

(IDI)

1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN







Pengembangan Biogas Skala Kecil Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi

Penguatan Koperasi dan UMKM Yang

Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan

Meningkatnya Koperasi yang difasilitasi

pengembangan energi baru terbarukan

Koperasi yang difasilitasi pengembangan

energi baru terbarukan (Unit)

10




Angin

Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi

Penguatan Koperasi dan UMKM Yang

Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan

Meningkatnya koperasi yang difasilitasi

pengembangan energi baru terbarukan

Koperasi yang difasilitasi pengembangan

energi baru terbarukan (Koperasi

PLTMH)

25



Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di

Daerah

Terfasilitasnya pemberdayaan KUMKM

di daerah

Petugas penyuluh koperasi lapangan

(PPKL) yang kompeten, jujur dan

profesional

735 Orang


Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Penguatan Kelembagaan

Koperasi

Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan

Penerapan Tata Laksana KUMKM

Meningkatnya kualitas keanggotaaan

koperasi dan tata kelola KUMKM

Gerakan masyarakat sadar koperasi

termasuk kaderisasi praktek berkoperasi

di kalangan generasi muda

1 Laporan


Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Penguatan Kelembagaan

Koperasi

Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan

Penerapan Tata Laksana KUMKM

Meningkatnya kualitas keanggotaaan

koperasi dan tata kelola KUMKM

Penerapan tata kelola koperasi yang baik 750 Koperasi


Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Peningkatan Penghidupan

Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro

Melalui Koperasi

Meningkatnya posisi tawar dan

keberlanjutan usaha mikro

Pengembangan penyuluh koperasi

lapangan yang kompeten, jujur dan

profesional

335 PPKL


Daya Saing Bangsa

Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi

Pengembangan Kewirausahaan Berkembangnya wirausaha baru yang

berpotensi tumbuh

Peserta pemasyarakatan kewirausahaan 5000 orang




Perbatasan

Pembangunan Sarana dan Prasana

Pemasaran

Program Peningkatan Penghidupan


Peningkatan Produktivitas

Koperasi/Sentra Usaha Mikro/Kecil

Produktivitas KUMKM yang semakin

unggul

Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang

diperkuat sistem bisnisnya

15 Paket Bantuan dan 200 orang



Perbatasan


Pemasaran




Pemasaran Bagi Usaha Mikro

Revitalisasi akses pemasaran usaha

informal dan fungsi pasar rakyat

Jumlah Pasar Terbangun 2



Pembangunan Pasar, Gudang, dan

sarana perdagangan di Kota Pusat

Pertumbuhan


dan Koperasi

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan

UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu

Profesionalisme dan keberlanjutan

usaha UMKM dan koperasi

Jumlah UMKM terfasilitasi 80 KUMKM





Pertumbuhan





Akses pemasaran usaha informal

KUMKM

Jumlah Pelaku Usaha Mikro Terlatih 80 KUMKM

Revolusi Mental

Daerah Perbatasan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kedaulatan Energi




Produktif/UMKM


dan Koperasi

Fasilitasi Permodalan Koperasi dan

Usaha Mikro dan Kecil

Meningkatnya Akses Permodalan bagi

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Wirausaha pemula yang didukung modal

awal usaha

1200 Orang



Produktif/UMKM



Peningkatan Kerjasama Pembiayaan

KUMKM

Meningkatnya kerjasama pembiayaan Usaha mikro yang didampingi mengakses

dan mengelola kredit

7500 Usaha Mikro


Industry


dan Koperasi


berpotensi tumbuh

Peserta pemasyarakatan kewirausahaan 2000 Orang




dan Koperasi

Perluasan dan Peningkatan Akses

Pemasaran

Meningkatnya jangkauan pemasaran

produk UMKM dan koperasi di pasar luar

negeri dan dalam negeri

Promosi dan pemasaran dalam negeri 100 KUMKM






Pemasaran Bagi Usaha Mikro

Meningkatnya akses pemasaran usaha

informal dan fungsi pasar rakyat yang

direvitalisasi sebagai bagian dari

pembangunan 5.000 pasar tradisional

(Quick Wins)

Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola

koperasi di daerah tertinggal, perbatasan

dan pasca bencana

40 Unit




Keahlian Pekerja Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi

Peningkatan Keterampilan Usaha Mikro

dalam Menjalankan dan

Mengembangkan Usaha serta

Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Perkoperasian

Meningkatnya kapasitas usaha mikro

dan koperasi dalam menjalankan

mengembangkan usahanya secara

berkelanjutan

SDM usaha mikro dan koperasi yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

6050 orang

2 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi


Daerah

Terfasilitasnya pemberdayaan KUMKM

di daerah

Operasional PLUT 48 PLUT


dan Koperasi


berpotensi tumbuh

Peserta pemasyarakatan kewirausahaan 5000 Orang


dan Koperasi


berpotensi tumbuh

Peserta pelatihan kewirausahaan 6200 Orang


dan Koperasi

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan

UKM

Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan

UKM dalam mendukung usaha koperasi

dan UKM yang berkelanjutan

Peserta pelatihan diklat perkoperasian 2000 Orang


dan Koperasi


UKM




Peserta pelatihan diklat perkoperasian

syariah

420 Orang


dan Koperasi


UKM




Peserta pelatihan diklat vocational 2100 Orang


dan Koperasi

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan

UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu

Meningkatnya kualitas dan jangkauan

layanan usaha terpadu KUMKM dalam

rangka mendukung promosi citra

produk, pusat promosi dan pameran,

serta pendampingan bagi koperasi dan

UMKM (Quick Wins)

Sarana prasarana layanan usaha terpadu 75 Unit


dan Koperasi

Pengembangan Lembaga Diklat dan

Kerjasama Diklat

Meningkatnya kualitas dan jangkauan

diklat UMKMKdalam mendukung

perbaikan kualitas SDM aparatur dan

SDM pendamping UMKMK

SDM KUKM yang mendapat fasilitasi

magang dan beasiswa

500 Orang Magang, 100 Beasiswa

10 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Peningkatan Penghidupan


Pengembangan SDM Usaha Mikro Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro

dalam menjalankan dan


berkelanjutan

Diklat SDM usaha mikro 37500 Orang

Daerah Tertinggal







berkelanjutan

Tempat praktek keterampilan usaha

(TPKU)

100 Unit






berkelanjutan

Kewirausahaan sosial 1 Forum, 2 Laporan, 1000 Orang


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi

Pengembangan Kemitraan dan

Kerjasama Investasi

Meningkatnya profesionalisme dan

keberlanjutan usaha UMKM dan

koperasi

Koperasi dan UMKM yang difasilitasi

kemitraan produksi dan pemasaran

1000 KUMKM


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi

Pengembangan Kemitraan dan

Kerjasama Investasi

Meningkatnya profesionalisme dan

keberlanjutan usaha UMKM dan

koperasi

Koperasi yang diperkuat dalam

kemitraan investasi dan rantai nilai /

pasok

320 Koperasi


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Peningkatan Penghidupan



Melalui Koperasi



Kelompok usaha bersama pra koperasi

yang didampingi untuk membentuk

koperasi

1250 Kelompok Pra Koperasi


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Peningkatan Penghidupan



Melalui Koperasi



Koperasi berasal dari pengusaha mikro

yang difasilitasi akta koperasi

5000 Akta


perdesaan

Lembaga Keuangan berbasis komunitas Program Peningkatan Penghidupan


Peningkatan akses usaha mikro pada

pembiayaan dan layanan keuangan

lainnya

Meningkatkan fungsi pasar rakyat yang

direvitalisasi sebagai bagian dari

pembangunan 5000 pasar

pasar rakyat yang dikelola koperasi yang

direvitalisasi

65 unit di wilayah lainnya



Indonesia





Peningkatan akses usaha mikro pada

pembiayaan dan layanan keuangan

lainnya

Meningkatnya kapasitas pembiayaan

usaha mikro

Jumlah perusahaan pemula (start up)

yang memperoleh akses pembiayaan


Indonesia

Regulasi yang mendukung inovasi Program Peningkatan Penghidupan


Peningkatan Kerjasama Pembiayaan

KUMKM

Meningkatnya kerjasama pembiayaan Koordinasi, sosialisasi dan monev kredit

program berbasis penjaminan

1


Disiplin

Penguatan Kapasitas kelembagaan

Koperasi, UKM, dan Administrator

Pengelola

Program Penguatan Kelembagaan

Koperasi

Penataan Organisasi dan Badan Hukum

Koperasi

Meningkatnya kualitas organisasi

koperasi petani/nelayan pemasok bahan

baku di 6 KEK

Jumlah koperasi petani/nelayan yang

ditingkatkan

8 koperasi


1 Sikap Masyarakat yang Bersahabat Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi


Daerah

Diberikannya insentif kepada industri

pariwisata yang mendukung UMKM

Jumlah perusahaan yang diberi insentif

2 Sikap Masyarakat yang Bersahabat Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata Program Peningkatan Daya Saing UMKM

dan Koperasi


Daerah

Pelatihan UMKM dan pembukaan akses

pembiayaan untuk mendukung usaha

bidang pariwisata

Jumlah UMKM pariwisata yang

mendapat dukungan

3 Sikap Masyarakat yang Bersahabat Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata Program Peningkatan Penghidupan




Meningkatnya jumlah dan produktivitas

usaha kecil di bidang pariwisata

Jumlah Usaha

4 Sikap Masyarakat yang Bersahabat Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata Program Peningkatan Penghidupan




Meningkatnya jumlah dan produktivitas

usaha kecil di bidang pariwisata

Meningkatnya Produktivitas Usaha Kecil





Lain

Reforma Agraria Program Planologi dan Tata Lingkungan Pemantapan Kawasan Hutan Terselesaikannya pencadangan kawasan

hutan sebagai obyek TORA

Luas kawasan hutan yang dicadangkan

sebagai obyek TORA

1,2 juta ha


Lain

Rehabilitasi Jaringan Irigasi,

Pembangunan Waduk, dan

Embung/Dam Parit

Program Pengendalian DAS dan Hutan

Lindung

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan,

Perencanaan DAS, serta Pengendalian

Kerusakan Perairan Darat

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas

DAS

Jumlah DAM Penahan, DAM Pengendali,

Gullyplug, dan Sumur Resapan untuk

menahan laju erosi

15 DAM Pengendali, 5000 DAM

Penahan, 7000 Gullyplug, 10000 Sumur

Resapan


Lain



Embung/Dam Parit


Lindung






DAS

luas areal rehabilitasi di daerah hulu 1,25 juta ha


Lain



Embung/Dam Parit


Lindung






DAS

Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke

dalam RTRWP dan RTRWKab/Kota

16 RTRWP dan 140 RTRW kab/kota


Lain



Penyuluhan

Program Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan

Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya akses pengelolaan hutan

oleh masyarakat

Luas pemanfaatan di bawah tegakan

hutan dalam bentuk agroforestry pada

kegiatan Hutan Desa, HUtan

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman

Rakyat, Hutan Rakyat seluas 100.000

hektar yang setara dengan 300 ribu ton

padi

100.000 Ha




Pembangunan Biomassa Program Pengelolaan Sampah, Limbah

dan B3

Pengelolaan Sampah Berkurangnya Timbulan Sampah Jumlah timbulan sampah yang terkelola

menjadi energi baru terbarukan di 380

kota (Ribu ton)

730




Angin

Program Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi

Termanfaatkannya kawasan konservasi

untuk keperluan mini/micro hydro

power plant

Jumlah pemanfaatan energi air dari

kawasan konservasi untuk keperluan

mini/micro hydro power plant sebanyak

minimal 50 Unit (Unit)

10




Angin


dan Ekosistem

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi

Termanfaatkannya jasa lingkungan

panas bumi yang beroprasi di kawasan

konservasi

Jumlah unit pemanfaatan jasa

lingkungan panas bumi yang beroperasi

dikawasan konservasi sebanyak minimal

5 unit (Unit)

1




Angin


dan Ekosistem

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Termanfaatkannya kawasan konservasi


power plant




minimal 50 unit (Unit)

10




Angin


dan Ekosistem

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Termanfaatkannya jasa lingkungan

panas bumi yang beroperasi di kawasan

konservasi

Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan

panas bumi yang beroperasi dikawasan

konservasi sebanyak minimal 5 unit

1




Angin


dan Ekosistem

Pengelolaan Taman Nasional Termanfaatkannya kawasan konservasi


power plant




minimal 50 unit (Unit)

10

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi




Bahari

Konservasi pesisir dan laut Program Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem

Pembinaan Konservasi Ekosistem

Esensial

Terselenggaranya pembentukan

lembaga pengelolaan kawasan

ekosistem esensial

Jumlah kawasan ekosistem esensial yang

memiliki lembaga yang difasilitasi

pembentukannya dan ditetapkan

penataan pengelolaannya

6 kawasan mangrove



Bahari


dan Ekosistem

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Terjaminnya efektivitas pengelolaan

kawasan konservasi non taman nasional

di tingkat tapak serta keanekaragaman

hayati di dalam dan di luar kawasan

hutan

Peningkatan populasi penyu, dan

keanekaragaman jenis ikan di wilayah

laut dan pesisir

2%



Bahari


dan Ekosistem



serta keanekaragaman hayati di dalam

dan di luar kawasan hutan

Jumlah kawasan konservasi laut dan

pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut)

dengan nilai indeks METT minimal 70%

10 unit



Bahari


dan Ekosistem



serta keanekaragaman hayati di dalam

dan di luar kawasan hutan

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi

laut dan pesisir terbentuk dan

beroperasi

10 unit



Bahari


dan Ekosistem

Pengelolaan Taman Nasional Terjaminnya efektivitas pengelolaan

taman nasional

Peningkatan populasi penyu sisik, penyu

belimbing dan keanekaragaman jenis

ikan di wilayah laut dan pesisir

2% (TN Komodo, TN Meru Betiri, TN

Cendrawasih, TN Kepulauan Togean, TN

Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN

Wakatobi, TN Bunaken, TN

Takabonerate, TN Karimun Jawa, TN

Siberut, TN Bali Barat, TN Alas Purwo, TN

Baluran, TN Manusela )6 Tata Ruang Laut, Konservasi dan


Bahari


dan Ekosistem


taman nasional

Jumlah taman nasional laut dan pesisir

yang memperoleh nilai indeks METT

minimal 70%

15 Taman Nasional (TN Komodo, TN

Meru Betiri, TN Cendrawasih, TN

Kepulauan Togean, TN Ujung Kulon, TN

Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN

Bunaken, TN Takabonerate, TN Karimun

Jawa, TN Siberut, TN Bali Barat, TN Alas

Purwo, TN Baluran, TN Manusela )



Bahari

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Program Planologi dan Tata Lingkungan Pencegahan Dampak Lingkungan

Kebijakan Wilayah dan Sektor

Terlaksananya analisis lingkungan bagi

semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP

Prioritas

Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya

berbasis DD DT yang terkait dengan

penataruangan laut dan pesisir

5 unit



Bahari


laut

Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Pesisir dan Laut

Menurunnya beban pencemaran dan

tingkat kerusakan wilayah pesisir dan

laut

Jumlah kawasan pesisir yang terkendali

pencemarannya (pembatasan ijin

pembuangan limbah, pewajiban

pembuatan IPLT)

2 kawasan (Teluk Jakarta dan Teluk

Semarang)



Bahari


laut





Menurunnya beban pencemaran dan

tingkat kerusakan wilayah pesisir dan

laut

Jumlah pilot project IPAL di

perkampungan nelayan yang terbentuk

16 unit



Bahari

Rehabilitasi kawasan pesisir Program Pengendalian Pencemaran dan




Menurunnya tingkat kerusakan wilayah

pesisir dan laut sebesar 20% per tahun

Jumlah kawasan pesisir prioritas yang

terpulihkan fungsi ekosistemnya (pantai,

lamun, seagrass, terumbu karang)

40 kawasan




Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengendalian DAS dan Hutan

Lindung

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan, Rehabilitasi Lahan serta

Konservasi Tanah dan Air

Perluasan hutan kota Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya 3000 ha



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengendalian Perubahan Iklim Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan

Menurunnya status gangguan asap

terhadap perikehidupan masyarakat

Kualitas udara akibat kebakaran hutan

dan lahan berada di bawah batas

toleransi yang diperkenankan bagi

kesehatan masyarakat (zero haze)


Pelayanan Kesehatan



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengelolaan Sampah, Limbah

dan B3

Pengelolaan Sampah Tertanganinya jumlah sampah sebesar

75% dari 124.6 juta ton atau sebesar

97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota

Jumlah sampah yang tertangani melalui

kegiatan komposting yang terpadu

dengan pertanian perkotaan kapasitas

0,5 ton/hari --> 6 lokasi

767




dan B3

Pengelolaan Sampah Berkurangnya jumlah timbulan sampah

dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6

juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5

tahun di 380 kota

Jumlah timbulan sampah yang

berkurang melalui pusat daur ulang

(recycle center) kapasitas 20 ton/hari

sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun

1839510




dan B3




tahun di 380 kota

Pengurangan jumlah timbulan sampah

melalui bank sampah kapasitas 1

ton/hari sebesar 113.150 ton dalam 5

tahun

365000




dan B3




tahun di 380 kota





54750



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan


Pengendalian Pencemaran Udara Menurunnya beban emisi pencemaran

udara dari sektor industri sebesar 15%

dari basis data 2014

Jumlah kota yang memenuhi baku mutu

kualitas udara Ambien (dari 45 kota yang

dipantau)

18 Kota





Pengendalian Pencemaran Udara Menurunnya beban emisi pencemaran

udara dari sektor industri sebesar 15%

dari basis data 2014

Jumlah Kota yang menerapkan

â€œgreen transportationâ€• sebanyak 45

kota

19 kota





Pengendalian Pencemaran Air Menurunnya beban pencemaran air

sebesar 30% dari basis data 2014 pada

15 DAS Prioritas

Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas

yang meningkat kualitasnya setiap tahun

sebagai sumber air baku

9 Sungai






shareholding



Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Meningkatnya Luas Areal Kelola

Masyarakat

Luas hutan yang dikelola masyarakat

menjadi 12,7 Juta Ha dalam bentuk HKm,

HD, HTR, HR , Hutan Adat dan Kemitraan

7.620.000 Ha





shareholding



Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan

Adat

Meningkatnya kelompok usaha

perhutanan sosial dan kemitraan

Jumlah kelompok usaha perhutanan

sosial dan kemitraan menjadi 000

kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan

Adat dan Kemitraan)

3.000 kelompok





shareholding



Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan

Adat

Meningkatnya penyelesaian konflik

bidang lingkungan hidup dan kemitraan

Luasan area konflik yang terselesaikan

dalam kaitannya dengan pengelolaan

HTR, HKm, HD, HR, dan Kemitraan

sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7

juta ha

7.620.000 Ha








Program Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Dan Usaha Kehutanan

Peningkatan Perencanaan Pengelolaan

Hutan Produksi

Areal hutan produksi tertata dalam

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

dan rencana Unit-unit usaha

pemanfaatan hutan produksi

Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip

pengelolaan hutan produksi lestari

sebanyak 20 KPHP

5 KPH










Peningkatan Perencanaan Pengelolaan

Hutan Produksi

Areal hutan produksi tertata dalam

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

dan rencana Unit-unit usaha

pemanfaatan hutan produksi

KPHP yang beroperasi di hutan produksi

untuk menciptakan pusat pertumbuhan

baru produksi kehutanan di Perdesaan

209 unit KPHP









dan Ekosistem





hutan

Jumlah desa di daerah penyangga

kawasan konservasi yang dibina

sebanyak 77 Desa selama 5 tahun

27 desa









dan Ekosistem





hutan

Luas kawasan hutan konservasi non

taman nasional pada blok pemanfaatan

tradisional yang dikelola melalui

kemitraan dengan masyarakat

25.000 ha










dan Ekosistem


taman nasional

Jumlah desa di daerah penyangga

kawasan konservasi yang dibina

sebanyak 77 Desa selama 5 tahun

50 desa









dan Ekosistem


taman nasional

Luas taman nasional pada zona

tradisional yang dikelola melalui

kemitraan dengan masyarakat

25.000 ha








Program Peningkatan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat

dan Pengembangan Generasi Lingkungan

HIdup

Meningkatnya kapasitas masyarakat dan

generasi lingkungan

Jumlah anggota saka kalpataru peduli

dan berbudaya LH 50.000 Orang

9.000 orang








Program Peningkatan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM

Peningkatan Penyuluhan Meningkatnya kapasitas pelaku utama

dan pelaku usaha dalam pemberdayaan

masyarakat

Jumlah kelas kelompok tani desa - desa

hutan dari tingkatan pemula ke madya,

5.000 unit KTH

1.100 Unit KTH











Adat


tenurial dan hutan adat

Luasan areal konflik yang terselesaikan

dalam kaitannya dengan pengelolaan

HTR, HKm, HD, HR, dan kemitraan

sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7

juta ha

7.620.000 ha











Adat


tenurial dan hutan adat

Seluruh hutan ada diidentifikasi,

dipetakan dan ditetapkan

pengelolaannya oleh masyarakat adat

50%






Program Pengendalian Perubahan Iklim Adaptasi Perubahan Iklim Meningkatnya kemampuan adaptasi

perubahan iklim di 15 wilayah

Jumlah desa yang adaktif terhadap

perubahan iklim melalui program

kampung iklim (proklim) sebanyak 2.000

desa

1000 desa






Program Pengelolaan Sampah, Limbah

dan B3

Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap

Darurat Limbah B3

Meningkatnya lahan terkontaminasi

yang terpulihkan

Lahan terkontaminasi limbah B3 yang

dipulihkan oleh penanggung jawab

usaha/kegiatan meningkat setiap tahun

100.000 ton






Program Pengelolaan Sampah, Limbah

dan B3

Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap

Darurat Limbah B3

Meningkatnya lahan terkontaminasi

yang terpulihkan

Lahan terkontaminasi yang difasilitasi

pemulihannya meningkat setiap tahun

20.000 ton



Air)





15 DAS Prioritas

Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas

yang meningkat kualitasnya setiap tahun

sebagai sumber air baku

9 sungai


Air)





15 DAS Prioritas

Beban pencemaran air turun 16%

melalui pilot project dan pembinaan

sumber pencemar

10%

3 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Konservasi Sumber Daya Air Program Pengendalian DAS dan Hutan

Lindung

Pembinaan Pengendalian Kerusakan

Perairan Darat

Terpulihkannya fungsi ekosistem di

segmen sungai pada 15 DAS Prioritas

Jumlah segmen sungai serta mata air

yang terpulihkan fungsi ekosistemnya

pada 15 DAS Prioritas

6 sungai


Lindung


Perairan Darat

Meningkatnya kualitas ekosistem danau

di 15 danau prioritas

Jumlah danau yang diturunkan laju

sedimentasi atau erosinya pada 15

danau

9 Danau


Lindung


Perairan Darat

Meningkatnya kualitas ekosistem danau

di 15 danau prioritas

Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas

airnya pada 15 danau

9 Danau

6 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Konservasi Sumber Daya Air Program Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Meningkatnya efektivitas PSLH Seluruh perusahaan tidak melakukan

aktivitas yang mengganggu kualitas air di

15 DAS prioritas



1 Mengembangkan Kota Hijau yang

Berketahanan Iklim dan Bencana

Green transportation Program Pengendalian Pencemaran dan


Pengendalian Pencemaran Udara Menurunnya beban pencemaran udara

dari 45 kota yang dipantau

Jumlah kota yang menerapkan green

trasportation sebanyak 45 kota

22 Kota



Green waste Program Pengelolaan Sampah, Limbah

dan B3

Pengelolaan Sampah Tertanganinya jumlah sampah sebesar

75% dari 124.6 juta ton atau sebesar

97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota

Jumlah sampah yang tertangani melalui

kegiatan komposting yang terpadu

dengan pertanian perkotaan kapasitas

0,5 ton/hari --> 6 lokasi

767



Green waste Program Pengelolaan Sampah, Limbah

dan B3




tahun di 380 kota





1839510



Industri Kehutanan



Peningkatan Usaha Hutan Produksi Meningkatnya Kinerja dan produksi

hutan alam dan hutan tanaman

Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan

Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5

Tahun

5.8 Juta m3


Industri Kehutanan



Peningkatan Usaha Hutan Produksi Meningkatnya Kinerja dan produksi

hutan alam dan hutan tanaman

Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan

Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5

Tahun

33 Juta m3


Industri Kehutanan



Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan

Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan

Kayu (HHBK)

Meningkatnya Produksi HHBK dan

Investasi usaha jasa lingkungan

Jumlah Produksi HHBK meningkat

sebesar 20% selama 5 Tahun dari

produksi tahun 2014 sebesar 22000 ton

252000 Ton


Industri Kehutanan



Peningkatan Usaha Industri Kehutanan Meningkatnya Investasi dan ekspor

produk industri kehutanan

Jumlah Forest Based Cluster Industry

yang terbentuk sebanyak 15 Unit

4 Unit


Industri Kehutanan



Peningkatan Usaha Industri Kehutanan Meningkatnya Investasi dan ekspor

produk industri kehutanan

Jumlah produk kayu olahan meningkat

sebesar 15% dari produksi tahun 2014

sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari

IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu

29.2 Juta m3


Industri Kehutanan



Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi

dan Industri Hasil Hutan

Meningkatnya penyelenggaraan

pengelolaan hutan produksi oleh KPHP

dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan

serta industri kehutanan

Jumlah KPHP yang beroperasi dan

menghasilkan produk

209 Unit


Industri Kehutanan


Lindung

Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan, Rehabilitasi Lahan serta

Konservasi Tanah dan Air

Pulihnya Kesehatan DAS kritis Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat

menjadi 100 juta m3 di tahun 2019

2 Juta m3


Industri Kehutanan


Lindung

Penyelenggaraan Pengembangan

Persuteraan Alam

Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan

Alam

Prosentase produksi HHBK sutera alam

dari Hutan Lindung meningkat sampai

dengan 15% dari tahun 2014

12%

Perkotaan



1 Pengembangan Destinasi Wisata Pengawetan dan Perlindungan

Keanekaragaman Hayati


dan Ekosistem





hutan

Persentase peningkatan populasi 25

jenis satwa terancam punah prioritas

sesuai The IUCN Red List of Threatened

Species di Kawasan Konservasi Non

Taman nasional (CA, SM, TB)

2%

2 Pengembangan Destinasi Wisata Pengawetan dan Perlindungan

Keanekaragaman Hayati


dan Ekosistem


taman nasional

Persentase peningkatan populasi 25

jenis satwa terancam punah prioritas

sesuai The IUCN Red List of Threatened

Species di Taman Nasional

2%

3 Pengembangan Destinasi Wisata Pengembangan Ekosistem Esensial Program Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem

Pembinaan Konservasi Ekosistem

Esensial

Terselenggaranya pembentukan dan

pembinaan pengelolaan kawasan

ekosistem esensial

Perlindungan kawasan karst, kawasan

mangrove, koridor kawasan konservasi

dan taman kehati

9 kawasan ekosistem esensial

4 Pengembangan Destinasi Wisata Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan

Wisata


dan Ekosistem





hutan

Objek Daerah Tujuan Wisata di Kawasan

Konservasi non Taman Nasional (CA, SM,

TB) layak untuk dikunjungi


Wisata


dan Ekosistem





hutan

Jumlah sarana dan prasarana pariwisata

alam (shelter, visitor center, track,

maket, canopy bridge dll) di kawasan

konservasi yang termasuk dalam objek

wisata prioritas nasional


Wisata


dan Ekosistem


taman nasional

Objek Daerah Tujuan Wisata di kawasan

konservasi Taman Nasional layak untuk

dikunjungi7 Pengembangan Destinasi Wisata Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan

Wisata


dan Ekosistem


taman nasional

Jumlah sarana dan prasarana pariwisata

alam (shelter, visitor center, track,

maket, canopy bridge, dll) di taman

nasional yang termasuk dalam objek

wisata prioritas nasional





Pendataan dan Perundingan batas laut Program Optimalisasi Diplomasi Terkait

Dengan Pengelolaan Hukum dan

Perjanjian Internasional

Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan

Perjanjian Politik, Keamanan

Kewilayahan dan Kelautan

Terlaksananya perundingan batas

wilayah (Palau, Malaysia, Singapura,

Filipina, Vietnam) yang menunjukkan

kemajuan dibandingkan perundingan

sebelumnya

Jumlah perundingan yang berhasil

diselenggarakan dalam rangka upaya

penyelesaian penetapan batas wilayah di

laut

12



dan Udara

Kerjasama Internasional Pengamanan

Kawasan Perbatasan


Prasarana Aparatur Kementerian Luar

Negeri


Kementerian Luar Negeri

Pengawasan dan gakkum di perbatasan

negara melalui pengaturan kerjasama

Jumlah perundingan yang terlaksana 6 Kali Perundingan batas dengan Palau,

Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam

dan 6 Kali Perundingan dengan India,

Thailand, PNG, Australia, dan Timor

Leste2 Peningkatan Kualitas Diplomasi dan


Penataan Kelembagaan Diplomasi

Perundingan

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait






Koordinasi perencanaan dan

penganggaran serta pelaksanaan

kebijakan pengelolaan batas wilayah

darat perbatasan negara yang terpadu

dan tepat sasaran


batas negara wilayah darat

11 Dokumen Kebijakan



Penyelesaian segmen batas negara Program Optimalisasi Diplomasi Terkait




Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya

serta Pengelolaan Naskah Perjanjian

Internasional

Kesepakatan batas antar negara Jumlah perundingan batas dan

kerjasama wilayah negara RI dengan

Malaysia, PNG, RDTL

19



Penyelesaian segmen batas negara Program Optimalisasi Diplomasi Terkait






Perundingan batas wilayah (Palau,

Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam)

yang menunjukkan kemajuan

dibandingkan perundingan sebelumnya

Persentase jumlah perundingan yang

berhasil diselenggarakan dalam rangka

upaya penyelesaian penetapan batas

wilayah di laut

90%


1 Pemantapan Peran di ASEAN Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi Program Peningkatan Hubungan dan

Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama

ASEAN

Kerja Sama Asean Bidang Ekonomi Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang

Meningkat di Bidang Ekonomi

Persentase rekomendasi dan prakarsa

Indonesia yang diterima dalam setiap

pertemuan Pilar Ekonomi ASEAN

Diterimanya posisi, sikap, dan prakarsa

Indonesia dalam forum Regional

Comprehensive Economic Partnership

(RCEP) sebesar 87 persen


Keamanan

Program Peningkatan Hubungan dan


ASEAN

Kerja Sama Asean Bidang Politik dan

Keamanan

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang

meningkat di bidang politik dan

keamanan



pertemuan pilar politik dan keamanan

ASEAN

Meningkatnya peran dan kontribusi

Indonesia dalam isu terorisme, IUU

Fishing, dan Laut Tiongkok Selatan

sebesar 94 persen3 Pemantapan Peran di ASEAN Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan

Budaya



ASEAN

Kerja Sama Asean Bidang Fungsional Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang

meningkat di bidang sosial budaya



pertemuan pilar sosial budaya

Meningkatnya peran dan kontribusi

Indonesia dalam isu pekerja migran dan

lingkungan hidup (polusi dan bencana

alam) sebesar 89 persen4 Pemeliharaan Stabilitas Keamanan

Kawasan


Perbatasan

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait






Optimalisasi diplomasi terkait dengan

perjanjian politik, keamanan

kewilayahan dan kelautan

Persentase jumlah perundingan yang

berhasil diselenggarakan dalam rangka

upaya penyelesaian penetapan batas

wilayah di laut serta penegasan dan

pengelolaan batas wilayah di darat

Kemajuan perundingan perbatasan

untuk penyelesaian batas maritim dan

pengelolaan perbatasan darat sebanyak

80 persen


Kawasan



Program Peningkatan Peran dan

Diplomasi Indonesia di Bidang

Multilateral

Kerja Sama Multilateral Terkait Isu

Keamanan Internasional, Senjata

Pemusnah Massal dan Senjata

Konvensional, Penanggulangan

Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme

Peningkatan peran Indonesia di forum

multilateral

Persentase posisi Indonesia yang

diterima di forum multilateral mengenai

isu keamanan internasional, senjata

pemusnah massal dan senjata

konvensional, penanggulangan

kejahatan lintas negara dan terorisme

Terselenggaranya kerjasama bilateral,

regional, dan multilaretal dalam

menangani sumber konflik dan illegal

activities sebesar 90 persen


KEMENTERIAN LUAR NEGERI


Daerah Perbatasan


Kawasan

Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok

Selatan



ASEAN

Kerja Sama Asean Bidang Politik dan

Keamanan

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang

meningkat di bidang politik dan

keamanan



pertemuan pilar politik dan keamanan

ASEAN

Terlaksananya Declaration on the

Conduct of Parties in The South China

Sea (DoC) secara penuh dan efektif,

serta penyelesaian Code of Conduct in

The South China Sea (CoC) melalui

kerangka ASEAN sebesar 94 persen


Sama Pembangunan

Pembentukan Rezim Internasional

Bidang Energy dan Food Security



Multilateral


Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan

Lingkungan Hidup

Peningkatan peran Indonesia dalam

forum multilateral


diterima dalam forum multilateral terkait

isu pembangunan, ekonomi, dan

lingkungan hidup

85%


Sama Pembangunan

Pembentukan Rezim Internasional

Bidang Energy dan Food Security



Multilateral


Perdagangan, Perindustrian, Investasi,

dan Haki

Meningkatnya partisipasi Indonesia

dalam setiap forum kerja sama


dan HAKI

persentase posisi Indonesia yang

diterima dalam forum multilateral

mengenai penanganan isu multilateral

terkait perdagangan, perindustrian,

investasi dan HAKI

90%


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pemantapan Hubungan dan

Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi

Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan

Afrika

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar

Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika

Peran Indonesia di Kawasan Afrika yang

meningkat

Jumlah kesepakatan kerjasama yang

ditindaklanjuti/ diimplementasikan

38


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral




Afrika


Negeri di Kawasan Asia Selatan dan

Tengah

Peran Indonesia di Kawasan Asia Selatan

dan Tengah yang meningkat



22


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral




Afrika


Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik

Peran Indonesia di Kawasan Asia Timur

dan Pasifik yang meningkat



27


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral




Afrika


Negeri di Kawasan Timur Tengah

Peran Indonesia di Kawasan Timur

Tengah yang meningkat



29


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral



Diplomasi di Kawasan Amerika dan

Eropa


Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan

Karibia

Peran Indonesia di kawasan Amerika

Selatan dan Karibia yang meningkat


ditindaklanjuti / diimplementasikan

11


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral




Eropa


Negeri di Kawasan Amerika Utara dan

Tengah

Peran Indonesia di kawasan Amerika

Utara dan Tengah yang meningkat



21


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral




Eropa


Negeri di Kawasan Eropa Barat

Peran Indonesia di kawasan Eropa Barat

yang meningkat



15


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral




Eropa


Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan

Timur

Peran Indonesia di kawasan Eropa

Tengah dan Timur yang meningkat



12


Sama Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Diplomasi Program Dukungan Manajemen dan


Kementerian Luar Negeri

Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia Kementerian Luar Negeri dan

Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan

Diplomatik

Meningkatnya Dukungan Manajemen

dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi

Indonesia melalui Pendidikan dan

Pelatihan

Persentase peserta diklat yang memiliki

kualifikasi baik

33%


Sama Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Diplomasi Program Pelaksanaan Diplomasi dan

Kerjasama Internasional pada

Perwakilan RI di Luar Negeri

Penyelenggaraan Diplomasi dan

Kerjasama Internasional

Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama

Internasional pada Perwakilan RI di Luar

Negeri

Persentase peningkatan trade, tourism

and investment

5%


Sama Pembangunan

Peningkatan Kapasitas Diplomasi Program Peningkatan Peran dan


Multilateral



dan Haki

Meningkatnya partisipasi Indonesia

dalam setiap forum kerja sama


dan HAKI

persentase posisi Indonesia yang


mengenai penanganan isu multilateral

terkait perdagangan, perindustrian,

investasi dan HAKI

90%


Sama Pembangunan







Afrika


Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan

Asia Pasifik dan Afrika

Peran Indonesia di forum kerja sama

intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika yang

meningkat

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia

yang diterima pada forum kerjasama

intrakawasan

64


Sama Pembangunan







Eropa


Negeri Melalui Kerja Sama Intrakawasan

Amerika dan Eropa

Peran Indonesia di forum kerja sama

intrakawasan Amerika dan Eropa yang

meningkat

Jumlah prakarsa / rekomendasi

Indonesia yang diterima pada Forum

Kerjasama Intra-kawasan

18


Sama Pembangunan






Multilateral


Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan

Lingkungan Hidup

Peningkatan peran Indonesia dalam

forum multilateral di bidang

Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan

Hidup (termasuk G20, SDGs, Climate

Change, MIKTA, OGP)



mengenai penanganan isu

pembangunan ekonomi, keuangan, dan

lingkungan hidup

85%


Sama Pembangunan

Peningkatan Peran dalam Kerja Sama

Teknik

Program Optimalisasi Informasi dan

Diplomasi Publik

Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui

Peningkatan Peran di Bidang Pemberian

Bantuan Kerjasama Teknik yang

Berkualitas

Menguatnya citra positif Indonesia

melalui peningkatan peran di bidang

pemberian bantuan kerjasama teknik

yang berkualitas

Persentase respon positif terhadap

bantuan kerjasama teknik melalui

mekanisme bilateral dan triangular

75%


peningkatan peran di bidang informasi

dan pelayanan media


Diplomasi Publik


Peningkatan Peran di Bidang Informasi

dan Pelayanan Media

Menguatnya citra positif Indonesia

melalui peningkatan peran di bidang

informasi dan pelayanan media

Persentase pemberitaan positif oleh

media massa dan kehumasan badan

publik terhadap kebijakan politik luar

negeri RI

90%


peningkatan peran diplomasi publik


Diplomasi Publik


Peningkatan Peran Diplomasi Publik

Menguatnya Citra Positif Indonesia

melalui Peningkatan Peran Diplomasi

Publik

Persentase dukungan konstituen

domestik/internasional dan negara

sahabat terhadap kegiatan diplomasi

publik Indonesia

90%

26 Penguatan Diplomasi Soft Power Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama

Internasional pada Perwakilan RI di luar

Negeri

Program Pelaksanaan Diplomasi dan





Terselenggaranya Peningkatan

Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama

internasional pada Perwakilan RI di Luar

Negeri

Persentase Publik di Negara Akreditasi

yang Berpandangan Positif terhadap

Indonesia

75%


Luar Negeri

Program Pelaksanaan Diplomasi dan





Terselenggaranya Peningkatan

Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama

internasional pada Perwakilan RI di Luar

Negeri

Persentase Permasalahan WNI dan BHI

di Luar Negeri yang Diselesaikan

80%


Luar Negeri

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Keprotokolan dan Kekonsuleran

Peningkatan Perlindungan dan

Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Meningkatnya kualitas dan kapasitas

pelayanan di bidang Perlindungan WNI

dan BHI

Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI

dan BHI

Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di

Luar Negeri


Wilayah

Pengembangan Potensi Pariwisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata

Budaya

Fasilitasi Event Wisata Budaya di

Destinasi Prioritas Nasional (destinasi)

(Prioritas Nasional)2 Pengembangan Potensi Ekonomi

Wilayah

Pengembangan Potensi Pariwisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam

dan Buatan

Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata

Alam dan Buatan

Pengembangan destinasi wisata alam

dan buatan




Bahari

Pengelolaan Wisata Bahari Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Pariwisata Terselesaikannya perancangan destinasi

dan investasi kawasan ekonomi khusus

pariwisata

Jumlah rancangan destinasi wisata 10 destinasi wisata



Daya Saing Bangsa

Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh:

Menghindari Praktik Monopoli, Tertib

Ukur)

Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Kesadaran dan

Keterlibatan Masyarakat Dalam

Pembangunan Kepariwisataan

Jumlah masyarakat yang menjadi

sasaran sadar wisata

5000


Daya Saing Bangsa



Ukur)






Jumlah masyarakat yang mendapat

bimbingan teknis pemberdayaan

580






Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Kemitraan Industri

Pariwisata

Pengembangan Health/Wellness

Tourism (Spa, Pengobatan Tradisional

dan Pengobatan konvensional)

Jumlah kegiatan pengembangan

Health/Wellness Tourism





Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam

dan Buatan

Mendorong penyelenggaraan event

olahraga sebagai bagian dari tujuan

wisata seperti Bali Marathon, Tea Walk,

dan lain-lain

Jumlah event olahraga sebagai bagian

dari tujuan wisata yang diselenggarakan



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan

Ekosistem

Pengadaan toilet bersih di tempat wisata Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih

di tempat wisata4 Penguatan Promotif dan Preventif :


Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan

Ekosistem

Penyusunan peraturan tentang

penyediaan fasilitas kesehatan di tempat

wisata sesuai standar kesehatan

Jumlah peraturan tentang penyediaan

fasilitas kesehatan di tempat wisata

sesuai standar kesehatan yang disusun




Keahlian Pekerja Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan dan Pengembangan Tenaga

Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Terwujudnya pengembangan tenaga

kerja pariwisata dan ekonomi kreatif

berbasis kompetensi dan berbasis

kebutuhan oleh pemangku kepentingan

Jumlah tenaga kerja pariwisata dan

ekonomi kreatif yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi

22.500 orang








Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata

Budaya

Jumlah Destinasi Wisata Budaya yang

Dikembangkan dan Memperkuat Nilai

Sejarah Daerahnya

10







Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam

dan Buatan


Alam dan Buatan

Jumlah Destinasi Wisata Alam dan

Buatan yang dikembangkan menjadi

Taman Nasional, Taman Laut Nasional,

dan Taman Geo (Geopark)

10

KEMENTERIAN PARIWISATA



Revolusi Mental

Pelayanan Kesehatan



1 Pemantapan Peran di ASEAN Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan

Budaya

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Pasar Asia Tenggara Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah Asia

Tenggara

Jumlah dokumen perencanaan dan

evaluasi


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Strategi Pemasaran

Mancanegara

Terlaksanaya promosi luar negeri 3 KEK

Pariwisata

Jumlah negara tujuan promosi 3 KEK

Pariwisata3 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja

Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Komunikasi Pemasaran

Pariwisata Mancanegara

Meningkatnya Citra Kepariwisataan

Indonesia di mancanegara

Ranking Brand Wonderful Indonesia


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Pasar Asia Tenggara Meningkatnya pemasaran pariwisata


Tenggara

Jumlah Misi Penjualan Pariwisata Pasar

Asia Tenggara


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan dan Pengembangan Pasar

Asia Pasifik

Meningkatnya pemasaran pariwisata


Pasifik


Asia Pasifik


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan dan Pengembangan Pasar

Eropa, Timteng, Amerika dan Afrika

Meningkatnya pemasaran pariwisata

yang efektif dan efisien di wilayah Eropa,

Timur Tengah, Amerika dan Afrika

(EMEA)


EMEA


1 Menciptakan Iklim Investasi Promosi Investasi Kawasan Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Strategi Pemasaran

Mancanegara

Terlaksanaya promosi luar negeri 3 KEK

Pariwisata

Jumlah negara tujuan promosi 3 KEK

Pariwisata

3 negara


1 Pengembangan Destinasi Wisata Kelembagaan Pengembangan Destinasi Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam

dan Buatan

Penyiapan kelembagaan pengelolaan

destinasi pariwisata prioritas

Terbentuknya badan pengelola destinasi

pariwisata2 Pengembangan Destinasi Wisata Kelembagaan Pengembangan Destinasi Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan skema kerjasama

pemasaran

Pengembangan skema kerjasama

pemasaran, promosi, dan investasi3 Pengembangan Destinasi Wisata Koordinasi Pembangunan Destinasi Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan

Ekosistem

Meningkatnya kualitas pengembangan

infrastruktur dan ekosistem pariwisata di

destinasi pariwisata

Pengembangan amenitas pariwisata


Kawasan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan

Ekosistem






Kawasan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Pembangunan fasilitas umum di dalam

destinasi pariwisata Borobudur

Jumlah fasilitas umum terbangun


Wisata


Pariwisata

Tersedianya tour dan travel wisata

Borobudur

Jumlah tour dan travel yang terbentuk

7 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Infrastruktur dan

Ekosistem





8 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Destinasi Wisata Alam

dan Buatan


Alam dan Buatan

Perancangan bangsal souvenier Loh

Liang, Labuan Bajo

1

9 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Kemitraan Industri

Pariwisata

Meningkatnya kualitas hotel Jumlah Hotel

10 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Segmen Pasar Personal Meningkatnya pengembangan

pariwisata segmen pasar personal

Jumlah Promosi Wisata Alam

11 Promosi Wisata Branding Wonderful Indonesia dan

Pesona Indonesia


Pariwisata Mancanegara

Meningkatnya Citra Kepariwisataan

Indonesia di mancanegara

Ranking Brand Wonderful Indonesia

12 Promosi Wisata Branding Wonderful Indonesia dan

Pesona Indonesia


Pariwisata Nusantara

Meningkatnya Citra Pariwisata

Nusantara

Meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan nusantara13 Promosi Wisata Pengembangan Media Promosi Melalui

Media Sosial, Media Elektronik, Cetak

dan Ruang

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Meningkatnya jumlah wisatawan

mancanegara (wisman) dan perjalanan

wisatawan nusantara (wisnus)

Jumlah promosi destinasi konvensi,

insentif, even, dan minat khusus pada

internasional event (destinasi




14 Promosi Wisata Pengembangan Media Promosi Melalui


dan Ruang

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Meningkatkan publikasi promosi

pariwisata

Peningkatan Kecenderungan Berwisata

dan Gaya Hidup Wisata

15 Promosi Wisata Pengembangan Media Promosi Melalui


dan Ruang

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Mengembangkan dan memantapkan

positioning

Pengembangan Social Media

16 Promosi Wisata Peningkatan Citra Pariwisata Nasional Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Mengembangkan dan Memantapkan

Positioning

Jumlah Wisatawan

17 Promosi Wisata Promosi dan Pengembangan Destinasi

Pariwisata, serta Pengembangan SDM

dan Kelembagaan


Pariwisata

Mengembangkan Keterpaduan Sinergis

Promosi Antar Pemangku Kepentingan

Pariwisata Daerah

Meningkatnya kemitraan dengan

lembaga kepariwisataan



dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Analisis Data Pasar

Pariwisata Nusantara

Meningkatnya Kajian Strategi dan

Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara

Jumlah dokumen analisa data pasar



dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Segmen Pasar Personal Mengembangkan segmen pasar

wisatawan berbasis komunitas

Meningkatnya jumlah komunitas yang

mengunjungi objek wisata



dan Kelembagaan




Jumlah promosi destinasi konvensi,

insentif, even, dan minat khusus pada

internasional event (destinasi



dan Kelembagaan




Pengembangan Pasar Sasaran



dan Kelembagaan




Jumlah pemasaran dan promosi berbasis

tema tertentu



dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Meningkatnya akselerasi pergerakan

wisatawan

Jumlah program pemasaran dan

promosi terpadu dan kemudahan akses

dan skema pembiayaan perjalanan



dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Intensifikasi Pemasaran MICE yang

diselenggarakan oleh sektor lain

Kerjasama pemasaran



dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Intensifikasi Pemasaran MICE yang

diselenggarakan oleh sektor lain

Pemasaran MICE



dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Merevitalisasi dan mendiversifikasi

produk pariwisata

Penyelenggaraan Event di Objek Wisata

Secara Rutin



dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Mengembangkan Strategi Pemasaran

yang menekankan tanggung jawab

terhadap masyarakat, sumber daya

lingkungan, dan wisatawan

Pengembangan Strategi Pemasaran yang

menekankan tanggung jawab terhadap

masyarakat, sumber daya lingkungan,

dan wisatawan28 Promosi Wisata Promosi dan Pengembangan Destinasi


dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan pemasaran pariwisata Mengembangkan Badan Promosi

Pariwisata Daerah

Mengembangkan Badan Promosi

Pariwisata Daerah sebagai lembaga

promosi dan pemasaran pariwisata

29 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Kompetensi SDM

Kepariwisataan

Meningkatnya jumlah SDM Pariwisata

yang tersertifkasi

Jumlah SDM Pariwisata yang memiliki

sertifikasi30 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Pengembangan Lembaga Pengelola

Destinasi (DMO)




Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi

untuk meningkatkan kualitas tata kelola

destinasi (DMO)31 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi

Pariwisata

Program Pengembangan Kepariwisataan Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang

Pariwisata

Meningkatnya kualitas lulusan

pendidikan tinggi pariwisata

Jumlah lulusan pendidikan tinggi

kepariwisataan32 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Penyusunan NSPK SDM dan

Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Peningkatan Litbang dan Kebijakan

Kepariwisataan

Pembuatan NSPK untuk SDM dan

Kelembagaan Pariwisata

Jumlah NSPK yang diselesaikan

33 Sikap Masyarakat yang Bersahabat Pelaksanaan kampanye sadar wisata

kepada masyarakat







sasaran sadar wisata

34 Sikap Masyarakat yang Bersahabat Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi

Wisata




Destinasi dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang

Tata Kelola Destinasi dan pemberdayaan

masyarakat

1 Pengembangan Destinasi Borobudur Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku

yang dibangun serta ditingkatkan fungsi

dan kondisinya

Jumlah sarana/prasarana penyediaan air

baku yang dibangun /ditingkatkan

8280 lt/det

2 Pengembangan Destinasi Borobudur Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan teknis dan strategi

pengembangan kawasan strategis dan

antar kawasan strtaegis yang terpadu

dengan pembangunan infrastruktur

bidang PUPR untuk 35 WPS

Jumlah kebijakan teknis dan strategi


antar kawasan strategis yang terpadu



1 dokumen kebijakan teknis

3 Pengembangan Destinasi Borobudur Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Rencana dan rencana induk keterpaduan


antar kawasan strategis dengan

pembangunan infrastruktur bidang PUPR

untuk 35 WPS

Jumlah rencana keterpaduan

pengembangan kawasan strategis



1 dokumen perencanaan

4 Pengembangan Destinasi Bromo Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



704 lt/det

5 Pengembangan Destinasi Bromo Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah












6 Pengembangan Destinasi Bromo Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS






7 Pengembangan Destinasi Danau Toba Akses dari Entry Port Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional

Terlaksananya Pemeliharaan,

Peningkatan dan Pembangunan Jalan

Nasional

Jumlah Panjang Jalan Nasional yang

ditingkatkan (pelebaran dan

rekonstruksi)

?

8 Pengembangan Destinasi Danau Toba Akses dari Entry Port Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan


Terbangunnya Jalan Tol Baru Panjang Jalan Tol yang dibangun ?

9 Pengembangan Destinasi Danau Toba Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah












10 Pengembangan Destinasi Danau Toba Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS






11 Pengembangan Destinasi Kepulauan

Seribu

Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



60 lt/det


Seribu

Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah













Seribu


Wilayah





untuk 35 WPS






KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

14 Pengembangan Destinasi Labuan Bajo Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



150 lt/det

15 Pengembangan Destinasi Labuan Bajo Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah












16 Pengembangan Destinasi Labuan Bajo Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS






17 Pengembangan Destinasi Mandalika Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



18 Pengembangan Destinasi Mandalika Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS





19 Pengembangan Destinasi Morotai Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



245 lt/det

20 Pengembangan Destinasi Morotai Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah












21 Pengembangan Destinasi Morotai Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS






22 Pengembangan Destinasi Tanjung

Kelayang

Infrastruktur Permukiman/Kita Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



808 lt/det


Kelayang


Wilayah













Kelayang


Wilayah





untuk 35 WPS







Lesung

Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya




Lesung


Wilayah





untuk 35 WPS





27 Pengembangan Destinasi Wakatobi Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



241 lt/det

28 Pengembangan Destinasi Wakatobi Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah












29 Pengembangan Destinasi Wakatobi Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS






30 Pengembangan KPPN Mandeh Infrastruktur Permukiman/Kota Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya



31 Pengembangan KPPN Mandeh Perencanaan dan Perancangan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS







Lain



Embung/Dam Parit

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan

Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak

Pembangunan 327 ribu ha jaringan

irigasi baru

Jaringan irigasi baru yang dibangun 327016 ha


Lain



Embung/Dam Parit



Rehabilitasi 639 ribu jaringan irigasi Jaringan irigasi yang direhabilitasi 639.677 ha


Lain



Embung/Dam Parit



Pembangunan jaringan irigasi tata air

tambak seluas 25,97 ribu ha

Jaringan irigasi tata air tambak yang

dibangun

25970 ha


Lain



Embung/Dam Parit

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar

Gunung Berapi dan Pengaman Pantai

Meningkatnya perlindungan di 12

propinsi lumbung padi terhadap banjir

Panjang sungai yang dinormalisasi /

panjang pengendali banjir yang

dibangun

300 km


Lain



Embung/Dam Parit

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta

Bangunan Penampung Air Lainnya

Berlangsungnya pembangunan 29

waduk lanjutan dan groundbreaking

pembangunan 9 waduk baru

Jumlah bendungan/waduk yang

dibangun

29 waduk lanjutan, 9 waduk baru


Lain



Embung/Dam Parit



Rehabilitasi 9 bendungan dan revitalisasi

4 Unit Pengelola Bendungan

Jumlah bendungan yang direhabilitasi 9 bendungan


Lain



Embung/Dam Parit



Pembangunan 145 embung Jumlah embung yang dibangun 145 embung


Lain



Embung/Dam Parit



Rehabilitasi 198 embung Jumlah embung yang direhabilitasi 198 embung


Lain



Embung/Dam Parit

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Operasi dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana SDA

Terjaminnya kinerja layanan irigasi

seluas 3,3 juta ha

Jaringan irigasi yang dioperasikan dan

dipelihara

3,3 juta hektar


Lain



Penyuluhan



Jaringan irigasi tambak yang dibangun Panjang konstruksi jaringan irigasi

tambak yang dilaksanakan

0,24 km





Angin



Terlaksananya fasilitasi pengembangan

PLTA di waduk eksisting

Jumlah PLTA/PLTMH yang dibangun

(Unit)

18

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi




perikanan



Terbangunnya konstruksi jaringan irigasi

tambak

Panjang konstruksi jaringan irigasi


0,64 juta Ha jaringan irigasi tambak



Bahari

Rehabilitasi kawasan pesisir Program Pengelolaan Sumber Daya Air Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar


Terbangunnya/peningkatan pengaman

pantai untuk melindungi pantai dari

abrasi

Panjang pengaman pantai yang

dibangun

123.98 km



Daya Saing Bangsa

Peningkatan investasi infrastruktur Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Investasi Konstruksi Tersusunnya dokumen kebijakan dan

strategi kapitalisasi konstruksi dan

pengusahaan infrastruktur oleh badan

usaha nasional

Dokumen kebijakan yang disusun 2


Daya Saing Bangsa

Peningkatan kompetensi SDM bidang

infrastruktur

Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Kompetensi dan

Produktivitas Sumber Daya Konstruksi

Terlaksananya kerjasama dan

pemberdayaan peningkatan kompetensi

SDM konstruksi dengan instansi yang

berkompeten

Jumlah kerjasama dan pemberdayaan

peningkatan kompetensi SDM konstruksi

1 profil kerjasama


Daya Saing Bangsa


infrastruktur


Manusia


Pelatihan Sumber Daya Air dan

Konstruksi

Terlaksananya pelatihan dan pendidikan

bidang sumber daya air untuk 375 ASN

Jumlah ASN yang mengikuti

pendidikan/pelatihan (dalam negeri/luar

negeri)

375


Daya Saing Bangsa


infrastruktur


Manusia


Pelatihan Jalan, Perumahan

Permukiman, dan Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

Terlaksananya pelatihan dan pendidikan

bidang jalan, perumahan dan

permukiman, serta pengembangan

infrastruktur wilayah untuk 375 ASN

Jumlah ASN yang mengikuti

pelatihan/pendidikan (dalam negeri/luar

negeri)

375


Daya Saing Bangsa

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan

dan jembatan

Program Penelitian Dan Pengembangan

Kementerian PUPR

Penelitian dan Pengembangan Bidang

Jalan dan Jembatan

Pengambangan PUsat Teknologi Dinamik

Jembatan, Fokus:jembatan bentang

panjang

Jumlah modernisasi laboratorium 1


Daya Saing Bangsa

Peningkatan kualitas infrastruktur

sumber daya air


Kementerian PUPR


Sumber Daya Air

Pembangunan Pusat Teknologi, fokus :

bendungan, modernisasi irigasi,

konservasi pantai, dan tanggul laut

jumlah modernisasi laboratorium 4


Daya Saing Bangsa

Peningkatan kualitas kebijakan dan

penerapan teknologi


Kementerian PUPR

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

dan Penerapan Teknologi

Tersedianya Hasil Riset dan

Pengembangan,

Penerapan/Pemanfaatan

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi,

Pelatihan (TOT)

1 paket


Daya Saing Bangsa

Peningkatan kualitas perumahan dan

permukiman


Kementerian PUPR


Permukiman

Pembangunan PUsat Teknologi Smart

and Eco City

Jumlah modernisasi laboratorium 1


Daya Saing Bangsa

Peningkatan penyelenggaraan jasa

konstruksi

Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem

Konstruksi

Terselenggaranya pembinaan penerapan

teknologi inovatif

Jumlah profil pembinaan penerapan

teknologi inovatif

1 Profil


Daya Saing Bangsa

Peningkatan penyelenggaraan jasa

konstruksi

Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Terselenggaranya pembinaan

manajemen mutu dan tertib

penyelenggaraan konstruksi

Jumlah profil pembinaan manajemen

mutu dan tertib penyelenggaraan

konstruksi

1 Profil


dan Media Publik


Publik

Program Pembinaan Dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

Proyek percontohan ruang terbuka

publik untuk menonton bersama

video/film bertema revolusi mental

Terlaksananya proyek percontohan

ruang terbuka publik untuk menonton

bersama video/film bertema revolusi

mental di 1200 kecamatan

Jumlah kecamatan percontohan 300


Revolusi Mental




Perbatasan



Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan


Pembangunan Jalan Nasional Pembangunan Jalan Nasional di Lokpri

Kecamatan Perbatasan

2.015



Perbatasan





Panjang Jalan Pararel Perbatasan Jalan Pararel Perbatasan di Lokpri

Kecamatan Perbatasan

539,2 Km



Perbatasan



Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Jalan Non Status Jumlah Panjang Jalan Non Status yang

dibangun/ditingkatkan pada lokpri

kawasan perbatasan

1228



Perbatasan





Pembinaan dan Pengembangan Air

Minum

Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di

Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau

Terluar

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

kawasan rawan air/perbatasan/pulau

terluar

144 Kegiatan (lokpri) ; 21 Kegiatan

(PKSN)



Perbatasan



Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sumur air tanah untuk air baku yang

dibangun

Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk

air baku yang selesai dilaksanakan

24



Perbatasan



Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pembinaan Waduk, Embung, dan


Tersedianya Infrastruktur Penampung

Air

Jumlah Embung Terbangun 42



Perbatasan



Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Khusus dan

Pembinaan Rumah Negara

Terbangunnya rumah khusus di daerah

pasca bencana/konflik, maritim dan

perbatasan negara

Jumlah rumah khusus terbangun di

daerah pasca bencana/konflik, maritim

dan perbatasan negara

2189



Perbatasan




Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Tersusunnya 6 dokumen kebijakan teknis

dan strategi pengembangan kawasan

strategis yang terpadu dengan



pengembangan kawasan strategis yang

terpadu dengan pembangunan

infrastruktur bidang PUPR




Pembangunan jalan, dan sarana

transportasi di Kota Pusat pertumbuhan



Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun 581.42 km







Pelebaran Jalan Pelebaran Jalan 338 km








Peningkatan dan Pembangunan

Jalan/Jembatan Non Status

Peningkatan Fisik Ruas Jalan (km) 1185 Km







Pembangunan Jalan Nasional Panjang Jalan Nasional di PKSN yang

dibangun

2.014,53 Km

13 Pengembangan PLBN Terpadu Pembangunan Infrastruktur/ Gedung

CIQS Terpadu



Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara

(PLBN) Terpadu

Jumlah PLBN Terbangun 17 PLBN

14 Pengembangan PLBN Terpadu Pembangunan Perumahan Dan

Permukiman Pegawai PLBN

Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Khusus dan

Pembinaan Rumah Negara

Tersedianya Rumah Dinas Aparat

Kecamatan/Distrik dan

Desa/Kampung/Kelurahan serta

Aparatur Pemerintahan Kawasan

Perbatasan Negara

Jumlah Komplek Permukiman Dinas

Aparat

17 Komplek Permukiman


1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan perumahan layak huni Program Pembinaan Dan Pengembangan



Permukiman

Meningkatnya kualitas permukiman di

3.099 Ha kawasan khusus

Luas kawasan permukiman khusus (Ha) 21 kab tertinggal

2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Penyediaan air bersih dan sanitasi Program Pembinaan Dan Pengembangan



Minum

Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di


Terluar



terluar

223.860 KK di 42 kab tertinggal


Jembatan



Panjang jembatan yang dibangun Panjang jembatan yang dibangun 27 Kab


Jembatan



Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun 27 Kab

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal






Program Penyelenggaraan Jalan Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah,

Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan

Perencanaan Jalan Daerah, Jalan

Metropolitan dan Kota Besar, Jalan

Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah

Mendorong penyediaan jaringan jalur

sepeda dan pejalan kaki untuk jalan

daerah

Jumlah pembinaan teknik pelaksanaan

dan perencanaan jalan daerah yang

menyediakan jaringan jalur sepeda dan

pejalan kaki





Program Penyelenggaraan Jalan Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah,

Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan

Perencanaan Jalan Daerah, Jalan

Metropolitan dan Kota Besar, Jalan

Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah

Peningkatan konektivitas dan akses

masyarakat ke fasilitas pelayanan

kesehatan dan distribusi suplai logistik

kesehatan di DTPK

Jumlah pembinaan teknik pelaksanaan

dan perencanaan jalan daerah yang

mendukung konektivitas ke fasilitas

pelayanan kesehatan



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengembangan Perumahan Pembinaan dan Pengembangan Rumah

Umum dan Komersial

NSPK Pembinaan dan Pengembangan

Rumah Umum dan Komersial

Jumlah peraturan bangunan sesuai

dengan standar kesehatan dan ramah

terhadap penyandang disabilitas yang

disusun4 Penguatan Promotif dan Preventif :


Peningkatan kualitas lingkungan Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi Penyusunan regulasi perumahan rakyat,

perkantoran, sarana umum, yang sehat

serta menyediakan sarana olah raga dan

aktifitas fisik

Jumlah regulasi perumahan rakyat,

perkantoran, sarana umum, yang sehat

serta menyediakan sarana olah raga dan

aktifitas fisik5 Penguatan Promotif dan Preventif :


Peningkatan kualitas lingkungan Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar

pada fasilitas umum

Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih

dan sanitasi dasar pada fasilitas umum



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pemenuhan Ketersediaan

Infrastruktur Dasar Dan Standar Layanan

Minimum

Pembangunan Infrastruktur SPAM Di

Kawasan Khusus

Terbangunnya 1.705.920 SR SPAM di


Terluar



terluar

35520

7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan sanitasi dan akses air bersih Program Pembinaan Dan Pengembangan


Dukungan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan

Persampahan

Terbangunnya Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT) di kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

57



Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem

Terpusat Skala Kota, Kawasan dan

Komunal

Infrastruktur limbah Jumlah kota/kab yang terlayani

infrastruktur limbah dengan sistem

terpusat skala kota

IPAL Skala kota/Regional di 12 kota/kab,

IPAL Komunal di 1350 kawasan, IPAL

kawasan di 40 kawasan



Pembangunan infrastruktur SPAM

regional

Penyediaan air minum Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

kawasan regional

35000



Pembangunan infrastruktur SPAM

perkotaan

Penyediaan air minum Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu

Kota Kecamatan




Infrastruktur Padat Pekerja Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan


- - -



Infrastruktur Padat Pekerja Program Pembinaan Dan Pengembangan



Permukiman

- - 0







Persampahan

- - -







Persampahan

- - -





Penanganan kawasan kumuh - - 0





Pembangunan infrastruktur sistem

penyediaan air minum

- -

Pelayanan Kesehatan




Infrastruktur Padat Pekerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pembangunan dan rehabilitasi prasarana

irigasi, rawa, tambak, air baku, dan air

tanah

- - 0



Infrastruktur Padat Pekerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pemeliharaan sumber daya air dan

penanggulangan darurat akbiat bencana

- - 0



Infrastruktur Padat Pekerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pembangunan, rehabilitasi dan

pemeliharaan sungai, danau, waduk,

embung, pengendalian lahar dan

pengamanan pantai

- - 0



Infrastruktur Padat Pekerja Program Pengembangan Perumahan Pembangunan perumahan swadaya,PSU,

rumah khusus

- - -

11 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pembinaan Dan Pengembangan




Persampahan

- -





Persampahan

Terbangunnya TPST/3R skala komunal di

Kota/Kabupaten

Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani

Infrastruktur tempat pengolahan

sampah terpadu/3R13 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pembinaan Dan Pengembangan




Persampahan

Terbangunnya infrastruktur pengolahan

akhir sampah


infrastruktur fasilitas pengolahan akhir

sampah14 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pembinaan Dan Pengembangan




Persampahan

Terbanguannya Instalasi Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT) di Kota/Kabupaten


pengolahan lumpur tinja





Persampahan

Terbangunnya SPAM perdesaan Jumlah sambungan rumah (SR) di

perdesaan





Persampahan

Terbangunnya SPAM kawasan khusus Jumlah sambungan (SR) di kawasan

khusus (kumuh perkotaan, kawasan

nelayan dan kawasan rawan air/

perbatasan/ pulau terluar)17 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pembinaan Dan Pengembangan




Persampahan

Terbangunnya SPAM perkotaan Jumlah sambungan rumah (SR) di

perkotaan





Persampahan

Terbangunnya TPA di Kota/Kabupaten Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani

infrastruktur tempat pemrosesan akhir

sampah19 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pembinaan Dan Pengembangan




Persampahan

Terbangunnya SPAM regional Jumlah sambungan rumah (SR) di

kawasan regional

20 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Susun terbangunya 550.000 unit sarusun

(satuan rumah susun) yang dilengkapi

dengan PSU pendukungnya

Jumlah rumah susun yang dipelihara dan

dirawat




Jumlah NSPK penyedia rumah susun




Jumlah unit sarusun terbangun yang

dilengkapi dengan PSU pendukungnya



Minimum di Desa



air bersih)




Permukiman

(1). Meningkatnya kualitas permukiman

di 38.431 Ha daerah perkotaan. (2).


73.384 Ha daerah perdesaan. (3).


3.099 Ha kawasan khusus. (4).

Terselenggaranya pendampingan

masyarakat di 7.863 kelurahan

Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi

peningkatan kualitas rumah swadaya

419177


Minimum di Desa



air bersih)




Permukiman

Terbangunnya SPAM Perdesaan Berbasis

Masyarakat


perdesaan berbasis masyarakat

491520


Minimum di Desa



air bersih)

Program Pengembangan Perumahan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Terwujudnya keswadayaan masyarakat

untuk peningkatan kualitas dan

pembangunan rumah/hunian yang layak

dan terjangkau bagi MBR dalam

lingkungan yang aman, sehat, teratur,

dan serasi


bantuan stimulan pembangunan rumah

swadaya

64966


Minimum di Desa



air bersih)






dan serasi


peningkatan kualitas rumah swadaya

419177











Nasional

Panjang jalan yang terpelihara (KM) 43042,70











Nasional

Panjang jembatan yang terpelihara (KM) 383507,7











Nasional

Panjang jalan yang ditingkatkan (KM) 1393,9











Nasional

Panjang jembatan yang ditingkatkan

(KM)

7905,3











Nasional

Panjang jalan yang dibangun (KM) 441,2











Nasional

Panjang jembatan yang dibangun (KM) 8269,1











Nasional

Panjang jalan bebas hambatan yang

dibangun oleh pemerintah dan swasta

(Km)

26,4











Nasional

Dukungan Jalan Sub Nasional (Km) 14,3









Jaringan irigasi permukaan kewenangan

Pusat yang dibangun

Luas tanah yang dibebaskan 4403,93 Hektar











Pusat yang dibangun

Panjang jaringan irigasi yang

dilaksanakan

0,97 Km










Daerah yang dibangun

Luas tanah yang dibebaskan 6404,245 Hektar










Daerah yang dibangun

Panjang jaringan irigasi yang

dilaksanakan

6,41 Km









Jaringan irigasi rawa yang dibangun Luas tanah yang dibebaskan 1 Hektar









Jaringan irigasi rawa yang dibangun Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa

yang dilaksanakan

4,9 Km










pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang

dilaksanakan

8,69 Km










daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi yang

dilaksanakan

14,54 KM









Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi Panjang rehabilitasi jaringan irigasi rawa

yang dilaksanakan

15,98 km









Jaringan irigasi tambak yang

direhabilitasi

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi


1,32 km









Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun Luas tanah yang dibebaskan 5 hektar









Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun Panjang konstruksi jaringan irigasi air

tanah yang dilaksanakan

0,03482 km









Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi

rawa dan irigasi tambak yang dioperasi

dan dipelihara

Panjang konstruksi jaringan irigasi yang

dioperasi dan dipelihara

127,31 km











dan dipelihara

Panjang konstruksi jaringan irigasi air

tanah yang dioperasi dan dipelihara

0,64 km











dan dipelihara

Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa

yang dioperasi dan dipelihara

107,44 km











dan dipelihara

Panjang konstruksi jaringan irigasi

tambak yang dioperasi dan dipelihara

14,64



PSU Pendukung

Bantuan Stimulan Pembangunan Baru

Rumah Swadaya






dan serasi

Jumlah MBR yang menerima

pemberdayaan dan meningkat

keswadayaannya

410000


PSU Pendukung

Bantuan Stimulan Pembangunan Baru

Rumah Swadaya






dan serasi

Jumlah RT yang terfasilitasi bantuan

stimulan pembangunan baru rumah

swadaya

64966


PSU Pendukung

Fasilitasi Pembangunan Rusunami Program Pengembangan Perumahan Pembinaan dan Pengembangan Rumah

Umum dan Komersial

Terselenggaranya pencadangan tanah

dan pembangunan rusun melalui

penyertaan modal negara untuk Perum

Perumnas

Jumlah modal yang disertakan 1


PSU Pendukung

Fasilitasi Pembangunan Rusunami Program Pengembangan Pembiayaan

Perumahan

Penyaluran bantuan pembiayaan

perumahan untuk rumah tangga


Tersalurkannya bantuan pembiayaan

perumahan untuk membangun rumah

bagi MBR

Jumlah unit rumah yang mendapat

bantuan kredit konstruksi

15000


PSU Pendukung

KPR FLPP Program Pengembangan Pembiayaan

Perumahan





perumahan ke rumah tangga


Jumlah RT yang mendapat bantuan

pembiayaan KPR sejahtera tapak

222505


PSU Pendukung


Perumahan








pembiayaan KPR sarusun

50000


PSU Pendukung


Perumahan







Jumlah RT yang mendapat bantuan uang

muka

124250


PSU Pendukung

KPR Swadaya Program Pengembangan Pembiayaan

Perumahan








pembiayaan KPR swadaya

150000


PSU Pendukung

Optimalisasi Peran Perumnas Program Pengembangan Perumahan Pembinaan dan Pengembangan Rumah

Umum dan Komersial

Terfasilitasinya pengelolaan rumah

susun sewa bagi MBR yang dilaksanakan

oleh BUMN

Penyediaan PSO selisih tarif sewa 50000


PSU Pendukung

Optimalisasi Peran Perumnas Program Pengembangan Perumahan Pembinaan dan pengembangan rumah

umum dan komersial

Terselenggaranya pencadangan tanah

dan pembangunan rusun melalui

penyertaan modal negara untuk Perum

Perumnas

Jumlah modal yang disertakan 1


PSU Pendukung

Pembangunan Rumah Khusus Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Khusus Terbangunnya rumah khusus di daerah

pasca bencana/konflik, maritim, dan

perbatasan negara

15420


PSU Pendukung

Pembangunan Rusunawa Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Susun Terbangunnya setiap satuan rumah

susun yang dilengkapi dengan PSU

pendukungnya

Jumlah unit sarusun yang dilengkapi


175887


PSU Pendukung

Penciptaan Iklim Kondusif Untuk

Penyediaan Rumah MBR (Regulasi,

Perizinan, dst)




Penataan Bangunan

Terselenggaranya peraturan penataan

bangunan lingkungan

Jumlah NSPK bidang penataan bangunan

dan lingkungan

2


PSU Pendukung



Perizinan, dst)

Program Pengembangan Perumahan Pembinaan dan Pengembangan Rumah

Umum dan Komersial

NSPK Pembinaan dan Pengembangan

Rumah Umum dan Komersial

Jumlah NSPK Pembinaan dan

Pengembangan Rumah Umum dan

Komersial

5


PSU Pendukung



Perizinan, dst)

Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Susun Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK)

Penyediaan Rumah Susun

Jumlah NSPK Penyediaan Rumah Susun 5


PSU Pendukung



Perizinan, dst)

Program Pembinaan Konstruksi Pembinaan Kompetensi dan

Produktivitas Sumber Daya Konstruksi

Terlaksananya kerjasama dan


SDM konstruksi

Jumlah profil kerjasama dan


SDM konstruksi

-



PSU Pendukung

Penyediaan PSU Program Pembinaan Dan Pengembangan


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,

dan Pengembangan Sumber Pembiayaan

dan Pola Investasi, serta Pengelolaan

Pengembangan Infrastruktur Sanitasi

dan Persampahan

Terbangunnya infrastruktur air limbah

dengan sistem terpusat skala

kota/regional di kota/kab, skala

komunal, dan skala kawasan

Jumlah kota/kab yang terlayani

infrastruktur air limbah dengan sistem

terpusat skala kota, Jumlah kawasan

yang terlayani air limbah dengan sistem

terpusat skala komunal, Jumlah kawasan


terpusat skala kawasan

12 kota/kab


PSU Pendukung







dan Persampahan





Jumlah kawasan yang terlayani


terpusat skala komunal

1350 kawasan


PSU Pendukung







dan Persampahan








40 kawasan


PSU Pendukung







dan Persampahan





57


PSU Pendukung







dan Persampahan

Terbangunnya TPA di kota/kab Jumlah kota/kab yang terlayani


sampah

15


PSU Pendukung







dan Persampahan


kota/kab


infrastruktur tempat pengolahan

sampah terpadu/3R

100


PSU Pendukung







dan Persampahan


akhir sampah



sampah

32


PSU Pendukung





dan Pola Investasi, serta Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum

Terbantunya program di PDAM dan

berkembangnya jaringan SPAM di

kawasan MBR (Fasilitasi SPAM PDAM )

Jumlah kawasan MBR terfasilitasi

pengembangan jaringan SPAM

110


PSU Pendukung







Terbantunya program di UPTD dan

berkembangnya jaringan SPAM kawasan

MBR (Fasilitasi SPAM Non-PDAM)



27


PSU Pendukung







Terbangunnya SPAM Regional Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

kawasan regional

35000


PSU Pendukung







Terbangunnya SPAM Perkotaan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

perkotaan

290000


PSU Pendukung







Terbangunnya SPAM Perdesaan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

perdesaan

491520


PSU Pendukung







Terbangunnya SPAM kawasan khusus Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

kawasan khusus (kumuh perkotaan,

kawasan nelayan, dan kawasan rawan

air/perbatasan/pulau terluar)

65280


PSU Pendukung

Penyediaan PSU Program Pengembangan Perumahan Pembinaan dan Pengembangan Rumah

Umum dan Komersial

Meningkatnya Pembinaan dan

Pengembangan Rumah Umum dan

Komersial

Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni

yang Terfasilitasi Melalui Bantuan

Rumah Umum (PSU Perumahan)

42000


PSU Pendukung

Penyediaan PSU Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Pengembangan kawasan perkotaan dan

perdesaan yang terpadu dengan

infrastruktur bidang PUPR yang

difasilitasi untuk 35 WPS

Jumlah perkotaan dan perdesaan yang

difasilitasi peningkatan keterpaduan

fungsinya


PSU Pendukung

Penyediaan PSU Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Pengembangan 16 kawasan perkotaan

yang terpadu dengan infrastruktur

bidang PUPR

Jumlah perkotaan yang difasilitasi

peningkatan keterpaduan fungsinya

dengan infrastruktur bidang PUPR

16

33 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Bauran Air Domestik (Optimasi

Pemanfaatan Seluruh Sumber Air)







Terselenggaranya pengaturan,

pembinaan dan pengawasan

pengembangan air minum

Jumlah kota/kab mendapatkan

pengaturan, pembinaan, dan

pengawasan air minum.

474

34 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas

Pelayanan Air Minum













474


Air)







dan Persampahan












Skala kota/regional di 12 kota/kab, Skala

komunal di 1350 kawasan, dan Skala



Air)







dan Persampahan





57


Air)







dan Persampahan



sampah

15


Air)







dan Persampahan


kota/kab



sampah terpadu/3R

100


Air)







dan Persampahan


akhir sampah



sampah

32

40 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Konservasi Sumber Daya Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta


Konservasi 15 kawasan danau dan 55

sumber air yang dikonservasi

jumlah danau dan sumber air yang

dikonservasi

15 danau prioritas dan 55 sumber air

41 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Simpan Air (Pengelolaan Air yang

Berkelanjutan)







dan Persampahan

Pengurangan genangan Luas area yang menjadi tidak tergenang 1000 Hektar

42 Peningkatan Kualitas Hunian dan

Permukiman Kumuh

Kolaborasi Penanganan Kawasan

Permukiman Kumuh




Permukiman


38.431 Ha daerah perkotaan

Luas kawasan permukiman kumuh

perkotaan (Ha)

10819 Ha (sebagai bagian penanganan

38.431 Ha sehingga kondisi kumuh

menjadi 45%)43 Peningkatan Kualitas Hunian dan

Permukiman Kumuh


Permukiman Kumuh




Permukiman


73.384 Ha daerah perdesaan

Luas kawasan permukiman kumuh

perdesan (Ha)

7501


Permukiman Kumuh


Permukiman Kumuh




Permukiman


3.099 Ha kawasan khusus

Luas kawasan permukiman khusus (Ha) 667


Permukiman Kumuh


Permukiman Kumuh




Permukiman

Terselenggaranya pendampingan

masyarakat di 7.863 kelurahan

Jumlah kelurahan yang mendapatkan

pendampingan pemberdayaan

masyarakat

1633


Permukiman Kumuh

Perbaikan Rumah Program Pembinaan Dan Pengembangan



Penataan Bangunan

Terselenggaranya fasilitasi

pembangunan perumahan di daerah

pascabencana alam

Jumlah lokasi pascabencana 5 lokasi pascabencana


Permukiman Kumuh

Perbaikan Rumah Program Pengembangan Perumahan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Rumah Swadaya yang difasilitasi

Peningkatan Kualitasnya

Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah

Swadaya

419177


Permukiman Kumuh

Perbaikan Rumah Program Pengembangan Perumahan Pemberdayaan Perumahan Swadaya Terwujudnya keswadayaan masyarakat





dan serasi

Jumlah MBR yang menerima

pemberdayaan dan meningkat

keswadayaannya

410000


Minum dan Sanitasi

Advokasi Untuk Menjamin Keselarasan

dan Konsistensi Perencanaan dan

Implementasi





Persampahan

Tersusunnya laporan pemantauan dan

pembinaan penyelenggaraan SPAM

Jumlah SPK laporan pemantauan dan

pembinaan penyelenggaraan SPAM

514


Minum dan Sanitasi

Pembentukan dan Penguatan

Kelembagaan







dan Persampahan


pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan

kampanye, serta advokasi bidang

sanitasi untuk kota/kab


pengaturan, pembinaan, fasilitasi,

pengawasan, dan kampanye serta

advokasi

507


Minum dan Sanitasi

Pembentukan dan Penguatan

Kelembagaan













474


Minum dan Sanitasi

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

Pendanaan dan Regulasi





Persampahan

Tersusunnya peraturan pengembangan

sistem penyediaan air minum, sanitasi,

dan persampahan

Jumlah SPK peraturan pengembangan

sistem penyediaan air minum, sanitasi,

dan persampahan

4


Minum dan Sanitasi

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi

Pendanaan dan Regulasi





Persampahan

Tersusunnya laporan fasilitasi

pengembangan sumber pembiayaan,

pola investasi penyeleggara SPAM,

promosi investasi

Jumlah laporan fasilitasi pengembangan

sumber pembiayaan, pola investasi

penyeleggara SPAM, promosi investasi

49


Minum dan Sanitasi

Peningkatan Kualitas Rencana dan

Implementasi RISPAM dan SSK







dan Persampahan


pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan

kampanye, serta advokasi bidang

sanitasi untuk kota/kab

Jumlah dokumen Strategi Sanitasi

Kota/Kab yang termutakhirkan

106


Minum dan Sanitasi

Peningkatan Kualitas Rencana dan

Implementasi RISPAM dan SSK










Jumlah kota/kab yang telah menyusun

RISPAM

507

56 Penyediaan Infrastruktur Air Minum Dan

Sanitasi

Optimalisasi dan Rehabilitasi Program Pembinaan Dan Pengembangan









Jumlah PDAM terbantu 50


Sanitasi












110


Sanitasi










Jumlah UPTD terbantu 15


Sanitasi












27


Sanitasi

Pembangunan Baru Program Pembinaan Dan Pengembangan






dan Persampahan












12 kota/kab


Sanitasi







dan Persampahan







terpusat skala komunal

1350 Kawasan


Sanitasi







dan Persampahan








40 Kawasan


Sanitasi







dan Persampahan





57


Sanitasi







dan Persampahan



sampah

15


Sanitasi







dan Persampahan


kota/kab



sampah terpadu/3R

100


Sanitasi







dan Persampahan


akhir sampah



sampah

32


Sanitasi







Terbangunnya SPAM Regional Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

kawasan regional

35000


Sanitasi







Terbangunnya SPAM Perkotaan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

perkotaan

290000


Sanitasi







Terbangunnya SPAM Perdesaan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

perdesaan

491520


Sanitasi







Terbangunnya SPAM kawasan khusus Jumlah Sambungan Rumah (SR) di

kawasan khusus (kumuh perkotaan,

kawasan nelayan, dan kawasan rawan

air/perbatasan/pulau terluar)

65280


Sanitasi

Pembangunan Baru Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

Baku sebesar 15 m3/det

Peningkatan kapasitas sarana prasarana

penyediaan air baku yang dibangun

15 m3/det




Penataan, Pengelolaan, dan

Pemanfaatan ruang dan kegiatan

perkotaan yang efisien dan berkeadilan




Penataan Bangunan






2 Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan Konektivitas Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan


Pembangunan Fly Over/Underpass/

Terowongan


Terowongan

7000

3 Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan Konektivitas Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan


Terbangunnya Jalan Lingkar/ByPass Panjang Jalan Lingkar/By Pass yang

Terbangun

126

4 Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan Konektivitas Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Pedoman teknis perencanaan dan

pengembangan kawasan perkotaan dan

perdesaan dengan pembangunan


Jumlah pedoman teknis perencanaan

dan pengembangan kawasan perkotaan

dan perdesaan dengan pembangunan


3


Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Kebijakan teknis dan strategi




untuk 35 WPS





untuk 35 WPS

4


Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Rencana dan rencana induk keterpaduan



infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS





8


Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Rencana dan rencana induk keterpaduan




Jumlah rencana induk keterpaduan

pengembangan kawasan perkotaan



16


Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Pengembangan kawasan perkotaan dan


infrastruktur bidang PUPR yang

difasilitasi untuk 35 WPS

Jumlah perkotaan dan perdesaan yang

difasilitasi peningkatan keterpaduan

fungsinya

16


Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Pemantauan dan evaluasi kebijakan

teknis, rencana dan program

keterpaduan pengembangan kawasan

perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS

Tingkat pemantauan dan evaluasi

kebijakan teknis, rencana dan program



1

Perkotaan


Wilayah

Pengembangan Kawasan Perkotaan Pemantauan dan evaluasi kebijakan

teknis, rencana dan program



Ketepatan waktu pelaporan evaluasi

kebijakan teknis, rencana dan program



1




serta Tertata Baik


perkotaan




Penyehatan Lingkungan Permukiman

Terbangunnya infrastruktur limbah

dengan sistem terpusat skala kota,

kawasan, komunal di 438 kota/kab

Jumlah Kab./Kota yang terlayani

infrastruktur limbah dengan sistem

terpusat skala kota

IPAL Skala Kota/Regional di 12 kota/kab,

PAL Komunal di 350 kawasan, PAL





serta Tertata Baik


perkotaan






Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

57




serta Tertata Baik


perkotaan






334 kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayan

infrastruktur Tempat Pengolah Sampah

Terpadu/3R

100




serta Tertata Baik


perkotaan



Meningkatnya perlindungan di 15

kawasan perkotaan terhadap banjir

menuju periode ulang 25 tahunan

Panjang sungai yang

dinormalisasi/panjang pengendali banjir

yang dibangun

150km




serta Tertata Baik


perkotaan



Berkurangnya resiko luapan

lahar/sedimen gunung berapi di 4

kawasan perkotaan

Jumlah konstruksi sabo dam (cek dam)

yang dibangun

20 buah




serta Tertata Baik

Tersedianya sarana permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan



Permukiman


pembinaan, dan pengawasan

pengembangan permukiman di 507

kab/kota

Jumlah kab/kota terselenggara


pengawasan pengembangan

permukiman

507




serta Tertata Baik




Permukiman


38.431 Ha daerah perkotaan

Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha) 12065




serta Tertata Baik




Permukiman

Terselenggaranya fasilitasi kota dan

kawasan perkotaan dalam pemenuhan

SPP dan pengembangan Kota Layak

Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18

kota, 12 kawasan perkotaan

metropolitan, 744 kota/kawasan

perkotaan

Jumlah kota, kawasan perkotaan

metropolitan dan kota/kawasan

perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP

dan pengembangan Kota Layak Huni,

Kota Hijau, dan Kota Cerdas

4 kota, 3 kawasan perkotaan

metropolitan, 160 kota/kawasa n

perkotaan




serta Tertata Baik




Permukiman

Terselenggaranya perintisan inkubasi di

10 kota baru

Jumlah Rencana Teknis Pengembangan

(Development Plan) Kota Baru sebagai

Kota Berkelanjutan

3




serta Tertata Baik




Penataan Bangunan









serta Tertata Baik




Minum

Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu

Kota Kecamatan

216000




serta Tertata Baik




Minum

Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota

Pemekaran/Perluasan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu

Kota Pemekaran/Perluasan

74000




serta Tertata Baik




Minum

Terbangunya 661.600 SR SPAM di

Kawasan Kumuh Perkotaan


kawasan kumuh perkotaan

16000



1 Kebijakan Industri Nasional Kebijakan dan Strategi Keterpaduan

Pembangunan Infrastruktur Wilayah


Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Tersusunnya 8 dokumen rencana dan

rencana induk keterpaduan




di 6 Kawasan Industri dan 2 KEK




bidang PUPR di 6 Kawasan Industri dan 2

KEK


2 Kebijakan Industri Nasional Kebijakan dan Strategi Keterpaduan

Pembangunan Infrastruktur Wilayah


Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis Tersusunnya 8 dokumen kebijakan teknis

dan strategi pengembangan kawasan

strategis dan antar kawasan strtaegis

yang terpadu dengan pembangunan

infrastruktur bidang PUPR di 6 Kawasan

Industri dan 2 KEK





bidang PUPRdi 6 Kawasan Industri dan 2

KEK

8 dokumen kebijakan

3 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan


Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun




Terowongan


Terowongan

2 Flyover



Pelebaran Jalan Pelebaran Jalan 497



Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun 1351,58



Pelebaran dan peningkatan jalan dari

Pelabuhan Bungku ke lokasi Kawasan

Industri

Panjang jalan terbangun (km) 40



Pelebaran dan peningkatan jalan dari

Bandara ke lokasi Kawasan Industri

Panjang jalan terbangun (km) 5



Akses jalan dari Jalan Lintas Provinsi ke

Kawasan Industri

Panjang Jalan Terbangun (km) 30



Pemeliharaan Jalan Nasional Panjang Jumlah Jalan yang terpelihara

(km)

52,1

11 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan Pembangunan dan pemeliharaan jalan Terbangunnya jaringan jalan alternatif Panjang jalan terbangun (km)

12 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan Pembangunan dan pemeliharaan jalan Terbangunnya jembatan Panjang jembatan (km)

13 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan Pembangunan dan pemeliharaan jalan Pengalihan Jalan Provinsi Panjang jalan

14 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Penyelenggaraan Jalan Pembangunan dan pemeliharaan jalan Terbangunnya jalan akses dari KI

Mandor Landak ke Pelabuhan Temajok

sepanjang 34 km

Jalan akses KI ke pelabuhan

15 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan

Persampahan



Bendungan yang dibangun Jumlah Bendungan/Waduk yang

dibangun

2 Bendungan


Persampahan



Embung dan bangunan penampung air

lainnya yang dibangun/ditingkatkan

Debit Air (Liter/detik) 16.5


Persampahan



Bendungan, embung dan bangunan

penampung air lainnya yang

direhabilitasi

Jumlah konstruksi bendungan yang

selesai direhabilitasi

1 Bendungan


Persampahan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Intake air baku yang

dibangun/ditingkatkan

Jumlah konstruksi intake air baku yang

selesai dilaksanakan

1200 l/detik


Persampahan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan sarana prasarana air baku

sebesar 3,4 m3/det

peningkatan kapasitas sarana dan

prasarana penyediaan air baku yang

dibangun

3,4 m3/det


Persampahan

Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Susun Terbangunnya rumah susun bagi pekerja

di kawasan KEK dan KI

Jumlah rumah susun yang dibangun di

kawasan KEK dan KI

10 unit




Kawasan




Penataan Bangunan

Pembangunan dan Penataan Area

Lagoon

Area yang tertata


Kawasan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Sarana prasarana pengelolaan air baku


dan kondisinya




Kawasan

Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Khusus Tersedianya perumahan berkarakter

lokal

rumah terbangun

4 Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Sarana dan Prasarana

Transportasi



Panjang jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun 390.83


Transportasi




dibangun


dibangun

105 km


Transportasi



Pelebaran Jalan Pelebaran Jalan 592 km


Transportasi



Panjang jembatan yang dibangun Panjang jembatan yang dibangun 1


Transportasi

Program Pemenuhan Ketersediaan


Minimum

Pembangunan Infrastruktur SPAM Di

Kawasan Khusus

Perbaikan fasilitas sanitasi dan

kebersihan

Jumlah fasilitas

9 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengelolaan Sumber Daya Air Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar


Kawasan sumber air yang dikonservasi Jumlah Kawasan yang di Lindungi 5 Kawasan

10 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan sarana prasarana air baku

sebesar 1.02 m3/det

peningkatan kapasitas sarana prasarana

penyediaan air baku yang dibangun

1,02 Meter Kubik/Detik

11 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah











11 Dokumen Kebijakan Teknis

12 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengembangan Infrastruktur

Wilayah





untuk 35 WPS

Jumlah rencana induk keterpaduan




11 Dokumen Perencanaan

13 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pemenuhan Ketersediaan


Minimum


Kawasan Khusus

Perancangan toilet dan rinsing facility

Pantai Pink, Labuan Bajo

Terbangunnya fasum





edukasi hidup sehat

Program Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan

Pengarusutamaan Gender Bidang

Pendidikan, Kesehatan, dan


Promosi untuk menggerakkan partisipasi

kaum perempuan dalam upaya deteksi

dini faktor risiko PTM

Jumlah kegiatan promosi untuk

menggerakkan partisipasi kaum

perempuan dalam upaya deteksi dini

faktor risiko PTM2 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pendidikan dan pemberdayaan


usia dini

Program Perlindungan Anak Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan

dan Kesejahteraan

Meningkatnya pemahaman pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas

Kesehatan dan Kesejahteraan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE

pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak

Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan










90





perempuan dan anak



Perlindungan Hak Perempuan dari

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyusunan kebijakan responsif

terhadap penanganan kekerasan

terhadap perempuan

Kebijakan PP bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan yang

dirumuskan dan/atau diharmoniskan

TBC




perempuan dan anak







terhadap perempuan

Peraturan, kebijakan, pedoman

rekomendasi kebijakan bidang

perlindungan perempuan dan tindak

kekerasan yang terkoordinasi antar K/L

dan Pemerintah Daerah

TBC




perempuan dan anak







terhadap perempuan

Standar Pelayanan Minimal




perempuan dan anak

Program Perlindungan Anak Perlindungan Anak dari Kekerasan dan

Eksploitasi



terhadap anak

Kebijakan penghapusan kekerasan pada

anak yang dirumuskan dan/atau

diharmoniskan

TBC




perempuan dan anak


Eksploitasi



terhadap anak

Kebijakan penghapusan pada anak yang

terkoordinasi antar K/L dan Pemerintah

Daerah6 Penghormatan, Perlindungan, dan



perempuan dan anak


Eksploitasi



terhadap anak

Model pelaksanaan kebijakan

penghapusan kekerasan pada anak

TBC




perempuan dan anak


Eksploitasi



terhadap anak

Standar Pelayanan Minimal TBC




perempuan dan anak


Eksploitasi

Penanganan anak korban kekerasan

yang terpadu

TBC (KPAI)

Pelayanan Kesehatan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kreativitas Pemuda Meningkatnya pemuda kader di bidang

kreativitas seni, budaya, ekonomi kreatif

dan kualitas jasmani

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi

dalam peningkatan keterampilan

kreatifitas seni, budaya dan ekonomi

kreatif

90


Daya Saing Bangsa

Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi

kewirausahaan pemuda

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai

kader kewirausahaan

4000 orang


Daya Saing Bangsa

Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi


Jumlah Lembaga Permodalan

Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang

dibentuk di pusat, provinsi, kab/kota

7






Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Standarisasi dan

Infrastruktur Pemuda

Fasilitasi infrastruktur pemuda dalam

rangka penyadaran, pemberdayaan, dan

pembangunan pemuda

Jumlah fasilitasi infrastruktur pemuda

dalam rangka penyadaran,

pemberdayaan, dan pembangunan

pemuda

13





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Standarisasi dan

Infrastruktur Pemuda

Fasilitasi Kota Layak Pemuda Jumlah Fasilitasi Kota Layak Pemuda 6





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Tradisional dan

Layanan Khusus

Peserta olahraga tradisional, usia dini

dan Lansia, olahraga penyandang cacat,

dan olahraga di lembaga

pemasyarakatan

Jumlah peserta olahraga tradisional, usia

dini dan Lansia, olahraga penyandang

cacat, dan olahraga di lembaga

pemasyarakatan

4400





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Tradisional dan

Layanan Khusus

Fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional

dan layanan khusus

Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga

tradisional dan layanan khusus

1





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Pendidikan Peserta olahraga yang difasilitasi di

sekolah dasar, menengah, perguruan

tinggi, pendidikan nonformal dan

informal

Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi

di sekolah dasar, menengah, perguruan

tinggi, pendidikan nonformal dan

informal

17000





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Pendidikan Peserta pekan olahraga pendidikan Jumlah peserta pekan olahraga

pendidikan

34000





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Rekreasi Peserta olahraga massal, petualang,

tantangan dan wisata

Jumlah peserta olahraga massal,

petualang, tantangan dan wisata

8000





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Rekreasi Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan

olahraga rekreasi

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan

kejuaraan olahraga rekreasi

3





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan

Sekolah Khusus Olahraga

Peserta olahraga di sentra olahraga

pendidikan, sentra olahraga rekreasi dan

sentra olahraga prestasi

Jumlah peserta olahraga di sentra

olahraga pendidikan, sentra olahraga

rekreasi dan sentra olahraga prestasi

1300





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Peningkatan Standardisasi dan

Infrastruktur Olahraga

Fasilitasi prasarana olahraga pendidikan,

olahraga rekreasi dan olahraga prestasi

Jumlah fasilitasi prasarana olahraga

pendidikan, olahraga rekreasi dan

olahraga prestasi

26





Program Kepemudaan dan Keolahragaan Peningkatan Standardisasi dan

Infrastruktur Olahraga

Fasilitasi sarana olahraga pendidikan,

olahraga rekreasi dan olahraga prestasi

Jumlah fasilitasi sarana olahraga

pendidikan, olahraga rekreasi dan

olahraga prestasi

54

12 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Manajemen dan pencegahan penyakit Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Olahraga Rekreasi Peserta olahraga massal, petualang,

tantangan dan wisata

Jumlah peserta olahraga massal,

petualang, tantangan dan wisata


1 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pemuda yang difasilitasi sebagai kader

kewirausahaan


kader kewirausahaan

4000 Orang

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Revolusi Mental

Pelayanan Kesehatan







Program Kepemudaan dan Keolahragaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya kapasitas dan potensi



kader kewirausahaan

4000 orang







Jumlah Wirausaha Muda yang

memperoleh fasilitasi akses permodalan

melalui Lembaga Permodalan

Kewirausahaan Pemuda (LPKP)

1000 orang


Masyarakat Desa






Jumlah sentra kewirausahaan pemuda

yang difasilitasi

34


Masyarakat Desa







kader kewirausahaan

4000


Masyarakat Desa






Jumlah Wirausaha Muda yang

memperoleh fasilitasi akses permodalan

melalui Lembaga Permodalan

Kewirausahaan Pemuda (LPKP)

1000


Masyarakat Desa






Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kader

Kewirausahaan Pemuda dan Akses

Permodalan di daerah

34





Center

Program Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

Koordinasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat dan Aparatur

Terintegrasinya seluruh sistem

pengaduan masyarakat dengan LAPOR


sistem pengaduannya terintegrasi

dengan LAPOR

100 persen instansi pemerintah



Center



Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan E-Government

Ditetapkannya kebijakan tentang

penerapan e-planning, e-budgeting, dan

e-monev secara online di K/L

Jumlah kebijakan tentang penerapan e-

planning, e-budgeting, dan e-monev

secara online

1 Permenpan RB/SE Menpan RB








Pengembangan Kesejahteraan Sumber

Daya Manusia Aparatur

Advokasi pelaksanaan Gerakan

Masyarakat Sehat di institusi pemerintah

dan BUMN (penyediaan sarana dan

prasarana aktivitas fisik, konsumsi sehat,

deteksi dini penyakit, ruang laktasi, dll)

Surat edaran pelaksanaan Gerakan

Masyarakat Sehat di Institusi pemerintah

dan BUMN


Kesehatan


SDM Kesehatan



Penyediaan formasi tenaga kesehatan Jumlah formasi tenaga kesehatan yang

disiapkan

--




Pelaksanaan RB

Penataan kelembagaan birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur


Perumusan Kebijakan Sistem

Kelembagaan dan Tata Laksana

Ditetapkannya Perpres tentang

penataan LNS

Jumlah Perpres tentang penataan LNS 1 Perpres



Pelaksanaan RB



Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kelembagaan I

Terlaksananya evaluasi/audit instansi

pemerintah pusat (LNS)

Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit 9 LNS yang dievaluasi



Pelaksanaan RB




Kebijakan Kelembagaan II



Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit 9 LNS



Pelaksanaan RB




Kebijakan Kelembagaan III



Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit 9 LNS



Pelaksanaan RB

Penataan tatakelola birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur


Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan E-Government

Terlaksananya tata kelola pemerintahan

berbasis IT


menerapkan tata kelola pemerintahan

berbasis IT

200 Instansi Pemerintah



Pelaksanaan RB

Penerapan Manajemen ASN Program Pendayagunaan Aparatur


Perencanaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Sumber Daya Manusia

Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan ASN untuk

mendukung pelaksanaan prioritas

pembangunan

Jumlah kebijakan formasi ASN sesuai

prioritas pembangunan

1 kebijakan formasi ASN sesuai prioritas

pembangunan



Pelaksanaan RB



Pengawasan Implementasi Sistem Merit

Aparatur Sipil Negara (KASN)

Terlaksananya pengawasan

implementasi sistem merit Aparatur Sipil

Negara (ASN)


diberikan promosi dan advokasi sistem

merit

250 IP



Pelaksanaan RB





Terlaksananya monitoring dan evaluasi

implementasi sistem merit pada instansi

pemerintah


dimonitoring dan evaluasi implementasi

sistem merit

100 IP



Pelaksanaan RB





Terselesaikannya pengaduan

implementasi sistem merit ASN

Persentase pengaduan yang ditangani 100%



Pelaksanaan RB





Terselesaikannya pengaduan

implementasi sistem merit ASN

Persentase pelaksanaan mediasi

penanganan

100%



Pelaksanaan RB

Penguatan pengelolaan RB Nasional Program Pendayagunaan Aparatur


Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan

Evaluasi Program Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Terlaksananya asistensi/coaching clinic

pelaksanaan RB di daerah

Jumlah asistensi/coaching clinic

pelaksanaan RB di daerah

136 asistensi/coaching clinic

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Revolusi Mental

Pelayanan Kesehatan

Reformasi Birokrasi



Pelaksanaan RB



Perumusan Kebijakan Reformasi

Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan

Tersusunnya peraturan yang mengatur

pembagian kewenangan/kompetensi

kerja anggota KPRBN dan TRBN

Jumlah peraturan yang mengatur

pembagian kewenangan/kompetensi

kerja anggota KPRBN dan TRBN

1 Perpres/Keppres



Pelaksanaan RB



Perumusan Kebijakan Reformasi

Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan

Pengawasan

Terbentuknya TIm Asistensi pelaksanaan

RB di daerah

Jumlah TIm Asistensi pelaksanaan RB di

daerah

34 Tim Teknis (@5 tenaga profesional)



Pelaksanaan RB



Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan,

dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,


I

Meningkatnya persentase instansi

pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang

memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke

atas)

Persentase instansi pemerintah

(K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki

Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)

K/L 61%, Prov 40%, Kab/Kota 25%



Pelaksanaan RB






II


pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang

memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke

atas)




61%; 40%; 25%



Pelaksanaan RB






III

Meningkatnya instansi pemerintah






61%; 40%; 25%



Pelaksanaan RB



Pengembangan Sistem Evaluasi

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

Terlaksananya penyempurnaan sistem

PMPRB

Jumlah sistem PMPRB yang

disempurnakan

1 sistem PMPRB yang disempurnakan; 1

database PMPRB; peta kapasitas

birokrasi18 Penerapan Standar Pelayanan Publik dan


Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja

pelayanan publik



Koordinasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat dan Aparatur

Terintegrasinya seluruh sistem

pengaduan masyarakat dengan LAPOR


sistem pengaduannya terintegrasi

dengan LAPOR

100% instansi pemerintah




pelayanan publik



Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan

Evaluasi Program Pelayanan Publik

Ditetapkannya kebijakan tentang Forum

Konsultasi Publik (FKP) tentang

pelayanan publik

Jumlah kebijakan tentang Forum

Konsultasi Publik (FKP)

1 Permenpan/SE Menpan RB




pelayanan publik



Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan

dan Evaluasi Pelayanan Publik I

Terlaksananya Forum Konsultasi Publik

(FKP) tentang pelayanan publik


melaksanakan Forum Konsultasi Publik


100% K/L/ 100% Prov 50% Kab/Kota




pelayanan publik




dan Evaluasi Pelayanan Publik II










pelayanan publik




dan Evaluasi Pelayanan Publik III













Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem

Informasi Pelayanan Publik

Terlaksananya pemetaan inovasi

pelayanan publik di instansi pemerintah

Jumlah inovasi pelayanan publik yang

dipetakan

400 inovasi







Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem

Informasi Pelayanan Publik

Terlaksananya replikasi inovasi

pelayanan publik di instansi pemerintah

(best practice)

Jumlah inovasi pelayanan publik yang

direplikasi

50 inovasi



Penerapan Sistem Nilai dan Integritas

Birokrasi






I

Meningkatnya jumlah K/L yang

menerapkan kebijakan sistem integritas

dengan BAIK

Persentase K/L yang telah menerapkan

kebijakan sistem integritas dengan BAIK

58%




Birokrasi






I

Meningkatnya jumlah K/L yang telah

memperoleh predikat Menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK/WBBM)

Jumlah K/L yang telah memperoleh

predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK/WBBM)

12 K/L




Birokrasi






II



dengan BAIK


kebijakan sistem integritas dengan

BAIK(*)

58%




Birokrasi






II






(WBK/WBBM)

12 K/L




Birokrasi






III



dengan BAIK


kebijakan sistem integritas dengan

BAIK(*)

58%




Birokrasi






III






(WBK/WBBM)

12 K/L




Kinerja






I


pemerintah yang akuntabilitas

kinerjanya baik (kategori "B" ke atas)


(K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas

kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas)

K/L : 75%, Provinsi : 57%, Kab/Kota : 31%




Kinerja






II







75%; 57%; 31%




Kinerja






III








1 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat

dan Bebas Intimidasi

(Bullying/Kekerasan)

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan


Layanan Pengkajian, Pengembangan dan

Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas

Penduduk usia dewasa memperoleh

layanan pendidikan keayahbundaan

dalam rangka meningkatkan wawasan,

pemahaman tentang kiat mendidik anak

sejak janin hingga dewasa

Jumlah lembaga/satuan pnf

menyelenggarakan pendidikan karakter

dan pendidikan kecakapan hidup

termasuk pendidikan gizi bagi orangtua

10000

2 Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat

dan Bebas Intimidasi

(Bullying/Kekerasan)










Jumlah lembaga/satuan pendidikan

menyelenggarakan pendidikan

kemandirian dan kepribadian karakter

bangsa anti korupsi, kekerasan dalam

rumah tangga, dan kejahatan seksual

pada anak

10000



Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Jumlah SMP yang menerapkan

Kurikulum yang berlaku

16986




Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Jumlah SD yang Menerapkan Proses

Pembelajaran dan Penilaian Sesuai

Kurikulum yang berlaku

68535




Menengah

Pembinaan Pendidikan Khusus dan

Layanan Khusus

Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan

PLK SDLB/SMPLB

Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang

melaksanakan Kurikulum yang berlaku

1382




Menengah


Layanan Khusus

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP

Inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA Inklusif

dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan

Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan

Masyarakat, di Semua Kabupaten dan

Kota

Jumlah sekolah SMLB yang menerapkan

pendidikan karakter

950




Menengah


Layanan Khusus


Akses Pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP

Inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA Inklusif

dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan

Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan

Masyarakat, di Semua Kabupaten dan

Kota

Jumlah SMLB yang menerapkan

kurikulum yang berlaku

950




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tercapainya Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan SMA Bermutu,

Berkesetaraan Jender, dan Relevan

dengan Kebutuhan Masyarakat, di

Semua Kabupaten dan Kota

Jumlah sekolah SMA yang menerapkan

pendidikan karakter

12611




Menengah






Jumlah SMA yang menerapkan


12611




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tercapainya Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan SMK Bermutu,

Berkesetaraan Gender, dan Relevan



Jumlah sekolah SMK yang menerapkan

pendidikan karakter

4346

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Revolusi Mental




Menengah






Jumlah SMK yang menerapkan kurikulum

yang berlaku

11384





Penyediaan Layanan Pendidikan

Masyarakat

Masyarakat di kawasan rawan bencana

memperoleh pendidikan dan

pemahaman tentang pengurangan risiko

bencana


memperoleh pendidikan dan

pemahaman tentang pengurangan risiko

bencana

136 kabupaten/kota




Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

Penyempurnaan Kurikulum, Sistem

Pembelajaran dan Perbukuan

Tersusunnya Kurikulum dan Metode

Pendidikan Karakter pada jenjang

pendidikan pra-sekolah, pendidikan

dasar, dan menengah

Jumlah bahan kebijakan kurikulum dan

perbukuan untuk pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan PAUDNI

75





Kebudayaan






dasar, dan menengah

Jumlah Model Kurikulum dan

Pembelajaran

10



Program Pelestarian Budaya Pelestarian Cagar Budaya dan

Permuseuman

Pelestarian dan pengelolaan warisan

budaya benda (cagar budaya)

Cagar budaya yang direvitalisassi dan

dilestarikan

2525



Program Pelestarian Budaya Pembinaan Kesenian Pengembangan karakter dan jati diri

bangsa melalui materi ajar kesenian

untuk menghaluskan budi pakerti siswa

Pengkayaan Materi Ajar Seni 10



Program Pelestarian Budaya Pengembangan Sejarah Pengembangan Rumah Budaya

Nusantara di dalam negeri

Fasilitasi pengembangan Rumah Budaya

Nusantara

34



Program Pelestarian Budaya Pengelolaan Warisan dan Diplomasi

Budaya

peningkatan diplomasi budaya luar

negeri

Negara yang Mengapresiasi Diplomasi

Budaya Indonesia

46




Budaya

Pengembangan pusat kebudayaan di

luar negeri

Negara yang Mengapresiasi Rumah

Budaya Indonesia

11


Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Pendidikan Anak Usia Dini dan




Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh

Layanan Pendidikan Nonformal dan

Pendidikan Informal yang Berkualitas,

Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan

Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan

(ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten,

dan Kota

Jumlah Desa melaksanakan

pemberdayaan Desa Vokasi

68


dan Media Publik


Publik




Kebudayaan

Peningkatan Sensor Film Meningkatnya kualitas penyensoran film

dan iklan film

Jumlah Film dan Iklan Film yang disensor 46300


dan Media Publik


Publik

Program Pelestarian Budaya Pelestarian Nilai Budaya Pengembangan karakter dan jati diri

bangsa melalui materi ajar untuk

menghaluskan budi pakerti siswa

Pengkayaan Materi Ajar melalui media

film

3


dan Media Publik












Jumlah komite sekolah dan madrasah

serta persatuan orangtua mahasiswa

(POM) yang melaksanakan pendidikan

karakter dan budaya prestasi

20000




Perbatasan




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP

yang sesuai dengan kebutuhan siswa

Jumlah Sarpras Pendidikan SMP 412 Paket (Lokpri) dan 93 Paket (PKSN)



Perbatasan




Menengah

Peningkatan Layanan Pengembangan

Penjaminan Mutu Pendidikan untuk

Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Layanan Pendidikan SD Pembangunan Gedung SD 36 /unit (lokpri) ; 10 Unit (PKSN)



Perbatasan




Menengah




Terbangunnya gedung atau ruang kelas

SMK baru

Jumlah gedung atau ruang kelas

terbangun

86 paket (Lokpri) dan 29 paket (PKSN)



Perbatasan





Penyediaan Layanan Paud Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang

Berstandar Nasional, yang berkesetaraan

gender, berwawasan pendidikan

pembangunan berkelanjutan (ESD) di

seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang

dibangun/revitalisasi di daerah 3T

200



pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama UNIT SEKOLAH BARU YANG DIBANGUN Jumlah Sekolah SMP yang dibangun 42 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama RUANG KELAS BARU YANG DIBANGUN Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun 49 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama RUANG BELAJAR YANG DIREHABILITASI Jumlah ruang kelas SMP yang

direhabilitasi

49 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T

DAN CLUSTER 4

Kegiatan yang mendapat dukungan

manajemen dan layanan teknis SMP

49 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama SEKOLAH BERASRAMA YANG DIBANGUN Jumlah sekolah berasrama yang

dibangun

11 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Ruang Kelas Baru yang Dibangun Jumlah Ruang Kelas SD yang Dibangun 49 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Ruang Belajar yang Direhabilitasi Ruang Belajar yang Direhabilitasi 49 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Unit Sekolah Baru yang Dibangun Jumlah Sekolah Dasar yang Dibangun 19 kab tertinggal


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah unit SMA baru yang dibangun


pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Ruang Kelas Baru (RKB) Jumlah RKB SMA yang dibangun 49 kab tertinggal

11 Peningkatan SDM dan Iptek Pembangunan SMK dan Politeknik Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun Jumlah unit SMK baru yang dibangun 49 kab


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun Jumlah RKB SMK yang dibangun 49 kab


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa Pembangunan Prasarana Pembelajaran

SMK

49 kab


Tenaga Pendidikan

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Dasar

Jumlah guru dikdas yang menerima

tunjangan khusus

43 Kab


Tenaga Pendidikan

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Menegah

Jumlah Guru Dikmen yang Mendapatkan

Tunjangan Khusus

43 Kab

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal







Menengah

Penyediaan dan Peningkatan Layanan

Pendidikan SMA




Gerakan CERDIK di sekolah

Jumlah sekolah mendapatkan

pembinaan UKS (SMA)






Menengah

Penjaminan Kepastian Layanan

Pendidikan SD





Jumlah sekolah yang mendapatkan

pembinaan UKS (SD)






Menengah


Pendidikan SMP





Jumlah sekolah mendapatkan

pembinaan UKS (SMP)




berkendara


Menengah


Pendidikan SMA

Kampanye keselamatan berkendara bagi

anak sekolah antara lain dengan

mengurangi penggunaan kendaraan

pribadi

Jumlah kampanye keselamatan

berkendara bagi anak sekolah




berkendara


Menengah


Pendidikan SMA

Menciptakan kawasan sekolah yang


anak

Jumlah sekolah ramah anak (SMA)




berkendara


Menengah


Pendidikan SD



anak

Jumlah sekolah ramah anak (SD)




berkendara


Menengah


Pendidikan SMP



anak

Jumlah sekolah ramah anak (SMP)






Menengah


Pendidikan SMA

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Jumlah event Pekan Olahraga Pelajar






Menengah


Pendidikan SMP

Kelas olahraga bagi siswa SMP Jumlah sekolah dengan kelas olahraga

(SMP)10 Penguatan Promotif dan Preventif :





Menengah

Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah,

ruang kelas baru, perpustakaan,

laboratorium, dll

Penyediaan sarana dan prasarana untuk

olahraga dan aktivitas fisik di sekolah

Persentase sekolah dengan sarana dan

prasarana olahraga dan aktivitas fisik



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pendidikan Dasar dan

Menengah



laboratorium, dll

Mendorong satuan pendidikan untuk


Jumlah satuan pendidikan memenuhi

standar bangunan sehat



Peningkatan kualitas lingkungan Program Pendidikan Dasar dan

Menengah



laboratorium, dll

Peningkatan sanitasi sekolah Jumlah fasilitas sanitasi sekolah yang

dibangun




konsumsi alkohol


Menengah


Pendidikan SMA

Penciptaan lingkungan sekolah yang

bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif

lainnya dan alkohol)

Persentase sekolah bebas Napza




konsumsi alkohol


Menengah


Pendidikan SMA


Rokok di Sekolah beserta sanksinya

Persentase sekolah menerapkan regulasi

Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya




konsumsi alkohol


Menengah


Pendidikan SD








konsumsi alkohol


Menengah


Pendidikan SMP








konsumsi alkohol


Menengah


Pendidikan SMP

Penciptaan lingkungan sekolah yang

bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif

lainnya dan alkohol)

Persentase sekolah bebas Napza




pangan


Menengah



laboratorium, dll

Pengembangan dan penataan kantin

sehat sekolah dan jajanan sehat di

seputar sekolah

Persentase sekolah dengan kantin dan

jajanan sehat




edukasi hidup sehat


Menengah


Pendidikan SMA

Sosialisasi anti Napza dan Aku Bangga

Aku Tahu - HIV/AIDS

Jumlah sekolah yang mendapatkan

sosialisasi anti Napza dan Aku Bangga

Aku Tahu - HIV/AIDS

Pelayanan Kesehatan




edukasi hidup sehat


Menengah


Pendidikan SD

Pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup

bersih dan sehat bagi anak sekolah

Jumlah sekolah menyelenggarakan

kampanye pembudayaan aktivitas fisik,

pola hidup bersih dan sehat bagi anak

sekolah (SD)21 Penguatan Promotif dan Preventif :



edukasi hidup sehat


Menengah


Pendidikan SMP

Pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup

bersih dan sehat bagi anak sekolah

Jumlah sekolah menyelenggarakan

kampanye pembudayaan aktivitas fisik,

pola hidup bersih dan sehat bagi anak

sekolah (SMP)22 Peningkatan Pelayanan KB dan


Pembangunan Keluarga Program Pendidikan Anak Usia Dini dan



Keluarga


layanan pendidikan keluarga dalam

rangka meningkatkan wawasan,



Jumlah pendidik dan tenaga

kependidikan serta orang tua/wali dan

pengasuh memiliki kapasitas

menerapkan pendidikan keluarga

324000



Pembinaan Remaja Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tersedianya Bantuan Operasional Siswa

Untuk SMA

Jumlah siswa SMA penerima BOS SM 4977085



Pembinaan Remaja Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Penerapan Kurikulum SMA Terbaru Jumlah SMA yang menerapkan


12611



usia dini


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Persentase satuan pendidikan agama

dan keagamaan (pendidikan dasar) yang

melaksanakan UKS

50



usia dini


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar PErbaikan kualitas anak didik Siswa yang mendapatkan program gizi

anak sekolah (progas) (piloting)



usia dini




Keluarga


layanan pendidikan keluarga dalam

rangka meningkatkan wawasan,



Jumlah orang dewasa mengikuti

pendidikan keayahbundaan/keluarga


1 Pengembangan Pembelajaran yang

Berkualitas

Guru Profesional dan Kompeten Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kompetensi pendidik dan

tenaga pendidikan sesuai bidangnya

Guru yang ditingkatkan kompetensinya

menurut bidang IPA

35769


Berkualitas


Tenaga Kependidikan




menurut bidang IPS dan Pendidikan

Kewarganegaraan

25715


Berkualitas


Tenaga Kependidikan




menurut bidang Matematika

13821


Berkualitas


Tenaga Kependidikan




menurut bidang Penjaskes dan BK

21367


Berkualitas


Tenaga Kependidikan




menurut bidang Bahasa

25074


Berkualitas


Tenaga Kependidikan




menurut bidang Pertanian

1300


Berkualitas


Tenaga Kependidikan




menurut bidang Bisnis dan Pariwisata

3041


Berkualitas


Tenaga Kependidikan




menurut bidang Seni dan Budaya

4662


Berkualitas


Tenaga Kependidikan



Guru produktif dan adaptif yang

ditingkatkan kompetensinya menurut

bidang Mesin dan Teknik Industri

841


Berkualitas


Tenaga Kependidikan





bidang Otomotif dan Elektronika

2047


Berkualitas


Tenaga Kependidikan





bidang Bangunan dan Listrik

989



Berkualitas


Tenaga Kependidikan





bidang kelautan, perikanan, teknologi

informasi dan komunikasi

360


Berkualitas

Guru Profesional dan Kompeten Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga

Kependidikan Paud dan Dikmas

Meningkatnya Profesionalisme Guru dan

Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas

Guru TK yang meningkat nilai rata-rata

kompetensinya

11005


Berkualitas

Guru Profesional dan Kompeten Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Dasar

Guru Dikdas yang meningkat nilai rata-

rata kompetensinya

26810


Berkualitas

Guru Profesional dan Kompeten Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Menegah

Guru Dikmen yang meningkat nilai rata-

rata kompetensinya

2010


Berkualitas

Kurikulum yang Andal Program Penelitian dan Pengembangan


Kebudayaan






dasar, dan menengah

Dokumen kebijakan teknis, kurikulum,

pembelajaran, dan perbukuan

60


Berkualitas

Kurikulum yang Andal Program Penelitian dan Pengembangan


Kebudayaan






dasar, dan menengah

Dokumen model kurikulum dan

pembelajaran

9


Pendidikan

Assessment Mutu Satuan Pendidikan Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Sekolah yang mendapatkan

standardisasi dan akreditasi

1500


Pendidikan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Sekolah yang mendapatkan

standardisasi dan akreditasi

4737


Pendidikan


Menengah


Layanan Khusus


PLK SDLB/SMPLB

Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang

mendapatkan pembinaan akreditasi

menuju SSN

409


Pendidikan


Menengah

Pembinaan Penjaminan Mutu

Pendidikan

Naskah pemetaan mutu pendidikan di

seluruh jenjang pendidikan

Satuan Pendidikan yang telah dipetakan

mutunya22 Peningkatan dan Penjaminan Mutu

Pendidikan


Menengah




Satuan pendidikan pada jenis, jenjang

dan jalur pendidikan yang telah

disupervisi mutu pendidikannya

Satuan Pendidikan yang telah disupervisi

dan difasilitasi dalam pencapaian SNP


Pendidikan


Menengah




Satuan pendidikan pada jenis, jenjang

dan jalur pendidikan yang telah

disupervisi mutu pendidikannya

Sekolah Kejuruan menerapkan ISO


Pendidikan

Assessment Mutu Satuan Pendidikan Program Penelitian dan Pengembangan


Kebudayaan

Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan

Akreditasi

Terselenggaranya akreditasi satuan

pendidikan sesuai SNP

Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi

BAN S/M

48000


Pendidikan

Assessment Mutu Satuan Pendidikan Program Penelitian dan Pengembangan


Kebudayaan

Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan

Akreditasi

Terselenggaranya akreditasi satuan

pendidikan sesuai SNP

Peserta Didik Formal dan Non Formal

Yang Dinilai Kompetensinya Sesuai SNP

7662145


Pendidikan

Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan



Pelatihan Kepala Sekolah, Guru dan

Pengawas


Pendidikan

Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan



Uji Kompetensi Tenaga Kependidikan

bagi pengawas dan kepala sekolah

2343000



Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Sekolah Berasrama yang dibangun 21



Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T Program Pendidikan Dasar dan

Menengah


Layanan Khusus


PLK SDLB/SMPLB

Asrama siswa 20



Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Program Dukungan Manajemen dan



Kebudayaan

Pengembangan dan Pendayagunaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan

Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan

yang Terkoneksi Jardiknas

Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan

yang Terkoneksi Jardiknas

6521



Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Unit Sekolah Baru yang dibangun 190




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Ruang Kelas Baru yang dibangun 3386




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Ruang Belajar yang direhabilitasi 3000




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Sekolah yang mendapatkan

perpustakaan/Pusat Sumber Belajar

(PSB)

700




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Sekolah yang mendapatkan Ruang

Laboratorium IPA

1455




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Sekolah yang mendapatkan peralatan

pendidikan

3000




Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Unit Sekolah Baru yang dibangun 17




Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Ruang Kelas Baru yang dibangun 2015




Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Sekolah yang mendapatkan

perpustakaan/Pusat Sumber Belajar

(PSB)

1220




Menengah






Unit Sekolah Baru (USB) 103




Menengah






Ruang Kelas Baru (RKB) 3028




Menengah






Perpustakaan




Menengah






Ruang Laboratorium/Praktik Siswa 3991




Menengah






Peralatan TIK/Komputer 2000




Menengah






Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun 126




Menengah






Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun 5373




Menengah






Perpustakaan




Menengah






Ruang Laboratorium/Praktik Siswa 2036




Menengah






Peralatan Praktik Siswa SMK 2786


Efektif




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SMP dari keluarga miskin

Jumlah Siswa SMP penerima bantuan

melalui KIP

4694968


Efektif




Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SD dari keluarga miskin

Jumlah Siswa SD penerima bantuan

melalui KIP

10685614


Efektif




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SMA dari keluarga miskin

Jumlah siswa SMA penerima bantuan

melalui KIP

1692559


Efektif




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SMK dari keluarga miskin

Siswa SMK Penerima Manfaat

BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2154167


Efektif

Bantuan Peningkatan Prestasi Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat

dan Berprestasi

11252


Efektif


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat

dan Berprestasi

531


Efektif


Menengah






Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat

dan Berprestasi

2942


Efektif


Menengah






Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat

dan Berprestasi

19655



Distribusi dan Pemerataan Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga




Tersedianya NSPK dan Sistem

Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik

PAUD dan Dikmas

3



Distribusi dan Pemerataan Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Dasar

Tersedianya NSPK dan Sistem

Perencanan Kebutuhan Guru Dikdas

3



Distribusi dan Pemerataan Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Menegah

Dokumen NSPK dan Perencanaan

Kebutuhan Guru Dikmen

2



Peningkatan Kesejahteraan Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga


PTK PAUD dan POD Meningkat

Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi

dan Kesejahteraannya dalam rangka

Penguatan Peran Strategis PTK PAUD

dan POD untuk Mewujudkan Revolusi

Mental

Guru TK penerima tunjangan profesi 84387










Mental

Guru TK/TKLB penerima tunjangan

khusus

2430










Mental


fungsional

42586



Peningkatan Kesejahteraan Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya

Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang

Kompeten untuk Jenjang Pendidikan

Dasar

Guru Dikdas penerima Tunjangan Profesi 106563






Dasar

Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus 92464






Dasar

Guru Dikdas penerima Tunjangan

Fungsional

59916



Peningkatan Kesejahteraan Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Meningkatnya kesejahteraan dan

keterdsediaan pendidik dan Tenaga

kependidikan jenjang pendidikan

Menegah

PTK Dikmen yang Mendapatkan

Tunjangan Fungsional

19394






Menegah

Guru Dikmen penerima Tunjangan

Profesi

93436






Menegah

Guru Dikmen penerima Tunjangan

Khusus

7116



Peningkatan Profesionalisme Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga




Penilaian Kinerja Guru



Peningkatan Profesionalisme Guru Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Dasar

Penilaian kinerja Guru



Revitalisasi LPTK Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan



Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

telah mengikuti Uji Kompetensi

234198



Revitalisasi LPTK Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga




Guru TK bersertifikasi pendidik 12698



Revitalisasi LPTK Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga




Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD

yang mengikuti Pengembangan Profesi

8000



Revitalisasi LPTK Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Dasar

Guru Dikdas bersertifikasi pendidik 32175



Revitalisasi LPTK Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Dasar

Guru Dikdas yang mengikuti

Pengembangan Profesi

7500



Revitalisasi LPTK Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Menegah

Guru Dikmen bersertifikasi pendidik 32175



Revitalisasi LPTK Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Meningkatnya Profesionalisme Guru

Pendidikan Menegah

Guru Dikmen yang mengikuti

Pengembangan Profesi

8070




Infrastruktur Padat Pekerja Program Pendidikan Dasar dan

Menengah



laboratorium, dll

- Jumlah tenaga kerja 44500 orang


dan rentan




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SMP dari keluarga miskin

Jumlah Siswa SMP penerima bantuan

melalui KIP

4694968


dan rentan




Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SD dari keluarga miskin

Jumlah Siswa SD penerima bantuan

melalui KIP

10685614


dan rentan




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SMA dari keluarga miskin

Jumlah siswa SMA penerima bantuan

melalui KIP

1692559


dan rentan




Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tersedianya bantuan pendidikan bagi

siswa SMK dari keluarga miskin

Siswa SMK Penerima Manfaat

BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2154167







pembangunan desa




Keaksaraan dan Kesetaraan







dan Kota



68





kesehatan



Penyediaan Layanan Kursus dan

Pelatihan

Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan

Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha

yang Berstandar Nasional, berwawasan

gender, pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan (ESD), dan

Kewarganegaraan global

Jumlah angkatan kerja muda

mendapatkan pendidikan kecakapan

kerja

90





kesehatan




Pelatihan

Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan

Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha

yang Berstandar Nasional, berwawasan

gender, pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan (ESD), dan

Kewarganegaraan global


mendapatkan pendidikan ketrampilan

kewirausahaan/ berwiausaha

50


Minimum di Desa


dan kesehatan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Ruang Kelas Baru yang dibangun 2015


Minimum di Desa


dan kesehatan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Jumlah Sekolah SD yang dibangun 17


Minimum di Desa


dan kesehatan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi 5875


Minimum di Desa


dan kesehatan


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Tersedianya Layanan Pendidikan SD Jumlah Siswa SD yang mendapatkan

Beasiswa Bakat dan Berprestasi

531


Minimum di Desa


dan kesehatan









Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD

Usia 3-4 Tahun

170000


Minimum di Desa


dan kesehatan









Jumlah Lembaga PAUD Terpadu

Pembina yang dibangun/revitalisasi

70


Minimum di Desa


dan kesehatan









Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang

dibangun/revitalisasi di daerah 3T

400


Minimum di Desa


dan kesehatan









Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun

termasuk meubeleir

140



Minimum di Desa


dan kesehatan









Lembaga PAUD yang memperoleh

bantuan sarana pembelajaran, termasuk

APE

3000


Minimum di Desa


dan kesehatan









Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang

memperoleh bantuan Gugus PAUD

6982


Minimum di Desa


dan kesehatan











dan Kota



68


Minimum di Desa


dan kesehatan











dan Kota


pemberdayaan Kampung Literasi

68


Minimum di Desa


dan kesehatan

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga







Mental


khusus

2430


Minimum di Desa


dan kesehatan

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru dan Tenaga







Mental

Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi

tunjangan khusus di SP Transmigrasi

100 guru


Minimum di Desa


dan kesehatan

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya



Dasar

Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus 92464


Minimum di Desa


dan kesehatan

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya



Dasar

Jumlah Guru Dikdas yang menerima

tunjangan khusus di SP Transmigrasi

100 guru



Sama Pembangunan


Teknik




Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Prima dalam

Perencanaan, Penganggaran dan Kerja

Sama Luar Negeri

Beasiswa Darmasiswa RI Jumlah penerima beasiswa pemerintah

RI


peningkatan peran diplomasi publik


Budaya

peningkatan diplomasi budaya luar

negeri

Negara yang Mengapresiasi Diplomasi

Budaya Indonesia










Pelatihan


Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup

untuk Bekerja dan Berwirausaha yang

Berstandar Nasional, berkesetaraan

gender, dan berwawasan pendidikan




mendapatkan pendidikan kecakapan

kerja

90000








Pelatihan









mendapatkan pendidikan keterampilan

kewirausahaan/ berwirausaha

50000




serta Tertata Baik

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan



Pelatihan








Jumlah Kabupaten dan Kota yang

memiliki lembaga penyelenggara kursus

dan pelatihan sebagai rujukan

20




serta Tertata Baik

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan










dan Kota

Jumlah PKBM Pembina dan Rumah

Pintar yang dikelola oleh Pemda

Kab/Kota

307



Disiplin

Pembangunan Politeknik dan SMK Program Pendidikan Dasar dan

Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Terbangunnya SMK yang menunjang KEK Jumlah SMK bidang Industri/Pariwisata

yang dibangun/ditingkatkan

8 SMK


1 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Menengah Pariwisata


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Penyiapan SDM lulusan SMK bidang

Pariwisata

Jumlah lulusan SMK bidang pariwisata

yang bekerja2 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata


Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama SEKOLAH YANG MENDAPATKAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PEMBELAJARAN3 SDM Pariwisata dan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata


Menengah

Pembinaan Sekolah Dasar Sekolah yang mendapatkan Program

Peningkatan Mutu Pembelajaran

Jumlah siswa SD sadar wisata

4 Sikap Masyarakat yang Bersahabat Pelaksanaan kampanye sadar wisata

kepada masyarakat


Menengah







dengan Kebutuhan Masyarakat

Jumlah siswa-siswi sekolah sadar wisata

Perkotaan





Pangan Masyarakat

Cadangan Pangan Pemerintah Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan

Pokok

Tersedia dan tersalurkannya cadangan

pangan (CBP) untuk stabilisasi pasokan

dan harga pangan

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah yang

disalurkan

300.000 ton beras


Pangan Masyarakat


pangan

Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan

Pokok

Kebijakan intervensi kelancaran tata

niaga bahan pokok

Data harga dan non harga bahan pokok

dan barang penting3 Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses

Pangan Masyarakat


pangan

Program Peningkatan Perdagangan

Berjangka Komoditi

Peningkatan Pembinaan dan

Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem

Resi Gudang

Peningkatan stok pangan nasional Gudang yang telah

mengimplementasikan SRG (gudang)


Pangan Masyarakat

Pembangunan Pasar Tradisional Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri

Pengembangan Kapasitas Logistik

Perdagangan dan Sarana Perdagangan

Terbangunnya/Direvitalisasinya Pasar

Rakyat

Jumlah Pasar Rakyat 220


Pangan Masyarakat


pangan

Program Peningkatan Perdagangan Luar

Negeri

Pengelolaan Impor Aturan impor pangan yang harmonis

dengan kebijakan pangan nasional

Kebijakan impor (peraturan) 1319


1 Meningkatkan Produksi Energi Primer Perumusan Kebijakan/Peraturan di

Bidang Impor Migas


Negeri

Pengelolaan Impor Tersedianya kebijakan, standardisasi,

dan bimbingan teknis serta evaluasi di

bidang impor termasuk di wilayah

perbatasan

Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di

bidang impor

5



Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri

Pemberdayaan Dagang Kecil, Menengah

dan Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri

Peningkatan kesadaran masyarakat

untuk mengutamakan penggunaan

produk dalam negeri

Peningkatan kontribusi produk dalam

negeri dalam konsumsi rumah tangga

nasional

0,927


Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Peningkatan Perlindungan

Konsumen

Pengembangan Standardisasi Bidang

Perdagangan

Peningkatan kesadaran pelaku usaha

untuk berperilaku jujur dan

mengedepankan perlindungan

konsumen

Jumlah pelaku usaha yang memahami

standardisasi

400 peserta


Daya Saing Bangsa


Konsumen

Pengembangan Kebijakan dan

Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

Penumbuhan budaya konsumen cerdas

di kalangan masyarakat

Jumlah Konsumen yang teredukasi 5.000 orang


Daya Saing Bangsa


Konsumen

Indeks Keberdayaan Konsumen 43


Daya Saing Bangsa



Ukur)

Program Peningkatan Perlindungan

Konsumen

Peningkatan Tertib Ukur Jumlah Pasar Tertib Ukur 80 PTU




Perbatasan


Pemasaran


Dalam Negeri

Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan

Pemenuhan Kebutuhan sarana

perdagangan wilayah

Jumlah sarana perdagangan terbangun 158 Pasar





Pertumbuhan


Negeri

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Pasar Lintas Batas di PKSN yang

Mendukung Perdagangan Luar Negeri

Jumlah Pasar Lintas Batas di PKSN 10 Pasar Lintas Batas



Regulasi perdagangan ekspor dan impor

melalui perbatasan negara

Program Peningkatan Kerja Sama

Perdagangan Internasional

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan

Internal dan Eksternal Asean

Pembukaan dan Pengamanan Akses

Pasar Internal dan Eksternal ASEAN,

serta wilayah sub regional dan

perbatasan

Penurunan Hambatan Tarif di Negara

ASEAN dan Mitra ASEAN

7%

Kedaulatan Energi

Revolusi Mental

Daerah Perbatasan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Kedaulatan Pangan








Bilateral


Pasar Indonesia di Negara Mitra Utama,

Mitra Prospektif dan Wilayah Perbatasan

Persentase post tarif HS yang diturunkan

tarifnya

0,9





Program Pengkajian dan Pengembangan

Kebijakan Perdagangan


Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan

Pengamanan Perdagangan

Perundingan regulasi dan mekanisme

kerjasama perdagangan antarnegara di

PKSN

Tersedianya regulasi kerjasama

perdagangan antarnegara di PKSN

3 perundingan



Industry


Dalam Negeri

Peningkatan Penggunaan Produk dalam

Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil

dan Menengah

Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan

kompetensi UMKM perdagangan serta

penggunaan produk dalam negeri

Jumlah Bantuan Sarana Usaha

Perdagangan termasuk di wilayah

perbatasan

23 Kab





konsumsi alkohol


Konsumen

Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa

Peningkatan pengawasan terhadap

akses pembelian minuman beralkohol

pada anak di bawah usia 18 tahun

Jumlah kegiatan pengawasan penjualan

minuman beralkohol




konsumsi alkohol


Konsumen

Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Barang Beredar dan Jasa

Penyusunan regulasi pembatasan akses

pembelian rokok pada anak di bawah

usia 18 tahun

Jumlah regulasi pembatasan akses

pembelian rokok pada anak di bawah

usia 18 tahun yang disusun3 Penguatan Promotif dan Preventif :



pangan


Dalam Negeri



dan Menengah

Promosi makanan dan minuman sehat jumlah pameran pangan nusantara 4 pameran




pangan


Dalam Negeri



dan Menengah

Promosi makanan dan minuman sehat Promosi produk potensial Indonesia di

pusat perbelanjaan (mall to mall)

15 mall




pangan


Dalam Negeri



Pengembangan Pasar Sehat dalam

Program Pemberdayaan Terpadu

Nasional Pasar Rakyat

Jumlah pasar sehat yang dikembangkan

dalam program pemberdayaan terpadu

nasional pasar rakyat




pangan


Konsumen

Pengembangan Kebijakan dan

Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

Optimalisasi implementasi kebijakan

perlindungan konsumen

Jumlah sosialisasi kebijakan

perlindungan konsumen


Kesehatan




Dalam Negeri

Peraturan yang melindungi dan

mendorong industri bahan baku obat

dalam negeri

Jumlah peraturan yang melindungi dan

mendorong industri bahan baku obat

dalam negeri

--




Dalam Negeri

Pengembangan Perdagangan dalam

Negeri Daerah

Pembinaan dan pengawasan fortifikasi

pangan wajib9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Ketersediaan pangan beragam, akses



Dalam Negeri

Stabilisasi harga barang kebutuhan

pokok dan barang penting

-- Koefisien variasi harga barang

kebutuhan pokok antar waktu




Infrastruktur Padat Pekerja Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri


Perdagangan

- -


dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri



dan Menengah




Jumlah PMKM yang bermitra dengan

retail modern

200

Daerah Tertinggal

Pelayanan Kesehatan








Dalam Negeri



dan Menengah




Jumlah Bantuan Sarana Usaha

Perdagangan termasuk di wilayah

perbatasan

2800 unit






Dalam Negeri



dan Menengah




Jumlah PMKM mitra binaan yang

difasilitasi

1200


Masyarakat Desa





Dalam Negeri



dan Menengah




Jumlah PMKM mitra binaan yang

difasilitasi

1200


Masyarakat Desa

Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri



Terbangunnya Sarana Perdagangan

Dalam Rangka Kelancaran Distribusi

Barang Kebutuhan Pokok di wilayah

Indonesia termasuk wilayah perbatasan

Jumlah Pasar Rakyat Tipe A 100


Masyarakat Desa


Dalam Negeri







Jumlah Pasar Rakyat Tipe B 120


Masyarakat Desa


Dalam Negeri







Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan

Pemberdayaan Terpadu Nasional

100


1 Pemantapan Peran di ASEAN Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi Program Peningkatan Kerja Sama



Internal dan Eksternal Asean


Pasar Internal dan Eksternal ASEAN,

serta wilayah sub regional dan

perbatasan

Persentase Posisi Isu Strategis Indonesia

yang disepakati Kementerian/Lembaga

terkait dan/atau dikonsultasikan ke DPR

pada setiap fora perundingan internal

dan eksternal ASEAN

85%


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral




Bilateral


Pasar Indonesia di Negara Mitra Utama,

Mitra Prospektif dan Wilayah Perbatasan

Jumlah Komoditi prospektif dalam

rangka Peningkatan Akses Pasar yang

disahkan Kementerian/Lembaga Terkait


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Ekspor Nasional Pengembangan Pasar dan Informasi

Ekspor

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

pelayanan informasi ekspor

Jumlah Informasi Pasar Ekspor


Sama Pembangunan


Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Ekspor Nasional Pengembangan Promosi dan Citra Meningkatnya hubungan dan nilai

transaksi dagang

Jumlah promosi dagang luar negeri yang

diikuti5 Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja

Sama Pembangunan


Teknik


Konsumen

Peningkatan Tertib Ukur Tersusunnya Kebijakan di bidang

Metrologi Legal

Jumlah Rumusan Kebijakan Metrologi

Legal


1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pembangunan Gudang Logistik Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri


Perdagangan

Terbangunnya gudang logistik Jumlah Pusat Distribusi Regional






Politik

Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan

Perundangan

Program Perencanaan Pembangunan

Nasional

Analisis Peraturan Perundang-Undangan

yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan

Pembangunan

Pedoman Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Nasional

% Kesesuaian muatan Renja K/L dgn RKP 100%



Center



Bappenas


Perencanaan Pembangunan Nasional

Terlaksananya e-planning dalam

penyusunan dokumen perencanaan

(RPJM/RKP) secara online

Jumlah sistem e-planning secara online 1 paket sistem



yang Efektif

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti

Korupsi


Nasional

Perencanaan Pembangunan Terkait

Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia

Optimalisasi Stranas PPK Evaluasi Kelembagaan Stranas PPK 1 laporan kajian


yang Efektif

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti

Korupsi


Nasional

Perencanaan Pembangunan Terkait

Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia

Optimalisasi Stranas PPK Evaluasi dampak Aksi PPK 1 laporan kajian



Sama Pembangunan





Nasional

Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja

Sama Pembangunan Internasional

Rancangan kebijakan kerjasama

pembangunan internasional dlm

kerangka pendanaan pembangunan

% kesesuaian prioritas pendanaan

kerjasama pembangunan internasional

dan prioritas RPJMN




Pelaksanaan RB

Sistem Manajemen Kinerja

Pembangunan nasional


Nasional

Pengembangan Kebijakan dalam Bidang

Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja

Pembangunan

Tersusunnya logframe pembangunan

nasional tahun 2018

Jumlah kebijakan terkait logframe

pembangunan nasional tahun 2018

1 Kebijakan



Pelaksanaan RB

Sistem Manajemen Kinerja

Pembangunan nasional


Nasional

Pengembangan Kebijakan dalam Bidang

Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja

Pembangunan

Terbangunnya sistem pemantauan dan

evaluasi yang responsif

Jumlah sistem pemantauan dan evaluasi

yang responsif

1 sistem

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

Reformasi Birokrasi

Revolusi Mental





maritim

Insentif Usaha dan Iklim Investasi Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Laut

Meningkatnya ketersediaan dan

kehandalan armada pelayaran nasional

Subsidi Tol Laut 6 trayek


maritim

Keamanan dan keselamatan pelayaran Program Pengelolaan dan



Kegiatan di Bidang Kenavigasian

Tersedianya sarana dan prasaran di

bidang keselamatan dan kemanan

pelayaran (kenavigasian)

Jumlah Pembangunan Kapal Negara

Kenavigasian

10


maritim




Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan

Pantai

Tersedianya kapal patroli Pembangunan Kapal Patroli 3278865,2


maritim




Kegiatan di Bidang Perkapalan dan

Kepelautan

Tersedianya kapal marine inspector Pembangunan Kapal Marine Inspector 10


maritim

Pembangunan/pengembangan

pelabuhan umum

Program Pengelolaan dan



Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan

Pengerukan

Terlaksananya Pengembangan

Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut

Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada

24 Lokasi untuk Tol Laut

24


maritim

Pembangunan/pengembangan

pelabuhan umum


Penyelenggaraan Transportasi

Perkeretaapian

Pembangunan dan Pengelolaan Bidang

Sarana Perkeretaapian

Terbangunnya akses Jalur Kereta Api ke

Pelabuhan

Panjang Jalur KA 19,5 km


maritim

Pengembangan Layanan Pelayaran

nasional


Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

Perhubungan Darat

Terbangunnya Bus air Jumlah unit pembangunan Bus air 7 bus air


maritim


nasional





Angkutan Laut

Terselengggaranya trayek perintis dan

PSO

Jumlah trayek perintis dan PSO 103


maritim


nasional





Angkutan Laut

Tersedianya angkutan laut perintis subsidi angkutan laut perintis 140 trayek


maritim


nasional





Angkutan Laut

Tersedianya armada angkutan laut

nasional

Jumlah armada angkutan laut nasional 17.285 armada angkutan laut


maritim


nasional





Angkutan Laut

Terselenggaranya subsidi tol laut Subsidi tol laut 6 trayek


maritim

Penguatan Industri Perkapalan dan

Rancang Bangun Kelautan




Perhubungan Darat

Terwujudnya Sarana Penunjang

Konektivitas Antar Wilayah

Jumlah Unit Pembangunan Bus Air 7


maritim

Penguatan SDM Perkapalan Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan Laut

Tersedianya Luludan DIklat Transportasi

Laut Yang Prima, Professional, beretika

dan berdaya saing internasional

Jumlah lulusan diklat Transportasi Laut

yang dihasilkan BPSDM Perhubungan

setiap tahun yang sesuai standar

kompetensi/kelulusan

2.314 orang


maritim

Penguatan SDM Perkapalan Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan Laut

Tersedianya Luludan DIklat Transportasi

Laut Yang Prima, Professional, beretika

dan berdaya saing internasional

Jumlah Lulusan Pelatihan SDM

Perhubungan Laut (orang)

140.261 orang




Perbatasan





Pembangunan dan Pengelolaan

Prasarana Perhubungan Darat

Dermaga Penyeberangan Pembangunan Dermaga Penyeberangan 19 Paket



Perbatasan






Perhubungan Darat

Sarana Penunjang Konektivitas Antar

Wilayah

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi

Pelabuhan/Dermaga

100 Unit



Perbatasan







Pengerukan

Pemenuhan kebutuhan fasilitas

pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya

Jumlah

pembangunan/lanjutan/penyelesaian

pelabuhan baru

30 pelabuhan



Perbatasan




Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara


Bandar Udara di Kawasan Perbatasan

Jumlah Bandar Udara 1.022 KM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Daerah Perbatasan



Perbatasan







Aksesibilitas dan kapasitas jaringan

transportasi udara

Jumlah Bandar Udara yang

dikembangkan di Kawasan Perbatasan

21 Bandara









Angkutan Laut

Ketersediaan dan kehandalan armada

pelayaran nasional

Pembangunan kapal Perintis Penumpang

dan Barang

2 unit









Angkutan Laut

Konektivitas nasional melalui

peningkatan dan keterpaduan jaringan

pelayaran

Jumlah PKSN dengan trayek Kapal Pelni

yang meningkat frekuensinya

5 PKSN


1 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pelayanan Angkutan Perintis Program Pengelolaan dan



Angkutan dan Multimoda

Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi

Darat

Jumlah Bus Perintis 100 unit






Darat

Jumlah Angkutan Barang Perintis 0 trayek






Darat

Subsidi Operasional Keperintisan

Angkutan Barang dijalan

0 trayek






Darat


Angkutan SDP (Lintas)

237 trayek






Darat


Angkutan Jalan

250 trayek





Angkutan Laut

Menguatnya konektivitas nasional

melalui peningkatan dan keterpaduan

jaringan pelayaran

Jumlah trayek perintis dan PSO 90 trayek



Pelayanan Angkutan Udara Perintis Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas

jaringan transportasi udara

Jumlah rute pelayanan perintis dan

subsidi untuk angkutan udara (rute)

240 rute



Pelayanan Angkutan Udara Perintis Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas


Jumlah subsidi angkutan BBM (drum)

9 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan Dermaga Program Pengelolaan dan




Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan 31 Paket

10 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan Dermaga Program Pengelolaan dan




Pengerukan


fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan

hirarkinya

Pembanguan dan Pengembangan 163

Pelabuhan Non Komersial

107 pelabuhan

11 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan Perkeretaapian Program Pengelolaan dan


Perkeretaapian




Perkeretaapian di Luar Jawa

Terbangunnya Jalur KA di Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi dan Papua

4 rute

12 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Bandara





Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas


Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi

dan dikembangkan (perpanjangan,

pelebaran dan peningkatan kekuatan)

20 bandara

13 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas Pembangunan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Bandara






Bandara membuka daerah terisolir

Jumlah Bandara 50 bandara







Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan 31 Paket






Perhubungan Darat



Jumlah Unit Pembangunan Kapal

Penyeberangan Perintis Baru

10 kab








Darat

Jumlah Bus Perintis 100







Angkutan Laut

Meningkatnya ketersediaan dan

kehandalan armada pelayaran nasional

Pembangunan kapal Perintis Penumpang

dan Barang

10 kab







Terselenggaranya Pembangunan,

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

Bandar Udara

Jumlah Bandar Udara 50 Bandara

Daerah Tertinggal





berkendara




Keselamatan

Kampanye dan penguatan implementasi

regulasi keselamatan berkendara

Jumlah Publisitas dan Sosialisasi

Keselamatan Transportasi Darat

11




berkendara




Keselamatan

Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan

Jalan

Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan 24 Paket




berkendara




Keselamatan

Penerapan Manajemen Keselamatan

Jalan

Terbentuknya Koordinasi, Kegiatan, dan

Peraturan Terkait Manajemen

Keselamatan Jalan

16 Kegiatan/Peraturan




berkendara




Keselamatan

Terlaksananya Penegakan, Penanganan,

dan Inspeksi Keselamatan Jalan

Jumlah Penegakan, Penanganan, dan

Inspeksi Keselamatan Jalan

10 Paket




berkendara




Keselamatan

Terbangunnya Fasilitas Keselamatan

Jalan

Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang

Terbangun

3 Paket




berkendara




Keselamatan

Peningkatan Kualitas Perilaku Pengemudi

Kendaraan Bermotor

Terlaksananya Kegiatan yang

Meningkatkan Kualitas Perilaku

Pengemudi Kendaraan Bermotor

10 Paket









Mendorong penataan sarana dan

fasilitas perhubungan yang aman dan

nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda

Jumlah Paket Penyelenggaraan

Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur

sepeda, Pedestrian) (paket)

5








Perhubungan Darat

Mendorong konektivitas akses

transportasi (antar moda angkutan

transportasi massal) yang mendukung

masyarakat mengunakan transportasi

publik dan untuk menggerakkan badan

(berjalan/bersepeda menuju

stasiun/tempat pemberhentian fasilitas

umum termasuk penyediaan fasilitas

â€œpark & rideâ€•

Jumlah pembinaan dan standarisasi

konektivitas akses transportasi yang

mendukung masyarakat mengunakan

transportasi publik dan untuk

menggerakkan badan


Kesehatan





Ketersediaan moda transportasi obat

dan vaksin di DTPK

Jumlah Kab/kota yang memiliki moda

transportasi obat dan vaksin

--




Infrastruktur Padat Pekerja Program Pengelolaan dan


Pembangunan dan Pengelolaan Lalu

Lintas Perhubungan Darat

Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu

Lintas Transportasi Darat

Jumlah ATCS (paket) 5







Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi

Darat yang berkeselamatan

Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan 250






Keselamatan

Terwujudnya Keselamatan Transportasi

Darat

jumlah paket pembangunan zona

selamat sekolah

4






Keselamatan

Terwujudnya Keselamatan Transportasi

Darat

Jumlah paket perbaikan lokasi rawan

kecelakaan

18







Terwujudnya Kinerja Pelayanan


Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal 4









Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan

Pembangunan Terminal (Paket)

6









Jumlah Paket Pembangunan Dermaga

Penyeberangan Baru

21










Sungai Baru

4










Danau Baru

1









Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga

Penyeberangan

3










Sungai

3









Jumlah paket pembangunan unit

pelaksana penimbangan kendaraan

bermotor

1


Pelayanan Kesehatan







Terwujudnya Pelayanan Transportasi

Perkotaan yang Berkelanjutan

Jumlah BRT (unit) 813








Darat

Jumlah Bus Perintis 100



Keahlian Pekerja Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Perhubungan

Pengembangan SDM Perhubungan dan

Pendidikan untuk Perhubungan Darat,

Laut, dan Udara

Terwujudnya lulusan SDM Transportasi

Bersertifikat berasal dari aparatur

kemenhub

Jumlah lulusan SDM Transportasi

Bersertifikat berasal dari aparatur

kemenhub

46662




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara

Terwujudnya lulusan SDM Transportasi

Bersertifikat berasal dari masyarakat

Jumlah lulusan SDM Transportasi

Bersertifikat berasal dari masyarakat

237961




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara

Terwujudnya lulusan Pelatihan SDM

Perhubungan Darat

Jumlah lulusan Pelatihan SDM

Perhubungan Darat

5251




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara

Terwujudnya Lulusan Diklat


Kapasitas SDM Perhubungan darat

Jumlah lulusan Diklat Pengembangan

dan Peningkatan Kapasitas SDM

Perhubungan darat

1532




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara

Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM

Perhubungan Laut


Perhubungan Laut

140261




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara



Kapasitas SDM Perhubungan Laut

Jumlah Lulusan Diklat Pengembangan

dan Peningkatan Kapasitas SDM

Perhubungan Laut

2314




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara

Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM

Perhubungan Udara


Perhubungan Udara

6069




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara



Kapasitas SDM Perhubungan Udara

Jumlah Lulusan Lulusan Diklat


Kapasitas SDM Perhubungan Udara

847




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara

Terwujudnya Lulusan Pendidikan


Kapasitas SDM Perhubungan Sekretariat

BPSDM

Jumlah Lulusan Pendidikan


Kapasitas SDM Perhubungan Sekretariat

BPSDM

315




Manusia Perhubungan



Laut, dan Udara

Terwujudnya Lulusan Pelatihan


Kapasitas SDM Sekretariat BPSDM

Jumlah Lulusan Pelatihan


Kapasitas SDM Sekretariat BPSDM

9086



Minimum di Desa










Sungai Baru

17 paket


Minimum di Desa










Sungai Lanjutan

31 paket


Minimum di Desa










Penyeberangan

47 paket


Minimum di Desa










Sungai

25 paket


Minimum di Desa










Danau Baru

5 paket


Minimum di Desa










Danau Lanjutan

5 paket



Minimum di Desa










Danau

3 paket


Minimum di Desa








Darat


Angkutan SDP (Lintas)

237 lintas


Minimum di Desa







Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan 31 paket











Angkutan Laut

Menguatnya konektivitas nasional

melalui peningkatan dan keterpaduan

jaringan pelayaran

Pembangunan pelabuhan













Jumlah pembangunan bandar udara

baru


1 Keamanan Laut Terkendali Sarpras Pendukung Keamanan Laut Program Pengelolaan dan




Meningkatnya ketersediaan sarana dan

prasarana di bidang keselamatan dan

keamanan pelayaran

Pembangunan Kapal Negara

Kenavigasian (unit)

13







keamanan pelayaran

Pembangunan Reverse Osmosis (unit) 25







keamanan pelayaran

Pembangunan Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran (SBNP) (unit)

227







keamanan pelayaran

Pembangunan Sistem Telekomunikasi

Pelayaran (unit)

18







keamanan pelayaran

Pembangunan Fasilitas Pendukung

Kenavigasian

60







keamanan pelayaran

Pembangunan VTS (lokasi) 4







keamanan pelayaran

Pembangunan GMDSS (lokasi) 13





Pantai



keamanan pelayaran

Jumlah Pembangunan Kapal Patroli 45





Pantai



keamanan pelayaran

Jumlah Pembangunan/Pengadaan

Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut dan

Pantai

5



1 Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan Konektivitas Program Pengelolaan dan






Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal 6 paket








Pembangunan Terminal

8 paket




Perhubungan Darat



Jumlah Unit Pembangunan Bus Air 7 Unit




Perhubungan Darat



Jumlah Unit Pengadaan Kapal Kerja /

Speed Boat

8 unit










Penyediaan sarana transportasi Laut

antar PKSN

Meningkatnya interkoneksi antara PKN

dan PKSN

Jumlah PKSN dengan trayek Kapal Pelni

yang meningkat frekuensinya7 Mewujudkan Sistem Perkotaan Peningkatan Konektivitas Program Pengelolaan dan









100



Perkeretaapian


Prasarana dan Fasilitas Pendukung

Kereta Api

Terlaksananya pembangunan jalur KA Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun

termasuk jalur ganda dan reaktivasi

(Km'sp)

1 Paket



Perkeretaapian



Kereta Api

Terbangunnya elektrifikasi jalur KA Jumlah km listrik aliran atas jalur KA yang

dibangun

127 km



Perkeretaapian



Kereta Api

Reaktivasi jalur KA Jumlah km jalur KA yang di reaktivasi 34 km



Perkeretaapian



Kereta Api

Terbangunnya jalur layang KA Panjang km jalur layang KA terbangun 18.8 km



Perkeretaapian



Kereta Api

Terbangunnya jalur LRT Jumlah km jalur LRT yang dibangun 252.5 km



Perkeretaapian



Kereta Api

Terbangunnya jalur monorail Jumlah km jalur monorail yang dibangun 24 km



Perkeretaapian



Kereta Api

Terbangunnya jalur MRT Jumlah km jalur MRT yang dibangun 23 km




serta Tertata Baik

Tersedianya sistem transportasi publik Program Pengelolaan dan






Jumlah BRT (unit) 500 unit




serta Tertata Baik







Jumlah Bus Pemadu Moda (unit) 20 unit

Perkotaan




serta Tertata Baik







Jumlah Bus Angkutan Umum/

Pelajar/Mahasiswa (unit)

60 unit




serta Tertata Baik







Jumlah BRT + Fasilitas Pendukung 6 unit




serta Tertata Baik







Jumlah BRT (unit) * 150 unit




serta Tertata Baik







Jumlah Paket Fasilitas Pendukung BRT * 5 paket




serta Tertata Baik





Terlaksananya penataan transportasi

Jabodetabek (QW)

Jumlah BRT Jabodetabek 20 unit




serta Tertata Baik





Terlaksananya penataan transportasi

Jabodetabek (QW)

Panjang Koridor terbangun (km) 80 km


1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pelabuhan, Bandara, Kereta Api







Jumlah Fasilitas Integrasi Moda (paket) 24












25







Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan 19 Paket


















Jumlah Bus Pemadu Moda (unit) 20







Pengerukan

Meningkatnya jumlah pelabuhan yang

memenuhi kriteria kinerja yang

ditetapkan

Jumlah pelabuhan yang mempunyai

pencapaian WT sesuai SK Dirjen

50.000 DWT







Pengerukan



hirarkinya

Jumlah

pembangunan/lanjutan/penyelesaian

pelabuhan baru

20 Paket







Pengerukan

Terbangunnya Pelabuhan Temajok Pelabuhan Temajok







Pengerukan

Pembangunan Pelabuhan dapat

menampung kapal dengan kapasitas

10.000-20.000 DWT (2017-2018)

(Bantuan Perizinan)

Bantuan Perizinan 1








Bandar Udara

Jumlah Bandar Udara 26 Bandara





Perkeretaapian



Terbangunnya Akses Jalur Kereta Api ke

Kawasan

Paket Jalur KA 16 paket





Perkeretaapian



Kereta Api


stasiun/bangunan operasional KA

Jumlah unit stasiun/bangunan

operasional KA yang dibangun (unit)

3




Transportasi







Jumlah Fasilitas Integrasi Moda (paket) 10


Transportasi










10


Transportasi








Pembangunan Terminal (Paket)

1


Transportasi





Pembangunan Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan 11 Paket


Transportasi




Perhubungan Darat

Terwujudnya Sarana Transportasi Darat

yang berkeselamatan

Tersedianya angkutan umum yang cukup


Transportasi









Transportasi







Jumlah Bus Pemadu Moda (unit) 10


Transportasi







Pengembangan moda transportasi

angkutan darat yang cukup9 Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Sarana dan Prasarana

Transportasi





Pengerukan



hirarkinya

Jumlah Pembangunan/Pengadaan

Fasilitas Pendukung Pelabuhan dan

Pengerukan

5 pelabuhan


Transportasi





Pengerukan

Meningkatnya kapasitas pelabuhan

Tanjung Emas Semarang untuk

menampung Cruise Wisatawan

Jumlah elemen peningkatan kapasitas


Transportasi










12 bandar udara


Transportasi





Terbangunnya Bandar Udara Kulon

Progo

Jumlah Bandara Terbangun


Transportasi





Terpeliharanya Bandar Udara Adi

Sumarmo Solo

Bandara Udara Terpelihara


Transportasi





Peningkatan kapasitas Bandara Ahmad

Yani Semarang

Jumlah elemen peningkatan kapasitas

bandara yang terbangun


Transportasi



Perkeretaapian




Perkeretaapian di Luar Jawa

Terbangunnya jalur kereta Api Meda-

Kuala Namu-Pematang Siantar


Transportasi



Perkeretaapian



TErbangunnya jalur Kereta Api

Parangtritis-Jogjakarta-Borobudur-

Semarang

Panjang jalur kereta api terbangun (Km)

17 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengelolaan dan




Angkutan Laut

Perancangan dermaga wisata

persinggahan

Terbangunnya dermaga wisata

persinggahan

18 Pengembangan Destinasi Wisata Penyiapan Objek Wisata Program Pengelolaan dan




Pengerukan

Meningkatnya jumlah pelabuhan yang

memenuhi kriteria kinerja yang

ditetapkan

Pemantapan fungsi pelabuhan Tanjung

Balai sebagai gerbang masuk KSPN

Danau Toba

1



Wilayah

Mendorong Tumbuhnya Industri

Pengolahan Komoditas Unggulan

Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Penyebaran dan Penumbuhan Industri

Kecil dan Menengah Wilayah I

Hilirisasi produk-produk pertanian

menjadi produk agroindustri

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru

IKM Pengolahan Kelapa Sawit


Wilayah





Menengah


Kecil dan Menengah Wilayah III




IKM Pengolahan Kakao di Sulawesi

Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT dan

Papua3 Pengembangan Potensi Ekonomi

Wilayah





Menengah





Jumlah IKM yang melakukan hilirisasi

produk kelapa



dan Gizi Masyarakat




Pengembangan Industri Berbasis Agro

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Tersusunnya standar industri makanan

(termasuk hasil laut dan perikanan)

Standar pada industri makanan, hasil

laut dan perikanan (SNI/RSNI)

8 standar industri makanan (termasuk

hasil laut dan perikanan)




Program Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri

Perencanaan Kebijakan Standardisasi

Industri

Tersedianya SNI Konventer KIT SNI Konventer KIT 1



Program Pengembangan SDM Industri

dan Dukungan Manajemen Kementerian

Perindustrian

Pembangunan Sistem Informasi Industri

yang Terintegrasi dan Handal

Meningkatnya Penggunaan Produksi

Dalam Negeri

Tersertifikasinya TKDN produk industri

(sertifikat)

-



rumput laut





Tersedianya standard pada Industri


Jumlah standard yang tersusun di bidang

Industri Makanan, Hasil Laut dan

Perikanan

0



Daya Saing Bangsa

Cinta Produk Dalam Negeri Program Penumbuhan dan

Pengembangan Industri Kimia, Tekstil,

dan Aneka


Tekstil dan Aneka


Dalam Negeri

Tersosialisasikannya program

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri2 Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan

Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Tekstil dan Aneka


Dalam Negeri


(sertifikat)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Tekstil dan Aneka

Kampanye sistematis dan kreatif untuk

menumbuhkan apresiasi terhadap

kegiatan industri dalam negeri

Terwujudnya Business Matching dan

pameran antara produsen dan pengguna

(sektor)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Kimia Hilir


Dalam Negeri




Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Kimia Hilir


Dalam Negeri


(sertifikat)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Kimia Hilir






(sektor)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Kimia Dasar


Dalam Negeri



Negeri

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi


KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Revolusi Mental


Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Kimia Dasar


Dalam Negeri


(sertifikat)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Kimia Dasar






(sektor)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka


Material Dasar Logam


Dalam Negeri




Daya Saing Bangsa



dan Aneka




Dalam Negeri


(sertifikat)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka








(sektor)


Daya Saing Bangsa



dan Aneka

Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Basis

Industri Manufaktur


Dalam Negeri



Negeri

1


Daya Saing Bangsa



dan Aneka



Industri Manufaktur


Dalam Negeri


(sertifikat)

1000


Daya Saing Bangsa



dan Aneka



Industri Manufaktur






(sektor)

12




Pembangunan industri hilir dan sarana

science park dan techno park penunjang

kawasan industri





Pengembangan Industri Pangan Jumlah Bantuan Industri Pangan 3 Unit dan 1 Paket





kawasan industri



Menengah





Jumlah IKM yang melakukan hilirisasi

produk kelapa

7 IKM



Industry




Hasil Hutan dan Perkebunan

Pengembangan Hutan dan Perkebunan

lainnya

Jumlah SDM industri hasil hutan dan

perkebunan yang terlatih

46 Kab


Industry



Menengah



Meningkatnya Jumlah Wirausaha

Industri Baru

Jumlah Unit Usaha IKM 54 Kab


Industry



Menengah






IKM

54 Kab


Industry

Program Percepatan Penyebaran dan

Pemerataan Pembangunan Industri

Pengembangan Fasilitasi Industri

Wilayah I

Terbangunnya sentra IKM Jumlah Sentra IKM yang dibangun 54 Kab






Hasil Hutan dan Perkebunan

Pengembangan Hutan dan Perkebunan

lainnya

jumlah industri hasil hutan dan

perkebunan yang menerima

mesin/peralatan

46 Kab




Kebijakan Industri

Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan

Intelektual

Terfasilitasinya pemanfaatan dan

penerapan teknologi industri

Jumlah Balai yang difasilitasi untuk

mendukung Science Park

5 lokasi

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal





pangan





Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi

produk pangan

Standardisasi pada industri Makanan,

Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI

wajib)

8




pangan





Menjamin ketersediaan garam

beryodium yang berkuallitas

Jumlah kegiatan pembinaan dan

pengawasan produksi garam beryodium




pangan





Mendorong penggunaan bahan

tambahan makanan (pewarna makanan,

pengawet) alami

Jumlah sosialisasi dan workshop

peningkatan usia produksi makanan

minuman secara alami4 Penguatan Promotif dan Preventif :



pangan





Penerapan aturan yang membatasi

kadar zat-zat berbahaya dalam makanan

Jumlah kegiatan pembinaan cara

produksi pangan yang baik (CPPB)

produk makanan5 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan




Kebijakan Industri

Dukungan perkuatan industri antara Jumlah kebijakan yang mendukung

perkuatan industri antara

--





Menengah

Peningkatan daya saing industri

makanan, hasil laut dan perikanan

Standardisasi pada industri Makanan,

Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI

wajib)

8





Menengah





8




Kebijakan Industri

Pembinaan dan pengawasan fortifikasi

pangan wajib




Keahlian Pekerja Program Pengembangan SDM Industri


Perindustrian

Peningkatan Kualitas SDM Industri Penyelenggaraan Pelatihan Industri

Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

jumlah masyarakat dan tenaga kerja

industri yang kompeten

14760

2 Pengembangan kewirausahaan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Program Penumbuhan dan


Menengah



Meningkatnya Jumlah Wirausaha

Industri Baru

Jumlah Unit Usaha IKM 900 Wirausaha Baru



Menengah


Kecil dan Menengah Wilayah II

Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan

jasa industri skala kecil dan menengah

Tumbuhnya Wirausaha Industri tambang

ke produk dan jasa industri skala kecil

dan menengah

1500 Wirausaha Baru



Menengah



Terfasilitasinya Pembangunan

Wirausaha Industri (Wirausaha Industri)

Jumlah Wirausaha Industri Baru 600 Wirausaha Baru








Perindustrian

Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

Industri

Terciptanya SDM Industri Terampil yang

Kompeten dan Siap Kerja

Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan

Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi

dan Kompetensi (jumlah lulusan)

1490









Pengembangan Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi, dan Elektronika

Penumbuhan Industri Alat Transportasi

Darat

Penguatan struktur industri melalui

keterkaitan antara industri hulu (dasar),

industri intermediate dan industri hilir

(light)

Penguasaan Teknologi KBM Multiguna

Pedesaan di bidang perakitan (merk

dalam negeri)

6



Pengembangan pendidikan kejuruan

untuk meningkatkan inovasi dan

reatifitas lokal



Perindustrian

Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi

Industri

Terciptanya SDM Industri Terampil yang

Kompeten dan Siap Kerja

Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan

Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi

dan Kompetensi (jumlah lulusan)

1490


Masyarakat Desa






Menengah



Meningkatnya jumlah usaha baru kecil

dan menengah (Hilirisasi Hasil Tambang

dan Produk- Produk Pertanian)

Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil

yang tumbuh (WUB)

900

Pelayanan Kesehatan




Masyarakat Desa






Menengah


Kecil dan Menengah Wilayah II



dan Produk- Produk Pertanian)


yang tumbuh (WUB)

1500


Masyarakat Desa






Menengah





dan Produk-Produk Pertanian)


yang tumbuh (WUB)

600





Komunikasi (TIK)


Pengembangan Industri Logam, Mesin,

Alat Transportasi, dan Elektronika

Penumbuhan Industri Elektronika dan

Telematika

Meningkatnya daya saing Industri

Elektronika dan Telematika

Terlaksananya Pembangunan dan

Pengembangan 5 (lima) ICT Center

dalam bentuk Incubator Business Center

(IBC), RICE dan Technopark

5


1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Percepatan Penyebaran dan



Wilayah I

Terbangunnya jalan poros dan jalan

lingkungan

Panjang jalan yang terbangun (km) 1,9 ; 15

2 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Program Percepatan Penyebaran dan



Wilayah III

Pembangunan jalan poros dan jalan

lingkungan

Panjang jalan yang dibangun


Persampahan




Wilayah I

Terbangunnya Sistem Water Treatment

Plant (WTP)

WTP terbangun 1 Sistem WTP


Persampahan




Wilayah I

Pembangunan Tempat Parkir Terbangunnya Tempat Parkir


Persampahan




Wilayah I

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Terbangunnya RTH


Persampahan




Wilayah III

Pembangunan Waste Water Treatment

Plant (WWTP)

Terbangunnya WWTP 1 unit

7 Menciptakan Iklim Investasi Pembangunan Aneka Industri Program Percepatan Penyebaran dan



Wilayah I

Pembangunan Industri besar, sedang,

dan kecil

Terbangunnya Industri besar, sedang,

dan kecil8 Menciptakan Iklim Investasi Penguatan PTSP Program Percepatan Penyebaran dan



Wilayah I

Terbangunnya pusat layanan KI Jumlah Gedung Terbangun

9 Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Gedung Pengelola Kawasan

Industri




Wilayah I

Terbangunnya gedung pengelola KI Gedung

10 Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Lahan Program Percepatan Penyebaran dan



Wilayah III

Terbebaskannya lahan untuk

pembangunan kawasan industri

Luasan Lahan Kawasan Industri (Ha)

yang sudah dibebaskan11 Menciptakan Iklim Investasi Penyediaan Lahan Program Percepatan Penyebaran dan



Wilayah III

Pematangan lahan di dalam kawasan

industri

Luas lahan yang dimatangkan 92,95 ha (KI Bitung)


Indonesia

Regulasi yang mendukung inovasi Program Pengembangan Teknologi dan

Kebijakan Industri

Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha

Industri

Tersusunnya Kebijakan Penciptaan Iklim

Usaha yang Kondusif

Jumlah kebijakan yang

direkomendasikan untuk diharmonisasi

1


Disiplin

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Program Pengembangan SDM Industri


Perindustrian

Peningkatan Kualitas SDM Industri Gedung/Bangunan Gedung Training Center dan Workshop


Disiplin

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Program Pengembangan SDM Industri


Perindustrian

Peningkatan Kualitas SDM Industri Terbentuknya akademi komunitas Gedung/Bangunan terbangun

Perkotaan





Program Potensi Pertahanan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela

negara pada masyarakat.

Persentase wilayah propinsi yang

menerima sosialisasi nilai-nilai bela

negara

100%



dan Udara

Kerjasama Internasional Pengamanan

Kawasan Perbatasan

Program Strategi Pertahanan Kerja Sama Internasional Keberhasilan pencapaian kepentingan

nasional dalam bidang pertahanan di

forum internasional

Jumlah kerjasama bidang pertahanan

dengan negara sahabat.

10 Paket


dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Kekuatan Pertahanan Pembinaan Sumber Daya Manusia Terciptanya pertahanan dan keamanan

kedaulatan negara di perbatasan

Kegiatan pengamanan perbatasan 3 kegiatan


dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Penggunaan Kekuatan

Pertahanan Integratif

Operasi Militer Untuk Perang (OMP) Terlaksananya tugas OMP secara efektif Porsentase menurunnya pelanggaran

dan aktifitas ilegal

60%


dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Modernisasi Alutsista/Non-

Alutsista/ Sarpras Integratif

Pembangunan Sarpras Pendukung Pembangunan jalan ke garis batas

negara

Panjang (km) jalur inspeksi perbatasan

yang terbangun

100 km


dan Udara



Program Modernisasi Alutsista/Non-


Pembangunan Sarpras Pendukung Persentase peningkatan kemampuan

penambahan jumlah fasilitas dan sarpras

rasio luas sarpras personel

Terlaksananya renovasi dan

pembangunan fasilitas pendukung

operasi, fasilitas lembaga pendidikan,

Sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya

8 Paket


dan Udara



Program Modernisasi Alutsista dan Non

Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra

Darat

Pengembangan Failitas Sarana dan

Prasarana Matra Darat

Terlaksananya modernisasi dan

peningkatan fasilitas/sarpras tempur

matra darat.

Jumlah pos perbatasan dan Sarpras yang

dibangun

90 Unit


dan Udara



Program Modernisasi Alutsista (Alat

Utama Sistem Pertahanan) dan Non

Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas

dan Sarana Prasarana Matra Laut

Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan

Sarpras Matra Laut

Penambahan jumlah fasilitas serta

sarana prasarana pangkalan TNI AL.

Jumlah dermaga posal yang dibangun

dan direhabilitasi

19 Dermaga Posal


dan Udara








Sarpras Matra Laut

Penambahan jumlah fasilitas serta

sarana prasarana pangkalan TNI AL.

Jumlah pos pulau terluar dan wilayah

perbatasan yang diperbaiki

14 Posal


dan Udara



Program Modernisasi Alutsista Dan Non


Dan Sarpras Matra Udara

Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan

Sarpras Matra Udara

Terbangunnya sarpras pendukung

Alutsista matra udara

Jumlah Hellypad terbangun 1


dan Udara



Negara


Prasarana Aparatur Kementerian

Pertahanan


Pertahanan di Wilayah Perbatasan

Terwujudnya jalur/akses pemeriksaan ke

TR/TD di PPKT

Jumlah jalur/akses yang terbangun 12 Paket Jalur Inspeksi


dan Udara



Negara

Program Dukungan Kesiapan Matra

Darat

Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi

Titik Dasar

kondisi TR di lokasi Titik Dasar Jumlah

pilar Titik Referensi (TR)/Titik Dasar (TD)

220 Pilar TR/TD






Program Strategi Pertahanan Perumusan Kebijakan Strategis dan

Kebijakan Implementatif

Tersedianya peta laut dan peta tematik

dalam skala memadai (Peta Laut Skala

Sedang (1 : 250.000 - 1 : 50:000 & Peta

Tematik Skala Besar 1 : 50.000 - 1 :

10.000)

Jumlah serta kala peta laut dan peta

tematik yang dicetak

5 Peta



Penyelesaian segmen batas negara Program Potensi Pertahanan Peningkatan Perundingan/Diplomasi

Batas Negara Wilayah Darat

Diplomasi perundingan batas wilayah

negara dengan 3 negara tetangga di

kawasan perbatasan darat

Jumlah Perundingan dengan Negara (I)

Malaysia, (II) PNG, dan (III) RDTL

(I) 7 Perundingan; (II) 5 Perundingan; (III)

7 Perundingan

Revolusi Mental

Daerah Perbatasan

KEMENTERIAN PERTAHANAN








Kementerian Pertahanan

Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan

berkala bagi personel TNI

Persentase personel TNI yg

melaksanakan pemeriksaan kesehatan

berkala

100








Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Penemuan kasus secara dini HIV (Test

HIV) bagi personel TNI

Persentase personel TNI yang

melaksanakan test HIV

80%








Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Penemuan kasus secara dini

penyalahgunaan Narkoba bagi personel

TNI

Persentase personel TNI yang

melaksanakan test Narkoba

80%








Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Pengendalian dan pencegahan penyakit

menular langsung di lingkungan TNI

Jumlah kegiatan pengendalian dan

pencegahan penyakit menular langsung

5 kegiatan









yang berpotensi wabah di lingkungan TNI


pencegahan penyakit yang berpotensi

wabah

5 kegiatan









tidak menular di lingkungan TNI


pencegahan penyakit tidak menular di

lingkungan TNI

5 kegiatan




edukasi hidup sehat




Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Sosialisasi pencegahan penyakit dan

penerapan pola hidup sehat di

lingkungan TNI

Jumlah pelaksanaan

sosialisasi/pemyuluhan kesehatan yang

dilaksanakan

11 kegiatan




edukasi hidup sehat




Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Media KIE Promosi Kesehatan untuk

lingkungan TNI

Jumlah media KIE promosi kesehatan

yang disusun dan didistribusikan di

lingkungan TNI

300000 eks



Hukum



Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan

Sucad Rantis

Terpenuhinya Rantis dan Ranpur TNI Jumlah rantis dan ranpur TNI yang

diadakan/ diperbaiki

310 unit



Aman

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI Program Modernisasi Alutsista/Non-


Pembangunan Sarpras Pendukung Terbangunnya sarpras pendukung

Alutsista TNI

Pembangunan sarpras (jenis sarpras

harus ditentukan) Alutsista Integratif

40.000 m2



Aman

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI Program Modernisasi Alutsista dan Non


Darat




Alutsista matra darat


harus ditentukan) Alutsista matra darat

200.000 m2



Aman

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI Program Modernisasi Alutsista Dan Non




Sarpras Matra Udara


Alutsista matra laut


harus ditentukan) Alutsista matra laut

200.000 m2



Aman

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI Program Modernisasi Alutsista Dan Non




Sarpras Matra Udara


Alutsista matra udara


harus ditentukan) Alutsista matra udara

160.000 m2



Aman

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista

TNI

Program Penggunaan Kekuatan

Pertahanan Integratif

Pemeliharaan Alut Integratif Kesiapan Alutsista integratif Jumlah alutsista integratif yang

dipelihara/ rawat

10 unit



Aman


TNI


Darat

Pemeliharaan/Perawatan Ranpur Kesiapan kendaraan tempur TNI AD Jumlah ranpur yang dipelihara/rawat 24 unit



Aman


TNI


Darat

Pemeliharaan/Perawatan Pesawat

Terbang

Kesiapan pesawat terbang TNI AD Jumlah pesawat terbang yang

dipelihara/ rawat

50 unit



Aman


TNI


Darat

Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air Kesiapan alat angkut air TNI AD Jumlah alat angkut air yang dipelihara/

rawat

10 unit



Aman


TNI


Darat

Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan

Munisi/Alpal

Kesiapan senjata TNI AD Jumlah senjata yang dipelihara/ rawat 90.000 pucuk



Aman


TNI


Darat

Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista Terselenggaranya

pemeliharaan/perawatan peralatan dan

mesin non Alutsista matra darat

Jumlah alat peralatan yang

dirawat/dipelihara

2 paket

Pelayanan Kesehatan




Aman


TNI

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Peralatan

Komlek Matra Laut

Kesiapan alat komunikasi TNI AL Jumlah alkom yang dipelihara/ rawat 800 set



Aman


TNI

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Peralatan

Senlek dan Amonisi Matra Laut

Kesiapan senjata dan alat elektronik TNI

AL

Jumlah senjata dan alat elektronik yang

dipelihara/ rawat

800 set



Aman


TNI

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL,

KRI dan Ranpur/Rantis

Kesiapan kapal dan kendaraan tempur/

taktis TNI AL

Jumlah kapal dan ranpur/ rantis yang

dipelihara/ rawat

5 paket



Aman


TNI

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Pemeliharaan/Perawatan Pesud Meningkatnya kesiapan dan

keberhasilan Pusat Penerbangan TNI AL

dalam mendukung tugas operasi

Jumlah pesawat udara TNI AL yang

dirawat/dipelihara

6 pswt



Aman


TNI


Udara

Pemeliharaan/Perawatan Pesawat

Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya

Kesiapan pesawat udara, senjata, dan

alat pendukung pesawat TNI AU

Jumlah pesawat udara, senjata, dan alat

yang dipelihara/ rawat

10 jenis



Aman


TNI


Udara

Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu,

dan Altmatsus Komlek Lainnya

Meningkatkan kesiapan dan kemampuan

Radar, PSU, dan Almatsus Komlek

lainnya

Jumlah radar, PSU, dan almatsus komlek

yang dirawat/dipelihara

500 unit



Aman

Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka

pemenuhan MEF



Pertahanan

Pengadaan Barang dan Jasa Militer Terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI

dalam rangka pemenuhan MEF

Alutsista strategis kontrak efektif 22 Alutsista



Aman


pemenuhan MEF


Industri Pertahanan

Produksi Alutsista Industri dalam Negeri

dan Pengembangan Pinak Industri

Pertahanan

Terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI

dalam rangka pemenuhan MEF oleh

industri pertahanan nasional

Alutsista produksi industri pertahanan

nasional

33 Alutsista



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan

Sucad Rantis

Terpenuhinya Rantis dan Ranpur TNI Jumlah pengadaan rantis TNI 55 unit



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Non-Alutsista/Senjata Meningkatnya kemampuan dan

penambahan jumlah peralatan materiil

non-Alutsista

Material Khusus Intelijen dan Anti Teror 2 paket



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Non-Alutsista/Senjata Meningkatnya kemampuan dan

penambahan jumlah peralatan materiil

non-Alutsista

Jumlah Alkom dan K4I 2 paket



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan MKK Terpenuhinya bekal pokok MKK Jumlah MKK 24 juta butir



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Munisi Khusus Terpenuhinya bekal pokok Munisi

Khusus

Jumlah Munisi Khusus



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Materiil Khusus Terpenuhinya bekal pokok Material

Khusus

Jumlah Material Khusus



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan MKB Terpenuhinya bekal pokok MKB Jumlah Munisi Kaliber Besar (MKB)



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Senjata Terpenuhinya Senjata TNI Jumlah senjata TNI 31.000 pucuk



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Non-Alut Terlaksananya pengadaan Alpal darat,

laut dan udara, Randis, Ransus, Alpalsus,

Alkes, dan alat pendukung lainnya.

Pengadaan alat peralatan



Aman


pemenuhan MEF



Pengadaan Alutsista Strategis Integratif Terpenuhinya Alutsista Strategis TNI TBC Jumlah Alutsista strategis integratif

yang diadakan

TBC



Aman


pemenuhan MEF



Darat

Pengadaan/Penggantian Kendaraan

Tempur

Terpenuhinya Kendaraan tempur TNI AD Jumlah ranpur TNI AD 110 unit



Aman


pemenuhan MEF



Darat

Pengadaan/Penggantian Pesawat

Terbang (Sabang)

Terpenuhinya pesawat terbang TNI AD Jumlah pesawat terbang TNI AD 1 Paket



Aman


pemenuhan MEF



Darat

Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air Terpenuhinya alat angkut air TNI AD Jumlah alat angkut air TNI AD 8 unit



Aman


pemenuhan MEF



Darat

Pengadaan/Penggantian Senjata dan

Munisi

Terpenuhinya senjata dan munisi TNI AD Jumlah senjata dan munisi TNI AD 5.500 pucuk



Aman


pemenuhan MEF



Darat

Pengadaan/Penggantian Material

Alutsista

Terpenuhinya material alutsista TNI AD Jumlah material alutsista TNI AD 300 Set



Aman


pemenuhan MEF



Darat

Pengadaan/Penggantian Material Non

Alutsista

Terlaksananya modernisasi materiil non

Alutsista matra darat

Jumlah alat peralatan TNI AD 5.000 unit/set



Aman


pemenuhan MEF



Darat

Pengadaan Alutsista Strategis Matra

Darat

Terpenuhinya Alutsista Strategis TNI AD Jumlah Alutsista strategis matra darat

yang diadakan

TBC



Aman


pemenuhan MEF





Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta

Hidros Matra Laut

Terpenuhinya peralatan sutra hidros TNI

AL

Jumlah peralatan sutra hidros TNI AL 16 set



Aman


pemenuhan MEF





Peningkatan/Pengadaan Peralatan

Komlek Matra Laut

Terpenuhinya peralatan komunikasi dan

elektronik TNI AL

Jumlah alkomlek TNI AL 280 set



Aman


pemenuhan MEF





Peningkatan/Pengadaan Senlek dan

Amonisi Matra Laut

Terpenuhinya senjata dan munisi TNI AL Jumlah senjata dan munisi TNI AL 30.000 unit



Aman


pemenuhan MEF





Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal

dan Ranpur/Rantis Matra Laut

Meningkatnya kemampuan dan

kekuatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan

Rantis

Jumlah Kapal Pemukul TNI AL 1 unit



Aman


pemenuhan MEF







Meningkatnya kemampuan dan

kekuatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan

Rantis

Jumlah Rantis/Ranpur TNI AL 100 unit



Aman


pemenuhan MEF







Terpenuhinya kapal dan kendaraan

tempur/taktis TNI AL

Jumlah kapal patroli TNI AL 5 unit



Aman


pemenuhan MEF





Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut Terpenuhinya Alutsista strategis TNI AL Jumlah Alutsista strategis matra laut

yang diadakan

TBC



Aman


pemenuhan MEF





Peningkatan/Pengadaan Pesud dan

Sarana Prasarana Penerbangan Matra

Laut

Terpenuhinya pesawat udara TNI AL Jumlah pesawat udara TNI AL 5 unit



Aman


pemenuhan MEF




Pengadaan Alutsista Strategis Matra

Udara

Terpenuhinya Alutsista strategis TNI AU Jumlah Alutsista strategis matra udara

yang diadakan

TBC



Aman


pemenuhan MEF




Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara Terpenuhinya pesawat udara TNI AU Jumlah pesawat udara TNI AU



Aman


pemenuhan MEF




Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan

Alat Komlek Lainnya

Terpenuhinya Radar, PSU dan alat

komunikasi/ elektronik TNI AU

Jumlah radar, PSU, dan alkom/elektronik

TNI AU

20 unit



Aman


pemenuhan MEF




Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat Meningkatkan kesiapan senri/senrat dan

amunisi matra udara

Jumlah amunisi/rudal TNI AU 7 set/paket



Aman


pemenuhan MEF




Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat Meningkatkan kesiapan senri/senrat dan

amunisi matra udara

Jumlah senjata TNI AU 4.000 pucuk



Aman

Peningkatan Sarpras Keamanan

Perbatasan



Pertahanan



Terwujudnya pembangunan sarana

prasarana wilayah perbatasan yang

terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel.

Pemb. Jalur Inspeksi & Patroli

Perbatasan

75 km



Aman


Perbatasan



Pertahanan



Terwujudnya pembangunan sarana

prasarana wilayah perbatasan yang

terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel.


harus ditentukan) di Kepulauan Natuna

1 paket



Aman


Perbatasan



Darat



Terlaksananya modernisasi dan

peningkatan fasilitas/sarpras tempur

matra darat.

Pembangunan kesatrian di Kepulauan

Natuna

10.000 m2



Aman


Perbatasan



Darat



Terbangunnya pos perbatasan Pembangunan pos perbatasan darat 50 pos



Aman


Perbatasan






Sarpras Matra Laut

Peningkatan kesiapan dan penambahan

jumlah fasilitas serta sarana prasarana

pangkalan TNI AL.

Pembangunan pangkalan AL di

Kepulauan Natuna

10.000 m2



Aman


Perbatasan






Sarpras Matra Laut

Terbangunnya posal pulau terluar/

terdepan

Pembangunan/rehabilitasi Pos AL di

wilayah perbatasan

12 Pos AL



Aman


Perbatasan





Sarpras Matra Udara

Meningkatnya kesiapan dan kemampuan

pesawat udara matra udara

Pengembangan pangkalan AU di

Kepulauan Natuna

10.000 m2



Aman

Profesionalisme Prajurit TNI Program Profesionalisme Prajurit

Integratif

Latihan Kesiapsiagaan

Operasi/Latgab/Latma Internasional

Menguji kemampuan unsur-unsur TNI

dalam rangka tugas OMP dan OMSP

Jumlah Latihan Gabungan 1 kali



Aman

Profesionalisme Prajurit TNI Program Peningkatan Profesionalisme

Personel Matra Darat

Latihan Matra Darat Terwujudnya profesionalisme personel

dan satuan matra darat.

Jumlah latihan matra darat 1 paket



Aman


Personel Matra Laut

Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra

Laut

Meningkatkan kemampuan personel dan

satuan TNI AL dalam melaksanakan

tugas operasi TNI AL

Jumlah latihan matra laut 1 paket



Aman


Personel Matra Udara

Latihan Matra Udara Terlaksananya kegiatan latihan operasi

Matra Udara

Jumlah latihan matra udara 1 paket



Keamanan

Program Strategi Pertahanan Kerja Sama Internasional Keberhasilan pencapaian kepentingan

nasional dalam bidang pertahanan di

forum internasional

Jumlah kerjasama bidang pertahanan

dengan negara sahabat.


Kawasan


Perbatasan

Program Strategi Pertahanan Pengelolaan Wilayah Pertahanan Wilayah pertahanan memiliki batas yang

jelas, tata ruang serta survey dan

pemetaan yang terintegrasi, akuntabel

dan up to date.

Jumlah kajian batas wilayah Darat, Laut

dan Udara

13 Kajian


Kawasan


Perbatasan

Program Strategi Pertahanan Pengelolaan Wilayah Pertahanan Wilayah pertahanan memiliki batas yang

jelas, tata ruang serta survey dan

pemetaan yang terintegrasi, akuntabel

dan up to date.

Jumlah MoU dengan negara tetangga

tentang batas wilayah

4 Negara


Kawasan



Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Penyelenggaraan Operasi Militer Selain

Perang Matra Laut dan Penegakan

Hukum serta Penjagaan Keamanan di

Wilayah Laut Yuridiksi Nasional

Meningkatnya penegakan hukum dan

penjagaan keamanan di wilayah laut

yurisdiksi nasional

100%




Pangan Masyarakat


pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat

Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan

Dilaksanakannya pemantauan pasokan,

harga, distribusi dan cadangan pangan

Jumlah Hasil Pemantauan Pasokan,

Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan

3 dokumen laporan


Pangan Masyarakat


pangan



Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan

Terbangunnya lumbung pangan

masyarakat

Jumlah lumbung pangan masyarakat 1.628 unit lumbung pangan


Pangan Masyarakat


pangan



Kementerian Pertanian

Pembinaan Hukum Bidang Pertanian Dihasilkannya rekomendasi kebijakan

impor dan tata niaga pangan

Jumlah Permentan terkait rekomendasi

impor bahan pangan

10 Permentan rekomendasi impor bahan

pangan


Produksi Pangan

Asuransi Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Terlaksananya Asuransi Usaha Tani Padi Luas lahan sawah yang tercakup dalam

asuransi pertanian

1 juta ha sawah


Produksi Pangan

Penanganan Dampak Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT)

Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman

Pangan

Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Diterapkannya model Pengendalian

Hama Terpadu (PHT)

Luas penerapan PHT 16.750 ha areal PHT


Produksi Pangan





Pangan



Terlaksananya penanganan Dampak

Perubahan Iklim

Luas areal tanam tanaman pangan yang

aman dari Gangguan DPI

350 ha lahan yang aman dari DPI


Produksi Pangan





Pangan



Terciptanya model pengamatan,

peramalan dan pengendalian Organisme


Jumlah Teknologi Pengamatan,

Peramalan dan Pengendalian OPT

15 model


Produksi Pangan

Pengembangan Budidaya Adaptif Program Penciptaan Teknologi dan

Inovasi Pertanian Bio-Industri

Berkelanjutan

Penelitian dan Pengembangan Sumber

Daya Lahan Pertanian

Tersedianya informasi kalender tanam

yang sesuai dengan perkembangan iklim

Jumlah Sistem Informasi Pertanian

(Kalender Tanam)

1 Kalender Tanam


Produksi Pangan

Pengembangan Budidaya Adaptif Program Penciptaan Teknologi dan


Berkelanjutan


Pangan

Dihasilkannya Varietas Unggul Baru padi

dan palawija

Jumlah varietas unggul baru tanaman

pangan (VUB)

17 Varietas Unggul Baru Padi dan

Palawija


Produksi Pangan

Pengembangan Budidaya Adaptif Program Peningkatan Penyuluhan,

Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Revitalisasi Pendidikan Pertanian Terlaksanakannya pelatihan penyuluh

Sekolah Lapang Iklim

Jumlah penyuluh yang dilatih Sekolah

Lapang Iklim (SLI)

1.000 penyuluh yang dilatih SLI


dan Gizi Masyarakat


(termasuk ikan)



Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan

Terlaksananya gerakan diversifikasi

pangan masyarakat

Jumlah lokasi gerakan diversifikasi

pangan

34 provinsi


dan Gizi Masyarakat


(termasuk ikan)





Terlaksakannya pemberdayaan

pekarangan pangan

Jumlah desa pemberdayaan pekarangan

pangan

2.894 Desa


dan Gizi Masyarakat


Gizi



Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

Terbangunnya sistem kewaspadaan

pangan dan gizi

Jumlah lokasi sistem kewaspadaan

pangan dan gizi (lokasi)

35 lokasi SKPG


dan Gizi Masyarakat


Gizi





Terbangunnya peta ketahanan dan

kerentanan pangan (Peta FSVA)

Jumlah analisis peta ketahanan dan

kerentanan pangan (Peta FSVA)

1 Peta FSVA


dan Gizi Masyarakat


Gizi





Terbangunya kawasan mandiri pangan Jumlah kawasan mandiri pangan 190 Kawasan Mandiri Pangan


Lain

Pemanfaatan Lahan Marginal dan

Teknologi Pemulihan Kesuburan Lahan

Program Penyediaan dan Pengembangan


Perluasan dan Perlindungan Lahan

Pertanian

Termanfaatkannya lahan marginal untuk

pertanian

Luas pemanfaatan lahan marginal 10.000 ha lahan gambut


Lain

Pemanfaatan Lahan Marginal dan

Teknologi Pemulihan Kesuburan Lahan

Program Penciptaan Teknologi dan


Berkelanjutan

Penelitian dan Pengembangan Sumber

Daya Lahan Pertanian

Dihasilkannya teknologi pemulihan

kesuburan lahan

Jumlah teknologi pemulihan kesuburan

lahan ex. Pertambangan

18 teknologi


Lain

Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan

Areal Pangan Lain



Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka

Kacang dan Umbi

Terlaksanakannya perluasan budidaya

kedelai

Luas areal tanam kedelai 400 ribu ha perluasan areal kedelai


Lain


Areal Pangan Lain

Program Peningkatan Produksi dan Nilai

Tambah Hortikultura

Peningkatan Produksi Sayuran dan

Tanaman Obat

Bertambahnya areal budidaya cabai Luas kawasan aneka cabai 15.855 ha areal budidaya cabai


Lain


Areal Pangan Lain


Tambah Hortikultura


Tanaman Obat

Bertambahnya areal budidaya bawang

merah

Luas kawasan bawang merah 5.250 ha areal budidaya bawang merah


Lain


Areal Pangan Lain

Program Peningkatan Produksi

Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

Pengembangan Tanaman Semusim dan

Rempah

Bertambahnya areal budidaya tebu Luas areal tebu 30.310 ha areal budidaya tebu


Lain


Areal Pangan Lain




Pertanian

Terlaksananya Survei Calon Petani Calon

Lokasi (CPCL) dan Desain Cetak Sawah

Jumlah Survei CPCL dan Pemetaan

Design Cetak Sawah

25 dokumen survei dan desain cetak

sawah

KEMENTERIAN PERTANIAN

Kedaulatan Pangan


Lain


Areal Pangan Lain




Pertanian

Tercetaknya Sawah Baru Luas cetak sawah 266.100 ha


Lain

Pengendalian Konversi Lahan Padi Program Penyediaan dan Pengembangan



Pertanian

Dilakukannya pra-sertifikasi dan pasca

sertifikasi tanah petani

Jumlah bidang tanah petani yang di pra-

sertifikasi dan pasca sertifikasi

80.000 persil


Lain

Pengendalian Konversi Lahan Padi Program Penyediaan dan Pengembangan



Pertanian

Terlaksanakannya review audit lahan

pertanian

Jumlah Review Hasil Audit Lahan

Pertanian

225 dokumen review audit lahan


Lain

Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin

Pertanian



Pangan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Tanaman Pangan

Tersalurkan dan termanfaatkannya alat

dan mesin pasca panen padi

Jumlah bantuan alat dan mesin

pascapanen padi

4.700 unit alat dan mesin pasca panen

padi


Lain


Pertanian



Pangan


Tanaman Pangan


dan mesin pasca panen jagung


pascapanen jagung

2.000 unit alat dan mesin pasca panen

jagung


Lain


Pertanian



Pangan


Tanaman Pangan


dan mesin pasca panen kedelai


pascapanen kedelai

300 unit alat dan mesin pasca panen

kedelai


Lain


Pertanian


Tambah Hortikultura


Hortikultura

Tersalurkan dan termanfaatkannya

bantuan alat dan mesin pasca panen

hortikultura

Jumlah bantuan alat dan mesin pasca

panen hortikultura

550 unit alat dan mesin pasca panen

hortikultura


Lain


Pertanian


Tambah Hortikultura


Hortikultura


bantuan alat dan mesin pengolahan

hortikultura


pengolahan hortikultura

220 unit alat dan mesin pengolahan

hortikultura


Lain


Pertanian



Pengembangan Tanaman Semusim dan

Rempah


bantuan alat dan mesin budidaya tebu

Jumlah bantuan alat dan mesin budidaya

tebu

232 unit alat dan mesin budidaya tebu


Lain


Pertanian



Pengelolaan Sistem Penyediaan dan

Pengawasan Alat Mesin Pertanian


dan mesin pra panen

Jumlah bantuan alat dan mesin pra

panen

7.300 unit alat dan mesin pra panen


Lain

Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk;

Pengembangan Desa Mandiri Benih



Pangan

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih

Tanaman Pangan

Tersedianya benih pangan bersertifikat Luas penanaman untuk perbanyakan

benih sumber Tanaman Pangan

530 ha penanaman untuk perbanyakan

benih sumber


Lain





Pangan


Tanaman Pangan

Terlaksananya pengawasan dan

sertifikasi benih

Jumlah Balai Benih yang melakukan

pengawasan dan sertifikasi

32 Balai Benih


Lain





Pangan


Tanaman Pangan

Terlaksananya penguatan dan

pendampingan Desa Mandiri Benih

Jumlah Desa Mandiri Benih yang

memperoleh pendampingan dan

penguatan

1.000 Desa Mandiri Benih


Lain





Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Tersalurkannya pupuk bersubsidi ke

petani

Jumlah Pupuk Bersubsidi yang disalurkan 9.55 juta ton pupuk bersubsidi


Lain



Embung/Dam Parit



Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rehabilitasi dan pembangunan jaringan

irigasi tersier

Luas areal sawah yang jaringan irigasi

tersiernya dibangun/direhabilitasi

300.000 ha areal sawah


Lain



Penyuluhan



Pangan


Kacang dan Umbi

Terlaksanakannya penerapan teknologi

intensifikasi budidaya kedelai

Luas intensifikasi budidaya kedelai 300 ribu ha intensifikasi budidaya kedelai


Lain



Penyuluhan



Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Terlaksanakannya penerapan teknologi

budidaya Jajar Legowo

Luas budidaya Jajar Legowo 841.500 ha padi Jajar Legowo


Lain



Penyuluhan



Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Terlaksanakannya penerapan teknologi

budidaya jagung hibrida

Luas budidaya jagung hibrida 1 juta ha jagung hibrida


Lain



Penyuluhan



Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Perluasan areal padi organik Luas penanaman padi organik 4.000 ha padi organik


Lain



Penyuluhan


Tambah Hortikultura


Tanaman Obat

Terbangunnya Desa Pertanian Organik

Berbasis Sayuran/Tanaman Obat

Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis

Sayuran/Tanaman Obat

150 Desa Pertanian Organik berbasis

Sayuran/Tanaman Obat


Lain



Penyuluhan


Tambah Hortikultura

Peningkatan Produksi Buah dan

Florikultura

Terbangunnya Desa Pertanian Organik

Berbasis Tanaman Buah/Florikultura


Tanaman Buah/Florikultura


Tanaman Buah/Florikultura


Lain



Penyuluhan



Dukungan Perlindungan Perkebunan Terbangunnya Desa Pertanian Organik

Berbasis Komoditi Perkebunan


Komoditi Perkebunan


Komoditi Perkebunan


Lain



Penyuluhan

Program Pemenuhan Pangan Asal

Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tersedianya hijauan pakan ternak Luas hijauan pakan ternak (HPT) 11.000 ha hijauan pakan ternak


Lain



Penyuluhan



Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tersedianya pakan olahan Jumlah pakan olahan 14.535 ton pakan olahan


Lain



Penyuluhan



Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan

Terkendalinya gangguan reproduksi

ternak

Jumlah ternak yang tertangani gangguan

reproduksinya

432.000 ekor ternak yang tertangani


Lain



Penyuluhan




Penyakit Hewan

Terkendalinya gangguan kesehatan

hewan

Jumlah dosis vaksinasi hewan 5,4 juta dosis vaksin


Lain



Penyuluhan



Penyediaaan Benih dan Bibit Serta

Peningkatan Produksi Ternak

Dihasilkannya benih ternak Produksi semen beku dan embrio ternak 5 juta dosis semen beku dan 192,8 ribu

embrio


Lain



Penyuluhan





Dihasilkannya calon indukan/calon bibit

ternak

Produksi calon indukan/calon bibit 225.000 ekor calon indukan/calon bibit


Lain



Penyuluhan





Bertambahnya sapi bibit Jumlah impor sapi bibit 5.000 ekor sapi bibit


Lain



Penyuluhan





Terbangunnya Sentra Peternakan Rakyat

(SPR)

Jumlah Sentra Peternakan Rakyat 750 Sentra Peternakan Rakyat


Lain



Penyuluhan



Berkelanjutan

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi

Inovasi Teknologi Pertanian

Terbangunnya dan terciptanya inovasi

teknologi Taman Sains Pertanian (TSP)

Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) 10 Provinsi


Lain



Penyuluhan



Berkelanjutan



Terbangun dan termanfaatkannya

layanan teknologi Taman Teknologi

Pertanian (TTP)

Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) 15 Kabupaten


Lain



Penyuluhan

Program Peningkatan Penyuluhan,


Pemantapan Sistem Penyuluhan

Pertanian

Terlaksanakannya penyuluhan pertanian

oleh tenaga penyuluh

Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan

(PPL)

61.860 Penyuluh Pertanian Lapangan


Lain



Penyuluhan




Pertanian

Meningkatnya kapasitas lembaga petani Jumlah lembaga petani yang meningkat

kapasitasnya

32.250 unit lembaga petani


Lain



Penyuluhan




Pertanian

Meningkatnya kapasitas lembaga

penyuluhan pertanian

Jumlah balai penyuluhan pertanian (BPP) 6.070 unit BPP






kawasan industri



Berkelanjutan

Penelitian dan Pengembangan

Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik

Pertanian

Inovasi pengelolaan hasil pertanian Jumlah teknologi pengelolaan

Sumberdaya Pertanian

16 Unit




unggulan perbatasan



Pangan


Kacang dan Umbi

Swasembada Pangan Kegiatan Usaha Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman

Pangan

716 Ha dan 8 Paket Kegiatan




unggulan perbatasan



Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Peningkatan Produksi Padi Luas Lahan Budidaya Padi 716 Ha




unggulan perbatasan



Pengembangan Tanaman Tahunan dan

Penyegar

Perluasan Lahan Tanaman Tahunan dan

Penyegar

Lahan Perkebunan yang Dikembangkan 425 Ha; 10000 Pohon dan 12 Paket




unggulan perbatasan



Peningkatan Produksi Pakan Ternak Peningkatan produksi dan populasi

ternak

Jumlah Bantuan Ternak 6712




unggulan perbatasan





Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Jumlah bantuan alat dan mesin

pertanian

176 Unit

Daerah Perbatasan



Industry



Pangan

Dukungan Penanganan Pasca Panen dan

Pembinaan Usaha

Meningkatnya Penerapan Pascapanen

dan Pembinaan Usaha Perkebunan

(kelompok tani)

Pembinaan Pascapanen Tanaman

Rempah dan Penyegar (KT)

46 Kab


Industry



Pangan


Pembinaan Usaha

Meningkatnya Penerapan Pascapanen

dan Pembinaan Usaha Perkebunan

(kelompok tani)

Pembinaan Pascapanen Tanaman

Tahunan (KT)

46 Kab

3 Pengembangan Ekonomi Lokal Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Program Peningkatan Penyuluhan,



Pertanian

Mantapnya Sistem Penyuluhan

Pertanian Dalam Meningkatkan

Kemampuan Petani; Kemandirian

Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan

Pemerintah

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian 46 Kab




Pertanian





Pemerintah

Peningkatan kapasitas kelembagaan

petani

46 Kab




Pertanian





Pemerintah

Layanan Internal Organisasi 46 Kab





Pangan


Tanaman Pangan

Terwujudnya Seribu Desa Mandiri Benih Penguatan Seribu Desa Mandiri Bersih 54 Kab







Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan

Mesin Pertanian


pertanian

46 Kab





Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Mantapnya Sistem Pelatihan Pertanian

Dalam Meningkatkan Kompetensi

Aparatur Pertanian dan Non Aparatur

Pertanian; Daya Tarik Pertanian Bagi

Tenaga Kerja Muda; Pelibatan

Perempuan Petani/Pekerja dan

Inkubator Agribisnis Mendukung Agro

Techno Park

Peningkatan kapasitas aparatur dan non

aparatur pertanian

49 kab









Penyakit Hewan

Peternakan dan hewan peliharaan sehat

serta pengendalian penyakit zoonosis

Jumlah kegiatan pembinaan peternak,

Poskeswan, dan pengadaan obat hewan




pangan



Pangan



Pengendalian penggunaan pestisida

bahan kimiawi serta pegendalian

antibiotik dan hormonal pada hewan

ternak dalam batas aman

Jumlah kegiatan pengawasan

penggunaan pestisida bahan kimiawi

serta antibiotik dan hormonal pada

hewan ternak3 Penguatan Promotif dan Preventif :



pangan



Pangan


Tanaman Pangan

Melakukan pengawasan kemananan

pangan segar

Jumlah kegiatan pengawasan keamanan

pangan segar yang efektif




pangan



Pangan


Pembinaan Usaha

Pengelolaan pasca panen yang tidak

merusak kandungan gizi

Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan

pasca panen yang tidak merusak

kandungan gizi5 Penguatan Promotif dan Preventif :



pangan




Pertanian

Mendorong petani untuk diversifikasi

tanaman tembakau dengan yang

bermanfaat untuk kesehatan

Luas lahan tanaman tembakau yang

dialihkan ke komoditas lain yang

bermanfaat untuk kesehatan6 Penguatan Promotif dan Preventif :



pangan





Mendorong penanaman sayur dan buah

dalam pemanfaatan tanaman

pekarangan (Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL))

Jumlah desa yang mengembangkan

pemanfaatan tanaman pekarangan




pangan





Penguatan/kampanye konsumsi buah

dan sayur produk dalam negeri

Jumlah festival buah nusantara

Daerah Tertinggal

Pelayanan Kesehatan




pangan





Gerakan gemar makan buah dan sayur Jumlah sosialisasi gerakan gemar makan

buah dan sayur9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Ketersediaan pangan beragam, akses






Meningkatnya Ketersediaan dan


Jumlah Laporan Stok Beras Nasional di

Penggilingan

342







Meningkatnya Pemantapan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

dan Keamanan Pangan

Jumlah pemberdayaan pekarangan

pangan

8106







Peningkatan konsumsi sayur dan buah




Infrastruktur Padat Pekerja Program Penyediaan dan Pengembangan


Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian - - 0



Infrastruktur Padat Pekerja Program Penyediaan dan Pengembangan



Pertanian

- - 0



Keahlian Pekerja Program Peningkatan Penyuluhan,



Pertanian

Mengembangkan program pendidikan

pertanian

Jumlah SDM terdidik dan terlatih sesuai

dengan standar kompetensi diklat

3000 orang








Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Peningkatan Produksi Padi Penerapan Desa Pertanian Padi Organik 250000 Ha






Tambah Hortikultura


Tanaman Obat

Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar

konsumsi aneka cabai, bawang merah,

sayuran lainnya dan tanaman obat

dalam negeri dan ekspor secara ramah

lingkungan

Jumlah Lahan Usaha GAP Sayuran dan

Tanaman Obat yang telah dilakukan

Registrasi

5







Dukungan Perlindungan Perkebunan Menurunnya Luas Areal yang Terserang

Opt dan Terfasilitasinya Pencegahan

Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana

Alam, Dampak Perubahan Iklim dan

Gangguan/ Konflik Usaha Perkebunan

Penanganan Gangguan Usaha dan

Konflik Perkebunan

150








Pertanian

Meningkatnya Luasan Areal Pertanian,

Pengoptimalan Lahan, dan

Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan

Pertanian Ke Non Pertanian Serta

Mendorong Peningkatan Status

Kepemilikan Lahan Petani dan

Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat

Tanah Petani

Jumlah pengembangan optimasi lahan

pertanian

275000








Pertanian








Tanah Petani

Jumlah Perluasan sawah 266000










Pangan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Peningkatan Produksi Padi Luas Lahan Penerapan Desa Pertanian

Padi Organik (Ha)

250000










Pangan


Tanaman Pangan

Terwujudnya Seribu Desa Mandiri Benih Pendampingan dan Penguatan 1.000

Desa Mandiri Benih

1000











Tambah Hortikultura


Tanaman Obat

Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar

konsumsi aneka cabai, bawang merah,

sayuran lainnya dan tanaman obat

dalam negeri dan ekspor secara ramah

lingkungan

Desa Organik Berbasis Sayuran/Tanaman

Obat

35 desa









Tambah Hortikultura

Peningkatan Produksi Buah dan

Florikultura

Terpenuhinya Konsumsi Jeruk, Aneka

Produk Buah Lainnya dan Florikultura

Dalam Negeri dan Ekspor

Desa Organik Berbasis Tanaman

Buah/Florikultura

30 desa










Berkelanjutan


Pangan

Terselenggaranya SL-Kedaulatan Pangan

yang mengintegrasikan 1000 Desa

Mandiri Benih

Jumlah Sekolah Lapang (SL) produksi

benih sumber padi, jagung, kedelai

mendukung 1000 desa mandiri benih

(Provinsi)

26












Meningkatnya Pemantapan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

dan Keamanan Pangan

Jumlah pemberdayaan pekarangan

pangan

8000 desa









Pertanian








Tanah Petani

Flood Management in Selected River

Basin (FMSRB)

1600







Berkelanjutan

Penelitian dan Pengembangan

Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik

Pertanian

Meningkatnya inovasi pengelolaan dan

konservasi SDG, serta sistem produksi

pertanian berkelanjutan berbasis

bioteknologi

Jumlah teknologi pengelolaan

Sumberdaya Pertanian, Teknologi

Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi,

teknologi pasca panen dan pengolahan,

prototipe alsintan, dan peta tematik

sumberdaya lahan dan sumber daya

genetik (Teknologi)14 Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk






Berkelanjutan



Pembangunan 100 techno park dan 34

science park di 34 Di Provinsi

Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)








Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan,

Pemberdayaan Kelembagaan, dan

Permodalan Pertanian, Serta

Peningkatan Perlindungan Terhadap

Resiko Gagal Panen Melalui Asuransi

Pertanian

Jumlah Layanan Pembiayaan Pertanian


Masyarakat Desa

Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Program Penyediaan dan Pengembangan


Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Meningkatnya Akses Petani/Peternak

Pada Skim Kredit Program Bersubsidi,

Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan

Langsung dan Penumbuhan

Kelembagaan Keuangan Mikro untuk

Mendukung Peningkatan Produksi

Pertanian

Jumlah Terbentuk dan terfasilitasinya

Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus

dana Penguatan Modal Usaha

(Gapoktan)

2,5 Gapoktan


Masyarakat Desa









Pertanian

Jumlah Fasilitasi Pembiayan Pertanian

(Paket)

423 paket


Masyarakat Desa









Pertanian

Dukungan Pelayanan Pembiayaan

Pertanian dan Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan

12


Masyarakat Desa



Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Terbentuknya Bank Pertanian Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan

Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (bank pertanian)

75 bank pertanian



Sama Pembangunan


Teknik



Kementerian Pertanian

Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri

Untuk Bidang Pangan dan Pertanian

Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan

Multilateral

Meningkatnya Intensitas dan Kualitas

Kerja Sama Luar Negeri di Bidang

Pertanian

Fasilitasi dalam mendukung peningkatan

kerjasama luar negeri di bidang

pertanian



Disiplin

Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Program Peningkatan Penyuluhan,



Pertanian

Bertambahnya tenaga penyuluh

pertanian untuk meningkatkan

produktivitas dan mutu produk bahan

baku KEK

Jumlah penyuluh pertanian sekitar KEK 5 KEK






Program Penguatan Riset dan

Pengembangan


Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi

Layanan Jasa Teknologi Rekayasa Desain

dan Sistem Teknologi (PNBP)

Jumlah Layanan Jasa Teknologi Rekayasa

Desain dan Sistem Teknologi (PNBP)

1


1 Peningkatan SDM dan Iptek Pembangunan SMK dan Politeknik Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Iptek dan Dikti

Pembinaan Kelembagaan Perguruan

Tinggi

Perguruan tinggi yang bermutu dan

berdaya saing internasional

Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat

pembinaan dan pemberdayaan

49 kab



Program Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Iptek dan Dikti


Iptek

Rekomendasi kebijakan peningkatan

sarana dan prasarana Iptek

Jumlah rekomendasi kebijakan

peningkatan sarana dan prasarana Iptek

4 rekomendasi






Program Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

Peningkatan Layanan Kemahasiswaan

dan Penyiapan Karir

Penjaringan kesehatan untuk mahasiswa

dan segenap civitas academica

Jumlah kegiatan penjaringan kesehatan

untuk mahasiswa dan segenap civitas

academica yang diselenggarakan






Kemahasiswaan

Dukungan Manajemen untuk Program

Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Penyediaan sarana dan prasarana

aktifitas fisik di lingkungan perguruan

tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute

sepeda, pejalan kaki dan jogging track)

Jumlah perguruan tinggi yang

menyediakan sarana dan prasarana

aktifitas fisik






Kemahasiswaan


dan Penyiapan Karir

Penyelenggaraan kejuaraan dan

event/lomba olahraga di atau antar-

perguruan tinggi

Jumlah kejuaraan dan event/lomba

olahraga di atau antar-perguruan tinggi

yang diselenggarakan4 Penguatan Promotif dan Preventif :


Peningkatan kualitas lingkungan Program Pembelajaran dan

Kemahasiswaan

Dukungan Manajemen untuk Program

Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Penyediaan sarana jamban dan tempat

cuci tangan yang memadai

Jumlah perguruan tinggi dengan sarana

jamban dan tempat cuci tangan yang

memadai5 Penguatan Promotif dan Preventif :



konsumsi alkohol


Kemahasiswaan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Penerapan regulasi Kawasan Tanpa

Rokok dan bebas narkoba di PT beserta

sanksinya

Jumlah perguruan tinggi menerapkan

regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan

bebas narkoba beserta sanksinya6 Penguatan Promotif dan Preventif :



pangan


Kemahasiswaan


dan Penyiapan Karir

Penyediaan dan penataan kantin sehat

di lingkungan kampus

Jumlah perguruan tinggi dengan kantin

sehat7 Penguatan Promotif dan Preventif :



edukasi hidup sehat


Pengembangan

Riset Litbang dan Pengabdian

Masyarakat

Pengembangan riset berbasis komunitas

terkait perilaku hidup sehat

Jumlah riset berbasis komunitas terkait

perilaku hidup sehat yang dihasilkan


Kesehatan




Pengembangan

Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di

Bidang Kesehatan dan Obat

Paket hasil penelitian di bidang

kesehatan dan obat

Jumlah paket hasil penelitian di bidang

kesehatan dan obat

30


Kesehatan


SDM Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas


Penyediaan lulusan tenaga kesehatan

(dokter spesialis dan nakes lainnya)

Jumlah lulusan tenaga kesehatan (dokter

spesialis dan nakes lainnya)

--



Masyarakat Desa





Pengembangan

Riset Litbang dan Pengabdian

Masyarakat

Prototipe teknologi untuk masyarakat Jumlah prototipe teknologi untuk

masyarakat

34 prototype

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Kedaulatan Energi

Daerah Tertinggal

Pelayanan Kesehatan




Sama Pembangunan


Teknik

Program Peningkatan Kualitas


Pembinaan Kelembagaan Perguruan

Tinggi

Perguruan tinggi yang bermutu dan

berdaya saing internasional

Jumlah mahasiswa asing di Perguruan

Tinggi



Indonesia



Program Penguatan Inovasi Pengembangan Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi

Tenant yang dibina menjadi Perusahaan

Pemula Berbasis Teknologi

Jumlah tenant yang dibina menjadi

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi


Indonesia


kontinyu



Kementerian Riset, Teknologi dan

Pendidikan Tinggi

Pengembangan dan Pengelolaan

Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

Kelembagaan Iptek yang memanfaatkan

sarpas litbang Puspiptek

Jumlah kelembagaan Iptek yang

memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek

1


Indonesia

Pengembangan inkubator di Perguruan

Tinggi


Berbasis Teknologi

Tenant yang dibina menjadi Perusahaan

Pemula Berbasis Teknologi

Jumlah tenant yang dibina menjadi

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

20


Indonesia

Pengembangan inkubator di Perguruan

Tinggi


Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi

Calon perusahaan pemula berbasis

teknologi dari Perguruan Tinggi

Jumlah calon perusahaan pemula

berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi

100


Indonesia

Pengembangan Pilot Technopark dengan

komponen yang lengkap

Program Penguatan Inovasi Pengembangan Sistem Inovasi Terbangunnya Pilot Technopark dengan


Jumlah pilot technopark yang dibangun 5


Indonesia

Pengenalan Kurikulum dan Unit Kegiatan

Enterpreneurship di Perguruan Tinggi


Kemahasiswaan

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pembelajaran tentang Enterpreneurship

di Perguruan Tinggi

Jumlah rata-rata kredit untuk

pembelajaran enterpreneurship di

perguruan tinggi7 Pengembangan Science dan Technopark

Indonesia

Pengenalan Kurikulum dan Unit Kegiatan

Enterpreneurship di Perguruan Tinggi


Kemahasiswaan


dan Penyiapan Karir

Layanan pengembangan organisasi

mahasiswa

Unit Kegiatan Enterpreneurship di

Perguruan Tinggi

10 Perguruan Tinggi


Indonesia

Peningkatan Dukungan Swasta dan

Badan Usaha



Jumlah Anchor Industry yang berada di 5

Pilot Technopark

5


Indonesia

Peningkatan Dukungan Swasta dan

Badan Usaha



Terlaksananya join research antara

peneliti dengan tenant (industri start up)

di pilot technopark10 Pengembangan Science dan Technopark

Indonesia

Regulasi yang mendukung inovasi Program Peningkatan Kualitas


Pengembangan Taman Sains dan

Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang

Lainnya

Rekomendasi kebijakan pengembangan

Taman Sains dan Teknologi (TST) dan

lembaga penunjang lainnya

Jumlah rekomendasi kebijakan

pengembangan Taman Sains dan

Teknologi (TST) dan lembaga penunjang

lainnya

1


Disiplin

Pembangunan Politeknik dan SMK Program Peningkatan Kualitas


Pengembangan Kelembagaan Perguruan

Tinggi

Perluasan akses Perguruan Tinggi Jumlah politeknik baru terbangun





Pangan Masyarakat

Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Program Pemberdayaan Sosial Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Ditjen Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan subsidi pangan dalam

rangka memenuhi 6Tepat (sasaran,

jumlah, harga, waktu, kualitas,

administrasi)

Jumlah laporan pelaksanaan subsidi

pangan (Rastra) selama 12 bulan

(dokumen)

1




Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial Perorangan,

Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Pelatihan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial bagi Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) yang mengikuti

pelatihan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial (jiwa)

7094



Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial Perseorangan,


Pelatihan penyelenggaraan

kesejahteraan sosial bagi Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM)

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

yang mengikuti pelatihan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

(jiwa)

1565



Program Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan, Keperintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Pelatihan penanaman dan pelestarian

nilai kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial bagi

relawan sosial

Jumlah relawan sosial yang mengikuti

pelatihan penanaman dan pelestarian

nilai kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan dan restorasi sosial

(jiwa)

15246


1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan perumahan layak huni Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Bantuan rumah bagi keluarga Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

Jumlah keluarga Komunitas Adat

Terpencil (KAT) yang memperoleh

bantuan rumah (KK)

1884

2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik Pemenuhan perumahan layak huni Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak

huni bagi keluarga miskin di perdesaan

Jumlah keluarga miskin di perdesaan

yang memperoleh bantuan rehabilitasi

rumah tidak layak huni (KK)

7250



Produktif/UMKM

Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Bantuan kelompok usaha ekonomi

produktif bagi keluarga miskin di

perdesaan


yang memperoleh bantuan kelompok

usaha ekonomi produktif (KK)

111090




Peningkatan kualitas lingkungan Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Infrastruktur di lingkungan rumah

keluarga KAT yang dibangun

Jumlah lokasi infrastruktur di lingkungan

rumah keluarga KAT yang dibangun

(lokasi)

20



Peningkatan kualitas lingkungan Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak





7250



Peningkatan kualitas lingkungan Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Perbaikan sarana prasarana lingkungan

kelompok penduduk miskin di perdesaan

Jumlah kelompok penduduk miskin di

perdesaan yang memperoleh perbaikan

sarana lingkungan (kelompok)

40



Peningkatan kualitas lingkungan Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak

huni bagi keluarga miskin di perkotaan

Jumlah keluarga miskin di perkotaan



7000



Peningkatan kualitas lingkungan Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Perbaikan sarana prasarana lingkungan

kelompok penduduk miskin di perkotaan


perkotaan yang memperoleh perbaikan

sarana lingkungan (KK)

50

KEMENTERIAN SOSIAL

Kedaulatan Pangan

Revolusi Mental

Daerah Tertinggal

Pelayanan Kesehatan




edukasi hidup sehat

Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Jaminan Sosial Keluarga Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga

miskin


memperoleh bantuan tunai bersyarat

(KK)

7000000




edukasi hidup sehat


Sosial

Jaminan Sosial Keluarga Pelatihan Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi

pendamping program bantuan tunai

bersyarat

Jumlah pendamping yang mengikuti

Pelatihan Pertemuan Peningkatan

Kemampuan Keluarga (P2K2)

2806


Kesehatan






Kementerian Sosial

Pengembangan Sistem Informasi

Kesejahteraan Sosial

Verifikasi dan validasi data penduduk

miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah penerima PBI yang diverifikasi

dan divalidasi (jiwa)

94400000



Pembangunan Keluarga Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial


miskin



(KK)

7000000





Pusat pelayanan sosial terpadu di desa

(Puskessos) yang dibangun

Jumlah pusat pelayanan sosial terpadu di

desa (Puskessos) yang dibangun (unit)

160




Sosial


miskin



(KK)

7000000



Efektif





Kementerian Sosial






Jumlah penduduk miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan

divalidasi (jiwa)

94400000



dan rentan

Bantuan iuran jaminan kesehatan

melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)



Kementerian Sosial









divalidasi (jiwa)

94400000


dan rentan

Bantuan Tunai Bersyarat Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial


miskin



(KK)

7000000


dan rentan





Kementerian Sosial









divalidasi (jiwa)

94400000


dan rentan



Program Pemberdayaan Sosial Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Ditjen Pemberdayaan Sosial

Pelaksanaan subsidi pangan dalam

rangka memenuhi 6Tepat (sasaran,

jumlah, harga, waktu, kualitas,

administrasi)

Jumlah laporan pelaksanaan subsidi

pangan (Rastra) selama 12 bulan

(dokumen)

1


perdesaan

Pendampingan Masyarakat Desa Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Bantuan kelompok usaha ekonomi

produktif bagi keluarga penerima

bantuan tunai bersyarat

Jumlah keluarga penerima bantuan tunai

bersyarat yang memperoleh bantuan

kelompok usaha ekonomi produktif (KK)

70000

6 Perluasan pelayanan dasar Penyediaan Sarana dan Prasarana Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang

Disabilitas

Jenis buku bantu untuk fasilitasi

penyandang disabilitas mendapatkan

hak dasar (Akte lahir, KK, KTP, Paspor,

Pendidikan, Kesehatan)

Jumlah jenis buku bantu untuk fasilitasi

penyandang disabilitas mendapatkan

hak dasar (Akte lahir, KK, KTP, Paspor,

Pendidikan, Kesehatan)

18











Pusat pelayanan sosial terpadu di desa

(Puskessos) yang dibangun

Jumlah pusat pelayanan sosial terpadu di

desa (Puskessos) yang dibangun (unit)

160








Akreditasi organisasi sosial/lembaga

kesejahteraan sosial

Jumlah organisasi sosial/lembaga

kesejahteraan sosial yang terakreditasi

(unit)

575








Pelatihan koordinasi program

kemiskinan bagi karang taruna

Jumlah karang taruna yang mengikuti

pelatihan koordinasi program

kemiskinan (jiwa)

1250









kemiskinan bagi Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM)

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

yang mengikuti pelatihan koordinasi

program kemiskinan (jiwa)

250





pembangunan desa

Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Bantuan jaminan hidup bagi keluarga

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah Keluarga Komunitas Adat


bantuan jaminan hidup (KK)

3572










kemiskinan bagi Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) yang mengikuti

pelatihan koordinasi program

kemiskinan (jiwa)

7094


Minimum di Desa



air bersih)

Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak





7250


Minimum di Desa



air bersih)

Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Perbaikan sarana prasarana lingkungan

kelompok penduduk miskin di perdesaan


perdesaan yang memperoleh perbaikan

sarana prasarana lingkungan (kelompok)

40








Program Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil (KAT)

Bantuan peralatan kerja bagi keluarga

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah keluarga Komunitas Adat


bantuan peralatan kerja (KK)

2099


Masyarakat Desa





produktif bagi keluarga miskin di

perdesaan


yang memperoleh bantuan kelompok

usaha ekonomi produktif (KK)

111090


Masyarakat Desa




Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Pelatihan pendamping kelompok usaha

ekonomi produktif keluarga miskin di

perdesaan

Jumlah pendamping kelompok usaha

ekonomi produktif keluarga miskin di

perdesaan yang mengikuti pelatihan

(jiwa)

2340


Masyarakat Desa





produktif bagi keluarga penerima

bantuan tunai bersyarat

Jumlah keluarga penerima bantuan tunai

bersyarat yang memperoleh bantuan

kelompok usaha ekonomi produktif (KK)

70000



Permukiman Kumuh

Perbaikan Rumah Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak





7250


Permukiman Kumuh

Perbaikan Rumah Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak





7000





Narkoba


Narkoba

Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan Napza

Rehabilitasi sosial bagi korban

penyalahgunaan napza di masyarakat

Jumlah korban penyalahgunaan Napza

yang memperoleh rehabilitasi sosial di

masyarakat

19047


Narkoba


Narkoba

Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan Napza

Rehabilitasi sosial bagi korban

penyalahgunaan napza di panti

Kementerian Sosial

Jumlah korban penyalahgunaan napza

yang memperoleh rehabilitasi sosial di

panti Kementerian Sosial

580




Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlaksananya pelayanan kesejahteraan

sosial bagi anak balita, anak

terlantar/jalanan, anak berhadapan

dengan hukum, anak dengan disabilitas,

anak yang membutuhkan perlindungan

khusus

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak yang telah dikembangkan/dibantu

70



Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Anak Terlaksananya pelayanan kesejahteraan

sosial bagi anak balita, anak

terlantar/jalanan, anak berhadapan

dengan hukum, anak dengan disabilitas,

anak yang membutuhkan perlindungan

khusus

Jumlah SDM yang mendapatkan

bimbingan teknis Program Kesejahteraan

Sosial Anak (PKSA) (jiwa)

1481



Luar Negeri

Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan

Korban Perdagangan Orang

Pemulangan pekerja migran telantar ke

daerah asal

Jumlah pekerja migran telantar yang

dipulangkan ke daerah asal

18000








Kabupaten/Kota yang mengembangkan

sistem layanan dan rujukan terpadu

Jumlah Kabupaten/Kota yang

membangun sistem layanan dan rujukan

terpadu

80




serta Tertata Baik

Penanggulangan kemiskinan perkotaan Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak





7000




serta Tertata Baik

Penanggulangan kemiskinan perkotaan Program Penanganan Fakir Miskin Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Perbaikan sarana prasarana lingkungan

kelompok penduduk miskin di perkotaan


perkotaan yang memperoleh perbaikan

sarana prasarana lingkungan (KK)

50


Perkotaan



1 Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan

Ketertiban

Pelayanan Prima Kepolisian Program Pendidikan dan Latihan

Aparatur Polri

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan

Polri

Pendidikan dan latihan personel Polri Pendidikan dan latihan teknis 70000 orang


Ketertiban


Aparatur Polri


Polri

Pendidikan dan latihan personil Polri Pendidikan dan latihan struktural 5000 orang


Ketertiban


Aparatur Polri


Polri

Pendidikan dan latihan personil Polri Pendidikan dan latihan fungsional 40000 orang


Ketertiban


Aparatur Polri

Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan

dan Latihan Polri

Perbaikan kurikulum pendidikan dan

latihan Polri menuju civilain police

Jumlah modul pembelajaran yang

disesuaikan dengan kurikulum

pendidikan dan latihan yang baru

20 paket



Keamanan Laut



Program Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan Kepolisian Perairan Terselenggaranya Operasi Bersama

Kamla Terintegerasi

Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

(Polisi)

3 Operasi



Politik


dan Penegak Hukum

Program Pendidikan dan Latihan

Aparatur Polri


Polri

Personel Polri yang profesional, jujur,

disiplin, kerja keras, kompeten dan


masyarakat.

Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

nilai-nilai esensial revolusi mental Polri

100000


Politik


dan Penegak Hukum


Aparatur Polri


dan Latihan Polri

Kurikulum pendidikan dan latihan Polri

yang sesuai dengan nilai-nilai esensial

revolusi mental (integritas, etos kerja,

gotong royong)


disesuaikan dengan nilai-nilai esensial

revolusi mental (integritas, etos kerja,

gotong royong)

75


Politik


dan Penegak Hukum

Program Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Polri

Pengendalian Pegawai Polri Rekrutmen dan pendidikan

pembentukan personel polri yang bebas

KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)


anggota Polri baik di pusat maupun

daerah hasil rekrutmen dan pendidikan

yang bebas KKN

10000


Politik


dan Penegak Hukum


Manusia Polri

Pengendalian Pegawai Polri Rekrutmen dan pendidikan

pembentukan personel polri yang bebas

KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

Penegakan Disiplin Anggota Polri


Politik


dan Penegak Hukum

Program Penyelidikan dan Penyidikan

Tindak Pidana

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak

Pidana Kewilayahan

Tertanganinya tindak pidana

kewilayahan secara profesional, teliti,


Persentase penyelesaian tindak pidana

di wilayah Polda secara profesional,


55%


Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Pemeliharaan Keamanan dan


Peningkatan Pelayanan Keamanan dan

Keselamatan Masyarakat di Bidang

Lantas

Meningkatnya kesadaran masyarakat

untuk mentaati peraturan lalu lintas

jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding

tahun sebelumnya (%)

Menurun







Manusia Polri

Peyelenggaraan Administrasi Perawatan

Pegawai Polri

Mendorong pelaksanaan pemeriksaan

kesehatan berkala bagi anggota

Persentase pegawai POLRI yang

melakukan pemeriksaan kesehatan

berkala2 Penguatan Promotif dan Preventif :



berkendara





Lantas

Meningkatkan keselamatan berkendara Jumlah pelayanan pengaturan,

pengawalan dan patroli dalam rangka

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas

12 bulan




konsumsi alkohol

Program Pemberdayaan Potensi

Keamanan

Pembinaan Potensi Keamanan Peningkatan law enforcement regulasi

terkait peredaran rokok, miras, Napza

dan bahan berbahaya lainnya

Jumlah kegiatan dalam rangka

pencegahan dan penegakan hukum

pelanggaran terkait miras, Napza dan

bahan berbahaya lainnya

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Revolusi Mental

Pelayanan Kesehatan



Terorisme


Deradikalisasi


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penanganan Tindak Pidana Terorisme Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme 10 kasus


Terorisme


Deradikalisasi


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dukungan 10 Satgaswil guna

Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

11 paket


Terorisme


Deradikalisasi


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penanganan Tindak Pidana Terorisme Penyidikan Tindak Pidana Terorisme 10 kasus


Terorisme


Deradikalisasi


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penanganan Tindak Pidana Terorisme Penindakan Tindak Pidana Terorisme 10 kasus


Terorisme


Deradikalisasi


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penanganan Tindak Pidana Terorisme Pencegahan Tindak Pidana Terorisme 1 paket


Security)

Penindakan Kejahatan Siber Program Penyelidikan dan Penyidikan

Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Ekonomi

Khusus

1 paket


Hukum



Penyelenggaraan Kepolisian Perairan Meningkatakan keamanan perairan

pantai dan sungai; Terpeliharanya

peralatan dan pendukungnya hingga siap

pakai

Operasi Bersama Kamla Terintegerasi 50 kali


Hukum






pakai

Patroli Perairan 245 hari


Hukum


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Umum TBC


Hukum


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Umum Penindakan kasus illegal, unreported,

and unregulated fishing

TBC


Narkoba


Narkoba


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Narkoba Meningkatnya penyelesaian

penangnanan perkara Tindak Pidana

Narkoba


Pidanan Narkoba

1000 kasus


Narkoba


Narkoba


Tindak Pidana



Narkoba

Kerjasama Bilateral/Multilateral dalam

Penanganan Kejahatan Narkoba

5 kerjasama


Narkoba


Narkoba


Tindak Pidana



Narkoba

Pengembangan Kasus Tindak Pidana

Narkoba

5700 kasus

14 Pelayanan Prima Kepolisian Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

Penerangan Masyarakat Terlaksannya penyampaian informasi

kepolisian kepada masyarakat

Publikasi Penyebaran/Diseminasi

informasi melalui media massa dan

Kodal

TBC





Jumlah K/L/D/I yang menerima informasi

mengenai kegiatan dan layanan

kepolisian

TBC





Jumlah instansi swasta yang menerima

informasi mengenai kegiatan dan

layanan kepolisian

TBC





Jumlah instansi pendidikan yang

menerima informasi mengenai kegiatan

dan layanan kepolisian

TBC






menerima informasi mengenai kegiatan

dan layanan kepolisian

TBC

19 Pelayanan Prima Kepolisian Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Program Pengembangan Strategi


Analisis Keamanan Meningkatnya laporan A1 (dapat

dipercaya)

Jumlah laporan analisis keamanan yang

berkategori A1

TBC



Analisis Keamanan Meningkatnya laporan A1 (dapat

dipercaya)

Jumlah laporan pendukung analisis

keamanan yang berkategori A1

TBC



Strategi Keamanan dan Ketertiban

Kewilayahan

Menurunnnya potensi dan gangguanan

keamanan dan ketertiban di daerah

Persentase penurunan gangguan

keamanan dan ketertiban di daerah

TBC

22 Pelayanan Prima Kepolisian Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Program Kerjasama Keamanan dan

Ketertiban

Misi Internasional Meningkatkan kerjsama internasional di

bidang keamanan ketertiban

Jumlah personil Polri yang terlibat dalam

Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP)

250 orang

23 Pelayanan Prima Kepolisian Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Program Pemberdayaan Potensi

Keamanan

Pembinaan Potensi Keamanan Terselenggaranya kerjasama antara Polri

masyarakat dalam Harkamtibmas

Jumlah total desa yang mendapatkan

pelayanan Bhabinkantibmas

53000 desa



Keamanan



Pembentukan dan Pembinaan Kelompok

Pengamanan Swakarsa

2500 kel


Keamanan



Pemberdayaan Kemitraan dengan

Lembaga Masyarakat (Binpolmas)

5000 kali

26 Pelayanan Prima Kepolisian Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Program Pemeliharaan Keamanan dan


Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Kewilayahan

Meningkatnya kondisi keamanan dan

ketertiban masyarakat di wilayah tempat

tinggalnya

Penurunan potensi gangguan keamanan

dan ketertiban di lingkungan masyarakat

10%



Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Layanan Fungsi Sabhara Jumlah penyelenggaraan Pengaturan 500 kali



Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Layanan Fungsi Sabhara Jumlah penyelenggaraan patroli 2400 kali



Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Layanan Fungsi Sabhara Jumlah penyelenggaraan pengawalan 1100 kali



Penyelenggaraan Pengamanan Objek

Vital

Meningkatkan keamanan objek

vital/khusus

Persentase peningkatan SDM yang

memiliki kualifikasi audit Sispamobvitnas

TBC




Vital


vital/khusus

Persentase pemenuhan DSPP

pengamanan objek vital

100%




Vital


vital/khusus

Persentase objek vital yang mendapat

pengamanan

TBC





Lantas

Peningkatan Keamanan dan

Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu

Lintas

Jumlah Operasi Kepolisian: Operasi

Simpatik, Operasi Patuh, Operasi Zebra,

Operasi Ketupat

600 kali





Lantas



Lintas

Membangun Budaya Tertib Lalu Lintas

(al. NTMC, RSPA, Sosialiasi Budaya

Keselamatan di Jalan, dan Electronic Law

Enforcement)

TBC





Lantas



Lintas

Jumlah penyelenggaraan Pengaturan 365 hari





Lantas



Lintas

Jumlah Penyelenggaraan Patroli Lalu

Lintas

12000 kali





Lantas



Lintas

Jumlah Penyelenggaraan Pengawalan 3000 kali





Lantas



Lintas

Optimalisasi pelayanan SBST (SIM, BPKB,

STNK, TNKB)

100 mnt; 50 mnt; (100 mnt/160 mnt);

(100 mnt/50 mnt/25 mnt/25 mnt)





Lantas



Lintas

Jumlah SIM yang diterbitkan TBC





Lantas



Lintas

Jumlah BPKB, STNK, dan TNKB yang

diterbitkan

54 juta unit






pakai

Jumlah patroli perairan TBC



Penyelenggaraan Kepolisian Udara Meningkatkan pergerakan lintas wilayah Jumlah patroli udara TBC

43 Pelayanan Prima Kepolisian Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Program Penyelidikan dan Penyidikan

Tindak Pidana


Pidana Kewilayahan

Tertanganinya Tindak Pidana

Kewilayahan

Jumlah kasus yang dapat terselesaikan

(P21)

TBC


Tindak Pidana

Penyelenggaraan Identifikasi


Pidana

Meningkatnya kemampuan dan kualitas

pelaksanaan proses identifikasi

Jumlah tindak pidana yang teridentifikasi TBC


Tindak Pidana

Penyelenggaraan Laboratrium Forensik Meningkatnya kemampuan dan kualitas

pelaksanaan proses forensik

Jumlah barang bukti dan TKP yang disidik TBC


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian


Umum

Jumlah Kasus Klasifikasi Lidik Sidik Sulit 5500 kasus


Tindak Pidana



Umum

Jumlah Kasus Berkaitan dengan PPA

(Pelayanan Perempuan dan Anak) dan

ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

TBC


Tindak Pidana



Umum

Jumlah Penanganan Kasus TPPO 200 kasus


Tindak Pidana



Umum

Persentase optimalisasi kemudahan

akses pelaporan P2HP yang terintegrasi

75%


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Meningkatnya penyelesaian

penangnanan perkara Terorisme

Kecepatan penanganganan perkara

terorisme

6 bulan


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Menghilangkan potensi aksi pelanggaran

hukum terorisme

Persentase netralisasi ancaman

potensial teorisme

60%


Tindak Pidana



Narkoba

Persentase peningkatan penyelesaian

perkara tindak pidana narkoba

85%


Tindak Pidana


Khusus

Meningkatnya penyelesaian


Ekonomi

Jumlah Penanganan Kasus Klasifikasi

Lidik Sidik Sangat Sulit

300 kasus


Tindak Pidana


Khusus

Meningkatnya penyelesaian


Ekonomi

Jumlah Penanganan Kasus dengan

Klasifikasi Lidik/Sidik Sulit

500 kasus


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya penyelesaian


Korupsi


Tindak Pidana Korupsi

500 kasus


Tindak Pidana

Penyelenggaraan Informasi Kriminal

nasional

Peningkatan Informasi Kriminal Nasional

secara merata di seluruh Polda dan

Polres

Penyajian Data Informasi Kriminal secara

terintegerasi antar satker Polri

(mendukung Integrated criminal justice)

Mabes Polri, 32 Polda, dan 150 Polres


Tindak Pidana


nasional

Peningkatan Informasi Kriminal Nasional

secara merata di seluruh Polda dan

Polres

Persentase Integerasi Data Informasi

antar Kementerian Penegak Hukum

(External Integrated)

50%

58 Pelayanan Prima Kepolisian Pemenuhan Peralatan dan Teknologi

Kepolisian


Prasarana Aparatur Polri

Pengembangan Peralatan Polri Pengembangan teknologi dan peralatan

kepolisian secara bertahap

Kategori Transportasi Operasional (jenis

ditentukan kemudian)

TBC


Kepolisian





Kategori Persenjataan (Jenis ditentukan

kemudian)

TBC


Kepolisian





Kategori Kendaraan Taktis (jenis

ditentukan kemudian)

TBC


Kepolisian





Kategori Teknologi, Informasi, dan

Komunikasi (Jenis ditentukan kemudian)

TBC


Kepolisian





Kategori Pemeliharaan dan Perawatan

Almatsus (jenis ditentukan kemudian)

TBC


Kepolisian




Kewilayahan

Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi

Polri dalam mendukung Kesejahteraan

Personil Polri di Kewilayahan

Jumlah sarana dan prasarana yang

dipenuhi di kewilayahan

TBC

64 Pelayanan Prima Kepolisian Penguatan Sistem Kepolisian Program Penelitian dan Pengembangan

Polri

Penyelenggaraan Penelitian dan

Pengembangan Polri

Meningkatkan Kemandirian Polri dalam

memberikan yanmas

Pengembangan Research and

Development Center Polri

TBC


Polri


Pengembangan Polri


memberikan yanmas

Pembuatan desain prototype TBC


Polri


Pengembangan Polri


memberikan yanmas

Pengembangan dan peningkatan

pengakuan sertifikasi standar peralatan

Polri

TBC

67 Pelayanan Prima Kepolisian Profesionalisme SDM Program Dukungan Manajemen dan


Pelayanan Kesehatan Polri Tersedianya pelayanan kesehatan bagi

personel/Keluarga Polri

Jumlah pengembangan peralatan

kesehatan (jenis peralatan ditentukan

kemudian)

TBC

68 Pelayanan Prima Kepolisian Profesionalisme SDM Program Pendidikan dan Latihan

Aparatur Polri


Polri

Mencetak personel kompeten Polri

sesuai lingkup profesi-spesialisasi

menuju civilian police

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan

teknis

70000 orang


Aparatur Polri


Polri





struktural

5000 orang


Aparatur Polri


Polri





fungsional

40000 orang


Aparatur Polri


Polri




Penyelenggaraan sertifikasi keahlian 70000 orang


Aparatur Polri


dan Latihan Polri

Perbaikan kurikulum pendidikan dan

latihan Polri menuju civilain police


disesuaikan dengan kurikulum

pendidikan dan latihan yang baru

40 paket

73 Pelayanan Prima Kepolisian Profesionalisme SDM Program Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Polri

Pengendalian Pegawai Polri Menyelenggarakan rekrutmen dan

pendidikan pembentukan personel polri

Jumlah rekrutmen personel (zero

growth)

8000 orang



yang Efektif

Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi Program Penyelidikan dan Penyidikan

Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya koordinasi penanganan

perkara antar Apgakum

Jumlah perkara yang dikoordinasikan

dengan KPK

TBC

2 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum Program Pengembangan Hukum

Kepolisian

Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Penyuluhan hukum ke masyarakat yang

penyelenggaraannya dikerjasamakan

dengan masyarakat (TBC)

Penyuluhan hukum 33 Polda dan 445 Polres


Hukum


Akuntabilitas Aparatur Polri

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan

Pengawasan

Tindak lanjut internal atas pengaduan

masyarakat terhadap Penyidik Polri

Persentase tindak lanjut internal (TBC) TBC


Hukum


Aparatur Polri

Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri Peningkatan kemampuan profesional

dan integritas Penyidik POLRI

Pilot Project Diklat Terpadu Penanganan

Perkara di 3 provinsi

TBC


Hukum


Manusia Polri

Pembinaan Karier Personel Polri SDM Apgakum yang kompeten,





pihak ketiga

TBC


Hukum


Manusia Polri







TBC


Hukum


Manusia Polri







TBC




Aparatur Polri

Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri Tersedianya penyidik Polri yang

profesional dalam penanganan ABH

Diklat penanganan ABH bagi Penyidik

Polri

TBC




Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Khusus Penanganan kasus berkaitan dengan

ABH

Persentase pemenuhan 1 Polsek yang

dilengkapi dengan 1 Ruang PPA

60%



Peradilan


Tindak Pidana

Dukungan Manajemen dan Teknis


Pidana

Terselenggaranya dukungan manajemen

dna teknis penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana

Kajian assessment pemenuhan

kebutuhan biaya operasional

penanganan perkara pidana

1 dokumen kajian



Peradilan


Tindak Pidana

Dukungan Manajemen dan Teknis


Pidana

Terselenggaranya dukungan manajemen

dna teknis penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana

Pemenuhan kebutuhan biaya

operasional penanganan perkara pidana

TBC




Peradilan


Tindak Pidana


nasional

Integrasi sistem penanganan perkara

secara internal dan eksternal

Penyajian Data Informasi Kriminal

Nasional secara terintegrasi antar Satker

Polri (mendukung Integrated Criminal

Justice System) (TBC)

Mabes Polri



Peradilan


Tindak Pidana


nasional

Integrasi sistem penanganan perkara

secara internal dan eksternal


provinsi dan Bimtek Pengembangan

SPPT berbasis IT

5 Polda dan 5 Polres




perempuan dan anak


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Umum Penanganan kasus berkaitan dengan PPA



Persentase pemenuhan 1 Polsek â€“ 1

Ruang PPA (TBC

60% (TBC)




perempuan dan anak


Tindak Pidana

Penindakan Tindak Pidana Umum Penanganan kasus berkaitan dengan PPA



Persentase pemenuhan Penyidik PPA

(TBC)

100% (TBC)



Pendidikan HAM bagi Apgakum Program Pendidikan dan Latihan

Aparatur Polri

Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri Meningkatkan kualitas profesionalisme

penyidik Polri yang berwawasan dan

berperspektif HAM

Jumlah Penyidik Polri yang mendapatkan

Diklat HAM (TBC)

TBC



Keamanan

Program Kerjasama Keamanan dan

Ketertiban

Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban

Luar Negeri

Meningkatan Kerjasama Kepolisian di

Luar Negeri

Jumlah Kerjssama dengan lembaga

kepolisian di Luar Negeri

7 Kerjasama


Kawasan








pakai

Prosentase penurunan gangguan

keamanan pada jalur aktivitas

masyarakat yg menggunakan moda

transportasi laut .

25%


1 Jaminan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan keamanan dan ketertiban

dalam negeri




Vital


vital/khusus

Jumlah pengamanan objek vital/objek

vital nasional dan VVIP.








Program Peningkatan Pemajuan dan

Penegakan HAM

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat

dan Aparatur Negara

Terselenggaranya kegiatan pengkajian,

penelitian dan penyuluhan di bidang

pemajuan hak asasi manusia

Kajian dan penelitian peraturan

perundangan pembentukan, perubahan

dan pencabutan peraturan perundang-

undangan yang berperspektif HAM (TBC)

TBC






Penegakan HAM


dan Aparatur Negara




Hasil rekomendasi peraturan

perundangan pembentukan, perubahan

dan pencabutan peraturan perundang-

undangan yang berperspektif HAM (TBC)

TBC






Penegakan HAM


dan Aparatur Negara




Monitoring hasil rekomendasi TBC






Penegakan HAM

Pencegahan dan Penanggulangan Segala

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

dan Pemenuhan Hak Korban

Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan

Penanggulangan Segala Bentuk

Kekerasan Terhadap Perempuan dan

Pemenuhan Hak Korban

Rekomendasi kebijakan peraturan

perundang-undangan yang terkait

dengan pencegahan dan

penanggulangan segala bentuk KtP dan

Pemenuhan Hak Korban (TBC)

TBC



Pendidikan HAM bagi Apgakum Program Peningkatan Pemajuan dan

Penegakan HAM


dan Aparatur Negara

Kesadaran HAM bagi masyarakat dan

aparatur negara

Monitoring dan evaluasi kegiatan

diseminasi dan kampanye HAM

TBC




Penegakan HAM


dan Aparatur Negara


aparatur negara

Diseminasi HAM (ToT, Diseminasi,

penyusunan kurikulum) pada Aparatur

Negara dan Masyarakat (TBC)

TBC




Penegakan HAM


dan Aparatur Negara


aparatur negara

Kampanye HAM kepada publik

(termasuk modul dari materi kampanye)

(TBC)

TBC



Penegakan HAM Program Peningkatan Pemajuan dan

Penegakan HAM


dan Aparatur Negara

Persentase hasil rekomendasi peraturan

perundang-undangan dan rekomendasi

hasil kajian/penelitian yang

ditindaklanjuti oleh pemangku

kepentingan

Monitoring dan evaluasi implementasi

hasil rekomendasi peraturan perundang-

undangan berperspektif HAM dan

rekomendasi hasil kajian/penelitian

(TBC)

TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Pengelolaan pengaduan bernasis IT (TBC) TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Penyediaan kebutuhan operasional

sesuai amanat Kantor Perwakilan (7

Kantor Perwakilan + Kebutuhan

Operasional Anggota Komisi Pengawas)

(TBC)

TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Pemantauan/penyelidikan kasus

pelanggaran HAM,sebagaimana amanat

Komnas HAM (UU 39/1999, UU No.

40/2008, UU No. 7/2012, UU No. 2/2000,

pemantauan/ penyelidikan

Pemilu/Pilkada, special rapporteur (TBC)

TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pemantauan/penyelidikan kasus

pelanggaran HAM (TBC)

TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Pelaksanaan mediasi dalam sengketa

yang diajukan para pihak (TBC)

TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

mediasi sengketa HAM (TBC)

TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Penyediaan informasi kepada pengadilan

mengenai pelanggaran HAM (TBC)

TBC

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA





Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Konsep reparasi/pemulihan hak korban

pelanggaran HAM masa lalu (TBC)

TBC




Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Proses judicial 7 kasus pelanggaran HAM

masa lalu (TBC)

TBC




Penegakan HAM








Pengembangan konsep kebijakan

penanganan KtP (TBC);

TBC




Penegakan HAM








Pengembangan kampanye publik (TBC) TBC




Penegakan HAM








Pengelolaan resource center KtP (TBC) TBC




Penegakan HAM








Pemantauan dan evaluasi, serta

pencarian fakta atas KtP dan

pelanggaran hak perempuan (TBC)

TBC




Penegakan HAM








Rekomendasi kebijakan peraturan

perundang-undangan yang terkait

dengan pencegahan dan

penanggulangan segala bentuk KtP dan

Pemenuhan Hak Korban (TBC)

TBC




lalu


Penegakan HAM








Sistem pemulihan korban HAM (TBC) TBC



Politik


dan Penegak Hukum

Program Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Koordinasi dan Supervisi Penindakan


Terwujudnya Kepastian Hukum atas

Perkara yang dilakukan Penyidikan oleh

Aparat Penegak Hukum

Jumlah perkara yang dilakukan supervisi

antar APGAKUM

164


Politik


dan Penegak Hukum


Korupsi



Personel Aparat Penegak Hukum yang

profesional, jujur, disiplin, kerja keras,

kompeten dan mengutamakan

kemaslahatan masyarakat.

Jumlah Aparat Penegak Hukum

(APGAKUM) yang mengikuti Pelatihan

Peningkatan Kemampuan Teknis

APGAKUM dengan materi berdasarkan

nilai-nilai esensial revolusi mental

(integritas, etos kerja, gotong royong)

1100


Politik


dan Penegak Hukum


Korupsi

Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi,

dan Kampanye Anti Korupsi

Terlaksananya Program Pembangunan

Integritas pada Instansi

APGAKUM/Yudikatif

Jumlah Instansi APGAKUM/Yudikatif

yang Melaksanakan Program

Pembangunan Integritas

3




Korupsi

Pengelolaan Gratifikasi Terselenggaranya Pelaksanaan

Pengendalian Gratifikasi (PPG) di

instansi/lembaga (Pemerintah, BUMN,

dan Swasta)

Jumlah Instansi/Lembaga (Pemerintah,

BUMN dan Swasta) yang telah

menyelenggarakan Pelaksana

Pengendalian Gratifikasi

28



yang Efektif

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Program Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi




Integritas di Sektor Pendidikan

Jumlah Mitra Strategis Sektor Pendidikan



110 mitra strategis


yang Efektif


Korupsi




Integritas pada Instansi

APGAKUM/Yudikatif

Jumlah Instansi APGAKUM/Yudikatif



3 instansi Apgakum


yang Efektif


Korupsi




Integritas pada K/L/I

Jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi

(K/L/I) yang melaksanakan Program


23 K/L/I


yang Efektif


Korupsi



Terlaksananya Pembelajaran Anti

Korupsi pada KLOP

Jumlah

Kementerian/Lembaga/Organisasi/Peme

rintah Daerah (KLOP) yang

melaksanakan Pembelajaran Anti

Korupsi

10 KLOP


yang Efektif


Korupsi



Tersedianya Perangkat Sosialisasi Jumlah Perangkat Sosialisasi 9100


yang Efektif


Korupsi



Terlaksananya Pendidikan Politik

Berintegritas

Jumlah Kegiatan Pembentukan Sistem

Politik Berintegritas pada Penyelenggara

Pemilu, Peserta atau Kandidat, dan

Pemilih

30 kegiatan


yang Efektif


Korupsi



Pembangunan integritas nasional dan

kampanye anti korupsi

Jumlah kegiatan pembangunan integritas

nasional dan kampanye anti korupsi

35 kegiatan


yang Efektif


Korupsi



Pusat pembelajaran Anti Korupsi Persentase pembentukan Anti

Corruption Learning Centre

25%


yang Efektif

Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi Program Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi



Penyelenggaraan koordinasi dan

supervisi penindakan tindak pidana

korupsi yang efektif

Jumlah perkara yang dilakukan

koordinasi antar Apgakum

76 Perkara


yang Efektif


Korupsi



Penyelenggaraan koordinasi dan

supervisi penindakan tindak pidana

korupsi yang efektif

Jumlah perkara yang dilakukan supervisi

antar Apgakum

156 perkara


yang Efektif


Korupsi

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Sistem koordinasi dan supervisi

pencegahan

Jumlah laporan hasil pencegahan korupsi

melalui korsup

12 laporan

Revolusi Mental


KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)



Politik


dalam Berpolitik


Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Penyiapan Penyusunan Rancangan

Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan

Perundang-Undangan yang Berkaitan

Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Pelayanan dan kapasitas

penyelenggaraan Pemilihan Umum yang

bersih dan jujur

Jumlah laporan pemeriksaan dana

kampanye, dan audit dana kampanye

secara cepat, akuntabel dan mudah

diakses masyarakat


Politik


dalam Berpolitik



Pedoman, Petunjuk Teknis dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan

Pemilih

Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yang berkualitas, bersih dan

jujur.

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih

cerdas tolak politik uang

91



Hak Politik


kelompok marjinal








Meningkatnya kualitas rancangan

Peraturan KPU dan Kepuusan KPU yang

sesuai dengan ketentuan pembentukan

peraturan perundang-undangan

Persentase ketepatan waktu harmonisasi

dan penyusunan PKPU dan keputusan

KPU

95%


Hak Politik


kelompok marjinal








Meninkatnya kualitas

pertimbangan/opini hukum dan

penyelesaian sengketa hukum,

Persentase penyelesaian sengketa

hukum yang dimenangkan.

87%


Hak Politik


kelompok marjinal








Meningkatnya pelayanan dan kapasitas

penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tersedianya pedoman teknis

penyusunan pelaporan dana kampanye,

audit dana kampanye, verifikasi partai

politik dan anggota DPD.

88%


Hak Politik


kelompok marjinal








Meningkatnya kualitas pelayanan,

pengelolaan dokumentasi dan informasi

hukum.

Terlaksananya pengelolaam dokumen

produk hukum .

91%


Hak Politik

Pusat Pendidikan Pemilih Program Penguatan Kelembagaan


Pedoman, Petunjuk Teknis dan

Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan

Pemilih

Meningkatnya kinerja teknis

pengawasan penyelenggaraan pemilu

dalam pencegahan, penanganan

pelanggaran, dan penyelesaian sengketa

Jumlah kegiatan pendidikan pemilih 91


pemilu


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan

dan Data

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran, Koordinasi Antar

Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil

Monitoring dan Evaluasi

Persentase pemutakhiran data pemilih di

tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

100%


pemilu




dan Data





Fasilitasi pembentukan Lembaga Riset

Kepemiluan dan operasionalisasinya

100%


pemilu




dan Data





Persentase pengembangan teknologi

informasi kepemiluan: (a) Kajian e-

voting, e-counting dan e-recapitulation;

(b) Penguatan sarana dan prasarana

perangka teknologi informasi

kepemiluan

100%

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Revolusi Mental




Pangan Masyarakat


pangan

Program Pengawasan Persaingan Usaha Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi

Persaingan Usaha

Pengawasan perilaku persaingan usaha

tidak sehat terhadap pelaku usaha di

sektor pangan

Jumlah kajian sektor strategis terkait

pencegahan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat

13


Pangan Masyarakat


pangan

Program Pengawasan Persaingan Usaha Penanganan Perkara Pelanggaran

Persaingan Usaha

Penegakan hukum persaingan usaha

atas praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat di sektor pangan

Jumlah penetapan/putusan 25



Daya Saing Bangsa



Ukur)


Persaingan Usaha

Peningkatan pemahaman dunia usaha

dan masyarakat terhadap pentingnya

nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

Tingkat pemahaman dunia usaha terkait


60%


Daya Saing Bangsa



Ukur)


Persaingan Usaha

Peningkatan pemahaman dunia usaha

dan masyarakat terhadap pentingnya


Jumlah advokasi kebijakn persaingan

usaha di lembaga pendidikan dan

kedinasan

17


Daya Saing Bangsa



Ukur)


Persaingan Usaha

Penerapan competition checklist dalam

proses perumusan kebijakan ekonomi di

pusat dan daerah

Jumlah implementasi manual kebijakan

persaingan di Pusat dan Daerah

27

Revolusi Mental

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Kedaulatan Pangan



Politik


dan Penegak Hukum

Program Rekrutmen, Peningkatan

Kapasitas, Advokasi, Pengawasan

Perilaku Hakim Agung dan Hakim

Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan

Calon Hakim

Penelusuran rekam jejak hakim dan

calon hakim secara cepat, tepat, dan

akuntabel.

Jumlah laporan rekam jejak hakim dan

calon hakim

121


Politik


dan Penegak Hukum




Pelayanan Atas Penanganan Laporan

Dugaan Pelanggaran KEPPH

Penyelesaian Laporan Masyarakat

terhadap Hakim yang diduga Melanggar

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

sampai dengan keluarnya keputusan

secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Jumlah keputusan sidang MKH yang

diusulkan oleh KY

10


Politik


dan Penegak Hukum




Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di

Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan

Hakim, Advokasi dan Peningkatan

Kapasitas Hakim

Terselenggaranya proses seleksi calon

hakim agung dan calon hakim adhoc di

MA dan seleksi pengangkatan hakim

yang bebas KKN

Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi

calon hakim agung dan hakim adhoc di

Mahkamah Agung secara independen

dan bebas KKN

3


Politik


dan Penegak Hukum







Kapasitas Hakim

Terselenggaranya proses seleksi calon

hakim agung dan calon hakim adhoc di

MA dan seleksi pengangkatan hakim

yang bebas KKN

Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi

calon hakim bersama dengan Mahkamah

Agung secara independen dan bebas

KKN

1


Politik


dan Penegak Hukum







Kapasitas Hakim

Terselenggaranya kegiatan peningkatan

kapasitas hakim yang profesional dan

bebas KKN

Indeks Peningkatan Kapasitas Hakim

(PKH)

Meningkat


Politik


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi

Yudisial

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi

Kepada Publik

Layanan informasi bidang yudisial yang

cepat, akuntabel dan mudah diakses

masyarakat

Jumlah laporan hasil analisis putusan

yang akuntabel untuk rekomendasi

mutasi hakim

10


Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Rekrutmen, Peningkatan






Kapasitas Hakim

Terselenggaranya judicial education

terkait dengan perbuatan yang

merendahkan kehormatan dan

keluhuran martabat hakim.

Jumlah kegiatan judicial education

terkait dengan perbuatan yang

merendahkan kehormatan dan

keluhuran martabat hakim

3



Hukum











Jumlah dokumen laporan verifikasi yang

dapat dilakukan registrasi dan

ditindaklanjuti penanganannya

460 dokumen


Hukum











Jumlah dokumen hasil sidang atas

penanganan laporan masyarakat

125 dokumen


Hukum











Jumlah keputusan sidang MKH yang

diusulkan oleh KY

10 rekomendasi


Hukum











Jumlah laporan pemantauan hasil

persidangan

99 laporan

KOMISI YUDISIAL RI

Revolusi Mental





Program Pengkajian Administrasi Negara

dan Diklat Aparatur Negara

Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan

Fungsional

Meningkatnya kompetensi dan

profesionalisme ASN melalui diklat

Jumlah peserta TOT Diklat Revolusi

Mental dalam Pelayanan Publik

100 peserta






Fungsional

Meningkatnya kompetensi dan

profesionalisme ASN melalui diklat

Jumlah peserta Diklat Revolusi Mental

dalam Pelayanan Publik

100 peserta




Pelaksanaan RB

Penerapan Manajemen ASN Program Pengkajian Administrasi Negara


Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

Terbentuknya kader-kader reform pada

instansi pemerintah

Jumlah peserta diklat 200 Peserta



Pelaksanaan RB





Meningkatnya kompetensi

kepemimpinan visioner pejabat

struktural Eselon 1

Jumlah peserta Diklat Pim Tk I 120



Pelaksanaan RB





Meningkatnya kompetensi

kepemimpinan strategis pejabat

struktural Eselon II

Jumlah peserta Diklatpim Tk II 270 Peserta




pelayanan publik




Fungsional

Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN

Pelayanan Publik

Jumlah peserta diklat Revolusi Mental

dalam Pelayanan Publik

500




pelayanan publik




Fungsional

Terlaksananya diklat TOT revolusi mental

dalam pelayanan publik

Jumlah peserta diklat TOT revolusi

mental dalam pelayanan publik

500

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Revolusi Mental

Reformasi Birokrasi



Lain



Penyuluhan

Program Penelitian, Penguasaan, dan

Pemanfaatan Iptek

Penelitian Bioteknologi Penelitian unggulan untuk Ketahanan

Pangan dan Kesehatan

Jumlah Laporan Penelitian Ketahanan

Pangan dan Obat


Lain



Penyuluhan


Pemanfaatan Iptek

Penelitian Bioteknologi Difusi bibit umbi,kedelai plus dan pupuk

organik berbasis mikroba Indonesia

Jumlah daerah implementasi dan

produksi bibit

5 daerah


Lain



Penyuluhan


Pemanfaatan Iptek

Penelitian Bioteknologi Pengembangan Techno Park di kab/kota Techno Park Banyumulek-NTB 1 Techno Park


Lain



Penyuluhan


Pemanfaatan Iptek

Penelitian Bioteknologi Pengembangan Techno Park di kab/kota Techno Park Sikka-NTT (lokasi) 1 Techno Park




Bahari

Konservasi pesisir dan laut Program Penelitian, Penguasaan, dan

Pemanfaatan Iptek

Penelitian Oseanografi Terpantaunya kondisi ekosistem

terumbu karang

Jumlah kawasan dengan kategori sehat 0



Kesehatan



Kesehatan


Pemanfaatan Iptek

Pengembangan Inovasi Akselerasi difusi hasil iptek berbasis

inovasi LIPI ke stakeholders (Industri,

Pemerintah, Masyarakat)

Jumlah riset terkait bahan baku obat

dalam negeri


Kesehatan




Pemanfaatan Iptek

Penelitian Bioteknologi Penelitian unggulan untuk Ketahanan

Pangan dan Kesehatan

Jumlah Laporan Penelitian Ketahanan

Pangan dan Obat

10



Masyarakat Desa





Pemanfaatan Iptek

Pengembangan dan Pemanfaatan


Peningkatan pemasyarakatan dan

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di

Daerah

Jumlah UMKM yang dibina 5



Indonesia


kontinyu


Pemanfaatan Iptek

Pengembangan Inovasi Pengembangan N-STP di Cibinong

Science Center-Botanical Garden dalam

rangka akselerasi difusi iptek LIPI

Jumlah paket sarana N-STP di Cibinong

Science Center-Botanical Garden,

termasuk didalamnya Pusat Inovasi dan

Inkubator

1

Kedaulatan Pangan


Pelayanan Kesehatan

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)






Pelaksanaan RB

Penguatan sistem pengadaan barang

dan jasa

Program Pengembangan Sistem

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemberian Advokasi dan Penyelesaian

Sanggah Wilayah I

Konsolidasi pengadaan dengan

penguatan perencanaan pengadaan

Persentase nilai anggaran pengadaan

yang terkonsolidasi terhadap belanja

pengadaan dalam APBN/APBD

20%



Pelaksanaan RB


dan jasa



Pengembangan Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) Nasional

Cloud data center LPSE Jumlah Cloud Data Center LPSE 30 Provinsi



Pelaksanaan RB


dan jasa





Tersedianya sistem rapor kinerja

penyedia dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah

Jumlah penyedia yang terkualifikasi 112000 penyedia



Pelaksanaan RB


dan jasa





Meningkatnya kualitas layanan,

kapasitas dan keamanan informasi

dalam penyelenggaraan layanan

pengadaan secara elektronik

Jumlah LPSE yang terstandarisasi 510 LPSE



Pelaksanaan RB


dan jasa



Pengembangan Sistem Profesi Ahli


Tercapainya maturitas organiasi

pengadaan barang/jasa pemerintah

Jumlah ULP yang mencapai maturitas

(level 3)

441 ULP



Pelaksanaan RB


dan jasa



Pengembangan Sistem Profesi Ahli


Terpenuhinya jumlah pejabat fungsional

pengelola PBJ

Jumlah pejabat fungsional pengelola PBJ 3500 orang



Pelaksanaan RB


dan jasa



Pengembangan Sistem Katalog Meningkatnya jumlah produk yang

masuk dalam e-catalogue

Jumlah produk yang masuk e-catalogue 62500 produk

Reformasi Birokrasi

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)




Perbatasan



Program Pengembangan Teknologi

Penerbangan dan Antariksa

Pengembangan Teknologi Penerbangan Pesawat Transport Nasional yang

dikembangkan

Jumlah produk desain pesawat transport

nasional yang siap diproduksi oleh

industri penerbangan.

1


dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Pengembangan Teknologi


Pengembangan Teknologi dan Data

Penginderaan Jauh

Produk litbangyasa teknologi dan data

penginderaan jauh

Jumlah model, pedoman, modul, dan

prototipe di bidang teknologi dan data

penginderaan jauh yang operasional

untuk pemantauan sumber daya alam,

lingkungan, serta mitigasi bencana dan

perubahan iklim

10


dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Pengembangan Teknologi


Pengembangan Teknologi Satelit Data Parameter Satelit, Data Satelit Dan

Data Atmosfer/Ionosfer

Jumlah Data Penjejakan Dan Kendali

Satelit

10




Aman


Perbatasan

Program Pengembangan Teknologi


Pengembangan Teknologi Roket Roket yang Diproduksi dan Diujikan Jumlah Pengujian Roket Yang Terlaksana 1

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Daerah Perbatasan




dan Media Publik


Publik

Program Pengelolaan Dan

Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

Pengembangan Program dan Produksi

Siaran Radio Publik

Tersedianya Program dan Produksi

Siaran dan Pemberitaan untuk

Membangun Karakter Bangsa

Jumlah Model Pengembangan Produksi

Paket Siaran dan Pemberitaan Informasi,

Pendidikan, Pelestarian, Hiburan yang

Sehat, Kontrol Sosial dan Membangun

Citra Positif Bangsa.

24 Model Paket Acara


dan Media Publik


Publik


Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

Penyelenggaraan dan Pengembangan

Stasiun Siaran Lokal, Regional

Tersedianya Program Siaran dan

Pemberitaan untuk Stasiun Siaran Lokal,

Regional dan Nasional yang Membangun

Karakter Bangsa dan Menjadi Alat

Pertahanan Negara di bidang Informasi

Program, Produksi Siaran dan

Pemberitaan untuk Siaran Lokal,

Regional dan Nasional

122602 paket

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Revolusi Mental



dan Media Publik


Publik


Penyelenggaraan Siaran TV Publik


Siaran TV Publik

Terwujudnya Kerjasama RRI dengan

Pemangku kepentingan (stake holder) di

tingkat nasional dan Internasional

Naskah Kerjasama RRI dengan Stake

Holder Nasional dan Internasional

2 laporan


dan Media Publik


Publik




Siaran TV Publik

Terselenggaranya Pelaksanaan Produksi

dan Siaran Analog dan Digital (Simulcast)

TV Publik TVRI

Siaran TV Publik 6234 episode


dan Media Publik


Publik



Penyelenggaraan dan Pengembangan

Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan

Regional

Tersedianya Program Siaran dan

Pemberitaan Untuk Siaran Lokal dan

Regional

Siaran TV Publik lokal dan regional 41647 jam siar

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Revolusi Mental



dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Program Pengembangan Persandian

Nasional

Operasi Analisa Sinyal Terselenggaranya pengamanan

persandian melalui analisis teknis sandi

dan analisis kriptografi

Jumlah produk intelijen sinyal (daerah

perbatasan, ancaman separatisme,

ancaman cyber, konflik komunal, dan

ancaman pihak asing)

6 produk intelijan



Security)

Alat Peralatan Persandian Program Pengembangan Persandian

Nasional


Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi

Berklasifikasi

Pemenuhan layanan kebutuhan

operasional Sistem Keamanan Informasi

Berklasifikasi

Crypto Mobile Phone 95 unit


Security)

Alat Peralatan Persandian Program Pengembangan Persandian

Nasional


Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi

Berklasifikasi

Pemenuhan layanan kebutuhan

operasional Sistem Keamanan Informasi

Berklasifikasi

Crypto Deskphone 48 unit


Security)

Operasional Pengemanan Siber Program Pengembangan Persandian

Nasional

Operasi Analisa Sinyal Hasil Proses analisis sinyal Operasi Analisa Sinyal 11 laporan


Security)


Nasional

Operasi Analisa Sinyal Hasil Proses analisis sinyal Pengembangan Infrastruktur jaring

Analisa Sinyal

Tahap 1


Security)


Nasional

Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional

Sistem Keamanan Informasi

Berklasifikasi

Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan

Informasi Berklasifikasi K/L/D/I dan VVIP

Operasional Sistem Keamanan Informasi

Berklarifikasi K/L/D/I

1 Paket


Security)


Nasional

Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional

Sistem Keamanan Informasi

Berklasifikasi

Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan

Informasi Berklasifikasi K/L/D/I dan VVIP

Operasional Sistem Keamanan Informasi

Berklarifikasi VVIP

1 Paket


Security)

Peningkatan Kapasitas SDM Sandi Program Pengembangan Persandian

Nasional


Pelatihan Bidang Persandian

SDM Lulusan Diklat Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihanan Bidang Persandian

300 lulusan


Security)


Nasional

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional

di Bidang Persandian

Lulusan Sarjana Sains Terapan Penyelenggaraan Pendidikan Profesional


80 lulusan


Security)


Nasional

Penyelenggaraan Pendidikan Profesional


Lulusan Sarjana Sains Terapan Penyelenggaraan Pendidikan S2 Teknik

Keamanan Informasi

10 orang

LEMBAGA SANDI NEGARA

Daerah Perbatasan




Politik


dan Penegak Hukum



Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Rekrutmen dan pendidikan

pembentukan Mahkamah Agung yang

bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)


pegawai Mahkamah Agung baik di pusat

maupun daerah hasil rekrutmen dan

pendidikan yang bebas KKN

1000


Politik



Mahkamah Agung

Peningkatan Pelayanan Informasi pada

Mahkamah Agung dan Pengadilan

Semua Lingkungan Peradilan

Layanan informasi bidang pengadilan

yang cepat, akuntabel dan mudah

diakses masyarakat

Persentase hasil putusan sidang

pengadilan yang dipublikasikan


Politik


Akuntabilitas Aparatur Mahkamah

Agung RI

Pengawasan Pelaksanaan Teknis,

Administrasi Peradilan, Administrasi

Umum, Penanganan Pengaduan

Inspektur Wilayah I, II, II, IV

Tertanganinya pengaduan masyarakat


dan akuntabel.

Prosentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti secara profesional, teliti,




Hukum



Mahkamah Agung







Rekrutment SDM bekerjasama dengan

pihak ketiga

TBC


Hukum



Mahkamah Agung









TBC


Hukum



Mahkamah Agung









TBC


Hukum



Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi

Optimalisasi Hakim di Pengadilan Tinggi

sebagai Pengawas dan Pembinan Hakim

di bawah lingkungannya

Pengawasan oleh Hakim Tinggi Bidang

Pengawasan

Jumlah Satuan Kerja / Jumlah Provinsi


Hukum


Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Profesionalitas Tenaga

Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

Meningkatnya kualitas profesionalisme

Sumber Daya Manusia Teknis Peradilan

Pilot project Diklat Terpadu Penanganan

Perkara di 3 Provinsi

TBC


Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah I

Meningkatkan kualitas pelaksanaan

fungsi pengawasan

Pengelolaan pengaduan masyarakat

terhadap pengadilan yang akuntabel dan

transparan (TBC)

TBC


Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah I


fungsi pengawasan

Penguatan koordinasi kelembagaan MKH

(TBC)

TBC


Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah II


fungsi pengawasan



transparan (TBC)


Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah II


fungsi pengawasan


(TBC)


Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah III


fungsi pengawasan



transparan (TBC)

MAHKAMAH AGUNG

Revolusi Mental



Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah III


fungsi pengawasan


(TBC)


Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah IV


fungsi pengawasan



transparan (TBC)


Hukum



Agung RI




Inspektur Wilayah IV


fungsi pengawasan


(TBC)


Cepat



Mahkamah Agung




Peningkatan pelayanan peradilan melalui

mekanisme Small Claim Court dan

Mediasi

Diseminasi kebijakan peradilan (Small

Claim Court dan Mediasi) kepada

pemangku kepentingan

TBC


Cepat


Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Mahkamah Agung

Pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana untuk mendukung pelayanan

Small Claim Court dan Mediasi

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

untuk kebutuhan mediasi (ruang kaukus

dan ruang pleno untuk kebutuhan

mediasi, buku registrasi mediasi, small

claim court, integrasi data dalam SIPP) di

PN dan PA daerah percontohan

TBC


Cepat

Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Pembinaan Administrasi Peradilan

Umum

Peningkatan pelayanan peradilan melalui

mekanisme Small Claim Court dan

Mediasi

Koordinasi pemangku kepentingan untuk

mendukung pelaksanaan mekanisme

Small Claim Court dan Mediasi di

pengadilan khusus di daerah-daerah

percontohan

TBC







Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk

mendukung pelaksanaan SPPA di

lingkungan peradilan

Pengadaan sarpras seperti pengadilan

anak, ruang tunggu anak, ruang

teleconference peradilan anak di

lingkungan peradilan umum dengan

angka kriminalitas anak yang tinggi

TBC





Peningkatan Profesionalitas Tenaga

Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan


SDM teknis peradilan dalam proses

peradilan anak

Diklat Hakim Anak dan Sertifikasi Hakim

Anak

TBC



Peradilan



Mahkamah Agung




Meningkatnya pengelolaan dan

pelayanan sistem informasi terintegrasi

pada 4 (empat) lingkungan peradilan dan

MA


terintegrasi di lingkungan peradilan dan

MA

TBC



Peradilan



Mahkamah Agung




Meningkatnya pengelolaan dan

pelayanan sistem informasi terintegrasi

di 4 lingkungan peradilan dan MA

Bimtek pengembangan SPPT berbasis IT 10 Satuan Kerja Pilot (5 PN dan 5 PT)



Peradilan






mendukung integrasi sistem informasi di

4 lingkungan peradilan dan MA

Pemenuhan IT dalam rangka SIMARI

terintegrasi di 4 lingkungan peradilan

TBC



Peradilan






mendukung integrasi sistem informasi di

4 lingkungan peradilan dan MA


provinsi

10 Satuan Kerja Pilot (5 PN dan 5 PT)



Peradilan


Peradilan Umum


Umum

Pemenuhan kebutuhan operasional

penanganan perkara di tingkat pertama

dan tingkat banding - lingkungan

peradilan umum

Penyusunan satuan biaya operasional

penanganan perkara per jenis perkara di

tingkat pertama dan tingkat banding

(TBC)

TBC






Peradilan Umum


Umum

Terlaksananya pelayanan bagi

masyarakat miskin di lingkungan

peradilan umum

Pelayanan sidang keliling TBC






Peradilan Umum


Umum



peradilan umum

Pelayanan pembebasan biaya perkara TBC






Peradilan Umum


Umum



peradilan umum

Pos Pelayanan Hukum TBC






Peradilan Agama


Agama



peradilan agama







Peradilan Agama


Agama



peradilan agama

Pelayanan pembebasan biaya perkara TBC






Peradilan Agama


Agama



peradilan agama







Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

(TUN)


Militer dan TUN



peradilan TUN








(TUN)


Militer dan TUN



peradilan TUN








(TUN)


Militer dan TUN



peradilan TUN

Pelayanan Pembebasan biaya perkara




perempuan dan anak



Pendidikan Profesional Aparat

Pengadilan


SDM Teknis Peradilan dalam

penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Diklat profesional Hakim (termasuk

penyusunan modul diklat untuk

penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak) (TBC)

TBC





Peningkatan Profesional Aparatur

Peradilan di Bidang Manajemen dan

Kepemimpinan


SDM teknis Peradilan

Diklat profesional Hakim (termasuk

penyusunan modul diklat untuk diklat

Hakim dan aparat peradilan yang

berbasis HAM)

TBC



Politik

Penegakan Hukum yang Berkualitas Program Peningkatan Pemahaman Hak

Konstitusional Warga Negara

Pendidikan dan Pelatihan Hak

Konstitusional Warga Negara serta

Diseminasi Perkara Konstitusi dan

Putusan MK

Warga negara yang sadar konstitusi Jumlah Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Hak Konstitusional Warga

Negara

12


1 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum Program Peningkatan Pemahaman Hak





Putusan MK

Peningkatan Pemahaman Warga Negara

dan Aparatur Negara

Peningkatan jumlah Diklat ToT (TBC) TBC

2 Penegakan Hukum yang Berkualitas Budaya Hukum Program Peningkatan Pemahaman Hak





Putusan MK

Peningkatan Pemahaman Warga Negara

dan Aparatur Negara

Penyusunan indikator pemahaman Hak

Konstitusional Warga Negara (TBC)

TBC

Revolusi Mental


MAHKAMAH KONSTITUSI RI





pelayanan publik

Program Pengawasan Pelayanan Publik Penyelesaian Laporan/Pengaduan

Masyarakat

Diterbitkannya Inpres yang

menginstruksikan seluruh instansi

pemerintah untuk melaksanakan

rekomendasi ORI

Jumlah Inpres pelaksanaan rekomendasi

ORI

1 Inpres




pelayanan publik

Program Pengawasan Pelayanan Publik Penyelesaian Laporan/Pengaduan

Masyarakat

Meningkatnya persentase pengaduan

masyarakat yang diselesaikan

Persentase pengaduan masyarakat yang

diselesaikan

100%




pelayanan publik

Program Pengawasan Pelayanan Publik Pencegahan Mal-Administrasi Meningkatnya Partisipasi

LSM/Perguruan Tinggi/Individu

Jumlah Partisipasi LSM/Perguruan

Tinggi/Individu

70 LSM/Perguruan tinggi/Individu




pelayanan publik

Program Pengawasan Pelayanan Publik Pencegahan Mal-Administrasi Terlaksananya pendampingan integrasi

pengelolaan pengaduan nasional


menerima pendampingan

100% instansi pemerintah





Program Pengawasan Pelayanan Publik Pencegahan Mal-Administrasi Meningkatnya kepatuhan K/L/ Pemda

dengan Kepatuhan Tinggi atas

Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

% K/L/Pemda dengan tingkat kepatuhan

yang tinggi atas pelaksanaan UU Nomor

25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

(Zona Hijau)

K : 58%, L : 55% Prov : 54.5% Kab/Kota :

30.5%

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Reformasi Birokrasi



Terorisme

Pengawasan Aliran Dana & Media

Control


Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

Pengelolaan Bidang Hukum PPATK Meningkatnya efektivitas pemberian

bantuan hukum, pendapat hukum, dan

keterangan ahli

Persentase peningkatan jumlah putusan

TPPU dan pendanaan terorisme yang

masuk dalam anotasi putusan

TBC

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)






perempuan dan anak



Kementerian Sekretariat Negara

Pemberian Perlindungan Saksi dan

Korban dan Dukungan Lainnya di

Lingkungan LPSK

Perlindungan terhadap korban

kekerasan terhadap perempuan dan

anak

Penanganan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak melalui rehabilitasi

dan upaya lainnya

TBC



Sama Pembangunan


Teknik

Program Penyelenggaraan Pelayanan

Dukungan Kebijakan Kepada Presiden

dan Wakil Presiden

Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama

Teknik Luar Negeri

Terselenggaranya Kerja Sama Teknik

Luar Negeri dan program Kerja Sama

Teknik Selatan-Selatan dan Triangular

yang cepat, tepat, dan aman

Persentase pelaksanaan Program Kerja

Sama Selatan-Selatan dan triangular

Indonesia

100%



Indonesia

Regulasi yang mendukung inovasi Program Penyelenggaraan Pelayanan

Dukungan Kebijakan Kepada Presiden

dan Wakil Presiden

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil

Presiden Bidang Pembangunan Sumber

Daya Manusia

Terlaksananya hasil analisis kebijakan di

bidang pembangunan sumber daya

manusia

Persentase laporan hasil analisis

kebijakan di bidang pembangunan

sumber daya manusia yang sesuai

standar

1



SEKRETARIAT NEGARA


ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - · PDF fileTersedianya data batimetri Jumlah Line Kilometer ... Pemetaan dan Integrasi Tematik Peta Integrasi Tematik Darat Jumlah Nomor ... Pelaksanaan

Documents