ANGGARAN RUMAH TANGGA - appeknas.net

Anggaran Rumah Tangga 1

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENGUSAHA PELAKSANA KONTRAKTOR DAN KONSTRUKSI NASIONAL

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

SYARAT MENJADI ANGGOTA

Syarat menjadi anggota APPEKNAS, adalah sebagai berikut :

1. Anggota Biasa

a. Badan Usaha Nasional milik Negara, milik swasta yang memiliki akte Pendirian

yang sah menurut hukum di Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam

bidang Jasa Pelaksana Konstruksi

b. Persyaratan lainnya yang diatur secara Nasional, dengan menyesuaikan keadaan

daerah yang selanjutnya diatur dalam pedoman khusus.

2. Anggota Luar Biasa

a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing yang didirikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dalam

Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi.

b. Persyaratan lainnya yang diatur secara nasional, dengan menyesuaikan keadaan

daerah, yang selanjutnya diatur dalam pedoman khusus.

3. Anggota Kehormatan

a. Tokoh – tokoh perorangan baik pemerintah, pengusaha nasional, maupun

masyarakat pada umumnya yang dipandang telah berjasa dalam membentuk,

membina dan memajukan APPEKNAS, baik di tingkat Nasional, Propinsi, dan

Kabupaten/Kota.

b. Syarat Keanggotaan kehormatan akan diatur selanjutnya dalam pedoman khusus.

……. Pasal 2

DPN APPEKNAS

ASOSIASI PENGUSAHA PELAKSANA KONTRAKTOR DAN KONSTRUKSI NASIONAL

(APPEKNAS)


Pasal 2

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

1. Pendaftaran permintaan menjadi anggota dilakukan di pengurusan Kabupaten/Kota,

untuk selanjutnya diteruskan ke pengurusan Propinsi dan tingkat Nasional.

2. Permohonan menjadi anggota, diajukan secara tertulis disertai dengan salinan Akte

Pendirian/Notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan

(TDP), Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN), ketentuan lainnya yang telah

ditetapkan oleh Instansi terkait .

3. Diterima atau tidaknya sebagai anggota, dinyatakan oleh Dewan Pengurus Propinsi,

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

4. Bila dinyatakan diterima menjadi anggota, tidak boleh rangkap keanggotaan asosiasi

sejenis dan akan diberikan Kartu Tanda Anggota APPEKNAS yang diterbitkan

secara nasional oleh Dewan Pengurus Nasional.

Pasal 3

BIDANG LINGKUP PEKERJAAN ANGGOTA

Ruang lingkup pekerjaan anggota, antara lain meliputi pelaksanaan pekerjaan :

1. Bangunan Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat.

2. Bangunan Drainase, Jaringan Pengairan, Bendung-Bendungan.

3. Bangunan Gedung, Pabrik, Perumahan dan Pemukiman.

4. Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah.

5. Bangunan Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah, Reklamasi, Pengerukan,

Konstruksi Beton, Baja.

6. Perpipaan.

7. Pertamanan, Reboisasi/Penghijauan.

8. Instalasi mekanikal, elektrikal dan telekomunikasi.

9. Konstruksi lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan.

Pasal 4

HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa memiliki hak suara dipilih dan memilih, serta hak bicara untuk

menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.

2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, hanya memiliki hak bicara untuk

menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.

3. Memperoleh Pembinaan untuk pengembangan usaha, dan memperoleh perlakuan

adil dan seimbang.

4. Melaksanakan kewajiban keanggotaan lainnya yang telah ditetapkan oleh organisasi.

……. Pasal 5


(APPEKNAS)


Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mentaati Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga serta ketetapan organisasi

dan keputusan pengurus lainnya.

2. Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi.

3. Berperan aktif dalam pelaksanaan program kerja organisasi, berdasarkan keputusan

yang ditetapkan untuk itu.

4. Melaksanakan kewajiban keanggotaan lainnya yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 6

PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI PADA ANGGOTA

Anggota dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Anggaran Dasar

dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau Kode Etik APPEKNAS, dan atau ketentuan

organisasi lainnya. Pembuktian pelanggaran dilakukan melalui Rapat Pengurus

Kabupaten/Kota dimana keanggotaannya terdaftar dan berkedudukan.

Pemberian sanksi dilakukan melalui tahapan pertama berupa teguran dan peringatan,

tahapan kedua berupa pembekuan sementara keanggotaan dan tahapan ketiga

pencabutan keanggotaan oleh DPP atas usulan DPK.

Anggota yang diberikan sanksi organisasi, memiliki hak pembelaan diri melalui

pengajuan pembelaan diri pada Rapat Pimpinan Propinsi dimana Propinsi

keanggotaannya terdaftar dan berkedudukan, dan melalui forum Rapat Kerja

Kabupaten, dan atau pada forum Musyawarah Kabupaten/Kota.

Anggota yang diberikan sanksi, berhak atas pemulihan nama baik, jika dikemudian hari

sanksi yang diberikan dinyatakan dicabut kembali.

Dalam masa pemberian sanksi organisasi, maka anggota yang bersangkutan kehilangan

hak dan kewajibannya terhadap organisasi.

Pasal 7

PEMBERIAN SANKSI ORGANISASI BAGI KEPENGURUSAN

Pemberian sanksi pada kepengurusan adalah :

Kepengurusan dari semua tingkatan Organisasi dapat diberikan sanksi organisasi maka

melakukan pelanggaran AD/ART serta Kode Etik Organisasi yang setingkat lebih tinggi

diatasnya.

Pemberian sanksi Organisasi dapat berupa :

1. Peringatan tertulis

2. Pembekuan Kepengurusan

3. Pencabutan SK

Khusus untuk pelanggaran yang sangat mendasar dilakukan sanksi pembekuan

Pencabutan SK tanpa melalui sanksi peringatan tertulis.

…… BAB II


(APPEKNAS)


BAB II

STRUKTUR KEKUASAAN NASIONAL

Pasal 8

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Status

Musyawarah Nasional merupakan musyawarah antar anggota yang diwakili oleh

Dewan Pengurus Propinsi;

Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di

tingkat nasional;

Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun;

Musyawarah Nasional dapat diadakan penyimpangan dari pasal 7 ayat 1 bagian c di

atas bila dalam keadaan luar biasa.

Musyawarah Nasional Luar Biasa disetujui mendapatkan keputusan Dewan Pendiri

dapat diadakan atas persetujuan 2/3 dari jumlah Dewan Pengurus Propinsi yang telah

ada;

Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam pelaksanaannya sama dengan Musyawarah

Nasional.

2. Kekuasaan dan Wewenang

a. Menilai dan menetapkan untuk menolak dan atau menerima Laporan Pertanggung

jawaban Dewan Pengurus Nasional dipertanggungjawabkan kepada Dewan

Pendiri;

b. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah

Tangga, Program Kerja serta peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya;

c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan kelengkapan kepengurusan Dewan

Pengurus Nasional, termasuk Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan.

3. Tata Tertib

a. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari wakil – wakil utusan Dewan Pengurus

Nasional dan Dewan Pengurus Propinsi yang masing – masing terdaftar sebagai

Peserta Penuh, dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai Peserta Peninjau.

b. Peserta Penuh memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan Peserta Peninjau

hanya memiliki hak bicara.

c. Dalam pengambilan keputusan suara terbanyak, hak suara berlaku masing-masing

1 (satu) hak suara untuk 1 (satu) utusan Dewan Pengurus Nasional dan 1 (satu)

suara bagi setiap Dewan Pengurus Propinsi.

d. Peserta lainnya diluar ketentuan Pasal 8 ayat 3a di atas, termasuk dalam status

Peserta Peninjau.

e. Pimpinan Persidangan Musyawarah Nasional berbentuk Pimpinan Sidang

berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dengan

ketentuan 1 (satu) dari Dewan Pengurus Nasional dan 4 (empat) dari peserta dan

memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang.

f. Dewan Pengurus Nasional sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Musyawarah Nasional.

g. Musyawarah Nasional dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia

Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus

Nasional dan Dewan Pendiri.

…….. Panitia Pengarah


(APPEKNAS)


h. Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan

materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah Nasional,

sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama Pimpinan

Sidang belum dinyatakan terpilih.

i. Musyawarah Nasional hanya dapat dianggap sah bila dihadiri 2/3 utusan Dewan

Pengurus Propinsi.

j. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Nasional ditetapkan,

maka kepengurusan Dewan Pengurus Nasional dinyatakan demisioner

Pasal 9

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Status

a. Rapat Kerja Nasional merupakan rapat antar anggota yang diwakili Dewan

Pengurus Propinsi;

b. Rapat Kerja Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam

penyusunan program kerja nasional;

c. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.


a. Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja

nasional yang dilaksanakan Dewan Pengurus Nasional;

b. Menyempurnakan dan menetapkan Program Kerja Nasional, serta peraturan dan

kebijaksanaan organisasi lainnya.

3. Tata Tertib

a. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari wakil-wakil utusan Dewan Pengurus

Nasional dan Dewan Pengurus Propinsi yang masing-masing terdaftar sebagai

Peserta Penuh, dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai Peserta Peninjau;

b. Peserta Peninjau hanya memiliki hak suara terbanyak, hak suara berlaku masing-

masing 1 (satu) hak suara untuk 1 (satu) utusan Dewan Pengurus Nasional dan 1

(satu) suara Dewan Pengurus Propinsi pemegang mandat.

c. Peserta lainnya di luar ketentuan pasal 9 ayat 3a di atas, termasuk dalam status

Peserta Peninjau;

d. Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Nasional berbentuk Pimpinan Sidang

berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta penuh, dan memiliki

hak dan kewajiban yang sama dan seimbang;

e. Dewan Pengurus Nasional sebagai penyelenggara dan penanggungjawab

pelaksana Rapat Kerja Nasional;

f. Rapat Kerja Nasional dilengkapi beberapa orang Panitia Pelaksana yang

ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Nasional;

g. Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan

materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Rapat Kerja Nasional,


Sidang belum dinyatakan terpilih;

h. Rapat Kerja Nasional hanya dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 utusan Dewan

Pengurus Propinsi.

…… Pasal 10


(APPEKNAS)


Pasal 10

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1. Status

a. Rapat Pimpinan Nasional merupakan rapat antar pimpinan yang diwakili Dewan

Pengurus Propinsi;

b. Rapat Pimpinan Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi

dalam penetapan kebijakan organisasi dalam ruang lingkup nasional;

c. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga)

bulan dan akhir tahun.


a. Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijaksanaan yang

dilaksanakan Dewan Pengurus Nasional dan seluruh Dewan Pengurus Propinsi;

b. Menginventarisasi permasalahan organisasi dalam ruang lingkup nasional dan

menetapkan kebijaksanaan dalam penanggulangan dan penyelesaiannya.

3. Tata Tertib

a. Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari wakil-wakil utusan Dewan Pengurus

Nasional dan Dewan Pengurus Propinsi yang masing-masing terdaftar sebagai

Peserta Penuh, dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai Peserta Peninjau;

b. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan Peserta Peninjau



1 (satu) hak suara untuk 1 (satu) utusan Dewan Pengurus Nasional dan 1 (satu)

suara bagi setiap Deawan Pimpinan Propinsi pemegang mandat;

d. Peserta lainnya di luar ketentuan pasal 10 ayat 3a di atas, termasuk dalam status

Peserta Peninjau;

e. Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan

atau wakil-wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional yang memiliki

tanggung jawab dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan peserta rapat

lainnya;

f. Dewan Pengurus Nasional sebagai penyelenggara dan penanggungjawab

pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional;

g. Rapat Pimpinan Nasional hanya dianggap sah bila dihadiri oleh 2/3 utusan Dewan

Pengurus Propinsi.

Pasal 11

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa harus mendapatkan Persetujuan keputusan Dewan

Pendiri, dan/atau diadakan atas permintaan dan persetujuan 2/3 dari jumlah Dewan

Pengurus Propinsi yang ada;

2. Kekuasaan, wewenang dan tata tertib dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa sama

dengan ketentuan Musyawarah Nasional.

…… BAB III


(APPEKNAS)


BAB III

STRUKTUR KEKUASAAN PROPINSI

Pasal 12

MUSYAWARAH PROPINSI

1. Status

a. Musyawarah Propinsi merupakan musyawarah antar anggota yang diwakili

Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;

b. Musyawarah Propinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam

dalam ruang lingkup Propinsi;

c. Musyawarah Propinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

d. Musyawarah Propinsi dapat diadakan penyimpangan dari pasal 12 ayat 1 bagian c

di atas bila dalam keadaan luar biasa;

e. Musyawarah Propinsi Luar Biasa hanya dapat diadakan atas persetujuan 2/3

jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang ada;

f. Musyawarah Propinsi Luar Biasa dalam pelaksanaanya sama dengan Musyawarah

Propinsi.


a. Mendengar dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus

Propinsi;

b. Menyempurnakan dan menetapkan Program Umum dan Rencana Kerja

Organisasi dalam skala Propinsi, serta kebijaksanaan organisasi lainnya;


Pengurus Propinsi, termasuk Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.

3. Tata Tertib

a. Peserta Musyawarah Propinsi terdiri dari wakil-wakil utusan Daerah Pimpinan

Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi setempat, dan Dewan Pengurus Propinsi

yang masing-masing terdaftar sebagai Peserta Penuh;

b. Peserta lainnya diluar ketentuan pasal 12 ayat 3a di atas, termasuk dalam status

Peserta Peninjau;

c. Peserta Penuh memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan Peserta Peninjau


d. Dalam pengambilan keputusan suara terbanyak, hak suara berlaku masing-masing

1 (satu) hak suara untuk Dewan Pengurus Propinsi dan 1 (satu) utusan Dewan

Pengurus Kabupaten/Kota;

e. Pimpinan Persidangan Musyawarah Propinsi berbentuk Pimpinan Sidang

berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta 1 (satu) orang dari

Dewan Pengurus Nasional dan 4 (empat) orang dari peserta Penuh, dan memiliki

hak dan kewajiban yang sama dan seimbang;

f. Dewan Pengurus Propinsi sebagai penyelenggara dan penanggungjawab

pelaksanaan Musyawarah Propinsi;

g. Musyawarah Propinsi dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia


Propinsi;

…… h. Panitia Pengarah


(APPEKNAS)



materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah Propinsi,


Sidang belum dinyatakan terpilih;

i. Musyawarah Propinsi hanya bisa dianggap sah bila dihadiri 2/3 dari jumlah

kepengurusan Kabupaten/Kota yang telah ada.

j. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Propinsi ditetapkan, maka

kepengurusan Dewan Pengurus Propinsi dinyatakan demisioner.

Pasal 13

RAPAT KERJA PROPINSI

1. Status

a. Rapat Kerja Propinsi merupakan rapat antar anggota yang diwakili Dewan


b. Rapat Kerja Propinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dalam

penyusunan program kerja Propinsi;

c. Musyawarah Propinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.


a. Mendengarkan laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja

Propinsi yang dilaksanakan Dewan Pengurus Propinsi;

b. Menyempurnakan dan menetapkan Program Kerja Propinsi, serta peraturan

kebijaksanaan organisasi lainnya;

3. Tata Tertib

a. Peserta Rapat Kerja Propinsi terdiri dari wakil-wakil utusan Daerah Pimpinan

Propinsi dan Dewan Kabupaten/Kota yang masing-masing terdaftar sebagai

Peserta Penuh, dan Dewan Pengurus Nasional sebagai Peserta Peninjau;




1 (satu) hak suara untuk 1 (satu) utusan Dewan Pengurus Propinsi dan 1 (satu)

suara bagi setiap Dewan Pengurus Kabupaten/Kota pemegang mandat;


Peserta Peninjau;

f. Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Propinsi berbentuk Pimpinan Sidang

berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta dengan ketentuan 1

(satu) orang dari Dewan Pengurus Nasional dan 4 (empat) orang dari Peserta

Penuh, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang;

g. Dewan Pengurus Propinsi sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Rapat Kerja Propinsi;

…….. h. Rapat Kerja Propinsi


(APPEKNAS)


h. Rapat Kerja Propinsi dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan Panitia


Propinsi;

i. Panitia Pengarah karena tugas dan fungsinya untuk merumuskan perlengkapan

materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Rapat Kerja Propinsi,

sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu, selama pimpinan

sidang belum dinyatakan terpilih;

j. Rapat Kerja Propinsi hanya dianggap sah bila dihadiri 2/3 utusan Dewan

Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 14

RAPAT PIMPINAN PROPINSI

1. Status

a. Rapat Pimpinan Propinsi merupakan rapat Pimpinan antar Dewan Pengurus

Propinsi;

b. Rapat Pimpinan Propinsi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi

dalam penetapan kebijaksanaan organisasi dalam ruang lingkup Propinsi;

c. Rapat Pimpinan Propinsi diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)

tahun.


a. Mendengarkan Laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijaksanaan yang

dilaksanakan Dewan Pengurus Propinsi dan seluruh Dewan Pengurus

Kabupaten/Kota;

b. Menginventarisasi permasalahan organisasi dalam ruang lingkup Propinsi dan

menetapkan kebijaksanaan dalam penanggulangan dan penyelesaiannya.

3. Tata Tertib

a. Peserta Rapat Pimpinan Propinsi terdiri dari wakil-wakil utusan Dewan Pengurus

Propinsi dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang masing-masing terdaftar

sebagai Peserta Penuh, dan Dewan Pengurus Nasional sebagai Peserta Peninjau;


hanya memiliki hak bicara;


1 (satu) hak suara untuk 1 (satu) utusan Dewan Pengurus Propinsi dan 1 (satu)

suara bagi setiap Dewan Pengurus Kabupaten/Kota pemegang mandat;

d. Peserta lainnya di luar ketentuan pasal 14 ayat 3a diatas, termasuk dalam status

Peserta Peninjau;

e. Pimpinan Persidangan Rapat Pimpinan Propinsi dipimpin oleh Ketua Umum dan

wakil-wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Propinsi setempat yang memiliki

tanggung jawab dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan peserta rapat

lainnya;

f. Dewan Pengurus Propinsi sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Rapat Pimpinan Propinsi;

g. Rapat Pimpinan Propinsi hanya bisa dianggap sah bila dihadiri 2/3 utusan Dewan

Pengurus Kabupaten/Kota.

……. Pasal 15


(APPEKNAS)


Pasal 15

MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA

1. Musyawarah Provinsi Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan Surat Keputusan Plt

Mandat dari DPN APPEKNAS dan/atau atas permintaan serta persetujuan 2/3 dari

jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang telah ada;

2. Musyawarah Provinsi Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 1/2 + 1 peserta

penuh yang hadir dalam acara Musyawarah Provinsi Luar Biasa.

3. Kekuasaan, wewenang dan tata tertib Musyawarah Propinsi Luar Biasa sama dengan

ketentuan Musyawarah Propinsi.

BAB IV

STRUKTUR KEKUASAAN KABUPATEN / KOTA

Pasal 16

MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA

1. Status

a. Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan musyawarah antar anggota APPEKNAS

di Kabupaten/Kota setempat;

b. Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota;

c. Musyawarah Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.

d. Musyawarah Kabupaten/Kota dapat diadakan penyimpangan dari pasal 16 ayat 1c

di atas bila dalam keadaan luar biasa;

e. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dalam pelaksanaanya sama dengan

Musyawarah Kabupaten/Kota.


a. Mendengar dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus

Kabupaten/Kota;

b. Menyempurnakan dan menetapkan Program Umum dan Rencana Kerja

Organisasi dalam skala Kabupaten/Kota, serta kebijaksanaan organisasi lainnya;


Pengurus Kabupaten/Kota, termasuk Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.

3. Tata Tertib

a. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri dari para Anggota APPEKNAS di

Wilayah Kabupaten/Kota setempat, Utusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan

utusan Dewan Pengurus Propinsi di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing

terdaftar sebagai Peserta Penuh;

b. Peserta lain di luar ketentuan Pasal 16 ayat 3a di atas, termasuk dalam status

Peserta Peninjau;

c. Peserta Penuh memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan Peserta Peninjau



1 (satu) hak suara untuk 1 (satu) orang yang namanya tercantum dalam Kartu

Tanda Anggota APPEKNAS dimana tempat domisili perusahaan itu berada;

……. e. Pimpinan Persidangan


(APPEKNAS)


e. Pimpinan Persidangan Musyawarah Kabupaten/Kota berbentuk Pimpinan Sidang

berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh peserta dengan ketentuan 1

(satu) orang dari Dewan Pengurus Propinsi dan 4 (empat) orang dari Peserta


f. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;

g. Musyawarah Kabupaten/Kota dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan

Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan



materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Musyawarah

Kabupaten/Kota, sehingga berhak memimpin sidang untuk sementara waktu,

selama pimpinan sidang belum dinyatakan terpilih;

i. Musyawarah Kabupaten/Kota hanya bisa dianggap sah bila dihadiri 2/3 dari

jumlah anggota APPEKNAS di Kabupaten/Kota setempat;

j. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota

ditetapkan, maka kepengurusan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dinyatakan

demisioner.

Pasal 17

RAPAT KERJA KABUPATEN / KOTA

1. Status

a. Rapat Kerja Kabupaten/Kota merupakan rapat antar anggota APPEKNAS;

b. Rapat Kerja Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi

dalam penyusunan program kerja Kabupaten/Kota;

c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua)

tahun.


a. Mendengarkan Laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijaksanaan

program kerja Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dewan Pengurus

Kabupaten/Kota;

b. Menyempurnakan dan menetapkan Program Kerja Kabupaten/Kota serta

peraturan dan kebijaksanaan organisasi lainnya.

3. Tata Tertib

a. Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri dari pengurus-pengurus dan Dewan

Pengurus Kabupaten/Kota yang masing-masing terdaftar sebagai Peserta Penuh,

dan Dewan Pengurus Propinsi sebagai Peserta Peninjau;

b. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara, sedangkan Peserta Peninjau



1 (satu) haksuara untuk 1 (satu) orang peserta rapat;


Peserta Peninjau;

........ e. Pimpinan Persidangan


(APPEKNAS)


e. Pimpinan Persidangan Rapat Kerja Kabupaten/Kota berbentuk Pimpinan Sidang

berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih oleh peserta penuh, dengan ketentuan 1

(satu) orang dari Dewan Pengurus Propinsi dan 4 (empat) orang dari Peserta


f. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten/Kota;

g. Rapat Kerja Kabupaten/Kota dilengkapi beberapa orang Panitia Pengarah dan

Panitia Pelaksana yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Dewan



materi sidang baik sebelum maupun sesudah diadakan Rapat Kerja

Kabupaten/Kota, sehingga berhak memimpin sidang seluruh persidangan;

i. Rapat Kerja Kabupaten/Kota hanya bisa dianggap sah bila dihadiri 2/3 anggota

APPEKNAS di Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 18

RAPAT PIMPINAN KABUPATEN / KOTA

1. Status

a. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota merupakan rapat Pimpinan Dewan

Kabupaten/Kota;

b. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi dalam penetapan kebijaksanaan organisasi dalam ruang lingkup

Kabupaten/Kota;

c. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1

(satu) tahun.


a. Mendengarkan Laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijaksanaan

Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan seluruh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;

b. Menginventarisasi permasalahan organisasi dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota

dan menetapkan kebijaksanaan dalam penanggulangan dan penyelesaiannya;

3. Tata Tertib

a. Peserta Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari pengurus Pimpinan Dewan

Pengurus Kabupaten/Kota dan anggota APPEKNAS setempat yang masing-

masing terdaftar sebagai Peserta Penuh, dan Dewan Pengurus Propinsi sebagai

Peserta Peninjau;




1 (satu) hak suara untuk 1 (satu) orang peserta rapat;

e. Pimpinan lainnya di luar ketentuan pasal 18 ayat 3a di atas, termasuk dalam status

Peserta Peninjau;

e. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota;

f. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota hanya bisa dianggap sah bila dihadiri 2/3 jumlah

anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

…… Pasal 19


(APPEKNAS)


Pasal 19

MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA LUAR BIASA.

1. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa hanya dapat diadakan atas permintaan dan

persetujuan 2/3 jumlah anggota APPEKNAS Kabupaten/Kota tempat anggota

tersebut berdomisili;

2. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 1/2 +

1 peserta penuh yang hadir dalam acara Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa

anggota peserta penuh.

3. Kekuasaan, wewenang dan tata tertib Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa sama

dengan Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB V

STRUKTUR PIMPINAN

Pasal 20

DEWAN PENGURUS NASIONAL

1. Status

a. Dewan Pengurus Nasional merupakan badan struktur kepemimpinan tertinggi di

dalam ruang lingkup nasional;

b. Masa jabatan Dewan Pengurus Nasional adalah 1 (satu) tahun;

c. Dewan Pengurus Nasional sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Musyawarah Nasional.

2. Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Nasional

a. Dewan Pengurus Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;

b. Pengurus Pimpinan Dewan Pengurus Nasional adalah terdiri dari Ketua Umum,

dibantu Ketua Umum I dan seterusnya yang sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang,

Sekretaris Jenderal dibantu Sekretaris Jenderal I dan seterusnya yang sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang, Bendahara Umum dibantu Bendahara Umum I dan

seterusnya yang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;

c. Pengurus Pimpinan Dewan Pengurus Nasional dilengkapi Anggota Pleno

Kepengurusan terdiri dari Koordinator Departemen dan Anggota-anggota

Departemen yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah bidang-bidang

berdasarkan kebutuhan organisasi dalam skala nasional;

d. Dewan Pengurus Nasional dapat dilengkapi Dewan Pembina, Dewan Penasehat

dan Dewan Pertimbangan dari tokoh-tokoh nasional yang memiliki keterkaitan

dan perhatian di bidang usaha jasa konstruksi;

e. Dewan Pengurus Nasional dapat membentuk Koordinator Wilayah yang

merupakan satu kesatuan dari kepengurusan Dewan Pengurus Nasional, dalam

rangka untuk menunjang tugas koordinasinya dengan struktur kepemimpinan

lainnya;

f. Dewan Pengurus Nasional dapat mengangkat beberapa orang tenaga sekretariat

untuk menunjang tugas-tugas operasional organisasi sehari-hari.

…….. 3. Tugas dan Kewajiban


(APPEKNAS)


3. Tugas dan Kewajiban

a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Nasional;

b. Segera menyampaikan kepada jajaran struktur kepengurusan segala kebijaksanaan

yang berkenaan dengan organisasi, untuk selanjutnya disampaikan kepada

anggota oleh jajaran struktur kepengurusan lainnya;

c. Dewan Pengurus Nasional bertanggung jawab atas Musyawarah Nasional;

d. Segera paling lambat 4 (empat) bulan setelah dilantik, Dewan Pengurus Nasional

mengadakan Rapat Kerja Nasional;

e. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun;

f. Didalam keadaan tertentu/luar biasa, Dewan Pengurus Nasional dapat melakukan

pergantian antar waktu personalia Dewan Pengurus Nasional, yang ditempuh

melalui Rapat Pleno Pengurus Dewan Pengurus Nasional;

g. Mengambil prakarsa berdirinya Dewan Pengurus Propinsi yang belum terbentuk;

h. Menyusun pedoman-pedoman organisasi yang merupakan penjabaran dari

ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, dan Rapat

Kerja Nasional.

Pasal 21

DEWAN PENGURUS PROPINSI

1. Status

a. Dewan Pengurus Propinsi merupakan Badan Struktur kepemimpinan tertinggi di

dalam ruang lingkup Propinsi;

b. Masa jabatan Dewan Pengurus Propinsi adalah 1 (satu) tahun;

c. Dewan Pengurus Propinsi sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Musyawarah Propinsi.

2. Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Propinsi

a. Dewan Pengurus Propinsi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum,

Sekretaris Umum dan Bendahara Umum;

b. Pengurus Pimpinan Dewan Pengurus Propinsi adalah terdiri dari Ketua Umum,

dibantu Wakil-wakil Ketua Umum yang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang,

Sekretaris Umum dibantu Wakil-wakil Sekretaris Umum yang sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) orang, Bendahara Umum dibantu Wakil-wakil Bendahara

Umum yang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;

c. Pengurus Pimpinan Dewan Pengurus Propinsi dilengkapi Anggota Pleno

Kepengurusan terdiri dari Koordinator Departemen dan Anggota-anggota

Departemen yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah bidang-bidang

berdasarkan kebutuhan organisasi dalam skala propinsi;

d. Dewan Pengurus Propinsi dapat dilengkapi Dewan Pembina dan Dewan

Pertimbangan dari tokoh-tokoh propinsi yang memiliki keterkaitan dan perhatian

di bidang Usaha Jasa Konstruksi;

…… e. Dewan Pengurus


(APPEKNAS)


e. Dewan Pengurus Propinsi dapat membentuk Koordinator Wilayah yang

merupakan satu kesatuan dari kepengurusan Dewan Pengurus Propinsi, dalam

rangka untuk menunjang tugas koordinasinya dengan struktur kepemimpinan

lainnya;

f. Dewan Pengurus Propinsi dapat mengangkat beberapa orang tenaga sekretariat

untuk menunjang tugas-tugas operasional organisasi sehari-hari.


a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah

Propinsi;



anggota oleh jajaran struktur kepengurusan lainnya;

c. Dewan Pengurus Propinsi bertanggung jawab kepada Musyawarah Propinsi dan

mengadakan Rapat Kerja Propinsi;

d. Segera paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Dewan Pengurus Propinsi

mengadakan Rapat Kerja Propinsi;

e. Melaksanakan Rapat Pimpinan Propinsi sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dalam 2

(dua) tahun;

f. Didalam keadaan tertentu/luar biasa, Dewan Pengurus Propinsi dapat melakukan

pergantian antar waktu personalia Dewan Pengurus Propinsi, yang ditempuh

melalui Rapat Pleno Pengurus Dewan Pengurus Propinsi;

g. Mengambil prakarsa berdirinya Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang belum

terbentuk;

h. Menyusun kebijaksanaan organisasi yang merupakan penjabaran dari ketetapan-

ketetapan Musyawarah Propinsi dan kebijaksanaan organisasi lainnya.

Pasal 22

DEWAN PENGURUS KABUPATEN / KOTA

1. Status

a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota merupakan badan struktur kepemimpinan

tertinggi di dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota;

b. Masa jabatan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun;

c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara dan penanggung jawab

pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota.

2. Struktur dan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota

a. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum,

Sekretaris Umum dan Bendahara Umum;

b. Pengurus Pimpinan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota adalah terdiri dari Ketua

Umum dibantu Wakil-wakil ketua Umum yang sebanyak-banyaknya 8 (delapan)

orang, Sekretaris Umum dibantu Wakil-wakil Sekretaris Umum yang sebanyak-

banyaknya 8 (delapan) orang, Bendahara Umum dibantu Wakil-wakil bendahara

Umum yang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;

…… c. Pengurus Dewan Pengurus


(APPEKNAS)


c. Pengurus Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dilengkapi Anggota Pleno

Kepengurusan terdiri dari Koordinator Bidang dan Anggota-anggota Bidang yang

jumlahnya disesuaikan dengan jumlah bidang-bidang berdasarkan kebutuhan

organisasi dalam skala Kabupaten/Kota;

d. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dapat dilengkapi Dewan Pembina, Dewan

Penasehat dan Dewan Pertimbangan, dari Tokoh-tokoh Kabupaten/Kota yang

memiliki keterkaitan dan perhatian di bidang usaha jasa konstruksi;

e. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dapat mengangkat beberapa orang tenaga

sekretariat untuk menunjang tugas-tugas operasional organisasi sehari-hari.


a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah

Kabupaten/Kota;



anggota;

c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Musyawarah

Kabupaten/Kota;

d. Segera paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Dewan Pengurus

Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Kerja Kabupaten/Kota;

e. Melaksanakan Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota minimal 1 (satu) kali dalam 2

(dua) tahun;

f. Didalam keadaan tertentu/luar biasa, Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dapat

melakukan pergantian antar waktu personalia Dewan Pengurus Kabupaten/Kota,

yang ditempuh melalui Rapat Pleno Pengurus Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;

h. Menyusun kebijaksanaan organisasi yang merupakan penjabaran dari ketetapan-

ketetapan Musyawarah Kabupaten/Kota dan kebijaksanaan organisasi lainnya.

Pasal 23

PERSYARATAN MENJADI DEWAN PENGURUS / PENGURUS

Persyaratan untuk dapat menjadi Dewan Pengurus/Pengurus adalah:

1. Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam Kartu Tanda Anggota

APPEKNAS;

2. Tidak sedang rangkap jabatan dalam organisasi sejenis;

3. Khusus untuk Ketua Umum harus sudah pernah menjadi pengurus atau Dewan

Penasehat di semua tingkatan kepengurusan;

Pasal 24

TATA CARA PEMILIHAN FORMATUR / ANGGOTA FORMATUR

Tata cara pemilihan Formatur dan Anggota Formatur dalam semua tingkatan organisasi

APPEKNAS diatur sebagai berikut:

1. Pemilihan Ketua Formatur yang secara otomatis menjadi Ketua Umum/Ketua,

dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak, 1 (satu) nama dengan

memilih calon dalam secarik kertas;

……. 2. Pemilihan Anggota Formatur


(APPEKNAS)


2. Pemilihan Anggota Formatur dilakukan dengan cara aklamasi atau musyawarah

untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak

dengan cara menulis 4 (empat) nama DPP/DPK anggota sesuai dengan masing-

masing tingkatan organisasi.

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 25

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pertanggungjawaban keuangan di setiap tingkatan Organisasi diatur sebagai berikut:

1. Pada tingkatan Dewan Pengurus Nasional, pertanggungjawaban keuangan setiap 3

(tiga) bulan setelah akhir tahun dan diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan

kepada Dewan Pendiri, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus;

2. Pada Tingkatan Dewan Pengurus Propinsi pertanggungjawaban keuangan setiap 3

(tiga) bulan setelah akhir tahun dan diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan

kepada Dewan Pengurus Kabupaten/Kota;

3. Pada Tingkatan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota pertanggungjawaban keuangan

setiap 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun dan diaudit oleh akuntan publik dan

disampaikan kepada Anggota APPEKNAS dimana domisili anggota tersebut berada.

BAB VIII

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 26

KEUANGAN

1. Sumber-sumber keuangan organisasi, berupa uang pangkal, uang iuran dan uang

administrasi keanggotaan, ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional dengan

mempertimbangkan keadaan daerah-daerah kepengurusan;

2. Perimbangan pembagian keuangan yang masuk dari sumber uang pangkal, uang

iuran, dan uang administrasi keanggotaan.

3. Tata cara pembayaran, jumlah dan pengelolaan keuangan organisasi ditetapkan

melalui Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk

Pedoman Kebendaharaan;

4. Keuangan Organisasi dan sumber-sumber keuangan lainnya, dimanfaatkan semata-

mata untuk urusan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

……. Pasal 27


(APPEKNAS)


Pasal 27

HARTA BENDA

1. Mekanisme sumber pendapatan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban ditetapkan

melalui Rapat Pimpinan Nasional dengan mempertimbangkan keadaan daerah-

daerah kepengurusan;

2. Tata cara pendapatan, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya ditetapkan melalui

Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Pedoman

Kebendaharaan;

3. Harta benda organisasi dan sumber-sumber keuangan lainnya, dimanfaatkan semata-

mata untuk urusan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan perubahannya melalui keputusan

Dewan Pendiri Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang

disepakati oleh 2/3 dari jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota yang telah ada, dan

disetujui oleh 2/3 dari jumlah peserta musyawarah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

ATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

ini, dialihkan pengaturannya dalam bentuk pedoman-pedoman organisasi, dan atau

kebijaksanaan organisasi lainnya, dan tidak dibenarkan bertentangan dengan Anggaran

Rumah Tangga ini.

……. Pasal 30


(APPEKNAS)


Pasal 30

BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini pertama kali disahkan melalui Rapat Dewan Pendiri

APPEKNAS di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2008, dan selanjutnya dilakukan

penyempurnaan dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Disempurnakan oleh MUSNAS APPEKNAS

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 2008

ANGGARAN RUMAH TANGGA - appeknas.net

Documents