Annualreport2009 Pelindo III

Indonesia Port Corporation III Lapor an T ahunan 2009 1

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)Laporan Tahunan 20092

Nama Perusahaan : PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Alamat Kantor Pusat : Jl.Perak Timur Nomor: 610 Surabaya (60165) PO BOX. 1123Telpon : 031-3298631 - 37Faksimili : 031-3295204 207 e-Mail : [email protected] Page : htpp//:www.pp3.co.idPembentukan Perusahaan : Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992

dan telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH.

Kepemilikan : 100 % Pemerintah Indonesia Bidang Usaha : Penyelenggaraan Jasa KepelabuhananCabang/Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan : Mengelola 43 Pelabuhan, melalui 18 cabang Pelabuhan dan 16

pelabuhan kawasan, serta 3 Anak Perusahaan dan 3 perusahaan patungan

Kantor Perwakilan : Mediterania Palace Residence, Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A.1 Kav. No. 2 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat Telp. (021) 30044589, 30044590, 30044591 Fax. (021) 30044566 30044567 Email : [email protected]

Identitas Perusahaan


Kondisi perekonomian global hingga pada tahun 2009 sebenarnya mengalami perlambatan yang lebih besar dari yang diperkirakan. Hal ini menyebabkan banyak lembaga riset ekonomi menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya seluruh negara. Hampir semua perekonomian Negara-negara maju (Amerika Serikat, Eropa, Jepang) diyakini mengalami kontraksi ekonomi (partumbuhan ekonomi negatif) pada tahun 2009. Namun sementara banyak pihak yg masih mempercayai bahwa dampak krisis ekonomi relatif dapat dinetralisir oleh Negara Emerging Markets seperti China, India termasuk Indonesia. Negara-negara ini diperkirakan tidak sampai mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, namun hanya mengalami perlambatan ekonomi (slow down)

Namun demikian ditengah krisis global dan ketidakpastian dunia usaha yang terjadi, stabilitas ekonomi makro dan fundamental ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Hal ini dapat dilihat pada pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung menguat, tingkat inasi yang relatif terkendali, dan suku bunga yang cenderung menurun. Banyak pengamat berpendapat bahwa kondisi ekonomi di Indonesia lebih baik dari negara ASEAN yang lain dimana dampak krisis global secara nyata memukul sendi-sendi perekonomian.

Dengan kerja keras dan semangat meningkatkan level of service ditambah dengan upaya semaksimal mungkin peran penting pelabuhan yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian nasional, perusahaan berhasil mencatatkan prestasi baik di tahun 2009. Dengan rasa bangga, kami atas nama Dewan Komisaris mengucapkan selamat kepada Direksi beserta jajarannya berkat kerja keras dan kerjasama antara manajemen dan pegawai dalam menjalankan perusahaan yang menghasilkan kinerja operasi yang baik dan memberikan keuntungan bagi perusahaan walaupun kondisi ekonomi global masih belum stabil.

SambutanKomisaris Utama

Dengan seluruh capaian yang gemilang di tahun 2009, Dewan Komisaris berharap agar peningkatan tersebut tidak terbatas pada kinerja keuangan saja, tapi juga dari sisi pelayanan terutama kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Hal ini berarti tingkat keuntungan yang dihasilkan perusahaan diiringi juga dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik dan esiensi lagi sehingga para pengguna jasa Pelabuhan dapat menerima pelayanan yang lebih optimal.

Seluruh peningkatan tersebut semakin terasa penting mengingat tantangan di tahun mendatang jauh lebih berat. Oleh karena itu Dewan Komisaris menghimbau kepada segenap jajaran perusahaan agar bersama-sama berusaha lebih keras lagi dan kita gali terus berbagai potensi yang dimiliki perusahaan agar target-target usaha dapat tercapai.

Dalam rangka mengejar target-target perusahaan, Dewan Komisaris juga menghimbau agar program-program yang khususnya terkait dengan investasi perusahaan segera direalisasikan setelah melalui proses kajian yang matang dan penghitungan manajemen risiko yang cermat sehingga segala risiko bisnis yang merugikan perusahaan yang mungkin akan timbul bisa diantisipasi atau dihindari. Dewan Komisaris yakin, dengan langkah yang tepat dan cepat perusahaan akan dapat bersaing dan berkembang jauh lebih baik kedepan.

Akhirnya, ijinkanlah sekali lagi mengucapkan terimakasih dan menyampaikan apresiasi yang dalam kepada Direksi beserta jajarannya atas capaian prestasi pada tahun 2009, dan pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, selaku Dewan Komisaris. Atas dukungan dan arahan yang diberikan kepada kami sehingga Dewan Komisaris beserta jajaran Direksi Pelabuhan Indonesia III mampu melaksanakan dan mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.

Komisaris Utama

M U D J I T O


PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Direktur Utama

Ir. DJARWO SURJANTO, Dipl. HE

Seluruh aspek kegiatan dan pengelolaan PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai sub sistem kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan yang terjadi pada kondisi perekonomian dan perdagangan secara keseluruhan di luar maupun di dalam negeri.

Kondisi perekonomian dan perdagangan dunia secara umum pada tahun 2009 kurang begitu menggembirakan, dimana krisis global telah mempengaruhi pertumbuhan aspek ekonomi, industri dan perdagangan yang terjadi sejak tahun 2007.

Mengantisipasi hal tersebut, manajemen PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melaksanakan beberapa langkah dan kebijakan strategis yang teraplikasi dalam berbagai kegiatan antara lain, rekon gurasi Pelabuhan Tanjung Perak melalui pembangunan fasilitas di Terminal Nilam Timur sebagai dermaga multipurpose, pembangunan lapangan penumpukan petikemas di TPKS Semarang, penataan Terminal Petikemas Trisakti Banjarmasin dan pengadaan 2 (dua) unit kapal Tunda untuk Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Emas. Sedangkan untuk menunjang kegiatan bongkar muat petikemas telah dilakukan pengadaan 3 (tiga) unit used Container Crane Diesel on board untuk di Pelabuhan Tanjung Perak, 2 (dua) Ruber Tyred Gantry untuk di Pelabuhan Tanjung Emas, serta menerapkan apilkasi manajemen resiko dan sosialisasi kebijakan serta petunjuk teknik manajemen risiko korporat.

Strategi manajemen yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya tetap terus dilakukan secara berkesinambungan dan semakin dimantapkan dalam pelaksanaannya. Strategi tersebut meliputi restrukturisasi, revitalisasi dan pro tisasi pada berbagai bidang sumber daya manusia, bidang hukum, data informasi dan pengawasan.

Perkembangan perusahaan tahun 2009 cukup menggembirakan, hal ini tercermin dari kinerja keuangan dengan pencapaian target di atas anggaran yaitu:- Laba sebelum pajak terealisasi Rp. 976,67 miiliar atau 99% dari

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 984,99 miliar.- Pencapaian laba tersebut diperoleh dari pendapatan usaha

yang terealisasi Rp. 2.501,59 miliar atau 101% diatas anggaran, sedangkan biaya usaha terealisasi Rp. 1.524,92 miliar atau 102% di atas anggaran.

LaporanDirektur Utama

- Laba bersih terealisasi sebesar Rp 527,59 miliar atau 93% di atas anggaran.

Sementara itu bidang operasional dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Kunjungan kapal terealisasikan 72.480 unit dan 210.528.930 GT, atau masing-masing 94% dan 96% dari anggaran.

- Arus Barang terealisasi 111.091.013 Ton dan 6.091.417 M3, sehingga untuk satuan Ton terealisasikan 93% di atas anggaran dan untuk M3 terealisasikan 85% dari anggaran.

- Arus Petikemas terealisasikan 2.468.310 Boks dan 2.989.653 Teus atau masing-maisng 104% dan 103% dari anggaran.

- Arus Penumpang terealisasikan 2.930.935 orang atau mencapai 106% dari anggaran yang ditetapkan, arus penumpang dalam negeri terjadi peningkatan pada saat libur bersama nasional.

- Arus Hewan terealisasikan 158.673 ekor atau 118% dari anggaran. Dengan dukungan dari para Pemegang Saham dan

Pembinaan Dewan Komisaris yang diikukti oleh usaha dan kerja keras seluruh jajaran PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero), maka perusahaan mampu mempertahankan kategori perusahaan yang sehat dengan nilaiAA pada tahun 2009.

Oleh karena itu, pada kesempatan baik ini adalah tepat apabila Direksi atas nama jajaran PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero) menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, dorongan serta bantuan yang kami terima dari pemegang saham, Kantor Kementerian BUMN, Departemen Perhubungan, Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian National Shipp-owner Association (INSA) dan Instansi pemerintah maupun swasta lainnya yang terkait.

Kami mengharap kiranya laporan tahunan ini dapat merupakan informasi yang bermanfaat bagi mitra kerja dan pengguna jasa maupun investor dan calon investor dalam meningkatkan kemitraan dan usaha dengan PT.Pelabuhan Indonesia III (Pesero) di masa mendatang.

Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua.

Direktur Utama

Ir. DJARWO SURJANTO, Dipl. HE


Catatan Penting 2009

Arus Kunjungan Kapal terealisasikan 72.480 Unit dan 210.528.930 GT, atau masing-masing 94 % dan 96 % dari anggaran.

Arus Barang terealisasikan 110.911.013 Ton dan 6.091.417 M3, sehingga untuk satuan Ton terealisasikan 93 % dari anggaran dan untuk M3 terealisasikan 85 % dari anggaran.

Arus Petikemas terealisasikan sebesar 2.468.310 Boks dan 2.989.653 Teus atau 104 % di atas anggaran dalam satuan boks dan tercapai 103 % di atas anggaran dalam Teus.

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada 31 Desember 2009 sebanyak 2.348 orang, jika dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2008 sebanyak 2.426 orang, maka berkurang sebanyak 78 orang.

Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2009 adalah SEHAT dengan nilai AA sesuai penilaian berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor: 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dengan skor 87,10.

Investasi tahun 2009 terealisasi sebesar Rp. 547,41 miliar atau mencapai 73,58% dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 743,93 miliar. Sedangkan untuk program telah direalisasikan 267 program atau tercapai 85,3% dari target tahun 2009 sebanyak 314 program.

Arus Penumpang terealisasikan 2.930.935 orang atau mencapai 106 % dari anggaran 2.766.181 orang.


Selama tahun 2009, terdapat beberapa permasalahan

strategis yang dihadapi oleh manajemen, yaitu:a. Permasalahan hukum yang terkait dengan tanah HPL

di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (PERSERO), baik dengan pihak instansi pemerintah, TNI, swasta, perorangan maupun dengan BUMN antara lain PT. KAI, PT. Pertamina dan PT. Perkebunan Nusantara.

b. Ketidakpastian kedalaman alur pelayaran barat Surabaya, dan perlunya pendalaman alur merupakan keluhan perusahaan pelayaran dan menjadi hambatan perkembangan bisnis di Jawa Timur dan Kawasan Indonesia Timur.

Permasalahan Strategis yang Dihadapic. PT. Tanjung Mas Sentosa Jaya menunjuk PT. Sarana

Mitra Global yang akan membangun lahan untuk depo petikemas seluas + 3,2 Ha milik TNI-AL (KODIKAL), dengan menggunakan Jalan Tanjung Emas Surabaya (berhimpitan dengan KODIKAL). Selain itu, PT. Sarana Mitra Global juga mengembangkan lahan perairan pelabuhan (melakukan reklamasi) seluas + 150 Ha serta membangun dermaga yang akan berhimpitan dengan PT. TPS.

d. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terganggu dengan adanya ijin reklamasiyang diberikan kepada PT. Sinar Centra Cipta.


Implementasi pengoperasian Terminal multi purpose di Nilam Timur

Dalam proses redesain dan pelelangan pengembangan Terminal multi purpose di Teluk Lamong

Penataan pelabuhan Basirih-Banjarmasin untuk pengembangan usaha bongkar muat (B/M)

Menyiapkan dan menetapkan kontrak layanan dengan pelanggan untuk mengoptimalkan mutu layanan.

Pengoperasian terminal Petikemas di Pelabuhan Banjarmasin dan terminal Multipurpose di Pelabuhan Kumai (Bumiharjo), Sampit (Bagendang) dan Tanjung Perak (Nilam Timur).

Implementasi aplikasi petikemas pada Cabang Banjarmasin dan Terminal Nilam Cabang Tanjung Perak.

Implementasi I.P telephone untuk seluruh cabang Menyusun program pengelolaan aset perusahaan

Program KerjaManajemen

sesuai hasil clearence Asset yang telah dilaksanakan Menerapkan Activity Based Costing pada segmen

pelayanan Kapal cabang Tanjung Perak. Penerapan Key Performance Indicator (KPI) dan

implementasi aplikasi KPI level corporate dan KPI cabang

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM berbasis jasa usaha terminal dan berorientasi pelanggan

Kerjasama pengoperasioan deep water oating terminal di Taboneo Banjarmasin, yaitu MoU dengan PT Indonesia Multipurpose Terminal.

Membebaskan tanah di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, yang dikuasi oleh PT (persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia, untuk jasa pendukung kegiatan bongkar muat.


Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan sejalan dengan diterapkannya Undang-undang Pelayaran yang

baru, manajemen Pelindo III merubah visi dan misi perusahaannya, yaitu:

VisiMenjadi Pelaku Penyediaan Jasa Kepelabuhanan Yang Prima, Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik Nasional.

Misi 1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten;2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif;3. Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG);4. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan.

Visi & Misi


Bidang UsahaPerusahaan

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan,

Bidang Usaha Pelindo III adalah menyediakan

dan mengusahakan jasa kepelabuhanan untuk

menunjang kelancaran angkutan laut dalam

rangka menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional, yang meliputi pengusahaan:1) Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk

lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal;2) Jasa-jasa yang berhubungan dengan

pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal;

3) Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang;

4) Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

5) Tanah untuk berbagi bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;

6) Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah pembuangan;

7) Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;

8) Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhan;

9) Jasa pelayanan kesehatan;10) Jasa transportasi laut;11) Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di

bidang pelabuhan;12) Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan

pelabuhan;13) Properti di daerah lingkungan pelabuhan;14) Kawasan industri di daerah lingkungan

pelabuhan;15) Kawasan wisata di daerah lingkungan

pelabuhan;16) Depo petikemas;17) Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan;18) Jasa Komunikasi dan informasi di bidang

kepelabuhanan;19) Jasa konstruksi di bidang pelabuhan.


Wilayah KerjaPT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III berkedudukan

di Surabaya, memiliki 18 kantor cabang yang mengelola

43 pelabuhan tersebar di 7 (tujuh) propinsi, yaitu :

1. Propinsi Jawa Timura. Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya;b. Pelabuhan Gresik;c. Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi;d. Pelabuhan Tanjung Tembaga-Probolinggo;

2. Propinsi Jawa Tengaha. Pelabuhan Tanjung Emas-Semarang;b. Pelabuhan Tanjung Intan-Cilacap;c. Pelabuhan Tegal.

3. Propinsi Balia. Pelabuhan Benoa;b. Pelabuhan Celukan Bawang.

4. Propinsi Nusa Tenggara Barata. Pelabuhan Lembar;b. Pelabuhan Bima.

5. Propinsi Nusa Tenggara Timur

a. Pelabuhan Tenau-Kupang;

b. Pelabuhan Maumere.

Laporan Tahunan 200910


6. Propinsi Kalimantan Selatan a. Pelabuhan Banjarmasin; b. Pelabuhan Kotabaru.7. Propinsi Kalimantan Tengah

a. Pelabuhan Sampit;b. Pelabuhan Kumai;c. Pelabuhan Pulang Pisau.

Laporan Tahunan 2009 11


Aspek penerapan GCG dinilai atas organ perusahaan,

baik organ utama maupun organ pendukung yang terdiri

atas :

A. KomisarisAspek governance yang terkait dengan penerapan GCG

oleh Komisaris dinilai berdasarkan 12 (dua belas) indikator

yang mencerminkan compliance dan best practices

penerapan GCG.

Pembagian tugas Komisaris telah disusun dan

dituangkan dalam dokumen Program Kerja Dewan

Komisaris PT Pelindo III (Persero) tahun 2009 yang disahkan

Komisaris Utama pada tanggal 23 Januari 2008.

Dalam surat keputusan tersebut diuraikan pembagian

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai

berikut : Mudjito (Komisaris Utama) membidangi kinerja

operasional, pengusahaan dan pelayanan jasa. Arie Soelendro (anggota) membidangi masalah

keuangan dan pendanaan serta rencana pengembangan.

Iskandar Abubakar (anggota) membidangi masalah privatisasi dan pengawasan pembangunan.

Gumilang Hardjakoesoema (anggota) membidangi masalah investasi dan audit serta teknik dan informasi.

Herman Hidayat (anggota) membidangi masalah hukum, organisasi dan manajemen serta sumber daya manusia.Rencana kegiatan dan program Komisaris tersebut

meliputi sasaran, kebijakan, program kerja dan target

yang diharapkan, kunjungan kerja ke cabang perusahaan,

kegiatan rapat (rutin bulanan untuk internal dan insidentil,

rapat koordinasi dengan Direksi) serta kebutuhan anggaran

biaya Komisaris. Program kerja dimaksud telah disampaikan

kepada RUPS melalui forum RUPS Pengesahan RKAP.

B. Komite AuditAnggota Komite Audit diangkat dengan keputusan

Komisaris Utama Nomor : 029/SK/V/DK.P.III-2009 tanggal 1

Mei 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite

Audit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terhitung mulai

tanggal 1 Mei 2009.

Aspek governance yang terkait dengan penerapan

GCG oleh Komite Komisaris dinilai berdasarkan 7 (Tujuh)

indikator yang mencerminkan compliance dan best

practices penerapan GCG.

Komite Audit yang diangkat melalui keputusan

dimaksud telah memiliki pengetahuan dan pengalaman

kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing.

Adapun susunan anggota Komite Audit adalah sebagai

berikut : Iskandar Abubakar sebagai Ketua merangkap Anggota. Agus Joko Pramono sebagai Anggota merangkap Sekretaris. Mulyono Herlambang sebagai Anggota.

Susunan Komite Audit tersebut telah memenuhi

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 29/PM/2004 tanggal 24

September 2004, yaitu minimum satu anggota Komite Audit

yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam

di bidang keuangan dan akuntansi, Komite Lainnya sesuai

dengan bidang yang menjadi tugasnya.

C. DireksiPengangkatan Direksi Pelindo III (Persero) periode

2009-2014 didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN

selaku RUPS Nomor : KEP-109/MBU/2009 tanggal 8 Mei

2009, dengan susunan sebagai berikut : Direktur Utama : Djarwo Surjanto Direktur Operasi dan Teknik : Faris Assagaf Direktur Keuangan : Wahyu Suparyono Direktur Personalia dan Umum : A. Edy Hidayat N. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Husein

Latief

Uraian tugas dan tanggung jawab para pejabat

manajemen di bawah Direksi telah ditetapkan dengan

Peraturan Direksi Nomor : PER.25/OS.0101/P.III-2009 tanggal

23 Juli 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Pusat.

Aspek penerapan GCG pada organ Direksi diukur dengan

menggunakan 8 (delapan) indikator dengan 35 (tiga puluh

lima) parameter yang mencerminkan compliance dan best

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)


practice penerapan GCG.

Kedelapan indikator tersebut adalah :1. Kesempatan pembelajaran bagi Direksi;2. Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab

dan otoritas;3. Peran Direksi dalam perencanaan perusahaan;4. Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja

perusahaan;5. Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan

perusahaan;6. Tindakan Direksi terhadap (potensi) benturan

kepentingan;7. Keterbukaan informasi;8. Pelaksanaan pertemuan rutin.

Berdasarkan hasil assesment yang dilakukan terhadap

capaian indikator dan parameter di atas, dapat disimpulkan

bahwa penerapan kedelapan indikator GCG mencapai skor

21,93 dari skor maksimal 27 atau 81,24%.

D. Satuan Pengawasan InternPosisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) di dalam struktur

organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama. SPI

telah memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan

tugasnya serta memiliki akses komunikasi yang memadai

dengan Direksi dan jajaran manajemen serta dengan

Komisaris atau Komite Audit.

Kualitas personil yang ditugaskan di SPI sesuai dengan

kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI. Hal ini terlihat dari

Kepala SPI memiliki latar belakang pendidikan S 1 Akuntansi

dan pelatihan-pelatihan audit, personil SPI memiliki latar

belakang pendidikan sesuai kualikasi yang telah mengikuti

diklat-diklat Audit Operasional, Dasar-dasar Audit, Audit

Intern, EDP Audit, Audit Kecurangan dan lain lain.

SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan

supervisi di dalam organisasi SPI yang dituangkan dalam

Keputusan Direksi Nomor : KEP.21/PW-01/P.III-2005 tanggal

11 Oktober 2005 tentang Pelaksanaan Pengawasan Intern

di Lingkungan PT Pelindo III (Persero).

E. Sekretaris PerusahaanAspek governance yang terkait dengan penerapan

GCG oleh Sekretaris Perusahaan dinilai berdasarkan

2 (dua) indikator yang mencerminkan compliance

dan best practices penerapan GCG. Kedua Indikator

tersebut adalah :1. Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-

faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya;

2. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap

penerapan kedua indikator dengan 6 (enam) parameter,

dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua indikator

tersebut mencapai skor 2,72 dari skor maksimal 3 atau

90,67%.


Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan Hasil AssessmentKami telah melakukan Evaluasi penerapan GCG pada

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2009 yang

mencakup 5 (lima) aspek pengujian. Penerapan perangkat GCG adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas

penerapan tersebut.

Evaluasi terhadap penerapan GCG pada PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) dilaksanakan berdasarkan metode

dan prosedur evaluasi yang dikembangkan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama

Kementerian BUMN sesuai kesepakatan tanggal 19

Oktober 2006. Metode dan prosedur tersebut mencakup

penggunaan indikator dan parameter untuk mengukur

penerapan GCG, dengan standar yang dikembangkan

terus menerus oleh Tim Corporate Governance BPKP

bekerja sama dengan Tim Monitoring Pengelolaan GCG

Kementerian BUMN untuk mengakomodasi perkembangan

best practices di bidang corporate governance.Aspek yang dinilai terangkum dalam 50 (lima puluh)

indikator dan 160 (seratus enam puluh) parameter, namun

yang dapat diterapkan pada PT.Pelabuhan Indonesia III

(Persero) sebanyak 50 indikator dengan 151 parameter.

Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup

: Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS,

Kebijakan GCG, Penerapan GCG atas organ Komisaris,

Komite Komisaris, Direksi, Satuan Pengawas Intern (SPI) dan

Sekretaris Perusahaan, Pengungkapan Informasi (Disclosure) dan Komitmen.

Dari hasil evaluasi, penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mencapai skor aktual 82,59 dari skor maksimal 100 atau 82,59%.

Capaian skor tersebut merupakan gabungan capaian skor aktual

dari berbagai aspek governance yang mencakup :

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR Bobot

Maksimal Capaian

Bobot AktualPersentase

(%)

I Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

9 6,43 71,45%

II Kebijakan GCG 8 7,43 92,80%III Penerapan GCG

A. Komisaris 27 23,57 87,30%B. Komite Komisaris 6 5,62 93,71%C. Direksi 27 21,93 81,24%D. S P I 3 2,60 86,53%E. Sekretaris Perusahaan 3 2,72 90,67%

Jumlah III 66 56,44 85,52%IV Pengungkapan Informasi (Disclosure) 7 4,21 60,09%V Komitmen 10 8,08 80,84%

TOTAL 100 82,59 82,59%


Dibandingkan dengan praktik ideal penerapan GCG

(best practices) dalam bentuk indikator dan parameter

evaluasi GCG, kondisi penerapan pada PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) belum sepenuhnya compliance pada peraturan yang berlaku dan mencapai best practices

pada penerapan GCG sehingga memerlukan upaya-upaya

perbaikan.

Dari lima aspek pengujian terhadap penerapan GCG

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), persentase capaian

tertinggi ada pada aspek kebijakan GCG sebesar 92,80%

dan yang terendah pada aspek Pengungkapan Informasi

(Disclosure) sebesar 60,09%.

Uraian hasil evaluasi penerapan GCG pada PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) yang menunjukkan pemenuhan

masing-masing indikator dan mencerminkan compliance dan mencapai best practices penerapan GCG sebagai

berikut :

1. Aspek Hak Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

Aspek governance yang terkait dengan hak dan

tanggung jawab Pemegang Saham/RUPS dinilai berdasarkan

10 (sepuluh) indikator yang mencerminkan compliance

dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait

dengan aspek Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/

RUPS adalah (i) Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/

keputusan Pemegang Saham/RUPS; (ii) Transparansi dalam

proses pemilihan Komisaris dan Direksi; (iii) Konsultasi

dengan instansi terkait (antara lain DPR, Departemen tehnis,

Pemerintah); (iv) Peran Pemegang Saham dalam merespon

pasar; (v) Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan

yang ada; (vi) Pengangkatan anggota Komisaris; (vii)

Penilaian terhadap Komisaris; (viii) Pengangkatan anggota

Direksi; (ix) Penilaian terhadap Direksi; ix) Sistem insentif

untuk Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kesepuluh indikator dengan 31 parameter,

dapat disimpulkan bahwa penerapan kesepuluh indikator


71,45%.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut :

1) Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/pengesahan Pemegang Saham/RUPS.a) Pemegang Saham/RUPS telah menyetujui semua

transaksi penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemenuhan praktik tersebut antara lain terlihat pada adanya : persetujuan RUPS atas pelaksanaan program persiapan retrukturisasi BUMN pelabuhan ke dalam bentuk holding company, pembayaran desit solvabilitas/PSL sebesar Rp.102.749.299.987, penghapusan aktiva tetap yang dituangkan dalam risalah RUPS Nomor : RIS-01/D3.MBU/2009 tanggal 28 Januari 2009 dan adanya persetujuan pemberian pinjaman kepada PT AMBAPERS oleh Pemegang saham melalui surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-176/MBU/2009 tanggal 13 Maret 2009.

b) RUPS memberikan pengesahan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

Permintaan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2013 diajukan oleh Direksi ke Menteri Negara BUMN dengan surat Direksi Nomor : PR.01/01/PIII-2009 tanggal 27 Pebruari 2009 dan mendapat persetujuan dari Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor : S-281/MBU/2009 tanggal 1 Mei 2009.

c) RUPS mengesahkan Laporan dan perhitungan tahunan serta pembagian laba bersih Perusahaan.

Pemegang Saham telah mengesahkan laporan dan perhitungan tahunan tahun buku 2009 melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2009, sesuai Risalah RUPS Nomor : RIS-34/D3.MBU/2009. Disamping itu RUPS tersebut juga menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan.

d) RUPS menetapkan Auditor Eksternal. RUPS telah menetapkan auditor independen

Kantor Akuntan Publik (KAP) S.Manan, Wahyudi & Rekan untuk melaksanakan pemeriksaan (general audit) Laporan Keuangan, evaluasi Kinerja dan PKBL, serta audit kepatuhan tahun 2009 sesuai Risalah RUPS Nomor : RIS-34/D3.MBU/2009 tanggal 19 Juni 2009.

e) RUPS menetapkan gaji Direksi dan Komisaris sesuai ketentuan.

RUPS Pengesahan Laporan dan Perhitungan Tahunan tanggal 19 Juni 2009 menetapkan gaji untuk Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2009 yaitu: gaji Direktur Utama sebesar Rp 61.000.000 per bulan, sedangkan gaji Anggota


Direksi lain serta honor Komisaris Utama, Anggota Komisaris masing masing sebesar 90%, 40%, 36% dari gaji Direktur Utama. Penetapan gaji tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 2/MBU/2009.

2) Transparansi dalam proses pemilihan Komisaris dan Direksi. a) Proses pengangkatan Komisaris dilakukan secara

transparan melalui sistim t and proper test sesuai sistim yang ditetapkan.

Komisaris yang ada adalah untuk periode 2007-2011, dalam tahun 2009 terdapat penambahan satu orang anggota Komisaris. Proses pengangkatan Komisaris belum ditetapkan sistem/mekanisme t and proper test, namun dalam pelaksanaanya telah melalui penjaringan dari daftar/data base yang ada di Kementerian BUMN, dan dilakukan wawancara terhadap calon komisaris oleh Kementerian BUMN. Prol Komisaris telah dipublikasikan melalui web-site Perusahaan (htpp//www.pp3.co.id)

b) Proses pengangkatan Direksi dilakukan secara transparan melalui sistim t and proper test sesuai sistim yang ditetapkan.

Proses pengangkatan Direksi telah dilakukan melalui penjaringan calon Direksi (Long list), diantaranya adalah seluruh manajemen kunci PT Pelindo III (Persero) yang berada satu level di bawah Direksi dan melalui mekanisme t and proper test oleh Kementerian BUMN. Prol Direksi telah dipublikasikan melalui web-site Perusahaan (htpp//www.pp3.co.id)

3) Perusahaan melaksanakan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk hal-hal yang berdampak secara signikan bagi perusahaan.

Perusahaan telah melakukan konsultasi sebelum memutuskan menaikkan tarif jasa kepelabuhanan di cabang-cabang. Proses yang dilaksanakan diawali dengan pendekatan dan sosialisasi oleh cabang-cabang kepada asosiasi pengguna jasa dan mengkonsultasikannya kepada jajaran Departemen setempat (Administratur Pelabuhan), setelah dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan cabang mengusulkan kenaikan tarif ke Direksi. Persetujuan Direksi diberikan setelah mengkonsultasikannya dengan Departemen Perhubungan.

4) Peran Pemegang Saham dalam merespon pasar.

Dalam merespon perubahan pasar, secara umum tidak terlihat adanya campur tangan Pemegang Saham dalam kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi dan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

5) Pelaksanaan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada.a) RUPS dilaksanakan tepat waktu. Secara formal RUPS pengesahan RKAP tahun 2009

dilaksanakan tanggal 28 Januari 2009, tidak melebihi waktu yang ditentukan (30 hari setelah tahun buku berjalan), walau secara substansi masih perlu perbaikan.

RUPS pengesahan perhitungan dan laporan tahunan tahun 2008 telah dilaksanakan tanggal 19 Juni 2009, telah sesuai pasal 21 Anggaran Dasar yang menentukan RUPS tahunan mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

b) Panggilan RUPS memuat agenda yang berisi semua hal penting untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Setiap akan dilaksanakan RUPS, Direksi telah membuat undangan rapat yang ditujukan kepada Komisaris dan Pemegang Saham. Undangan RUPS antara lain memuat hari/tanggal rapat, waktu, tempat pelaksanaan dan agenda rapat.

c) Pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang adil dan transparan.

Prosedur Pengambilan Keputusan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan, dan telah dilaksanakan dalam RUPS yang dilaksanakan. Pengambilan keputusan RUPS dilaksanakan dengan memperhatikan kehadiran Kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan Surat Penunjukan sebagai Kuasa Pemegang Saham. Proses keputusan diambil melalui proses pembahasan oleh Pemegang Saham. Hal ini ditunjukkan dalam Risalah RUPS memuat tanggapan dan pertanyaan terhadap usulan suatu agenda rapat. Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam risalah RUPS yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pemegang Saham, Komisaris Utama dan Direktur Utama.

d) Risalah RUPS memuat dinamika rapat. Dalam Risalah setiap pelaksanaan RUPS telah memuat


dinamika rapat. Hal ini ditunjukkan dengan; telah mencantumkan dasar penyelenggaraan, daftar hadir, ringkasan jalannya rapat, keputusan rapat, pengarahan pemegang saham, dan dalam salah satu keputusan yang dinyatakan dalam Risalah rapat adalah bahwa Notulen rapat teknis maupun Pra RUPS, yang menunjukkan adanya proses pembahasan (Tanya jawab atas materi rapat oleh peserta rapat) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Risalah RUPS tersebut.

6) Pengangkatan anggota Komisaris.a) Komposisi dan kualikasi Komisaris ditetapkan

RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang,

masing-masing telah memiliki pendidikan yang memadai, serta pengalaman kerja dan pengetahuan/keahlian yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, komposisi Dewan Komisaris juga mencakup penguasaan bidang lainnya seperti Hukum, Keuangan dan Akuntansi.

b) RUPS menetapkan paling sedikit 20% dari anggota

Komisaris berasal dari kalangan di luar BUMN dan Pemerintah.

Dari enam Komisaris yang ada, dua diantaranya berasal dari kalangan di luar BUMN yaitu saudara Mudjito merupakan purnawirawan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) dan saudara Arie Sulendro pensiunan/mantan Kepala BPKP.

7) Pengangkatan anggota Direksi.a) RUPS menetapkan sistem penilaian kepatutan dan

kelayakan (t and proper test) bagi calon anggota Direksi.

Sistem penilaian kelayakan dan kepatutan (t and proper test) bagi calon anggota Direksi telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-104/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian calon anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yaitu melalui pengujian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

b) Komposisi dan kualikasi Direksi ditetapkan RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lima anggota Direksi telah memiliki pengalaman/pengetahuan sesuai dengan jenis usaha PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), karena dua orang sebelumnya telah menjabat sebagai Direksi

di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), satu orang sebelumnya menjabat General Manajer di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan dua orang merupakan Direksi lama yang diangkat kembali. Kualikasi Direksi yang ada juga telah sesuai dengan jenis usaha perusahaan dan mencakup penguasaan bidang lainnya yang relevan dengan tugas maupun tanggungjawabnya, hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan anggota Direksi.

c) RUPS menetapkan paling sedikit 20% dari anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar BUMN.

Komposisi Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berasal dari : dua Direksi PT Pelindo III (Persero), dua Direksi dari PT Pelindo IV (Persero), dan satu Direksi dari PT Pelindo II (Persero).

d) RUPS menetapkan aturan perangkapan jabatan Komisaris bagi Direksi.

Aturan perangkapan jabatan Komisaris bagi Direksi telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan bahwa para anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan anggota Direksi atau Komisaris pada BUMN atau anggota Direksi perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau daerah, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif, calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Penilaian terhadap Direksi. Pemegang Saham telah melakukan penilaian kinerja

Direksi secara kolegial (board) dalam RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008 dan hasil penilaian kinerja tersebut tertuang dalam Risalah RUPS, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2008 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

9) Sistem insentif untuk Direksi dan Komisaris.a) RUPS menetapkan sistem insentif untuk Komisaris

dan Direksi.


RUPS telah menetapkan sistem Insentif Komisaris dan Direksi berbasis kinerja yaitu dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER- 2/MBU/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Bab VII Tantiem dan Insentif Kinerja. Pasal 29 (1) BUMN dapat memberikan Tantiem kepada anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas, dalam hal BUMN memperoleh keuntungan pada tahun bersangkutan. Pasal 29 (4) Persero dapat memberikan Tantiem kepada anggota direksi dan dewan komisaris dalam hal persero mengalami peningkatan kinerja, walau persero masih mengalami kerugian dalam tahun bersangkutan atau akumulasi rugi dari tahun sebelumnya. Pasal 30 Perhitungan Tantiem dan Insentif didasarkan pada pertimbangan antara lain pencapaian ukuran kinerja kunci, dan atau pencapaian tingkat kesehatan perusahaan dengan tingkat capaian di atas 70%.

b) RUPS menerapkan sistem insentif untuk Komisaris dan Direksi.

RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008 tanggal 19 Juni 2009 Nomor : RIS-34/D3.MBU/2009 antara lain menetapkan tantiem Direksi, Komisaris dan Sekretaris Komisaris sebesar Rp 3.500.000.000,00, dengan komposisi sebagai berikut : Direktur Utama : 100%, Anggota Direksi : 90% , Komisaris Utama : 40%, Anggota Komisaris : 36% dan Sekretaris Komisaris : 15% dari tantiem Direktur Utama.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas kinerja PT Pelindo III (Persero) oleh KAP S.Manan, Wahyudi & Rekan Nomor Lap.021/MW.05.A/2009 24 Maret 2009. Tingkat Kesehatan Perusahaan Sehat (AA) dengan skor : 88,70 (Berdasar Kep-100/MBU/2002), capaian KPI Kontrak Manajemen yang ditandatangani bersama Kuasa PS, Komisaris, dan Direksi pada tanggal 28 Agustus 2008, sesuai Laporan BPKP Jawa Timur Nomor : LHE- 10969/PW13/4/2009 tanggal 16 Juni 2009 mencapai 90,66%, maka pemberian tantiem telah memenuhi/sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN PER-2/MBU/2009 yaitu capaian kinerja di atas 70%.

b. Indikator pada aspek hak dan tanggung jawab Pemegang Saham yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan,

terinci sebagai berikut : 1) Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan/keputusan

Pemegang Saham/RUPS.a) RUPS belum memberikan pengesahan RKAP yang

disampaikan oleh Direksi sesuai ketentuan. Risalah RUPS pengesahan RKAP tahun 2009 Nomor

: Ris- 01/D3.MBU/2009 tanggal 28 Januari 2009 belum menggambarkan proses yang transparan atau tidak menggambarkan proses yang terjadi sebagai berikut :

Usulan RKAP tahun 2009 dikirim ke Pemegang Saham tanggal 29 Oktober 2008 dengan surat Nomor : KU.0101/17/P.III-2008, selanjutnya dalam rangka memenuhi Surat Menteri Negara BUMN tentang Shareholder Aspiration, Direksi mengajukan usulan penyesuaian RKAP tahun 2009 melalui surat Nomor : PU.03/09/P.III-2009 tanggal 25 Februari 2009, perubahan dikarenakan adanya penyesuaian asumsi dasar karena mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, berlakunya PP Nomor 6 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan dan Surat Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KN.42/1/1/DJPL-09 tanggal 11 Februari 2009. Terhadap usulan penyesuaian RKAP yang disampaikan Direksi tanggal 25 Februari 2009 tidak ada tanggapan Pemegang Saham. Usulan penyesuaian tersebut digunakan sebagai isi RKAP 2009, namun ketetapannya tetap menggunakan RIS. 01/D3.MBU/2009 tanggal 28 Januari 2009.

b) Penunjukan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh RUPS belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku.

Penunjukan Direksi di tahun 2009 telah diputuskan oleh RUPS sesuai peraturan yang berlaku, namun dalam penunjukan Komisaris belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

Dalam tahun 2009 RUPS dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-25/MBU/2009 tanggal 2 Februari 2009 telah mengangkat satu anggota Komisaris baru (Sdr. Arie Soelendro), sehingga jumlah Komisaris PT Pelindo III (Persero) menjadi enam orang. Sementara itu salah satu Anggota Komisaris (Sdr. Tursandi Alwi) sehubungan jabatannya di Kesekretariatan Wakil Presiden sejak tahun 2008 sudah tidak dapat melaksanakan tugas/kewajibannya sebagai anggota komisaris PT. Pelindo III (Persero). Hal ini kurang sesuai dengan; Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa Anggota Komisaris


sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan pemberhentian dilakukan apabila berdasar kenyataan, anggota Komisaris bersangkutan antara lain tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan) antara lain menyatakan bahwa Komisaris sebanyak banyaknya 5 (lima) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi.

Agar RUPS dapat menetapkan hal hal yang perlu mendapat persetujuan Pemegang Saham lebih sesuai ketentuan kami menyarankan Pemegang Saham agar :(1) Risalah RUPS Pengesahan atas RKAP disusun

sesuai proses yang terjadi;(2) Penunjukan/penetapan Komisaris sesuai

Anggaran Dasar dan Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan).

2) Peran Pemegang Saham dalam Merespon Pasar. RUPS belum sepenuhnya memberi tanggapan atas

usulan Perusahaan dalam merespon perubahan pasar yaitu Pemegang Saham belum memberi tanggapan atas surat Direksi Nomor : PU.03/09/P.III-2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Penyesuaian Shareholder Aspiration yang berisi usulan perubahan/penyesuaian asumsi ekonomi dan target dalam RKAP 2009.

Untuk lebih meningkatkan peran Pemegang Saham kami merekomendasikan agar Memberi tanggapan secara formal atas usulan perubahan RKAP yang diajukan Direksi.

3) Pengangkatan Anggota Komisaris.

a) RUPS belum menetapkan sistem penilaian kepatutan dan kelayakan (t and proper test) bagi calon anggota Komisaris .

b) Belum ada penetapan perangkapan jabatan Komisaris bagi anggota Komisaris

Menurut Anggaran Dasar PT Pelindo III (Persero) Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan calon anggota legeslatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Namun demikian RUPS belum menetapkan secara khusus maksimum jabatan Komisaris yang boleh

dipegang oleh seorang anggota Komisaris termasuk jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan.

Agar penerapan indikator ini mencapai/mendekati best practices kami sarankan kepada Pemegang Saham untuk :(1) Menetapkan Sistem penilaian kepatuhan

dan kelayakan (t and proper test) bagi calon anggota Komisaris;

(2) Menetapkan aturan mengenai jabatan rangkap Komisaris sebagai Anggota Komisaris pada perusahaan lain.

4) Penilaian Terhadap Komisaris. RUPS belum menetapkan sistem penilaian capaian

kinerja anggota Komisaris baik secara kolegial maupun individual dan tidak melakukan penilaian kinerja Komisaris sesuai sistem yang ada baik secara kolegial maupun individual.

Agar penerapan indikator ini mencapai/mendekati best practices, kami sarankan Pemegang Saham untuk menetapkan sistem dan melaksanakan penilaian capaian kinerja anggota Komisaris baik secara kolegial maupun individual.

5) Penilaian terhadap Direksi. Perbaikan yang diperlukan pada indikator ini adalah

RUPS telah menetapkan sistem penilaian kinerja Direksi secara kolegial melalui penandatanganan KPI Kontrak Manajemen namun belum menetapkan sistem penilaian kinerja Direksi secara individual dan belum melakukan penilaian kinerja masing masing Direksi.

Agar penerapan indikator ini mencapai/mendekati best practices, kami sarankan Pemegang Saham untuk menetapkan sistem dan melaksanaan penilaian capaian kinerja anggota Direksi secara individual.

2. Aspek Kebijakan GCGAspek governance yang terkait dengan Kebijakan GCG

dinilai berdasarkan 2 (dua) indikator yang mencerminkan

compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang

terkait dengan aspek Kebijakan GCG adalah (i) Ketersediaan

pedoman/kebijakan GCG; (ii) Muatan pedoman/kebijakan

GCG.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kedua indikator dengan 13 (tiga belas) parameter,

dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua indikator



92,80%.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator

dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Indikator pada aspek kebijakan GCG yang tingkat

pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut :

1) Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah memiliki

kebijakan berkaitan dengan GCG, antara lain :a) Pedoman Good Corporate Governance (Code of

Corporate Governance).b) Pedoman Perilaku (Code of Conduct).c) Commitee Audit Charter. d) Internal Audit Charter. e) Kebijakan Manajemen Risiko, yang diatur dalam

Peraturan Direksi Nomor : Per-11/PS.0503/P.III-2007 tentang Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Korporat di Lingkungan PT.Pelindo III (Persero).

f) Kebijakan Teknologi Informasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor : KEP.09.1/PR.03/P.III-2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Master Plan Teknologi Informasi PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero).

g) Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan, seperti dituangkan dalam PKB tahun 2007 antara PT Pelindo III (Persero) dengan Serikat Pegawai PT Pelindo III (Persero) Nomor : HK.0501/5.1/P.III-2007 dan Nomor : 132.A/DPP.SPPI.III/XII-2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SPPI III. PKB adalah bentuk kesepakatan antara pengusaha dengan SPPI yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan industrial untuk menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kerja. Selain itu juga terdapat aturan mengenai pembinaan mutasi pegawai, Dewan Pertimbangan jabatan, penilaian karya pegawai, pengukuran kompetensi oleh pihak independen dan survey kepuasan pegawai. Program pengembangan keahlian bagi pegawai tertuang dalam RKAP 2009 dan sistem reward berdasarkan kinerja dan masa kerja telah diatur dalam penilaian karya pegawai.

h) Kebijakan mengenai hak-hak konsumen, terkait keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Perusahaan telah menerapkan 5R sebagai implementasi tata nilai perusahaan yang pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan

lingkungan kerja perusahaan. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Perusahaan juga telah memiliki SOP pengendalian kualitas produk dan jasa yang dihasilkan melalui penerapan ISO 9001:2000, ISO 14000, Sertikasi ISPS Code. Perusahaan juga memiliki prosedur pengukuran analisa dan kepuasan pelanggan (P-MT-01) untuk mengetahui apakah produk dan layanan yang diberikan sudah memenuhi persyaratan pelanggan, sebagai bahan masukan dalam tinjauan manajemen dan memenuhi persyaratan mutu.

Selain itu, kantor cabang Tanjung Emas Semarang telah menerima sertikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Kep.02/MEN/2007 tanggal 2 Januari 2007. Demikian juga, kantor cabang Tanjung Perak juga menerima penghargaan sertikat dan bendera SMK3 sesuai dengan SK Menakertrans No Kep.01/MEN/2005 tanggal 3 Januari 2005.

i) Kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban pemasok yang dituangkan dalam halaman 124 Bab. XII tentang Kontrak pada Peraturan Direksi Nomor : PER.33/IG.0201/P.III-2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT (Persero) Pelindo III. Selain itu hak dan kewajiban kepada pemasok (rekanan) diatur dalam perjanjian kontrak kerja (pasal-pasalnya).

j) Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan berupa kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) seperti tertuang dalam RKAP PKBL tahun 2009.

2) Muatan Pedoman/kebijakan GCG :a) Pedoman GCG atau Code of Corporate Governance

telah memuat :(1) Hak, kewenangan dan tanggung jawab

Pemegang Saham/RUPS.(2) Hak dan kewajiban, tugas serta tanggung

jawab setiap organ perusahaan lainnya. (3) Pengaturan benturan kepentingan, terkait

dengan jabatan rangkap, kepemilikan saham dan hal lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan ditingkat Direksi dan Komisaris.

b) Code of Conduct atau Pedoman Perilaku telah memuat :(1) Nilai-nilai perusahaan.(2) Benturan kepentingan diantaranya yang


terkait dengan perilaku insan perusahaan serta mekanisme penanganan dan pelaporan.

(3) Larangan suap.(4) Pengaturan hadiah.(5) Kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan

dan keselamatan kerja.(6) Kesempatan yang sama untuk mendapatkan

pekerjaan, promosi dan pemberhentian (termasuk lingkungan yang bebas dari segala bentuk tekanan).

(7) Etika yang terkait dengan Stakeholders lainnya, misalnya masyarakat, pegawai, pemasok, pelanggan, dan kreditur (termasuk perlindungan terhadap hak-hak mereka).

(8) Mekanisme penegakan Code of Conduct termasuk pelaporan atas pelanggaran

b. Indikator pada Aspek Kebijakan GCG yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, terinci sebagai berikut :

1) Ketersediaan pedoman/kebijakan GCG. Secara umum pedoman/kebijakan GCG yang ditetapkan

telah memadai, namun Perusahaan belum menetapkan kebijakan sistem pengendalian intern sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : 117/2002.

Perusahaan telah memiliki sistem Pengendalian internal, namun kebijakan sistem pengendalian intern yang terintegrasi belum dinyatakan secara tertulis dalam suatu dokumen (Pedoman Tata Kelola atau Internal Audit Charter), sistem pengendalian intern yang ada bila dikelompokan dalam komponen pengendalian intern menurut COSO sebagai berikut :a) Lingkungan Pengendalian diantaranya tercermin pada telah ditetapkannya

Pedoman Etika dan Perilaku serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai perwujudan atas integritas dan nilai etika serta komitmen terhadap kompetensi, adanya struktur organisasi uraian tugas dan pemberian wewenang dan tanggung jawab yaitu melalui Peraturan Direksi Nomor : PER.25/05.0101/P.III-2009, kebijakan pengelolaan SDM yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Direksi lain sebagai aturan pelaksanaannya (seperti : penggajian, pola karier dan lain-lain).

b) Penilaian Risiko Perusahaan telah menetapkan kebijakan manajemen

risiko dan telah dilakukan identikasi dan analisa

risiko yang meliputi identikasi risiko, mitigasi risiko dan peringkatan risiko untuk Kantor Pusat, Tanjung Perak, Tanjung Emas, TPKS, Tanjung Intan, Banjarmasin dan Unit Perkapalan. Evaluasi Dewan Komisaris menyatakan perlu perbaikan kebijakan manajemen risiko yang akan diterapkan dalam kontek operasional, pengendalian dan strategik.

c) Aktivitas Pengendalian Perusahaan telah menetapkan prosedur tetap/

SOP (Standart Operating Prosedur) untuk aktivitas usahanya termasuk didalamnya prosedur pengadaan barang dan jasa, dan sistem dan prosedur akuntansi, dalam rangka pengendalian mutu ditetapkan kebijakan manajemen pengendalian mutu ( ISO). Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI), perusahaan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

d) Informasi dan komuniksi Perusahaan telah memiliki kebijakan teknologi

informasi, Sistim informasi yang telah dikembangkan SIUK (Sistem Informasi Usaha dan Keuangan) dan Sistem Informasi Kepegawaian, berdasar hasil evaluasi Komisaris, teknologi informasi di bidang SDM masih perlu disempurnakan untuk menunjang administrasi SDM di kantor pusat dan cabang. Demikian juga untuk SIUK perlu disempurnakan untuk dapat dimanfaatkan sebagai sistem pengumpulan data kinerja untuk menjamin akurasi pelaporan capaian kinerja.

e) Monitoring Merupakan proses untuk menilai kualitas kinerja

sistem pengendalian internal : monitoring berkesinambungan, evaluasi terpisah, pelaporan kelemahan. Perusahaan belum melaksanakan hal ini. Pelaksanaan monitoring SPI belum dilakukan secara khusus, demikian juga pelaporannya. Berdasar hasil wawancara dengan Direktur Utama, audit SPI pada pelaksanaannya telah mencakup hal itu, namun dalam laporan yang diterbitkan tidak ada pengungkapan tentang penilaian atas sistem pengendalian intern.

Agar penerapan indikator ini lebih mencapai/mendekati best practices kami sarankan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal perusahaan yang meliputi


unsur lingkungan pengendalian, pengkajian dan pengelolaan risiko, aktitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi dan monitoring dalam satu dokumen.

2) Muatan pedoman Kebijakan GCG Pedoman perilaku didalamnya belum memuat

pengaturan donasi/sumbangan dan pengaturan imbalan.

Untuk itu kami sarankan kepada Direksi untuk menyempurnakan Pedoman Perilaku dengan menambahkan didalamnya pengaturan donasi/sumbangan dan pengaturan imbalan.

3. Aspek Penerapan GCG Aspek penerapan GCG dinilai atas organ perusahaan,

baik organ utama maupun organ pendukung yang terdiri

dari : Komisaris, Komite Audit, Direksi, SPI dan Sekretaris

Perusahaan dengan menggunakan 32 indikator. Hasil

assessment yang dilakukan terhadap penerapan ke-32

indikator dengan 94 parameter tersebut menunjukkan

bahwa penerapan ke-tiga puluh dua indikator tersebut

termasuk kategori baik dengan capaian skor aktual 56,44

dari skor maksimal 66 atau 85,52%.

Adapun rincian hasil assessment untuk masing-masing organ perusahaan disajikan sebagai berikut:

a. Komisaris Aspek governance yang terkait dengan penerapan

GCG oleh Komisaris dinilai berdasarkan 12 (dua belas) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh Komisaris adalah (i) Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris, (ii) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas, (iii) Persetujuan Komisaris atas asumsi dan rencana pencapaian dalam RJPP dan RKAP, (iv) Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, (v) Kontrol Komisaris atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, (vi) Akses bagi Komisaris atas informasi perusahaan, (vii) Peran Komisaris atas pemilihan calon anggota Direksi, (viii) Tindakan Komisaris terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya, (ix) Keterbukaan informasi, (x) Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate Governance, (xi) Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Komisaris, (xii) Peran Sekretaris Komisaris

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap

penerapan kedua belas indikator dengan 35 (tiga puluh lima) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedua belas indikator tersebut mencapai skor 23,57 dari skor maksimal 27 atau 87,30%.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komisaris yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut :

a) Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris. Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris yang

telah dilaksanakan dengan baik terlihat pada praktik Komisaris telah menyusun/memiliki dan melaksanakan program pengenalan untuk anggota Komisaris yang diberikan kepada Komisaris Utama pada awal menjabat. Materi yang diberikan antara lain meliputi Anggaran Dasar PT Pelindo III (Persero), Implementasi keamanan fasilitas pelabuhan di lingkungan PT Pelindo III (Persero), Potensi kerjasama pembangunan pelabuhan yang akan datang, GCG dan panduan GCG, selayang pandang dan gambaran umun PT Pelindo III (Persero). Demikian juga untuk Komisaris baru (penambahan satu orang Komisaris di Tahun 2009) telah memperoleh program pengenalan, walaupun pelaksanaannya belum terdokumenkan.

b) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas.

Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada :(1) Dewan Komisaris telah memiliki mekanisme

pengambilan keputusan dalam rapat Komisaris.

(2) Komisaris telah menetapkan pembagian tugas di antara anggota Komisaris yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor : 003/SK/DK.P.III/2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

(3) Komisaris menyusun rencana kerja yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai di tahun 2009 yang disahkan Komisaris Utama tanggal 23 Januari 2009 dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemegang saham.


c) Persetujuan Komisaris atas asumsi dan rencana

pencapaian dalam RJPP dan RKAP. Praktik yang telah sesuai dengan best practices

penerapan GCG terlihat pada : (1) Komisaris telah memberikan masukan pada

saat penyusunan RJPP dan RKAP. Masukan Komisaris atas usulan RJPP 2009-

2013 dilakukan dalam rapat koordinasi dengan Direksi dan dalam pembahasan pembahasan di tahun 2008. Untuk penyusunan RKAP tahun 2010 Komisaris telah memberikan masukan dalam rapat koordinasi dengan Direksi tanggal 27 Oktober 2009.

(2) Komisaris menyetujui RJPP dan RKAP. Persetujuan Komisaris atas RJPP diberikan

dengan ikut menandatangani Dokumen RJPP 2009-2013 yang ditetapkan. Persetujuan Komisaris atas RKAP 2009 diberikan dalam rapat pembahasan usulan RKAP 2009 tanggal 25 November 2008, walau tanggal persetujuan belum sesuai dengan ketentuan maksimal dua bulan sebelum tahun buku berakhir (30 Oktober 2008).

d) Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada :(1) Komisaris mengkaji kelayakan visi dan

misi korporasi serta memberi masukan perbaikannya yang dilakukan dalam rapat koordinasi dengan Direksi yang membahas RJPP 2009-2013 di tahun 2008.

(2) Komisaris memberikan arahan dan masukan tentang manajemen risiko korporasi, Komisaris telah mereviu kebijakan dan strategi Manajemen Resiko, serta memberi masukan arahan Manajemen Resiko kepada Direksi, namun Komisaris belum mengidentikasi resiko korporasi yang tinggi.

(3) Komisaris mengefektifkan komunikasi (tertulis/tidak tertulis) dengan Direksi dan jajarannya dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris.

Komunikasi Komisaris dengan Direksi di luar rapat telah berjalan efektif. Media yang digunakan meliputi telepon, email, dan faksimile serta kegiatan olah raga bersama.

(4) Komisaris melakukan otorisasi atas transaksi atau tindakan yang memerlukan persetujuan

Komisaris.(5) Komisaris (berdasarkan usul dari Komite

Audit) mengajukan calon Auditor Eksternal Kantor Akuntan Publik S. Manan, Wahyudi & Rekan kepada RUPS, untuk melakukan Audit Laporan Keuangan 2009, evaluasi kinerja dan PKBL, serta audit kepatuhan. Dalam usulan telah mencatumkan alasan pencalonan namun belum memuat besarnya honorarium.

(6) Komisaris berpartisipasi aktif dalam meningkatkan citra perusahaan melalui media pertemuan asosiasi yang berskala nasional maupun regional, pertemuan dengan pihak ke tiga atau pengguna jasa, dan kunjungan ke cabang cabang.

e) Kontrol Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada :(1) Komisaris telah mengawasi dan memantau

(control and monitor) kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku.

Komisaris telah memantau kegiatan Direksi dan melaporkan kepada Pemegang saham melalui Laporan Evaluasi Pengendalian. Pemantauan dan pembahasan kepatuhan Direksi dilakukan dalam bentuk rapat-rapat yang hasilnya disampaikan kepada Direksi, Komisaris juga telah memantau dan membahas kepatuhan Direksi atas peraturan yang dilakukan melalui forum rapat internal dan gabungan dengan Direksi secara berkala.

(2) Komisaris telah mengawasi dan memantau (control and monitor) kepatuhan Direksi dalam menjalankan korporasi sesuai dengan Kontrak Manajemen, RJPP dan RKAP.

Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi menjalankan korporasi sesuai Kontrak Manajemen, RKAP dan RJPP melalui reviu terhadap laporan manajemen bulanan/triwulanan yang dikirim Direksi dan dengan usulan/arahan dalam forum rapat gabungan. Pengawasan Komisaris juga dilakukan dengan memberi penugasan khusus kepada Komite Audit diantaranya melakukan evaluasi atas kerjasama usaha pembangunan dan pengelolaan air limbah dengan mitra kerja di Benoa dan kerjasama usaha pengembangan


Pelabuhan Mekar Putih di Pulau Laut, dan telah dilakukan pembahasan atas hasil evaluasi tersebut. Komisaris telah menyampaikan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham pada saat RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008 tanggal 19 Juni 2009.

(3) Komisaris menilai Direksi yang menyangkut tingkat keberhasilan mereka dalam menjalankan korporasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

Komisaris menilai kinerja Direksi berdasarkan laporan manajemen bulanan yang disampaikan berkala kepada Komisaris, penilaian meliputi pencapaian target dan kendala kendala yang dihadapi dalam mencapai target. Hasil penilaian disampaikan dalam forum rapat gabungan maupun usulan atau reviu laporan manajemen. Komisaris juga telah menilai pelaksanaan efektivitas pengendalian internal perusahaan yang diterapkan oleh Direksi dan hasil penilaian telah disampaikan kepada Pemegang Saham.

f) Akses bagi Komisaris atas informasi Perusahaan. Praktik yang telah sesuai dengan best practices

penerapan GCG terlihat pada Komisaris telah bertindak aktif menggunakan hak dan wewenangnya untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya, termasuk mengundang Direksi/manajemen dalam rapat Komisaris atau menggunakan Komite Komisaris, dan Direksi telah memberikan informasi dengan baik kepada Komisaris.

g) Peran Komisaris dalam pemilihan calon anggota Direksi.

Komisaris telah memiliki kriteria dalam mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham. Hal ini terlihat pada praktik sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan Komisaris, terdapat 4 kriteria utama yaitu kompetensi, personality, knowledge dan experience. Untuk proses pergantian Direksi Tahun 2009 Perusahaan telah mengajukan longlist kepada Pemegang Saham dan Komisaris telah menyampaikan usulan short list kepada Pemegang Saham setelah longlist dievaluasi dengan penilaian atas 4 aspek tersebut.

Yang paling diutamakan oleh Komisaris dalam penilaian tersebut adalah masalah personality.

h) Tindakan Komisaris terhadap (potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada Komisaris telah menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahan pada awal pengangkatan. Menurut hasil kuesioner Komisaris, sampai saat ini tidak ada potensi benturan kepentingan.

i) Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate Governance.

Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada Komisaris telah memantau penerapan prinsip-prinsip GCG atau memastikan pelaksanaan assessment penerapan GCG antara lain dengan aktif menanyakan, membahas, dan mengevaluasi prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas operasional (misal : bidang pengadaan), mempelajari dan membahas hasil assessment penerapan GCG tahun 2008 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan nilai 80,79 %, serta mengkaji laporan manajemen yang terkait dengan penerapan GCG di Perusahaan.

j) Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Komisaris.

Praktik yang telah sesuai dengan best practices penerapan GCG terlihat pada :(1) Jumlah rapat-rapat Komisaris memenuhi

ketentuan yaitu selama tahun 2009 telah diselenggarakan rapat sebanyak 12 kali yang telah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

(2) Komisaris telah menetapkan tata tertib rapat dan melaksanakannya. Ketetapan tata tertib rapat Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar pasal 16, dalam Buku Panduan GCG bagian III huruf H, dan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

(3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat, setiap anggota Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul


perbaikannya atas risalah rapat.

k) Peran Sekretaris Komisaris. Praktik yang telah sesuai dengan best practices

penerapan GCG terlihat pada :(1) Sekretariat Komisaris memiliki uraian tugas yang

jelas yaitu Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Komisaris Pelindo III (Persero) diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris Pelindo III (Persero) Nomor : KP.58/VIII/K/DK.P.III/99 tanggal 27 Agustus 2007, yang antara lain mengatur tugas dan tanggungjawab Sekretaris, urusan tata usaha, urusan penyiapan naskah dan urusan rumah tangga dan perjalanan. Para staf dan pejabatnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 047/SK/VII/DK.P.III-2009 tanggal 1 Juli 2009, terdiri dari Setyo Puji Hartono sebagai urusan penyiap naskah, Gatot Suratmin sebagai urusan rumah tangga dan perjalanan, Giyana sebagai staf urusan rumah tangga dan perjalanan dan Mardiana sebagai staf kesekretariatan dan tata naskah dengan masa tugas 2 tahun.

(2) Sekretariat Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen Komisaris yang terlihat pada praktek bahwa Sekretaris Komisaris mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris dan telah mengadministrasikan dokumen Komisaris dengan tertib.

(3) Sekretaris Komisaris telah menyiapkan undangan rapat dan menghadiri rapat Komisaris serta menyiapkan risalah rapat.

2) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komisaris yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, terinci sebagai berikut :a) Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris. Penyelenggaraan program pengembangan

(knowledge dan skill) bagi Komisaris belum memadai yaitu tidak terdapat program pengembangan bagi Komisaris yang tertuang dalam RKAP 2009. Dalam RKAP hanya mencantumkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM (biaya umum sebesar Rp 11.254.583.000,-) secara umum, tidak terdapat rincian lebih lanjut. Walau dalam agenda kerja Komisaris tahun 2009 terdapat kunjungan kerja/studi banding ke luar negeri untuk memperoleh masukan informasi tentang kemajuan sistem pengelolaan kepelabuhan secara global dan Komisaris telah pernah mengikuti program

pengembangan antara lain : Assessment Penerapan GCG pada BUMN di Jakarta tanggal 27 Juli 2009 (Sdr. Mudjito), Diskusi Panel oleh Forum Humas BUMN di Jakarta tanggal 12 Oktober 2009 (Sdr. Mudjito), Workshop Business ethics Challenges Behind Opportunities tanggal 10 Desember 2009 (Sdr. Mudjito dan Sdr. Arie Soelendro), workshop yg diadakan oleh CLDI di Jakarta tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2009 (Sdr. Arie Soelendro, Sdr. Gumilang Hardja Koesoema dan Sdr. Herman Hidayat).

Terkait dengan penerapan GCG yang belum sepenuhnya sesuai dengan best practices tersebut, direkomendasikan kepada Komisaris agar merencanakan program pengembangan knowledge and skill bagi Komisaris yang secara sistematis dan terstruktur dalam program kerja Komisaris dan dimasukkan/dituangkan dalam RKAP.

b) Arahan Komisaris terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

Kelemahan yang masih dijumpai pada indikator ini pada praktek sebagai berikut :(1) Komisaris telah memberikan arahan dan

masukan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan korporasi yang disampaikan dalam Evaluasi Dewan Komisaris atas Kinerja Pengendalian Internal Perusahaan, yaitu : (i) Teknologi informasi dibidang pengelolaan SDM perlu diadakan penyempurnaan untuk menunjang administrasi SDM baik di kantor pusat maupun di kantor cabang; (ii) Di bidang TI diharapkan agar kegiatan diprioritaskan kepada usaha untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan. Namun, arahan yang diberikan belum berdasarkan pada hasil reviu atas Laporan Kinerja Teknologi Informasi karena Komisaris belum mendapatkan Laporan tentang kinerja teknologi informasi dari Direksi.

(2) Komisaris belum sepenuhnya menindaklanjuti semua hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian/persetujuan Komisaris secara tepat waktu, relevan dan akurat.

Komisaris telah menindaklanjuti semua hal yang perlu persetujuan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan secara tepat waktu, relevan dan akurat, seperti : persetujuan kerjasama, persetujuan RKAP,


persetujuan KPI dan persetujuan pemberian pinjaman, dan arahan atau masukan atas materi yang perlu mendapat persetujuan Komisaris tersebut telah disampaikan kepada Direksi secara tertulis. Namun, demikian untuk masalah penting di luar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar belum ditetapkan kriterianya.

Atas kelemahan tersebut kami rekomendasikan kepada Komisaris untuk :

(1) Mendorong Direksi menyusun laporan

tentang kinerja teknologi informasi dan

meminta untuk mengirimkan ke Dewan

Komisaris.

(2) Bersama Direksi menyusun dan menetapkan

kriteria hal/masalah penting yang

perlu mendapat perhatian/persetujuan

Komisaris diluar yang telah ditetapkan

dalam anggaran dasar perusahaan.

c) Keterbukaan informasi Dalam indikator keterbukaan informasi hal yang

belum sesuai dengan praktik GCG adalah Komisaris belum memberikan informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam kewenangannya. Hal ini terlihat pada praktik bahwa Komisaris memberikan laporan berkala kepada Pemegang Saham baru berupa evaluasi Dewan Komisaris atas kinerja pengendalian internal perusahaan PT Pelindo III (Persero) yang disampaikan bersamaan dengan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2008. Belum ada kriteria mengenai informasi yang dapat diberikan oleh Komisaris kepada Stakeholders lainnya, sehingga Komisaris tidak dapat memberikan informasi kepada Stakeholders lainnya (di luar Pemegang Saham).

Atas kelemahan ini kami rekomendasikan kepada Komisaris, agar bersama Direksi merumuskan dan menetapkan kriteria mengenai informasi yang dapat disampaikan oleh Komisaris kepada Stakeholders di luar Pemegang Saham.

d) Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate Governance

Komisaris belum melakukan penilaian terhadap kinerja Komisaris yang dilakukan oleh Komisaris

atau Komite Komisaris (self assessment). Atas kelemahan ini kami rekomendasikan kepada

Komisaris untuk merumuskan dan mengusulkan ke RUPS kriteria penilaian terhadap Kinerja komisaris, dan melakukan penilaian sendiri (self assessment) berdasar kriteria tersebut.

e) Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Komisaris

Pada indikator ini kelemahan dijumpai pada praktek berikut ini :(1) Kehadiran Anggota Komisaris dalam rapat-

rapat tahun 2009 kurang memadai, yaitu rata-rata 62,50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

(2) Risalah rapat belum seluruhnya mencantumkan dinamika rapat, yaitu dari 12 kali rapat, notulen yang mencantumkan dinamika rapat hanya 7 notulen rapat atau 58%.

(3) Di dalam setiap rapat Komisaris belum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, yaitu dari 12 risalah rapat Komisaris tidak ada satupun yang mencantumkan evaluasi pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya atau tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut di atas kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk :(1) Meningkatkan tingkat kehadiran dalam setiap

rapat Dewan Komisaris.(2) Memerintahkan Sekretaris Komisaris untuk

selalu mencantumkan dinamika rapat dalam setiap risalah rapat Dewan Komisaris.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris diagendakan pada awal rapat membahas evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan memerintahkan Sekretaris Komisaris untuk memasukkan hasilnya ke dalam risalah rapat, sehingga dapat dijadikan bahan monitoring.

b. Komite Komisaris Aspek governance yang terkait dengan penerapan

GCG oleh Komite Komisaris dinilai berdasarkan 7 (Tujuh) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh Komite Komisaris adalah (i) Keberadaan Komite Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku, (ii) Keanggotaan


yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite, (iii) Independensi dari masing-masing komite Komisaris, (iv) Kerangka acuan pelaksanaan tugas, (v) Aktivitas masing-masing Komite Komisaris, (vi) Pelaksanaan pertemuan rutin, (vii) Pelaporan kepada Komisaris,

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan ketujuh indikator dengan 11 (sebelas) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketujuh indikator tersebut mencapai skor 5,62 dari skor maksimal 6 atau 93,71%.


1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komite Komisaris yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut:

a) Keberadaan Komite Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Korporasi telah memiliki Komite-Komite Komisaris sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kebutuhan perusahaan, yaitu Komite Audit, sedangkan Komite yang lain belum dibentuk, tugas yang seharusnya dijalankan oleh Komite-Komite tersebut dilaksanakan oleh Komisaris sesuai pembagian tugas Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dengan melalui Keputusan Komisaris Utama Nomor : 029.1/SK/V/DK.P.III/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit PT Pelindo III (Persero) terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 2009.

b) Keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite.

Anggota Komite telah memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing,

Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :(1) Ir Iskandar Abubakar, MSc : Ketua merangkap

Anggota (Komisaris lulusan Teknik Industri)(2) Agus Joko Pramono, Ak : Anggota merangkap

Sekretaris(3) Mulyono Herlambang : Anggota (purnawirawan

TNI AL) Susunan Komite Audit tersebut telah memenuhi

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, yaitu minimum satu

Anggota Komite Audit yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam di bidang keuangan dan akuntansi, komite lainnya sesuai dengan bidang yang menjadi tugasnya.

c) Independensi dari masing-masing komite Komisaris.

Anggota Komite berasal dari pihak di luar korporasi dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha korporasi. Hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut : Ketua Komite merangkap Anggota Ir. Iskandar Abubakar, MSc dari Anggota Komisaris, dan dua orang anggota Komite Audit lainnya berasal dari luar perusahaan, yaitu Agus Joko Pramono dari D.IV Akuntansi STAN, Magister Akuntansi UGM dan Mulyono Herlambang dari Purnawirawan TNI AU.

d) Kerangka acuan pelaksanaan tugas(1) Setiap Komite telah memiliki job description

yang jelas. Pembagian tugas antara Anggota Komite Audit

telah ditetapkan dalam Komite Audit Charter yang disahkan oleh Komisaris Utama tanggal 10 Desember 2008.

(2) Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS.

Ketua dan Anggota Komite diangkat melalui Keputusan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan ditembuskan kepada Menteri Negara BUMN dan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata sebagai laporan.

(3) Ketua Komite dipilih dari anggota Komisaris. Ketua Komite Audit Ir Iskandar Abubakar, MSc

merupakan salah satu anggota Komisaris.

e) Aktivitas masing-masing Komite Komisaris (Komite Audit)(1) Komite Audit telah memastikan efektivitas

sistem pengendalian manajemen dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditunjukkan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Tahun 2009 yang antara lain berisi reviu pengendalian intern perusahaan, request for proposal dan TOR auditor eksternal, rencana auditor eksternal, serta laporan SPI


dan auditor eksternal dan memantau tindak lanjutnya. Komite Audit telah mereviu PKPT SPI walau tidak dinyatakan dalam Laporan tersebut.

(2) Pertemuan berkala intern Anggota Komite Audit dan pertemuan Komite Audit dengan SPI telah dilaksanakan, yaitu:Pertemuan intern Komite Audit selama tahun 2009 hanya dilakukan sebanyak 5 kali dengan tingkat kehadiran 100%,.pertemuan Komdit dengan SPI sebanyak 7 kali, Walau atas pertemuan tersebut belum ada penetapan secara formal mengenai jadwal pertemuan oleh Ketua Komite Audit.

2) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Komite Komisaris yang penerapannya masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan, terinci sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Pertemuan Rutin(1) Jadwal dan pokok-pokok agenda pertemuan

Komite telah ditetapkan setiap awal tahun, namun belum sepenuhnya dilaksanakan.

Komite Audit telah menyusun program kerja untuk tahun 2009 yang memuat antara lain : pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik bulan Januari Maret 2009, pembahasan dengan SPI setiap 2 bulan, pembahasan Pedoman Pengelolaan Perusahaan dengan Manajemen (Jadual Prememori), pembahasan periodik dengan manajemen (setiap 3 bulan), pertemuan internal Komdit (setiap bulan) dan tugas khusus lainnya (Prememori).

Namun demikian pelaksanaan program kerja tersebut belum 100%, dan tidak ada evaluasi ataupun analisis mengenai tidak dilaksanakannya rencana kerja tersebut.

(2) Komite membuat risalah rapat, namun belum mencantumkan dinamika rapat.

Rapat Komite selama tahun 2009 dilaksanakan sebanyak 7 kali, yaitu tanggal 10 Januari 2009, 26 Februari 2009, 4 Maret 2009, 8 April 2009, 6 Mei 2009, 30 September 2009 dan 4 Desember 2009. Atas rapat yang dilaksanakan tersebut telah dibuat risalah rapat/notulennya, namun hanya memuat kesimpulan saja. Risalah rapat tidak mencantumkan dinamika rapat, tidak membahas tinjauan atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan tidak ditandatangani peserta rapat. Dalam setiap rapat juga belum

dibuat daftar hadir. Untuk itu kami rekomendasikan kepada

Komisaris agar memerintahkan Komite Audit :

(1) Dimasa mendatang melaksanakan seluruh

program kerja yang telah ditetapkan, dan

bila pelaksanaan tidak dapat 100% dari

target (program Kerja) agar dibuat evaluasi/

analisis penyebabnya.

(2) Dalam setiap risalah rapat memuat

dinamika rapat dan tinjauan atas tindak

lanjut hasil rapat sebelumnya, serta

ditandatangani setiap peserta rapat disertai

dengan disertai daftar hadirnya.

c. Direksi Aspek governance yang terkait dengan penerapan GCG

oleh Direksi dinilai berdasarkan 8 (delapan) indikator yang mencerminkan compliance dan best practices penerapan GCG. Indikator yang terkait dengan aspek penerapan GCG oleh Direksi adalah (i) Kesempatan pembelajaran bagi Direksi; (ii) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab dan otoritas; (iii) Peran Direksi dalam perencanaan perusahaan; (iv) Peran Direksi dalam pemenuhan target kinerja perusahaan; (v) Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan; (vi) Tindakan Direksi terhadap (potensi) benturan kepentingan; (vii) Keterbukaan informasi; (viii) Pelaksanaan pertemuan rutin. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan kedelapan indikator dengan 35 (tiga puluh lima) parameter, dapat disimpulkan bahwa penerapan kedelapan indikator tersebut mencapai skor 21,93 dari skor maksimal 27 atau 81,24%.


1) Indikator pada aspek penerapan GCG oleh Direksi yang tingkat pemenuhannya sudah baik, nampak dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut :a) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggung

jawab dan otoritas ditingkat Direksi terlihat dari:(1) Struktur organisasi yang telah ditetapkan

sesuai dengan strategi perusahaan, seperti dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor : PER.25/OS.0101/P.III-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sementara Kantor Pusat PT Pelindo III (Persero). Struktur organisasi telah sesuai dengan


strategi perusahaan dalam upaya menghadapi perubahan sehubungan berlakunya UndangUndang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 yang menyebabkan perubahan fungsi menjadi port terminal operator.

(2) Uraian tugas dan tanggungjawab Direksi serta manajemen di level bawahnya telah ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor : PER.25/OS.0101/P.III-2009 tanggal 23 Juli 2009 seperti tersebut di atas.

3) Direksi telah menempatkan pejabat-pejabat perusahaan yang sesuai dengan kualikasi yang ditetapkan dalam pedoman kualikasi (spesikasi).

Penempatan pegawai didasarkan pada pedoman kualikasi/kompetensi dan kinerja sesuai Keputusan Direksi Nomor : KEP.21/KP.2.08/PIII-99 tanggal 6 Mei 1999 tentang Penilaian Karya Pegawai (PKP). Unsur-unsur yang dinilai dalam PKP tersebut adalah 2 hal, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok. Penilaian individu yang dinilai adalah hasil kerja, kepemimpinan, ketrampilan kerja, kerjasama, disiplin dan peningkatan potensi. Sedangkan unsur penilaian kelompok yang dinilai adalah laba dan rugi perusahaan, kinerja operasi jasa kepelabuhanan, kesiapan fasilitas dan peralatan pelabuhan, mutu pelayanan jasa perusahaan, kepuasan pelanggan jasa perusahaan, produktivitas pegawai dan ketetapan pelaporan usaha.

Hasil kuesioner menunjukkan 85% responden menyatakan bahwa pejabat yang ditempatkan oleh Direksi telah sesuai dengan kualikasi dan kompetensi.

b) Peran Direksi dalam perencanaan perusahaan telah dilaksanakan, dalam praktik sebagai berikut :(1) Direksi telah menyerahkan Rencana Jangka

Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2009-2013 kepada Komisaris dan Pemegang Saham. RJPP tersebut telah memuat :

(a) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya.

(b) Posisi perusahaan saat ini yaitu berada pada

kuadran II dengan posisi (2,81; 3,30) yang

dapat diartikan: kondisi internal perusahaan

relative masih mempunyai kelemahan

namun dari kondisi eksternal maka

perusahaan masih mempunyai peluang

yang cukup untuk mendukung eksistensi

usaha serta upaya pengembangan usaha

di masa mendatang (analisis SWOT )

(c) Asumsi yang dipakai dalam penyusunan

RJPP yaitu: asumsi ekonomi makro,

pertumbuhan pendapatan dan biaya,

proyeksi arus kas dan pinjaman, pembagian

laba, proyeksi neraca, asumsi bersifat

kualitatif

(d) menetapkan sasaran, strategi, kebijakan

dan program kerja RJPP.

Sasaran yang ditetapkan meliputi:

(i) keberlangsungan pertumbuhan

perusahaan dan peningkatan kualitas

pelayanan serta penguatan posisi

persaingan perusahaan;

(ii) Terwujudnya organisasi yang sesuai dengan

fungsi operator terminal pelabuhan.Strategi :

(i) Pengembangan terminal petikemas,

terminal curah kering, terminal curah cair,

terminal multipurpose;

(ii) Pembentukan SBU di bidang peralatan,

trucking, IT, bungkering BBM dan usaha lain

yang terkait dengan usaha logistik;

(iii) Rekongurasi dan redesign organisasi pada

beberapa cabang pelabuhan.Kebijakan yang ditetapkan meliputi :

(i) Kebijakan pembiayaan keuangan

perusahaan;

(ii) Kebijakan parenting (pembinaan kantor

pusat atas unit bisnis/cabang pelabuhan).(2) Direksi telah menyusun RKAP yang merupakan

penjabaran dari RJPP.(3) Direksi telah menyerahkan RKAP kepada

Komisaris dan Pemegang Saham yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal yang diatur dalam ketentuan, yaitu antara lain :

(a) Rencana kerja yang dirinci atas misi, sasaran,

strategi, kebijakan dan program kerja.

(b) Direksi menyerahkan RKAP kepada

Komisaris/Pemagang Saham yang memuat

sekurang-kurangnya hal-hal yang diatur

dalam ketentuan anggaran perusahaan

yang dirinci atas setiap program kegiatan.

(c) Proyeksi keuangan perusahaan.


(d) Hal lain yang memerlukan keputusan

RUPS.(4) Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan

operasional dan standard operasional baku untuk menjalankan rencana-rencana aksi guna menerapkan strategi perusahaan

Kebijakan operasional dan standar operasional baku yang ditetapkan antara lain : Sistem Satu Atap Pelayanan Kapal dan Barang (PPSA), Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan Jasa Kapal dan B/M Barang, Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penetapan Pelayanan Kapal dan B/M Barang melalui PPSA, Sistem dan Prosedur Pelayanan Curah Kering di Te

Annualreport2009 Pelindo III

Documents