Anggaran Rumah Tangga Brigez

ANGGARAN RUMAH TANGGABRIGEZ INDONESIA

BAB ILAMBANG, IKRAR,TEKAD, SEMBOYAN

SALAM PERJUANGAN DAN LAGU PERJUANGAN

Pasal 1

Lambang Organisasi BRIGEZ INDONESIA ialah lambang Power dan tulisan BRIGEZ

Warna Dasar lambang adalah Biru Kuning

Stempel sesuai dengan lambang

Tinta stempel berwarna merah.

Kartu Tanda Anggota diatur di Peraturan Organisasi.

Seragam Organisasi diatur di Peraturan Organisasi

Pasal 2Ikrar Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah:

- Bertanah air satu, tanah air Indonesia. - Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

- Berideologi satu, ideologi Pancasila.

Pasal 3Tekad Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah

“BRIGEZ Abadi”

Pasal 4Semboyan Organisasi BRIGEZ INDONESIA

“Jangan Pernah Mengatakan Tidak Untuk Membela Kebenaran”

Pasal 5Salam perjuangan Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah:

”BRIGEZ : Abadi”

Pasal 6Lagu perjuangan Organisasi BRIGEZ INDONESIA adalah Mars BRIGEZ INDONESIA.

BAB IIKEANGGOTAAN

Pasal 7Yang dapat diterima menjadi calon anggota biasa adalah:

Setiap warga negara Indonesia

Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-peraturan dan ketentuan Organisasi BRIGEZ INDONESIA

Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa.

Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggoata apabila telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota Organisasi BRIGEZ INDONESIA yang secara tehnis diatur dalam Peraturan Organisasi.

Keanggotaan Lembaga dan badan Organisasi BRIGEZ INDONESIA diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang telah memberikan kontribusi terhadap organisasi

yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan.

Pasal 9Anggota Kehormatan bukan anggota biasa dan luar biasa dari pejabat dan tokoh masyarakat

yang banyak bantuannya terhadap organisasi, berideologikan Pancasila dan bertindak menguntungkan organisasi.

BAB IIIKADER

Pasal 10

Kader adalah kekuatan inti organisasi, selaku pengerak, pemikir, pengagas dan pelaksana tugas organisasi yang dipersiapkan menjadi pemimpin dalam kehidupan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara.

Ketentuan mengenai Kaderisasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap anggota mempunyai hak :

Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi

Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari organisasi.

Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstuktif dan posiotif baik secara lisan maupun tertulis.

Dipilih.

Menbela diri.

Terkecuali untuk memilih dan menjadi pengurus, harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan organisasi.

Setiap anggota berkewajiban :

Menghayati, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta Peraturan Organisasi.

Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar.

Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi.

Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.

Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi.

Melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.

Khusus bagi kader wajib menghadiri setiap acara organisasi.

Membayar iuran wajib anggota.

Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan organisasi.

BAB VSANKSI DAN BERHENTINYA ANGGOTA

Pasal 12

Sanksi terhadap anggota atau fungsionaris terdiri dari :

Teguran lisan.

Teguran tertulis.

Pemecatan.

Sanksi yang berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan organisasi.

Teguran lisan dan tertulis dapat dilakukan kepada jenjang kepemimpinan organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat atau kepemimpinan setingkat diatasnya serta kepada anggota dilakukan oleh kepemimpinan sesuai tingkatannya.

Khusus sanksi berupa pemecatan hanya dapat diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan forum Musyawarah Besar.

Pasal 13

Anggota dinyatakan berhenti apabila:

Meninggal dunia.

Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis.

Dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Wilayah dan atau karena yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan organisasi dan atau beberapa kali membuat kesalahan yang merugikan nama baik secara sengaja.

Lepas dari kewarganegaraan Indonesia.

Sanksi terhadap anggota didasarkan pada:

Melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang dianggap cukup berat.

Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

Tata cara perberhentian anggota adalah sebagai berikut :

Terlebih dulu diberikan teguran lisan.

Diberikan teguran tulisan.

Jika tidak dijawab atau terdapat keterangan, maka diadakan rapat untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Besar.

Memecat.

BAB VIKEDAULATAN, KEKUASAAN, WEWENANG

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Musyawarah Besar BRIGEZ INDONESIA adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam lima tahun dan berwenang:

Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan program umum organisasi.

Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.

Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

Menetapkan Dewan Pertimbangan.

Menetapakan lembaga dan badan organisasi BRIGEZ INDONESIA atau keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Menetapkan badan verifikasi keuangan dan kekayaan organisasi.

Menetapkan kebijakan dan pemikiran organisasi dalam menghadapi persoalan Pusat maupun Internaisonal.

Musyawarah Besar dihadiri oleh:

Dewan Pimpinan Pusat.

Dewan Pimpinan Wilayah.

Dewan Pimpinan Cabang.

Lembaga/ Badan tingkat Pusat

Undang-undangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Penyelenggaraan Musyawarah Besar dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Bahan, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dipersiapkan oleh Dewan pimpinan Pusat untuk dimajukan ke Musyawarah Besar.

Dewan Pimpinn Pusat memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Besar dan disampaikan oleh/melalui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.

Musyawarah Besar dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Tempat Musyawarah Besar ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 15

Musyawarah Besar Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Besar.

Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan atas dasar rekomendasi Rapat Pimpinan Paripurna (Rapimpur) Dewan Pimpinan Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Pusat apabila kelangsungan hidup organisasi dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar.

Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Wilayah dan ½(setengah) ditambah satu Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 16

Musyawarah Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Wilayah yang diadakan sekali dalam waktu 3 (tiga) tahun dan berwenang:

Menetapkan program wilayah dalam rangka pelaksanaan program umum BRIGEZ INDONESIA.

Menilai dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.

Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan menyusun komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.


Menentukan pendirian/ sikap organisasi di tingkat wilayah dalam menghadapi persoalan wilayah.

Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:

Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Wilayah

Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah.


Lembaga/Badan Tingkat Wilayah

Pasal 17

Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Wilayah.

Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi Dewan Pimpinan Pusat apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Dewan Pimpinan Wilayah dengan ketentuan sebagai berikut:

Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Cabang dan atau ½ (setengah) ditambah satu Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 18

Musyawarah Cabang BRIGEZ INDONESIA adalah pemegang kekuasaan tertinggi Cabang yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang :

Menetapkan program Cabang dalam rangka pelaksanaan program umum BRIGEZ INDONESIA

Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang.

Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan komposisi kepengurusan kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.


Menentukan pendirian/ sikap organisasi di tingkat cabang dalam menghadapi persoalan cabang.

Musyawarah Cabang dihadiri oleh:

Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Cabang.

Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang.

Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Lembaga/ Badan tingkat Cabang.

Dewan Pembina Ranting

Pasal 19

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang sama dengan Musyawarah Cabang.

2. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan atas dasar keputusan/ instruksi Dewan Pimpinan Wilayah apabila kelangsungan hidup organisasi dianggap dalam keadaan terancam atau karena ada hal-hal yang mendasar yang memaksa di Dewan Pimpinan Cabang dengan ketentuan sebagai berikut :

Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Wilayah.

Sebagai permintaan Dewan Pimpinan Cabang.

Sebagai permintaan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 20

1. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang :

Menilai dan menetapkan laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

Menetapkan Penasehat Anak Cabang.

2. Musyawarah Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:

Pimpinan Anak Cabang.


Pimpinan Ranting.

Pasal 21

1. Musyawarah Pimpinan Ranting adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Kelurahan/ Desa yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan berwenang :

Memilih dan menetapkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting. dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan komposisi kepengurusan personalia funsionaris kolektif untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.

2. Musyawarah Pimpinan Ranting dihadiri oleh:

Pimpinan Ranting.

Pimpinan Anak Cabang.

Anggota Ranting.

Pasal 22

1. Rapat Pimpinan Paripurna BRIGEZ INDONESIA yang hendak merekomendasikan Mubeslub adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat Pusat yang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat apabila:

Ketua umum berhalangan tetap/ meninggal, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya sehingga menganggu/ mengancam kelangsungan hidup organisasi.

Organisasi mengalami keadaan genting yang memaksa.

2. Rapat Pimpinan Paripurna adalah forum rapat tertinggi organisasi di tingkat Pusat hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi dan keputusan-keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan kekuasaan dan wewenang Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

3. Rapat Pimpinan Paripurna berwenang merekomendasikan pemikiran kebijakan organisasi yang akan dibahas dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.

4. Rapat Pimpinan Paripurna dihadiri oleh:

Dewan Pimpinan Pusat .

Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Pusat .


Lembaga/Badan tingkat Pusat .


Pasal 23

1. Rapat Kerja Pusat BRIGEZ INDONESIA adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat Pusat yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan.

2. Rapat Kerja Pusat BRIGEZ INDONESIA dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat .

3. Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh:


Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Pusat .


Lembaga/Badan tingkat Pusat.

Pasal 24

1. Rapat Kerja Wilayah BRIGEZ INDONESIA adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat Wilayah/ Propinsi yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Wilayah.

2. Rapat Kerja Wilayah BRIGEZ INDONESIA diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

3. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh :

Dewan PimpinanWilayah.

Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Wilayah.



Lembaga/Badan tingkat Wilayah.

Pasal 25

1. Rapat Kerja Cabang BRIGEZ INDONESIA adalah forum rapat kerja organisasi di tingkat Cabang yang diadakan minimal sekali dalam satu periode masa bakti untuk mengevaluasi dan mencanangkan program kerja jangka pendek dan jangka menengah yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang.

2. Rapat Kerja Cabang BRIGEZ INDONESIA diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

3. Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :



Dewan Pertimbangan Organisasi Tingkat Cabang.

Lembaga/ Badan tingkat Cabang.

Pasal 26Rapat Pleno Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum internal di masing-

masing Dewan Pimpinan yang dihadiri oleh :

a. Kolektif Dewan Pimpinan.b. Ketua-Ketua Lembaga dan badan.

Pasal 27Rapat Harian Dewan Pimpinan di setiap jenjang dan tingkatan ialah forum rapat internal di

masing-masing Dewan Pimpinan yang dihadiri oleh :

a. Unsur Harian Dewan Pimpinan.

Pasal 28Rapat Pleno Pimpinan Anak Cabang ialah forum rapat Internal di masing-masing Pimpinan

Anak Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Kolektif Anak Cabang.

Pasal 29Rapat Ranting ialah forum internal di masing-masing Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh

Pimpinan Kolektif Ranting.

BAB VIIHAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 30Pelaksanaan Hak Bicara dan Hak Suara para utusan Musyawarah dan rapat-rapat yang diatur

dalamBab VI Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan organisasi dan tata tertib persidangan.

BAB VIIISUSUNAN DAN KOMPOSISI KEPEMIMPINAN

Pasal 31Susunan dan Komposisi Kepemimpinan Dewan Pimpinan, adalah sebagai berikut:

Dewan Pimpinan Pusat :

a. Ketua Umum.b. Wakil Ketua Umum.

c. Ketua-Ketua Bidang

d. Seketaris Umum

e. Sekretaris Bidang

f. Bendahara Umum.

g. Bendahara Bidang

h. Anggota Masing-masing bidang.

i. Ex-Officio Lembaga/ Badan.

Pasal 32Dewan Pimpinan Wilayah:

a. Ketua.b. Wakil Ketua.

c. Ketua-Ketua Bidang.

d. Seketaris.

e. Wakil Sekretaris.

f. Bendahara.

g. Wakil Bendahara.

h. Anggota masing-masing bidang.


Pasal 33Dewan Pimpinan Cabang:


c. Ketua-Ketua Bidang.

d. Seketaris.

e. Wakil Sekretaris.

f. Bendahara.

g. Wakil Bendahara.

h. Anggota masing-masing bidang.


Pasal 34Pimpinan Anak Cabang:


c. Seketaris.

d. Wakil Sekretaris.

e. Bendahara.

f. Wakil Bendahara.

g. Anggota masing-masing bidang.

Pasal 35Pimpinan Ranting:

a. Ketua.b. Ketua.

c. Seketaris.

d. Sekretaris.

e. Bendahara.

Pasal 36Pimpinan Anak Ranting:


c. Seketaris.

d. Wakil Sekretaris.

e. Bendahara.

Pasal 37

1. Bidang-bidang Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:

Organisasi dan Keanggotaan

Ideologi dan Politik

Pertahanan dan Keamanan Pusat (Hankamnas)

Litbang dan Kaderisasi

Ekonomi

Agama, Sosial dan Budaya

Hukum dan HAM

Pengembangan Usaha

Alam dan Lingkungan Hidup

Hubungan Luar Negeri

2. Untuk bidang-bidang Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari point (a) sampai point (i) ayat 1 Pasal 37 di atas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan dan untuk bidang-bidang di tingkat anak cabang disesuaikan kebutuhan.

Pasal 38Dewan Pimpinan Cabang kota administratif akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IXSUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN PERTIMBANGAN

DAN PENASEHAT

Pasal 39Dewan Pertimbangan terdiri dari:

a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat pusat, Dati I, dan Dati II.

b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda.

c. Ketua dan atau pengurus sebelumnnya.

d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah.

Pasal 40Penasehat terdiri dari:

a. Tokoh-tokoh yang mempunyai wibawa dan pengaruh, baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

b. Unsur-unsur permintaan yang memangku jabatan yang mempunyai ruang lingkup dan atau hubungan pembinaan serta pengembangan generasi muda.

c. Ketua dan atau pengurus sebelumnnya.

d. Anggota-anggota lainnya yang dianggap perlu oleh musyawarah.

Pasal 41Dewan Pertimbangan di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang terdiri dari:

a. Ketua b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota sesuai keperluan

Pasal 42Penasehat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting terdiri dari:

a. Ketua b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Anggota sesuai keperluan

BAB XWEWENANG DAN TUGAS POKOK

Pasal 43Wewenang Dewan Pimpinan Pusat ialah:

1. Pimpinan Organisasi tertinggi dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi.

2. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.

3. Memimpin dan mengendalikan jajaran BRIGEZ INDONESIA dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan organisasi.

4. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi khusunya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.

5. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi yang mengancam dan atau mengancam kelangsungan hidup organisasi.

Pasal 44Wewenang Dewan Pimpinan Wilayah ialah:

1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat wilayah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi.

2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat wilayah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi.

3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat wilayah untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah.

4. Memimpin dan mengendalikan jajaran BRIGEZ INDONESIA di tingkat wilayah dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan organisasi.

5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat wilayah, khususnya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.

Pasal 45Wewenang Dewan Pimpinan Cabang ialah:

1. Pimpinan Organisasi tertinggi di tingkat cabang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan pokok-pokok perjuangan organisasi.

2. Menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dan pedoman-pedoman organisasi di tingkat cabang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang lebih tinggi.

3. Bersifat kolektif, dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat cabang untuk pencapaian tujuan organisasi di tingkat wilayah.

4. Memimpin dan mengendalikan jajaran BRIGEZ INDONESIA di tingkat cabang dalam melaksanakan pokok-pokok perjuangan untuk pencapaian tujuan dan pengembangan organinsasi.

5. Mengkoordinasikan kebijakan dan upaya-upaya organisasi di tingkat cabang, khusunya dalam hal ini memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintah, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan/ pihak-pihak eksternal organisasi lainnya.

Pasal 46Wewenang Pimpinan Anak Cabang ialah:

1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kecamatan.2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kecamatan.

Pasal 47Wewenang Pimpinan Ranting ialah:

1. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kelurahan.2. Mengambil keputusan-keputusan di tingkat kelurahan.

Pasal 48Dewan Pimpinan Pusat memiliki tugas pokok:

1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Rapat Pleno MPN dan Peraturan Organisasi.

2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi.

3. Menberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan penbinaan terhadap Dewan Pimpinan Wilayah maupun Lembaga/ Badan di tingkat Pusat .

4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi lainnya yang saling mendukung dan bermanfaat.

5. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan seluruh jajaran organisasi guna mengembangkan, meningkatkan, memantapkan kesinambungan keberadaan organisasi utamanya dalam upaya mewujudkan cita-cita organisasi.

6. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ atau nasehat Dewan Pertimbangan Organisasi tingkat Pusat .

7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Wilayah.

8. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi.

9. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi.

10. Memberikan pertanggungjawaban dalam Mubes.

Pasal 49Dewan Pimpinan Wilayah memiliki tugas pokok:

1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Keptusan MPN, Muswil, Rakerwil, Rapat Pleno MPW dan Peraturan Organisasi.

2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi di tingkat Wilayah.

3. Menberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan penbinaan terhadap Dewan Pimpinan Cabang maupun Lembaga/ Badan di tingkat Wilayah.

4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi lainnya di tingkat Wilayah yang saling mendukung dan bermanfaat.


6. Memberikan pertanggungjawaban dalam Muswil.

7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Cabang.

8. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ atau nasehat Dewan Pertimbangan Organisasi tingkat Wilayah.

9. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi di tingkat Wilayah.

10. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi di tingkat Wilayah.

Pasal 50Dewan Pimpinan Cabang memiliki tugas pokok:

1. Melaksanakan keputusan dan ketetapan Mubes, Rapat Pimpinan Paripurna, Rakernas, Keptusan MPN, Muswil, Rakerwil, Keptusan MPW, Muscab, Rakercab, Rapat Pleno MPC dan Peraturan Organisasi.

2. Merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang diperlukan guna pencapaian tujuan organisasi di tingkat Cabang.

3. Menberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan penbinaan terhadap Dewan Pimpinan Anak Cabang maupun Lembaga/ Badan di tingkat Cabang.

4. Menjalin hubungan yang serasi dengan pemerintah, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, TNI/ Polri maupun badan-badan/ pihak-pihak eksternal oeganisasi lainnya di tingkat Cabang yang saling mendukung dan bermanfaat.


6. Memberikan pertanggungjawaban dalam Muscab.

7. Melantik Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Anak Cabang.

8. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ atau nasehat Dewan Pertimbangan Organisasi tingkat Cabang.

9. Menjalankan usaha-usaha pendidikan kader dan pengembangan organisasi di tingkat Cabang.

10. Merencanakan, menggali sumber-sumber keuangan organisasi di tingkat Cabang.

Pasal 51Pimpinan Anak Cabang memiliki tugas pokok:

1. Melaksanakan program kegiatan.2. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan organisasi di atasnya.

3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting dan Anggotanya.

4. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kecamatan.

5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 52Pimpinan Ranting memiliki tugas pokok:

1. Melaksanakan program kegiatan.2. Melaksanakan perintah dan petunjuk jenjang kepemimpinan organisasi di atasnya.

3. Memberikan pengarahan, petunjuk, bantuan, bimbingan dan pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Anak Ranting, Pimpinan dan Anggotanya.

4. Menjalin hubungan yang serasi dan seimbang dengan institusi masyarakat, Pemerintah, TNI dan Polri di tingkat Kelurahan/ Desa.

5. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting.

Pasal 53

1. Dewan Pertimbangan di setiap jenjang dan tingkatan organisasi adalah merupakan wahana konsultatif organisasi sesuai tingkatannya, yang memiliki hak tugas :

Memberi nasehat, saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif, positif baik diminta maupun tidak diminta.

Apabila dianggap perlu, Dewan Pertimbangan Organisasi dapat meminta Dewan Pimpinan untuk berdialog.

Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Dewan Pimpinan didalam mengemban tugas-tugas organisasi.

Penyusunan pertimbangan, saran dan nasehat Dewan Pertimbangan diatur dalam mekanisme Rapat Dewan Pimpinan Organisasi.

Mendampingi Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya.

Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

2. Dewan Pertimbangan berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan dan keharmonisan organisasi.

Pasal 54

1. Penasehat adalah merupakan penasehat organisasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa, yang memiliki hak tugas:

Memberi nasehat, saran dan pertimbangan yang bersifat konstruktif, positif kepada Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting baik diminta maupun tidak diminta.

Apabila dianggap perlu, Penasehat dapat meminta Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Ranting untuk berdialog.

Mengetahui kebijakan organisasi dan dapat meminta penjelasan terhadap setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh Pimpinan Anak Cabang didalam mengemban tugas-tugas organisasi.

Penyusunan saran dan nasehat Penasehat diatur dalam mekanisme Rapat Penasehat.

Mendampingi Pimpinan Anak Cabang dan atau Pimpinan Ranting.

Mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

2. Penasehat berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan dan keharmonisan organisasi.

Pasal 55Fungsi dan tugas pokok Lembaga dan Badan ialah:

1. sebagai pelaksana-pelaksana program organisasi yang bersifat khusu/ sektoral.2. sebagai media/ sarana pendukung perjuangan Organisasi.

BAB XIPERSYARATAN DASAR ORGANISASI

Pasal 56

1. Tingkat Pusat sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah tingkat Propinsi se-Indonesia.

2. Tingkat Wilayah sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah tingkat Kabupaten/ Kota di Propinsi.

3. Tingkat Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten/ Kota.

4. Tingkat Anak Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai setengah ditambah satu dari jumlah Kelurahan/ Desa yang ada di kecamatan.

5. Tingkat Ranting sekurang-kurangnya telah mempunyai 40 orang anggota.

BAB XIIMASA BAKTI

Pasal 57Masa Bakti Dewan Pimpinan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Pusat 3 (tiga) tahun.2. Dewan Pimpinan Wilayah 3 (tiga) tahun.

3. Dewan Pimpinan Cabang 3 (tiga) tahun.

4. Pimpinan Anak Anak Cabang 3 (tiga) tahun.

5. Pimpinan Ranting 3 (tiga) tahun.

6. Pimpinan Anak Ranting 3 (tiga) tahun.

BAB XIIILEMBAGA DAN BADAN

Pasal 58Susunan, ruang lingkup keberadaan, komposisi, keanggotaan dan mekanisme Lembaga dan

Badan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XIVHUBUNGAN LEMBAGA DAN BADAN DENGAN

DEWAN PIMPINAN BRIGEZ INDONESIA

Pasal 59

1. Kebijakan strategis yang menyangkut kondisi eksternal organisasi, menjadi wewenang Dewan Pimpinan yang dikoordinasikan kepada Lembaga dan Badan sesuai tingkatannya.

2. Menyangkut program internal, Lembaga dan Badan melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Malejis Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

3. Dewan berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga dan Badan dapat mengancam atau merugikan Organisasi.

4. Hubungan Lembaga dan Badan dengan Dewan Pimpinan Organisasi BRIGEZ INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1, 2, dan 3, dirinci lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XVPERATURAN PERALIHAN

Pasal 60

1. Mengenai pergantian antar waktu kepemimpinan organisasi di semua tingkatannya akan diatur dalam peraturan organisasi.

2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi, peraturan pusat, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Organisasi BRIGEZ INDONESIA, dan dapat dievaluasi dalam Rapat Pimpinan Paripurna.

3. Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan.

4. Segala peraturan organisasi sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan engan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIPENUTUP

Pasal 61Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lembar Pengesahan

Ditetapkan di Bandung, 25 Desember 2009

Pimpinan Sidang

Ketua Sidang : Cecep Hendra Erawan Sekertaris : Chandra Mulya

Anggota : 1. Donni Dwisetia 6. Adry

2. Rahmat Hidayat 7. Bambang

3. Seli Sulider MB 8. Yudha

4. Aria Genta 9. Cecep Mustika

5. Dendy 10. Irdan

Anggaran Rumah Tangga Brigez

Documents