Top Banner
Politik & Hukum 4 Suara Pembaruan Kamis, 20 Oktober 2016 [JAKARTA] Dua tahun pe- merintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, khususnya dalam bidang poli- tik, dinilai mumpuni dalam mencairkan kebekuan dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Sehingga, konsolidasi politik untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam berbagai program nasional kian mem- baik. Demikian pandangan se- jumlah elite parpol, saat di- mintai pendapatnya terkait dua tahun pemerintahan Jokowi- JK, Kamis (20/10). Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, stabilitas poli- tik selama 2 tahun pemerin- tahan Jokowi-JK terjadi karena memang pemerin- tahan Jokowi-JK bekerja se- rius untuk rakyat. Hal ini yang mendorong mayoritas partai-partai termasuk Partai Golkar mendukung Jokowi- JK sampai tahun 2019. “Dukungan terhadap pemer- intah Jokowi-JK secara poli- tik karena alasan obyektif di mana Jokowi dan JK turun ke lapangan, dekat dengan rakyat, langsung awasi pem- bangunan infrastruktur, pergi ke daerah-daerah per- batasan dan terluar serta mengeluarkan kebijakan-ke- bijakan yang meskipun tidak populis, tetapi berdampak positif terhadap bangsa sep- erti tax amnesty,” ujar Agun. Agun menilai, dalam waktu 2 tahun pemerintahan Jokowi bisa menjalankan pe- merintahan presidensial secara efektif. Hal ini, kata dia ten- tunya didukung oleh parlemen yang sudah cair dan tidak ter- belah lagi secara kaku dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) seperti di awal pemer- intahan Jokowi-JK. Menurut Agun, Jokowi- JK telah meraih prestasi luar biasa ketika bisa mencipta- kan dan menjaga stabilitas politik selama dua tahun pe- merintahan. Agun masih in- gat bagaimana awal-awal pe- merintahan Jokowi-JK yang menang dengan dukungan politik yang minim. Politisi PDI-P Maruarar Sirait menegaskan, Presiden Jokowi berhasil menunjuk- kan dirinya sebagai sosok yang membuat sejarah di pe- merintahan yang stabil secara politik. Situasi yang menjadi modal bagi Indonesia lepas landas melaju kencang mem- bangun perekonomiannya. Presiden Jokowi, terang- nya, mampu membangun situ- asi yang kondusif dan stabil, baik di pemerintahan maupun dalam situasi sehari-hari. Politik yang stabil terjadi di pemerintahan dan berhasil mengatasi prediksi banyak pi- hak yang ragu sang presiden mampu menjinakkan pergula- tan politik KIH vs KMP di awal masa jabatannya. Di sisi lain, Jokowi juga dinilainya berhasil memban- gun Indonesia yang lebih baik, baik secara mental mau- pun secara ekonomi. “Cara bekerja Pak Jokowi sangat mantap dan komprehensif. Dengan perspektif legal justice, Pak Jokowi memper- hatikan UU dalam menja- lankan roda pemerintahan. Pak Jokowi juga memperhati- kan social justice, yakni memperhatikan kebutuhan rkayat. Akhirnya semua kepu- tusan beliau bijaksana dan bisa diterima semua pihak,” jelas Ara, sapaan akrabnya. Hal senada disampaikan oleh Sekjen DPP PKB, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, di dua tahun pemerintahan- nya, Presiden Jokowi telah menunjukkan keberhasilan membangun stabilitas politik. Dikatakan, Presiden Jokowi sangat hebat dalam menegosiasikan kepentin- gan pemerintahan dan ke- pentingan parpol yang sebel- umnya berseberangan. Dan kesemuanya bisa dilakukan dengan seminimal mungkin menganggu kepentingan masyarakat banyak. Proses itulah yang men- yebabkan pemerintahan sta- bil hingga saat ini. Parlemen yang dahulu diprediksi akan menyulitkan pemerintahan karena dikuasai mantan KMP, kini berjalan baik dan konsisten mendukung. Dia menjelaskan, sangat istimewa memang apabila me- lihat bahwa parpol yang dulu melawannya habis-habisan, justru kini banyak menduku- ngnya. “Saya kira karena Pak Presiden memang pantas un- tuk dipercayai,” katanya. Perubahan Ketua DPP Partai Nasdem, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun waktu dua tahun mampu melakukan konsol- idasi politik, baik itu di parlemen maupun di dalam lingkungan parpol. Semua se- mata-mata dilakukan untuk melahirkan pemerintahan yang memiliki dukungan kuat di ranah pengambil kebijakan. “Konsolidasi politik yang menghasilkan regrouping partai pendukung pemerintah yang semakin solid diharap- kan menjadi momentum yang baik untuk mengambil kebijakan pembangunan yang lebih akseleratif. Khususnya melalui dukun- gan kekuatan politik di DPR dalam kaitan dengan legislasi dan APBN yang semakin kredibel,” kata Jhonny. Selain mengalami kema- juan di bidang politik, ban- yak capaian positif yang diraih pemerintahan saat ini, seperti di bidang ekonomi, hukum, kesehatan, pendidi- kan, sosial, pertahanan kea- manan, dan lain-lain. Di bi- dang-bidang tersebut, men- galami kemajuan yang cukup baik jika dibandingkan masa- masa awal pemerintahan. Di bidang ekonomi, pro- gram konektivitas pemban- gunan infrastruktur sudah diawali dengan baik. Dalam sisa waktu tiga tahun kede- pan, diharapkan dapat ber- jalan dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan aksel- erasi yang diharapkan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kehidupan ekonomi rakyat di bawah Jokowi-JK bertambah berat. Menurutnya, selama dua tahun ini daya beli masyarakat turun, tenaga kerja kurang karena pertumbuhan yang di- janjikan jauh dari harapan. “Pertumbuhan ditarget 5,1%, padahal saat kampa- nye pak Jokowi katakan 7 sampai 8 bahkan 9%. Apa betul tidak waktu berjalan yang buktikan petumbuhan ekonomi,” kata Muzani, Kamis (19/10). Menurutnya, dengan per- tumbuhan ekonomi rendah maka pengangguran akan se- makin bertambah. Ia me- minta pemerintahan Jokowi memperhatikan masalah itu. “Pemerintah harus am- bil tindakan. Ekonomi be- gitu berat. Berbagai macam proteksi pemerintah yang jadi stimulus malah ber- kurang,” katanya. Di banyak daerah, kata Ketua Fraksi Gerindra DPR itu, proyek-proyek berjalan namun pembayarannya di- tunda dan dikurangi. Bahkan proyek yang su- dah ditender dibatalkan. Menurutnya, proyek yang sudah direncanakan dihilan- gkan sehingga pertumbuhan ekonomi jadi taruhannya. Muzani mengakui, stabili- tas relatif baik, tapi yang harus diwaspadai adalah gejala sep- aratisme terutama di Papua. Bahkan dia mengungkapkan OPM makin ofensif. “Di PBB ada enam negara di sekitar Papua yang mulai mengangkat isu ini di forum majelis umum PBB. Ini serius dan jangan dianggap sepele. NKRI harga mati,” katanya. [MJS/YUS/C-6/H-14/Y-7] Jokowi Dinilai Berhasil Menjinakkan Pergulatan Politik Arah Program Nasional Membaik [JAKARTA] Bertemu den- gan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge mengaku membicarakan perihal keinginan Denmark menanamkan investasi di bidang energi di Tanah Air. Menurut Klynge, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar. Salah satunya adalah angin yang dinilai mampu menjadi jawaban Pemerintah Indonesia akan kebutuhan energi terbarukan yang ramah lingkungan. “Kami (dengan JK) mem- bicarakan mengenai kerjas- ama khususnya di bidang te- knologi dan energi. Kami yakini kerja sama ini adalah jawaban untuk Pemerintah Indonesia akan masalah en- ergi,” kata Klynge sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta, Rabu (19/10). Apalagi, lanjutnya, den- gan kemampuan dan pengal- aman teknologi yang dimiliki Denmark dipastikan mampu menjadi jawaban akan energi terbarukan. Salah satunya, adalah pengembangan pemanfaatan angin sebagai sumber energi baru dan masa depan Indonesia. “Banyak wilayah di Indonesia yang anginnya kencang sehingga memun- gkinkan dibangun PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Angin). Tetapi, kami kon- sentrasi di Sulawesi Selatan, Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan,” ungkapnya. Hanya saja, Klynge be- lum bisa memastikan berapa nilai investasi yang akan ma- suk dari kerja sama bidang energi tersebut. Dia hanya mengatakan perlu ada seti- daknya satu proyek nyata yang bisa langsung dikerjakan sehingga memudahkan ma- suknya investasi lainnya di sektor energi baik terbarukan maupun energi lainnya. Optimal Namun, Klynge memasti- kan bahwa bentuk kerja sama ke depannnya adalah antar- negara atau Government to Government (G to G). Meskipun, dalam pengerjaan- nya tetap saja menggunakan sistem business to business (b to b) dengan kesepakatan harga kilowatt per jam nya. Pemerintah memang tengah mengoptimalkan rencana pembangunan lis- trik 35.000 MegaWatt (MW). Meskipun, sudah di- akui tidak akan selesai se- suai target pada tahun 2019. Namun, JK berulangkali mengingatkan untuk mereal- isasikan proyek pembangkit listrik 35.000 MW tersebut, diperlukan adanya pembau- ran energi. Mengingat, ban- yak potensi energi yang di- miliki Indonesia dan belum dimanfaatkan secara maksi- mal, seperti geothermal (panas bumi), matahari, air, dan angin. Apalagi, ditambah adanya ketentuan pemanfaatakan en- ergi 50% batubara, 25% gas, dan 20% energi baru ter- barukan hingga tahun 2025. [N-8] Denmark Berminat Investasi Bidang Energi BERITASATU PHOTO / GUGUN A. SUMINARTO Presiden Jokowi berdialog dengan warga saat kunjungan kerja di Papua, baru-baru ini. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (keempat kiri atas) berbincang de- ngan anggota DPR seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10). DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja PBB mengenai perubahan iklim menjadi Undang-Undang.
1

Arah Program Nasional Membaik - gelora45.comgelora45.com/news/SP2016102003.pdftik, dinilai mumpuni dalam mencairkan kebekuan dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah

Apr 30, 2019

Download

Documents

ngohanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Arah Program Nasional Membaik - gelora45.comgelora45.com/news/SP2016102003.pdftik, dinilai mumpuni dalam mencairkan kebekuan dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah

Politik & Hukum4 Sua ra Pem ba ru an Kamis, 20 Oktober 2016

[JAKARTA] Dua tahun pe-merintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, khususnya dalam bidang poli-tik, dinilai mumpuni dalam mencairkan kebekuan dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Sehingga, konsolidasi politik untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam berbagai program nasional kian mem-baik. Demikian pandangan se-jumlah elite parpol, saat di-mintai pendapatnya terkait dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kamis (20/10).

Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, stabilitas poli-tik selama 2 tahun pemerin-tahan Jokowi-JK terjadi karena memang pemerin-tahan Jokowi-JK bekerja se-rius untuk rakyat. Hal ini yang mendorong mayoritas partai-partai termasuk Partai Golkar mendukung Jokowi-JK sampai tahun 2019. “Dukungan terhadap pemer-intah Jokowi-JK secara poli-tik karena alasan obyektif di mana Jokowi dan JK turun ke lapangan, dekat dengan rakyat, langsung awasi pem-bangunan infrastruktur, pergi ke daerah-daerah per-batasan dan terluar serta mengeluarkan kebijakan-ke-bijakan yang meskipun tidak populis, tetapi berdampak positif terhadap bangsa sep-erti tax amnesty,” ujar Agun.

Agun menilai, dalam waktu 2 tahun pemerintahan Jokowi bisa menjalankan pe-merintahan presidensial secara efektif. Hal ini, kata dia ten-tunya didukung oleh parlemen yang sudah cair dan tidak ter-belah lagi secara kaku dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) seperti di awal pemer-intahan Jokowi-JK.

Menurut Agun, Jokowi-JK telah meraih prestasi luar biasa ketika bisa mencipta-kan dan menjaga stabilitas politik selama dua tahun pe-merintahan. Agun masih in-

gat bagaimana awal-awal pe-merintahan Jokowi-JK yang menang dengan dukungan politik yang minim.

Politisi PDI-P Maruarar Sirait menegaskan, Presiden Jokowi berhasil menunjuk-kan dirinya sebagai sosok yang membuat sejarah di pe-merintahan yang stabil secara politik. Situasi yang menjadi modal bagi Indonesia lepas landas melaju kencang mem-bangun perekonomiannya.

Presiden Jokowi, terang-nya, mampu membangun situ-asi yang kondusif dan stabil, baik di pemerintahan maupun

dalam situasi sehari-hari. Politik yang stabil terjadi di pemerintahan dan berhasil mengatasi prediksi banyak pi-hak yang ragu sang presiden mampu menjinakkan pergula-tan politik KIH vs KMP di awal masa jabatannya.

Di sisi lain, Jokowi juga dinilainya berhasil memban-gun Indonesia yang lebih baik, baik secara mental mau-pun secara ekonomi. “Cara bekerja Pak Jokowi sangat mantap dan komprehensif. Dengan perspektif legal justice, Pak Jokowi memper-hatikan UU dalam menja-lankan roda pemerintahan. Pak Jokowi juga memperhati-kan social justice, yakni memperhatikan kebutuhan rkayat. Akhirnya semua kepu-tusan beliau bijaksana dan bisa diterima semua pihak,” jelas Ara, sapaan akrabnya.

Hal senada disampaikan oleh Sekjen DPP PKB, Abdul Kadir Karding. Menurutnya, di dua tahun pemerintahan-nya, Presiden Jokowi telah menunjukkan keberhasilan membangun stabilitas politik.

Dikatakan, Presiden Jokowi sangat hebat dalam menegosiasikan kepentin-

gan pemerintahan dan ke-pentingan parpol yang sebel-umnya berseberangan. Dan kesemuanya bisa dilakukan dengan seminimal mungkin menganggu kepentingan masyarakat banyak.

Proses itulah yang men-yebabkan pemerintahan sta-bil hingga saat ini. Parlemen yang dahulu diprediksi akan menyulitkan pemerintahan karena dikuasai mantan KMP, kini berjalan baik dan konsisten mendukung.

Dia menjelaskan, sangat istimewa memang apabila me-lihat bahwa parpol yang dulu melawannya habis-habisan, justru kini banyak menduku-ngnya. “Saya kira karena Pak Presiden memang pantas un-tuk dipercayai,” katanya.

PerubahanKetua DPP Par t a i

Nasdem, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menjelaskan, pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun waktu dua tahun mampu melakukan konsol-idasi politik, baik itu di parlemen maupun di dalam lingkungan parpol. Semua se-mata-mata dilakukan untuk melahirkan pemerintahan yang memiliki dukungan kuat di ranah pengambil kebijakan.

“Konsolidasi politik yang menghasilkan regrouping partai pendukung pemerintah yang semakin solid diharap-kan menjadi momentum yang baik untuk mengambil kebijakan pembangunan yang lebih akseleratif. Khususnya melalui dukun-gan kekuatan politik di DPR dalam kaitan dengan legislasi dan APBN yang semakin kredibel,” kata Jhonny.

Selain mengalami kema-juan di bidang politik, ban-yak capaian positif yang diraih pemerintahan saat ini, seperti di bidang ekonomi, hukum, kesehatan, pendidi-kan, sosial, pertahanan kea-manan, dan lain-lain. Di bi-dang-bidang tersebut, men-galami kemajuan yang cukup baik jika dibandingkan masa-

masa awal pemerintahan.Di bidang ekonomi, pro-

gram konektivitas pemban-gunan infrastruktur sudah diawali dengan baik. Dalam sisa waktu tiga tahun kede-pan, diharapkan dapat ber-jalan dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan aksel-erasi yang diharapkan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kehidupan ekonomi rakyat di bawah Jokowi-JK bertambah berat. Menurutnya, selama dua tahun ini daya beli masyarakat turun, tenaga kerja kurang karena pertumbuhan yang di-janjikan jauh dari harapan.

“Pertumbuhan ditarget 5,1%, padahal saat kampa-nye pak Jokowi katakan 7 sampai 8 bahkan 9%. Apa betul tidak waktu berjalan yang buktikan petumbuhan ekonomi,” kata Muzani, Kamis (19/10).

Menurutnya, dengan per-tumbuhan ekonomi rendah maka pengangguran akan se-makin bertambah. Ia me-minta pemerintahan Jokowi memperhatikan masalah itu.

“Pemerintah harus am-bil tindakan. Ekonomi be-gitu berat. Berbagai macam proteksi pemerintah yang jadi stimulus malah ber-kurang,” katanya.

Di banyak daerah, kata Ketua Fraksi Gerindra DPR itu, proyek-proyek berjalan namun pembayarannya di-tunda dan dikurangi.

Bahkan proyek yang su-dah ditender dibatalkan. Menurutnya, proyek yang sudah direncanakan dihilan-gkan sehingga pertumbuhan ekonomi jadi taruhannya.

Muzani mengakui, stabili-tas relatif baik, tapi yang harus diwaspadai adalah gejala sep-aratisme terutama di Papua. Bahkan dia mengungkapkan OPM makin ofensif.

“Di PBB ada enam negara di sekitar Papua yang mulai mengangkat isu ini di forum majelis umum PBB. Ini serius dan jangan dianggap sepele. NKRI harga mati,” katanya. [MJS/YUS/C-6/H-14/Y-7]

Jokowi Dinilai Berhasil Menjinakkan Pergulatan PolitikArah Program Nasional Membaik

[JAKARTA] Bertemu den-g a n Wa k i l P r e s i d e n (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge mengaku membicarakan perihal keinginan Denmark menanamkan investasi di bidang energi di Tanah Air.

M e n u r u t K l y n g e , Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar. Salah satunya adalah angin yang dinilai mampu menjadi jawaban Pemerintah Indonesia akan

kebutuhan energi terbarukan yang ramah lingkungan.

“Kami (dengan JK) mem-bicarakan mengenai kerjas-ama khususnya di bidang te-knologi dan energi. Kami yakini kerja sama ini adalah jawaban untuk Pemerintah Indonesia akan masalah en-ergi,” kata Klynge sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta, Rabu (19/10).

Apalagi, lanjutnya, den-gan kemampuan dan pengal-aman teknologi yang dimiliki Denmark dipastikan mampu

menjadi jawaban akan energi terbarukan. Salah satunya, adalah pengembangan pemanfaatan angin sebagai sumber energi baru dan masa depan Indonesia.

“Banyak wilayah di Indonesia yang anginnya kencang sehingga memun-gkinkan dibangun PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Angin). Tetapi, kami kon-sentrasi di Sulawesi Selatan, Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan,” ungkapnya.

Hanya saja, Klynge be-

lum bisa memastikan berapa nilai investasi yang akan ma-suk dari kerja sama bidang energi tersebut. Dia hanya mengatakan perlu ada seti-daknya satu proyek nyata yang bisa langsung dikerjakan sehingga memudahkan ma-suknya investasi lainnya di sektor energi baik terbarukan maupun energi lainnya.

OptimalNamun, Klynge memasti-

kan bahwa bentuk kerja sama ke depannnya adalah antar-

negara atau Government to Government (G to G). Meskipun, dalam pengerjaan-nya tetap saja menggunakan sistem business to business (b to b) dengan kesepakatan harga kilowatt per jam nya.

Pemerintah memang tengah mengoptimalkan rencana pembangunan lis-tr ik 35.000 MegaWatt (MW). Meskipun, sudah di-akui tidak akan selesai se-suai target pada tahun 2019.

Namun, JK berulangkali mengingatkan untuk mereal-

isasikan proyek pembangkit listrik 35.000 MW tersebut, diperlukan adanya pembau-ran energi. Mengingat, ban-yak potensi energi yang di-miliki Indonesia dan belum dimanfaatkan secara maksi-mal, seperti geothermal (panas bumi), matahari, air, dan angin.

Apalagi, ditambah adanya ketentuan pemanfaatakan en-ergi 50% batubara, 25% gas, dan 20% energi baru ter-barukan hingga tahun 2025. [N-8]

Denmark Berminat Investasi Bidang Energi

BeritaSatu Photo / GuGun a. Suminarto

Presiden Jokowi berdialog dengan warga saat kunjungan kerja di Papua, baru-baru ini.

antara Foto/PuSPa PerwitaSari

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti nurbaya Bakar (keempat kiri atas) berbincang de-ngan anggota DPr seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, rabu (19/10). DPr menyetujui rancangan undang-undang tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja PBB mengenai perubahan iklim menjadi undang-undang.