Apa itu La'o Hamutuk?

Buletin La’o Hamutuk Vol. 4, No. 3-4 Agustus 2003

La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’eP.O. Box 340, Dili, East Timor (via Darwin, Australia)Mobile: +(670)7234330; Telepon: +670(390)325-013

Email: [email protected] Situs/Web:http://www.etan.org/lh

Lihat Laporan Brazil’s tentang Bantuang ke Timor Leste, hal 14.

Tinjauan ulang mengenai Minyak dan Gas di Laut Timor

Kompresi, kegunaan dan panggung/platform tempat tinggaluntuk Bayu-undan telah dibuat di Korea Selatan dan sudahdibawa ke laut Timor pada bulan Juni 2003

(foto diambil dari ConocoPhillips dan TSDA

Banyak hal telah terjadi sejak akhir tahun 2002, ketika La’o Hamutuk membuat laporan terakhir mengenai minyak dangas di Laut Timor. Sebagaimana telah diuraikan dalam artikel-artikel terdahulu (lihat Buletin La’o Hamutuk Vol. 3 No.4-8), kekayaan dasar laut ini memberi banyak harapan dan juga menimbulkan bahaya-bahaya yang serius bagi

masa depan ekonomi Timor Lorosa’e, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Artikel-artikel dalam buletin inimengulas peristiwa-peristiwa terpenting yang terjadi selama ini.

Pada halaman 13, Anda akan membaca daftar istilah yang menerangkan tentang istilah-istilah teknis yang digunakan dalamartikel ini. Sejumlah kata dan ungkapan yang digarisbawahi dalam teks ini didefinisikan pada daftar istilah tersebut.

Buletin La’o Hamutuk telah menguraikan tentang sejarah dan kandungan minyak lepas pantai yang besar di antara TimorLorosa’e dan Australia, menyadari akan hal itu maka kami mulai menurunkan artikel-artikel ini dengan mengkaji ulang informasisekitar persoalan laut Timor.

Halaman 5 menguraikan tentang bagaimana Australia menakuti Timor Lorosa’e agar menandatangani Kesepakatan PenyatuanInternasional (IUA) mengenai ladang gas alam terbesar Greater Sunrise di Wilayah Pengembangan Minyak Bersama atauTimor Gap. Sesudah Timor Lorosa’e menanda-tangani kesepakatan Penyatuan Internasional, Australia langsung meratifikasiKesepakatan Laut Timor yang kini sedang diberlakukan dalam eksplorasi bersama.

Pembangunan proyek minyak dan gas Bayu-Undan dalam skala besar telah dimulai, dan ladang tersebut akan mulaimenghasilkan cairan (Cairan minyak gas serta kondensat) kurang lebih setahun. Proyek tersebut juga telah memberikan pajakbagi Timor Lorosa’e dan sejumlah lapangan kerja bagi orang Timor Lorosa’e, walaupun nampaknya tidak ada investasi yangbisa dilakukan di negeri ini. Setelah melakukan penafsiran terhadap pendapatan atau uang, Timor Lorosa’e bisa memprediksikanuang yang akan didapat dari ladang ini, untuk itu kami mengkaji ladang minyak dan gas yang lebih kecil yang ditemukan diwilayah laut Timor.

Artikel pada halaman 9 menguraikan tentang Kesepakatan Penyatuan Internasional Greater Sunrise yang ditandatanganipada bulan Maret serta alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk pengembangan ladang tersebut. Timor Lorosa’ememandang bahwa Kesepakatan Laut Timor dan Kesepakatan Sunrise sebagai kesepakatan-kesepakatan sementara yang manakesepakatan itu akan diganti jika Timor Lorosa’e dan Australia menyepakati batas laut antara Zona Ekonomi Eksklusif yangtumpang-tindih itu. Tetapi sebagaimana digambarkan pada halaman 11, Australia telah menghambat proses negosiasi batastersebut dan menarik diri dari proses hukum internasional yang dapat menyelesaikan sengketa ini. Akhirnya, kami mengulassejumlah peristiwa terbaru yang berkaitan dengan minyak Timor Lorosa’e dan sejumlah rujukan internasional dan pendidikanbaru yang telah dihasilkan.

Daftar isi:Latar Belakang sejarah Laut Timor ........................... 2Batas-Batas dan ladang-ladang minyak ...................... 3Australia menakuti atau memeras Timor Lorosa’e . 5Kesepakatan penyatuan internasional Sunrise

ditanda-tangani ........................................................... 9Australia menghambat batas negara ........................ 10Daftar istilah minyak dan gas .................................... 13Berita Singkat .............................................................. 15Kerjasama Brazil di Timor Lorosa’e ......................... 16Konferensi mitra pembangunan ................................ 21Editorial: Apa yang di lakukan oleh UNMISET

sekarang? ................................................................... 23Editorial: Operasi darurat militer di Aceh ................ 28

Halaman 2 Vol. 4, Nos. 3-4 Agustus 2003 Buletin La’o Hamutuk

Kemerdekaan ekonomi Timor Lorosa’e tergantung pada uangyang akan didapat oleh negara baru ini dengan cara menjualkekayaan alamnya, terutama kandungan minyak yangterdapat di dasar Laut Timor antara Timor Lorosa’e danAustralia. Ladang-ladang minyak dan gas yang bernilai lebihdari 30 miliar dolar AS ini letaknya lebih dekat dengan pantaiselatan Timor Lorosa’e dari pada pulau lainnya. Tetapi,karena sejarah penjajahan, pendudukan, dan kegiatan-kegiatan ilegal oleh Indonesia dan Australia, Timor Lorosa’ehanya bisa menerima sedikit dari setengah kekayaan tersebutyang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip KonvensiHukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) adalahhaknya Timor Lorosa’e. Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatanganiKesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landaskontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, danmembuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia daripada Australia. Karena Portugal (sebagai penguasa kolonialTimor Lorosa’e pada saat itu) menolak untuk ikut dalamperundingan tersebut maka pembuatan batas tidak rampung,dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan“Celah Timor atau Timor Gap” (lihat peta halaman 3).

Tiga tahun setelah penentuan batas antara kedua negara,Indonesia melakukan invasi ke Timor Lorosa’e. Kemudianpada tahun 1979, Australia dan Indonesia memulai negosiasiyang membimbing mereka pada Kesepakatan Celah Timortahun 1989 dan membagi kekayaan dasar laut di dalam“Celah” tersebut, dengan memberikan sebagian besarkekayaan itu kepada Australia sebagai balas budi ataspengakuan Australia terhadap aneksasi ilegal Indonesia diTimor Lorosa’e. Dari pada merampungkan garis batas,Kesepakatan tersebut mendefinisikan Zona Kerjasama

(ZOC). Dalam Zona A di bagian tengah dari ZOC, kekayaandibagi secara merata antara Australia dan Indonesia. Australiaterus menguasai wilayah-wilayah timur dan barat dari ZOCberdasarkan pada kesepakatan 1972 dengan Indonesia,walaupun berdasarkan prinsip UNCLOS sebagian wilayahtersebut kini merupakan bagian dari Timor Lorosa’e. Setelahpembantaian Santa Cruz 1991, perusahaan-perusahaanminyak internasional segera memulai penandatangan kontrakdengan Australia dan Indonesia untuk melakukan eksplorasidi dasar Laut Timor. Namun minyak yang ada di dalamwilayah Timor Lorosa’e baru ditemukan pada awal 1994 dandisarikan pada 1998 dari ladang minyak Elang-Kakatua didalam ZOC-A. Tidak ada kandungan minyak yang cukupbesar yang telah ditemukan di wilayah B dan C dari ZOC.Pada tahun 1994, ladang Laminaria-Corallina yang lebihbesar hanya ditemukan pada bagian barat dari ZOC (lihatpeta di bawah).

Karena pendudukan Indonesia atas Timor Lorosa’eadalah ilegal, maka Kesepakatan Celah Timor juga ilegalkarena itu pula Portugal mengadu kesepakatan itu keMahkamah Keadilan Internasional (ICJ). Namun pada tahun1995 ICJ memutuskan bahwa badan ini tidak dapatmembatalkan kesepakatan itu karena Indonesia tidakmenerima jurisdiksi ICJ, akan tetapi Timor Lorosa’e masihmemiliki hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapatdipungkiri. Akhirnya, pada tahun 1999 hak penentuannasib sendiri diperolehnya, selanjutnya kesepakatan CelahTimor menguap ketika pendudukan berdarah Indonesiamencapai titik puncaknya yang paling akhir. Sebulankemudian, Woodside Australian Energy memulai produksiminyak dari ladang Laminaria-Corallina yang palingmenguntungkan.

Latar Belakang Sejarah Laut Timor

Buletin La’o Hamutuk Vol. 4, Nos. 3-4 Agustus 2003 Halaman 3

Batas Laut dan Ladang-ladang MinyakPeta di samping menunjukkan letak Laut Timor antara TimorLorosa’e dan Australia. Garis yang terputus-putusmerupakan garis tengah/median line antara Timor Lorosa’e,Indonesia dan Australia. Berdasarkan Konvensi Hukum LautPBB (UNCLOS) yang berlaku sekarang seharusnya bataslaut ditentukan atau ditarik dari garis tengah ini jika jarakantara dua negara lebih dekat dari 400 mil. Namun sekarangini, daerah-daerah yang ditandai dengan garis-garis dikuasaioleh Australia, walaupun banyak pakar hukum maritimpercaya wilayah-wilayah tersebut seharusnya termasukdalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Lorosa’e sesuaidengan prinsip UNCLOS.

Garis tebal merupakan batas dasar laut yang ditentukanoleh Australia dan Indonesia pada tahun 1972. Sebagianbesar minyak di dalam Laut Timor terletak di bagian selatangaris ini dan juga di bagian utara dari garis tengah yang lebihdekat ke Timor Lorosa’e dari pada Australia. Wilayah yangditandai dengan garis kotak-kotak adalah Wilayah EksplorasiMinyak Bersama yang memberikan 90% pendapatan kepadaTimor Lorosa’e dan 10% kepada Australia seperti yangtermuat dalam Kesepakatan Laut Timor.

Ladang-ladang minyak yang ditunjukkan di dalam petaini merupakan ladang-ladang yang paling penting baginegara Timor Lorosa’e walaupun ada ladang yang lebihkecil. Ada juga ladang-ladang yang lebih besar lagi yangterletak di bagian selatan dan barat berdekatan denganAustralia dan Indonesia dari pada Timor Lorosa’e, tetapiladang-ladang itu tidak diperlihatkan dalam peta ini. Semualadang di dalam peta besar, kemungkinan seluruhnyatermasuk bagian dari Timor Lorosa’e sesuai dengan prinsip-prinsip garis tengah:

Elang-Kakatua adalah ladang minyak berukuran kecil yangpertama kali ditemukan dan dieksplorasi di dalam DaerahPengeksplorasian Minyak Bersama/JPDA. Ladang inidieksplorasi oleh perusahaan perminyakanConocoPhillips dan telah menghasilkan pendapatansekitar 50 juta dolar AS yang telah dibagi antara Australiadan Indonesia ketika Timor Lorosa’e diduduki olehIndonesia, kemudian setelah kemerdekaan Timor Lorosa’ememperoleh pendapatan dari Elang-Kakatuamenggantikan Indonesia. Sekitar 90% kandunganminyaknya telah dieksplorasikan atau disulingkan.Sekarang ini Timor Lorosa’e menerima 90% royalti danpajak dari Elang-Kakatua.

Bayu-Undan adalah ladang gas yang besar di dalam JPDA.Ladang ini kaya akan cairan gas alam yakni minyak bergasyang dicairkan (LPG) dan kondensatnya. Sekarang,Ladang Gas Bayu-Undan sedang dieksplorasi olehperusahaan minyak ConocoPhillips. Pembangunankonstruksi Bayu-Undan sudah hampir selesai, menyusuldiberlakukannya Kesepakatan Laut Timor. Tahappengembangan cairan gas Bayu-Undan diharapkan akanmenghasilkan sekitar 1,8 miliar dolar AS untuk TimorLorosa’e saat produksinya dimulai pada awal tahun 2004selama 20 tahun ke depan. Tahap kedua yang akan dimulaipada bulan April 2006 adalah pemasangan pipa untukmengangkut gas alam dari Bayu-Undan ke DarwinAustralia untuk dicairkan lalu langsung diekspor keJepang. Dari penjualan ini Timor Lorosa’e akanmemperoleh 1,2 miliar selama 17 tahun pengeksplorasian.Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam kesepakatansekarang, Timor Lorosa’e akan mendapatkan 90% royalti

Selama Pemerintahan Transisi PBB (UNTAET),pemimpin-pemimpin PBB dan Timor Lorosa’e menyadaripentingnya minyak di dasar laut bagi masa depan TimorLorosa’e, karena itu mereka-pun berupaya untukmempertahankan kontrak-kontrak perusahaan minyak danmelanjutkan pengeksplorasian di laut Timor, dengandemikian secepatnya Timor Lorosa’e dapat menerimapendapatan dari minyak dan gas dari laut Timor. Mereka jugaberusaha untuk melindungi kepentingan Australia denganmengizinkan tetangga Timor Lorosa’e di bagian selatan ituuntuk terus menguasai wilayah laut yang diserahkankepadanya oleh Indonesia.

Kesepakatan UNTAET-Australia pertama yang dibuat padatahun 2000 melanjutkan ketentuan-ketentuan yang terteradalam Kesepkatan Celah Timor pada tahun 1989 antaraIndonesia dan Australia tetapi hanya menggantikan “TimorLorosa’e” dengan “Indonesia” dalam seluruh naskah itu.Pembagian pendapatan 50-50 dari daerah Kerjasama Area A(yang sekarang disebut Wilayah pengembangan minyakbersama) tetap dipertahankan, lalu dibentuk pula suatu badanbersama antara dua negara (Otoritas Bersama Wilayahpengembangan minyak bersama) yang berada di bawahkontrol bersama UNTAET dan Australia untuk tetapmengelola eksplorasi tersebut. Tahun berikutnya, UNTAETdan Australia merundingkan kembali kesepakatan tersebutguna membagi produksi minyak di dalam zona itu. Hasil dariperundingan itu adalah 90% dari pendapatan minyak dan gasakan diterima oleh Timor Lorosa’e dan 10%nya akan diterimaoleh Australia. Kemudian pada bulan Juli 2001, Rencangan

laut Timor itu ditandatanganinya. Dengan demikian makaAustralia secara terimplisit mengakui bahwa secara hukumJPDA terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif TimorLorosa’e. Akan tetapi, Otoritas Bersama tetap sama yaknidi bawah kontrol bersama Dili dan Canberra dengan basisdi Darwin.

Dalam bulan-bulan menjelang kemerdekaan, rancanganini diubah ke dalam Kesepakatan Laut Timor antara TimorLorosa’e dan Australia yang kemudian ditandatangani padatanggal 20 Mei 2002, pada hari pertama Timor Lorosa’edinyatakan sebagai suatu negara merdeka. KesepakatanLaut Timor melanjutkan pembagian 90-10, tetapimendefinisikan kembali Otoritas Bersama sebagai Otoritasperwakilan Laut Timor (TSDA) dan Timor Lorosa’ediberikan dua dari tiga Kepala Komisi TSDA. Tidak adasatu pembicaraan pun yang dilakukan oleh UNTAET danAustralia mengenai wilayah-wilayah di luar ZOC/JPDA,yang telah Australia lakukan eksplorasi kekayaan dasarlaut, yang mana secara hukum seharusnya merupakanmilik Timor Lorosa’e. Walaupun Kesepakatan Laut Timordan Kesepakatan lainnya menyatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan itu “tanpa merugikan” penyelesaian batas lautdi masa depan (kesepakatan-kesepakatan itu dengansendirinya tidak berlaku ketika batas-batas negaradisepakati), tetapi nampaknya tidak ada keinginan dariAustralia untuk menentukan batas laut yang nantinya akanmengakhiri pendudukan laut yang menguntungkan sampaisemua minyak habis dieksplorasikan atau disulingkan.


dan pajak dari Bayu-UndanGreater Sunrise mengandung gas dua kali lipat lebih banyak

dari Bayu-Undan. Ladang gas ini hanya sekitar 20% yangterletak di dalam Wilayah pengembangan minyak bersamasedangkan wilayah seluas 80% berada di luar daerah kerjasama/JPDA yang sedang dikuasai Australia tetapi jugasedang diklaim oleh Timor Lorosa’e. Woodside AustralianEnergy yang melakukan eksplorasi ini berharap agar bisamemulai produksinya sekitar tahun 2009 yang mungkinmenggunakan pabrik pencairan gas terapun yang pertamadi dunia yang akan dikembangkan dan dioperasikan olehShell. Dengan diratifikasinya Kesepakatan Laut Timor,proses Pembangunan ladang Sunrise sedang menungguAustralia dan Timor Lorosa’e untuk meratifikasi

Kesepakatan Unitisasi Internasional (IUA, lihat dibawah), namun masih ada sejumlah keputusan yangharus dibuat lagi pula belum ada pembeli gas yangteridentifikasi.

Ladang minyak Laminaria-Corallina terletak di luar JPDAtetapi lokasinya lebih dekat dengan Timor Lorosa’e dimanaperairannya juga diklaim oleh Timor Lorosa’e danAustralia,. Ladang minyak ini dieksplorasi oleh Woodside.Ladang ini mulai memproduksi minyak pada akhir tahun1999 dan akan minyaknya akan habis pada tahun 2005.Ladang ini telah menghasilkan lebih dari 1 miliar dolarAS bagi Australia, dan Timor Lorosa’e tidak memperolehsatu sen pun dari ladang ini.

Angka-angka di atas diperoleh dari berbagai sumber sekitar akhir 2002. Tabel tersebut menunjukkan 32% dari sumber-sumber minyak di dalam Laut Timor berada di daerah Australia berdasarkan garis tengah, sementara 68%nya berada diwilayah Timor Lorosa’e. Jika kita melihat pada hak perolehan Timor Lorosa’e atas pembagian sebesar 68%, kita dapatmelihat bahwa:! Berdasarkan Kesepakatan Laut Timor, Timor Lorosa’e memberikan kekayaan ini kepada Australia sebesar 10% dari

JPDA (tidak termasuk Sunrise), atau dengan kata lain kita memberikan 3% dari seluruh perolehan dari kekayaan LautTimor.

! Sesuai dengan Kesepakatan Penyatuan Internasional, Timor Lorosa’e memberikan kepada Australia 82% dari GreaterSunrise, yang mencapai 48% dari jumlah keseluruhan kekayaan Timor Lorosa’e.

! Dengan menolak bernegosiasi mengenai batas, Australia sedang mengambil keuntungan tambahan sebesar 8% dariminyak Timor Lorosa’e yang terletak di sebelah barat JPDA walaupun berdasarkan batas garis tengah atau mediun line,ladang-ladang itu berada di wilayah Timor Lorosa’e.

! Dari kedua kesepakatan di atas memberikan sekitar dua miliar barel minyak dari wilayah Timor Lorosa’e kepada Australiadan hal ini menyebabkan kerugian sekitar 59% dialami oleh Timor Lorosa’e dari cadangan minyak dan gas itu. Kendatipuntidak ditunjukkan di dalam tabel di atas, namun Australia memiliki lebih dari empat kali lebih besar dari seluruh cadanganminyak di Laut Timor yang ada di area-area lainnya.

Tabel berikut ini menunjukkan kandungan energi yang ditaksir dalam ladang-ladang minyak yang besar yang ada di antaradua negara. Ladang-ladang ini tidak termasuk ladang yang letaknya lebih dekat dengan Indonesia dari pada Timor Lorosa’e(seperti Browse Basin dan area Ashmore-Cartier), atau ladang-ladang yang jelas berada di luar Zona Ekonomi EksklusifTimor Lorosa’e. Tabel berikut dinyatakan dalam juta per barel minyak (BOE).

Ladang-ladang Minyak dan Gas yang ada di dalam Laut Timor antara Timor Lorosa’e dan Australia

Ladang Lokasi P e r k i r a a ncadangan (jutaper barel)

Kesepakatan Laut Timor danPenyatuan

Menurut prinsip-prinsip legalUNCLOS

Diterima olehAustral ia

Diterima olehTimor Lorosa’e

Diterima olehAustralia

Diterima olehTimor Lorosa’e

Evans ShoalPetrel-TernBlacktip

Elang - KakatuaBayu-UndanChudditch KudaTasi Jahal

Greater Sunrise

Laminaria-CorallinaBuffalo

Total

Bagian Australiadilihat dari garistengah

JPDA (bagian TimorLorosa’e dilihat dari garistengah), tetapi tidaktermasuk dalam IUA

IUA, bagian TimorLorosa’e dari garistengah, 20.1% didalam JPDA

Bagian Timor Lorosa’edari garis tengah,terletak di luar IUAdan di bagian baratJPDA

1110 (termasuk30 yang telahdieksplorasi)

270 (termasuk220 yang telah

disulingkan)

270(cadanganharus dibagi

ulang)

1540 1540

1110

15400 0

111 0999

1920 1573 347 0 1920

33001540134634944840

270 0 0


Australia Menakuti atau Memeras Timor Lorosa’ePada bulan Mei tahun 2000 yang lalu, selang waktu

beberapa hari sebelum Perdana Menteri Timor Lorosa’e danAustralia menandatangani Kesepakatan Laut Timor, La’oHamutuk menuliskan artikel tentang Kesepakatan itu.Sebelas bulan kemudian, setelah parlemen dari kedua negarameratifikasi Kesepakatan itu maka dengan sendirinyakesepakatan itu dinyatakan mulai berlaku. Berbagai dalih dibalik penundaan adalah bersifat instruktif, dan bisamemberikan indikasi suatu pola negosiasi dan hubungan dimasa depan.

Kesepakatan Laut Timor merupakan esensi bagipembangunan proyek Bayu-Undan, dan ladang tersebut akanmendatangkan pendapatan yang cukup berarti kepada TimorLorosa’e sekitar selama tiga tahun. Perolehan pendapatandari ladang Bayu-undan ini lebih cepat dari ladang minyakbesar lain. Karena Australia memiliki banyak sumberpendapatan dari ladang-ladang yang lain juga karena negaratersebut hanya menerima pendapatan 10% dari Bayu-Undanmaka Bayu-Undan dianggapnya tidak terlalu penting bagimereka dibandingkan Timor Lorosa’e.

Tetapi ladang Greater Sunrise yang mengandung gas dalamjumlah yang lebih besar dianggapnya landang yang sangatpenting bagi Australia karena kurang lebih seper-lima dariladang ini berada di dalam wilayah JPDA, dan sebagianbesarnya berada di luar daerah kerja sama. Ketika TimorLorosa’e dan Australia menanda-tangani Kesepakatan LautTimor, mereka sepakat untuk merundingkan suatuKesepakatan Penyatuan Internasional (IUA, lihat halaman9) bagi ladang Sunrise yang hanya memberikan 20,1% darikandungan gas kepada daearah kerja bersama/JPDA dansisanya yang dalam jumlah besar didapat oleh Australia.

Bagi Australia, pengeksplorasian gas di ladang Sunrisemenjadi lebih bernilai sepuluh kali lipat dari Bayu-Undan,walaupun Australia akan memperoleh pendapatan daripengolahan kedua ladang tersebut. Berdasarkan kesepakatanyang berlaku sekarang, Timor Lorosa’e hanya menerimapendapatan sebesar seperempat dari Sunrise dibandingkandengan pendapatan dari Bayu-Undan. Jadi, sementara TimorLorosa’e memprioritaskan Kesepakatan Laut Timor,Australia memperioritaskan Kesepakatan penyatuan

internasional untuk Sunrise dengan Timor Lorosa’e.Ketika mereka menandatangani Kesepakatan Laut Timor

pada Mei 2002, kedua pemerintah sepakat untuk “bekerjalebih cepat dengan etiket yang baik untuk menentukanketentuan-ketentuan yang memuaskan masing-masing pihakagar Kesepakatan tersebut bisa diberlakukan”. TimorLorosa’e tetap berpegang teguh pada komitmennya denganmempresentasikan Kesepakatan itu kepada parlemennyapada bulan November untuk diperdebatkan. Sebagaijawabannya maka pada tanggal 17 Desember, Kesepakatantersebut diratifikasi oleh parlemen dengan suara 65mendukung dan 13 suara menolak.

Saat Perdana Menteri Australia dan Timor Lorosa’emenanda-tangani Kesepakatan tersebut, kedua PerdanaMenteri itu juga setuju untuk merundingkan Kesepakatanpenyatuan internasional Sunrise pada akhir tahun 2002.Perundingan-perundingan itu berjalan sangat lambat dariyang diharapkan sebelumnya karena secara sepihak TimorLorosa’e menolak mengakui kedaulatan Australia ataswilayah di luar JPDA, tetapi sebaliknya Timor Lorosa’e tetapmenuntut sehingga Kesepakatan tersebut “tanpa merugikan”penyelesaian batas laut di masa depan sama seperti yang telahdisepakati dalam Kesepakatan Laut Timor.

Pada bulan Oktober tahun 2002, Timor Lorosa’emengesahkan Hukum kelautan tentang batas perairan negaradengan menentukan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif dariberbagai arah dengan berpatokan pada prinsip-prinsip hukumkelautan PBB. Karena pengklaiman tumpang-tindih ataswilayah laut antara Indonesia dengan Australia, maka TimorLorosa’e akan berunding dengan kedua negara tetangganyatersebut guna menentukan luas wilayah negara baru ini.Kendatipun Dili telah berulang kali meminta kepadaAustralia untuk memulai perundingan mengenai batasperairan, Canberra masih belum menyambut undangantersebut.

Pada bulan November 2002 dalam salah satu sesi negosiasiIUA di Dili, Menlu Australia Alexander Downer mengatakankepada Perdana Menteri Timor Lorosa’e Mari Alkatiri:“Menganggap kami penggertak yang menakutkan adalah halyang sangat aneh bagi Australia. Kami pernah memiliki

Penampung terapundan fasilitaspengangkutan“liberdade” sedangdiluncurkan sejak bulanSeptember 2002 dariKorea Selatan. Kapanini akan berlabuh secarapermanen di ladangBayu-Udan, memuatkondensat dan cairangas alam lainnya kedalam tengker sebagaitahap awal dari proyekitu. (lihat Hal. 6)

(Foto diambil dariConnocoPhillip danTSDA).


kesepakatan ekonomi yang baik dengan Indonesia; kamimemberikan jaminan kepada Timor Lorosa’e tanpamemperoleh keuntungan ekonomi apa pun. Hubungan kamisangat penting, secara khusus bagi kamu, Timor Lorosa’e.Dua negara yang harus anda perhitungkan adalah Portugaldan Australia. … Pada prinsipnya kami secara mengejutkantidak fleksibel. … Kami sangat keras. Kami tidak peduli jikaAnda memberikan informasi kepada media. Biarkan sayamemberikan pelajaran privat mengenai ilmu politik – ini bukanmerupakan kesempatan.”

Proyek Sunrise telah dijalankan selama bertahun-tahuntetapi operator proyek Sunrise belum juga menemukanpembelinya. Selain itu, juga belum ada keputusan yang dibuatuntuk pelaksanaan pembangunan dasar, karena itu TimorLorosa’e tidak perlu tergesa-gesa untuk menandatanganikesepakatan penyatuan internasional. Namun demikian, disatu sisi Australia sangat berantusias untuk mengunci ladangSunrise dengan satu kesepakatan. Untuk maksud tersebutAustralia mulai memaksa Timor Lorosa’e untuk mengakuiwilayah yang terletak di luar JPDA yang dipersengketakanantara dua negara sebagai wilayah kedaulatan Australia.Walaupun Timor Lorosa’e enggan menerima Kesepakatanpenyatuan internasional yangmemberikan kepadaAustralia lebih dari empatperlima dari kekayaanSunrise, negara baru inibelum menarik klaimnyaatas wilayah yang diper-sengketakan tersebut.

Australia menunda mera-tifikasi Kesepakatan LautTimor guna memaksa TimorLorosa’e untuk menanda-tangani KesepakatanPenyatuan InternasionalSunrise. Walaupun demikian,Dili telah meratifikasi Kese-pakatan Laut Timor pada bulan Desember dan sebaliknyapemerintah Australia menolak untuk meratifikasi Kesepakatanitu dengan menunda proses ratifikasi dan mengancam proyekBayu-Undan. Operator Bayu-Undan ConocoPhillipsmengatakan bahwa pelanggan Jepang untuk gas Bayu-Undanbarangkali dapat menunda kontrak mereka jika Kesepakatanitu tidak diratifikasi oleh kedua pemerintah sebelum 11 Maret.Karena takut kehilangan proyek Bayu-Undan maka padatanggal 5 Maret, pemerintah Timor Lorosa’e menyetujuipenandatangan dengan Australia. Setelah persetujuan itu,pemerintah Australia memberikan Kesepakatan Laut Timorkepada Parlemennya untuk diratifikasi. Pada hari berikutnya,Alexander Downer kembali ke Dili untuk menanda-tanganiKesepakatan Penyatuan Internasional ladang sunrise danpada hari yang sama, Parlemen Australia di Canberrameratifikasi Kesepakatan Laut Timor.

Namun, selama perdebatan mengenai ratifikasi tersebutdi dalam Senat Australia, seorang Senator dari Partai Hijau,Bob Brown menjelaskan tentang proses penandatanganandengan mengatakan:

“Semalam Perdana Menteri (Australia) menggunakanancaman atau pemerasan terhadap Timor Lorosa’e. … Motifdari tindakan Perdana Menteri tadi malam ialah untukmemaksa Timor Lorosa’e atas kekayaan dan uang, melaluiancaman untuk menarik legislasi ini jika pemerintah TimorLorosa’e tidak setuju untuk menandatangani kesepakatanpenyatuan internasional hari ini. … Hari ini Kita sedangmemperdebatkan selembar legislasi yang akan melibatkan,menurut Menlu Tuan Downer, suatu rejeki 50 miliar dolar(33 miliar dolar AS) bagi Australia dari eksplorasi ladang-ladang minyak dan gas yang seluruhnya berada di dalamperairan Timor Lorosa’e, menurut tafsiran saya dan tafsiransejumlah ahli hukum internasional.

“Tetapi selama periode pendudukan Indonesia di TimorLorosa’e, dan Kesepakatan ini dengan efektif mengeluarkanladang-ladang itu dan memberikan kepada Australia jikabukan 50-50 maka keuntungan lebih besar lagi dari ladang-ladang minyak itu akan mengalir kepada pemerintah. Jelas,Australia yang sedang terlibat dalam pencurian kekayaanbesar-besaran dari negara tetangga kita Timor Lorosa’e yangkecil – tetangga yang paling miskin di antara negara-negara

tetangga lainnya karenasalah satu kekayaan yangakan membantumembangkitkan dari dasardiinfasi/ dicaplok oleh salahsatu tetangganya yang palingkaya.

“Adalah Perdana MenteriHoward, atas namaperusahaan-perusahaanminyak menelpon PerdanaMenteri Timor Lorosa’e, DrAlkatiri lalu mengatakankepada Dr Alkatiri, menurutlaporan The Age, ‘Jika Andatidak menanda-tangani

Kesepakatan pembangunan ladang Greater Sunrise yangmerupakan ladang terbesar yang menjadi milik Timor Lorosa’edan menyerahkan kekayaan tersebut dalam jumlah besarkepada Australia, maka kami tidak akan menyampaikanlegislasi ini kepada Senat hari ini,’ dan memperbolehkanpembangunan ladang lainnya yang lebih kecil, yang diharapkanoleh pemerintah Timor Lorosa’e agar dieksplorasikan. Iniyang dikatakan oleh Perdana Menteri ‘Lakukan seperti apayang kami kehendaki atau kami membatalkan kontrak yangmenguntungkan dengan Jepang untuk eksplorasi ladangminyak Bayu-Undan.’ ”

Karena kejujurannya, Senator Brown diusir keluar dariSenat selama sisa hari itu.

Kesepakatan Laut Timor mulai berlaku sejak tanggal 2April setelah Australia merampungkan proses ratifikasinya.Menurut Kesepakatan yang baru itu, Otoritas PengembanganMinyak Bersama yang lama telah diganti dengan Otoritasperwakilan Laut Timor atau Timor Sea Designated Authority(TSDA), yang akan mengawasi pengeksplorasian minyak dangas di dalam JPDA. TSDA diarahkan oleh Komisi Bersama

Sumber InformasiLa’o Hamutuk belum lama ini merilis CD-ROM OilWeb, suatu

rujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan minyak dan gas TimorLorosa’e. OilWeb berisi sejumlah pemaparan pada konferensi Dili,dan juga ratusan dokumen hukum, sejarah dan analisa dan segalayang dipublikasikan La’o Hamutuk mengenai hal ini. Sebagian besarditulis dalam bahasa Inggris, tetapi sejumlah artikel dalam bahasaIndonesia, Tetun dan Portugis. CD-ROM ini, yang juga menyertakansebuah film berdurasi 17 menit Don’t Rob Their Future (Jangan CuriMasa Depan Mereka) dan suatu sandiwara radio dalam bahasaTetun, tersedia di La’o Hamutuk dengan harga 50 dolar untuklembaga, 2 dolar untuk pegiat Timor Lorosa’e.

La’o Hamutuk juga menulis Surat Popular mengenai Celah Timordalam empat halaman berwarna berbahasa Tetun, yang menjelaskansejarah dan dilema masalah batas laut dengan Australia. Dimaksudkansebagai panduan diskusi bagi orang di seantero Timor Lorosa’e.


Proyek Bayu-Undan yang tengah dilaksanakanPada tanggal 16 Mei, TSDA menyetujui Kontrak

pembagian hasil bersama dan Pengembangan RencanaBayu-Undan, kemudian pada tanggal 5 Juni Parlemen TimorLorosa’e mengesahkan dua undang-undang mengenai pajakyang berkenaan dengan proyek tersebut. Dengan ketentuanhukum yang telah ada, operator Bayu-UndanConocoPhillips (pemilik proyek 64%), bersama denganrekan-rekannya Eni/AGIP dari Italia, Santos dari Australiadan INPEX dari Jepang (masing-masing memiliki sekitar12%) dapat melanjutkan pengeskplorasian mereka. Padapertengahan bulan Juni, patner-patner perusahaan telahmenjual sekitar 10% saham mereka kepada Tokyo ElectricPower Company dan Tokyo Gas Company yang akanmembeli gas dari Bayu-Undan untuk pemakaian di Jepang.

Timor Lorosa’e diharapkan akan menerima sekitar 3miliar dolar AS dari bagi hasil dan memperoleh pajakpendapatan selama 20 tahun mendatang dari proyek Bayu-Undan tetapi investasi dan tenaga kerja akan lebih sedikittersedia di negeri ini. Para patner Bayu-Undan telah berjanjibahwa mereka hanya akan menghabiskan sekitar 57 jutadolar untuk investasi dan pengeluaran di Timor Lorosa’eselama proyek Bayu-Undan berjalan, lebih sedikit 2% dariyang dihabiskan di negara lain. Negara bagian utaraAustralia yang berpenduduk sekitar seper-empat dari TimorLorosa’e akan menerima 900 juta dolar dari investasi danpengeluaran Bayu-Undan. Walaupun beberapa kalangan

Laut Timor (Timor Sea Joint Commission) yang memilikidua ketua komisi (Direktur Eksekutif TSDA Einar Risa dariNorwegia dan Sekretaris Negara urusan Investasi,Pariwisata dan Lingkungan Hidup Timor Lorosa’e JoséTeixeira) yang ditunjuk oleh pemerintah Timor Lorosa’e, dan

berkeyakinan bahwa angka ini terlalu dibesar-besarkan yangjumlahnya lebih besar lima puluh kali lipat lebih tinggi dariper kapita dari jumlah yang diperoleh Timor Lorosa’e dariinvestasinya.

Konstruksi tahap pertama Bayu-Undan – menyulingkancairan gas alam (kondensat dan LPG) dari sekitar 24 sumuryang memprosesnya di laut dan diangkut ke para pelangganberjalan dengan lancar dan akan berproduksi hingga 2004.Gas alam yang disulingkan dalam tahap ini dikompres dandidaur ulang ke dalam penampungan bawah tanah agarselanjutnya diolah lagi pada tahap kedua.

Diagram lukisan pada halaman xx menunjukkan tentangbagaimana proses kompres dan daur ulang dilakukan. SumurBayu-Undan terletak pada kedalaman air 80 meter termasukkerangka hulu sumur dan dua bagian lagi untuk kamar anakbuah dan tempat proses. Produksi dan pengangkutan ke dalamtanker minyak yang sebenarnya dilakukan pada penampungterapung dan kapal Bongkar-Muat (FSO yang dirancangsecara khusus. Semua kegiatan pengolahan akan dilakukandi laut karena itu sebagian besar peralatan sedang dibuat diKorea Selatan, Singapura dan Indonesia. Walaupun TimorLorosa’e akan menerima pendapatan 1,8 miliar dolar melaluitahap ini untuk jangka waktu 20 tahun mendatang, hal inihampir tidak dapat menciptakan lapangan kerja baik di dalamTimor Lorosa’e maupun Australia, kecuali sekitar seratuslapangan kerja akan tersedia di laut. Namun demikian, TimorLorosa’e akan mendapatkan 90% pendapatan dari pajak

komisaris yang lain (John Hartwell dari Departemen Australiauntuk Industri, Pariwisata dan Sumber-daya) yang ditunjukoleh Australia. Walaupun sebagian besar aktivitas kantornyamasih berada di Darwin, namun semuanya akan dipindah keDili dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun.


Proyeksi tentang pendapatanArtikel ini hanya akan mengulas tentang pendapatan yang

diharapkan Timor Lorosa’e dari minyak dalam beberapatahun mendatang; La’o Hamutuk akan menyajikannya secaraterperinci dalam Bulletin mendatang. Berhubungan denganpersoalan-persoalan teknis yang sekarang telah diselesaikan,produksi tahap pertama dari Bayu-Undan akan ditunda untukbeberapa bulan. Penundaan ini akan menimbulkan sejumlahkonsekwensi yang serius bagi anggaran pemerintah TimorLorosa’e untuk perencanaan jangka pendek. Diperkirakanbahwa pendapatan dari minyak Laut Timor untuk periodetiga tahun yakni 2003-2005 telah berkurang sampai 42%(mendekati 30 juta dolar), meskipun di masa mendatang

pendapatan tersebut akan tetap tersedia.Berdasarkan anggaran Timor Lorosa’e untuk tahun

2003-2004, kekayaan Laut Timor dari Elang-Kakatua danBayu-Undan ditunjukkan dalam grafik di bagian kiri. Danhanya pendapatan dari pajak yang ditunjukkan pada grafikpaling atas yang digunakan untuk setiap pelaksanaananggaran tahunan. Uang ini meliputi:• • • • • Lain-lain: Pendapatan non pajak dari hasil eksplorasi

minyak, terutama pembayaran pemasangan pipa olehAustralia.

• • • • • Pajak penghasilan: yang dikenakan pada perusahaanminyak dan pekerja di JPDA (90%) dan di TimorLorosa’e (100%) atas keuntungan yang didapat olehperusahaan melalui penjualan minyak. Pendapatan Iniakan meningkat ketika produksi minyak meningkatsetelah 2006.• • • • • Pajak awal yang dikenakan pada kontraktor, dibayarlebih awal oleh pembayar bajak; pajak ini tidak terlalupenting untuk saat sekarang dan selanjutnya.• • • • • Pajak Tambahan (VAT) dikenakan pada modal yangdinvestasi dalam konstruksi dan pembangunan platformdan perlengkapan yang lain. Pajak Ini akan berkurangsetelah 2004, apabila semua perlengkapan telah dibangundi laut. Uang dari hasil pembagian keseluruhan minyak dangas yang didapat oleh Timor Lorosa’e (yang disebutMinyak Tahap Pertama, FTP) diuraikan pada grafik yangpaling bawah. Uang ini tidak digunakan untuk anggaranpemerintah Timor Lorosa’e. Tetapi uang itudiinvestasikan dalam dana kapital. Sekarang bunga yangdiperolehnya dari dana ini diinvesasikan kembali danbunga dari uang ini akan menambah pendapatan kepadaTimor Lorosa’e selama 30 tahun mulai dari sekarang,

setelah minyak dan gas habis dieksplorasi. Dana ini

selama kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalam areaJPDA.

Tahap kedua, menyulingkan gas alam untuk dijual kepelanggan di Jepang akan menghasilkan tambahanpendapatan sebesar 1,2 miliar dolar bagi Timor Lorosa’e.Pembangunan konstruksi baru saja dimulai, karena ituproduksinya akan dilakukan pada tahun 2006 dan akandilanjutkan hingga 2023. Perusahaan-perusahaan yangmenjadi operator proyek ini akan memasang pipa gas bawahtanah sepanjang 500-km dari ladang Bayu-Undan ke Darwin,Australia, kemudian gas akan diolah menjadi pencairan gasalam (LNG). Perusahaan Multiplex Constructions dariAustralia dan Saipem SpA dari Italia (suatu divisi dari Eni)akan membeli pipa baja dari Jepang lalu membalutnyadengan pelindung baja di Malaysia kemudian meletakkannyadi dasar Laut Timor. Biaya instalasi saluran pipa tersebutdiperkirakan mendekati 500 juta dolar.

ConocoPhillips belum lama ini telah menanda-tanganisebuah kontrak senilai 1 miliar dolar untuk membangunpabrik di Wickham Point di Darwin guna mencairkan gasalam (yang menghasilkan LNG) untuk selanjutnya akandiangkut ke Jepang. Pabrik tersebut akan dibangun olehkonglomerat bangunan asal A.S. Bechtel, suatu perusahaanyang memiliki sejarah panjang dan kejam. Bechtel yangmemiliki ikatan dekat dengan pemerintah Bush baru saja

Hasil Tahunan RDTL dari Pajak Laut Timor

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Tahun Anggaran

J u t a d o l a r

Lain-lain

Pajak Penghasilan

Pajak WithYang

dipotong VAT

Hasil Tahunan RDTL dari FTP Laut Timor

$0

$10

$20

$30

$40

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 Tahun Anggaran

J u t a d o l a r

Bunga

FTP

Sumber: Laporan Pemerintah Timor Lorosa’e kepadaPertemuan Rekan-rekan Pembangunan pada Juni 2003

menerima sebuah kontrak bernilai 680 juta dolar daripemerintah A.S. untuk membangun kembali infra-strukturdi Irak. Walaupun penduduk Darwin prihatin terhadaplingkungan mereka dan telah memprotes pabrik tersebut,konstruksi tetap dimulai pada tanggal 23 Juni lalu dan akanrampung dalam waktu tiga tahun. Proyek-proyek pemasanganpipa dan pabrik pencairan gas alam di Darwin secaraekonomis akan sangat menguntungkan negara bagian UtaraAustralia, tetapi sangat sulit uang yang dikeluarkan untukkonstruksi dan pengolahan di daratan akan datang ke TimorLorosa’e.


diproyeksikan untuk mengakumulasi lebih dari 100 juta dolarpada akhir tahun anggaran 2006-7 dan akan bertambah lebihbesar sesudahnya; grafik di samping kiri menunjukkanbesarnya Minyak Tahap Pertama dan setiap tahun bunganyayang akan disimpan sejak saat itu.

Pendapatan dari Minyak Tahap Pertama akan bertambahsecara drastis setelah 2006, saat proyek Bayu-Undan tahapkedua mulai memasuki tahap produksi. Pendapatan dariBayu-Undan diproyeksikan akan mengkontribusikan sekitar1,3 miliar dolar pada dana hibah. Setelah perusahaanperminyakan mendapatkan kembali investasi mereka sebesartiga miliar dolar, Timor Lorosa’e akan menerima pendapatantambahan dari keuntungan penjualan minyak, tetapi uangakan diperoleh selama kurang lebih satu dekade lamanya.Ladang gas Bayu-Undan akan berhenti produksinya sekitar2003, saat semua kondensat dan gas yang akan mendatangkankeuntungan telah habis terjual.

Jika Sunrise memulai produksinya pada 2009, maka gasdari ladan ini dapat memberikan penghasilan untuk 30 tahunmendatang, dengan menambah jumlah dana hibah sekitar25% sesuai ketentuan Kesepakatan penyatuan yangsekarang. Namun, seandainya Timor Lorosa’e medapatkanhaknya menurut UNCLOS atas sebagian atau seluruhpendapatan dari Sunrise, maka jumlah dana akan bertambah.

Ladang-ladang kecil di dalam Wilayah EksplorasiBersama

Selama dua tahun terakhir, pemerintah Timor Lorosa’etelah menerima lebih dari 20 juta dolar per tahun (seperempatdari anggaran nasional) dari pajak konstruksi Bayu-Undan.

Pendapatan ini adalah pendapatan dari Minyak TahapPertama khususnya dari ladang-ladang minyak yang lebihkecil dalam Wilayah Eksplorasi Bersama seperti ladangElang-Kakatua. Ladang ini memulai produksinya pada 1998dengan menghasilkan uang untuk Indonesia dan Australiatetapi sekarang sekitar 90% dari minyak ini sudahdieksplorasi. Dengan ratifikasi Kesepakatan Laut Timor,Timor Lorosa’e menerima 90% pendapatan dari ladang inisejak 20 Mei 2002, dan 50% pendapatan diperoleh sekitarakhir tahun 1999 dan hari kemerdekaan. Selama ini TimorLorosa’e telah menerima 10,3 juta dolar dari pendapatanMinyak Tahap Pertama dari Elang-Kakatua, 71% dari jumlahtersebut dibayarkan pada saat pemerintahan UNTAET,jumlah yang lainnya diterima dalam bentuk pajak. Sebelumakhir 1999, Indonesia mendapatkan 50% dari pajak dan hasil,sekitar 8 juta dolar, dan pelaku pendudukan ilegal tersebutbelum selesai dalam urusan kekayaan curiannya.

Sekarang Elang-Kakatua sudah mendekati kehabisanproduksinya, demikian juga ladang minyak Laminaria-Corallina. Peralatan yang telah digunakan untukmenyulingkan minyak dari ladang-ladang tersebut tidak lamalagi akan tersedia, sehingga menghemat eksplorasi ladang-ladang yang lebih kecil di dalam JPDA, terutama Kuda Tasidan Jahal. Kongsi usaha yang akan mengeksplorasikanladang-ladang ini akan dilaksanakan oleh perusahaanperminyakan Woodside (dengan saham 40%), dan jugatermasuk Inpex (35%) dan Santos (25%). Jika perhitunganWoodside benar maka ladang-ladang ini akan memberikansekitar 100 juta dolar bagi Timor Lorosa’e selama 2005-2007,tetapi hal itu tidak ditunjukkan pada grafik-grafik di ataskarena rencana pengembangan belum dirancang.

Kesepakatan Penyatuan Sunrise ditanda-tanganiLadang gas Greater Sunrise yang meliputi ladang-ladang

Sunrise dan Troubadour letaknya sekitar seper-lima di dalamJPDA dan seluruhnya berada dalam wilayah Timor Lorosa’eberdasarkan garis tengah antara Timor Lorosa’e danAustralia. Ladang ini mengandung kandungan gas dua kalilipat lebih besar dari minyak dan gas Bayu-Undan yangnilainya kurang lebih sekitar 30 miliar dolar. Perusahaan-perusahaan minyak yang dipimpin oleh Woodside AustralianEnergy menginginkan agar seluruh ladang tersebut diaturdalam satu regulasi dan perpajakan. Ladang-ladang yangmelintas batas sering disatukan dengan memperlakukanseluruh ladang menjadi satu ladang yang dioperasikan untuktujuan legal, tetapi membagi hasil dari ladang tersebut dengandua atau lebih negara. Ketika Timor Lorosa’e dan Australiamenanda-tangani Kesepakatan Laut Timor pada bulan Mei2002, dua Perdana Menteri juga menanda-tangani satu NotaKesepahaman bahwa dua negara “akan bekerja sama secaraefektif dan dengan etiket baik untuk merampungkankesepakatan penyatuan internasional (bagi ladang gas GreaterSunrise) … sebelum 31 Desember 2002.”

Seperti telah digambarkan di muka, serangkaianperundingan tersebut berjalan lama dan sulit. WalaupunTimor Lorosa’e ditekan untuk menandatangani kesepakatanpenyatuan internasional (IUA) yang memberikan keuntungan

kepada Australia sebesar 4-1, negara baru ini menolakmenyerahkan klaim wilayahnya begitu saja. Kesepakatantersebut ditandatangani pada 6 Maret 2003, dan pada hariyang sama pihak Australia meratifikasi Kesepakatan LautTimor.

Pada peta di samping kanan, penyatuan area yang termuatdalam kesepakatan itu berada dalam garis putus-putus yangmencakup seluruh ladang Sunrise dan Troubadour. Garisdiagonal yang dibengkokkan menandai tepi dari AreaEksplorasi Minyak Bersama (JPDA). Pendapatan sebesar79,9% dari ladang-ladang ini berada di luar JPDA (di sebelahkanan pada peta) di-“distribusikan ke Australia.” Hanya20.1% dari ladang ini terletak di daeran eksplorasi minyakbersama dan karena pendapatan dari Wilayah pengembanganminyak bersama dibagi 90% kepada Timor Lorosa’e dan 10%kepada Australia maka Australia akan menerima sekitar81,91% (79.9% + 2.01%) dari pendapatan ladang Sunrisekemudian hanya sisanya sebesar 18,09% yang diberikankepada Timor Lorosa’e. Kesepakatan Penyatuaninternasional memungkinkan penyesuaian ratio sebesar 79,9/20,1 di masa mendatang yang berdasarkan pada teknisevaluasi ulang mengenai seberapa banyak gas yang terletakdi dalam dan di luar JPDA.

Jika batas perairan atau batas laut disepakati, dengan


sendirinya Kesepakatan Laut Timor tidak berlaku lagi lalukedua negara akan “mempertimbangkan kembali”Kesepakatan penyatuan Sunrise, walaupun kontrakperusahaan-perusahaan minyak tidak akan berubah, kecualimengenai cara alokasi pembayaran kepada tiap negara. Jikapenyelesaian batas laut tidak tercapai maka Kesepakatanpenyatuan internasional akan tetap berlaku untuk selamanyadan Kesepakatan Laut Timor akan berakhir selama 30 tahunyang mana selama itu pula minyak di Laut Timor mungkinsudah habis dieksplorasi.

Kesepakatan penyatuan internasional menghasilkan tigaanggota Komisi Sunrise (dua orang ditunjuk oleh Australiadan seorang lagi ditunjuk oleh Timor Lorosa’e) untukmengawasi pengeksplorasian ladang tersebut. Hukumkeselamatan, kesehatan dan lingkungan Australia akanditerapkan untuk seluruh ladang. Hukum perpajakan Australiajuga akan diterapkan atas 79,9% kegiatan-kegiatan di ladangtersebut, seakan hukum perpajakan yang termuat dalamKesepakatan Laut Timor akan diterapkan atas 20,1% kegiatandi ladang tersebut.

Proyek Greater Sunrisedi-operasikan oleh Wood-side Australian Energydengan memiliki sahamsebesar 33% atas ladangtersebut bersama denganrekan seusaha Conoco-Phillips (30% saham),Royal Dutch Shell (27%saham) dan Osaka Gas(10% saham). Walaupuneksplorasinya sedangberjalan, perusahaan-perusahaan tersebutbelum menandatangikontrak untuk memulaikonstruksi. Rencana pembangunan awal belum disepakati,dan produksinya sendiri akan bisa dimulai awal tahun 2009.

Woodside dan Shell sedang mempertimbangkan untukmencoba menggunakan industri pencairan gas terapunpertama di dunia (lihat gambar di atas). Industri tersebut akandibangun dan dioperasikan oleh Shell dengan membeli gasdari kongsi usaha/usaha bersama, memproses danmencairkannya di laut kemudian langsung memuatnya kedalam tanker gas lalu dibawa ke Jepang atau pelangganlainnya. Proyek ini akan menambah pengeluaran tambahandan resiko lainnya dalam satu teknologi yang belum diuji cobasebelumnya. Karena sebagian besar konstruskinya akandilakukan di negara-negara Asia lainnya maka baik TimorLorosa’e maupun Australia tidak akan memperolehpendapatan dari investasi, pajak atau hasil tenaga kerja.Industri pencairan gas terapun kemungkinan akanditempatkan di luar daerah kerja sama atau di luar TimorGap sebagai bagian dari Kesepakatan penyatuaninternasional dan oleh karena itu pajak atas investasi modaldan kontruksi hanya akan membayar kepada Australia.

Persoalan lain adalah pemerintah negara bagian AustraliaUtara menginginkan Gas Sunrise disalurkan melalui pipa keDarwin, barangkali sama seperti sistem pemipaan yang

digunakan untuk proyek Bayu-Undan dengan demikianAustralia bisa memperoleh pajak dan tenaga kerja yang lebihbanyak. Belum lama ini, ConocoPhillips mengatakan bahwaperusahaan tersebut tidak mendukung konsep ini denganmengatakan bahwa Woodside dan kongsi usahanya tidakmelihat hal itu sebagai suatu pilihan ekonomis.

Opsi kegiata yang dianjurkan oleh beberapa konsultanindustri minyak adalah pemasangan pipa dari Sunrise kedaratan yang paling dekat yakni pantai selatan di TimorLorosa’e dengan membangun pabrik cairan gas alam. Halini akan lebih menguntungkan Timor Lorosa’e dan lebihekonomis bagi perusahaan-perusahaan minyak, tetapi hal inijuga merupakan pemasangan pipa paling dalam di dasar lautyang pernah dibangun. Pakar yang lain menyarankan agarmenggunakan pipa yang berukuran kecil untuk menyalurkangas sunrise menuju kepada Timor Lorosa’e untuk kebutuhandalam negeri, atau membangun pabrik pencairan gas alam diTassie Shoal, laut dangkal antara Sunrise dan Australia. Dalammembuat keputusan tentang pengembangan Sunrise yang

bernilai miliaran dolartersebut, perusahaanminyak harus memper-timbangkan faktor-faktorseismik, geologis,ekonomis dan politis.La’o Hamutuk akanmemuat hal ini secaramendalam di Bulletin dimasa mendatang.

K e s e p a k a t a npenyatuan internasionalyang ditanda-tangani padaMaret tidak mencantum-kan apapun tentang opsi-opsi pembangunan.Tetapi, kesepakatan ini

malah disertakan dengan satu Nota Kesepahaman antara duanegara: jika Industri Pencairan Gas Terapun dibangun di luarWilayah pengembangan minyak bersama, Australia bersediauntuk membayar 1 juta dolar per tahun kepada TimorLorosa’e selama proses pembangunan berjalan dan 10 jutaper tahun selama Sunrise memproduksikan gas sebagaikompensasi kepada Timor Lorosa’e karena memberikan hakperpajakannya kepada industri terapung.

Sebelum Kesepakatan penyatuan internasional Sunriseberlaku, kesepakatan tersebut harus diratifikasi lebih duluoleh parlemen dari dua negara. Parlemen Australia telahmemulai proses tersebut dengan menerima kesaksian (dariLa’o Hamutuk dan Pusat Informasi Independen untuk LautTimor, di antara kesaksian lainnya) dan mengadakan dengarpendapat umum.

Dilain pihak, Timor Lorosa’e tidak perlu terburu-buruuntuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Pemerintah Dilibelum mengirim kesepakatan penyatuan internasional ini keParlemen dan pemerintah bisa menunda proses ini agarmendorong Australia untuk membicarakan persoalan batas-batas laut. Dan bahkan setelah kesepakatan tersebutdiratifikasi, Timor Lorosa’e masih dapat menggunakankekuasaannya dalam Otoritas perwakilan yang mengaturtentang Wilayah pengembangan minyak bersama untuk


Timor Lorosa’e sebagai sebuah negara baru yang berdaulatberhak memiliki batas-batasnya atas darat, laut dan udara.Negara ini mulai mendefinisikan batas-batasnya denganmengesahkan Hukum Laut pada bulan Oktober 2002. KarenaTimor Lorosa’e belum mempunyai batas perairan nasional, makaharus ada satu kesepakatan tentang batas yang jelas dengannegara-negara tetangganya seperti Australia dan Indonesia. Setiapnegara hendaknya menyelesaikan perbatasan melalui negosiasi-negosiasi dan mekanisme legal yang diterima secarainternasional.

Bagi Timor Lorosa’e, penyelesaian batas negara merupakanimplementasi nilai-nilai perjuangan nasional untuk kemerdekaan.Penyelesaian batas negara merupakan kepentingan nasionaluntuk melindungi kedaulatan dan martabat bangsa agar memilikiaturan hukum yang mengatur tentang perairan laut dan daratserta melindungi hak negara untuk menggunakan kekayaan alamdan melindungi lingkungan hidup.

Persoalan Laut Timor adalah persoalan yang penting untukmenentukan perbatasan antara Australia dan Timor Lorosa’e.Indonesia dan Australia menarik garis batas perairan di LautTimor ketika Timor Lorosa’e masih berada di bawah penjajahanPortugis dan pendudukan Indonesia, sayangnya garis-garis iniditerima oleh pemerintah trasisi PBB dan sampai sekarang punmasih sedang digunakan, walaupun garis-garis tersebut tidakmencerminkan kedaulatan Republik Demokratik TimorLorosa’e.

Dengan semangat memperkuat jalinan keamanan,perdamaian, kerjasama dan hubungan baik dengan Australia,

Timor Lorosa’e telah berulang-kali meminta Australia agarmembicarakan persoalan batas Laut Timor. Sebulan setelahkemerdekaan tahun lalu, Perdana Menteri Mari Alkatirimenjelaskan di Australia bahwa Timor Lorosa’e merupakansuatu negara berdaulat, dan batas laut harus diselesaikan melaluiprinsip-prinisp hukum internasional.

Disamping pemerintah Timor Lorosa’e, organisasi-organisasimasyarakat sipil dan partai politik di Timor Lorosa’e mendukungupaya ini. Tahun lalu, 13 organisasi masyarakat sipil membentuksatu koaliasi “Pusat Informasi Independen Timor Lorosa’euntuk Laut Timor” (CIITT) untuk mendesak pemerintahAustralia dan pemerintah-pemerintah dunia guna menyelesaikanperbatasan laut sebelum melakukan eksplorasi minyak dan gasdi dalam Laut Timor.

Akan tetapi, Pemerintah transisi di bawah pemerintahanUNTAET gagal memulai proses penyelesaian perbatasan denganAustralia. Namun sebaliknya, PBB malah berunding denganAustralia untuk tetap melakukan eksplorasi ilegal minyak dangas di Celah Timor tanpa mengidentifikasi wilayah negara manadan batas dasar lautnya di mana.

Sejak kemerdekaan Timor Lorosa’e, pemerintah Australiatelah menolak mendiskusikan perbatasan laut. Buktinya,Australia dengan tidak bersahabat manakuti Timor Lorosa’edalam persoalan Kesepakatan Laut Timor. Pada bulan Maret2002 sebelum Kesepakatan Laut Timor ditanda-tangani,Australia menarik diri dari aturan-aturan Mahkamah PengadilanInternasional (ICJ) dan Pengadilan Konvensi Hukum Laut PBB/

Australia Menghambat Batas Negara

menghindari eksplorasi Sunrise. Bayu-Undan akanmemberikan hasil yang memadai bagi Timor Lorosa’e selamadua dekade mulai dari tahun 2006 dan Timor Lorosa’e tidak

membutuhkan pendapatan dari Sunrise selama Bayu-Undansedang dalam produksi gas secara penuh.


UNCLOS untuk arbitrasi inparsial mengenai batas-batas laut.Hal ini mempersulit Timor Lorosa’e untuk menggunakanhukum internasional dalam menyelesaikan sengketa batas lautjika negosiasi mengalami kegagalan.

Para pejabat Australia berulang-kali menyatakan bahwamereka mempunyai kepedulian atas kemakmuran, stabilitas dandemokrasi untuk rakyat Timor Lorosa’e. Oleh karena itu,Australia ingin membantu Timor Lorosa’e dalam rekonstruksidan pembangunan nasional. Paul Foley, Duta Besar Australiauntuk Timor Lorosa’e, mengatakan bahwa “Australia adalahnegara tetangga yang paling baik terhadap Timor Lorosa’e, olehkarena itu Australia mempunyai kepentingan dalamkesejahteraan rakyat Timor Lorosa’e, keamanan, perdamaian,demokrasi dan hak asasi manusia.”

Menteri luar negeri Australia Alexander Downer ketika tibadi Dili dalam rangka menghadiri negosiasi Kesepakatanpenyatuan internasional mengatakan kepada Mari Alkatiri:“Bukan hanya satu tetapi dua area yang belum diselesaikan:Kesepakatan penyatauan Internasional dan negosiasi mengenaibatas laut. Dengan etiket baik kami sangat setuju untuk mulainegosiasi ulang.” Tuan Downer berkali-kali menyebutkan“negosiasi ulang” mengenai batas laut, tetapi kenyataannyaTimor Lorosa’e belumpernah memiliki batas lautdan hal inilah yang akandinegosiasi, bukan melaku-kan negosiasi ulang. Delapanbulan kemudian, “kesepak-atan mutlak” Downer belumberubah wujud dalamnegosiasi.

Sayangnya, Australiamemprioritaskan kesejah-teraan ekonominya ketim-bang negara tetangganyayang paling miskin. Ladangminyak Laminaria-Corallinayang berada dalam perairanyang disengketakan oleh duanegara tetapi lebih dekat dengan Timor Leste ketimbang keAustralia, telah memproduksi minyak pada bulan November1999, walaupun pada saat itu asap masih mengepul dari puing-puing reruntuhan di Timor Lorosa’e. Menjelang akhir 2002,ladang-ladang ini telah menghasilkan lebih dari 5 miliar dolardari hasil penjualannya, dan lebih dari 2/3 dari minyak telahdisulingkan. Perusahaan-perusahaan (Woodside, Shell, danBHP) yang mengeksplorasi Laminaria-Corallina telahmembayar lebih dari 1 miliar dolar kepada pemerintah Australiatetapi tidak satu sen pun diberikan kepada Timor Lorosa’e.Jika dikemudian hari, perbatasan yang adil disepakati, Australiasecara moral berutang pada Timor Lorosa’e, walaupun sulitbagi Timor Lorosa’e untuk mendapatkan kembali uang ini.

Kebijakan-kebijakan Australia yang sekarang masih tetapmelanjutkan doktrin penjajah yakni terra nullius (“tanahkosong”) yang digunakan oleh orang-orang Eropa untukmembenarkan dalam mendiami Australia 200 tahun lalu,mencaplok tanah dan kekayaan alam dari orang-orang pribumiyang telah tinggal di sana selama beribu-ribu tahun denganberpura-pura bahwa orang-orang ini bukan manusia dan tidakpernah ada.

Australia tetap menada-tangani dan menawarkan kontrakkepada perusahaan perminyakan untuk mengeksplorasi minyakyang ada di wilayah yang dipersengketakan yang sebenarnyaberada wilayah Timor Lorosa’e berdasarkan prinsip-prinsip

garis tengah. Sebagaimana yang diperlihatkan dalam peta padahalaman ini semua area NT02-1 dan bagian NT03-3, yangditawarkan oleh Australia kepada perusahaan-perusahaanperminyakan pada tahun 2002 dan 2003, bisa saja berada didalam wilayah Timor Lorosa’e sesuai dengan prinsip-prinsipKonvensi Hukum Laut PBB.

Walaupun Kesepakatan Laut Timor dan Kesepakatanpenyatuan internasional Sunrise menyatakan “tanpa merugikan”penyelesaian batas laut di masa mendatang, namun tindakanAustralia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa seolah-olahseluruh wilayah yang belum dikuasai oleh Timor Lorosa’eadalah bagian dari Australia dengan mengabaikan aturan hukumdan komitmen internasional Australia.

Jika Australia hendak membantu Timor Lorosa’e dalambidang demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan danstabilitas, Australia harus memperlihatkan sikap yangbersahabat, demokratis dan beradab kepada tetangga barunyayang miskin. Tetapi dalam kenyataannya, Australia sedangmengeruk uang dari kekayaan laut Timor yang diperseng-ketakan itu, dan menangguhkan penyelesaian perbatasandengan Timor Lorosa’e dan barangkali hingga seluruh minyakdan gas habis dieksplorasi.

Perkembangan-perkem-bangan yang lain

Pada tanggal 3 Februari2003, Pengadilan FederalAustralia menolak gugatanhukum yang diadukan olehPetroTimor terhadap Aus-tralia dan Phillips Petroleum.PetroTimor adalah sebuahperusahaan perminyakanyang berbasis di A.S. telahmendapatkan konsesieksklusif dari Portugal padatahun 1974 untuk menge-ksplorasi minyak di LautTimor. (Lihat Buletin La’o

Hamutuk, Vol. 3, No. 4). Perusahaan tersebut meminta gantirugi atas pengambil-alihan hak-haknya tetapi pengadilantersebut memutuskan bahwa badan itu tidak memiliki jurisdiksihukum tentang keabsahan konsesi yang diberikan oleh negaralain. Walaupun para pejabat PetroTimor telah mengatakanbahwa mereka akan naik banding tetapi tidak ada upaya naikbanding yang telah diadukan atau diberita-acarakan.

Selama minggu pertama bulan Maret, bersamaan denganAustralia yang menakut-nakuti Timor Lorosa’e agarmenanda-tangani Kesepakatan Penyatuan Sunrise,Departemen Pertambangan dan Sumber Daya Alam TimorLorosa’e mengadakan konferensi tiga hari di Dili mengenaiPeluang dan Tantangan bagi Sektor Pertambangan Minyakdan Gas di Timor Lorosa’e. Sebagian besar pembicara danmakalah-makalah mereka memaparkan persoalan yang diulasdalam artikel ini. Salah satu pembicara, pengacarainternasional berkebangsaan Kanada, Jeffrey Smith jugaberbicara pada pertemuan publik yang diselenggarakan olehLa’o Hamutuk. Konferensi tersebut merupakan puncak daripelatihan berbulan-bulan dalam bidang pengembanganketerampilan bagi staff departemen tersebut. USAIDmenyediakan 240.000 dolar bagi proyek tersebut, dimanadari jumlah tersebut sebesar 31.000 dolar digunakan untukkonferensi. Hampir setengah dari dana tersebut dikeluarkanuntuk Hotel Timor.


Daftar Istilah Minyak dan GasPersamaan Barel Minyak (BOE): Satu unit yang

menggambarkan jumlah energi yang terkandung di dalamcadangan minyak dan gas alam. Unit ini memungkinkannyapenambahan cadangan dari produksi yang berbeda yang samadalam istilah minyak mentah. Satu trilium kubik kaki (TCF)gas alam kira-kira sebanding dengan 180 juta BOE (mmBOE).Satu BOE bernilai 5-10 dolar dari hasil pemerintah, tergantungpada harga minyak dunia, biaya produksi, tingkat pengenaanpajak, dll.

Kondensat : minyak ringan (disebut gazolin alam) yangterbentuk dari komponen gas alam paling berat. Kondensatini ditemukan beberapa ladang gas termasuk Bayu-undan danSunrise. Kondensat dapat disuling dan digunakan sebagaibahan bakar cairan atau minyak kimiawi tanpa harus mengolahminyak mentah yang paling berat. Kondensat dapat diolah dilaut kemudian dimuat ke dalam kapal lalu dibawa kepelanggang. Nilai pasarnya hampir sama seperti minyakmentah yang lebih tinggi dari gas.

ConocoPhillips: perusahaan minyak terbesar ke-enam duniaberbasis di Texas, AS. Pada tahun 2002 perusahaan ini mergeratau bergabung dengan Phillips Petroleum (yang sudah lamaterlibat dalam proyek Laut Timor) lalu Conoco dibentukmenjadi ConocoPhillips dan menjadi operator serta pemiliksaham terbesar untuk proyek Elang-Kakatua dan Bayu-Undandi dalam JPDA, juga memiliki 30% saham pada GreaterSunrise.

Prinsip landas kontinental: Sekarang prinsip ini tidak dipakailagi untuk menentukan batas laut antara dua negara tetanggadengan menggunakan kedalaman air untuk menentukan batasantara mereka. Air yang kedalamannya kurang dari 200 meter(landas kontinental) diklaim sebagai ekspansi alamiah daratanteritorial suatu negara. Kesepakatan tahun 1972 tentang batasdasar laut antara Indonesia dan Australia yang mengikutikedalaman air antara mereka itu merupakan kesepakatan yangberdasarkan pada prinsip landas kontinental. Banyak geologatau ahli geologi yang mengatakan bahwa Timor Lorosa’eadalah bagian dari landas kontinental Australia yang tidakmempunyai batas landas kontinental antara dua negara. KetikaKonvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dibuat maka dengansendirinya prinsip landas kontinental telah diganti denganprinsip garis tengah/median line yang berpatokan pada jarakdari garis pantai.

Downstream: pengilangan atau bagian dari proses pencairanminyak, mengolah minyak atau gas yang dipompa darisumurnya ke dalam suatu bentuk atau produk yang dapatdibawa dan dijual ke pelanggang.

Zona Ekonomik Eksklusif (EEZ): suatu wilayah laut dan dasarlaut yang menghubungkan darat dari suatu negara di mananegara tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi danmenjual kekayaan yang ada di dalamnya. BerdasarkanKonvensi Hukum Laut PBB, zona ekonomi eksklusif biasanyameliputi 200 mil nautik (370 km) dari pantai. Bila dua negaratetangga memiliki jarak kurang dari 400 mil, suatu prosesnegosiasi dan/atau arbitrasi dapat memutuskan batas antarazona ekonomi eksklusif, yang biasanya terdapat di sepanjanggaris tengah.

Pendapatan dari Minyak Tahap Pertama (FTP) (yang jugadisebut pembagian produksi): Suatu persentasi uang yangditerima dari hasil penjualan minyak yang dibayarkannyakepada pemerintah atas wilayahnya dimana minyakdisulingkan. Pembayaran ini dimulai pada saat produksiminyak dimulai. Ini merupakan salah satu dari beberapasumber pendapatan pemerintah dari hasil eksplorasi minyak;

sama dengan jumlah yang dapat diperoleh dari laba minyakdan pajak. Pemerintah Timor Lorosa’e telah memutuskanuntuk tidak menggunakan hasil FTP untuk membiayaipengeluaran anggaran tahunan, tetapi pemerintah akanmenginvestasikannya untuk masa depan.

Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ): Suatu Mahkamahdi Den Haag, Belanda di mana pemerintah dari negara-negaradi dunia ini dapat mengajukan kasus-kasus sipil terhadapsesamanya. ICJ sering berfungsi sebagai mediator atauarbitrator dalam masalah sengketa batas laut. Pada bulan Maret2002, Australia mengatakan bahwa negara itu tidak akanmenerima proses ICJ untuk mengarbitrasi batas-batas laut.

Kesepakatan Penyatuan Internasional: Suatu kesepakatanantara dua negara untuk mengeksplorasi ladang minyak atauladang-ladang yang melewati batas tertentu sebagai suatuentitas tunggal yang menggunakan sistem hukum tunggal,pajak, aturan lingkungan, aturan keselamatan, undang-undangperburuhan dan lainnya atas ladang tersebut. Bila suatu ladangdieksplorasi sebagai suatu proyek, ladang itu akan menjadiimparsial terhadap peraturan yang berbeda untuk diterapkanpada perbedaan aturan dari garis khayali di tengah laut.

Daerah Pengembangan/Eksplorasi Minyak Bersama: Satuwilayah perairan di laut Timor antara Australia dan TimorLorosa’e namun lebih dekat dengan Timor Lorosa’e. Daerahkerja sama ini pertama kali ditentukan dalam pakta ataukesepakatan Timor Gap tahun 1998(antara Australia danIndonesia) sebagai zona kerja sama yakni zona A, yangkemudian dikembangkan atau dimasukakan kembali ke dalamkesepakatan laut Timor (antara Australia dan Timor Lorosa’e).Sekarang wilayah ini benar-benar dikelola bersama antaraAustralia dan Timor Lorosa’e dimana Timor Lorosa’emenerima 90% pendapatan dari kerja sama itu sebagaipendapatan bagi pemerintah.

Kongsi usaha: Koalisi antara perusahaan-perusahaan minyakdimana sejumlah perusahaan memiliki saham dari suatuproyek atau usaha. Semua proyek yang sekarang sedangdikembangkan di Laut Timor dilakukan dengan cara usahabersama dengan menanda-tangani kontrak eksplorasi dan bagihasil dengan pemerintah atau badan-badan dua-negara (sepertiTSDA).

Pencairan: suatu proses pengolahan gas alam menjadi cairangas alam yang dilakukan dengan pabrik yang besar. Walaupunpencairan gas alam di Bayu-Undan akan dilakukan di daratandi Darwin, namun perusahaan perminyakan Shell sedangmengusulkan untuk melakukan pencairan gas dari GreaterSunrise di atas laut setelah membangun industri pencairangas terapun pertama di dunia.

Pencairan Gas Alam: gas alam yang telah dikompres dandidinginkan ke dalam bentuk cairan. Hal ini membutuhkanpenampung atau pengapalan gas yang cukup lama.

Cairan minyak gas (LPG): Propane dan butane; lihat cairangas alam.

Prinsip Garis Tengah: aturan hukum yang sah untukmenyelesaikan batas laut bila dua negara saling mengklaimZona Ekonomi Eksklusif. Sebagaimana telah ditetapkan olehKonvensi Hukum Laut PBB dan sejumlah keputusanpengadilan internasional, batas antara dua negara harusditentukan pada garis tengah pantai dari dua negara tersebut.

Gas alam: sumber minyak yang ditemukan di bawah tanah didalam sebuah tempat seperti gas yang terdiri dari methanedan ethane dengan sejumlah hidrokarbon yang paling berat.

Cairan gas alam: komponen paling berat dari gas alam yang


disulingkan melalui pendingan yang terdiri dari cairan minyakgas (Propane dan butane) dan kondensat (pentane danhidrokarbon yang paling berat)

Operator: Perusahaan perminyakan yang merupakan bagian darikongsi usaha (sering merupakan pemegang saham terbesar) danbertanggungjawab atas eksplorasi, pengeboran, konstruksi danpengoperasian fasilitas-fasilitas pengolahan. Tetapi semuakongsi usaha biasanya mengambil keputusan-keputusanpenting bersama-sama dan masing-masing memiliki satu suarasesuai dengan saham mereka. ConocoPhillips dan WoodsideAustralian Energy merupakan operator dari proyek-proyekminyak lepas pantai yang berkaitan dengan Timor Lorosa’e.

Minyak: Cairan atau bahan bakar fosil berbentuk minyak yangditemukan di bawah tanah. Minyak ini terdiri minyak mentah,kondensat, cairan minyak ga dan gas alam.

Phillip Petrpleum: lihat Conoco PhillipKontrak pembagian hasil: kontrak antara satu atau lebih

perusahaan perminyakan (lihat kongsi usaha) dan badan-badanpemerintahan untuk mengeksplorasi sumber minyak dalamladang-ladang yang ditentukan dan untuk menjual minyak yangditemukan di sana. Dengan ketentuan kontrak pembagian hasilini maka pemerintah memiliki sumber minyak di dalam tanahtetapi minyak bukan milik perusahaan minyak. Perusahaanbertindak sebagai kontraktornya pemerintah yang dibayar ataspelayanan mereka dengan bagi hasil. Australia, UNTAET dansekarang Timor Lorosa’e telah berjanji kepada perusahaanminyak bahwa kontrak pembagian hasil yang ditandatanganidibawah pendudukan Indonesia akan tetap diakui bahkan jikawilayah atau pendapatan diberikan kembali.

Keuntungan minyak (juga disebut Minyak Tahap Kedua):Jika perusahaan-perusahaan minyak telah menjual minyakuntuk mendapatkan kembali uang mereka yang diinvestasikanuntuk proyek tertentu setelah itu hasil penjualan tambahandibayarkan kepada pemerintah dimana minyak tersebutdieksplorasi dalam wilayahnya. Hal ini disebut laba ataukeuntungan minyak, dan sebagai tambahan dari penjualanminyak tahap pertama/ FTP yang dibayarnya pada awalproduksi. Perusahaan-perusahaan juga membayar pajakpenghasilan atau otoritas pajak atas keuntungan bersih atau netprofit, setelah menutupi pengeluaran-pengeluaran operasional.

Kesepakatan batas dasar laut: Ditanda-tangani pada tahun 1972antara Australia dan Indonesia. Kesepakatan ini menentukangaris batas antara kedua negara, hak-hak atas kekayaan dasarlaut (dasar lautan samudera) dengan menggunakan prinsiplandas kontinental melalui Palung Timor yaitu air laut yangpaling dalam di antara kedua negara. Portugal yang ketika itusedang memerintah Timor Lorosa’e menolak untukberpartisipasi dalam negosiasi tersebut, sehingga terdapatsuatu celah dalam laut Timor Lorosa’e. Pada tahun 1997,Australia dan Indonesia menanda-tangani Kesepakatan yanglain dengan menentukan batas air laut (termasuk ikan danlainnya.) dan sumber-sumber kekayaan di sepanjang garistengah sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih modern(Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS), tetapi perjanjiantersebut tidak pernah diratifikasi karena kemerdekaan TimorLorosa’e.

Pembagian hasil/produksi: lihat minyak tahap pertama.

Kesepakatan Celah Timor: Ditanda-tangani oleh Australiadan Indonesia pada 1989 agar kedua negara bisamengeksplorasi minyak secara ilegal dalam wilayah dasarlaut Timor Lorosa’e untuk jangka waktu 40 tahun.Kesepakatan ini menutup Celah Timor di dalam batas dasarlaut antara Australia dan Indonesia dengan mendefinisikanZona Kerjasama yang dinamakan Area Eksplorasi MinyakBersama (JPDA). Pada bulan Oktober 1999, KesepakatanCelah Timor tidak berlaku lagi ketika Indonesia tidak lagimengklaim Timor Lorosa’e.

Otoritas Eksplorasi Laut Timor (TSDA): Badan pengaturDaerah Eksplorasi Minyak Bersama/JPDA sekarang, yangdidirikan melalui Kesepakatan Laut Timor dimana badanini sebagian besar dikontrol oleh Timor Lorosa’e.

Pakta atau Kesepakatan laut Timor: Ditandatangani olehAustralia dan Timor Lorosa’e pada bulan Mei 2002 dankesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2003.Sebenarnya Kesepakatan ini masih melanjutkan daerah kerjasama yang disepakati antara Australia dan Indonesia dalamkesepakatan/pakta Timor Gap, tetapi Timor Lorosa’e hanyamenggantikan kembali kedudukan Indonesia kemudiandiberikan pendapatan sebesar 90% kepada pemerintah.Kesepakatan laut Timor tidak berlaku setelah 30 tahun atausetelah batas laut yang permanen disepakati antara kedua negaranamun tergantung pada mana yang (habis eksplorasi selama30 tahun atau kesepakatan tentang batas permanen) bisa duluan.

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNCLOS): Ditanda-tangani di Montego Bay, Jamaica,pada tahun 1982 yang diadopsi oleh sebagian besar negaradi dunia ini. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1994.Kesepakatan ini menentukan hukum bagi sebagian besarpersoalan yang berkaitan dengan laut termasuk penetapanZona Ekonomi Eksklusif dan prosedur-prosedur penentuanbatas-batas laut menurut prinsip garis tengah. Konvensi inijuga memuat tentang pengadilan (mahkamah) untukpenyelesaian sengketa, yang mana Australia telah menarikdiri dari ketentuan ini pada bulan Maret 2002. Indonesiameratifikasi UNCLOS pada 1986 lalu Australia menyusulnyapada 1994. Timor Lorosa’e belum menanda-tangani ataumeratifikasi UNCLOS ini, walaupun Kementerian LuarNegeri mulai mengkajinya dan akan menandatanganinya.

Disatukan, penyatuan: Lihat kesepakatan penyatuaninternasional.

Upstream: Bagian dari proses pengembangan sumber minyakyang meliputi penemuan dan penyulingan bahan minyakmentah dari dalam tanah ke dalam pipa atau kapal untukselanjutnya diproses secara lebih lanjut.

Woodside Australian Energy: adalah penghasil gas terbesarAustralia (walaupun lebih kecil dari perusahaan-perusahaanminyak internasional lainnya) juga operator ladang-ladangSunrise, Laminaria-Corallina, dan Kuda Tasi/Jahal. SahamWoodside sebesar 34% dimiliki oleh Shell, perusahaanminyak terbesar kedua di dunia.

Zona Kerjasama (ZOC): Didirikan dengan KesepakatanCelah Timor antara Indonesia dan Australia pada tahun1989 kemudian sekarang digunakan sebagai Area EksplorasiMinyak Bersama antara Timor Lorosa’e dan Australia. """""

CD-ROM tentang Minyak dan GasKami menyediakan situs mengenai minyak dan gas di Laut Timor “Oilweb” dalam CD-ROM. Anda

tidak perlu mencari informasi melalui internet tetapi anda bisa memperolehnya dari kantor kamidi Farol, di belakang kantor Yayasan HAK. CD-ROM memuat dokumen-dokumen resmi dan hasil

analisis tentang minyak dan gas di laut timor dalam bentuk tulisan, film dan drama.


Pada tanggal 19-21 Mei 2003 diadakan sebuahkonferensi internasional di Jakarta dengan tema Iraqand the Global Peace Movement: What next? yangdiorganisir oleh Focus on the Global South. Konferensitersebut dihadiri 60 aktivis perdamaian dan keadilan yangmewakili organisasi politik dan LSM yang berasal daribenua Asia, Eropa, Australia, Afrika dan Amerika. La’oHamutuk mengirim 2 orang staff sebagai delegasi TimorLorosa’e. Tujuan dari konferensi tersebut ialah untukmenguatkan jaringan perdamaian dan menentang perangjuga lebih meningkatkan perdamaian dan keadilan di duniaterutama di Asia, Eropa dan Amerika Utara. Setelah 3 harimengadakan diskusi dan debat intensif, para peserta akhirnyamenghasilkan kesepakatan bersama, yakni deklarasi danstatemen bersama yang mengutuk perang di Irak dankekerasan di Aceh, Mindanao, Kasmir serta kampanye untukkeadilan di Timor Lorosa’e. Rencana aksi lainnya ialah akanterus mengkritisi globalisasi dan militerisasi yang telahmenjadi alat penindasan dari negara maju terhadap negaraberkembang.

Pada tanggal 6 Juni, sekitar 30 perwakilan organisasilokal Timor Lorosa’e bertemu di Remexio di distrikAileu untuk mengevaluasi aktifitas Dai Popular, (EastTimorese Network for Popular Educators) selama duahari. Di antara para partisipan adalah LSM-LSM lokal,organisasi masyarakat, serta kelompok perwakilan wanitadan petani dari hampir seluruh distrik di Timor Lorosa’e,yang bertemu untuk membahas pendidikan popular di TimorLorosa’e dan merencanakan aktifitas Dai Popular untukenam bulan mendatang. Rencana ini termasuk pertemuanbulanan di distrik-distrik untuk mempromosikan danmemfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman di antarakelompok-kelompok yang bekerja dalam bidang pendidikanpopular. Selain itu, akan ada pertukaran internasionalmengenai MST (Landless Movement), suatu gerakan petanidi Brasilia, yang sedang mengusahakan suatu reformasidalam hal pertanian dan metode pertanian alternatif yangakan diadakan pada bulan September 2004. Suatu pertukaranpikiran bertaraf internasional dengan tokoh pendidikanpopular dari negara-negara lain adalah bagian dari strategiDai Popular untuk memperdalam dan membangunpengertian pendidikan populer dan memperbaiki hubunganantara organisasi-organisasi di Timor Lorosa’e dan negaralain yang memiliki pandangan yang sama. Pada bulanSeptember tahun ini, Dai Popular dan La’o Hamutuk akanmengadakan suatu pertukaran pikiran bertaraf internasional,pada saat itu delapan anggota Dai Popular akan mengunjungiKuba untuk berbagi pikiran dan pengalaman denganorganisasi-organisasi setempat yang menggunakanpendidikan popular dalam kerja mereka dalam bidangkesehatan, pertanian, dan ekonomi masyarakat. Pertemuanini akan menjadi Pertemuan Nasional yang ketiga untuk DaiPopular. Pertemuan pertama diadakan pada Januari 2002 diDare, dan yang kedua pada bulan September 2002 di Gleno.

Dai Popular pada awalnya dibentuk oleh 20 organisasi lokaldengan tujuan untuk membantu mengembangkan pendidikanpopular di Timor Lorosa’e sebagai alat demokratisasi dantransformasi social. Sekarang, jaringan ini memiliki 36anggota. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Dai Popular,lihar La’o Hamutuk Bulletin vol. 3, nomor 2-3.

Pada tanggal 4 Juli, lebih dari 50 orang Timor Lorosaedan beberapa simpatisan internasional mengadakanunjuk-rasa damai dengan menyalakan lilin di luartempat tinggal resmi Duta Besar Amerika Serikat, padawaktu Dubes AS sedang mengadakan pesta untukmemperingati ulang tahun Deklarasi KemerdekaanAmerika Serikat yang ke 227. Unjuk rasa damai inidiadakan oleh East Timor National Alliance for aninternational Tribunal, koalisi LSM-LSM termasuk Asia-Pacific Coalition for East Timor, Arte Moris, FOKUPERS,FORTILOS, GFFTL, GMPD, JSMP, Konsellu SolidaridadeEstudante Timor Lorosae, KSI, La’o Hamutuk, LBH UkunRasik An, LIFSLIPO, NGO Forum Timor Lorosae, OxfamAustralia, Perkumpulan HAK, and Sa’he Institute forLiberation. Suatu pernyataan bersama diberikan kepadaDubes AS dan disebarkan kepada para tamu undangan, yangmenekankan pokok-pokok berikut ini:# bahwa tindakan pemerintah Amerika Serikat menyalahi

prinsip-prinsip kemerdekaan, demokrasi, dan hak asasimanusia, yang sedianya dijunjung tinggi oleh pendudukAmerika Serikat;

# bahwa walaupun Amerika Serikat telah memberi banyakbantuan dan dukungan untuk persiapan kemerdekaan danproses pembangunan Timor Lorosa’e, selama 25 tahunAmerika Serikat mendukung penjajahan Indonesia atasTimor Lorosa’e dan memasok persenjataan dan latihanuntuk tentara Indonesia;

# menekan Amerika Serikat untuk mendukung PengadilanKriminal Internasional untuk Timor Lorosa’e agarmasyarakat Timor Lorosa’e mendapatkan keadilan untukkejahatan kemanusiaan yang terpaksa dialami merekapada masa penjajahan Indonesia dan selama prosesreferendum di tahun 1999;

# meminta Amerika Serikat untuk berhenti mendukungTentara Nasional Indonesia, yang pada saat ini sedangmelakukan kejahatan kemanusiaan di Aceh dan IrianJaya, dan sebaliknya AS harus mengusahakan solusi yangbaik untuk mengakhiri konflik di daerah-daerah tersebut;

# memprotes invasi dan pendudukan Amerika Serikat diIrak yang bertentangan dengan keinginan duniainternasional. Membebaskan Irak dari rezim yangmembatasi kemerdekaan dan melanggar hak asasimanusia tidak dapat dilakukan dengan jalan yang jugamembatasi kemerdekaan dan melanggar hak asasimanusia. Dalam pernyataan ini juga disebutkan agarAmerika Serikat menarik pasukannya dan menghormatihak penduduk Irak untuk mengatur negaranya sendiri. """""

Berita Singkat...


Pada tahun 2002 Timor Lorosa’e bergabung denganKomunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP) yangterdiri dari Angola, Brazil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,Mozambique, Portugal dan São Tomé e Príncipe.

Portugal dan Brazil merupakan dua negara anggota CPLPyang memberikan bantuan keuangan atau memiliki proyek-proyek pembangunan di Timor Lorosa’e. Untuk memperolehinformasi mengenai bantuan Portugal lihat Buletin La’oHamutuk v. 3, n. 7. Dalam Buletin ini La’o Hamutukmelanjutkan serangkaian artikel yang menganalisa hubunganantara Timor Lorosa’e dengan anggota-anggota CPLPlainnya.

Agen Kerjasama Brazil - ABCBrazil bukanlah sebuah negara “donor”. Kerjasama

internasionalnya didasarkan pada kerjasama teknis dengannegara-negara berkembang lainnya yang menurut pemerintahBrazil berarti, “pengalihan teknologi, pengetahuan teknis danpengalaman praktis yang berasaskan pada semangat nonkomersial” dan “mendukung mobilisasi dan pengembangankapasitas teknis lokal, melalui kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan bersama dengan pihak luar.”

Proyek-proyek dan kegiatan yang dikembangkan olehkerjasama internasional Brazil pada dasarnya mencakuppemberian konsultasi, pelatihan di bidang sumber dayamanusia, penelitian bersama dan proyek-proyek kajian dansumbangan berupa perlengkapan dan peralatan. Sebagianbesar kerjasama teknis internasional Brazil diupayakan dandikoordinasikan oleh Agen Kerjasama Brazil (ABC), suatudepartemen pada Kementerian Luar Negeri. Karena ABCbukanlah suatu agen pelaksana, badan ini menggalang kerjasama dengan organisasi-organisasi pemerintah dan nonpemerintah dan yayasan pemerintah Brazil gunamelaksanakan proyek-proyek yang berada di bawahkeseluruhan koordinasinya.

Lagi pula, pemerintah Brazil mengelola proyek-proyekbantuan dan kegiatan internasional melalui badan-badanseperti Departemen Kerjasama Internasional, DepartemenKerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, DepartemenKerjasama Budaya dan Kementerian Kesehatan. Namundemikian, artikel ini hanya akan mengkaji proyek-proyek

Kerjasama Brazil di Timor Lesteyang dikelola ABC di Timor Lorosa’e, yang dititikberatkanpada dua proyek penting: Pengaksaraan Masyarakat dan PusatPengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan PeningkatanSosial.

ABC di DuniaProyek-proyek ABC bisa berupa proyek-proyek bilateral

ataupun multilateral, melalui badan-badan internasionalseperti badan-badan PBB. ABC juga memiliki proyek-proyekkhusus yang berada dalam jangkauan forum internasional dimana Brazil sendiri merupakan anggota, seperti CPLP.

Pada tahun 2002 semua kerjasama teknis ABC dengannegara-negara berkembang lainnya ditujukan pada negara-negara berbahasa Portugis dan Amerika Latin serta Karibia(lihat grafik 1), dan pada umumnya dititikberatkan padapertanian, kesehatan, lingkungan hidup dan pendidikan (lihatgrafik 2). Sebesar 3% dari keseluruhan bantuan yangditetapkan untuk Eropa Timur, Asia dan Pasifik adalahproyek-proyek yang dilaksanakan di Timor Lorosa’e.

La’o Hamutuk tidak memiliki akses terhadap sejumlahkerjasama resmi ABC, tetapi sumber-sumber dari pemerintahbrazil mengatakan kepada kami bahwa jumlah bantuan yangdialokasikan kepada Timor Lorosa’e dalam tahun 2002jumlahnya mendekati 936.000 dolar AS atau sekitar 30% darikeseluruhan kerjasama ABC.

ABC di Timor Lorosa’eDalam tahun 1999 dan 2000, selama Pemerintahan transisi

di bawah PBB (UNTAET), para pemimpin Timor Lesteseperti Xanana Gusmão, yang pada saat itu menjabatPresiden CNRT dan Pastor Filomeno Jacob, MenteriPendidikan dan sosial dalam Pemerintahan transisimengunjungi Brazil dalam rangka meningkatkankemungkinan kerjasama Brazil di Timor Lorosa’e, terutamadi sektor pendidikan dan kesehatan. ABC menyajikansejumlah proyek yang akhirnya disetujui para pemimpinTimor Lorosa’e dan UNTAET.

Kerjasama Brazil di bidang kesehatan dibatasi padakegiatan-kegiatan jangka pendek seperti pelatihan paradokter Timor Lorosa’e di Brazil, pengiriman para dokterBrazil ke Timor Lorosa’e atau kampanye imunisasi. Tidakada proyek-proyek jangka panjang yang telah dikembangkan.

Grafik 1: Pembagian Proyek dan Kegiatanberdasarkan Wilayah Geografis Desember 2001

Grafik 2: Pembagian Proyek-proyek di Duniaberdasarkan Sektor – Desember 2001

Kerjasama Internasional Perencanaan

6%

Perencanaan Kot a

4%

Pelatihan Profesional

7%

Industri9%

Lain-lain9%

Pendidikan 9%

Lingkungan Hidup 17%Kesehatan

19%

Pertanian20%

Afrika11%

Amerika Tengah dan

Karibia 32%

Am er ika Selat an

54%

Asia, Pasif ik dan Erop a

Tim ur 3%


Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruandan Promosi Sosial

Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan danPromosi Sosial merupakan suatu proyek yang dimintalangsung oleh Xanana Gusmão, Presiden CNRT saat itu,ketika mengunjungi Brazil pada tahun 2000. PresidenXanana Gusmão mengunjungi Pelayanan Nasional bagiPelatihan Industri (Senai), di São Paulo, dan memintapemerintah Brazil menerapkan proyek serupa di Timor Leste.Dalam tahun yang sama sembilan putera Timor Lorosa’ediberangkatkan ke Brazil guna mengikuti pelatihan dua bulandi Senai dan memulai pembangunan Pusat PengembanganBisnis, Pelatihan Kejuruan dan Promosi Sosial di Becora.Proyek tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelatihankejuruan bagi orang dewasa dan kaum muda yang memilikitingkat pendidikan rendah di bidang-bidang yang dianggappenting untuk Timor Lorosa’e.

Kebanyakan proyek-proyek kerjasama Brazil di sektorpendidikan dipusatkan pada bidang-bidang non-formal,khususnya dalam pengembangan dan pengenalan kembalibahasa Portugis. Sebagian besar dari proyek-proyek inimerupakan penyesuaian proyek-proyek yang dikembangkandi Brazil.

Proyek-proyek ABC di Timor Lorosa’e – 2002/2003Sejak kerja sama ABC dengan Timor Lorosa’e yang

dimulai tahun 2000, badan ini telah mengeluarkan 2.960.000dolar AS. Jumlah ini juga mencakup gaji staff Brazil danongkos perjalanan udara ke dan dari Timor Lorosa’e.Pusat Pengembangan Bisnis, Pelatihan Kejuruan dan

Promosi Sosial 1.800.000 dolar AS: Suatu proyekpelatihan Kejuruan bagi orang dewasa dan pemuda yangberumur lebih dari 15 tahun (lihat di bawah).

Proyek Pengaksaraan Masyarakat – 540.000 dolar AS:Suatu proyek pengaksaraan bahasa Portugis bagi kaummuda dan orang dewasa (lihat artikel dalam Bulletin ini).

Proyek Pendidikan Berjangka – 490.000 dolar AS: Proyekpendidikan berjangka disediakan untuk pendidikan tingkatdasar dan menengah walaupun proyek ini dititikberatkanpada pelajar dengan usia 15 tahun ke atas yang memilikitingkat pendidikan rendah. Proyek ini mempergunakanmetodologi “telesalas”: semua mata pelajaran diajarkanmelalui video, dengan seorang guru yang memberikanpenjelasan tambahan. Semua materi sama seperti materi-materi yang digunakan di Brazil. Proyek tersebut dimulaipada bulan Agustus 2001, dengan rencana untuk membuka20 “telesalas” di Dili dan Baucau dengan jumlah siswa500 orang. Dewasa ini terdapat 12 “telesalas” di Dili danmemiliki 283 siswa namun telesalas yang di Baucau tidakpernah dibuka sampai sekarang. Mata pelajaran untukpelajar tingkat sekolah dasar meliputi bahasa Portugis,Matematika dan Ilmu Pengetahuan, dan bagi sekolahmenengah selain dari tiga mata pelajaran di atas juga adamata pelajaran tambahan seperti Biologi, Fisika dan Kimia.Bahan-bahan mengenai Sejarah Timor Lorosa’e danGeografi masih belum dikembangkan sehingga pelajaran-pelajaran ini belum diajarkan. Tujuan dari proyek ini ialahmempersiapkan kaum muda yang tidak memiliki peluangbersekolah atau menyelesaikan pendidikan mereka selamapendudukan Indonesia untuk kembali pada sistempendidikan formal. Tetapi proyek tersebut memilikisejumlah permasalahan: bahan-bahan yang dipersiapkantidak menjawab kebutuhan orang Timor Lorosa’e; tingkatputus sekolah di atas 40%; dan hanya 16% dari para pelajarlulus ujian pada berbagai bidang studi. Sejak awal 2003proyek tersebut dialihkan ke Departemen Pendidikan Non-formal pada Kementerian Pendidikan, yang telahmengevaluasi proyek tersebut dan berupayamenyesuaikannya dengan situasi Timor Lorosa’e.

Proyek Kopi – 130.000 dolar AS: Suatu proyek patungandengan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,dengan tujuan mengembangkan produksi kopi di TimorLorosa’e, melatih para pegiat budidaya pertanian danpetani kopi dalam teknik-teknik penanaman kopi. Proyekini dimulai pada 2002 dan dilaksanakan di kota-kota

penghasil kopi seperti Ermera, Liquiça, Aileu, dan Same.Seorang teknisi Brazil dan rekan kerjanya Timor Lorosa’epada Kementerian Pertanian yang mengkoordinasi proyektersebut.

Pusat tersebut dibuka pada 21 Mei 2001 dengan memilikitujuh jurusan yang berbeda antara lain: pertukangan,pembuatan perabot rumah tangga, keterampilan menjahit,pembuatan batako, teknik elektronik, keterampilankomputer dan pematrian. Kursus membuat kue telah siapdimulai dengan segala peralatan yang diperlukan denganseorang pembina terlatih Timor Lorosa’e. Tetapi sangkoordinator Brazil masih menunggu kedatangan seorangpembina Brazil guna memulai kursus, walaupun sangpembina Brazil tidak akan mengajar dalam kursus tersebut.Proyek tersebut dimaksudkan meningkatkan cakupanpelatihan menjadi 12 kali, tetapi materi-materi yang hendakdiajarkan masih belum ditentukan.

Pelajaran-pelajaran dalam semua bahan berlangsungantara empat jam lamanya dan dilaksanakan setiap hari padapagi dan sore hari. Kursus-kursus tersebut berkisar antara400 hingga 600 jam selama jangka waktu lima hingga enambulan pelajaran. Sebagaimana segala mata pelajaran tersebutberkenaan dengan kejuruan segala kursus meliputi 75 persenpraktek dengan 25 persen teori. Para peserta dinilaiberdasarkan jam kehadiran mereka. Semua instruktormerupakan orang Timor Lorosa’e, dan merekamenggunakan bahasa Tetun atau Indonesia dalampengajaran sehingga lebih mudah dimengerti oleh parapeserta dibandingkan dengan bahasa Portugis. Parainstruktor Brazil hanya memantau dan mendukung parapembina Timor Lorosa’e, tetapi tidak terlibat langsungdalam urusan para pelajar.

Usia minimum bagi peserta ialah 16 tahun. Kendatipunpusat tersebut dapat menangani 24 peserta tiap kursus kinimasing-masing kursus rata-rata memiliki 10 orang peserta(lihat tabel 2). Tingkat putus sekolah mencapai sekitar 40%.Menurut koordinator teknik Timor Lorosa’e, hal itu lebihdisebabkan oleh kurangnya uang transport bagi para pesertaatau perlu mendapatkan pekerjaan yang digaji karenamereka tidak menerima uang guna mengikuti kursus-kursustersebut.


Walaupun proyek tersebut memprioritaskan orang-orangyang memiliki tingkat pendidikan rendah, namun prosesseleksi melibatkan tes masuk yang sulit, yangmendiskriminasikan para peserta yang tidak memiliki suatupendidikan formal.

Masalah lainnya ialah koordinasi orang Brazil. SejakDesember 2002 tidak ada seorang pun pembina Brazil diTimor Leste, kendatipun jelas bahwa keseluruhan koordinasiproyek tersebut berada di tangan ABC. Selain itu karenapara pembina Timor Leste ditinggalkan sendiri, komunikasidengan Brazil menjadi bermasalah sehingga prosespengambilan keputusan menjadi lamban.

Tahap pertama proyek ini telah berakhir pada tahun 2002,dan dalam tahapnya yang sekarang pemerintah Timor Lestebertanggungjawab atas gaji para staff Timor Leste.Kerjasama Brazil membayar para pembina Brazil (yang sudahtidak ada sejak Desember 2002) dan menyediakan dana untukperalatan kursus. Pada saat koordinasi pusat tersebut secarapenuh dialihkan kepada orang Timor Lorosa’e yangrencananya akan laksanakan pada 2004. Pemerintah TimorLorosa’e akan mendapatkan semua peralatan dari pusattersebut.

Proyek Pengaksaraan MasyarakatProyek Pengaksaraan Masyarakat merupakan suatu

“penyesuaian” program yang diterapkan di Brazil sejak tahun1997 yang disebut “Pengaksaraan Solidaritas”, suatu programyang dirancang khusus untuk mengajarkan orang dewasa dankaum muda yang berusia diatas 15 tahun agar bisa membacadan menulis. Program ini diciptakan untuk menurunkantingkat buta aksara dan memperluas tersedianya pendidikanumum kepada kaum muda dan orang dewasa.

Timor Lorosa’e, Mozambique, São Tomé e Príncipe,Guatemala dan Cabo Verde merupakan negara-negara yangpertama kali menerapkan proyek Kerjasama Brazil ini. Dinegara-negara tersebut proyek ini dilaksanakan olehAlfabetização Solidária, Organisasi Non Pemerintah yangmengembangkan metodologinya dan mengkoordinir programtersebut di Brazil melalui kerja sama dengan sejumlahuniversitas Brazil dan pemerintah lokal di bawah koordinasiABC.

Misi Portugis dan Sekretaris untuk Urusan Buruh danSolidaritas memiliki proyek pelatihan kejuruan yang serupadi Tibar, di mana para peserta menerima 2.00 dolar AS perhari untuk mengikuti pelajaran. Menurut utusan ABC untukTimor Lorosa’e, hal ini merupakan suatu kebijakanpaternalistik sehingga ABC menolak melakukan hal serupa.

Suatu tahap proyek percontohan Pengaksaraan Komunitastelah dimulai di Dili pada bulan Oktober 2000. Sekitar 20orang guru, koordinator dan pembina Timor Lorosa’e dilatihdi Brazil. Proyek ini membuka 11 ruang kelas di Dili dengansiswa 275 orang. Metodologi dan bahannya sama seperti yangdigunakan di Brazil dan proyek tersebut dimaksudkan untukmengajarkan para peserta cara membaca dan menulis dalambahasa Portugis sebagai bagian dari upaya kerjasama Braziluntuk mempromosikan bahasa Portugis di Timor Lorosa’e.

Percontohan tahap pertama dari proyek ini berakhir padabulan Desember 2001, kemudian pada bulan Januari 2002percontohan tahap kedua memperluas proyeknya ke wilayahyang lain di negara ini. Sekolah Pengaksaraan Masyarakatdibuka di semua kabupaten, masing-masing sekolahmempunyai 10 orang guru, seorang koordinator dan seorangpembina pedagogi dengan demikian jumlah keseluruhan stafadalah 156 orang. Mereka ini didik oleh guru-guru Brazil diDili.

Proyek tahap kedua berakhir pada bulan Desember 2002,dan tahap ketiga sebagai tahap terakhir dari proyek tersebutdialihkan kepada pemerintah Timor Lorosa’e kemudianpemerintah bertanggungjawab atas administrasi dankeuangan termasuk pembayaran gaji staff. Pemerintah jugatelah mengadaptasi proyek tersebut dan dalam enam bulanpertama sekolah-sekolah dari proyek tersebut dibaktikanuntuk pengajaran bagaimana membaca dan menulis bahasaTetun, sebelum mengajarkan bahasa Portugis. Proyek “baru”yang dinamakan “Membaca dan Pengaksaraan Nasional”tersebut telah dimulai dan Kementerian Pendidikan berencanauntuk membuka 205 sekolah yang akan menampung sekitar6.000 pelajar di 13 distrik.

Dalam tahap terakhir ini peran kerjasama Brazil masihdirundingkan namun tampaknya akan dikonsentrasikan padadukungan terhadap pelatihan bagi tim dari KementerianPendidikan dalam rangka mengembangkan materi pengajarandan pencanganan kurikulum bagi pendidikan non-formalbersama dengan Kementerian Pendidikan.

Berdasarkan suatu dokumen yang ada dalam situs/websideAlfabetização Solidária, “di negara-negara ini programtersebut menyertakan seleksi dan pelatihan kepada para guru,evaluasi hasil, demikian juga halnya dengan implementasistruktur yang memungkinkan kelanjutan proses serupa dibidang pendidikan orang dewasa dan kaum muda. [...]Tujuannya ialah untuk menyesuaikan proyek tersebut denganciri dan kebutuhan khusus dari setiap negara dan menjaminkeberlanjutan dirinya.” Tetapi hal ini tidak selalu berhasildan tujuan-tujuan tersebut dalam prakteknya tidak tercapai.

Dalam kasus Timor Lorosa’e persoalan utama yangdihadapinya adalah bahasa. Metodologi yang digunakan diTimor Leste sama seperti yang dipersiapkan bagi para pelajarBrazil yang menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasapertama mereka. Sebagian besar masyarakat Timor Lorosa’etidak bisa berbicara Portugis dan hal ini akan menyebabkankesulitan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilanpengaksaraan dalam bahasa yang dianggap baru. La’oHamutuk juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan

Masalah-masalah dan Hasil

Tabel 2: Peserta per Bidang Bidang Peserta

(pagi + sore) Pembuatan Perabot 10 Pertukangan 9 Keterampilan Manjahit 17 Keterampilan Komputer 11 Pematrian 13 Teknik elektronik 8 Pembuatan batako 8


informasi akurat mengenai hasil pelaksanaan proyek tersebut.Staff Kementerian Pendidikan menyampaikan informasisangat penting yang berbeda dengan yang diberikan olehkoordinator Brazil, Prof. Antônia Pincano, yangdiwawancarai dalam suatu kunjungan sepuluh hari di TimorLorosa’e pada Maret 2003. Menurut seorang pejabat tinggiTimor Lorosa’e yang bekerja pada Departemen PendidikanNon-formal, tingkat putus sekolah pada tingkat pertamaproyek tersebut mencapai sekitar 40%, sebagian besardisebabkan oleh kesulitan yang ditemui para pelajar yang

mengikuti pelajaran bahasa Portugis.Sementara Prof. Pincano menyatakan tingkatputus sekolah mencapai 19% yang disebabkanoleh sakit dan kurangnya transportasi sertaguru. Tetapi selama wawancara ia mengakuibahwa pelajaran tersebut diawali dengansekitar 25 siswa, kemudian berakhir dengansekitar 16 siswa sehingga karena itu tingkatputus sekolah mencapai 36%.

La’o Hamutuk menemui persoalan serupadengan mendapatkan informasi tentang fasekedua dari proyek tersebut. Saat artikel iniditulis evaluasi terhadap para peserta belumrampung. Prof. Pincano melaporkan bahwa141 kelas pengaksaraan dibuka, denganmasing-masing kelas menampung 25 peserta,dan dari jumlah tersebut 24 kelas ditutup padatahun itu juga karena kurangnya tenagapengajar. Kementerian Pendidikan RDTL melaporkan bahwa156 ruang kelas dibuka tetapi kemudian 31 dari jumlahtersebut ditutup karena tingginya tingkat putus sekolah.Seorang pegawai pada Kementerian tersebut jugamengatakan 20 kelas dibuka di Dili, hanya 7 ruang yangmasih dibuka hingga proyek tahap tersebut berakhir. Banyakpeserta Timor Lorosa’e yang melaporkan bahwadiajarkannya dalam bahasa Portugis merupakan suatumasalah. Kementerian Pendidikan berupaya meningkatkanmotivasi para siswa dan menurunkan tingkat putus sekolahpada tahap ketiga proyek tersebut dengan mempergunakanbahasa Tetun selama enam bulan pertama.

Selama proyek tahap kedua berlangsung di bawahkoordinasi Brazil, pihak berwenang Timor Lorosa’e tidakmemiliki kemandirian untuk melakukan perubahan tertentudi bidang metodologi. Menurut Prof. Pincano “penjelasandapat dilakukan dalam bahasa Tetun, tetapi semua kegiatanharus dalam bahasa Portugis”.

Proyek tersebut dikelola dari Brazil. Para pimpinan proyekdi Timor Lorosa’e yang ditempatkan di setiap distrik hanyamelaksanakan proyek itu tetapi tidak mempunyai kekuasaandalam pengambilan keputusan. Dua orang guru dari tim Brazil

didatangkan ke Timor Lorosa’e setiap dua bulanuntuk waktu sepuluh hari. Mereka mengunjungitempat-tempat proyek guna mengecekkelangsungan pelaksanaan proyek kemudianmengambil keputusan. Masing-masingkelompok bertanggungjawab atas tiga distrikdan melakukan kunjungan selang-seling. Iniberarti setiap distrik akan dikunjungi sekalisetiap enam bulan selama tidak lebih dari empathari. Kunjungan ini sebenarnya sangat singkatsehingga tidak cukup waktu untuk memahamimasalah-masalah yang dihadapi dalampelaksanaan proyek tersebut di setiap distrik.Orang Timor Lorosa’e yang terlibat dalampelaksanaan proyek itu menyadari bahwamanagemen Brazil sangat berbeda dan tidaksesuai dengan kondisi di Timor Lorosa’e. DavidLetichevsky, utusan ABC untuk Timor Lorosa’e,

mengaku bahwa waktu sepuluh hari tidak cukup untukmengkoordinasikan suatu proyek sebesar ini, tetapi ABC tidakdapat mempertahankan tim Brazil tersebut di sini untuk waktuyang lama. Prof. Pincano mengatakan bahwa para pengajarBrazil yang bergabung dalam tim yang mengunjungi TimorLorosa’e tetap melakukan pekerjaan mereka di Brazilsehingga tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka untukwaktu yang sangat lama. Jelas bahwa akan lebih efektifmenempatkan seseorang yang tinggal permanen di TimorLorosa’e guna mengkoordinir proyek tersebut bersamadengan rekannya dari Timor Lorosa’e.

Ada juga persoalan menyangkut persiapan proyek yangditawarkan kepada para peserta yang menyelesaikan kelas

Ita maiIta maiIta maiIta maiIta mai


mereka. Di Brazil sendiri program Pengaksaraan Solidaritasmendapatkan kritikan dari sejumlah pakar dan kelompokyang bekerja pada pendidikan orang dewasa dan kaum mudamengatakan bahwa waktu pengajaran (lima bulan di Brazil)sangat singkat dan karena itu program tersebut lebihmementingkan jumlah tamatan dari pada mutu pendidikanitu sendiri. La’o Hamutuk juga memperoleh informasi bahwadi Timor Lorosa’e ada kritikan yang sama terhadap proyektersebut: satu tahun itu tidak cukup bagi para siswa yangbuta huruf untuk segera membaca dan menulis dalam suatubahasa yang baru lalu melanjutkan pendidikan mereka dalamprogram pendidikan lain yang dirancang untuk orang dewasadan kaum muda.

Prof. Pincano mengatakan bahwa program tersebut bukanmerupakan suatu program pengaksaraan yang ortodoks tetapidifokuskan pada membaca dan percakapan. Menurutnya, parapelajar yang merampungkan tahun pertama dan yang belumsiap untuk melanjutkan pendidikan mereka dapat mengulangkarena “para guru dilatih untuk mengajar para siswa yangbenar-benar buta huruf maupun yang sedikit bisa mengenalhuruf”. Ia mengatakan perkembangan pendidikan orangdewasa dan kaum muda masih sedang dikaji bersama denganKementerian Pendidikan tetapi ia mengakui rencana di masadepan harus memiliki dua tingkat kelas pemberantasan butahuruf yang masing-masing kelas akan berakhir dalam waktusatu tahun.

La’o Hamutuk menyadari bahwa Brazil bukan merupakansuatu negara yang kaya tetapi kami menyambut baik upaya-upayanya untuk memberikan sumbangsih terhadappembangunan dan rekonstruksi Timor Lorosa’e.

Namun demikian, kami yakin bahwa upaya-upayatersebut sebaiknya digunakan secara lebih efektif denganmenghormati keinginan dan kebutuhan masyarakat TimorLorosa’e.Jelas bahwa Timor Lorosa’e yang secara de factomemilih bahasa Portugis dengan Tetum sebagai bahasaresminya memiliki dampak yang besar dalam kerjasamaBrazil ini. Tetapi pemerintah Brazil sebaiknya menyadaribahwa data dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaanmenyatakan bahwa masyarakat Timor Lorosa’e yang bisaberbicara bahasa Portugis kurang dari 5% karena bahasa inibukan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Rendahnyakualitas atau jeleknya hasil yang diraih dari proyekPengaksaraan Masyarakat dan Pelatihan Guru dan Pelajardengan Fasilitas Pendidikan Jarak Jauh menunjukkan bahwaketidak efektifan pelaksanaan proyek-proyek yang didesainuntuk pengajaran dalam konteks Brazil di Timor Lorosa’e,

Kesimpulan

tanpa melakukan perubahan-perubahan sesuai dengankeadaan Timor Lorosa’e dan menyesuaikannya denganperbedaan-perbedaan yang ada. Tentu saja ada manfaat untukmempertimbangkan pengalaman lain akan tetapi lebihpenting lagi adalah bagaimana mengembangkan pengalamanorang Timor Lorosa’e itu sendiri. Dan peran serta yang efektifdari orang Timor Lorosa’e dalam proses ini akan menjadilebih esensial.

Demi pencapaian hasil yang lebih baik dari proyek-proyekBrazil di masa mendatang, beberapa perubahan strategis harusdilakukan:$ Masyarakat Timor Leste seperti NGO-NGO lokal dan

organisasi-organisasi masyarakat harus dilibatkan secaralangsung dalam proses perancangan proyek tersebut;

$ Meningkatkan partisipasi masyarakat Timor Lorosa’eyang efektif dalam pelaksanaan dan penyesuaian proyek,tidak hanya sebagai pelaksana tetapi memiliki kekuasaanuntuk memutuskan dan mempengaruhi keputusan;

$ Dalam proyek-proyek pendidikan gunakanlah bahan-bahan yang dirancang oleh guru-guru Timor Lorosa’eyang tahu dan mengerti akan kenyataan dan budayanegara mereka. Proyek-proyek itu juga harus mendukungpengembangan bahan-bahan dalam bahasa Tetum.

$ Koordinator dan karyawan Brazil yang bekerja di negeriini harus berkomitmen untuk memahami danmenghormati serta berkerja sama dengan masyarakatTimor Lorosa’e pada tingkat yang sama dengan rekanmereka dari Timor Lorosa’e;

$ Sebagai koordinator yang bekerja dan tinggal di TimorLorosa’e harus bekerja sama dengan orang TimorLorosa’e agar bisa memahami persoalan yang munculdari setiap proyek dan bagaimana menyelesaikannya.

$ Portugis bukanlah satu-satunya bahasa resmi di TimorLorosa’e dan bahasa itu hanya dipahami jumlah kecilpenduduk. Konstitusi yang mencantumkan Tetum danPortugis sebagai bahasa resmi juga menyatakan bahwa“Tetum dan bahasa-bahasa nasional lainnya patut dihargaidan dikembangkan oleh Negara”. Ketika proyek inidikembangkan untuk mempromosikan kembali bahasaPortugis di Timor Lorosa’e, pemerintah Brazil harus sadardan menghormati realitas ini. Keberatan para staff Braziluntuk berkomunikasi dengan rekan kerja Timor Lorosa’edalam bahasa Tetum dan usaha-usaha pemerintah Braziluntuk tidak mengembangkan bahasa Tetum di dalamproyek-proyek pendidikannya menunjukkan sikap tidakmenghormati hak-hak dan keinginan masyarakat TimorLeste. """""

Dengar Program Radio La’o HamutukWawancara dan komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi dan isu-isu lainya dalam

bahasa Tetum dan Indonesia:Setiap Jumad pukul 3.00 sore di Radio Rakambia.

Setiap hari Sabtu pukul 11.00 pagi di Radio Timor Leste dan Radio Timor Kmanek.


Laporan Konferensi Mitra PembangunanNegara-negara penyumbang dana untuk pembangunan TimorLorosa’e melakukan pertemuan yang kelima kalinya padatanggal 4-5 Juni 2003. Pertemuan ini diorganisir olehPemerintah Timor Lorosa’e dan Bank Dunia, termasukutusan dari Amerika Serikat, Australia, Canada, Jepang,Inggris, Zelandia Baru, Norwegia, Finlandia, Irlandia, UniEropa, Portugal, Jerman, Perancis, Cina, Malaysia dan KoreaSelatan. Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Jamil Kasumwakil presiden Bank Dunia untuk wilayah Asia Pasifikmenjadi pemimpin pertemuan tersebut.

Selain negara-negara penyumbang dana dan pemerintahTimor-Leste, konferensi ini juga dihadiri oleh badan-badanPBB di Timor-Leste seperti UNMISET, UNDP, UNESCO,UNICEF dan FAO. Sedangkan dari kelompok masyarakatsipil terdiri dari Cicilio Caminho Freitas, dari NGO ForumTimor Lorosa’e , Tomas Freitas dari La’o Hamutuk, JoaoMariano Saldanha dari East Timor Study Group, Nelson Belodari Judicial System Monitoring Program dan JamiesonDavies dari Catholic Relief Service mewakili NGOinternasional di Timor Lorosa’e.

Konferensi ini diselenggarakan untuk melihat kembalianggaran pembangunan nasional Timor Lorosa’e yangdirencanakan oleh pemerintah dan strategi pembangunannasional serta pengembangan Program Dukungan Transisi(TSP). Dana yang disalurkan dalam Program DukunganTransisi ini sistemnya berbeda dengan TFET yangsebelumnya dikelola oleh Bank Dunia dan ADB. TSP sistemkerjanya seperti saluran pipa (pipe line) artinya tidak dikelolaoleh Bank Dunia tetapi Bank Dunia hanya sebagai fasilitatordan juga pengawas untuk dana yang akan dikirimkan olehpara Mitra Pembagunan, dan selanjutnya pemerintah dengansegera menggunakan dana tersebut. (Lihat La’o HamutukBulletin Vol. 4, No. 2.)Program Pemerintah Timor Lorosa’e

Pemerintah Timor Lorosa’e diwakili oleh Presiden RDTLXanana Gusmao, Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Menteri

Keuangan dan Perencanaan Madalena Boavida menjelaskan kepadapara Mitra Pembangunan tentang prioritas pembangunan nasionaldan anggaran pembangunan nasional.

Pada sisi lain, Perdana Menteri Mari Alkatiri menjelaskantentang upaya-upaya pemerintah dalam memprioritaskan program-program yang termuat dalam rencana pembangunan nasional.Menurut Alkatiri, saat ini pemerintahnya sedang memfokuskan diripada pengembangan ekonomi dan lapangan kerja guna menjawabpersoalan kemiskinan dan pengangguran, stabilitas keamanan,pengembangan kapasitas institusi, pengembangan hubunganinteraktif antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah yang baik,pengembangan manajemen kekayaan minyak dan mengupayakansatu forum nasional antara pemerintah, kelompok-kelompokmasyarakat sipil; NGO, sektor swasta dan koperasi, gereja dan lainsebagainya untuk membahas isu-isu nasional.

Perspektif dari kelompok masyarakat sipilPada sesi yang lain, kelompok masyarakat sipil juga memberikan

pandangan tentang program perencanaan pembangunan nasionaldan penetapan anggaran belanja negara yang diajukan olehpemerintah Timor Lorosa’e. Wakil kelompok masyarakat sipildalam pandangannya mengangkat beberapa persoalan nasionalseperti persoalan Celah Timor, keadilan dan kebijakan asing. Satupernyataan dari NGO Forum yang mewakili beberapa NGO lokaldan Internasional. Dalam pernyataan yang terpisah sembilan NGOyang mendukung Ukun Rasik An (dalam istilah Tetun mengadungarti kedaulatan, penentuan nasib sendiri, pemenuhan kebutuhan

Kutipan: Dari Pidato Pembukaan oleh XananaSaya menginformasikan bahwa Pemerintah Timor Lorosa’e telahmembuat perencanaan pembangunan nasional yang baik. Tetapihal itu belum cukup. Kita perlu menunjukkan kemajuan-kemajuanyang subtansial dalam pengimplementasian melalui penyediaanpelayanan kesehatan dan pendidikan yang didapat olehmasyarakat, seberapa banyak peluang yang didapat oleh petaniuntuk menjual hasil produksi sesuai harga standar pertanian danmeningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.Barometer suatu kemajuan tidak dilihat dari berapa banyak uangyang diberikan oleh mitra pembangunan kepada budgetPemerintah, namun harus dilihat dari seberapa banyak pemudadan veteran yang memiliki pekerjaan, seberapa banyakmasyarakat kita berproduksi serta mempunyai akses untukmenjualnya, apakah ada “persediaan makanan selama masapaceklik”, apakah anak-anak kita semua bersekolah dan apakahsemua masyarakat kita menerima kualitas pelayaanan kesehatanyang baik. Kita perlu mengerakkan dan melibatkan masyarakatkita “sebagai agen-agen perubahan” dalam melakukantransformasi pada kehidupannya dan pembangunan masa depanke arah yang lebih baik bagi mereka sendiri, anak-anak merekadan juga bangsa, daripada menjadi korban “sedekah” dariPemerintah dan agen-agen pendonor.

Kutipan: Pernyataan dari NGO-NGO yangmendukung Ukun Rasik An

Walaupun kekejaman-kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat TimorLorosa’e tidak bisa dihapuskan atau dilupakan, mereka yang terlibat dalamkejahatan-kejahatan itu harus memenuhi tanggungjawabnya denganmelakukan perubahan. Ini bukanlah suatu bentuk amal-kebaikan, tetapisuatu awal yang baik untuk pemulihan….

Proses kemerdekaan Timor Lorosa’e tidak akan lengkap sebelumdicapainya kesepakatan antara Australia dan Timor Lorosa’e tentangperbatasan laut di Laut Timor. Kami meminta Anda sekalian untuk mendorongAustralia untuk bergabung dengan komunitas bangsa-bangsa yang patuhpada hukum dengan menerima tawaran Timor Lorosa’e untuk merundingkanperbatasan laut, dan jika perundingan gagal, dengan berpartisipasi dalamproses hukum yang diakui internasional untuk menyelesaikan perselisihantentang perbatasan…..

Mayoritas penduduk Timor Lorosa’e menjadi korban kejahatan terhadapumat manusia yang terjadi di negeri ini sejak 1975 sampai 1999. Kami berharappara Mitra Pembangunan mendengarkan tuntutan kami bahwa para perancangdan pelaku kejahatan-kejahatan ini diajukan ke pengadilan. Kami memintapara Mitra Pembangunan Timor Lorosa’e dan masyarakat internasionalumumnya untuk menuntut agar Indonesia bekerjasama dengan proseskeadilan dengan cara yang berarti…. Kami juga yakin bahwa sekarang tibasaatnya bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulai pembentukan suatupengadilan internasional untuk mengadili kejahatan terhadap umat manusiayang dilakukan di Timor Lorosa’e ….

Para Mitra Pembangunan tidak boleh menekan pemerintah untukmenswastakan pelayanan sosial dasar, tetapi harus memberikan ruang,waktu, dan dukungan untuk memampukan rakyat dan pemerintah TimorLorosa’e untuk mengevaluasi dengan lengkap usulan-usulan tersebut. ParaMitra Pembangunan harus memberikan dana yang cukup agar golonganmiskin tidak kehilangan hak atas pelayanan dasar seperti pendidikan danpelayanan kesehatan karena ketidakmampuan mereka untuk membayar.


sendiri dan kemerdekaan), termasuk La’o Hamutuk, memberikanrekomendasi-rekomendasi tambahan.

Perspektif dan komitmen negara Mitra PembangunanDalam konferensi ini ada beberapa negara donor dan badan

PBB memberikan pandangan dan komitmen mereka mengenairencana pembangunan nasional dan anggaran pembelanjaannasional.

Dalam pernyataannya, mereka memuji bahwa pemerintahTimor-Lorosa’e telah membuat beberapa langkah posistif dalammengembangkan dan melaksanakan PerencanaanPembangunan Nasional. Menurut mereka, langkah-langkahpositif yang diambil oleh pemerintah Timor-Lorosa’ediantaranya adalah program “pemerintahan terbuka/opengovernment” yang dilakukan di kabupaten-kabupaten,penanganan kasus kerusuhan 4 Desember 2002,penandatanganan dan ratifikasi Pakta kerja sama laut Timor,pembentukan komisi veteran dan eks gerilyawan/kombatentes,normalisasi hubungan kerja diplomatik dengan Indonesia.

Selain pujian terhadap langkah-langkah positif pemerintahdi atas, para Mitra Pembangunan juga menyampaikan beberapapersoalan yang menjadi pusat perhatian mereka:

% Sistem peradilan, di mana menurut mereka belumberjalan secara efektif dan transparan.

% Persoalan strategi pengembangan PNTL yang harus jelas,misalnya perekrutan yang transparan, dan mempromosikanhak asasi manusia.

% Desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan,pelayanan dan dukungan pemerintah, desentralisasipengelolaan sumber daya dan pemberdayaan pemerintahanlokal.

% Persoalan bahasa di mana para pengambil keputusan belummenetapkan langkah-langkah untuk mengembangkanbahasa Tetum dan mengajarnya di sekolah-sekolah dasar.

% KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).% Kekurangan gizi yang dialami oleh anak-anak miskin.% Listrik.

Para mitra pembangunan akan mengalokasikan dana untuktahun anggaran 2003-2004 sebesar US$27 juta. Dari jumlahini, dana yang telah dikonfirmasikan berjumlah US$ 5.2 jutadan sisanya sebesar US$ 21.8 juta belum dikonfirmasikan.Sementara itu, dana untuk tahun anggaran 2004-2005, paramitra akan memberikan US$ 25.9 juta. (Untuk gambaranselengkapnya tentang kontribusi donor kepada Timor Lorosa’eselama tahun fiskal yang lalu, mirip dengan tahun fiskal yangakan datang, lihat La’o Hamutuk Vol. 4 No. 2. "

Siapa itu La’o Hamutuk?Staf La’o Hamutuk: Cassia Bechara, Simon Foster, Tomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Inês

Martins, Adriano do Nascimento, Charles Scheiner, João Sarmento, Jesuina (Delly) Soares Cabral

Gambar: Cipriano Daus

Penerjemah: Kylie

Dewan Penasehat: Maria “Micato” Domingas Alves, Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno “Cailoro” Rodrigues,Aderito de Jesus Soares


Editorial: Apa yang di Lakukan oleh UNMISET Sekarang ?La’o Hamutuk menyerahkan surat ini kepada Presiden Majelis Umum PBB Jan Kavan,

pada saat dia mengunjungi Timor Lorosa’e selama minggu terakhir bulan Juli.

La’o Hamutuk

25 Juli 2003Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia Kofi AnnanPresiden Sidang Umum PBB, Yang Mulia Jan KavanUtusan Khusus Sekjen PBB untuk UNMISET Yang Mulia Kamalesh SharmaNegara-negara anggota Dewan Keamanan PBBDuta-duta besar yang berkepentingan di Timor Lorosa’e

Tuan tuan yang terhormat:

Dalam kurun waktu kurang dari setahun, Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor Lorosa’e(UNMISET) akan berakhir. Misi ini, misi ketiga di sini sejak 1999, telah mencapai banyak hal tetapi juga telahmeninggalkan banyak hal yang harus dirampungkan.

Sebagaimana tuan tuan mendiskusikan saat-saat akhir UNMISET, dan bentuk dukungan PBB bagi Timor Lorosa’etentang apa yang akan terjadi pasca Juni 2004, ada banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Kami menulis gunamenawarkan pandangan dari masyarakat sipil Timor Lorosa’e. La’o Hamutuk telah memantau dan berinteraksi denganUNAMET, UNTAET dan UNMISET selama empat tahun terakhir, dan kami berharap usul saran kami ini berguna.

Banyak hal yang telah ditulis mengenai “pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari” dari UNAMET dan UNTAET,dan kami tidak ingin mengulang kembali kesimpulan-kesimpulan tersebut. Tetapi, kami hendak menggarisbawahikesulitan mendasar dalam melakukan pemerintahan atau nasehat dari jauh, menggunakan para personel dan lembagayang tidak bertanggungjawab pada orang-orang yang hendak mereka perintah. Kami yakin bahwa konsep suatuPemerintahan Peralihan PBB itu problematis, dan bahwa UNTAET nyaris tidak mengatasi tantangan-tantangan yangdatang dari menggunakan para personel, “sukarelawan,” dan konsultan yang dapat dipertanyakan di depan strukturdan regulasi yang dirancang dan dikelola oleh suatu lembaga yang berada di bagian lain dari dunia ini. MandatUNTAET hampir seluruhnya berakhir saat badan ini menyadari bahwa “peralihan” lebih penting dari “pemerintahan”dalam namanya, sehingga tujuan utamanya ialah memberikan kapasitas dan struktur yang dapat memampukan negaraTimor Lorosa’e yang baru merdeka dalam memerintah dirinya sendiri.

Bagi UNMISET, dengan “dukungan” sebagai nama tengahnya, maksud itu ternyata lebih jelas dan lebih demoktratis.Akan tetapi, kami yakin bahwa ada kesalahan-kesalahan serius mengenai kinerja UNMISET dalam 14 bulan pertama,dan kami menawarkan sejumlah saran seperti cara menyiasati sisa waktu yang ada secara lebih efektif.

Kami percaya bahwa masyarakat internasional memiliki suatu kewajiban berlanjut guna memberikan dukunganbagi Timor Lorosa’e. Selama seper-empat abad, kemunafikan internasional dan kelalaian yang disengaja telahmengizinkan Indonesia melakukan pendudukan ilegal dan brutal. Bahkan di 1999, saat PBB akhirnya memutuskanmenempuh tindakan-tindakan efektif, masyarakat internasional malah tergiur pada rekaan teror dan penghancuransebelum dan pasca referendum yang dilakukan demi kedaulatan Indonesia oleh pasukan militer Indonesia. TimorLorosa’e masih mengalami penderitaan dari warisan kekerasan terhadap kemanusiaan selama 24 tahun, yang didalamnya masyarakat internasional secara besar-besaran telah gagal meminta pertanggungjawaban dari para pelaku.

Dalam suatu tatanan internasional yang adil, kekuatan-kekuatan yang mendukung pendudukan Indonesia dan gagalmenghentikan penghancuran 1999 dapat melakukan ganti rugi kepada masyarakat Timor Lorosa’e. Tetapi dalamtatanan dunia sekarang, masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki kewajiban untukmerampungkan tugas-tugas yang telah diemban. Selanjutnya, dunia berutang budi pada kejujuran dan pertimbanganmasyarakat Timor Lorosa’e, yang telah diabaikan selama bertahun-tahun, dan yang menjadi subjek untuk meretasproyek-proyek pemerintahan peralihan dan rekonstruksi pasca-konflik, pembangunan dan keadilan. Tatkala berbagaipengalaman di atas mengalami kegagalan, tanggungjawab masih berada di pundak masyarakat internasional gunamembetulkannya.

Sesuai Resolusi Dewan Keamanan 1410, “UNMISET akan, selama jangka waktu dua tahun, secara penuh secepatmungkin mengalihkan semua tanggungjawab operasional kepada pihak berwenang Timor Lorosa’e, tanpamembahayakan stabilitas.” Periode dua tahun tersebut lebih dari separuhnya telah berakhir, dan sekarang merupakansaat yang tepat untuk melihat apa saja yang menjadi tanggungjawab internasional sekarang, serta setelah Mei 2004.

Kami tetap prihatin bahwa kebanyakan kegiatan Misi tidak cukup menjawab periode pasca-UNMISET, saat TimorLorosa’e akan bertanggungjawab mengemban fungsi-fungsi yang kini dikerjakan oleh staff dan para penasehatinternasional. Salah satu peningkatan meliputi penyediaan pelatihan, materi pelatihan, dan informasi lainnya di bidangbahasa yang dipahami sebagian besar rakyat dalam negara ini: Tetun dan Bahasa Indonesia, serta merekrut personelinternasional yang dapat berkomunikasi dalam bahasa-bahasa tersebut.

Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa’e


Untuk setiap tugas yang telah dilakukan UNMISET, terdapat sejumlah kemungkinan1.Tugas tersebut telah dilakukan dengan baik, dan akan diselesaikan menjelang akhir mandat.2. Ada banyak masalah berkenaan dengan kinerja kerja atau merampungkannya sebelum berakhirnya mandat tersebut.

Hal-hal ini dapat dijawab dengan meningkatkan atau memodifikasi kinerja kerja UNMISET.3. Tugas tersebut, dengan atau tanpa peningkatan-peningkatan, tidak akan diselesaikan pada akhir mandat. PBB

seyogianya menemukan suatu cara guna memastikan bahwa hal itu dapat diselesaikan pada akhir misi.4. Ada juga berbagai masalah dengan tugas, tetapi UNMISET tidak cukup menjawab masalah-masalah tersebut.

Dalam kasus-kasus tersebut, tidak perlu melanggengkan bagian Misi tersebut, sehingga harus berakhir sebelumatau sebagaimana yang direncanakan.

Keamanan Militer (eksternal): Pasukan Penjaga Perdamaian dan Para Pengamat MiliterMandat UNMISET ialah untuk “Memberikan sumbangsih pada ditegakkannya keamanan eksternal dan internal

Timor Lorosa’e.” Walaupun PKF telah menjaga perbatasan Timor Lorosa’e sejak akhir 1999, banyak orang TimorLorosa’e prihatin bahwa pasukan pertahanan Timor Lorosa’e Falintil-FDTL masih belum cukup dilatih untukmengemban tanggungjawab ini selepas hengkangnya PKF. Kami menyadari bahwa memberi pelatihan kepadamiliter Timor Lorosa’e bukanlah peranan PKF, tetapi kami menyarankan agar F-FDTL diperkenankan bekerja secaralebih dekat dengan PKF, belajar dari pasukan internasional dan bagian-bagian militer yang memiliki pelatihan danpengalaman berbeda. Dalam akhir tahun UNMISET, operasi gabungan dan pembagian informasi dengan F-FDTL,seiring dengan pengalihan tanggungjawab secara bertahap, akan memberikan keamanan yang lebih besar di masamendatang.

Setelah Mei mendatang, Timor Lorosa’e hendaknya tidak menuntut lagi pertahanan dari pasukan internasional,kendatipun tentara PBB dapat bertindak sebagai penasehat dan pelatih. Tanggungjawab komando dan kendalioperasional sepenuhnya harus berada di tangan pemerintah Timor Lorosa’e.

Keamanan Internal: Polisi PBB (UNPOL)Bagian dari mandat UNMISET ialah memberikan penegakan hukum sementara dan keamanan umum, yang telah

dilihat sejumlah keberhasilan dan kegagalan yang kasat mata, khususnya insiden Dili pada 4 Desember 2002. UNPOL,yang memikul tanggungjawab komando atas polisi Timor Lorosa’e (TLPS), mengalami kekurangan di bidangtransparansi, koordinasi dan tanggungjawab. UNPOL juga gagal bertindak secara efektif dalam situasi-situasi kritis,dan tidak memberikan arahan jelas kepada TLPS.

UNMISET juga masih mengemban tanggungjawab membantu perkembangan Pelayanan Kepolisian TimorLorosa’e. Walaupun UNPOL tengah melatih banyak prajurit TLPS, pelatihan tersebut masih belum cukup baik darisegi waktu maupun kandungannya, mengingat besarnya jumlah prajurit tak berpengalaman. Lebih lanjut, unit-unitUNPOL yang dilengkapi dengan baik tidak meninggalkan perlengkapan kepada TLPS saat suatu wilayahdiserahterimakan.

Berbagai upaya lebih besar hendaknya ditempuh untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, dengan menggunakanbahan-bahan yang mudah diakses dan memberikan perhatian yang meningkat terhadap isu hak-hak manusia. SaatUNPOL menyerahterimakan suatu wilayah kepada tanggungjawab TLPS, kendaraan, senjata, peralatan komunikasidan lainnya yang telah digunakan seyogyanya ditinggalkan di wilayah tersebut. PBB bisa bekerja sama denganbadan-badan donor untuk mendapatkan peralatan-peralatan tambahan bagi TLPS.

Untuk sisa misi UNMISET selanjutnya, pengambilan keputusan di bidang operasi sebanyak mungkin semestinyadialihkan kepada pejabat polisi Timor Lorosa’e. Setelah UNMISET berakhir, polisi internasional yang masih tinggalseharusnya bertindak sebagai penasehat, untuk memberikan pelajaran tambahan di ruang kelas dan di lapanganpelatihan, tetapi mereka tidak harus memikul tanggungjawab operasional atau komando.

Keadilan: Menyelidiki, mempersidangkan dan mengadili para pelaku kekerasan berat yang dilakukan didan terhadap Timor Lorosa’e antara 1975 dan 1999

Sebagian besar dari kekerasan tersebut merupakan “kekerasan terhadap kemanusiaan”, sehingga semua wargamanusia bertanggungjawab untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kekerasan-kekerasan tersebut tidakmelarikan diri dengan impunitas. Kebanyakan pelaku kejahatan tengah diberi tempat aman oleh pemerintah Indonesia,yang telah memperlihatkan dirinya tidak becus memberikan keadilan dalam sistem peradilannya, dan yangberkeberatan bekerja sama dengan UNTAET, UNMISET dan proses-proses internasional lainnya. Banyak dari merekadewasa ini tengah mengulang kekerasan yang sama sebagaimana pernah mereka arahkan di sini terhadap rakyatAceh dan rakyat di tempat-tempat lainnya.

Jika masyarakat internasional tidak bersedia memaksa Indonesia bekerja sama dengan keadilan, tidak ada alasanuntuk melanjutkan teka teki munafiknya. Saran-saran berikut secara optimis mengandaikan bahwa akan ada kemauanpolitik masyarakat internasional akan keadilan selama seper-empat abad kekerasan terhadap rakyat Timor Lorosa’edan kemanusiaan.


Kami harus tetap yakin bahwa suatu pengadilan internasional untuk Timor Lorosa’e merupakan opsi terbaik.Akan tetapi, kami menawarkan sejumlah pengamatan akan proses keadilan yang tengah dijalankan, dan mengenaisejumlah problematikanya.

Kendatipun Unit Kejahatan Berat lamban dimulai, unit ini telah mendakwa lebih dari 300 orang, termasuk sejumlahjenderal Indonesia yang mendalangi kekerasan di sini selama 1999. Sayangnya, lebih dari 70% dari para terdakwatengah menikmati kekebalan hukum di Indonesia, suatu negara yang tidak menghormati komitmennya bekerja samadi bidang penyelidikan dan ekstradisi. Hanya sedikit perintah penangkapan yang telah terdaftar pada Interpol, danbelum ada seorang pun tersangka pelaku kejahatan yang ditangkap di luar Timor Lorosa’e. Sebagian besar penyelidikanbelum rampung. Selanjutnya, Unit Kejahatan Berat membatasi penyelidikannya pada tahun akhir pendudukan ilegalIndonesia (1999), walaupun lebih dari 98% dari rakyat yang terbunuh selama pendudukan meninggal sebelum 1999dan mandat legal SCU meliputi kekerasan-kekerasan serupa tanpa suatu batas waktu.

Proses yang sangat lamban tersebut telah menimbulkan frustrasi di kalangan korban dan masyarakat Timor Lorosa’elainnya.

Jika masyarakat internasional serius akan keadilan, dan dapat memaksa Indonesia bekerja sama, PBB barangkalidapat memenuhi tanggungjawabnya akan keadilan dan masyarakat Timor Lorosa’e. Penyelidikan-penyelidikan yangdimulai menjelang Mei 2004 harus diselesaikan, tak peduli berapa lama penyelidikan itu bakal berlangsung. Semuatersangka yang telah atau akan didakwa harus ditangkap dan diadili.

Suatu bagian esensial dari keadilan ialah melakukan persidangan, naik banding dan menjatuhkan hukuman terhadaporang-orang yang telah dituduh dan didakwa. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat didirikan oleh UNTAET untukmelakukan fungsi ini, dan panel tersebut telah diteruskan di bawah dukungan bersama UNMISET dan pemerintahTimor Lorosa’e. Tetapi, panel itu telah menjadi lamban dan tidak efektif, dan mengalami kekurangan di bidangdukungan lembagawi dan sumber daya. Hanya sekitar 11% dari terdakwa telah diadili, dan sangat sedikit upaya naikbanding yang telah diajukan. Ini jelas-jelas merupakan suatu tugas yang belum selesai, dan merupakan satu daritugas yang tidak harus berakhir sebelum dan sesudah misi UNMISET.

Suatu bagian esensial dari keadilan ialah melakukan persidangan, naik banding dan menjatuhkan hukuman terhadaporang-orang yang telah dituduh dan didakwa. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat didirikan oleh UNTAET untukmelakukan fungsi ini, dan panel tersebut telah diteruskan di bawah dukungan bersama UNMISET dan pemerintahTimor Lorosa’e. Tetapi, panel itu telah menjadi lamban dan tidak efektif, dan mengalami kekurangan di bidangdukungan lembagawi dan sumber daya. Hanya sekitar 11% dari terdakwa telah diadili, dan sangat sedikit upaya naikbanding yang telah diajukan. Ini jelas-jelas merupakan suatu tugas yang belum selesai, dan merupakan satu daritugas yang tidak harus berakhir sebelum dan sesudah misi UNMISET.

Jika masyarakat internasional ingin mencapai keadilan, keinginan tersebut hanya dapat direalisasikan dengantekad yang meningkat, sumber daya dan keinginan politik masyarakat internasional. Hingga Dewan Keamananmendirikan suatu pengadilan internasional sebenarnya, Panel Khusus anakan internasional-nasional seharusnya tetapdipertahankan guna menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh PBB, hingga semua orang yang telah didakwa SCUdibawa ke pengadilan. Pengadilan Banding harus juga dilanjutkan dengan kehadiran hakim-hakim internasionaldan dukungan sehingga para terdakwa dapat menikmati hak-hak legal penuh mereka.

Di sisi lain, jika masyarakat internasional tidak menginginkan keadilan di sini, dan jika Unit Kejahatan Berathanya merupakan suatu latihan hubungan masyarakat belaka untuk mengeluarkan dakwaan dengan tiadanyakemungkinan serius akan penangkapan dan pengadilan, sandiwara tersebut jangan pernah dilanjutkan.

Kelompok Dukungan Sipil (Penasehat Teknis)Sayangnya, sejarah traumatis Timor Lorosa’e dan kurangnya para pejabat pemerintah dan administrator

berpengalaman terus-menerus membutuhkan para penasehat internasional di sejumlah bidang kunci pemerintahan.Para penasehat ini seharusnya “membantu, bukannya melakukan” – fungsi utama para penasehat hendaknyamembangun kecakapan orang Timor Lorosa’e, sehingga hanya sedikit penasehat internasional yang dibutuhkan dimasa datang, sehingga tidak memaksakan konsep-konsep atau pola yang tidak cocok dari negara-negara lain. Untuksisa Misi ini, orang Timor Lorosa’e harus memiliki kendali lebih besar lagi atas siapa yang menjadi penasehat dantugas yang dibebankan kepada mereka. Jika Kelompok Dukungan Sipil dapat meningkatkan kinerjanya danketerampilan-keterampilan bahasa, mereka dapat tetap mengabdi rakyat Timor Lorosa’e setelah mandat UNMISETberakhir.

Hak-hak ManusiaUnit Hak-hak Manusia dari UNTAET dan UNMISET telah memberikan pelayanan berharga, tetapi masih sangat

perlu ditingkatkan. Materi-materi tambahan perlu dikembangkan dalam bahasa-bahasa setempat. HRU hendaknyabekerja sama secara lebih erat dengan masyarakat sipil, terutama yang berada di luar Dili, dengan mendirikan pusatinformasi mengenai hak-hak manusia berisikan dokumen yang dapat diakses semua orang di setiap distrik, sertamengembangkan suatu kelompok pelatih dan pendidik Timor Lorosa’e di bidang hak-hak manusia di seluruh negeri.


Editorial: Operasi Darurat Militer di Aceh (dilanjutkan di halaman berikut)

(hegemoni TNI/POLRI) dan mengabsahkan tindakan-tindakan yang ekstra yudicial dan melanggar Hak AsasiManusia yang sangat kejam dan dahsyat.

Andaikata pemerintah mau merefleksi diri atas tindakanmiliter di Timor- Lorosa’e dan mempunyai kemauan politikuntuk mengimplementasikan Tap MPR RI No. IV/1999tentang GBHN butir G yang mengatur tentang pembangunandaerah “Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan danbermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilanyang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia , baik selamapemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pascapemberlakuan Daerah Operasi Militer “, pemerintah RIseharusnya menyelesaikan persoalan Aceh secara damai tanpaharus menggunakan kekuatan militer.

Operasi militer terbaru dimulai 21 Mei 2003. Datasementara yang dirangkum oleh Markas Besar POLRI,mencatat bahwa hingga hari ke-45 pelaksanaan Operasi

Militer, sebanyak 115 sipil dilaporkan tewas, 80 luka-luka, dan69 hilang. Sedangkan di pihak GAM tercatat 112 orang tewas,4 luka-luka, 10 hilang dan 113 ditangkap, serta 146 lainnyamenyerahkan diri. Selanjutnya, korban jiwa dari POLRItercatat 9 tewas dan 44 luka-luka. Masih berdasarkan dataMabes POLRI, tercatat 518 sekolah, 224 rumah penduduk,11 kantor, 3 fasilitas umum, 2 obyek vital, 5 jembatan, 2 sepedamotor dan 62 mobil di bakar. Pada saat jatuhnya banyakkorban, operasi militer di Aceh pasca DOM terus dilanjutkandan ditingkatkan dengan nama sandi yang terkesan seolah-olah menyentuh seperti “Operasi Sadar Rencong” dan“Operasi Cinta Meunasah”. Juga alasan-alasan penambahanpasukan TNI di Aceh yang “dibungkus dengan rapi” sehinggakelihatan seperti melakukan bakti sosial masyarakat. Padahalhampir semua orang tahu bahwa itu hanyalah cover story(cerita sampul) dari operasi militer yang sedang dan akanterus berlaku di Aceh.

Setelah berakhirnya mandat UNMISET, kehadiran suatu Unit Hak-Hak Manusia PBB di Timor Lorosa’e seyogianyaditeruskan, untuk mengerjakan segala tugas sebagaimana tertulis di atas dan membantu masyarakat sipil, Parlemen danPemerintah dengan pelatihan dan informasi seputar tolok-ukur hak-hak manusia, prosedur-prosedur dan konvensiinternasional.

Kesimpulan

Setelah empat tahun kehadiran PBB secara besar-besaran di Timor Lorosa’e, sejumlah pelajaran yang dipelajaritelah diterapkan di sini, sementara yang lainnya akan ditingkatkan dengan misi-misi mendatang di tempat-tempatlainnya.

Tetapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa belum menyelesaikan tugas yang semestinya dikerjakan saat badan ini tiba.Timor Lorosa’e kini merupakan sebuah negara merdeka secara politis, tetapi ketergantungan yang disebabkan olehketidakefektivan internasional di masa lalu dan kini masih tetap kuat. Jika masyarakat internasional bermaksud memenuhijanji-janjinya, suatu kehadiran internasional akan diperlukan di Timor Lorosa’e setelah Juni 2004. Tetapi, tanpaperubahan-perubahan signifikan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran tersebut hanya merupakan upaya pemborosanwaktu dan uang.

Banyak kalangan di dalam masyarakat PBB berpikir akan Timor Lorosa’e sebagai satu dari cerita sukses palingbesar dari organisasi tersebut. Tetapi jika sukses tersebut tidak lebih dari suatu mitologi, banyak penyesuaian dan kerjakeras masih harus dilakukan.

Terima kasih atas dukungan tuan tuan kepada Timor Lorosa’e sejak 1999, dan atas perhatian tuan-tuan akan saran-saran kami. Selama lebih dari tiga tahun lembaga kami telah melaporkan banyak dari isu-isu ini, dan laporan-laporantersebut tersedia pada situas web kami www.etan.org/lh. Sebagaimana kami masih terus melakukan pantauan danlaporan kami, laporan-laporan mendatang masih akan dapat diakses pada situs tersebut.

Kami senang akan peluang guna mendiskusikan atau menyediakan informasi tambahan mengenai salah satu daripokok-pokok ini.

Hormat saya,

Inês Martins, Koordinator Umum


Operasi-operasi tersebut sangatlah mirip dengan operasi-operasi militer yang diterapkan di Timor Lorosa’e sepertioperasi Seroja, operasi komodo dan operasi-operasi yanglainnya yang mana telah banyak menimbulkan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Hampir setiaphari masyarakat dihadapkan pada berita penganiyaan,penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan sadis yangdilakukan oleh TNI/POLRI tanpa sebab yang jelas. Parapimpinan militer Indonesia yang sekarang memimpin operasimiliter di Aceh, dulunya merupakan pelaku kejahatanterhadap kemanuasian pada tahun 1999 di Timor Lorosa’e.Kiki Syahnakri, Tono Suratman, Timbul Silaen dan beberapakomandan militer yang lain adalah otak-otak pelaku kejahatanberat terhadap kemanusiaan. Mereka semua lolos daripengadilan Ad-Hoc Jakarta Seperti kita semua prediksikanbahwa pengadilan tersebut tidak akan mampu membawakeadilan bagi para korban di Timor-Leste.

Kini, “perang” di Aceh resmi deklarasikan melalui KepresNo 28 tahun 2003 oleh pemerintah, Panglima TNImengusulkan penambahan anggaran sebanyak Rp 1,7 triliyununtuk enam bulan operasi militer di Aceh kepada DPR RI(Kompas, 13/5) . hal tersebut patut kita kritisi bersama,apalagi dalam kondisi negara sedang krisis. Untuk 30.000-an prajurit di Aceh, anggaran itu tentu amat besar. Namununtuk penyediaan peralatan perang di Aceh, mulai dariamunisi, senapan mesin, tank ampibi dan squadron pesawattempur mungkin tidak mencukupi, apalagi tingkat kebocorananggaran militer yang tinggi.

Perlawanan rakyat Aceh muncul sebagai reaksi terhadapeksploitasi ekonomi oleh pemerintah pusat yang sentralistikdengan menggunakan militer sebagai instrumennya.Kebijakan-kebijakan dan tindakan politik dan ekonomipemerintah pusat yang dianggap tidak menguntungkan rakyatAceh, maka pemerintah pusat menggunakan militer untukmengamankan berbagai kebijakan dan tindakannya itu denganmelakukan tekanan terhadap masyarakat lokal. Namunternyata tekanan –tekanan itu sekaligus merupakan faktorpencipta kesadaran rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan.

Menurut cerita seorang sumber untuk menunjukkan begitukuatnya kepentingan “perolehan materi” bagi tentara dibaliktindakan-tindakan represif mereka menyatakan, “ waktuberangkat ke Aceh tentara membawa “M-16”, namun setelahpulang mereka membawa “16-m” (enam belas milyar).Mereka bisa melakukan berbagai cara untuk memperoleh itutermasuk didalamnya melakukan berbagai upaya untukmenakuti sebagian pengusaha dan birokrat ( dengan dalih,misalnya dituduh membantu GAM) sehingga untukmenyelamatkannya memerlukan jaminan. Banyak pengusahamerasa bahwa lebih baik memberikan uang kepada tantaradaripada kehilangan nyawa.

Setidaknya ada tiga kepentingan militer yang menonjol diAceh, yaitu kepentingan karir, bisnis, dan belakangan jugakepentingan untuk mempertahankan eksistensi diri. Acehselama ini khususnya pada masa DOM menjadi semacamtempat yang dijadikan ‘’proyek pelatihan militer ‘’, di manabanyak nya jumlah masyarakat Aceh yang berhasil dibunuhdijadikan standar bagi kelulusan mereka dalam latihan itu.Pernyataan ini didasarkan pada temuan dilapangan bahwa

ada semacam korelasi antara kenaikan pangkat dengantempat penugasan mereka di Aceh. Mereka yang bertugas diKOREM 011 Lilawangsa biasanya akan memperoleh jenjangkenaikan pangkat yang mulus, sebelum akhirnya nantimemasuki posisi penting dalam struktur pemerintahan sipil.

Menurut catatan Solidaritas Masyarakat Antikorupsi(Samak), Pemerintah Propinsi NAD tak pernahmempertanggungjawabkan berbagai dana bantuan baikkepada masyarakat maupun DPRD setempat. Diantaranyaadalah dana kemanusiaan dari bantuan luar negeri, Pertaminadan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang jumlahtotalnya ditaksir mencapai Rp 1,18 triliun.

Kesimpulan:Apa yang terjadi di Aceh sekarang ini adalah merupakan

refleksi bagi kita semua, agar kita bisa mencari upaya-upayaguna menghentikan sepak terjang TNI/POLRI yang sangatsadis dan beringas. Kita semua telah mengetahui parapimpinan penanggungjawab operasi militer di Aceh adalahpara petinggi militer Indonesia yang sebelumnya pada tahun1999 melakukan kejahatan berat terhadap kemanusiaan dibumi lorosa’e. Dunia mengetahui hal itu, akan tetapi duniaseolah-olah buta dan bisu, pembantaian yang dilakukan olehTNI dan POLRI bukan saja dilakukan di Timor Lorosa’e danAceh, tetapi pembantaian, penculikan, pemerkosaan ituterjadi di berbagai tempat di Indonesia termasuk di Malukudan di Papua Barat.

Tindakan komunitas internasional adalah sangat pentinguntuk menghentikan represi TNI/POLRI terhadap rakyatAceh, termasuk sebuah Pengadilan Kejahatan Internasionalbagi kejahatan yang mereka lakukan di Timor Lorosa’e.Adalah penting bagi Amerika Serikat, Inggris danpenyuplai senjata dan pelatihan untuk militer Indonesialainnya, untuk menghentikan dukungannya terhadappelanggar hak asasi secara besar-besaran seperti dilakukanmiliter Indonesia.

Negara Timor Lorosa’e yang yang telah merdeka kinidalam posisi yang sulit. Pada satu sisi, negara baru yang kecilini sulit untuk melakukan intervensi ke Indonesia, apalagisecara ekonomi negara yang masih sangat lemah ini secaraekonomi tergantung pada hubungan dagang dengan bekaspenjajahnya. Namun di sisi lain, Timor Lorosa’e sekaranghidup dalam suasana demokrasi dengan menjamin kebebasanmenyatakan pendapat secara damai bagi semua orang, jugakarena kewajiban sebuah konstitusi (Artikel 10) yangmengatakan bahwa “mengembangkan solidaritas kepadaperjuangan semua masyarakat yang berjuang untukpembebasan sebuah bangsa”. Timor Lorosa’e berjuang kerasuntuk kemerdekaannya, para aktivis (akhirnya jugapemerintah) di seluruh dunia mengutuk Indonesia yang telahmelakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemerdekaan dandemokrasi di Timor Lorosa’e datang bagaikan sebuah nilaiyang luhur, dan oleh karenanya tidak semestinya dikorbankandan dipaksakan untuk menentang tumbuhnya gerakandemokratisasi di Indonesia dimana pada saat yang samaIndonesia meningkatkan represinya terhadap masyarakatAceh. "


P Pada tanggal 21 Mei 2003, Militer Indonesiamelancarkan operasi militer besar-besaran di Aceh,dengan konsekuensi bahwa tidak hanya

menghancurkan pihak pejuang kemerdekaan, tapi jugamasyarakat biasa.Kegagalan dalam pembicaraan damaidimana pemerintah Indonesia telah mengabaikan isu-isu hakasasi manusia, telah menimbulkan ketakutan akan terusberlanjutnya operasi tersebut dalam waktu yang lama.Perusahaan minyak multinasional, khususnya Exxon Mobildari Amerika Serikat bersikap menyetujui ketika operasitersebut dirasa melindungi kepentingan ekonomi mereka.Apalagi para pemimpin militer Indonesia yang ada tidakpernah mempertanggungjawabkan tindakan kejahatan yangdilakukannya terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa’e, danTNI pun terus menerima pelatihan dan persenjataan daribeberapa negara. Sesuatu yang sangat mengherankan jikamereka berharap dalam melakukan kejahatan terhadapkemanusiaan dengan mendapatkan kekebalan yang keduakalinya. Pada tahun 1873 orang Aceh mulai melancarkan perangselama 40 tahun terhadap kolonialis Belanda dan Aceh tidakpernah ditaklukkan. Meskipun korban berjatuhan baik daripihak Aceh maupun Belanda, korban 60.000 jiwa itu terlalusedikit untuk perang terganas yang dihadapi Belanda didaerah jajahannya.

Selama lima puluh tahun yang lalu, Aceh telah menjadidaerah istimewa bagi Pemerintah Indonesia, namun hal-halpokok yang merupakan pengulangan operasi-operasi militer:

&&&&& 1953-1961 (DI/TII);&&&&& 1977-1982 (Operasi sadar and Siwah)&&&&& 1989-1998 Operasi Jaring Merah dalam status Daerah

Operasi Militer (DOM) di Aceh&&&&& 1999 (Operasi Wibawa)&&&&& 1999-2000 (OSR I/II)&&&&& 2000-2001 (OCM I/II)&&&&& 2001-hingga sekarang Operasi Pemulihan Keamanan

(Opslihkam)Di Aceh tangisan pilu karena anak-anak kehilangan orang

tuanya, isteri kehilangan suaminya atau sebaliknya, baubusuk mayat dan asap mesiu membuat aroma perang di Acehsemakin menyengat dan menyedihkan. Tindakan dan perilakukonflik di Aceh mengingatkan kita pada pendudukan 7Desember 1975 di Timor Lorosa’e. Dilihat dari pemberitaanmedia elektronik dan cetak, nampaknya pendudukan 7Desember 1975 terulang kembali di negeri Aceh.

Hal ini terjadi setelah perundingan Dewan bersama antarapemerintah RI dan GAM yang difasilitasi oleh Henry DunantCentre mengalami jalan buntu. Sebagai reaksi atasmandeknya perundingan itu, pemerintah RI langsungmemperkuat barisan pertahananya malalui kampanye Operasi

Militer Terpadu dengan meningkatkan kekuatan TNI danPOLRI. Satuan kekuatan TNI dan POLRI yang didukungdengan peralatan militer yang canggih seperti senapan mesin,tank amfibi, kapal perang hingga squadron pesawat tempurdikerahkan ke Aceh dengan misi penegakkan kedaulatanNKRI. Namun dilihat dari tindakan dan perilaku TNI danPOLRI yang menggerakan semua kekuatan militernya diAceh memperjelas situasi perang yang mengerikan sepertiyang dilakukan di Timor Lorosa’e selama 24 tahun.

Selama berlakunya operasi militer tersebut telahmenimbulkan kecurigaan bahwa itu hanya siasat saja untukmenciptakan rasa ketakutan rakyat Aceh yang mendalam, dandisisi lain semakin menjadikan TNI/POLRI leluasa bergerakuntuk mencapai tujuan-tujuan mereka baik yang bersifatekonomi maupun politik. Kecemasan dan ketakutan rakyatdijadikan kesempatan untuk semakin mengkokohkan posisi

Editorial: Operasi Darurat Militer di Aceh

(Lanjutan dari hal 27)

Apa itu La’o Hamutuk?La’o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuahorganisasi Timor Lorosa’e yang memantau,menganalisis, dan melapor tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yangada di Timor Lorosa’e dalam rangka pembangunankembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini.La’o Hamutuk berkeyakinan bahwa rakyat TimorLorosa’e harus menjadi pengambil keputusanutama dalam proses ini dan bahwa proses ini harusdemokratis dan transparan. La’o Hamutuk adalahsebuah organisasi independen yang bekerja untukmemfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa’e yangefektif. Selain itu, La’o Hamutuk bekerja untukmeningkatkan komunikasi antara masyarakatinternasional dengan masyarakat Timor Lorosa’e.Staf La’o Hamutuk baik itu staf Timor Lorosaemaupun internasional mempunyai tanggungjawabyang sama dan memperoleh gaji dan tunjanganyang sama. Terakhir, La’o Hamutuk merupakanpusat informasi, yang menyediakan berbagai bahanbacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan,serta memfasilitasi hubungan solidaritas antarakelompok-kelompok di Timor Lorosa’e dengankelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuanuntuk menciptakan model-model pembangunanalternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi,La’o Hamutuk mengharapkan Anda menghubungikami jika anda mempunyai dokumen dan atauinformasi yang harus mendapat perhatian rakyatTimor Lorosa’e serta masyarakat internasional.

Apa itu La'o Hamutuk?

Documents