Home >Documents >ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua)...

ARAH DAN KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERINDUSTRIAN pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua)...

Date post:31-Jul-2019
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • ARAH DAN KEBIJAKAN

    NASIONAL BIDANG

    PERINDUSTRIAN TAHUN 2017

    Disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan

    Palembang, 12 April 2016

    1

  • Daftar Isi

    1

    Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017

    2 Hilirisasi Industri Agro

    3 Prospek Pengembangan Industri Agro

    di Sumatera Selatan

    2

  • 1

    Program dan Kegiatan Kementerian Perindustrian dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017

    3

  • 4

    Peningkatan nilai tambah sumber daya

    alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas

    dan batubara dalam rangka penguatan

    struktur industri melalui pembangunan industri

    hulu yang diintegrasikan dengan

    industri antara dan industri hilirnya

    Peningkatan kapabilitas

    industri melalui peningkatan

    kompetensi SDM dan penguasaan

    teknologi

    Pembangunan industri di seluruh wilayah indonesia melalui pembangunan wilayah pusat

    pertumbuhan industri (WPPI), kawasan

    peruntukan industri (KPI), kawasan

    industri,dan sentra industri kecil dan

    industri menengah (Sentra IKM)

    FOKUS PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2015-2019A

    Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan

    perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015 2035 dan RPJMN 2015 -

    2019. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong

    pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

    Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada:

    1 2 3

  • 5

    KEB

    IJA

    KA

    N L

    INTA

    S

    SEK

    TO

    RA

    L 1. Pengembangan Sumber Daya Industri

    2. Pengembangan Sarana & Prasarana Industri

    3. Pemberdayaan Industri

    4. Perwilayahan Industri

    5. Kebijakan Affirmatif IKM

    6. Penyediaan fasilitas Fiskal & Non-Fiskal bagi pelaku industri

    PEN

    GEM

    BA

    NG

    AN

    IND

    US

    TR

    I P

    RIO

    RIT

    AS 10 Sektor Industri Prioritas:

    Industri Pangan

    Industri Farmasi, Kosmetik & AlatKesehatan

    Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

    Industri Alat Transportasi

    Industri Elektronika dan Telematika (ICT)

    Industri Pembangkit Energi

    Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

    Industri Hulu Agro

    Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

    Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

    PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRIB

    Program pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah:

    a. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral

    b. Program pembangunan industri prioritas

  • PENUMBUHAN POPULASI

    Menambah paling tidak sekitar 9 ribu

    usaha industri berskala besar dan sedang

    dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta

    tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu

    unit usaha.

    a. Mendorong investasi untuk industri

    pengolah sumber daya alam, baik hasil

    pertanian maupun hasil pertambangan

    (hilirisasi),

    b. Mendorong investasi untuk industri

    penghasil barang konsumsi kebutuhan

    dalam negeri yang utamanya industri

    padat tenaga kerja,

    c. Mendorong investasi untuk industri

    penghasil bahan baku, bahan

    setengah jadi, komponen, dan sub-

    assembly (pendalaman struktur),

    d. Pembinaan industri kecil dan

    menengah (IKM) agar dapat

    terintegrasi dengan rantai nilai industri

    pemegang merek (Original Equipment

    Manufacturer, OEM) di dalam negeri

    dan dapat menjadi basis penumbuhan

    populasi industri besar dan sedang.

    PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS

    a. Peningkatan efisiensi teknis, melalui

    pembaharuan/revitalisasi; permesinan

    industri; peningkatan dan

    pembaharuan keterampilan tenaga

    kerja; optimalisasi ke-ekonomian

    lingkup industri (economic of scope)

    b. Peningkatan penguasaan IPTEK/

    inovasi,

    c. Peningkatan penguasaan dan

    pelaksanaan pengembangan produk

    baru (new product development) oleh

    industri domestik, Pembangunan faktor

    input (peningkatan kualitas SDM

    industri dan akses ke sumber

    pembiayaan yang terjangkau),

    d. Fasilitasi dan insentif dalam rangka

    peningkatan daya saing dan

    produktivitas diutamakan industri: (1)

    strategis; (2) maritim; dan (3) padat

    tenaga kerja, dan

    e. Memanfaatkan kesempatan dalam

    jaringan produksi global.

    ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

    SESUAI RPJMN 2015 - 2019C

    PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

    DI LUAR PULAU JAWA

    a. Fasilitasi pembangunan 14

    Kawasan Industri (KI),

    b. Membangun 22 Sentra

    Industri Kecil dan Menengah

    (SIKIM) yang terdiri dari 11 di

    Kawasan Timur Indonesia

    dan 11 di Kawasan Barat

    Indonesia, dan

    c. Berkoordinasi dengan para

    pemangku kepentingan dalam

    membangun infrastruktur

    utama (jalan, listrik, air bersih,

    telekomunikasi, pengolah

    limbah, dan logistik),

    infrastruktur pendukung

    tumbuhnya industri, dan

    sarana pendukung kualitas

    kehidupan (Quality Working

    Life) bagi pekerja.6

  • KemenTanKemenKP

    KemenLHKKemenESDM

    1. Peningkatan

    Populasi 2. Daya Saing

    dan Produktivitas

    Industri

    Kemenperin11.

    Ketersediaandan Kualitas Bahan Baku

    KemenperinKemenko PerekonomianKemenPUPR

    KemenHubKemenKominfo

    KemenESDMKemenBUMN

    10.Ketersediaan Infrastruktur dan Energi

    3. Pengembangan

    Kawasan Industri/KEK

    PercepatanPertumbuha

    nIndustri dan

    KawasanIndustri/KEK

    9.

    Peningkatan

    Akses ke Pasar Global

    (Ekspor)

    KemenperinBKPMPEMDA

    4.PeningkatanInvestasi di

    BidangIndustri

    Manufaktur

    KemenperinKemenDag

    5.Pembiyaan

    denganakses danbiaya yangkompetitif

    8.Pemberian

    InsentifFiskal yang

    Harmonis

    KemenKeu Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan

    6.SDM Industri

    Yang Kompetendan Disiplin

    7.HubunganIndustrial

    yangBersahabat

    PROGRAM PRIORITAS

    PRIORITAS NASIONAL

    PERENCANAAN TERINTEGRASI PRIORITAS NASIONAL

    D

    LEVEL 1 : PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI / KEK

    Kemenperin

    Kemdikbud,KemenRistekDiktiKemenperin, Kemenaker, Pemda

    Kemenaker, POLRI,Pemda

    Program Prioritas ke-4, 6, dan 9, dibahasdalam Prioritas Nasional PenguatanPertumbuhan Ekonomi

    7

  • Kemenperin

    FasilitasiTumbuhnya

    Industri Baru

    BKPM/DKemenperin

    KemenperinKem K-UKM

    PenumbuhanIKM

    PromosiInvestasi

    1.PENINGKATAN

    POPULASIINDUSTRI

    Kem Ristek DiktiKemenperinKemkominfo

    BPPT, LIPI, BATANKementan, KemenKKP,

    Universitas

    Tax Holiday/ Tax

    AllowanceKem KeuanganKem Perindustrian

    PembangunanScience DanTechnopark

    KemudahanMemulai

    Usaha

    PROGRAMPRIORITAS

    KEGIATAN PRIORITAS

    LEVEL 2 : PENINGKATAN POPULASI INDUSTRI

    PenumbuhanIndustri Kreatif

    Bekraf

    BKPM/DKemenperinPemda

    PENUMBUHAN POPULASIE.1

    8

  • Kegiatan Prioritas

    KOMPONEN KEGIATAN UNIT

    1. Fasilitasi Tumbuhnya Industri Baru

    a. Pembangunan Pilot Project Aditif Aspal Berbasis Crumb Rubberb. Fasilitasi 16 perusahaan industri untuk memanfaatkan insentif

    dalam berinvenstasic. Penyusunan 16 kebijakan/rekomendasi insentif non fiskal untuk

    industrid. Pemberian bantuan mesin peralatan produksi pengolahan

    rumput laut dan tepung non gandume. Pembentukan 10 start up ITf. Penyusunan kebijakan insentif fiskal industri pengolahan kakao

    IA, IKTA, ILMATE, BPPI

    2. Pembangunan Science Dan Technopark

    a. Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri di 7 Balai Besar/ Baristand untuk mendukung Science Park

    b. Pengembangan PDRKNc. Pengembangan 5 ICTd. Penguatan 2 Pusat Pengembangan Teknologi sektor industri

    permesinan dan alat mesin pertanian

    BPPI, ILMATE

    3. Promosi Investasi

    a. Fasilitasi 14 promosi investasi sektor industri IA, ILMATE, KPAII

    Program Prioritas Nasional Peningkatan Populasi Industri

    9

  • Kegiatan Prioritas KOMPONEN KEGIATAN UNIT

    4. Tax Holiday / Tax Allowance

    a. Penyusunan 8 rekomendasi insentif fiskal dalam bentukTax Holiday / Tax Allowance untuk industri

    IA, IKTA

    5. Penumbuhan IKM

    a. Penumbuhan 6.125 Wirausaha Baru Industri di 34Provinsi antara lain melalui seleksi, bimbingan teknis,fasilitasi start up

    b. Pembangunan 20 sentra IKM diluar Pulau Jawa dan 8sentra IKM di Pulau Jawa

    c. Penyusunan 9 (sembilan) Pola Pengembangan(Masterplan/DED) Sentra IKM

    IKM, PPI

    Program Prioritas Nasional Peningkatan Populasi Industri

    10

  • Fasilitasi dan

    InsentifKem Dikbud

    Kemristek DiktiKem Naker

    Kemenperin

    Kem PerindKem LHKSDM yang

    kompetitif PengembanganIndustri Hijau

    2.PeningkatanDaya Saing

    dan Produktivitas

    BSNKemenperinKem PerdagLIPI

    KemenperinBadan EkrafUniversitas

    PeningkatanKemampuanDisain Produk

    PengembanganInfrastruktur

    Mutu

    PembaruanPermesinan

    IndustriKemenperin

    Kemenperin

    Kemenkeu

    BKPM

    LEVEL 2 : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI

    PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITASE.2

    11

  • Kegiatan Prioritas

    KOMPONEN KEGIATAN UNIT

    1. Fasilitasi dan Insentif

    a. Bantuan Promosi dan Pameran di Dalam dan Luar Negeri untuk530 Perusahaan

    b. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan di 23 UPTc.

Embed Size (px)
Recommended