1 UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG OLEH: BUDI PRASETYO, SH.,MM. DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI BOGOR, 14 AGUSTUS 2014 ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN ORMAS
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Nama Pertemuan
Tempat, Tanggal
Nama Pertemuan
Tempat, Tanggal
OLEH:
BUDI PRASETYO, SH.,MM.
DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN
KEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BOGOR, 14 AGUSTUS 2014
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENATAAN ORMAS
TUJUAN NEGARA
melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia;
memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa;
ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial.
2
KEMERDEKAAN BERSERIKAT & BER -KUMPUL,
MENGELUARKAN PIKIRAN DGN LISAN & TULISAN
& SEBAGAINYA DITETAPKAN DGN UU.
SETIAP ORG BERHAK ATAS KEBEBASAN
BERSERIKAT,BERKUMPUL,& MENGELUARKAN
PENDAPAT.
UUD NRI
1945
Ps 28
Ps 28 E (3)
SETIAP ORG BERHAK UTK MEMAJUKAN DIRINYA
DLM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA
KOLEKTIF UTK MEMBANGUN MASYA, BANGSA, &
NEGARANYA.Ps 28 C (2)
3
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.
Ps 28 J (2)
KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
Pasal 28 UUD 1945
UU
Perkoperasian
UU 40/ 2007
Perseroan Terbatas
UU 28/ 2004
Yayasan
UU 2/2011
Partai Politik
UU 17/2013
Ormas
Pasal 28 J (2) Pasal 28 E (2)
Dalam negara berdasarkan hukum (recthstaat), setiap orang baik sendiri-sendiri maupun
secara kolektif, yang melakukan aktivitas memasuki wilayah publik, menimbulkan hak
(kewenangan) Negara (Pemerintah) untuk mengaturnya.
Amanat Pembukaan UUD 1945: bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
UU 40/2008
PEMUDA
UU 11/2009
KESOS
Terdapat 27 Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Organisasi KemasyarakatanTerdapat 27 Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Organisasi Kemasyarakatan
ARAH KEBIJAKAN Memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi
warga negara.
Penguatan sistim sosial.
Pelembagaan partisipasi masyarakat.
Pemberdayaan dan Penguatan kapasitasOrmas.
Transparansi dan akuntabilitas Ormas.
Membangun relasi intra/antar/ Ormas yang sehat.
Kemandirian dan profesionalisme.
Penataan sistem pelayanan dan administrasi.
Menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas.
6
UU NO. 17 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
UU NO. 17 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
7
STRUKTUR UU ORMAS STRUKTUR UU ORMAS BAB JUDUL XI BADAN USAHA ORMAS
I KETENTUAN UMUM XII PEMBERDAYAAN ORMAS
II ASAS, CIRI, DAN SIFAT XIII ORMAS YANG DIDIRIKAN WNA
III TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP
XIV PENGAWASAN
IV PENDIRIAN ORMAS XV PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
V PENDAFTARAN XVI LARANGAN
VI HAK DAN KEWAJIBAN XVII SANKSI
VII ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN
XVIII KETENTUAN PERALIHAN
VIII KEANGGOTAAN XIX KETENTUAN PENUTUP
IX AD DAN ART ORMAS
X KEUANGAN
8
KONSIDERANS & DASAR HUKUMKONSIDERANS & DASAR HUKUM
bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;
bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain;
bahwa sebagai wadahnya, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam
pembangunan mewujudkan tujuan nasional dalam wadah NKRI berdasarkan
Pancasila;
bahwa UU 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Organisasi Kemasyarakatan;
KONSIDERANS
bahwa Pasal 20, 21, 28, 28C ayat (2), 28E ayat (3), dan Pasal 28J UUD NRI
Tahun 1945;DASAR HUKUM
PENGERTIAN
Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi
yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
10
ASAS, CIRI, SIFATASAS, CIRI, SIFAT
tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945ASAS
ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang
mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak
bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945CIRI
sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratisSIFAT
11
TUJUANTUJUAN
► meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
► memberikan pelayanan kepada masyarakat;
► menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
► melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
► melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
► mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
► menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
► mewujudkan tujuan negara.
► meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
► memberikan pelayanan kepada masyarakat;
► menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
► melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
► melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
► mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
► menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
► mewujudkan tujuan negara.
12
FUNGSIFUNGSI
► penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
► pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
► penyalur aspirasi masyarakat;
► pemberdayaan masyarakat;
► pemenuhan pelayanan sosial;
► partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
► pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
► penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
► pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
► penyalur aspirasi masyarakat;
► pemberdayaan masyarakat;
► pemenuhan pelayanan sosial;
► partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
► pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
13
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
► sesuai dengan AD/ART
► sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi ormasBIDANG
KEGIATAN
► nasional;
► provinsi; atau
► kabupaten/kota.LINGKUP
14
PENDIRIAN, PENDAFTARAN, SISTEM INFORMASIPENDIRIAN, PENDAFTARAN, SISTEM INFORMASI
MENDAGRI
BADAN HUKUM
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
PENDIRIAN(DIDIRIKAN 3 WNI,
KECUALI YAYASAN)
MENKUMHAM
PENGESAHAN &PENDAFTARAN/
PENDATAAN ORMAS
SISTEMINFORMASI
ORMAS
SISTEM INFORMASI
ORMAS
CAMAT
ASAS, CIRI,SIFAT
TUJUAN, FUNGSI,& RUANG LINGKUP
ORMAS YGDIDIRIKAN WNA
INTEGRASISISTEM
DIKOORDINASIKANMENDAGRI
BIDANGKEGIATAN
FUNGSI
TUJUAN
LINGKUP
YAYASAN
PERKUMPULAN
ASAS
CIRI
SIFAT
TIDAKBADAN HUKUM
BERDASARKANPERATURAN PER-UU-AN LAIN
MENTERI TERKAIT
PENDATAAN
IZIN PRINSIP
IZIN OPERASIONAL
MENLU
PEM. & PEMDA
SISTEM INFORMASI DAN
DATABASE ORMAS
• Pada prinsipnya seluruh kab/kota dan
provinsi di Indonesia sudah memiliki
aplikasi Sistem Database Ormas.
• Namun yang sudah terkoneksi dan
terdata di dalam database Ormas
Kemendagri baru sekitar 75
Provinsi,Kab/Kota seluruh Indonesia.
15
JUMLAH ORMAS YANG TERDAFTAR DI
KEMENDAGRI, PROVINSI, KAB/KOTA
SELURUH INDONESIA s.d. TAHUN 2014
16
TOTAL KESELURUHAN:
65.732 ORMAS
TERDAFTAR DI KEMENDAGRI:
9058 Ormas
TERDAFTAR DI KABUPATEN KOTA:
42.261 Ormas
TERDAFTAR DI PROVINSI:
14.413 Ormas
ORMAS KEAGAMAAN
• Ormas Keagamaan yang terdaftar di
dalam Database Kemendagri Lingkup
Nasional, Provinsi, Kab/Kota berjumlah:
363 ORMAS KEAGAMAAN
17
18
PENDIRIANPENDIRIAN
BADAN HUKUM
3 WNI ATAU LEBIH,
KECUALI YAYASAN
TIDAK
BADAN HUKUM
PENGESAHAN:
MENKUMKAM
PENDAFTARAN:
MENDAGRI/GUB./
BUP/WALIKOTA
PENDATAAN: CAMATBASIS
ANGGOTA
WADAH
BERHIMPUN
TIDAK BASIS
ANGGOTA
BASIS
ANGGOTA
(PERKUMPULAN)
TIDAK BASIS
ANGGOTA
(YAYASAN)
19
SYARAT PENDAFTARAN ORMAS BADAN HUKUMSYARAT PENDAFTARAN ORMAS BADAN HUKUM
► akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD
dan ART;
► program kerja;
► sumber pendanaan
► surat keterangan domisili;
► nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
► surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan
atau dalam perkara di pengadilan.
PERKUMPULAN
Sesuai dengan UU tentang Yayasan dan PP Pelaksanaan UU
tentang YayasanYAYASAN
20
SYARAT PENDAFTARAN ORMAS TIDAK BADAN HUKUMSYARAT PENDAFTARAN ORMAS TIDAK BADAN HUKUM
► akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau
AD dan ART;
► program kerja;
► susunan pengurus;
► surat keterangan domisili;
► nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
► surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak
dalam perkara di pengadilan; dan
► surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
SKT NASIONAL,
PROVINSI,
KAB/KOTA
► nama dan alamat organisasi;
► nama pendiri;
► tujuan dan kegiatan; dan
► susunan pengurus.
PENDATAAN
OLEH CAMAT
21
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI ORMASHAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI ORMAS
HAK
MENGATUR MENGURUS
RT ORGANISASI
MEMPEROLEHHAK CIPTA
ATAS NAMA, LAMBANG,
TANDA GAMBAR
MEMPERJUANG-KAN CITA2 &
TUJUAN ORG.
MELAKSANAKANKEGIATAN
ORMAS
MENDAPAT PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BERKEGIATAN
BEKERJASAMADG PEM, PEMDA,
SWASTA,ORMAS &
PIHAK LAIN
MELAKSANAKAN
KEGIATAN
SESUAI TUJUAN
ORGANISASI
MENJAGA
KEUTUHAN
NKRI
MEMELIHARA
NILAI2 AGAMA,
BUDAYA, MORAL,
ETIKA, NORMA
MENJAGA
KETERTIBAN
UMUM &
KEDAMAIAN
PENGELOAAN
KEU. YG TRANSP
& AKUNTABEL
PARTISIPASI
PENCAPAIAN
TUJUAN NEGARA
KEWAJIBAN
MENGGUNAKAN BENDERA/LAMBANG NRI
MENGGUNAKAN NAMA, LAMBANG, BENDERA,ATRIBUT LEMBAGA PEMERINTAHAN
MENGGUNAKAN NAMA, LAMBANG, BENDERA NEGARA LAIN/LEMBAGA/BADAN
INTERNASIONAL TANPA IZIN
MENGGUNAKAN NAMA, LAMBANG, BENDERA,SIMBOL SEPERTI GERAKAN SEPARATIS
MENGGUNAKAN NAMA, LAMBANG, BENDERA,TANDA GAMBAR ORMAS LAIN/PARPOL
MELAKUKAN TINDAKAN PERMUSUHAN THD SARA
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN,
PENISTAAN, PENODAAN AGAMA
MELAKUKAN KEGIATAN SEPARATIS
MELAKUKAN KEKERASAN, MENGGANGGU
TRAMTIB, DAN MERUSAK FASUM/FASOS
MELAKUKAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM
MENERIMA/MEMBERIKANSUMBANGAN YG
BERTENTANGAN PER-UU-AN
MENGUMPULKAN DANA UTK PARPOL
MENGANUT, M’NGEMBANGKAN, MENYEBARKAN
PAHAM YG BERTENTANGAN DG PANCASILA
SANKSI
PERINGATANTERTULIS
(1, 2, 3)
PENGHENTIAN
BANTUAN DAN/
ATAU HIBAH
PENGHENTIAN
SEMENTARA
KEGIATAN
PENCABUTAN
SKT ATAU
PENCABUTAN
STATUS
BADAN HUKUM
LARANGAN
22
AD & ARTAD & ART
► nama dan lambang;
► tempat kedudukan;
► asas, tujuan, dan fungsi;
► kepengurusan;
► hak dan kewajiban anggota;
► pengelolaan keuangan;
► mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
► pembubaran organisasi.
► nama dan lambang;
► tempat kedudukan;
► asas, tujuan, dan fungsi;
► kepengurusan;
► hak dan kewajiban anggota;
► pengelolaan keuangan;
► mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
► pembubaran organisasi.
23
KEUANGANKEUANGAN
Sumber:
► iuran anggota;
► bantuan/sumbangan masyarakat;
► hasil usaha Ormas;
► bantuan/sumbangan dr org/lembaga asing;
► kegiatan lain yang sah menurut hukum;
► APBN dan/atau APBD
Pengelolaan secara
transparan dan akuntabel
Menggunakan rekening
pada bank nasional
laporan pertanggungjawaban keuangan
sesuai dengan standar akuntansi secara
umum atau sesuai AD dan/atau ART
laporan keuangan kepada publik
secara berkala
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
24
PEMBERDAYAAN ORMASPEMBERDAYAAN ORMAS
FASILITASI
KEBIJAKAN
PENGUATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PENINGKATAN
KUALITAS SDM
peraturan per-UU-an
yg mendukung
pemberdayaan ormas
penguatan manajemen org.
penyediaan data & informasi
pengembangan kemitraan
penguatan kepemimpinan
& kaderisasi
dukungan keahlian,
program, & pendampingan
pemberian penghargaan
penelitian & pengembangan
pendidikan & pelatihan
pemagangan
kursus
25
KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI ORMAS “ASING”KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI ORMAS “ASING”
KEWAJIBAN
► menghormati kedaulatanNKRI;
► tunduk & patuh pd keten-tuan perat. per-UU-an;
► menghormati & menghar-gai nilai agama & adat budaya masy. Indonesia;
► memberikan manfaat kpd masyarakat, bangsa, &negara Indonesia;
► mengumumkan sumber,jumlah, & penggunaan dana; dan
► membuat laporan kegia-tan berkala kpd Pem./ Pemda & dipublikasikan.
LARANGAN
► melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan per-UU-an;
► mengganggu kestabilan dan keutuhan NKRI;
► melakukan keg. intelijen;► melakukan keg. politik;► melakukan kegiatan yang
mengganggu hubungan diplomatik;
► melakukan kegiatan yangtidak sesuai tujuan org;
► menggalang dana dari masyarakat Indonesia;
► menggunakan sarana dan prasarana instansi/lembaga pemerintahan
SANKSI
► peringatan tertulis; ► penghentian kegiatan;► pembekuan izin
operasional; ► pencabutan izin
operasional; ► pembekuan izin prinsip; ► pencabutan izin prinsip;
dan/atau ► sanksi keimigrasian
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an.
Sanksi dijatuhkan oleh Pemerintah/Pemda
sesuai kewenangannya
26
PENGAWASANPENGAWASAN
PENGAWASAN
INTERNAL
PENGAWASAN
EKSTERNAL
PENGAWAS
INTERNAL
SESUAI
MEKANISME
DALAM AD/ART
OLEH:
MASYARAKAT,
PEM. &/ PEMDA
KODE ETIK &
PEMBERIAN SANKSI
INTERNAL ORG.
PENGADUAN
MASYARAKAT
DISAMPAIKAN KPD
PEMERINTAH/
PEMDA
AKTIVITAS
ORMAS
27
PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASIPENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI
MEKANISME
PENYELESAIAN
DIATUR AD/ART
SENGKETA
ORMAS
MEDIASI PEM.
ATAS PERMINTAAN
PIHAK2 YG
BERSENGKETA
PENGADILAN
NEGERI
MAHKAMAH
AGUNG
(KASASI)
28
TAHAPAN PENJATUHAN SANKSITAHAPAN PENJATUHAN SANKSI
PENGHENTIAN
SEMENTARA
KEGIATAN
PERINGATAN
TERTULIS 1
PERINGATAN
TERTULIS 2
PERINGATAN
TERTULIS 3
MEMATUHI,
CABUT SANKSI
PENGHENTIAN
BANTUAN DAN/
ATAU HIBAH
NASIONAL:
PERTIMBANGAN MA
----------------------
PROV, KAB/KOTA:
PIMPINAN DPRD,
KAJATI/KAJARI,
KEPALA
KEPOLISIAN
MEMATUHI,
CABUT SANKSI
CABUT STATUS
BADAN HUKUM
CABUT
SKT
PUTUSAN
PENGADILAN
(PN ATAU MA)
FATWA MA
29
PERALIHANPERALIHAN
► Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya UU ini tetap diakui
keberadaannya sesuai dengan ketentuan UU ini;
► Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van
Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan konsisten
mempertahankan NKRI, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset
bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU ini;
► SKT yang sudah diterbitkan sebelum UU ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa
berlakunya; dan
► ormas yang didirikan oleh WNA, WNA bersama WNI, atau badan hukum asing yang
telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu
paling lama 3 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.
► Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya UU ini tetap diakui
keberadaannya sesuai dengan ketentuan UU ini;
► Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang
Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van
Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan konsisten
mempertahankan NKRI, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset
bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU ini;
► SKT yang sudah diterbitkan sebelum UU ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa
berlakunya; dan
► ormas yang didirikan oleh WNA, WNA bersama WNI, atau badan hukum asing yang
telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu
paling lama 3 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.
30
PENUTUPPENUTUP
► Pada saat UU ini mulai berlaku, semua Peraturan Per-UU-an yang terkait dg
Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
UU ini.
► Pada saat UU ini mulai berlaku, UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
► Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
► Pada saat UU ini mulai berlaku, semua Peraturan Per-UU-an yang terkait dg
Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
UU ini.
► Pada saat UU ini mulai berlaku, UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
► Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
31
TINDAK LANJUT UU ORMASTINDAK LANJUT UU ORMAS
1. UU PERKUMPULAN
2. PP PENDAFTARAN
3. PP PEMBERDAYAAN
4. PP SISTEM INFORMASI ORMAS
5. PP PERIZINAN ORMAS YG DIDIRIKAN WNA
6. PP TATA CARA PENGAWASAN
7. PP TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
8. PP TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
Lanjutan
• MENDAGRI, GUBERNUR, &
BUPATI/WALIKOTA DPT MEMBERIKAN
SANKSI SECARA LISAN & TERTULIS, DLM
HAL ORMAS, LSM DAN/ATAU LNL TDK
MELAKSANAKAN PROGRAM & KEGIAT
SBGMN DITUANGKAN DLM NASKAH
PERJANJIAN KERJASAMA.
Pasal 41
S E K I A NS E K I A N
DANDAN
T E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I H
Related Documents
