1. Padi dan PETANI Padi Indonesia -SYAHYUTI Boyolali, 15 September 2014 Asosiasi Petani Indonesia (API) 1

2. Satu, Kebijakan beras nasional 2

3. Swasembada adalah tujuan pokok kebijakan beras nasional. Pengertian konsep swasembada pangan: Pengertian pertama = swasembada absolut (dipenuhi 100% dari produksi domestik). Sampai 1990-an. Pengertian kedua = "swasembada on trend (kadang mengimpor kadang mengekspor). Sesudah 1990-an Pengertian ketiga = kemandirian pangan, swasembada 90 persen. 3

4. Posisi penting beras: Usahatani padi memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta RT. Beras menjadi bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 % penduduk Sumbangan beras terhadap konsumsi energi dan protein = lebih dari 55% 4

5. Produktivitas padi Indonesia paling tinggi di Asean: 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Indonesia 1.76 2.38 3.29 4.3 4.4 5.01 Myanmar 1.72 1.7 2.77 2.94 3.38 4.12 Malaysia 2.04 2.39 2.85 2.77 3.06 3.78 Philippines 1.16 1.75 2.21 2.98 3.07 3.62 Thailand 1.39 2.02 1.89 1.96 2.61 2.88 East Timor 1.79 2 2.64 3 3.09 Vietnam 1.99 2.15 2.08 3.18 4.24 5.32 Sumber: http://ricestat.irri.org:8080/wrs/ 5

6. Tahun Produksi (000 t) Export (000 t) Import (000 t) 1950 10 3320 1951 9336 4090 1952 9962 7600 1953 10970 3580 1954 11747 2590 1955 10968 1270 1956 11110 7630 1957 11154 5630 1958 11661 6820 1959 12122 8690 1960 12814 1064 Produksi, ekspor dan impor beras Indonesia Tahun Produksi (000 ton) Export (000 t) Import (000 t) 1961 12084 1064 1962 13004 1096 1963 11595 1075 1964 12306 1024 1965 12975 0.01 193 1966 13650 306 1967 13222 347 1968 17162.8 486 1969 18020.2 605 1970 19331 956 6

7. Tahun Produksi (000 t) Export (000 t) Import (000 t) 1971 20190 506 1972 19394 734 1973 21490 1863 1974 22473 1132 1975 22339 0.41 692 1976 23301 1301 1977 23347 1973 1978 25772 0.01 1842 1979 26283 14 19223 1980 29652 10 2012 Tahun Produksi (000 ton) Export (000 t) Import (000 t) 1981 32774.2 538 1982 33583.7 310 1983 35303 1169 1984 38136.4 392 414 1985 39032.9 258.71 34 1986 39726.8 133.81 28 1987 40078.2 32.73 55 1988 41676.2 104 33 1989 44725.6 105.49 268 1990 45178.8 1.91 50 7

8. Tahun Produksi (000 t) Export (000 t) Import (000 t) 1991 44688.2 0.64 171 1992 48240 42.49 610 1993 48181.1 350.61 24 1994 46641.5 169.14 630 1995 49744.1 0.01 3158 1996 51101.5 0.2 2150 1997 49377.1 0.06 348 1998 49236.7 1.98 2895 1999 50866.4 2.7 4748 2000 51898 1.19 1355 Tahun Produksi (000 ton) Export (000 t) Import (000 t) 2001 50460.8 3.95 642 2002 51489.7 4.15 1799 2003 52137.6 0.7 1626 2004 54088.5 0.91 391 2005 54151.1 42.29 189 2006 54454.9 0.94 456 2007 57157.4 1.19 1406 2008 60251.1 10 350 2009 64398.9 2010 66411.5 Sumber: http://ricestat.irri.org:8080/wrs/ Indonesia telah swasembada berkali-kali, tidak hanya tahun 1984. Dalam kurun 1950 sampai 2013, hampir setengahnya kita swasembada. 8

9. Sasaran kebijakan perberasan: 1. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis pangan (kemampuan produksi domestik, kompetitif, dan diversifikasi produksi dan konsumnsi pangan) 2. Tercapainya stabilitas pasokan dan harga beras 3. Meningkatnya pendapatan rumah tangga petani 4. Berkembangnya perekonomian desa (beragamnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha). 9

10. Kebijakan perberasan sesuai Inpres: (1) Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. (2) Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. (3) Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut. (4) Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen. (5) Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. 10

11. Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan Inpres (misal Inpres No. 7 Tahun 2009 (i) dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, (ii) melindungi tingkat pendapatan petani, (iii) stabilisasi harga beras, (iv)pengamanan cadangan beras pemerintah, (v) penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah, (vi)sebagai kelanjutan kebijakan perberasan 11

12. Komponen-komponen kebijakan beras: (a) kebijakan peningkatan produktivitas dan produksi padi/beras nasional, (b) kebijakan pengembangan diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi, (c) kebijakan harga pembelian gabah/beras oleh pemerintah, (d) kebijakan impor beras yang melindungi produsen dan konsumen, dan (e) kebijakan pemberian jaminan penyediaan dan penyaluran Raskin 12

13. Lingkup kebijakan perberasan nasional: (1) Kecukupan pangan adalah hak azasi manusia, sehingga penanganan kebijakannya harus dinyatakan dalam bentuk kebijakan publik. (2) Beras merupakan komoditas pangan terpenting, oleh sebab itu kebijakan perberasan harus memperhatikan dampaknya terhadap upaya meningkatkan kualitas dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi, tidak semata hanya kerangka ekonomi beras. (3) Sistem kebijakan ekonomi beras nasional dipandang sebagai suatu sistem agribisnis. (4) Perlu landasan yang memperhitungkan dampak jangka panjang, karena perspektif waktu kebijakan umumnya untuk jangka pendek (3-5 tahun). 13

14. Trade off dalam Kebijakan Perberasan: Swasembada beras vs diversifikasi pangan. Produksi beras yang digenjot habis-habisan = menyebabkan hilangnya keunggulan komparatif komoditas pangan lokal nonberas (sagu, ganyong, singkong, dan lain-lain) Dari sisi produsen, budidaya padi yang disubsidi dan diproteksi = menyebabkan biaya produksi beras lebih murah dibandingkan komoditas nonberas (yang tidak disubsidi). Dari sisi konsumen, posisi beras yang dipersepsikan sebagai komoditas superior secara politik karena berkontribusi besar terhadap inflasi menyebabkan pemerintah pun akan selalu menjaga beras dalam keadaan yang terjangkau melalui kebijakan proteksi dan subsidi untuk konsumen melalui operasi pasar ataupun program beras untuk rakyat miskin (raskin). 14

15. Kebijakan non harga: 1. Penyediaan infrastruktur (sistem irigasi) 2. Penyuluh pertanian 3. Alokasi anggaran yang memadai 4. Pengembangan industri benih 5. Pengembangan pestisida 6. Jaminan suplai pupuk 7. Permodalan dan asuransi 8. Sistem resi gudang. Kebijakan non harga = pemerintah hadir Kebijakan harga = pemerintah tidak hadir, karena menyerahkan ke pasar. Inpres = menggunakan kebijakan harga 15

16. Dua, Kondisi Petani Indonesia 16

17. Tahun 2014 adalah International Year of Family Farming (IYFF) Tujuannya adalah = to reposition family farming at the centre of agricultural, environmental and social policies in the national agendas by identifying gaps and opportunities to promote a shift towards a more equal and balanced development. to defend and strengthen Family Farming as a viable alternative to eradicate the hunger, malnutrition and poverty suffered by 1000 million people worldwide. Kegiatan 2014 IYFF 2014 = Promosi, diskusi, dan kerjasama di level nasional, regional, dan global; untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh smallholders dan mencari cara EFEKTIF untuk MENDUKUNG family farmers. IYFF didukung oleh World Rural Forum dan 360 NGO sedunia Bagaimana di Indonesia? 17

18.