ARAH STRATEGIS PNPM DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM … Strategis PNPM... · tim nasional tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinanpercepatan penanggulangan kemiskinan arah strategis

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ARAH STRATEGIS PNPM DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS UU NO. 6/2014 TENTANG DESA

JAKARTA, MARET 2014


MATERI PAPARAN

1. HASIL YANG DICAPAI DAN PETA JALAN PNPM MANDIRI

2. ISU STRATEGIS UU DESA DAN PEMBELAJARAN PNPM MANDIRI

3. USULAN AGENDA 2014-2015

4. TRANSISI PELAKSANAAN UU DESA (2015)


HASIL YANG DICAPAI DAN PETA JALAN PNPM MANDIRI

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3

PNPM MANDIRI

PERCEPATAN(PENANGGULANGAN(KEMISKINANPERCEPATAN(PENANGGULANGAN(KEMISKINAN

(

•

•

•

trust%%

5

PNPM membantu penanggulangan kemiskinan melalui:

o Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanandasar

o Penciptaan kegiatan usaha ekonomi dan penyerapantenaga kerja lokal.

o Mitigasi dampakbencana/krisis

o Peningkatanpartisipasikomunitas dalamtata kelolapemerintahan


• PNPM banyak diadaptasi sebagai bagian dari kegiatan K/L

• Namun berbagai PNPM yang muncul memiliki variasi dalam implementasi prinsip pembangunan berbasis komunitas

4

PRINSIP PNPM MANDIRI

1. FASILITASI / PENDAMPINGAN2. PARTISIPASI KOMUNITAS3. PENGORGANISASIAN KELOMPOK4. TRANSPARANSI5. SISTEM PENGAWASAN6. PERSPEKTIF JENDER7. ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG8. SWAKELOLA

Arahan Sidang Pleno TNP2K Februari 2013

1. Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat agar mencerminkan prinsip PNPM

2. Integrasi prinsip pemberdayaan dalam PNPM ke dalam sistem perencanaan pembangunan


PETA JALAN PNPMPilar Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat:1. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat2. Keberlanjutan Pendampingan3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat4. Penguatan Peran Pemerintah Daerah5. Perwujudan Tata Kelola Yang Baik

5 Pilar 12 Agenda Kerja Peta Jalan PNPM. Kemenkokesra, Bappenas, TNP2K.

Memastikan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan memasukkan prinsip-prinsip PNPM ke dalam UU Desa meregulerkan, melembagakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola Desa, dan tidak lagi harus menjadi satu proyek/kegiatan Kementerian.

5

KONSOLIDASIPROGRAM PEMBERDAYAAN

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5


Layanan Infrastruktur Dasar

Sarana Kesehatan

Sarana Pendidikan

Akses Keuangan Mikro

* Air Bersih 250.665 Unit

* Sarana Kesehatan 175.006 Unit

* Sanitasi 231.242 Unit

* TPA/Gerobak Sampah 104.2 Unit

* Lokal kelas/rehab 842.598 Unit

1.194.816Kelompok

8.525.467Anggota

Bangkit bersama untuk Mandiri

April 2007 s/d Desember 2013, program PNPM Mandiri telah dilaksanakan di 6.781 Kecamatan (± 97%) dan 78.582 Desa dan Kelurahan (± 99%)

CAPAIAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI 2007 - 2013

Sumber data : Data MIS setiap program PNPM (Perdesaan, Perkotaan, RIS dan PISEW) status Oktober 2013

Pemanfaatan dana umumnya diperuntukan pada layananinfrastruktur dasar berupa jalan lingkungan, jalan produksidan irigrasi pertanian/perkebunan

Sarana kesehatan yang dibangun umumnyaberupa Pos Layanan Kesehatan

Sarana Pendidikan umumnya berupapenambahan lokal kelas dan rehabsekolah

*Jalan 315.502 Km

*Jembatan 111.133 unit

*Tambatan Perahu 18.762 Unit

* Bangunan (pompa) 51.039 Unit

* Saluran Irigrasi 60.682 Km

* Drainase 43.466 Km

*Listrik Desa 5.975 Unit

* Pipanisasi 40.211 Km

6


PEMANFAATAN DANA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN EKONOMI

PNPM Mandiri juga memberikan akses kepada layanan keuangan dalam skala mikrosebagai upaya meningkatkan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTm),

Penerima manfaat dari layanan keuangan mikro umumnya kelompok Perempuan, 81,3% dari peminjam adalah Perempuan

Sumber data : Data MIS setiap program PNPM (Perdesaan, Perkotaan, PUAP) status Oktober 2013

PROGRAM JUMLAH

KELOMPOKTOTAL

ANGGOTAPENYALURAN (Rp.000.000,-)

PNPM Perkotaan 586.889 2.988.294 983.433

PNPM Perdesaan 531.760 6.480.177 6.134.869

PUAP (Pertanian) 47.473 4.747.300 4.747.341

TOTAL 1.166.122 14.215.771 11.865.643

7


PENERIMA MANFAAT PROGRAM

PENERIMA MANFAAT

Total Rumah Tangga RTMISKIN % RTMISKIN

23.545.611 13.339.235 56,7%

Penerima Manfaat dari pelaksanaan PNPM tercatatmencapai 23 juta Rumah Tangga dimana 13,3 jutamerupakan Rumah tangga Miskin/RTM

PENYERAPAN TENAGA KERJA (job creation)

PENYERAPAN TENAGA KERJA (Org)

Total Pekerja Pekerja Perempuan% Tenaga Kerja

Perempuan

11.348.039 930.539 8,20%

Jumlah masyarakat yang bekerja selama pelaksanaanpembangunan mencapai 11 juta dengan 930 ribu adalahperempuan


RTM non Miskin43.3%

RTMISKIN56.7%

PENERIMA MANFAAT

Pekerja Pria 91,8%

Pekerja Perempuan

8,2%

PENYERAPAN TENAGA KERJA

8


PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBERDAYAAN

PNPM Mandiri memberi ruang pada masyarakat khususnya warga miskin dan perempuanuntuk terlibat dalam proses/siklus program, tercatat ± 14 juta orang terlibat dalam prosesdengan ± 6,5 juta adalah perempuan dan ± 4 juta diantaranya masuk katagori warga miskin

Sumber data : Data MIS setiap program PNPM status Oktober 2013

Jumlah Peserta

Perempuan Terlibat

Rentan/MiskinTerlibat

14.652.702 6.594.172 4.035.546Perempuan

Terlibat45%

Pria Terlibat

55%

PARTISIPASI MASYARAKAT

Keterlibatan perempuan dalam setiap tahapanproses mewakili kebutuhan rumah tangga miskin terhadap ketersediaan layanan dasar

Warga terlibat

78%

Peserta warga miskin

22%

PARTISIPASI WARGA MISKIN

9


PNPM Mandiri memberikan pendampingan dalam membangun kapasitasmasyarakat, disamping itu juga menumbuhkan modal sosial masyarakat yangberupa para Relawan/Kader pembangunan lokal .


Tenaga Pendamping (Fasilitator dan Relawan)

No Pendamping MasyarakatJumlah

PendampingPria Perempuan

1 Fasilitator Program 15.832 11.430 4.523

2 Relawan/Kader Pemberdaya 642.115 568.334 73.781

Keberadaan pendampinglokal (relawan/kader)mengindikasikan potensikeberlanjutan program dimasyarakat, rata-rata perDesa/Kelurahan terdapat 8sd 9 orang relawan

FASILITATOR PROGRAM JUMLAH

Fasilitator Pemberdaya 7.078

Fasilitator Teknis 7.078

Fasilitator Keuangan 1.678

Ass Fasilitator 710

Fasilitator Kota/Kabupaten 2.427

10


ISU STRATEGIS UU DESA DANPEMBELAJARAN PNPM MANDIRI


• Dibangun atas dua konsep: Pembangunan desa (skala lokal) dan Pembangunan kawasan perdesaan (antar desa)

• Pengaturan Tata Kelola Pembangunan Desa berdasarkan prinsip one village, one plan, yang dirincikan dalam:o Perencanaan partisipatif

o Sistem informasi desa

o Sumber dan pengelolaan keuangan desa

o Pengelolaan aset desa dan BUM Desa

ESENSI UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

!!!!!TIM!NASIONAL!!!!!!TIM!NASIONAL!

KEMANDIRIAN!DESA!DALAM!PELAYANAN,!PEMBANGUNAN!DAN!PEMBERDAYAAN!

Desa!Sebagai!SUBYEK!Pembangunan:!

•

•

•

one%village,%one%plan,one%budget

•

• Kelembagaan tata kelola desa terdiri atas: o Musyawarah Desa

o Lembaga Masyarakat Desa

o Badan Permusyawaratan Desa

o Kepala Desa

12


Kemandirian Desa dalam Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan, tercermin dalam prinsip:

• Program Pusat harus masuk dalam RPJM Desa, dan dijalankan dalam RKP dan APB Desa

• K/L Pusat tidak membentuk kelompok di desa dan mendanai kegiatan kelompok secara langsung

• K/L menyediakan pendampingan kegiatan

DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNANKONSOLIDASI PROGRAM/KEGIATAN DI DESA

13

Musyawarah Desa RPJM DesaRKP Desa

Program Pusat di masukkan ke dalam

RPJM Desa

Kegiatan

Program & kegiatan hasil Musdeslima tahunan

PemerintahDesa

Badan Permusyawaratan Desa

Masyarakat/ Kelompok Desa

APBDesa

Pembiayaankegiatan

K/L PUSAT

Program/ Kegiatan

Pendampingan


SUMBER PENDAPATAN DESAYANG HARUS DIANGGARKAN/DIAMBIL DARI APBN DAN APBD

Alokasi Perhitungan Nilai

Alokasi APBN (Ps.72:1b), berasaldari Belanja Pusat denganmengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Ps.72:2)

10% dari dan di luar (on top) Dana Transfer (Penjelasan Ps.72:2)

Rp 59,2T(APBN 2014)

Bagian pajak dan retribusi daerahKab/Kota. (Ps.72:1c)

10% dari total pajak dan retribusi APBD Kab/Kota (Ps.72:3)

Rp 3,2T(APBD Kab/Kota

2013)

Alokasi dana Desa, bagian dari dana perimbangan yang diterimaKab/Kota (Ps.72:1d)

10% dari Dana Perim-bangan yang diterimaKab/Kota dalam APBD Kab/Kota setelahdikurangi DAK (Ps.72:4)

Rp 37,0T(APBD Kab/Kota

2013)

Sumber pendapatan lain meliputi: Pendapatan asli Desa, Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat.

14


KOMPONEN BLM PNPM (TA 2013)

• Perdesaan : Rp 7,80 T• Perkotaan : Rp 1,30 T• PNPM RIS : Rp 0,40 T• PNPM PISEW : Rp 0,36 T• PNPM Sektoral : Rp 2,56 T

ALOKASI APBN

penyatuan BLM PNPM Mandiri dan PNPM sektoral

Perlu pula dipertimbangkanalternatif pooling dana K/L non-PNPM yang selama ini merupakankegiatan langsung ke desa/masyarakat

Denganmengefektifkanprogram yang berbasisdesa secara meratadan berkeadilan

Pasal 72 ayat (2) UU 6/2014

15


FAKTOR SUKSES PNPM MANDIRI YANG PERLU DIWARISKAN

1. Alokasi dana langsung disalurkan ke kelompok masyarakat dengan cara

sederhana dan terukur. (dg proposal yang diverifikasi, bertahap sesuai

kemajuan pelaksanaan)

2. Pendampingan intensif berjenjang, mengembangkan kapasitas kader desa

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

3. Afirmatif terhadap kaum perempuan dan marjinal/miskin (memberi

kesempatan untuk ikut dalam perencanaan dan pengambilan keputusan)

4. Musyawarah Desa yang partisipatif dilaksanakan untuk menentukan prioritas,

pemilihan pengelola kegiatan dan forum pertanggungjawaban/serah terima

hasil kegiatan.

5. Sistem Swakelola dilakukan untuk semua kegiatan skala desa dengan

mengikutkan penduduk miskin, baik pembangunan infrastruktur, pengelolaan

pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi rumah tangga.

6. Penciptaan lapangan kerja ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal

(desa) dengan prioritas warga miskin, sesuai dengan keterampilan dan kondisi

desa.

7. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prosedur baku pada setiap tahap

kegiatan dengan sanksi yang tegas dan jelas.

16


Mengenali kemiskinan:• Identifikasi kemiskinan• Merumuskan persoalan

kemiskinan yang dihadapi• Merumuskan penyebabnya

Sosialisasi Awal dan

Musyawarah Masyarakat:• Pemetaan sosial• Sosialisasi program

Penyusunan Rencana:• Identifikasi dan Prioritisasi

• Penyusunan Rencana/ProgramPenanggulangan kemiskinan

Pengorganisasian Masyarakat:Lembaga Keswadayaan Masyarakat dibentuk/ditetapkan, dimiliki, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan bersama

Pelaksanaan Kegiatan:• Pembentukan/Penetapan

kelompok swadaya masyarakatpelaksana kegiatan

• Media bersama untuk menyelesaikan masalah secara mandiri

Pemetaan Sosial/Swadaya:• Merumuskan kebutuhan dan

potensi yang ada.• Memecahkan persoalan dengan

potensi yg dimiliki

Pemanfaatan dan Pemeliharaan:Kelompok swadaya masyarakat dan masyarakat miskin lainnya

PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT)

1

2

4

5

6

7

3

17


1. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana yang berkeadilan menggunakan Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW) dan sesuai dengan perencanaan dan tahapan kegiatan. Penerapan IKW untuk penentuan besaran alokasi DAD

Penyaluran bertingkat untuk meningkatkan peran Pemda : Pusat -> Kabupaten -> Desa

Pencairan bertahap berdasarkan perencanaan dan tahapan kegiatan yang disepakati di Musyawarah Antar Desa (MAD)

2. Perencanaan partisipatif dimulai dari penggalian gagasan ditingkat kelompok(sektoral, perempuan, dusun, pemuda, dll.), untuk memberikan masukandalam penyusunan RPJM Desa/RKP Desa.

3. Pendampingan disediakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkankapasitas masyarakat dan perangkat desa sekaligus memastikan tercapainyapeningkatan kesejahteraan.

MEMASTIKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIADOPSI DALAM RUMUSAN PP

18


4. Sistem Informasi Desa dibangun dari hasil pemetaan sosial partisipatif, yang berguna untuk: Input dalam penyusunan RPJMDesa/RKPDes

Pemantauan dan penilaian dari pencapaian indikator

Pembaharuan data untuk penetapan sasaran program pemerintah

Input bagi kabupaten dalam perencanaan kawasan perdesaan

5. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan secara swakelola dengan menerapkan prinsip transparansi dalam pemilihan tim pelaksana kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat miskin di desa.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui Public Employment Program (PEP) dan pengembangan usaha mikro (RLF)

7. Pengelolaan asset publik seperti pasar desa, air bersih, PAUD, Polindes, dan lainnya dipercayakan kepada lembaga kemasyarakatan desa.


19


8. Kelembagaan Masyarakat: Memastikan agar “lembaga kemasyarakatan desa” betul-betul lembaga

bentukan masyarakat, berciri pemberdayaan masyarakat

Mitra Pemerintah Desa, harus diartikan sebagai mitra yang sejajar, bisa menyampaikan usulan sesuai prosedur perencanaan

9. Evaluasi hasil pembangunan Desa menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat yang telah disepakati. (4 indikator outcome dan 19 indikator output)

10. Penerapan prinsip downward accountability dan transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola desa

Musyawarah desa pertanggungjawaban kegiatan (minimal 2 kali setahun)

Audit silang antar desa Musyawarah desa pertanggungjawaban akhir tahun


20


USULAN AGENDA 2014-2015


Menetapkan 2015 sebagai masa transisi pelaksanaan UU 6/2014tentang Desa, dengan menggunakan pola dan komponen PNPMMandiri, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi program-program KL yang berbasis desa, untuk memenuhialokasi dana desa (pasal 72 ayat 2 point b)

2. Menyusun alokasi dan daftar lokasi (daflok) dengan menggunakanIndeks Kesejahteraan Wilayah (IKW) sebagai rujukannya

3. Mengalokasikan dana BLM/Dana Desa dalam APBN 2015 dan menyusun mekanisme transfer alokasi dana desa sesuai dengan amanat dalam UU Desa

4. Mengalokasikan dana pendampingan pada APBN 2015, minimal sama dengan jumlah dan struktur alokasi pendampingan PNPM Mandiri 2014

5. Peningkatan kapasitas pendamping dan perangkat desa, sesuaidengan amanat undang-undang desa.

22

USULAN AGENDA


USULAN AGENDA6. Menuntaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada daerah

khusus dan non-Desa.

– Desa-desa tertinggal, rawan bencana dan terpencil dapat melakukan kegiatanpemberdayaan masyarakat dengan pendekatan khusus, melalui bantuan dan pendampingan yang intensif dari K/L (PNPM Generasi, RESPEK, RIS, PISEW, dll)

– PNPM Mandiri yang tidak berkaitan dengan UU Desa, masih bisa dilanjutkan, asalkan tidak mengurangi Dana Alokasi Desa (PNPM Perkotaan, PNPM yang areanya antar desa atau kawasan perdesaan)

23

7. Merumuskan skema program pemberdayaan masyarakat dengan konsep pemberdayaan yang berorientasi pada : – Penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan melalui pendekatan Public

Employment Program (PEP), terutama bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan di desa.

– Peningkatan pendapatan masyarakat dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi lokal/PEL (Local Economic Growth) pada kawasan perdesaan, melalui kerjasama antar Desa.


TRANSISI PELAKSANAAN UU DESA(2015)


MENGAPA TRANSISI DIPERLUKAN

25

• Masih diperlukan waktu untuk penyusunan atau penjabaran operasionalisasi dari UU Desa (PP, PMK, Permen, Juklak-Juknis, dan lainnya).

• Perlu pra-kondisi bagi Pemda untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan UU Desa.

• Perlu peningkatan kapasitas Kades dan perangkat Desa yang terencana secara sistematis. Selama ini fokus PNPM Mandiri pada penguatan kapasitas kelompok masyarakat, dan sedangkan bidang Otonomi Daerah kurang mendapatkan pelatihan atau pembinaan secara khusus.

• Perlu upaya untuk mengurangi risiko terkait dengan kesalahan pengelolaan dana yang memiliki konsekuensi hukum dan kemungkinan tidak tercapainya sasaran kesejahteraan masyarakat.

• Perlu perumusan skema alih kelola atas asset yang dihasilkan PNPM dan lembaga-lembaga yang telah terbentuk.


BAGAIMANA PNPM DAPAT BERPERAN DALAMMASA TRANSISI MENUJU PELAKSANAAN UU DESA

26

PNPM mempunyai kelengkapan komponen yang dapat digunakan menujupelaksanaan UU Desa, antara lain:

1. PNPM memiliki sistem untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana pembangunan (BLM)

2. PNPM memiliki mekanisme perencanaan partisipatif yang sesuai dengantujuan dari UU Desa

3. PNPM berhasil membangun pranata kelembagaan masyarakat yang inklusif.

4. PNPM memiliki skema pendampingan berjenjang untuk memfasilitasikegiatan ditingkat masyarakat dan pemerintahan desa

Pada tahun 2014 - 2015 ini, PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan masih

memiliki alokasi untuk pendampingan dan peningkatan kapasitas


Pusat(BUN)

Dana Transfer

Dana Penyesuaian

Kabupaten/Kota

UP

K

Hibah

Des

aTP

K

2015MekansimePNPM

2016UU Desa

Mengapa Dana Transfer - Dana Penyesuaian?

• Sesuai dengan semangat desentralisasi dan arah UU Desa• Instrumen regulasi yang dibutuhkan tidak terlalu kompleks (penetapan di APBN

2015, PMK, dan Permendagri)• Memberikan ruang pembelajaran kabupaten/kota untuk implementasi Dana Desa• Memberikan kesempatan evaluasi untuk antisipasi risiko Dana Desa di kab/kota• Alokasi DDUB yang sudah dianggarkan kab/kota bisa tetap menjadi dana

pendamping

Earmarked DD

KERANGKA USULAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

27


SKEMA PENERAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF

2014

(Persiapan TRANSISI)

2015

(Periode TRANSISI)

2016

(Pelaksanaan UU Desa)

Permendagri tentang Pedoman RKPD 2015

Permendagri tentang Perencanaan Partisipatif

Penyusunan PP UU Desa tentang Perencanaan Desa

(pengganti PP 72/2005)

Permendagri tentang Perencanaan Desa

(pengganti Permendagri66/2007)

Revisi UU 32/2004 tentangPemerintah Daerah

Penyusunan PP UU Pemda tentang Perencanaan Daerah

(pengganti PP 73/2005, PP 8/2008, dan PP 19/2008)

Permendagri tentang Perencanaan Daerah

(pengganti Permendagri54/2010)

Sebagai masukan

Sebagian materi dicakup

dalam Permen ini

Sebagian materi dicakup

dalam Permen ini

Sebagai masukan Sebagai masukan

28


SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015)No PNPM saat ini Masa Transisi (2015) UU Desa (2016)

I Alokasi dan Penyaluran BLM

• Kriteria alokasi menggunakanjumlah dan sebaran penduduk miskin.

• Alokasi BLM berada dalam DIPA Sektor (K/L) yang langsung ditransfer ke rekening UPK.

• Penyaluran BLM dilakukan oleh UPK langsung kepada rekening masyarakat.

• Penerapan kriteria IKW dalam rencana alokasi BLM (Dana Desa) untuk tahun anggaran 2015.

• Penyusunan skema transfer Dana Desa melalui pos Dana Penyesuaian kepada Kabupaten/Kota.

• Penyusunan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke rekening UPK untuk disalurkan kepada (kelompok) masyarakat.

• Kriteria IKW ditambahkan menjadi salah satu penetapan Lokasi/Alokasi.

• Alokasi Dana Desa langsung ditransfer ke rekening Desa, melalui Kabupaten/Kota.

• Penyaluran Belanja Desa dilakukan langsung kepada (kelompok) masyarakat.

II Penerapan Perencanaan Partisipatif

• Penerapan perencanaan partisipatif dilakukan melaluisiklus pemberdayaan PNPM.

• Pelaksanaan siklus PNPM di atas dilakukan terpisah dengan perencanaan pembangunan desa.

• Dokumen hasil perencanaan partisipatif (MMDD/PJM Pronangkis) menjadi masukan dalam penyusunan RPJM Desa.

• Penyusunan mekanismeperencanaan partisipatif yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.

• Penerapan perencanaan partisipatif menjadi dasar penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

• Penguatan kecamatan dalam integrasi perencanaan partisipatif melalui pelimpahan sebagian tupoksi bappeda kabupaten/kota.

• Perencanaan partisipatif dijalankan melalui Musyawarah desa dan Musrengbang Desa.

• Perencanaan partisipatif menghasilkan satu kesatuan dokumen perencanaan desa, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa.

• Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.


No PNPM saat ini Masa Transisi (2015) UU Desa (2016)

III Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat

• Pembentukan/pemanfaatan lembaga masyarakat (UPK/BKM) ditujukan untuk mengelola seluruh kegiatan PNPM.

• Lembaga Masyarakat berperan dalam mengorganisasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pokmas.

• Aset hasil pembangunan PNPM diserahkan pengelolaan dan pemeliharaannya kepada masyarakat.

• Pengelolaan dana bergulir masyarakat dilakukan pada tingkat kecamatan dan disalurkan kepada Pokmas.

• BAKD berperan melakukan pengawasan dan audit kepada lembaga masyarakat (UPK), dan kerjasama antar desa.

• Konsolidasi lembaga masyarakatdesa/kelurahan dan kelompok pemberdayaan masyarakat PNPM untuk memperkuat struktur organisasi pemerintah Desa dan menjadi bagian dari lembaga-lembaga reguler di Desa.

• Konsolidasi tingkat kecamatan, UPK dan Badan Pengawas-UPK menjalankan fungsinya menjadi unit dibawah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

• Menyusun mekanisme penyerahan aset kepada Desa, dan meneruskan pengelolaannya oleh lembaga masyarakat yang ada.

• Lembaga Masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan mitra Pemerintah Desa.

• Lembaga Masyarakat berperan melakukan pemberdayaan masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

• Lembaga masyarakat berperan meningkatkan pelayanan desa melalui pengelolaan aset desa berdasarkan hasil musyawarah.

• Membentuk BUMDes untuk mengelola dana bergulir dan pelayanan umum Desa.

• Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, BAKD dapat membentuk Pokmassesuai dengan kebutuhan.

SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015)


No PNPM saat ini Masa Transisi (2015) UU Desa (2016)

IV Peran dan Tugas Pendampingan

• Mengorganisasi masyarakat dalam pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

• Fasilitasi dan dampingan penyusunan perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pengawasan

• Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan, prosedur dan ketentuan.

• Remunerasi dibiayai oleh alokasi anggaran K/L, termasuk manajemen dan supervisinya.

• Perubahan orientasi pendampingan dari skala program dan masyarakat menjadi skala desa dan kawasan perdesaan.

• Penguatan kapasitas pendamping melalui peningkatan kompetensi pendampingan Desa.

• Pengaturan penyediaan sumber daya dan manajemen pendampingan.

• Perbaikan Remunerasi dengan pembiayaan oleh Pusat, termasuk manajemen dan supervisi.

• Optimalisasi mengerahkan tenaga Fasilitator PNPM saat ini, termasuk Pendamping Lokal dan Setrawan.

• Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

• Pemerintah (provinsi dan kab/kota) berkewajiban melakukan pembinaan pendamping dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

• Remunerasi dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dan supervisi oleh Pusat.

SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015)


TERIMA KASIH

ARAH STRATEGIS PNPM DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM … Strategis PNPM... · tim nasional tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinanpercepatan penanggulangan kemiskinan arah strategis

Documents