Top Banner
Salehuddin S.Sos.,S.Fil Ketua DPRD Kab. Kutai kartanegasra
27

APBD Kutai Kartanegara

Dec 26, 2015

Download

Documents

Heru Suprapto

Analisis APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: APBD Kutai Kartanegara

Salehuddin S.Sos.,S.Fil

Ketua DPRD Kab. Kutai kartanegasra

Page 2: APBD Kutai Kartanegara

Pendahuluan Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di

daerah, instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah melalui APBD.

Pelaksanaan APBD dimaksud diharapkan dapat mendorong pertumbuhanekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor.

Perwujudan pelayanan publik di daerah berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah

Page 3: APBD Kutai Kartanegara

Gambaran APBD 2010 2011 2012 2013 2014

Pendapatan 4,357.10 4,151.29 3,765.01 5,999.80 5,685.80 PAD 175.58 130.30 231.16 317.52 344.60 Dana Perimbangan 3,940.27 3,495.44 3,533.84 4,887.92 4,470.98 Lain-lain Pdpt yang Sah 241.24 525.55 720.23 794.35 870.21 Belanja : 4,639.03 4,632.24 6,684.27 9,242.95 7,308.39 Belanja Tidak Langsung 1,743.82 1,592.89 2,162.41 2,715.65 2,663.54 Belanja Langsung 2,895.22 3,039.35 4,521.86 6,527.30 4,644.84

Surplus/ (Defisit) (281.94) (2,919.27) (2,919.27)

(3,243.15)

(1,622.59) Pembiayaan Netto : 281.94 480.96 2,199.06 3,243.15 1,914.70 Penerimaan Pembiayaan 560.93 644.64 2,441.49 3,447.90 1,914.70 SiLPA TA sebelumnya 560.93 644.64 2,441.49 3,447.90 1,914.70 Pengeluaran Pembiayaan 279.00 163.68 242.43 204.74 -

SILPA Thn Berkenan - - - - 292.11 Jumlah APBD 4,918.03 4,795.93 6,206.50 9,447.70 7,600.50 Sumber: APBD-P Berbagai tahun Ket: Fungsi DPRD adalah Budgeting, sedangkan Pelaksana Anggaran adalah Eksekutif

Page 4: APBD Kutai Kartanegara

Gambaran APBD Baik pendapatan maupun Belanja cenderung

meningkat

Namun realisasi anggaran seringkali tidak sesuai keinginan DPRD.

Misal :

Pada 2013 pengelolaan anggaran Belanja Rp9,242 triliun terealisasi sebesar Rp7,3 triliun atau 79,8 persen.

SiLPA yg tinggi terjadi setiap tahun, hal ini mengindikasikan kinerja pelaksanaan anggaran tidak menggembirakan.

Page 5: APBD Kutai Kartanegara

Indikator APBD Pandangan DPRD terhadap APBD disasarkan pada

rasio-rasio yang umum diterima untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan politik anggaran dijalankan.

Page 6: APBD Kutai Kartanegara

A. ANALISIS RASIO-RASIO APBD A. ANALISIS PENDAPATAN DAERAH 1. Rasio Pajak (Tax Ratio) 2. Pajak per Kapita (Tax per Capita) 3. Ruang Fiskal (Fiscal Space) . 4. Rasio Ketergantungan Daerah B. ANALISIS BELANJA DAERAH 1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah 2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah 3. Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk.

4. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah.

C. Analisis Surplus/(Defisit) D. Analisis Pembiayaan

Page 7: APBD Kutai Kartanegara

1.1. Rasio pajak Rasio pajak (tax ratio) merupakan rasio yang

menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tax Ratio dapat juga digunakan untuk melihat efektifitas pemungutan Pajak Daerah.

PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun.

Page 8: APBD Kutai Kartanegara

1.1. Perhitungan Rasio Pajak

Melihat data diatas efektifitas pemungutan pajak semakin baik, namun nilai tersebut masih lebih rendah rata-rata Kabupaten&Kota di kaltim yakni sebesar 0,2 % pada tahun 2013.

2010 2011 2012 2013 Pajak Daerah (Jt Rupiah)

11,712.63

17,028.05

30,650.00

73,443.03

PDRB (Jt Rupiah) 100,398,266.00

123,767,605.00

132,095,972.00

128,460,000.00

Rasio Pajak 0.012% 0.014% 0.023% 0.057%

Page 9: APBD Kutai Kartanegara

1.2. Pajak per kapita Pajak per kapita (tax per capita) belum banyak digunakan

dalam menghitung tingkat keberhasilan pajak sebagai sumber Pendapatan Daerah.

Namun begitu, pajak per kapita dapat digunakan sebagai alternatif dalam menghitung efektifitas pemungutan pajak daerah.

Pajak per kapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya, yang berarti pula menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pajak daerah.

Pajak per kapita dihitung dengan mengalikan rasio pajak dengan PDRB per kapita, sehingga diperoleh pajak/PDRB x PDRB/personal=pajak / personal.

Dalam teori Jika PDRB meningkat, maka pajak Daerah meningkat

Page 10: APBD Kutai Kartanegara

1.2. Perhitungan pajak perkapita 2010 2011 2012 2013

Pajak Daerah

11,712.63

17,028.05

30,650.00

73,443.03

PDRB (RP Juta)

100,398,266.00

123,767,605.00

132,095,972.00

128,460,000.00

Rasio Pajak 0.012% 0.014% 0.023% 0.057%

Jumlah Penduduk

626,680

651,069

676,408

727,872

PDRB Perkapita

(Rp)

160,206,590.29

190,099,060.16

195,290,375.04

176,487,074.65

Pajak Perkapita

(Rp)

18,689.97

26,153.99

45,312.89

100,901.03

Pajak Perkapita semakin tahun semakin meningkat dan Rp 100,901 pada tahun 2013, Namun nilai tersebut masih dibawah kab/Kota di kaltim yaitu sebesar Rp 176.000 pada tahun 2013

Page 11: APBD Kutai Kartanegara

1.3. Ruang Fiskal Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk

mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total Pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, dan selanjutnya dibagi dengan total pendapatannya.

Page 12: APBD Kutai Kartanegara

1.3. Ruang Fiscal…..lanjutan Indikator Ruang Fiskal menunjukkan jumlah dana

netto yang masih bisa digunakan oleh Pemda setelah pendapatan nonearmarked dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung.

Penurunan Ruang Fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk menggunakan anggaran mereka untuk kebutuhan belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka menjadi semakin sempit

Note: Ruang Fiskal = Total Pendapatan – (DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus) – Belanja Pegawai Tidak langsung ) dibagi Total Pendapatan

Page 13: APBD Kutai Kartanegara

1.3. Perhitungan Ruang Fiscal 2010 2011 2012 2013 2014

Ruang Fiscal

(Juta Rp) 3,180,009.387

3,077,337.89

3,185,117.88

3,192,075.27

2,970,894.79 Ruang

Fiscal % 78.30% 74.13% 75.22% 64.25% 56.84%

Ruang fiscal semakin menurun, hal ini berarti fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah Kab KUKAR untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah semakin MENURUN

Page 14: APBD Kutai Kartanegara

1.3. Trend Ruang Fiscal

78.30% 74.13% 75.22% 64.25%

56.84%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2010 2011 2012 2013 2014

Ruang Fiscal %

Ruang Fiscal diatas rata-rata nasional (35 %) dan juga diatas Rata-rata Provinsi (55 %) pada tahun 2014

Page 15: APBD Kutai Kartanegara

1.4. Rasio Ketergantungan Daerah Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat

ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki arti yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.

Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi, sekaligus rasio dana transfer yang rendah.

Page 16: APBD Kutai Kartanegara

1.4. Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah

2010 2011 2013 2014

PAD (Rp Juta)

94,813.94

130,299.89

354,437.46

344,599.33 Total Pendapatan (Rp Juta)

4,444,237.04

5,626,909.48

5,925,375.71

5,685,797.23

Rasio Kemandirian 2.13% 2.32% 5.98% 6.06%

Sumber : Realisasi APBD kecuali Th 2014 adalah APBD-P • Pada tahun 2014 rata-rata rasio PDA thg Pendapatan sebesar

18,08% sedangkan di Kaltim rata-rata 22.05%. • Rasio Kukar masih dibawah Kaltim maupun Nasional

Page 17: APBD Kutai Kartanegara

B. ANALISIS BELANJA DAERAH Implementasi atas kebijakan perencanaan dan penganggaran

tersebut adalah melalui Belanja Daerah APBD.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat direalisasikan dengan baik.

Dengan demikian, Belanja Daerah seharusnya dapat menjadi komponen yang penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan akan memberikan dampak nyata pada perekonomian daerah secara luas.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Page 18: APBD Kutai Kartanegara

Komponen analisis Belanja 1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Daerah

2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

3. Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk.

4. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah.

Page 19: APBD Kutai Kartanegara

2.1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah

2010 2011 2012 2013 2014 Belanja Pagawai (Juta)

946,091.08

1,023,682.76

1,375,562.31

1,790,108.31

1,900,134.22

Total Belanja (Juta)

4,639,033.24

4,632,243.76

6,684,272.12

9,242,954.64

7,308,387.44

rasio belanja pegawai 20.39% 22.10% 20.58% 19.37% 26.00%

Sumber : Diolah Dari APBD P • Rata-rata nalional rasio blj Pegawai sebesar 40,87% tahun 2014 dan 44,07%

tahun 2013. • Rata-rata Kaltim 27,53 % tahun 2014 • Trend Kukar rasio belanja pegawai cenderung naik, namun masih dibawah rata-

rata nasional dan rata-rata Provinsi.

Page 20: APBD Kutai Kartanegara

2.2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

2010 2011 2012 2013 2014 Blj Modal (Juta Rp)

1,551,043.51

1,734,710.77

2,880,393.65

4,269,729.23

3,022,386.51

Total Blj (Juta Rp)

4,639,033.24

4,632,243.76

6,684,272.12

9,242,954.64

7,308,387.44

Rasio Blj Modal 33.43% 37.45% 43.09% 46.19% 41.36% Sumber : Diolah Dari APBD P

• Rasio blj Modal th 2014 secara nasional sebesar 25,86% • Porsi belanja modal, merupakan komponen yang sangat

penting karena mempunyai multiplayer effect dalam menggerakkan roda perekonomian.

• Kukar memiliki rasio diatas rata-rata nasional

Page 21: APBD Kutai Kartanegara

2.3. Rasio Belanja Modal terhadap Jumlah Penduduk

2010 2011 2012 2013 2014 Blj Modal (Juta)

1,551,043.51

1,734,710.77

2,880,393.65

4,269,729.23

3,022,386.51

Jlh Pdd

626,680

651,069

676,408

727,872

781,169 Rasio Blj Modal Tah Jlh Pdd (Rp)

2,475,016.77

2,664,403.88

4,258,367.21

5,866,044.07

3,869,055.87

• Trend rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk memiliki kecenderungan naik, dalam 5 tahun terakhir tahun 2013 memiliki rasio paling besar yaitu Rp 5,8 Juta per jiwa.

• Tahun 2014, Rasio Kukar lebih tinggi dari rasio Nasional yang hanya sebesar Rp 1,248 ,000 namun lebih rendah dari rata-rata kaltim yaitu sebesar Rp 3,9 juta

Page 22: APBD Kutai Kartanegara

2.4. Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Daerah

2010 2011 2012 2013 2014 Blj bansos (Juta)

108,120.08

87,127.30

124,384.00

89,610.00

73,180.00

Total Blj (Juta) 4,639,033.24 4,632,243.76

6,684,272.12

9,242,954.64

7,308,387.44

Rasio Blj bansos 2.33% 1.88% 1.86% 0.97% 1.00% • Secara nasional tahun 2014 rasio belanja bansos sebesar 0,87 %.

Rata-rata kaltim 0,64 %. • Kukar pada tahun 2014 memiliki rasio diatas nasional maupun

kaltim, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan menurun

Page 23: APBD Kutai Kartanegara

3. Analisis Surplus/(Defisit) Kukar Selama ini menerapkan pola anggaran defisit

selain ditujukan untuk menutupi kebutuhan anggaran belanja, juga ditujukan untuk menampung SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

rasio defisit terhadap pendapatan, yang berarti semakin besar persentase rasionya, maka semakin besar pula Penerimaan Pembiayaannya (SiLPA dan Pinjaman Daerah) yang diperlukan untuk menutupi anggaran belanjanya.

Page 24: APBD Kutai Kartanegara

Rasio Defisit 2010 2011 2012 2013 2014

Defisit (281.94) (2,919.27) (2,919.27) (3,243.15) (1,622.59)

Pendapatan 4,357.10 4,151.29 3,765.01 5,999.80 5,685.80

Rasio Defisit -6.47% -70.32% -77.54% -54.05% -28.54%

-6.47%

-70.32% -77.54%

-54.05%

-28.54%

-90.00%

-80.00%

-70.00%

-60.00%

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

2010 2011 2012 2013 2014

RASIO DEFISIT

Kondisi yang perlu diperbaiki (rata-rata nasional th

2014 sebesar – 7,7% , rata2 kaltim -

33,9%

Page 25: APBD Kutai Kartanegara

Penutup Catatan Penting :

1. Secara umum perlu diapresiasi PAD selalu meningkat, namun sebagian besar diperoleh dari penerimaan bunga bank dengan memanfaatkan dana yang beloum terpakai, sedangkan sumbangan pajak dan restribusi masih rendah dan perlu ditingkatkan,

2. Pada belanja langsung (Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal) serapannya masih jauh dari harapan DPRD, perlu dilakukan pembenahan pada pelaksanaan pengadaan yang lebih transparan dan efektifitas ULP perlu ditingkatkan.

Page 26: APBD Kutai Kartanegara

Bio Data Nama : Salehuddin, S.Sos, S.Fil

Tempat tanggal lahir :

Pendidikan :

Jabatan : Ketua DPRD Periode 2010 sd 2015

Isteri :

Anak :

Alamat :

Mail :

Tlp :

Page 27: APBD Kutai Kartanegara

TERIMAKASIH