Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Haryadi Wirawan 1006705615)

Undang-Undang....., Haryadi Wirawan, FT UI, 2009 Universitas indonesia

Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur

Arbitrase

dan

Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

Undang-undang no 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang no 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa

PP no 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Haryadi Wirawan (1006706515)

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Ir. Yusuf Latief, MT

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2013


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat

dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Mata Ajar Etika dan Aspek Hukum

Industri Konstruksi

Penulisan makalah ini bertujuan untuk dapat menjelaskan lebih detail mengenai

undang-undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa

lewat diksi yang diharapkan dapat dimengerti oleh insinyur.

Tentunya dalam penulisan ini, penulis menemukan kesulitan-kesulitan mungkin

karena kurangnya pengetahuan dalam menulis laporan ini. Namun, berkat adanya bimbingan

dan motivasi dari berbagai pihak, makalah ini dapat diselesaikan walaupun masih banyak

kekurangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Ir. Yusuf

Latief,MT selaku fasilitator yang telah membimbing kami dalam Mata Ajar Etika dan Aspek

Hukum Industri Konstruksi dan juga kepada seluruh pihak yang berusaha membantu dalam

penulisan makalah ini terutama Inayati Ulin Na’mah yang menjadi sumber inspirasi dan

dukungan moral untuk dapat lulus dengan nilai terbaik

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan-

kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang

positif agar makalah ini dapat menjadi lebih baik dan berdaya guna dimasa yang akan datang.

Harapan penulis, mudah-mudahan makalah ini dapat berguna bagi kita semua dan

dapat dijadikan media pembelajaran kuliah.

Jakarta, 26 Maret 2013

Penulis


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Makalah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

NAMA : Haryadi Wirawan

NPM : 1006705615

Tanda Tangan :

Tanggal :


ABSTRACT

Construction conflict in Indonesia are often settled out of court for mutual benefit of both

parties who were in dispute. Alternative dispute resolution and arbitration were an good

option to achieve an agreement between the parties who were in dispute. Arbitration process

is fast and scalable is an advantage. Guidelines for dispute resolution set by the government

and protected decision. Any decision made by the Arbitration Board is final and binding for

both parties who were in dispute.

Keywords : conflict construction, alternative conflict service construction, arbitration


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 5

1.3 Pasal Yang Berkomplemen 7

1.4 Tujuan Penulisan 8

1.5 Manfaat Makalah 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi 9

2.2 Undang-Undang Terkait 11

2.3 Refrensi Pendukung 13

BAB III METODE PEMECAHAN MASALAH

3.1 Metode Pemecahan 15

3.2 Metode Pengumpulan Data 16

BAB IV HASIL ANALISA

4.1 Data Yang Didapat 17

4.2 Proses Analisa 18

4.3 Hasil Analisa 19

BAB V PEMBAHASAN 26

BAB VI KESIMPULAN 27

BAB VII SARAN 27

DAFTAR PUSTAKA 28


BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Apabila kita membayangkan pembangunan di Indonesia, maka kita membayangkan

era pembangunan dimulai saat negara Indonesia terbentuk yaitu saat 17 Agustus 1945.

Namun dapat kita bayangkan juga bahwa para penyedia jasa konstruksi di Indonesia saat

itu masih dipegang oleh perusahaan milik Belanda meskipun ada pengusaha jasa

konstruksi milik pribumi saat itupun masih bergerak di pembangunan sektor kecil.

Hingga saat Republik Indonesia Serikat dihapuskan dan berubah menjadi Negara

Kesatuan Republik Indonesa pada tahun 1950, pembangunan masih belum merata dan

bentuk kontrak konstruksi saat itu masih mengacu kepada satu-satunya ketentuan warisan

Belanda yaitu SU (AV) 41 selengkapnya bernama “Algemene voorwarden voor de

uitvoering bij aanneming van openbare werken” atau dalam bahasa Indonesia yang

berarti “Syarat-syarat Umum untuk pelaksanaan bangunan umum yang dilelangkan”.

Syarat-syarat Umum ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda,

tanggal 28 Mei 1941, No.4. Oleh sebab itu dikenal dengan nama sebutan SU (AV) 41.

Kemudian ketika Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959 dikeluarkan oleh presiden

Ir. Soekarno, pembangunan mulai bergairah dan bergejolak khususnya pada proyek-

proyek megah yang diberi nama “proyek-proyek mandataris” yang artinya di pimpin

langsung oleh presiden Ir. Soekarno sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Dengan bantuan

dari para penyedia jasa konstruksi saat itu yang masih berasal dari perusahaan milik

Belanda yang telah di nasionalisasikan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 1966

bentuk kontrak yang berlaku adalah Cost Plus Fee yang berarti pekerjaan langsung

ditunjuk pemerintah (tanpa tender) dan sektor swasta belum disertakan, hal tersebut

mengakibatkan banyaknya manipulasi pada efisiensi konstruksi. Namun setelah tahun

1966, akhirnya pemerintah melarang kontrak Cost Plus Fee tersebut. Sangat disayangkan

bawah proyek-proyek pada era itu lebih diutamakan kepada kemegahan bukan untuk

kesejahteraan rakyat umum.


Pembangunan di Indonesia mulai bergairah kembali dengan persaingan dikarenakan

adanya REPELITA atau biasa disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang

ditetapkan oleh presiden Soeharto demi pembangunan secara merata di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi milik pemerintah pun tidak dapat lagi

mengandalkan nama besar mereka dikarenakan pada saat itu sudah mulai dilakukan

tender dan pihak swasta juga diikutsertakan.

Setelah mengalami pembangunan yang sangat pesat, pembangunan mulai melemah

disaat era krisis moneter periode 1997-2002 dimana banyak investor asing mulai tidak

percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Iklim krisis moneter tersebut secara langsung

mempengaruhi keuntungan beberapa penyedia jasa konstruksi menjadi negatif atau dapat

dikatakan merugi secara dashyat.

Permasalahan tersebut akhirnya dapat diatasi secara perlahan dengan ide

pembangunan berdasarkan otonomi daerah yang berarti setiap daerah dapat

mengendalikan pembangunan di daerahnya sendiri tanpa campur tangan pihak

pemerintah pusat. Sehingga beberapa daerah yang berpotensi seperti dibagian timur

Indonesia diharapkan dapat membangun daerahnya sendiri tanpa terpengaruh kondisi

pemerintah pusat.

Mungkin setelah mengalami masa-masa suka dan duka yang banyak menimpa

perkembangan dunia konstruksi di Indonesia, banyak yang meragukan kembali apakah

aspek legalitas terhadap suatu pembangunan dapat dipercaya lagi mengingat banyaknya

praktik gelap dari beberapa penyelenggara jasa konstruksi seperti arisan tender dan

pengaturan tender , serta beberapa praktik lainnya. Namun untuk mencegah hal itu terjadi,

seringkali peraturan yang ada tidak memberikan kemudahan serta keuntungan bagi

penyedia jasa konstruksi. Seringkali banyak pengguna jasa yang selalu memiliki

keputusan terhadap segala prosedur yang diambil oleh penyedia jasa konstruksi atau

pengguna jasa terlalu dominan.

Seringkali beberapa tindakan diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah

ini, namun masih memiliki beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dimana dapat

kita lihat bahwa setiap investor menginginkan keuntungan sehingga memaksa para

penyedia jasa konstruksi untuk melakukan manipulasi terhadap nilai proyek. Hal tersebut

secara tidak langsung menguntungkan pihak penyedia jasa konstruksi namun sedikit

merugikan pengguna jasa konstruksi


Umumnya khalayak publik tidak mengetahui bahkan bingung mengenai kontrak

konstruksi. Padahal publik juga berkesempatan untuk mengetahui isi kontrak sebagai

stakeholder dalam pembangunan khususnya pembangunan untuk kepentingan bersama

seperti fasilitas umum.

Hal tersebut tercermin dalam UU no 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan PP no

29 tahun 200 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi mengenai kesetaraan. Tertulis jelas

bahwa tidak ada kesetaraan dimana saat penyedia jasa konstruksi lalai akan mendapatkan

sanksi namun saat pengguna jasa konstruksi lalai maka sanksi akan ringan bahkan tidak

ada sama sekali. Hal tersebut dapat dikatakan membingungkan publik bahwa dalam

pembangunan suatu fasilitas, seringkali penyedia jasa konstruksi berada dalam posisi

yang tidak menguntungkan. Dari posisi itulah, maka penyedia jasa konstruksi sering

memanipulasi nilai proyek demi mendapatkan keuntungan.

Tak hanya berhenti disitu, namun hal-hal yang berkaitan dengan isi kontrak seringkali

tidak jelas, seperti kelengkapan, pengawasan yang tidak jelas, hingga deadline kontrak

yang disebutkan. Namun penyedia jasa konstruksi dapat berbahagia ketika akhirnya klaim

atas isi kontrak dan konstruksi dapat disetujui oleh pemerintah sehingga proyek dapat

berjalan dengan baik. Hal yang baik lainnya adalah dengan mulai adanya lembaga

penjamin untuk proyek konstruksi sehingga kedua belah pihak dapat merasa aman

terhadap proyek yang dikerjakan.

Dibalik semua intrik yang terjadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dunia konstruksi

memiliki peran yang besar terhadap kemajuan suatu negara. Namun seringkali kemajuan

tersebut selalu disalahgunakan demi mengambil keuntungan semata, tetapi keuntungan

tersebut terpaksa diambil oleh pihak penyedia jasa karena mereka memiliki posisi yang

kurang setara terhadap pengguna jasa. Oleh karena itu diharapkan para pengguna dan

penyedia jasa dapat mengesampingkan hal tersebut demi tercapainya sinergis terhadap

kemajuan suatu negara


Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia dapat dikatakan pesat namun ada satu

aspek yang tak kalah penting dalam dunia konstruksi khususnya dalam hal manajemen

proyek konstruksi. Dalam suatu manajemen konstruksi cukup banyak melibatkan sumber-

sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam berupa bahan bangunan,

sumber daya tenaga dan energi peralatan, mekanikal dan elektrikal, serta sumber daya

keuangan. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut dilakukan dengan pendekatan

manajemen proyek, yang prosedurnya telah diatur dan ditetapkan sedemikian rupa,

sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu

pelaksanaan.

Namun pada setiap tahapan-tahapan pekerjaan tersebut adakalanya mengalami

hambatan baik dari faktor manusia maupun sumber-sumber daya yang lain. Hambatan-

hambatan sekecil apapun harus diselesaikan dengan baik untuk mencegah kerugian yang

lebih besar, baik dari pelaksanaan waktu pekerjaan maupun operasional bangunan kelak.

Apabila kerugian tersebut diderita oleh kedua belah pihak maka jarang ditemukan adanya

sengketa yang diusut. Tapi apabila kerugian tersebut hanya diderita oleh salah satu pihak

yang berkepentingan seperti pihak pengguna jasa atau pihak penyedia jasa konstruksi

maka sering ditemukan adanya klaim atau sengketa atas kerugian yang diderita oleh pihak

yang berkepentingan.

Oleh karena alasan tersebut tulisan ini akan berusaha sedemikian rupa untuk

membahas klaim atau sengketa di bidang konstruksi, alternatif penyelesaian dan arbitrase

secara lebih lanjut serta berbagai peraturan yang mengikat sistem penyelesaian jasa

konstruksi di indonesia dalam diksi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh pihak

engineer atau ahli rekayasa berdasarkan pada literatur yang terpercaya.


1.2. PERUMUSAN MASALAH

Pada realita yang terjadi di zaman ini, peraturan maupun perundang-undangan di

daerah dan pusat yang didesain khusus untuk menangani permasalahan penyelesaian

sengketa dirasakan telah cukup banyak. Apabila kita ingin mencari landasan atau

pegangan aturan yang tepat untuk menangani penyelesaian sengketa dapat dipilih sesuai

dengan perkara dan kondisi yang terjadi. Namun banyaknya peraturan maupun

perundang-undangan seringkali tidak diketahui oleh para pihak yang berkepentingan

khususnya para insinyur sipil yang bergerak di bidang konstruksi. Kondisi yang terjadi di

pengadilan juga nampak selalu menyulitkan para insinyur dengan pasal-pasal dan ayat-

ayat serta nomor-nomor peraturan yang sukar untuk dihapalkan.


Namun tidak dapat dipungkiri ada berbagai alternatif penyelesaian sengketa dalam

konstruksi yang dapat digunakan bersama undang-undang maupun peraturan yang

mengikat sistem konstruksi tersebut. Perpaduan antara alternatif penyelesaian sengketa

dengan undang-undang maupun peraturan tersebut dapat menjadi keuntungan bagi kedua

belah pihak yang bersengketa dengan kondisi dan kesepakatan yang ingin dicapai.

Keadaan tersebut dapat ditunjukkan dengan diagram 1.1 sebagai berikut :

---------------- ---------

------------------- -----

2.

Diagram 1.1 Alur penyelesaian sengketa konstruksi

Adapun permasalahan yang muncul sebagai berikut berdasarkan pemikiran 5 W + 1 H :

Mengapa ditemukan sengketa dalam dunia konstruksi?

Apakah insinyur dapat berperan dalam penyelesaian sengketa?

Bagaimana cara insinyur dapat menentukan alternatif penyelesaian sengketa yang

efektif?

Pedoman yang digunakan untuk membantu alternatif penyelesaian sengketa?

Siapa saja yang berwenang menjadi pihak ketiga dalam alternatif penyelesaian

sengketa?

Komplemen

UUJK

Insinyur

Penyedia jasa Pengguna jasa

Sengketa

Konstruksi

berjalan lancar

Damai

Alternatif

penyelesaian Peraturan

Ya

Tidak

Ya Peninjauan

kembali

Tidak

Peran Peran

Pedoman

Pihak Ketiga

Kontrak

Oleh : Haryadi Wirawan

S.T


1.3 PASAL YANG BERKOMPLEMEN

Undang-undang jasa konstruksi no 18 Tahun 1999

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 36

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan

Pasal 37

Bagian Ketiga

Gugatan Masyarakat

Pasal 38 ; Pasal 39 ; Pasal 40

Undang-undang No. 30 / 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

BAB II

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 6

BAB VI

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Bagian Pertama

Arbitrase Nasional

Pasal 60

Peraturan Pemerintah No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

BAB VI

Penyelesaian Sengketa

Pasal 49 ; Pasal 50 ; Pasal 51 ; Pasal 52 ; Pasal 53 ; Pasal 54


1.4 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pasal-pasal yang saling berkomplemen diatas,

maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk melengkapi nilai Ujian tengah semester mata kuliah etika dan aspek

hukum industri konstruksi tahun ajaran 2013

2. Untuk membantu para insinyur mencegah terjadinya sengketa

3. Untuk membantu para insinyur serta pihak yang terkait dalam meminimalisir

dampak sengketa yang telah terjadi

4. Untuk membantu para insinyur serta pihak yang terkait dalam menyelesaikan

sengketa dengan efektif

5. Untuk menjadi masukan dalam pedoman penyelesaian sengketa

1.5 MANFAAT MAKALAH

Berdasarkan tujuan penulisan, rumusan masalah, dan pasal-pasal yang saling

berkomplemen diatas, maka manfaat yang dapat diambil penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mendidik pola pikir para insinyur dalam penyelesaian sengketa

2. Untuk mengubah proses penyelesaian sengketa lewat pengadilan


BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Undang-Undang JASA KONSTRUKSI

Undang-undang jasa konstruksi no 18 Tahun 1999

BAB IX


Bagian Pertama

U m u m

Pasal 36

1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar

pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui

pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil

oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan

Pasal 37

1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk

masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan

penyelenggaraanpekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.

3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah

dan/atau masyarakat jasa konstruksi.


Bagian Ketiga

Gugatan Masyarakat

Pasal 38

1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak

mengajukan gugatan ke pengadilan secara:

a. orang perseorangan;

b. kelompok orang dengan pemberian kuasa;

c. kelompok orang tidak dengan knasa melalu gugatan perwakilan.

2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengarahi peri kehidupan pokok

masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan

masyarakat.

Pasal 39

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk

melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata

dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 40

Tatacara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

(1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan

dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.


2.2 Undang-Undang TERKAIT

Undang-undang No. 30 / 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

BAB II

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui

alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh

para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan

dalam suatu kesepakatan tertulis.

3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda

pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun

melalui seorang mediator.

4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan

bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak

berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua

belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau

lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif

penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus

sudah dapat dimulai.


6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana

dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling

lama 30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang

ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan

mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di

Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

penandatanganan.

8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari

sejak pendaftaran.

9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat

(6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis

dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–

hoc.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama

Arbitrase Nasional

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat

para pihak.


2.3 REFERENSI PENDUKUNG

PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

BAB VI


Pasal 49

1. Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar

pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

a. melalui pihak ketiga yaitu :

1. mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga

Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa);

2. konsiliasi; atau

b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

2. Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan

pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 50

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 1) dilakukan dengan

bantuan satu orang mediator.

2. Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan

kesepakatan para pihak yang bersengketa.

3. Mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh

Lembaga.

4. Apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli.

5. Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak

yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu

kesepakatan.

6. Kesepakatan tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan

tertulis.


Pasal 51

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 2) dilakukan dengan

bantuan seorang konsiliator.

2. Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan

kesepakatan para pihak yang bersengketa.

3. Konsiliator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan

oleh Lembaga.

4. Konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk

ditawarkan kepada para pihak.

5. Jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat

konsiliator menjadi rumusan pemecahan masalah.

6. Rumusan pemecahan masalah sebagaimana tersebut pada ayat (5)

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Pasal 52

Kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)

huruf a butir 1 dan butir 2, Pasal 50, dan Pasal 51 yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk

dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pasal 53

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan dengan melalui

arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Pasal 54

Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian

sengketa.


BAB III METODE PEMECAHAN MASALAH

3.1 METODE PEMECAHAN

Penulisan ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang

menghasilkan data deskriptif dari pihak yang terkait dengan alternatif penyelesaian

konstruksi. Dikaitkan dengan etika, norma, dan disiplin ilmu teknik sipil, penulisan ini

termasuk penelitian juridis normatif. Dengan demikian penilisan ini selalu mengacu kepada

asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada penelitian

kepustakaan dibidang teknik sipil dengan menggunakan bahan yang ada.

Langkah pemecahan masalah dimulai dengan menginventarisasi peraturan-peraturan

yang berlaku. Kemudian disusun menurut norma-normanya untuk menentukan mana yang

merupakan peraturan secara umum maupun yang bersifat khusus.

Sifat pemecahan masalah yang akan dilakukan yaitu deskriptif. Hal tersebut karena

dari penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan pola pikir kepada para insinyur

dalam penyelesaian sengketa. Maksud yang diperjelas adalah untuk menegaskan hipotesa-

hipotesa agar dapat membantu memperkuat argumentasi serta teori-teori lama. Selain itu,

juga agar diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang

diteliti, melalui pemaparan data dan studi kasus.


3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan sesuai dengan jenis dari

sumber datanya. Sumber data yang kemudian disebut bahan penulisan ini diperoleh lewat

penelitian kepustakaan akan dinventarisasi dan dianalisis secara komprehensif dan terpadu.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan meliputi data

hukum primer, data hukum sekunder dan bahan tersier. Data yang diperlukan , diinventarisasi

kemudian terhadap data hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral

diidentifikasi untuk digunakan dalam pembahasan masalah secara analisis. Berikut adalah

data hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Hukum Primer :

1. Undang-undang

2. Peraturan pemerintaah republik indonesia

b. Data Hukum Sekunder :

1. Karya ilmiah dibidang ilmu hukum konstruksi

2. Hasil-hasil penelitian berupa laporan

3. Jurnal, artikel dan makalah

c. Data Hukum Tersier, terdiri dari berbagai kamus hukum dan ensiklopedi

hukum sebagai pelengkap atas diksi yang digunakan


BAB IV HASIL ANALISA

4.1 DATA YANG DIDAPAT

Berdasarkan dari data-data yang telah dihimpun, maka didapatkan susunan data yang

berhasil terinventarisasi berdasarkan topik yang diambil untuk penulisan ini. Data-data

tersebut berisi pasal-pasal, pengertian akan beberapa hal, dan contoh kasus mengenai

arbitrase yang diselesaikan oleh BANI. Berikut adalah beberapa data yang berhasil dihimpun

:

i. Jenis-jenis Sengketa Jasa Konstruksi menurut Bambang Poerdyatmono

ii. Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi menurut Bambang Poerdyatmono

dan Nazarkhan Yasin

iii. Pengertian Arbitrase dan alur pengajuan arbitrase oleh BANI

iv. Salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional No 283 / VII/ ARB-BANI / 2008 tanggal

13 Januari 2009

v. Undang undang no 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

vi. Undang-undang no 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa

vii. PP no 29/ 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi


4.2 PROSES ANALISA

Proses analisa yang digunakan adalah untuk penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif

dengan menggunakan data-data yang didapat lalu dijadikan dalam bentuk tabulasi sehingga

dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh para insinyur. Sebagian dari tabulasi yang

ada merupakan hasil dari data yang terolah sebagian yang berarti data tersebut telah diolah

sebelumnya dan akan dimunculkan kembali sebagai analisa komparatif terhadap topik yang

dibahas dengan menggunakan data pelengkap. Berikut adalah diagram 4.1 yang

menunjukkan proses analisa yang digunakan :

----------------

Data Mentah

Data PRIMER

Data terolah sebagian

Data SEKUNDER

Data Pelengkap

Data TERSIER

Tabulasi

Deskriptif

Komparatif

Deskripsi Komparasi


4.3 HASIL ANALISA

i. Jenis-Jenis Sengketa Konstruksi

Jenis Precontractual Contractual Pascacontractual

Terjadi pada tahap Sebelum konstruksi

dimulai

Saat konstruksi

berlangsung

Setelah Konstruksi

dimulai

Kondisi Proses Penawaran Proses Kerja Setelah 10 tahun atau

ketika Garansi habis

Pengikat ---- Kontrak ----

Contoh Pemalsuan dokumen Percepatan Pekerjaan Kerusakan bangunan

ii. Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi menurut Bambang Poerdyatmono

dan Nazarkhan Yasin

Alternatif Mediasi Konsultasi Konsiliasi Negosiasi

Pihak yang

terlibat

Pihak yang

saling

bersengketa

Pihak yang

memerlukan

konsultasi

Pihak yang

saling

bersengketa

Pihak yang

saling

bersengketa

Proses Dipertemukan

untuk

membicarakan

solusi

Konsultasi

kepada pihak

yang ahli

dibidangnya

Dipertemukan

untuk memilih

solusi yang

diberikan

Dipertemukan

untuk diskusi

formal dan

saling bertukar

solusi

Pihak Ketiga Mediator

sebagai

fasilitator

Konsultan

sebagai pemberi

pendapat

Konsiliator

sebagai

penyusun dan

pemberi solusi

Negosiator

sebagai

penghubung

antara pihak

yang

bersengketa


iii. Pengertian Arbitrase dan Prosedur arbitrase oleh BANI

Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para

pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang

disebut arbiter, untuk memberikan putusan.

Arbiter adalah orang perseorangan yang netral yang ditunjuk untuk

memberikan putusan atas persengketaan para pihak.

Perjanjian Arbitrase adalah perjanjian para pihak untuk menyelesaikan

sengketa melalui arbitrase yang dituangkan dalam klausula arbitrase atau

perjanjian tersendiri.

Putusan Arbitrase adalah keputusan tertulis yang dijatuhkan oleh arbiter atas

sengketa yang telah diperiksanya berdasarkan ketentuan hukum atau

berdasarkan kepatutan dan keadilan.

Majelis Arbitrase BANI atau Majelis, baik dalam huruf besar atau huruf

kecil, adalah Majelis yang dibentuk menurut Prosedur BANI dan terdiri dari

satu atau tiga atau lebih arbiter

Putusan, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah setiap putusan yang

ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BANI, baik putusan sela ataupun putusan

akhir/final dan mengikat;

BANI adalah Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dewan adalah Badan Pengurus BANI;

Ketua adalah Ketua Badan Pengurus BANI, kecuali dan apabila jelas

dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua Majelis Arbitrase. Ketua

BANI dapat menunjuk Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain

untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Prosedur ini, termasuk dalam hal tertentu untuk menunjuk satu atau

lebih arbiter, dalam hal mana rujukan kepada Ketua dalam Peraturan ini

berlaku pula terhadap Wakil Ketua atau Anggota Badan Pengurus yang lain

yang ditunjuk tersebut.

Pemohon berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pemohon atau para pihak

yang mengajukan permohonan arbitrase;

Undang-Undang berarti dan menunjuk pada Undang-undang Republik

Indonesia No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa;


Termohon berarti dan menunjuk pada satu atau lebih Termohon atau para

pihak terhadap siapa permohonan arbitrase ditujukan;

Para Pihak berarti Pemohon dan Termohon;

Peraturan Prosedur berarti dan menunjuk pada ketentuan-ketentuan

Peraturan Prosedur BANI yang berlaku pada saat dimulainya penyelenggaraan

arbitrase, dengan mengindahkan adanya kesepakatan tertentu yang mungkin

dibuat para pihak yang bersangkutan

Sekretariat berarti dan menunjuk pada organ administratif BANI yang

bertanggung jawab dalam hal pendaftaran permohonan arbitrase dan hal-hal

lain yang bersifat administratif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase;

Sekretaris Majelis berarti dan menunjuk pada sekretaris majelis yang

ditunjuk oleh BANI untuk membantu administrasi penyelenggaraan arbitrase

bersangkutan; dan

Tulisan, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah dokumen-

dokumen yang ditulis atau dicetak di atas kertas, tetapi juga dokumen-

dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronis, yang meliputi

tidak saja perjanjian-perjanjian tetapi juga pertukaran korespondensi, catatan-

catatan rapat, telex, telefax, e-mail dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya

yang demikian; dan tidak boleh ada perjanjian, dokumen korespondensi, surat

pemberitahuan atau instrumen lainnya yang dipersyaratkan untuk diwajibkan

secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa hal-hal tersebut

dibuat atau disampaikan secara elektronis.


Prosedur Arbitrase

----------------------------

----------------- ----------------

Pihak yang

bersengketa

Pihak yang

bersengketa

Tertulis

Saling sepakat membawa ke arbitrase

Majelis

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Arbiter Arbiter Arbiter

Keputusan Ketua

Majelis

Sekretaris

Majelis

Pengesahan Pengesahan

1.Administrasi

2.Pendaftaran

Bayar


iv. Salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional No 283 / VII/ ARB-BANI / 2008 tanggal

13 Januari 2009

Perkara diajukan oleh PT. Hutama Karya (Persero) Sebagai Pemohon dan

mengajukan Pemerintah Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat

Jendral Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota cq Satuan

Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta

Wilayah I Suprapto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover) sebagai Termohon. PT.

Hutama Karya (Persero) mengajukan perkara ini berdasarkan ketentuan yang terdapat

pada addendum no 10 yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2008 yang berisikan

mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase di BANI (Badan

Arbitrase Nasional Indonesia)

Dalam proyek yang dikenal dengan nama “Urban Arterial Roads

Development in Metropolitan and Large Citites Project, JBIC Loan No. IP 488,

Packet No. 2, Suprapto Flyover and Pemuda Pramuka Flyover”

Berikut hal-hal yang diperkarakan :

Keterlambatan pembebasan tanah oleh Pemerintah

Perubahan nilai kontrak

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi

Masalah utilitas jalan

Masalah kondisi tidak terlihat

Masalah perubahan urutan pekerjaan


Perkara yang diajukan pada tanggal 11 Juli 2008 dan telah memperoleh

pututsan oleh Majelis Arbiter BANI pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 dan

telah dibacakan dihadapan kuasa hukum Pemohon dan Termohon di kantor BANI,

Gedung Wahana Graha lantai 2, Jln. Mampang Prapatan No.2 Jakarta Selatan oleh

Majelis Arbitrase yang terdiri dari M. Husseyn Umar, S.H, FCBArb., sebagai ketua

Majelis Arbitrase, dan Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D, FCBArb., dan Ir Madjedi

Hasan, MPE, MH., masing-masing sebagai anggota majelis arbitrase serta didampingi

oleh Sekretaris Majelis Kartadu S, S.H. Adapun hasil putusan telah ditetapkan dan

disahkan oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan

bersifat mengikat dengan inti rincian sebagai berikut

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dari nilai yang

dimohonkan

Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi)

Menghukum Termohon membayar kepada pemohon sejumlah

Rp. 24.565.037.034,- dibulatkan Rp.24.565.000.000,- (termasuk bunga)

(dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah)

Menghukum termohon untuk membayar kepada Pemohon biaya arbitrase

dalam perkara ini sebesar Rp. 369.417.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)


v. Penjelasan

UU no 18 / 1999

Tentang Jasa Konstruksi

UU no 30 / 1999

Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian

Sengketa

PP no 29 / 2000 Tentang

Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi

Keputusan bersifat final,

mutlak


mutlak


mutlak

Pengadilan (Pidana/Perdata) ---- ----

Luar pengadilan

dibantu pihak ketiga

Luar pengadilan

Konsultasi

Mediasi

Negosiasi

Konsiliasi

Penilaian Ahli

Luar pengadilan

Konsultasi

Mediasi

Negosiasi

Konsiliasi

Penilaian Ahli

vi. Undang-undang no 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Cukup Jelas

vii. Undang-undang no 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa

Cukup Jelas

viii. PP no 29/ 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Cukup Jelas


BAB V PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai analisa yang telah ditabulasikan. Beberapa

pembahasan akan langsung menjawab dari beberapa rumusan pertanyaan sebelumnya.

Mengapa ditemukan sengketa dalam dunia konstruksi?

Akibat adanya kerugian pada satu pihak yang berkepentingan

Apakah insinyur dapat berperan dalam penyelesaian sengketa?

Dengan sebagai pemberi data valid atas klaim yang terjadi

Bagaimana cara menentukan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif?

Melalui kondisi dan keinginan untuk menyelesaikan sengketa

Pedoman yang digunakan untuk membantu alternatif penyelesaian sengketa?

Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Siapa saja yang berwenang menjadi pihak ketiga dalam alternatif penyelesaian

sengketa?

Para ahli di bidangnya, Lembaga yang berwenang, pihak yang ditunjuk oleh

kedua belah pihak

Melalui tabulasi dan diagram diatas, pengertian akan masing-masing unsur menjadi

lebih mudah dimengerti oleh para insinyur. Kemudian mengenai undang-undang dan

peraturan yang berkomplement satu sama lain sebetulnya memiliki persamaan pada klausa

yang dibahas pada BAB peraturan dan undang-undang tersebut. Sehingga mencari

komplement dari undang-undang dan peraturan menjadi lebih mudah. Adapun yang

berkomplement adalah alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Hasil yang didapat dari

komplement tersebut juga saling melengkapi tak mengurangi isi yang dijelaskan.

Akan tetapi, pada studi kasus mengenai putusan Badan Arbitrase Nasional No 283 /

VII/ ARB-BANI / 2008 tanggal 13 Januari 2009 telah didapatkan bahwa keputusan tiap

Pemohon kepada Termohon belum tentu terkabulkan semuanya oleh Majelis. Namun

keputusan tersebut telah diterima dengan baik oleh kedua pihak yang bersengketa.


BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan permasalahan serta analisis yang dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya dapat disusun kesimpuan sebagai berikut :

1. Dalam penyelesaian sengketa, pihak insinyur dapat berperan serta untuk membantu

menyelesaikan masalah.

2. Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase merupakan salah satu cara untuk

menyelesaikan perkara dengan terhormat efektif.

3. Apabila sengketa terjadi, maka pihak yang bersengketa dapat meminimalisir kerugian

yang terjadi dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

4. Setiap putusan dari arbitrase merupakan final, mutlak dan tidak dapat naik banding

dan dimasukkan kembali ke arbitrase.

5. Sengketa konstruksi dapat dihindari dengan adanya koordinasi yang baik dan asas

saling percaya dan jujur satu sama lain.

6. Undang-undang no 18 Tahun 1999 dan Undang-undang no 30 tahun 1999 dan

peraturan pemerintah no 29 tahun 2000 merupakan pedoman yang valid untuk

alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase di Indonesia

BAB VII SARAN

1. Perlu adanya tinjauan kembali mengenai sengketa yang melibatkan pihak umum atau

masyarakat.

2. Kasus pengadilan untuk sengketa konstruksi banyak yang tidak valid dan selesai di

pengadilan sehingga tidak bisa dijadikan pembanding untuk alternatif penyelesaian

sengketa dan arbitrase.

3. Validasi lebih lanjut terhadap proses arbitrase yang mengajukan bahwa pembayaran

harus dilakukan diawal pengajuan arbitrase kepad Majelis BANI


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yasin, Nazarkhan., Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2006

Shahab, Hamid., Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Penerbit Djambatan,

Jakarta, 1996

Publikasi jurnal dan skripsi

Poerdyatmono, Bambang., 2003, Sengketa Pelaksanaan Kontrak Kerja Konsultan Pengawas

Konstruksi, Skripsi S-1 llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri,

Surabaya (tidak dipublikasikan)

Poerdyatmono, Bambang., 2005, Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid Beginselen)

dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) pada Kontrak Jasa

Konstruksi, Jurnal Teknik Sipil, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik,

Universitas Atmajaya, Jogjakarta, Volume 6 No. 1.

Poerdyatmono, Bambang., 2008, Sengketa Jasa Konstruksi sebagai Akibat Terbitnya

Beschikking dan Pelaksanaan Kortverban Contract : Tinjauan Aspek Hukum

Manajemen Proyek,Prosiding Seminar Nasional VII, Program Studi Magister

Manajemen Teknologi, Program Pascasarjana Institut Teknologi 10 November

Surabaya

Poerdyatmono, Bambang., 2007, Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

, Jurnal Teknik Sipil, Fakultas Teknik , Universitas Madura,

Pamekasan

Pinandita, Rizki Wahyu Sinatria., 2009, Penanganan Sengketa Pada Kontrak Konstruksi

Yang Berdimensi Publik, Tesis S-2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Indonesia, Jakarta


Undang-Undang dan Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Jasa Konstruksi

Putusan

Salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 283 / VII / ARB-BANI / 2008

tanggal 13 Januari 2009

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Haryadi Wirawan 1006705615)

Documents