ARAH DAN KEBIJAKAN SUB SEKTOR MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI Jakarta, 5 November 2009 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI Oleh : Dr.-Ing. Evita H. Legowo Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Disampaikan pada: MECHANICAL FAIR 2009 – IKATAN MAHASISWA MESIN UI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ARAH DAN KEBIJAKANSUB SEKTOR MIGAS DALAM
MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI
Jakarta, 5 November 2009
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DESDMDESDM KONSUMSI ENERGI DUNIA OECD dan NON-OECD (1980-2030)
Sumber: web site www.eia.doe.gov/iea. Projections: EIA, Generate World Oil Balance Model (2009) with base line: Energy Information Administration (EIA) 2006
UU MIGAS No. 22/2001UU MIGAS No. 22/2001Putusan MK 21 Desember 2004Putusan MK 21 Desember 2004
HULU(Bab IV Pasal 11
s.d Pasal 21)
HILIR(Bab V Pasal 23
s.d Pasal 30)
Pasal 49 PP 42/2002
tentang BPMIGAS
Pasal 49PP 67/2002
tentang BPHMigas
Pasal 60 huruf aPP 31/2003
tentang Pertamina
Perpres 55/2005
Perpres 71/2005
Hak penguasaan negara atas sumber daya alam (Pengertian MK atas Psl 33 UUD 1945):• Merumuskan kebijakan (beleid)• Pengaturan (regelendaad)• Pengurusan (bestuurdaad)• Pengelolaan (beheerdaad)• Pengawasan (toezichthoudendaad)
Permen ESDM Bidang Hilir
Permen ESDMBidang Hulu
PP 36/2004 jo PP 30/2009
PP 35/2004 jo PP 34/2005 jo
PP 55/2009
DASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INIDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INIDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INIDASAR HUKUM PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI
PEMBAGIAN PERAN DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMIPEMBAGIAN PERAN DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
MIKRO (Pelaku Usaha) • Usaha Inti
• Usaha Penunjang
KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak)
Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal MigasMenteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)(Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)
BU NiagaBU Penyimpanan
BU PengangkutanBentuk Usaha Tetap (BUT)
MENTERI ESDMMENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas)(Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas)
Menteri ESDMMenteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migascq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Usaha Hulu Migas)(Regulator Usaha Hulu Migas)
MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) :•Pembuat Kebijakan
•RegulatorAspek Keteknikan
Aspek Bisnis Menteri ESDMMenteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migascq. Direktorat Jenderal Migas
(Regulator Industri Hilir Migas)(Regulator Industri Hilir Migas)
Badan PengaturBadan PengaturBBM dan Gas PipaBBM dan Gas Pipa
(Regulator BBM Tertentu* dan(Regulator BBM Tertentu* danGas Bumi melalui Pipa)Gas Bumi melalui Pipa)
Usaha Hulu Migas Usaha Hilir Migas
Badan PelaksanaBadan PelaksanaHulu MigasHulu Migas
(BPMIGAS)(BPMIGAS)Badan UsahaBadan Usaha
di Bidang Hulu Migasdi Bidang Hulu Migas
Badan Usaha (BU)Badan Usaha (BU)Pengolahan BBM,Pengolahan BBM, Bahan Bakar CairBahan Bakar Cairdan Gas Non-Pipadan Gas Non-Pipa
BU NiagaBU Penyimpanan
Badan Usaha (BU)Badan Usaha (BU)
BBM SubsidiBBM Subsididan Gas Pipadan Gas Pipa
KKS
Regulasi Regulasi Regulasi
*) BBM yang disubsidi oleh Pemerintah
BADAN USAHA PENUNJANG HULU-HILIR MIGASBADAN USAHA JASA PENUNJANG
HUBUNGAN KEBIJAKAN MIGAS DENGAN KEBIJAKAN ENERGI LAINNYAHUBUNGAN KEBIJAKAN MIGAS DENGAN KEBIJAKAN ENERGI LAINNYA(UU NO.22 TAHUN 2001 TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2007)(UU NO.22 TAHUN 2001 TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2007)
UUD UUD 19451945
KEBIJAKAN KEBIJAKAN MINYAK DAN GAS BUMIMINYAK DAN GAS BUMI
UU 27 /2003UU 27 /2003ttgttg
Panas BumiPanas Bumi
UU 4 /2009UU 4 /2009ttgttg
Pertambangan Pertambangan Mineral & Mineral & BatubaraBatubara
DIVERSIFIKASIDIVERSIFIKASI
KONSERVASIKONSERVASI
Minyak dan Gas Bumi Energi yang Lain
Kebijakan Umum Kebijakan Umum (Bidang Energi Lain)(Bidang Energi Lain)
SASARAN PADA 2025SASARAN PADA 2025 Mempertahankan produksi minyak
mentah 1 juta BOPD;
50% Operatorship oleh Perusahaan Nasional;
Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dan bahan bakar nasional secara mandiri pada tahun 2025
91% Penggunaan Barang & Jasa Nasional;
99% Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional;
Meningkatnya nilai tambah utk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yg berkelanjutan, demi kemakmuran & kesejahteraan rakyat
ARAH ARAH KEBIJAKAN SDA, KEBIJAKAN BAHAN BAKARKEBIJAKAN SDA, KEBIJAKAN BAHAN BAKAR& & SASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGASSASARAN PENGELOLAAN SUB SEKTOR MIGAS
KEBIJAKAN SUMBER DAYA KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)ALAM (SDA)
MEMPERTAHANKAN PRODUKSI MINYAK MEMPERTAHANKAN PRODUKSI MINYAK BUMIBUMI 1 1 JUTA BAREL PER HARI JUTA BAREL PER HARI SAMPAI TAHUN SAMPAI TAHUN 20142014
• Meningkatkan kegiatan pemboran eksplorasi untuk menambah cadangan migas;
• Melanjutkan optimalisasi produksi dari lapangan yang sudah berproduksi, antara lain dengan melakukan kajian secara menyeluruh untuk dilakukan pemboran sumur-sumur baru dan, membuka lapisan-lapisan baru yang belum diproduksikan;
• Menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan yang potensial;
DESDMDESDM STRATEGISTRATEGIMENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI
MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
1. Diversifikasi energi• Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG
• Pemberlakuan kewajiban pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN)
• Substitusi bensin dan minyak solar pada sektor transportasi DENGAN ENERGI LAIN (LPG, BBG, BBN)
• Pengembangan penggunaan bahan bakar alternatif untuk rumah tangga
• Program MFO-nisasi untuk pembangkit tenaga listrik
• Mendorong pemanfaatan minyak dan gas bumi non konvensional
• Mendorong partisipasi daerah dan UKM dalam pengembangan Desa Mandiri Energi
• Penggunaan jenis BBM sesuai dengan fuel requirement kendaraan
• Penggunaan teknologi hemat BBM
• Pemisahan spesifikasi LPG untuk rumah tangga dan industri dalam rangka meningkatkan yield produksi LPG
• Penerapan ‘zero flare gas’
• Penerapan audit dan manajemen pemanfaatan bahan bakar di sektor industri dan kantor-kantor Pemerintah
(lanjutan)
STRATEGISTRATEGIMENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI
MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014MINIMAL SEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
3. Mendorong investasi penyediaan bahan bakar di dalam negeri Pemberian insentif investasi untuk pembangunan kilang migas Dimungkinkan untuk pemberian kemudahan (Insentif) bagi pengembangan Bahan
Bakar Alternatif Mandatory Pemanfaatan BBN (Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang
penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain)
(lanjutan)
STRATEGISTRATEGIMENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KELANCARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI INDUSTRI DAN BAHAN BAKAR NASIONAL DARI PRODUKSI DALAM NEGERI
MINIMALSEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014MINIMALSEBESAR 50% SAMPAI DENGAN TAHUN 2014
DESDMDESDM STRATEGISTRATEGIPENGGUNAAN BARANG DAN JASA NASIONALPENGGUNAAN BARANG DAN JASA NASIONAL
SEBESAR SEBESAR 7070% PADA TAHUN % PADA TAHUN 20142014
• PP No. 35/2004 ps 79 : Pengutamaan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri telah tersedia dan memenuhi persyaratan mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.
• Permen ESDM No. 037 Tahun 2006 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
• ADP (Apresiasi Domestic Product) LIST: menyusun daftar kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa kontraktor migas
• Pemberian preferensi terhadap nilai Local Content (LC) untuk barang 15% terhadap LC dan jasa 7.5% terhadap LC dalam pengadaan barang dan jasa
• Permen ESDM No. 027 Tahun 2008, sebagai dukungan usaha penunjang dalam mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional dalam kegiatan usaha migas
• Menyusun program peningkatan kemampuan domestik dalam penyediaan barang untuk operasi migas
MENCIPTAKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA BIDANG MIGAS SEBESAR MENCIPTAKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA BIDANG MIGAS SEBESAR 463.594 ORAN PADA TAHUN 2014463.594 ORAN PADA TAHUN 2014
• PP 35/2004 ps. 82, kewajiban BU/BUT dalam penggunaan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
• PP 35/2004 ps. 84, kewajiban BU/BUT dalam pengembangan kemampuan tenaga kerja Indonesia dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan;
• Pemagangan fresh graduated di industri migas (dalam POD);
• Meningkatkan link & match antara kegiatan usaha migas dengan perguruan tinggi;
• Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberdayakan training center dalam negeri.
Penandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKSPenandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKSPenandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKSPenandatangan Kontrak CBM sampai dengan Agustus 2009: 15 CBM KKS
DESDMDESDMKONDISI PENGEMBANGAN GAS BUMIKONDISI PENGEMBANGAN GAS BUMI
DI INDONESIA SAAT INIDI INDONESIA SAAT INI
1) Meningkatnya Pemanfaatan Gas Bumi untuk Domestik, dgn prioritas: Gas Lift utk peningkatan produksi Minyak; Bahan baku Industri (termasuk Pabrik Pupuk); Pembangkit Listrik; Bahan Bakar Rumah Tangga.
2) Meningkatnya produksi Gas Bumi di Indonesia;
3) Indonesia mulai mengembangkanUnconventional Gas.
DESDMDESDMPERKEMBANGAN PENGEMBANGANPERKEMBANGAN PENGEMBANGAN
BAHAN BAKAR NABATI (BBN) DI INDONESIABAHAN BAKAR NABATI (BBN) DI INDONESIA
Kapasitas terpasang produksi Bioethanol (status Ags 2009): 303.230 kL/ tahun (fuel grade);
Kapasitas terpasang produksi Biodiesel (status Ags 2009): 3.512.869 kL/ tahun;
Desa Mandiri Energi (DME), status Juli 2009: 237 desa (berbasiskan BBN);
Pembangkit listrik berbahan bakar BBN oleh PLN kapasitas terpasang (status Ags 2009) = 116 MW;
Pemanfaatan Perdana BBN untuk Industri pada 11 Nopember 2008 (5%);
BBN PSO sedang dalam proses untuk diberikan subsidi sebesar Rp 1,000/ liter rata – rata selisih dari harga BBN dan BBM-fossil base (apabila harga BBN lebih tinggi dari harga BBM-fossil base) mulai tahun anggaran 2009;
Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas produk BBN pada tahun anggaran 2009.