ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN - ictoh-tcscindonesia.comictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Dr.-Abdillah... · Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATANRPJMN I

2005 -2009

Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah

promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan

Bangkes

diarahkan untuk

meningkatkan

akses dan mutu

yankes

Akses

masyarakat thp

yankes yang

berkualitas

telah lebih

berkembang

dan meningkat

Akses

masyarakat

terhadap yankes

yang berkualitas

telah mulai

mantap

Kes

masyarakat thp

yankes yang

berkualitas

telah

menjangkau

dan merata di

seluruh wilayah

Indonesia

VISI:

MASYARAKAT

SEHAT

YANG MANDIRI

DAN

BERKEADILAN

RPJMN II

2010-2014

RPJMN III

2015 -2019

RPJMN IV

2020 -2025

KURATIF-

REHABILITATIF

PROMOTIF - PREVENTIF

UU 28 tahun2009

“Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan

1. Pelayanan kesehatanmasyarakat antara lain:a. pembagunan/pengadaan dan

pemeliharaan sarana danprasarana unit pelayanankesehatan,

b. penyediaan sarana umumyang memadai bagi perokok(smoking area),

c. kegiatan memasyarakatkanbahaya merokok, dan

2. Penegakan hukum sesuaidengan kewenangan Pemdayang dapat dikerjasamakandengan pihak/instansi lain,antara lain,a. pemberantasan

peredaran rokok illegal,dan

b. penegakan aturanmengenai laranganmerokok sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 31 Bidang Kesehatan Masyarakat

Penggunaan penerimaan Pajak Rokok diatur dan dituangkan dalam Perda APBD

(PP 55 TAHUN 2016 )Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah

(1) Penerimaan Pajak rokok yang disetorkan ke rekening kas umum Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dibagi dengan proporsi: 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan 70% (tujuh puluh persen) untuk dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

2) Penerimaan Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh

3)

Pelayanan kesehatan

masyarakat

sebagaimana

dimaksud pada ayat

(2) meliputi pelayanan

kesehatan masyarakat

sebagaimana diatur

dalam ketentuan

peraturan perundang-

undangan yang

mengatur tentang

Pajak Daerah dan

retribusi Daerah.(4) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dariPajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelahberkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2015Perubahan PMK 115 tahun 2013, tentang tatacara pungutan dan

penyetoran pajak rokok

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

PERMENDAGRI 33 tahun 2017Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018

Penganggaran pajak daerah dan

retribusi daerah:

Pendapatan yang bersumber dari Pajak

Rokok, baik bagian provinsi maupun

bagian kabupaten/kota, dialokasikan

paling sedikit 50% untuk mendanai

pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum oleh aparat yang

berwenang sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009.

Pelayanan kesehatan masyarakat yangdidanai dari pajak rokok mempedomaniPeraturan Pemerintah Nomor 55 tahun2016 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Pemungutan Pajak Daerah danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 53Tahun 2017 tentang perubahan atasPermenkes 40/2016 tentang PetunjukTeknis Penggunaan Pajak Rokok UntukPendanaan Pelayanan KesehatanMasyarakat.

• Permendagri 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedomana

Penyusunan APBD 2018

• Permenkes 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Permenkes 40 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Pajak Rokok

30% Provinsi 70% Kab/Kota

Earmark dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum oleh aparat yang berwenang

Earmark 75% dari 50% dari alokasi pelayanan kesehatan utk JKN KIS

pendanaan pelayanankesehatan masyarakat

Besar pajak rokok 10 % dari CukaiRokok

Permenkes 53 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Permenkes 40 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Permendagri 134 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Permendagri 33 Tahun 2017

tentang Pedomana Penyusunan APBD 2018

Peraturan Pemerintah no. 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak

Daerah

UU NO 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah

Pemanfaatan Dana Pajak Rokok dan DBHCHT

PAJAK ROKOK DAERAH DBHCHT

1. Peningkatan kualitasi bahan baku2. Pembinaan Industri3. Pembinaan Lingkungan Sosial4. Sosialisasi ketentuan di bid cukai5. Pemberantasan barang kena cukai

ilegal

1. Penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi2. Peningkatan Promosi Kesehatan3. Peningkatan Kesehatan Keluarga4. Peningkatan Gizi5. Peningkatan Kesehatan lingkungan6. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga7. Peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya8. Yankes di faslitas tk 19. Pembangunan atau pemeliharaan fasilitas yankes dan/atau penyediaan peralatan kesehatan di

fasyankes

Permenkes 53/2017 Permenkeu 222/2017

mendukung

Strategi Pelaksanaan Kegiatan(Permenkes Nomor 53 tahun 2017)

Pemberdayaan masyarakat

Advokasi

Pemenuhan sarana dan prasaranapromotif dan preventif untuk

pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan dan non

kesehatan

Kemitraan Penggunaan Pajak Rokokuntuk Pendanaan

Pelayanan KesehatanMasyarakat

1. Kegiatan dalam rangka Penurunan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Deteksi dini Kegiatan preventif untuk menemukanfaktor risiko penyakit sehingga dapatdiintervensi sebelum munculnyagejala penyakit, spt :• pemeriksaan berat badan dan

lingkar perut• pemeriksaan tekanan darah, dan

lain-lain• pemberian imunisasi

Melalui Penguatan regulasi

Jejaring kemitraan

Pelayananpreventif

Pengembangansistem rujukan

Deteksi diniPenatalaksanaan faktor risiko

PTM

Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka deteksi dini PTM.

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

2. Kegiatan dalam rangka Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular, termasuk Imunisasi

Melalui Pelayanan pencegahan dan pengendalian PM langsung

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik

Imunisasi.

Penyakit menular : penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antaralain : virus, bakteri, jamur, dan parasit. Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikempokkan menjadi :a. Penyakit menular langsung, co/ difteri, polio, campak, rubella, dllb. Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit, co/ malaria, demam berdarah, filariasis,

kecacingan, dllPemberian Kekebalan (Imunisasi) : imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Sos Pajak Rokok Banyuwangi

3. Peningkatan Promosi Kesehatan

MelaluiAdvokasi,

Kemitraan, dan pemberdayaan

masyarakat

Pembinaan SBH

Penguatan peran serta organisasi

kemasyarakatan dan kelompok

potensial di masyarakat yang peduli

kesehatan dan UKBM.

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

4. Peningkatan Kesehatan Keluarga

MelaluiPelayananKesehatan

Maternal dan Neonatal

Kesehatan balita dan anak pra sekolah

usia sekolah dan remaja

usia reproduksi

lanjut usia

KELUARGA SEHAT HEALTHY FAMILY HEALTHY FAMILY

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

5. Peningkatan Gizi

Melalui

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam perbaikan

gizi

Peningkatan kapasitas SDM kesehatan dan non kesehatan

(kader Posyandu

Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan LP dan LS, Org. Profesi dan LSM dalam rangka intervensi

sensitif dan spesifik

Pelacakan

kasus kurang

gizi

Kegiatan peningkatan gizi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan, kualitas dan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 HPK, remaja puteri serta usia produktif.

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

6. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Yankespada

Desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

Tempat-Tempatumum

Tempatpengelolaan

makanan

Rumah sakit yang melakukan pengelolaan

limbah medis

Kab/kota yang menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat

Kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan dimaksudkan sebagai penguatan upaya kesehatan lingkungan yang meliputi : penyehatan, pengamanan, dan pengendalian.

Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa : air, udara, tanah, pangan serta sarana dan bangunan. Pengamanan dilakukan melalui upaya perlindungan kesmas,

proses pengolahan limbah dan pengawasan terhadap limbah. Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

7. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Yankes pada NelayanPekerja sektor

informal

Pekerja Perempuan melalui Gerakan Pekerja

Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)

Pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri pada masyarakat sekitar penambang emas

skala kecil

Pengendalian bahaya penggunaan pestisida pada

petani

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

8. Peningkatan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya

MelaluiPromotif dan preventif dalam pengendalian konsumsi rokok dan

produk tembakau

Penetapan kawasan tanpa rokok dan

pengadaan tempat khusus untuk merokok di

tempat umum

Pembinaan dan

monitoring KTR

Pengawasan dan

penegakan aturan KTR

Sos Pajak Rokok Banyuwangi

9. Pembangunan atau Pemeliharaan fasyankes dan ataupenyediaan peralatan kesehat di Fasyankes

• to identify and promote local health advocates working on the implementation of local cigarette tax for health,

• to build local network consisting of community and local government and parliamentarian to build healthy living environment to live and work

• to create mechanism that local cigarette tax fund will be used for tobacco control activities through smoke free area, and local ban cigarette advertising.

Permasalahan Pemanfaatan DanaPajak Rokok di Daerah

Dis

trib

usi

Dan

a •Pusat terlambat transfer dana

•Pemda Provinsi dankabupaten/kota tidakmenginformasikan danarokok kepada instansiteknis terkait

Reg

ula

si •Belum seluruhprovinsi dan kab/kotamemiliki regulasipemanfaatan pajakrokok

•Kesulitan menyusunregulasi

Ko

mit

men

Dae

rah

• Tidak mentaati regulasipengelolaan dana pajakrokok

• Tidakmendistribusikan/mengalokasikan dana sesuaiproporsi dankeperuntukannya

• Tidak transparan

• Tidak mensosialisasikanpengelolaan dana pajakrokok

Kap

asit

aste

nag

a • Kurangnyapengetahuan tenagatentang regulasidana pajak rokok

•Tenaga pengelolabelum memahamidana pajak rokok

1 2 3 4

OVERLAP PEMBIAYAAN