Home >Documents >Arg Juni 2015 Rokiyah

Arg Juni 2015 Rokiyah

Date post:04-Dec-2015
Category:
View:6 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
PENTINGNYA ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSADENGAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI PANCASILA
Transcript:
  • 144 ARGUMENTUM, VOL. 14 No. 2, Juni 2015

    PENTINGNYA ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI PANCASILA

    Rokiyah

    - Politeknik Negeri Malang - Jl. Soekarno Hatta No. 9 Malang

    Email: kiyah1974@gmail.com

    ABSTRAK Berbagai macam perilaku yang sangat memprihatinkan saat ini, baik yang bernuansa sosial, politik, maupun bernuansa agama yang banyak mewarnai pertumbuhan dan perkembangan demokratisasi pada hakikatnya adalah indikasi dari masih banyaknya problem kehidupan berkebangsaan di Indonesia. Oleh karenanya berbagai macam usaha untuk membentuk perilaku yang beretika dan berbudaya Pancasila, harus segera dilaksanakan baik oleh negara maupun oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Usaha tersebut di samping penanaman ideologi Pancasila melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan dimasukkannya nilai-nilai luhur Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang tidak kalah penting adalah keteladanan dari para pemimpin di semua tingkatan, sehingga demokratisasi yang menjadi cita-cita reformasi bisa tercapai sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kata Kunci: Etika, Kehidupan Berbangsa, Cita-Cita

    Reformasi, Nilai-Nilai Pancasila. A. PENDAHULUAN

    Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari kehidupan sebelumnya yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural society). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

    Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang

  • 145 ARGUMENTUM, VOL. 14 No. 2, Juni 2015

    mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam Penjelasan Pasal 32UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak kebudayaan di daerah". Pada tahapan inilah kemudian persoalan etika menjadi penting dan mengemuka khususnya bagi upaya gerakan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

    Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus terbagi menjadi etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap di diri sendiri dan etika sosial membahasi kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat (Magnis-Suseno, 1987).

    Etika politik mempertanyakannya tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum dan sebagainya (Magnis-Suseno : 1986). Selanjutnya dijelaskan bahwa Dimensi Politis Manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut Politis adalah pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Dimensi politis itu sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling melengkapi, sesuai kemampuan fundamental manusia yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Struktur ganda ini, tahu dan mau dapat diamati dalam semua bidang kehidupan manusia.

    Sesuai kemampuan ganda manusia, maka ada dua cara menata masyarakat yaitu penataan masyarakat yang normatif dan efektif (Magnis-Suseno: 1986). Lembaga penataan normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri atas norma perilaku yang benar dan salah

  • 146 ARGUMENTUM, VOL. 14 No. 2, Juni 2015

    dalam masyarakat. Tetapi hukum hanya bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya, hukum sendiri tidak bisa menjamin agar anggota masyarakat patuh kepada norma-normanya.

    Penataan yang efektif dalam menentukan perilaku masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, yakni Negara. Karena itu hukum dan kekuasaan Negara menjadi bahasan utama etika politik. Tetapi perlu dipahami bahwa baik hukum maupun Negara memerlukan legitimasi. Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan: atas hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki? Betapapun besarnya kekuasaan, selalu dituntut pertanggung-jawaban. Karena itu, etika politik menuntut agar kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan hukum (legalitas), disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral).

    B. PROBLEMATIKA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA

    DAN BERNEGARA DEWASA INI Sejak awal reformasi sampai sekarang ini, bangsa Indonesia

    masih berada dalam masa transisi disetiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan yang demikian cepat, di samping menimbulkan berbagai macam krisis, juga mengakibatkan hilangnya orientasi keluhuran budi dan kemantapan etika serta budaya berdasarkan Pancasila sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Hilangnya orientasi masyarakat bangsa Indonesia berdampak tumbuh suburnya etnosentralisme, primordialisme, bentrok fisik, aksi teror, dan memunculkan gerakan separatisme.

    Gerakan reformasi untuk membangun budaya politik yang demokratis akan berhasil apabila masyarakat memiliki pemahaman terhadap etika dan budaya politik berdasarkan Pancasila. Semakin dewasa etika dan budaya sosial politik suatu bangsa, maka demokrasi yang dibangun juga makin beretika dan memiliki korelasi positif dengan pencapaian tujuan pemerintahan demokrasi. Sebaliknya, proses demokratisasi tidak akan berjalan

  • 147 ARGUMENTUM, VOL. 14 No. 2, Juni 2015

    mulus, manakala tidak ditopang oleh terbangunnya sikap dan budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

    Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik dalam rangka membangun budaya politik demokrasi, maka tolok ukur yang digunakan tidak semata-mata mengacu pada pola interaksi yang terbangun antar individu dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan bersama, melainkan juga mengacu pada keseluruhan dari pola interaksi individu dengan sistem dan struktur politiknya. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap etika dan budaya politik di tengah-tengah tuntutan demokratisasi di segala bidang, adalah sebuah keniscayaan, sebab bangsa Indonesia realitasnya adalah bangsa yang berbhineka, mulai dari aspek Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), yang semua itu tentunya membawa pengaruh terhadap pola, gaya, karakter etika dan budaya politiknya. Dalam interaksi sosial yang dibangun dengan latar belakang aspek SARA yang berlainan, tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya silang pendapat dan salah paham sebagai akibat dari latarbelakang keanekaragaman SARA tersebut.

    Fenomena terjadinya pergeseran perilaku sosial dari yang humanis ke perilaku gemar kekerasan dan konflik, yang di dukung oleh sejumlah fakta dimana eskalasi konflik sosial kini relatif meningkat, yang pada gilirannya akan menggerus ikatan solidaritas antar anak bangsa. Hal ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghancurkan nilai nilai luhur Pancasila yang merupakan dasar etika dan budaya politik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti yang telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

    C. PANCASILA SEBAGAI SUMBER ETIKA

    Tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan system nilaidalam kehidupan manusia. Secara teoritis nilai-nilai pancasila dapat dirinci menurut jenjang dan jenisnya. 1. Dalam Sudut Pandang Jenjang : Nilai Religius ;

    Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat/dimiliki Tuhan YangMaha Esa yaitu nilai yang Maha Agung, Maha Suci, Absolud yang tercermin pada Sila pertama pancasila yaitu

  • 148 ARGUMENTUM, VOL. 14 No. 2, Juni 2015

    Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Spiritual ;

    Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai kemanusiaandan kerohanian yang tercermin pada sila kedua pancasila yaituKema nusiaan yang adil dan beradab.

    Nilai Vitalitas; Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan hidup semua makhluk

    Nilai Moral ; Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan Beradab.

    Nilai Materiil; Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia. Yang wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan kongkrit. Yang tercermin dalam sila kelima Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    2. Kajian Menurut Jenis : Nilai Ilahiyah ;

    ialah nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia yaitu berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan,persaudara an, persahabatan.

    Nilai Etik ; ialah nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia, yaitu berwujud keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, keramahan.

    Nilai Estetik ; Ialah nilai melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan.

    Nilai Intelektual. Ialah nilai melekat pada makhluk manusia, berwujud ilmiah, rasional, logis.

    D. PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

  • 149 AR

Embed Size (px)
Recommended