Home >Documents >Arah Dan Kebijakan Sektor Migas (BP MIGAS) (1)

Arah Dan Kebijakan Sektor Migas (BP MIGAS) (1)

Date post:21-Dec-2015
Category:
View:41 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
kebijakan sub sektor migas
Transcript:
  • ARAH DAN KEBIJAKANSUB SEKTOR MIGAS DALAMMENDUKUNG KETAHANAN ENERGIJakarta, 5 November 2009DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMIOleh :Dr.-Ing. Evita H. LegowoDirektur Jenderal Minyak dan Gas BumiDisampaikan pada:MECHANICAL FAIR 2009 IKATAN MAHASISWA MESIN UI

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    **AGENDAKONDISI ENERGI GLOBALKONDISI ENERGI INDONESIAKEBIJAKAN ENERGI NASIONALDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGASTANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MIGASKEBIJAKAN DAN SASARAN SUBSEKTOR MIGASKONDISI MIGAS SAAT INIPENYEDIAAN BAHAN BAKAR DALAM NEGERISTRATEGI UNTUK MENCAPAI SASARAN PENGELOLAAN MIGASDIVERSIFIKASI ENERGITANTANGAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    **KONDISI ENERGI GLOBAL

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    KONSUMSI ENERGI DUNIA OECD dan NON-OECD (1980-2030)Sumber: web site www.eia.doe.gov/iea. Projections: EIA, Generate World Oil Balance Model (2009) with base line: Energy Information Administration (EIA) 2006

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    KEBUTUHAN ENERGI PRIMER DUNIA(Skenario Referensi)Kebutuhan energi dunia meningkat hingga 45% pada periode 2006-2030 pertumbuhan rata-rata 1,6% per tahunTidak berkelanjutan secara sosial, lingkungan & ekonomiWOE2008 - IEAMtoe

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    PEKEMBANGAN KETERGANTUNGAN TERHADAP MINYAK IMPOR(% IMPOR NETTO TERHADAP KONSUMSI)Sumber: Reference Scenario, IEA, World Energy Outlook 2006

    NEGARATAHUN201020152030OECD606265AMERIKA SERIKAT666974EROPA697580JEPANG100100100KOREA100100100DEVELOPING ASIA576373CINA556377INDIA727787

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    **KONDISI ENERGI INDONESIA

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA (2008)

    ENERGI NON FOSILSUMBER DAYAKAPASITAS TERPASANGTenaga Air75.670 MW (e.q. 845 juta SBM)4.200 MWBiomass49.810 MW445 MWPanas Bumi27.510 MW (e.q. 219 juta SBM)1.179 MWTenaga Angin 9.290 MW 1,1 MWUranium 3.000 MW (e.q. 24,112 ton) untuk 11 tahun*)30,0 MWMini/ Micro Hydro 500 MW86,1 MWTenaga Surya 4,80 kWh/m2/hari12,1 MW*) Baru dari Kalan West Kalimantan

    ENERGI FOSILSUMBER DAYACADANGANPRODUKSIRASIO CAD/ PROD(TAHUN)*)Minyak Bumi56,6 miliar barel8,2 miliar barel**)357 juta barel23Gas Bumi334,5 TSCF170 TSCF2,7 TSCF63 Batubara104,8 miliar ton18,8 miliar ton229,2 juta ton82Coal Bed Methane/CBM453 TSCF--- *) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru**) Termasuk Blok Cepu

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    PROYEKSI PEMANFAATAN ENERGI PRIMERRata-rata pertumbuhan 2002-2025: Tanpa konservasi = 8,4% RIKEN = 5,6%Sumber: Blue Print PEN (status Juni 2008)Juta SBMTanpa konservasi energiRIKENRIKEN : Rencana Induk Konservasi Energi

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    Sumber: Konsep Blue Print PEN status Maret 20090200400600800100012002007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025Juta SBMGRAFIK REALISASI DAN PROYEKSI ENERGI PRIMERRealisasiProyeksi

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    KONDISI PEMANFAATAN ENERGI SAAT INIMasih sangat tergantung kepada minyak bumi;Konsumsi energi terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 7% pertahun;Masih ada bahan bakar yang disubsidi;Ratio Elektrifikasi 65,10% (2008);Elastisitas energi sekitar 1,63 (2008);Pengembangan dan Pemanfaatan EBT belum optimal.Bauran Energi (Primer)2006Elastisitas Energi 1,80ENERGI NON FOSIL 4,4%

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006)Energi Mix Tahun 2025Elastisitas Energi < 1EBT MINIMUM 17 %Berkurangnya peranan minyak bumi dalam bauran energiTerpenuhinya kebutuhan energi dalam negeriSubsidi harga menjadi subsidi langsungRasio elektrifikasi 93% pada tahun 2025Elastisias energi kurang dari 1 pada tahun 2025EBT dapat berkembang dengan optimal

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    DIVERSIFIKASI ENERGIDIVERSIFIKASI ENERGI(UU Energi No. 30 tahun 2007)Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

    Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    KONSERVASI ENERGIKONSERVASI ENERGI(UU Energi No. 30 tahun 2007)Konservasi energi tanggung jawab semua pihak;Konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi;Pengguna dan produsen peralatan hemat energi yang melaksanakan konservasi energi diberi kemudahan dan/atau insentif;Pengguna sumber energi dan pengguna energi yang tidak melaksanakan konservasi energi diberi disinsentif.

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    DEWAN ENERGI NASIONALDEWAN ENERGI NASIONAL(UU Energi No. 30 tahun 2007)Tugas DENmerancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;menetapkan rencana umum energi nasional;Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; sertamengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    DASAR HUKUM PENGELOLAANMIGAS

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    *FALSAFAH UNDANG-UNDANG NO 22/2001TENTANG MINYAK DAN GAS BUMIPengelolaanKemakmuran & Kesejahteraan RakyatBerlandaskan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    UU MIGAS No. 22/2001Putusan MK 21 Desember 2004HULU(Bab IV Pasal 11 s.d Pasal 21)HILIR(Bab V Pasal 23 s.d Pasal 30)Pasal 49 PP 42/2002tentang BPMIGASPasal 49PP 67/2002tentang BPHMigasPasal 60 huruf aPP 31/2003 tentang PertaminaPerpres 55/2005Perpres 71/2005Hak penguasaan negara atas sumber daya alam (Pengertian MK atas Psl 33 UUD 1945):Merumuskan kebijakan (beleid)Pengaturan (regelendaad)Pengurusan (bestuurdaad)Pengelolaan (beheerdaad)Pengawasan (toezichthoudendaad)Permen ESDM Bidang HilirPermen ESDMBidang HuluPP 36/2004 jo PP 30/2009PP 35/2004 jo PP 34/2005 joPP 55/2009DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN MIGAS

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    *TUGAS DAN FUNGSI KELEMBAGAAN MIGASBERDASARKAN UU 22/2001

    PEMERINTAH BPMIGASBPH MIGASPemerintah sebagai pemegang Kuasa PertambanganPembinaan penyelenggaraan Pemerintah di bidang migas penetapan kebijakan kegiatan usaha migasPengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (DESDM beserta instansi terkait lainnya)Pengawasan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja SamaPengendalian manajemen operasi kegiatan usaha hulu migas Pengaturan terhadap pelaksanan penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi yang ditetapkan PemerintahPengawasan terhadap pelaksanan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    *PEMBAGIAN PERAN DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMIMIKRO (Pelaku Usaha) Usaha Inti

    Usaha PenunjangKKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak)

    Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)BU NiagaBU PenyimpananBU PengangkutanBentuk Usaha Tetap (BUT)MENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu Hilir Migas)Menteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Usaha Hulu Migas)MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) :Pembuat Kebijakan

    RegulatorAspek Keteknikan

    Aspek Bisnis

    Menteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Industri Hilir Migas)Badan PengaturBBM dan Gas Pipa(Regulator BBM Tertentu* danGas Bumi melalui Pipa)Usaha Hulu MigasUsaha Hilir MigasBadan PelaksanaHulu Migas(BPMIGAS)Badan Usahadi Bidang Hulu MigasBadan Usaha (BU)Pengolahan BBM, Bahan Bakar Cairdan Gas Non-PipaBU NiagaBU PenyimpananBadan Usaha (BU)

    BBM Subsididan Gas PipaKKSRegulasiRegulasiRegulasi*) BBM yang disubsidi oleh Pemerintah

    BADAN USAHA PENUNJANG HULU-HILIR MIGASBADAN USAHA JASA PENUNJANGINDUSTRI PENUNJANG(JASA KONSTRUKSI UU 18/1999)(JASA NON KONSTRUKSI)

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    *KEBIJAKAN & SASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGAS

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    Kebijakan UmumBidang MigasUU 30 /2007ttgEnergiUU 22 /2001ttgMinyak & Gas BumiKEBIJAKANSDA MIGAS(PETROLEUM POLICY)KEBIJAKANBAHAN BAKAR MIGAS(FUELS POLICY)HUBUNGAN KEBIJAKAN MIGAS DENGAN KEBIJAKAN ENERGI LAINNYA(UU NO.22 TAHUN 2001 TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2007)UUD 1945KEBIJAKAN MINYAK DAN GAS BUMIUU 27 /2003ttgPanas BumiUU 4 /2009ttgPertambangan Mineral & BatubaraDIVERSIFIKASIKONSERVASIMinyak dan Gas BumiEnergi yang LainKebijakan Umum (Bidang Energi Lain)Kebijakan UmumUU ttg Ketenagalistrikan(tlh disahkan pd Sidang Paripurna DPR RI tgl 8 Sept 2009)

    DJMIGAS 051109DEPARTEMENDESDM

    SASARAN PADA 2025 Mempertahankan produksi minyak mentah 1 juta BOPD;50% Operatorship oleh Perusahaan Nasional;Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dan bahan bakar nasional secara mandiri pada tahun 202591% Penggunaan Barang & Jasa Nasional; 99% Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional;Meningkatnya nilai tambah utk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yg berkelanjutan, demi kemakmuran & kesejahteraan rakyatARAH KEBIJAKAN SDA, KEBIJAKAN BAHAN BAKAR& SASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGASKEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) Jaminan Ketersediaan MigasAlokasi Pemanfaatan MigasPenetapan Harga MigasPengusahaan Migas UnconventionalKonservasi Produksi MigasPeningkatan Kapasitas NasionalDalam Pengusahaan MigasKEBIJAKAN BAHAN BAKARJaminan Pasokan Bahan BakarKategorisasi Bahan BakarPenetapan Harg