SABTU, 10 DESEMBER 2011 3 P OL KAM Utang Kasus Dijawab Pentas Seni D ARI dalam halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), petikan gitar dari band Efek Rumah Kaca mewarnai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada tahun ini. Di sisi panggung, papan tulis marak dengan tulisan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Seperti, ‘Koruptor tidak Tahu Malu’, dan ‘Koruptor Jangan Tinggal di Indonesia’. Selain itu, ada pembacaan puisi oleh siswa sekolah dasar (SD). Berbagai kegiatan seni yang berlangsung sepanjang hari di Gedung KPK, kemarin, memang disengaja. Tema besar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dipilih KPK adalah Berani jujur, hebat. “Kami pilih pendekatannya seni dan budaya, karena proses demokrasi penegakan hukum mengalami krisis,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas. Kampanye antikorupsi digelar melalui sejumlah acara di beberapa kota seperti di Jakarta berupa Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Ekspresi Seni Budaya Antikorupsi, dan Festival Seni dan Musik Suara Pemuda Antikorupsi. Adapun di Padang, Sumatra Barat, digelar kampanye musik antikorupsi. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri juga mengungkapkan kondisi korupsi di Indonesia. Berdasarkan catatan BPK, sedikitnya terdapat 318 laporan keuangan yang terindikasi korupsi dalam lima tahun terakhir. Menurut dia, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp29,5 triliun dan US$450 juta. “Semua sudah disampaikan kepada penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan,” ujar Bisri. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM- Pidsus) Andi Nirwanto mengungkapkan, pada 2011, Kejaksaan Agung menangani 1.416 perkara dalam tahap penyidikan dan 985 perkara dalam tahap penuntutan. “Keuangan negara yang sudah dikembalikan Rp173 miliar dan US$2.000,” kata Andi. Di luar ingar-bingar pentas budaya di halaman KPK, puluhan aktivis Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar aksi di luar gerbang KPK. Koordinator aksi Abd Azis Udin meneriakkan seruan mengenai tidak ada kasus korupsi besar yang tuntas. Seruan para aktivis itu seakan mengingatkan gerakan tanpa ragu KPK terhadap sejumlah kasus. Seperti yang dialami sejumlah politikus yang terjerat kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Hanya saja, penanganan sejumlah kasus juga masih diselubungi pertanyaan. Sebut saja, skandal Bank Century ataupun pihak yang terlibat dalam kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. (SZ/FA/Yoi/P-1) Kejagung Tahan Pejabat Ditjen Pajak Yohanes Waworuntu Bebas Kejaksaan Kecewa KEJAKSAAN Agung (Ke- jagung) menahan dua pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait kasus korupsi pengadaan sistem informasi ta- hun 2006. Kasus itu diperkira- kan merugikan negara sebesar Rp12 miliar. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad di Kejagung, kemarin, mengung- kapkan penahanan kedua peja- bat itu dengan alasan untuk penyidikan. “Benar, sudah dilakukan penahanan, tadi pukul 11.00 WIB. Kedua tersangka itu ada- lah Bahar sebagai ketua panitia proses pengadaan sistem infor- masi manajemen dan tersangka berinisial Pulung Sukarno yang menjabat sebagai pejabat pem- buat komitmen,” ujar Noor. Noor menambahkan, Bahar ditahan di Rumah Tahanan (Ru- tan) Salemba cabang Kejagung. Adapun Pulung ditahan di Ru- tan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua pejabat Ditjen Pajak itu ditetapkan sebagai tersang- ka pada 4 November setelah penggeledahan oleh penyidik satuan pidana khusus Ke- jagung di empat tempat. Ke- empat tempat itu adalah kan- tor pusat Ditjen Pajak, kantor pengolahan data dan dokumen Ditjen Pajak di Jakarta Barat, serta rumah Bahar di Jakarta Selatan dan di Cinere, Depok, Jawa Barat. Bukan kali ini saja pegawai Ditjen Pajak tersangkut kasus hukum. Sebelumnya, mantan pegawai golongan III A Gayus Tambunan terjerat kasus mafia pajak. Padahal, saat ini pegawai ne- geri sipil (PNS) tengah disorot menyusul temuan Pusat Pe- laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening gendut PNS muda. Ekonom Faisal Basri men- curigai penempatan uang ber- jumlah besar dalam rekening PNS muda merupakan modus pencucian uang yang meli- batkan gerombolan birokrat. “Masalahnya, selama ini tidak ada tindak lanjut konkret dari laporan PPATK,” tandasnya. Sekjen Kementerian Keuang- an Kiagus Ahmad Badaruddin menegaskan, pemerintah tidak bisa membatasi jumlah uang yang ada di rekening pribadi termasuk milik PNS. Kiagus mengakui, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara bisa membekukan re- kening pemerintah. (FA/ML/Yoi/*/P-1) SATU per satu terdakwa kasus dugaan korupsi terkait proyek sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) bebas dari jeratan hukum. Setelah Romli Atmasasmita, kini gi- liran Yohanes Waworuntu yang menghirup udara bebas di luar penjara. Romli dinyatakan bebas ber- dasarkan keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 21 Desember 2010, dan Yohanes bebas berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) MA yang diumumkan 27 Novem- ber 2011. Berdasarkan putusan itu, Jumat (9/12) Yohanes me- ninggalkan LP Cipinang. Pertanyaannya, bagaimana nasib tersangka lain seperti Yusril Ihza Mahendra? Apakah kasus mereka akan dihentikan oleh Kejaksaan Agung (Ke- jagung) atau terus berlanjut ke pengadilan? Selain Romli dan Yohanes, kasus sisminbakum juga me- nyeret tiga tersangka lain, yakni mantan Menkum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Dirjen AHU Depkum dan HAM Syamsuddn Manan Sina- ga, dan mantan Dirjen AHU Zulkarnain Yunus. Menurut Yusril, tidak ada alasan lagi bagi Kejagung un- tuk melanjutkan kasus yang di- duga merugikan negara Rp420 miliar itu. “Apa maksud dari Kejagung sehingga terus me- narik ulur kasus sisminbakum ini?” tanya Yusril saat dihu- bungi di Jakarta, kemarin. Dengan dibebaskannya Romli dan Yohanes, tambah Yusril, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi bagi Kejagung untuk meneruskan kasus itu, kecuali ingin melakukan keza- liman. Sementara itu, mantan JAM- Pidsus Marwan Effendy meni- lai hakim agung di MA belum memahami kasus sisminba- kum. “Saya hanya melihat hakim kasasi dan hakim PK di MA belum paham,” katanya. Sebagai jaksa yang pernah menangani kasus itu, Marwan mengaku kecewa atas putusan MA yang membebaskan Romli dan Yohanes karena dia yakin kasus itu sebagai pungutan liar. “Iya, saya menyesalkan karena saya yang membidani perta- ma kali kasus itu, ini adalah pungutan liar.” (FA/P-3) Yohanes Waworuntu Terdakwa kasus korupsi MI/SUMARYANTO Rumah Anas Dikepung Massa LILIEK DHARMAWAN K EDIAMAN Ke- tua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dike- pung massa yang hendak ber- demonstrasi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Pengunjuk rasa berasal dari sejumlah organisasi massa, yakni Gerakan Oposisi Nasio- nal (Gonas), Rakyat Berge- rak, Dapur Da’i Nusantara, Front Pembela Islam (FPI), dan Laskar Anti Korupsi, kemarin, mendatangi kediaman Anas di Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur. “Kami berorasi untuk mem- perlihatkan bahwa rakyat su- dah enggak senang dengan korupsi yang justru dilakukan Partai Demokrat. Partai yang katanya mau memerangi ko- rupsi,” kata koordinator massa dari Gonas Yayan Ramlan. Dia mengakui, pendemo hadir di perumahan itu dalam rangka menyelidiki jumlah rumah yang dipunyai Anas di kompleks tersebut. “Kami ingin saksikan berapa unit dia punya. Menurut inves- tigasi kami, ada empat unit. Sebagai elite partai, gajinya berapa sih? Kami ingin buk- tikan apakah rumah tersebut murni jerih payah dia,” tegas salah satu juru bicara Laskar Anti Korupsi Hasbi Ibrohim. Namun, ratusan personel kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, serta polsek setempat menghadang massa. “Kehadiran kami untuk memberikan rasa aman masya- rakat. Ini adalah perumahan dan masyarakat kurang senang dan terganggu. Janganlah di- lakukan di perumahan,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Saidal Mursalin saat berunding dengan massa. Pada saat perundingan, be- berapa orang mencoba mem- provokasi massa. Beruntung kericuhan tidak sempat terjadi setelah aparat kepolisian me- nyingkirkan orang yang hen- dak memprovokasi. Saidal menyarankan agar para pendemo menyampaikan aspirasi di Jalan Teluk Langsa yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah Anas. Puluhan aktivis Badan Ek- sekutif Mahasiswa (BEM) Uni- versitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Ikatan Maha- siswa Muhammadiyah (IMM) Purwokerto, Jawa Tengah, menggelar aksi di jalan proto- kol Purwokerto. Adapun di Pekanbaru, Riau, puluhan mahasiswa di Riau menggelar aksi di depan pin- tu gerbang Kantor Gubernur Riau. Mereka membawa poster dan spanduk mengecam re- zim korupsi di Pemerintahan Provinsi Riau. Kasus besar Dalam peringatan Hari Anti- korupsi Sedunia di Semarang, Jawa Tengah, kemarin, Presi- den Susilo Bambang Yudho- yono meminta aparat penegak hukum untuk memprioritas- kan penanganan kasus korupsi besar. “Prioritaskan penyelesaian kasus korupsi besar, jangan yang kecil, menyita waktu ba- nyak yang besar lepas,” kata Presiden. Presiden menggarisbawahi sejumlah sektor yang rawan tindakan korupsi, yakni korup- si APBN dan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta proses perizinan usaha. (Tim/Ant/P-1) [email protected] Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia marak diwarnai aksi bakar terhadap simbol elite politik. ANTARA/M AGUNG RAJASA ANTIKORUPSI: Pelajar menunjukkan papan koruptor pada peringatan Hari Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kegiatan bertema Berani jujur, hebat tersebut bertujuan menyalakan kembali semangat kejujuran sejak dini sebagai langkah awal pemberantasan korupsi.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SABTU, 10 DESEMBER 2011 3POLKAMUtang Kasus
Dijawab Pentas Seni
DARI dalam halaman Gedung Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), petikan gitar dari band Efek Rumah Kaca mewarnai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada tahun ini.
Di sisi panggung, papan tulis marak dengan tulisan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Seperti, ‘Koruptor tidak Tahu Malu’, dan ‘Koruptor Jangan Tinggal di Indonesia’. Selain itu, ada pembacaan puisi oleh siswa sekolah dasar (SD).
Berbagai kegiatan seni yang berlangsung sepanjang hari di Gedung KPK, kemarin, memang disengaja. Tema besar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang dipilih KPK adalah Berani jujur, hebat.
“Kami pilih pendekatannya seni dan budaya, karena proses demokrasi penegakan hukum mengalami krisis,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas.
Kampanye antikorupsi digelar melalui sejumlah acara di beberapa kota seperti di Jakarta berupa Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, Ekspresi Seni Budaya Antikorupsi, dan Festival Seni dan Musik Suara Pemuda Antikorupsi. Adapun di Padang, Sumatra Barat, digelar kampanye musik antikorupsi.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri juga mengungkapkan kondisi korupsi di Indonesia. Berdasarkan catatan BPK, sedikitnya terdapat 318
laporan keuangan yang terindikasi korupsi dalam lima tahun terakhir. Menurut dia, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp29,5 triliun dan US$450 juta. “Semua sudah disampaikan kepada penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan,” ujar Bisri.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Andi Nirwanto mengungkapkan, pada 2011, Kejaksaan Agung menangani 1.416 perkara dalam tahap penyidikan dan 985 perkara dalam tahap penuntutan. “Keuangan negara yang sudah dikembalikan Rp173 miliar dan US$2.000,” kata Andi.
Di luar ingar-bingar pentas budaya di halaman KPK, puluhan aktivis Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar aksi di luar gerbang KPK.
Koordinator aksi Abd Azis Udin meneriakkan seruan mengenai tidak ada kasus korupsi besar yang tuntas.
Seruan para aktivis itu seakan mengingatkan gerakan tanpa ragu KPK terhadap sejumlah kasus. Seperti yang dialami sejumlah politikus yang terjerat kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004.
Hanya saja, penanganan sejumlah kasus juga masih diselubungi pertanyaan. Sebut saja, skandal Bank Century ataupun pihak yang terlibat dalam kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. (SZ/FA/Yoi/P-1)
Kejagung TahanPejabat Ditjen Pajak
Yohanes Waworuntu Bebas Kejaksaan Kecewa
KEJAKSAAN Agung (Ke-jagung) menahan dua pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait kasus korupsi pengadaan sistem informasi ta-hun 2006. Kasus itu diperkira-kan merugikan negara sebesar Rp12 miliar.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad di Kejagung, kemarin, mengung-kapkan penahanan kedua peja-bat itu dengan alasan untuk penyidikan.
“Benar, sudah dilakukan penahanan, tadi pukul 11.00 WIB. Kedua tersangka itu ada-lah Bahar sebagai ketua panitia proses pengadaan sistem infor-masi manajemen dan tersangka berinisial Pulung Sukarno yang menjabat sebagai pejabat pem-buat komitmen,” ujar Noor.
Noor menambahkan, Bahar
ditahan di Rumah Tahanan (Ru-tan) Salemba cabang Kejagung. Adapun Pulung ditahan di Ru-tan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Kedua pejabat Ditjen Pajak itu ditetapkan sebagai tersang-ka pada 4 November setelah penggeledahan oleh penyidik satuan pidana khusus Ke-jagung di empat tempat. Ke-empat tempat itu adalah kan-tor pusat Ditjen Pajak, kantor pengolahan data dan dokumen Ditjen Pajak di Jakarta Barat, serta rumah Bahar di Jakarta Selatan dan di Cinere, Depok, Jawa Barat.
Bukan kali ini saja pegawai Ditjen Pajak tersangkut kasus hukum. Sebelumnya, mantan pegawai golongan III A Gayus Tambunan terjerat kasus mafi a pajak.
Padahal, saat ini pegawai ne-
geri sipil (PNS) tengah disorot menyusul temuan Pusat Pe-laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening gendut PNS muda.
Ekonom Faisal Basri men-curigai penempatan uang ber-jumlah besar dalam rekening PNS muda merupakan modus pencucian uang yang meli-batkan gerombolan birokrat. “Masalahnya, selama ini tidak ada tindak lanjut konkret dari laporan PPATK,” tandasnya.
Sekjen Kementerian Keuang-an Kiagus Ahmad Badaruddin menegaskan, pemerintah tidak bisa membatasi jumlah uang yang ada di rekening pribadi termasuk milik PNS.
Kiagus mengakui, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara bisa membekukan re-kening pemerintah. (FA/ML/Yoi/*/P-1)
SATU per satu terdakwa kasus dugaan korupsi terkait proyek sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) bebas dari jeratan hukum. Setelah Romli Atmasasmita, kini gi-liran Yohanes Waworuntu yang menghirup udara bebas di luar penjara.
Romli dinyatakan bebas ber-dasarkan keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 21 Desember 2010, dan Yohanes bebas berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) MA yang diumumkan 27 Novem-ber 2011. Berdasarkan putusan itu, Jumat (9/12) Yohanes me-ninggalkan LP Cipinang.
Pertanyaannya, bagaimana nasib tersangka lain seperti Yusril Ihza Mahendra? Apakah kasus mereka akan dihentikan oleh Kejaksaan Agung (Ke-jagung) atau terus berlanjut ke pengadilan?
Selain Romli dan Yohanes,
kasus sisminbakum juga me-nyeret tiga tersangka lain, yak ni mantan Menkum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Dirjen AHU Depkum dan HAM Syamsuddn Manan Sina-ga, dan mantan Dirjen AHU Zulkarnain Yunus.
Menurut Yusril, tidak ada alasan lagi bagi Kejagung un-tuk melanjutkan kasus yang di-duga merugikan negara Rp420 miliar itu. “Apa maksud dari Kejagung sehingga terus me-
narik ulur kasus sisminbakum ini?” tanya Yusril saat dihu-bungi di Jakarta, kemarin.
Dengan dibebaskannya Romli dan Yohanes, tambah Yusril, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi bagi Ke jagung untuk meneruskan kasus itu, kecuali ingin melakukan keza-liman.
Sementara itu, mantan JAM-Pidsus Marwan Effendy meni-lai hakim agung di MA belum memahami kasus sisminba-kum. “Saya hanya melihat hakim kasasi dan hakim PK di MA belum paham,” katanya.
Sebagai jaksa yang pernah menangani kasus itu, Marwan mengaku kecewa atas putusan MA yang membebaskan Romli dan Yohanes karena dia yakin kasus itu sebagai pungutan liar. “Iya, saya menyesalkan karena saya yang membidani perta-ma kali kasus itu, ini adalah pungut an liar.” (FA/P-3)
Yohanes WaworuntuTerdakwa kasus korupsi
MI/SUMARYANTO
Rumah Anas Dikepung Massa
LILIEK DHARMAWAN
KE D I A M A N K e -tua Umum Partai D e m o k r a t A n a s Urbaningrum dike-
pung massa yang hendak ber-demonstrasi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Pengunjuk rasa berasal dari sejumlah organisasi massa, yakni Gerakan Oposisi Nasio-nal (Gonas), Rakyat Berge-rak, Dapur Da’i Nusantara, Front Pembela Islam (FPI), dan Laskar Anti Korupsi, kemarin, mendatangi kediaman Anas di Jalan Teluk Semangka, Duren
Sawit, Jakarta Timur.“Kami berorasi untuk mem-
perlihatkan bahwa rakyat su-dah enggak senang dengan korupsi yang justru dilakukan Partai Demokrat. Partai yang katanya mau memerangi ko-rupsi,” kata koordinator massa dari Gonas Yayan Ramlan.
Dia mengakui, pendemo hadir di perumahan itu dalam rangka menyelidiki jumlah rumah yang dipunyai Anas di kompleks tersebut.
“Kami ingin saksikan berapa unit dia punya. Menurut inves-tigasi kami, ada empat unit. Sebagai elite partai, gajinya
berapa sih? Kami ingin buk-tikan apakah rumah tersebut murni jerih payah dia,” tegas salah satu juru bicara Laskar Anti Korupsi Hasbi Ibrohim.
Namun, ratusan personel kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, serta polsek setempat menghadang massa. “Kehadiran kami untuk memberikan rasa aman masya-rakat. Ini adalah perumahan dan masyarakat kurang senang dan terganggu. Janganlah di-lakukan di perumahan,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Saidal Mursalin saat berunding dengan massa.
Pada saat perundingan, be-berapa orang mencoba mem-provokasi massa. Beruntung kericuhan tidak sempat terjadi setelah aparat kepolisian me-
nyingkirkan orang yang hen-dak memprovokasi.
Saidal menyarankan agar para pendemo menyampaikan aspirasi di Jalan Teluk Langsa yang berjarak sekitar 40 meter dari rumah Anas.
Puluhan aktivis Badan Ek-sekutif Mahasiswa (BEM) Uni-versitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Ikatan Maha-siswa Muhammadiyah (IMM) Purwokerto, Jawa Tengah, menggelar aksi di jalan proto-kol Purwokerto.
Adapun di Pekanbaru, Riau, puluhan mahasiswa di Riau menggelar aksi di depan pin-tu gerbang Kantor Gubernur Riau. Mereka membawa poster dan spanduk mengecam re-zim korupsi di Pemerintahan Provinsi Riau.
Kasus besarDalam peringatan Hari Anti-
korupsi Sedunia di Semarang, Jawa Tengah, kemarin, Presi-den Susilo Bambang Yudho-yono meminta aparat penegak hukum untuk memprioritas-kan penanganan kasus korupsi besar.
“Prioritaskan penyelesaian kasus korupsi besar, jangan yang kecil, menyita waktu ba-nyak yang besar lepas,” kata Presiden.
Presiden menggarisbawahi sejumlah sektor yang rawan tindakan korupsi, yakni korup-si APBN dan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta proses perizinan usaha. (Tim/Ant/P-1)
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia marak diwarnai aksi bakar terhadap simbol elite politik.
ANTARA/M AGUNG RAJASA
ANTIKORUPSI: Pelajar menunjukkan papan koruptor pada peringatan Hari Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Kegiatan bertema Berani jujur, hebat tersebut bertujuan menyalakan kembali semangat kejujuran sejak dini sebagai langkah awal pemberantasan korupsi.
Related Documents
