ARAH KEBIJAKAN “PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI …diskominfo.jatengprov.go.id/2017/wp-content/uploads/2019/04/Paparan... · Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

ARAH KEBIJAKAN“PENGELOLAAN INFORMASI &

KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA”

DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

@ APRIL 2019

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMINFO WAJIB

AMANATPasal 28 (F) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah dan menyampaikan

informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia

“…….untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, ……. dst

Tujuan Pembentukan NKRI(Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945)

UU 39/2008 Kementerian

Negara

Dinas Kominfo• Penyelenggara Urusan

pemerintahan konkuren• Penyelenggara urusan wajib

non pelayanan dasar

Perpres 54/ 2015

KementerianKominfo

• 4 Menko• 30 Kementerian,

termasukKemkominfo

PM Kominfo No. 6/ 2018 SOTK Kementerian

Kominfo

UUD 1945

Kementerian Kominfo

• Aptika• IKP• SDPPI• PPI

• Aptika• IKP• SDPPI• PPI

• Setjen• Itjen• Balitbang

SDM

UU 23/2014Pemerintahan

Daerah

Dinas Kominfo

Dasar Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo

PM Kominfo No. 14 / 2016 PedomanNomenklatur

Kominfo

PP 18/2016 Perangkat Daerah

PP 12/2017 BinwasPP 38/2017

Inovasi DaerahPP 45/2017

Partisipasi Masyarakat

PP 33/2018GWPP

• Pembentukan PerangkatDaerah

• Pembinaan pengawasanumum & teknis

• Inovasi Daerah• Partisipasi Masyarakat dlm

PenyelenggaraanPemerintahan

• Gub sbg WakilPemerintahPusat

• Tugas & fungsi Dinas Kominfo• Tipelogi Dinas Kominfo• Nomenklatur Dinas Kominfo• Struktur Organisasi Dinas

Kominfo

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER & FISKAL

PILIHAN

Pertambangan, Perdagangan, dll.

WAJIB

PELAYANAN DASAR

NON PELAYANAYAN DASAR

S P M

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dibagi berdasarkan

prinsip Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

N S P K

Urusan Pemerintahan Konkuren

Wajib Pilihan

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. PU & PR

4. Sosial

5. Perumahan

Rakyat dan

kawasan

pemukiman

6. Ketentraman,

Ketertiban

Umum dan

Perlindungan

Masyarakat

Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

2. PP & PA

3. Pangan

4. Pertanahan

5. Lingkungan hidup

6. Adm. Kependdkan dan

pencatatan sipil;

7. PMD

8. Pengendalian penduduk

dan KB;

9. Perhubungan

10. KOMINFO

11. Koperasi dan UKM;

12. Penanaman modal

13. Kepemudaan dan

olahraga

14. Statistik

15. Persandian

16. Kebudayaan

17. Perpustakaan dan

18. Arsip

Potensi, Penyerapan tenaga

kerja dan pemanfaatan lahan

1. Kelautan dan

perikanan;

2. Pariwisata;

3. Pertanian;

4. Kehutanan;

5. Energi dan sumber

daya mineral;

6. Perdagangan;

7. Perindustrian; dan

8. Tansmigrasi.

SUB URUSAN

PENYELENGGARAAN SUMBERDAYA

PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

APLIKASI INFORMATIKA

PUSAT

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

SUMBERDAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PUSAT &

STARTEGI NASIONAL INTERNASIONAL

A. PENETAPAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

B. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

C. PENGELOLAAN E-GOVERNMENT NASIONAL

PROVINSI

---

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

A. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

B. PENGELOLAAN E-GOVERMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KAB/KOTA

---

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

B. PENGELOLAAN E-GOVESSRMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(sesuai Lampiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Dasar hukum Pemda Menyelenggarakan Pengelolaan Informasi (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Pasal 345

ayat (1): Pemda wajib membangun manajemen pelayanan publik denganmengacu pada asas-asas pelayanan publik.

ayat (2): Manajemen Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

a. Pelaksanaan pelayanan

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat

c. Pengelolaan informasi

d. Pengawasan internal

e. Penyuluhan kepada masyarakat

f. Pelayanan konsultasi dan

g. Pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

Pasal 347

Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) huruf c kepada masyarakat melaluimedia dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

No Sub Urusan Kewenangan DaerahPelaksanaan Urusan Pemerintahan

Konkuren Sub Urusan IKP

1. Informasi dan

Komunikasi

Publik (IKP)

Pengelolaan

Informasi dan

Komunikasi Publik

pemerintah daerah

provinsi

Penyediaan informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Pelayanan hubungan

komunikasi pemerintah daerah

dan publik.

Pemberian dukungan

pengelolaan Komisi Informasi

provinsi

Provinsi

Diatur dalam RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren)

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

No Sub UrusanKewenangan

Daerah

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Konkuren Sub Urusan IKP

1. Informasi

dan

Komunikasi

Publik (IKP)

Pengelolaan

Informasi dan

Komunikasi

Publik

pemerintah

daerah

kabupaten/kota

Penyediaan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Penyebarluasan informasi


daerah.

Pelayanan hubungan komunikasi

pemerintah daerah dan publik.

Pemberian dukungan pengelolaan

Komisi Informasi kabupaten/kota

dalam hal kabupaten/kota

membentuk Komisi Informasi.

Kabupaten/Kota

Diatur dalam RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren)

PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN & FUNGSI DASARSUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

No. Pelaksanaan Urusan Konkuren 12 Fungsi Dasar

1. Penyediaan informasi


daerah.

Perumusan Keijakan teknis bidang informasi dan

komunikasi publik

Monitoring opini dan aspirasi publik

Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas

komunikasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan konten dan perencanaan media

komunikasi publik

2. Penyebarluasan informasi


daerah.

Pengelolaan media komunikasi publik

Pelayanan informasi publik

Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

3. Pelayanan hubungan komunikasi

pemerintah daerah dan publik.

Layanan Hubungan Masyarakat

Layanan Hubungan media

Kemitraan dengan pemangku kepentingan

Manajemen komunikasi krisis publik

4. Pemberian dukungan pengelolaan

Komisi Informasi di daerahDukungan administratif, keuangan dan tata kelola

Komisi Informasi di daerah

Pembagian Tugas Perangkat Daerah danTanggung Jawab Fungsi Kehumasan

Pasal 7 & 29PP 18/2016

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratifterhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Pasal 13/35PP 18/2016

Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintah an yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

Dari pasal diatas jelas pelaksanaan urusan pemerintahan sub bidang Pengelolaan Informasi danKomunikasi Publik menjadi Tugas Dinas KominfoI. Hubungan dengan masyarakat bukanlah urusan administratif tetapi bagian dari Urusan

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.II. Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Fungsi Staf dilakukan oleh MendagriIII. Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Fungsi Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Informasi

dan Komunikasi Publik oleh Menkominfo (Pasal 8 Ayat 1)Jika dipaksakan adanya Nomenklatur dan Tusi Humas di Setda akan berdampak pada :Tusi tumpang tindih dengan Kominfo, kegiatan dan pemanfaatan anggaran yang sama dantidak ada yang bertanggung jawab untuk pembinaannya.

SURAT MENDAGRI Kepada Gubernur; dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi

Publik.

2. Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik.

3. Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah.

4. Penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah.

5. Penyusunan strategi komunikasi publik.

6. Produksi Konten Informasi Publik.

7. Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik.

8. Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik.

9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

10.Penyebarluasan Informasi Publik melalui media.

11.Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah.

12.Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan kemitraan

komunitas.

13.Penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik.

14.Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik.

15.Koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik.

16.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Penyediaan informasipenyelenggaraanpemerintahan daerahprovinsi

Penyebarluasaninformasipenyelenggaraanpemerintahan daerahprovinsi

Pelayanan hubungankomunikasipemerintah daerahdan publik provinsi

Pemberian dukunganpengelolaan komisiinformasi provinsidalam hal provinsimembentuk KomisiInformasi

SE Menteri Dalam Negeri No. 046/218/Bangda dan 046/219/Bangda tanggal 17 Januari 2019

PEMERINTAH

Mendagri

Pembinaan Pengawasan

BinwasUmum

BinwasTeknis

K/L

Provinsi

GWPP. Binwas Umum & Teknis (Pasal 378 ayat (1)

UU 23/2014)

PD Provinsi

PASAL 8 ayat (3)BINWAS Secara Nas.

dikoordinasikanMendagri

Gubernur sbg Kepala Daerah (Pasal 379 ayat

(1) UU 23/2014)

Kab/Kota

PASAL 379 ayat (2)BINWAS dibantu

Inspektorat Provinsi

PP 33/2018

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dasar Hukum Penyusunan NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16ayat (1 ) huruf a:

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkurenberwenang untuk:

a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria(NSPK) dalam rangka penyelenggaraan UrusanPemerintahan; dan

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.

NSPK dimaksud berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat danyang menjadi kewenangan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan lembagapemerintah nonkementerian yang berwenang, dalam hal ini KementerianKomunikasi dan Informatika.

Penetapan NSPK dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturanpemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO TTG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bagian Kedua Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Bagian Ketiga Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda

Bagian Keempat Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Bagian Kelima Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Bagian Keenam Pelayanan Informasi Publik

Bagian Ketujuh Layanan Hubungan Masyarakat

Bagian Kedelapan Layanan Hubungan Media

Bagian Kesembilan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Bagian Kesepuluh Manajemen Komunikasi Krisis

Bagian Kesebelas Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Bagian Kedelapan Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah

BAB III APLIKASI INFORMATIKA

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VI PELAPORAN

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

BAB IISub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan

komunikasi publik

Tata cara perumusan kebijakan teknis bidang

informasi dan komunikasi publik sesuai dengan peratura

perundang-undangan

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Mengumpulkan informasi dari media cetak

Merekam informasi melalui TV/ Radio

Mengumpulkan informasi dari media daring &

media sosial

Menganalisis isu publik dimedia cetak, daring,

dan media sosial

database

• Regulasi Pemda• Statement Pejabat• Isu publik • Data dan Informasi

Pendukung

Memantau Isu Publik di Media Massa dan Media Sosial

Membuat ringkasan isu publik di media

Merekomendasikan hasil analisis, termasuk isu terindikasi krisis

Melaksanakan Monitoring Media Lokal:


Mengumpulkan Pendapat umum

• Mengidentifikasimasalah yg akan dibuatpolling

• Merumuskan masalahpolling

• Menyusun instrumen• Menetapkan sample

Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data

• Menyusun rekomendasi& laporan

• Mengevaluasi pelaksanaanpengumpulan pendapat

umum

Mengumpulkan Pendapat Umum melalui polling:


Memantau Aduan Masyarakat

Mengumpulkan data aduan masyarakat terkait

pengelolaan informasi dan komunikasi publik

• Memilah jenis aduan masyarakat

• Menganalisis aduan masyarakat

Membuat rekomendasi termasuk isu terindikasi

krisis


Mengevaluasi dan Memilih Isu Publik

• Menganalisis

hasil monitoring

media, hasil

pengumpulan

pendapat umum

& hasil aduan

masyarakat

• Memetakan hasil

monitoring, untuk

menentukan isu

prioritas & atau

isu terindikasi

krisis

• Menyusun usulan

agenda kebijakan

dan membuat

rekomendasi,

termasuk isu

terindikasi krisis

Membandingkan

hasil analisis

monitoring media,

pengumpulan

pendapat, dan

aduan masyarakat

Mendistribusikan

hasil monitoring

opini dan aspirasi

publik yg telah

menjadi isu

prioritas dan/atau

Isu Terindikasi Krisis

kepada Perangkat

Daerah terkait

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Mengumpulkan informasi kebijakan Pemerintah

daerahMenganalisis informasi

kebijakanPemerintah Daerah

database

• Regulasi Pemda• Program Prioritas Pemda• Informasi Kebijakan

Pemda• Data dan Informasi

Pendukung

Memantau Informasi Kebijakan Daerah berdasarkan Agenda Prioritas Pemda

Memilah informasi kebijakan Pemerintah Daerah

Membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk

informasi kebijakan daerah yg terindikasi krisis

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas

Komunikasi Pemerintah Daerah

Mengevaluasi dan Menetapkan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Dapat melibatkan

perangkat daerah

dalam penetapan

agenda prioritas

komunikasi Pemda,

termasuk informasi

kebijakan daerah

yang terindikasi krisis

memetakan hasil

rekomendasi informasi

kebijakan daerah

untuk menentukan

usulan agenda

kebijakan, termasuk

isu terindikasi krisis

Membuat

rekomendasi

kebijakan prioritas

komunikasi Pemda,

termasuk informasi

kebijakan daerah

yang terindikasi krisis

Menganalisis

rekomendasi hasil

pemantauan

informasi kebijakan

daerah

Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik

Menetapkan tujuan menetapkan target khalayak

Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Menetapkan materi pesan

• Mengidentifikasi dan menganalisis seluruh rekomendasi monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda

• Merumuskan permasalahan & pendekatan solusi yg relevan

• Menyusun & menetapkan tujuan

• Mengidentifikasi khalayak

berdasarkan isu hasil monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda

• Menetapkan khalayak berdasarkan hasil identifikasi khalayak

• Mengumpulkan dan memiliah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi Pemda

• Menentukan penyajian pesan di media

4. Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik

Menentukan Media dalam pengemasan konten

Memproduksi pesan

Pengemasan Konten

Mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, target khalayak dan materi konten

Mengumpulkan dan mengemas materi pesan/konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media yang akan digunakan

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Mengelola media komunikasi publik milik Pemda

Mendiseminasikan pesan di media

Mengevaluasi penggunaan media komunikasi publik

Pengelolaan Media Milik Pemda & Pemanfaatan Media lain untuk Diseminasi

Pelayanan Informasi Publik

Mengumpulkan informasi publik

Mengklasifikasikan informasi publik

Mendokumentasikan informasi publik

Pengelolaan Informasi Publik (dalam rangka Implementasi UU 14/2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik)


Menyediakan Informasi Publik

Mengkordinasikan PPID Pembantu dalam

Pengelolaan Informasi Publik

Melakukan Uji Konsekuensi

Pengelolaan Informasi Publik (dalam rangka Implementasi UU 14/2008



Melayani pemohon informasi publik

Mengelola keberatan pemohon informasi

publik

Memberikan pertimbangan tertulis

kepada pemohon

Pelayanan Informasi Publik (dalam rangka Implementasi UU 14/2008



Melaksanakan Fungsi PPID (dalam menyelesaikan sengketa informasi publik

di daerah sebagai PPID Utama)

Mewakili lembaga dalam mediasi sengketa informasi

di Komisi Informasi

Melaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi

Mengkordinasikan PPID pembantu

dalam menyelesaikan sengketa informasi

publik di daerah

Layanan Hubungan Masyarakat

Pengelolaan Hubungan Dengan Masyarakat

Melaksanakan

Publisitas

Pengelolaan aduan

dan penanganan

keluhan masyarakat

terkait pengelolaan

informasi dan

komunikasi publik;

Kegiatan ajang

khusus

Layanan Hubungan Media

Membuat siaran Pers Mengelola ruang Pers

Melaksanakan konferensi Pers

Pengelolaan Hubungan Dengan Media


Melaksanakan media visit

Melaksanakan media briefing

Melaksanakan Kunjungan Jurnalistik




Melaksanakan pertemuan dengan Pemimpin Redaksi

Melaksanakan Media Gathering

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

• melaksanakan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik;• melaksanakan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi

informasi;• memfasilitasi pengembangan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;• menyediakan bahan‐bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan

memanfaatkan media yang dimiliki komunitas informasi dan komunikasi publik;• melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi komunitas informasi dan komunikasi

publik yang berprestasi; dan • melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh komunitas informasi dan

komunikasi publik dalam diseminasi informasi.

Pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik

Managemen Komunikasi Krisis

Menyiapkan Penanganan Krisis Komunikasi Publik

Mengelola Penanganan Krisis komunikasi Publik

Mengevaluasi Penanganan Krisis Komunikasi Publik

Penanganan isu-isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra

lembaga Pemerintah Daerah

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Merencanakan pengembangan

kapasitas sumber daya komunikasi

publik

Melaksanakan pengembangan


publik

Mengevaluasi hasil pengembangan


publik

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Memfasilitasi konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan

komunikasi Publik

Penyediaan dan Pemberian konsultasi serta advokasi kepada

individu pengelola informasi dan komunikasi publik

Evaluasi pelaksanaan konsultasi dan advokasi kepada individu

pengelola informasi dan komunikasi publik

Pelaksanaan fungsi komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di luar dari Dinas

Koordinasi dengan Perangkat Daerah

terkait dalam penyiapan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil

kepala daerah

Evaluasi pemanfaatan bahan komunikasi kepala daerah dan

wakil kepala daerah

Fungsi juru bicara kepala daerah dan

wakil kepala daerah.

KETENTUAN LAIN –LAIN

Pelaksanaan Fungsi Juru Bicara

41

PROGRAM DAN KEGIATAN (KODIFIKASI) SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (1)

02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

02 10 xx 01 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

02 10 xx 01 1 Penyusunan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik

02 10 xx 01 2 Pemantauan opini dan aspirasi publik

02 10 xx 01 3 Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah

02 10 xx 01 4 penyusunan agenda komunikasi pemerintah daerah

02 10 xx 01 5 Penyusunan strategi komunikasi publik

02 10 xx 01 6 Produksi konten informasi publik

02 10 xx 01 7 Penyediaan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik

02 10 xx 01 8 Pelayanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik

02 10 xx 01 9 Peningkatan kapasistas sumber daya komunikasi publik

02 10 xx 01 10 Penyebarluasan informasi publik melalui media

02 10 xx 01 11 Pengelolaan media komunikasi milik Pemerintah

02 10 xx 01 12 Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas

02 10 xx 01 13 Penyelenggaraan manajemen krisis komunikasi publik

02 10 xx 01 14 Dukungan administrasi Komisi iIformasi dan penyelesaian sengketa informasi

02 10 xx 01 15 Koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik

02 10 xx 01 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

02 10 xx 01 17 Dst

Terima Kasih“Ayo Diskusi!”

ARAH KEBIJAKAN “PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI …diskominfo.jatengprov.go.id/2017/wp-content/uploads/2019/04/Paparan... · Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Documents