Home >Documents >api sap 3 fix

api sap 3 fix

Date post:06-Mar-2016
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Laporan Keuangan Pemerintah
Transcript:

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHSecara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sementara tujuan umumnya, laporan keuangan pemerintah mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan info yang berguna dalam memprediksi besarnya sumber daya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari informasi berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyediakan informasi kepada user mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran

b. Indikasi apakah sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD

B. BASIS AKUNTANSI DAN PERIODE PELAPORAN PEMERINTAHBASIS AKUNTANSI

Laporan keuangan disajikan menganut basis akuntansi yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 yaitu basis kas dan basis akrual.

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi diman transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Menurut PSAP Nomor 01 basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pada saat ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan,belanja, transfer dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, entitas pelaporan tersebut tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis kas. Rekonsiliasi dari LRA berbasis akrual ke LRA berbasis kas wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).PERIODE PELAPORANLaporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran APBN/APBD, dimana dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Untuk itu, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per tanggal 31 Desember untuk Neraca dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember LRA dan LAK.Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.

b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari APBN/APBD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selain laporan keuangan tahunan, setiap entitas pelaporan juga diwajibkan menyusun laporan keuangan interim, yaitu setidak-tidaknya setiap semester sebagaimana diamanatkan dalam PP No 20 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian negara/ lembaga dan PP No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

IDENTIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam pernyataan Standar ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan.

c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan , yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan.

d. Mata uang pelaporan.

e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan sering kali lebih mudah dimengerti bilamana imformasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

PENANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGANMenurut PSAP 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyususnan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintahan daerah yang dimaksud pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada sebagai entitas akuntansi dan setiap gubernur/bupati/walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang berbunyi: Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan..

Oleh karena itu tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.C. JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHLaporan keuangan di pemerintahan di Indonesia paling tidak terdiri dari:

1. Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:a. Pendapatan-LRA; adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.b. Belanja; adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.c. Transfer; adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.d. Surplus/defisit-LRA;e. Pembiayaan; setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. PSAP No. 02 mengatur persyaratan-persyaratan untuk penyajian. Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi terkait.Berikut ini merupakan contoh format Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Pusat.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:a. Saldo Anggaran Lebih Awal;b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dane. Lain-lain; f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Berikut ini merupakan

Embed Size (px)
Recommended