Anggaran Dasar PT dgn catatan kaki UUPT · Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 (Peraturan Ka BPS No 57 Tahun 2009 . 5 - Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan; b. Menjalankan

1

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT.

Nomor .

Pada hari ini, , tanggal

dua ribu empat belas ( - -2014), pukul WIB

( Waktu Indonesia

Barat), berhadapan dengan saya,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan

dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut

dalam akhir akta ini.

1. Tuan

lahir di , pada tanggal

Pengusaha, bertempat tinggal di

Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 000, Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

, Warga Negara -

Indonesia; -

2. Tuan

lahir di , pada tanggal

Pengusaha, bertempat tinggal di

Rukun Tetangga 000/Rukun Warga 000, Kelurahan

2

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

, Warga Negara -

Indonesia; -

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri -

dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak

mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah

sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan

suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,

(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan

“Anggaran Dasar“) sebagai berikut: -

-NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama1 -

PT.

(selanjutnya cukup disingkat dengan

“Perseroan”), berkedudukan di2

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau

kantor perwakilan, baik di dalam maupun -

diluar wilayah Republik Indonesia -

sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

1 Psl 5 ayat 1, Pasal 16, Pasal 21 ayat 2a UUPT, PP nomor 43 tahun 2011 2 Psl 5, 17 UUPT, tempat di daerah kota atau kabupaten. Perseroan harus mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukan.

3

Perseroan didirikan untuk jangka waktu3 tidak -

terbatas4.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA5

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha -

dalam bidang jasa, pembangunan,

pengangkutan, perbengkelan, percetakan,

perdagangan, perindustrian dan pertanian.6

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut

3 Pasal 6, Pasal 21 ayat 2c, Pasal 142, Pasal 145 UUPT 4 Tentang Jangka Waktu dalam pasal 2 AD, sejak lama dikaitkan dengan Jenis Perseroan dengan kategori PMA dan PMDN. Setiap PMA, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967, mempunyai jangka waktu terbatas. Sebaliknya, untuk PMDN (UU No. 6 Tahun 1968) tidak ada pembatasan jangka waktu. Karena terkait dengan adanya perubahan Jangka Waktu, makanya setiap perubahan status dari PMA ke PMDN/non fasilitas atau sebaliknya akan diperlukan sebagai Perubahan AD yang perlu Persetujuan. Dengan adanya UU No. 25 Tahun 2007, sudah tidak ada pembatasan untuk PMA, namun bisa saja pembatasan diatur dalam izin yang dikeluarkan oleh BKPM. Berdasarkan UU No. 25, semua bentuk kegiatan menanam modal adalah Penanaman Modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Dengan konsep ini, maka dalam AHU.WEB.ID hanya mengelompokan Jenis Perseroan dalam PMA dan PMDN saja. 5 Pasal 18, Pasal 21 ayat 2b UUPT. 6 Bidang usaha Perseroan dikelompok dalam bidang Umum dan Khusus. Umum diartikan bahwa bidang-bidang tersebut dapat dijalankan dalam 1 Perseroan. Sedangkan Khusus adalah Perseroan hanya dapat menjalankan bidang usaha Khusus tersebut dan tidak dapat digabungkan dengan usaha lainnya. Uraian Pasal 3 ayat 1 dan 2 AKTA ini adalah jenis bidang usaha Umum, sedangkan bidang usaha Khusus dapat mencakup antara lain : Keuangan (Bank dan nonBank), Kesehatan, Informasi dan Komunikasi, Pertambangan, Perhubungan Laut dan Udara, Pertahanan, Pariwisata, Tenaga Kerja dsb.

4

diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-

usaha7 sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa: -

- Konsultasi Manajemen dan

Administrasi; -

- Periklanan dan Reklame serta Promosi

dan pemasaran;

- Hiburan, Promosi, Agency, Manajemen

dan Produksi; -

- Jasa persewaan mesin dan

peralatannya; -

- Jasa komputer dan kegiatan yang

terkait;

- Jasa pendidikan Non Formal; -

- Konsultasi Arsitek, Landscape,

Design dan Interior;

- Konsultasi Teknik Engineering;

- Instalasi dan Perawatan Jaringan -

Komputer dan Peripheral;

- Konsultasi Manajemen Sumber Daya -

Manusia;

- Konsultasi Pelatihan dan

Keterampilan; -

- Pengelolaan dan penyewaan Gedung, -

Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi

dan Kawasan Berikat;

7 Uraian detail Kegiatan Usaha diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 (Peraturan Ka BPS No 57 Tahun 2009

5

- Jasa Penunjang Kegiatan Penerbangan;

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang -

pembangunan:

- Bertindak sebagai pengembang;

- Pemborongan pada umumnya (general -

contraktor); -

- Pembangunan Gedung dan Konstruksi,

Jembatan, Jalan, Taman dan -

sebagainya;

- Pemasangan instalasi-instalasi;

- Pengembangan Wilayah Pemukiman;

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang -

transportasi: -

- Ekspedisi dan pergudangan; -

- Angkutan penumpang;

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang -

perbengkelan: -

- Perawatan, Pemeliharaan dan -

Perbaikan;

- Menjalankan usaha-usaha showroom; -

- Pemasangan dan penjualan Assesoris

kendaraan;

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang -

percetakan :

- Memperdayakan hasil-hasil dari

penerbitan;

- Penjilidan, Kartonage dan

Pengepakan;

- Pencetakan buku-buku;

6

- Desain dan cetak grafis;

- Offset; -

- Pencetakan Majalah-majalah dan

Tabloid (Media-Masa);

- Sablon; -

- Pencetakan Dokumen;

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang -

perdagangan:

- Import dan eksport;

- Perdagangan Besar Lokal;

- Bertindak sebagai Grosir, Supplier,

Leveransier dan Commision house; -

- Distributor Agent dan sebagai

perwakilan dari badan-badan -

perusahaan-perusahaan; -

- Perdagangan yang berhubungan dengan

usaha real estat dan property;

- Penjualan Mobil dan Sepeda Motor; -

- Perdagangan eceran kecuali mobil dan

sepeda motor; -

- Perdagangan komputer dan alat

Elektronika; -

- Perdagangan Alat Transmisi -

Telekomunikasi;

g. Menjalankan usaha-usaha di bidang -

perindustrian: -

- Industri makanan dan minuman dan -

pengalengan/pembotolan (Amatil); -

- Industri pengolahan hasil perikanan –

7

(coldstorage);

- Industri tekstil; -

- Industri pakaian jadi (garmen);

- Industri meubel (furniture);

- Industri mesin-mesin;

- Industri peralatan rumah tangga; -

- Industri kayu (tidak termasuk

furniture) dan barang anyaman;

- Industri daur ulang;

- Industri Kerajinan Tangan; -

h. Menjalankan usaha-usaha di bidang -

pertanian: -

- Agroindustri; -

- Industri pertanian;

- Peternakan;

- Perikanan darat/laut dan

pertambakan; -

- Perkebunan Tanaman Pangan; -

- Kehutanan.

-MODAL -

Pasal 4.

1. Modal dasar8 Perseroan berjumlah

Rp.

Rupiah) terbagi atas

saham, masing-masing saham bernilai nominal

Rp. ( Rupiah).

8 Pasal 15 ayat 1d, Pasal 21 ayat 2d, Pasal 31 ayat 1, Pasal 32, Pasal 33 ayat 1, Pasal 42 ayat 1, Pasal 44 ayat 1 Pjls UUPT

8

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -

dan disetor9 penuh sebesar % (

persen) atau sejumlah

( ) saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.

(

Rupiah) oleh para pendiri yang telah

mengambil bagian saham dari rincian serta

nilai nominal saham yang disebutkan sebelum

akhir akta ini11.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan

modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham12.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham untuk menyetujui pengeluaran saham

dalam simpanan harus memenuhi persyaratan

dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini13. -

Para pemegang saham yang namanya tercatat

dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak

terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -

saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal

9 Pasal 15 ayat 1d, Pasal 33, Pasal 42 ayat 2, Pasal 47 UUPT 10 Pasal 49 ayat 1 UUPT 11 Pasal 32 ayat 2, Pasal 34 UUPT. 12 Pasal 21 ayat 3, Pasal 33 ayat 3, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 UUPT, PP No. 15 Tahun 1999 13 Pasal 42 ayat 2, bandingkan dengan Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 88 UUPT.

9

penawaran dilakukan dan masing-masing -

pemegang saham berhak mengambil bagian -

seimbang dengan jumlah saham yang mereka

miliki (proporsional) baik terhadap saham

yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa -

saham yang tidak diambil oleh pemegang saham

lainnya14. -

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14

(empat belas) hari tersebut, ternyata masih -

ada sisa saham yang belum diambil bagian maka

Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut

kepada pihak ketiga.15 -

-SAHAM -

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -

adalah saham atas nama.16

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak

atas saham adalah Warga Negara Indonesia

dan/atau badan hukum Indonesia.17

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat

saham.18

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -

saham, pemilikan saham dapat dibuktikan

14 Pasal 43 UUPT, Pjls 43 ayat 4, jangka waktu 14 hari termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya. 15 Pasal 43 ayat 4 UUPT 16 Pasal 48 ayat 1 UUPT 17 Ayat ini berlaku untuk PT PMDN, dan harus dihapus untuk PT PMA 18 Pasal 51 dan Penjelasannya UUPT

10

dengan surat keterangan atau catatan yang

dikeluarkan oleh Perseroan.19

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk

setiap surat saham diberi sehelai surat

saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih

saham yang dimiliki oleh seorang pemegang

saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan -

sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat saham; -

c. nilai nominal saham;

d. tanggal pengeluaran surat saham. -

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -

dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham;

c. nomor surat saham dan jumlah saham20;

d. nilai nominal saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif

saham.

9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu

badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.21

-

19 Pasal 50 ayat 1 UUPT 20 Bandingkan dengan Surat Saham pada ayat sebelumnya. 21 Pasal 52 ayat 4 UUPT

11

10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi

milik beberapa orang, maka mereka yang -

memiliki bersama sama itu diwajibkan untuk

menunjuk seorang diantara mereka atau seorang

lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang

ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang

berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh -

hukum atas saham tersebut.22

11. Selama ketentuan dalam ayat 10 di atas belum -

dilaksanakan, maka para pemegang saham -

tersebut tidak berhak mengeluarkan suara

dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan

pembayaran dividen untuk saham itu -

ditangguhkan.

12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus

tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Umum Pemegang Saham serta peraturan -

perundang-undangan yang berlaku.23

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus

ditandatangani oleh Direktur Utama dan -

Komisaris Utama. -

PENGGANTI SURAT SAHAM24

Pasal 6.

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat

dipakai lagi, maka atas permintaan mereka

22 Pasal 52 ayat 5 UUPT 23 Pasal 4 dan Penjelasannya UUPT 24 Pasal 51 dan Penjelasannya UUPT

12

yang berkepentingan, Direksi akan -

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah -

surat saham yang rusak atau tidak dapat

dipakai tersebut diserahkan kembali kepada

Direksi. -

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pasal ini harus dimusnahkan dan oleh Direksi

dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang, atas permintaan -

mereka yang berkepentingan, Direksi akan

mengeluarkan surat saham pengganti setelah

menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut

cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang

dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap

peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,

surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,

tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -

5. Semua biaya yang berhubungan dengan

pengeluaran surat saham pengganti, -

ditanggung oleh pemegang saham yang

berkepentingan. -

6. Ketentuan dalam pasal 6 ini, mutatis

mutandis juga berlaku bagi pengeluaran -

pengganti surat kolektif saham.

-PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan

13

akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh

yang memindahkan dan yang menerima -

pemindahan atau kuasanya yang sah.25 -

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak

atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu

kepada pemegang saham lain dengan -

menyebutkan harga serta persyaratan

penjualan dan memberitahukan kepada Direksi -

secara tertulis tentang penawaran tersebut26.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat

persetujuan dari instansi yang berwenang,

jika peraturan perundang-undangan -

mensyaratkan hal tersebut27.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang

Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat -

Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham

tidak diperkenankan28.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau

sebab lain saham tidak lagi menjadi milik

warga negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) -

tahun orang atau badan hukum tersebut wajib -

memindahkan hak atas sahamnya kepada warga

negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,

sesuai ketentuan Anggaran Dasar29.

25 Pasal 56 ayat 1 dan 2 26 Pasal 57 ayat 1a 27 Pasal 57 ayat 1c 28 Pasal 57 ayat 1b 29 Pasal 57 ayat 2 UUPT

14

-RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya

disebut RUPS adalah30:

a. RUPS tahunan; -

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar

disebut juga RUPS luar biasa. -

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini -

berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS

luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan

lain.

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka

waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku berakhir31.

4. Dalam RUPS tahunan: -

a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan32 yang telah ditelaah

oleh Dewan Komisaris untuk mendapat

persetujuan RUPS; -

- laporan keuangan33 untuk mendapat

pengesahan rapat; -

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika

Perseroan mempunyai saldo laba yang -

positif34.

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang

30 Pasal 78 ayat 1 UUPT 31 Pasal 66 ayat 1 UUPT 32 Pasal 66 ayat 2, Pasal 69 UUPT 33 Pasal 66 ayat 2a, Pasal 69 UUPT 34 Pasal 71 UUPT

15

telah diajukan sebagaimana mestinya -

dengan memperhatikan ketentuan Anggaran

Dasar. -

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan

laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -

Dewan Komisaris atas pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama

tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan35.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -

sewaktu-waktu36 berdasarkan kebutuhan untuk

membicarakan dan memutuskan mata acara rapat

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada -

ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan

serta Anggaran Dasar.

-TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -

Pasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan -

atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan -

usaha37.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan -

pemanggilan terlebih dahulu kepada para

35 Pasal 69 ayat 2, 3 UUPT 36 Pasal 74 ayat 4 UUPT 37 Pasal 76 ayat 1 UUPT

16

pemegang saham dengan surat tercatat atau

dengan iklan dalam surat kabar dalam jangka -

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

tanggal RUPS diadakan38.

3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari,

tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan

disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan

dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor

Perseroan mulai dari hari dilakukan

pemanggilan sampai dengan tanggal rapat

diadakan.39

Pemanggilan RUPS tahunan harus pula

mencantumkan bahwa laporan tahunan -

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat -

4 telah tersedia di kantor Perseroan40. -

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak

suara yang sah hadir atau diwakili dalam

rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu

seperti dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi -

syarat dan dalam rapat itu dapat diambil

keputusan yang sah serta mengikat mengenai

hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS

dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam

38 Pasal 79 ayat 1 UUPT 39 Pasal 82 ayat 1 UUPT 40 Pasal 67 ayat 1 UUPT

17

wilayah Republik Indonesia41.

5. a. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS

dapat juga dilakukan melalui media

telekonferensi, video konferensi atau

melalui sarana media elektronik lainnya

yang memungkinkan semua peserta RUPS -

saling melihat dan mendengar secara -

langsung serta berpartisipasi dalam -

RUPS.42

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan RUPS

sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (a)

diatas harus dibuat secara tertulis dan

diedarkan kepada seluruh pemegang saham

yang ikut serta untuk disetujui dan -

ditandatangani43. -

6. a. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak

ditentukan lain, maka RUPS dipimpin oleh

Direktur Utama. 44

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau

berhalangan karena sebab apapun hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak -

ketiga rapat dipimpin oleh seorang

anggota Direksi lainnya.

41 Pasal 82 ayat 5 UUPT 42 Pasal 77 ayat 1 UUPT 43 Pasal 77 ayat 4 UUPT 44 Pasal 79 ayat 1 UUPT. Dalam keadaan normal, RUPS diselenggarakan oleh Direksi, oleh karenanya Ketua Rapat juga Direksi. Dalam PT Tbk, ketua Rapat adalah Komisaris Utama.

18

c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak

ada atau berhalangan karena sebab apapun

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah

seorang anggota Dewan Komisaris. -

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris

tidak ada atau berhalangan karena sebab

apapun hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh

dan dari antara mereka yang hadir dalam

rapat. -

-KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -

Pasal 10.

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila -

dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan Perseroan45 kecuali

sebagaimana ditentukan dalam ayat 9. -

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka -

diadakan pemanggilan rapat kedua46.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat 1 b harus dilakukan

selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diselenggarakan tidak termasuk tanggal

45 Pasal 86 ayat 1 UUPT. 46 Pasal 86 ayat 2 UUPT

19

panggilan dan tanggal rapat47.

d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya

10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 -

(dua puluh satu) hari kalender terhitung

sejak rapat pertama dilangsungkan.48

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat

jikalau dihadiri oleh pemegang saham -

yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah49, kecuali

sebagaimana ditentukan dalam ayat 9. -

f. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak

tercapai, maka atas permohonan Perseroan

kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Negeri yang wilayahnya meliputi tempat

kedudukan Perseroan50.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang

saham lain atau orang lain dengan surat -

kuasa51.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa

untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan

kepadanya pada waktu rapat diadakan52. -

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak

47 Pasal 86 ayat 8 UUPT 48 Pasal 86 ayat 9 UUPT 49 Pasal 86 ayat 4 UUPT 50 Pasal 86 ayat 5, 6 dan 7 UUPT 51 Pasal 85 ayat 1 UUPT 52 Pasal 85 ayat 6 UUPT

20

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1

(satu) suara53.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan

karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku

kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka

keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak -

dihitung dalam pemungutan suara54.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang -

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

ditandatangani dan mengenai hal lain secara

lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan

lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham

yang hadir dalam rapat55.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah

dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -

dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan -

musyawarah untuk mufakat.56 Dalam hal -

keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, maka keputusan

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan

suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

dengan sah dalam rapat57, kecuali sebagaimana

53 Pasal 84 ayat 1, Pasal 85 ayat 1 dan 3 UUPT 54 Pasal 85 ayat 4 UUPT 55 Penjls Pasal 15 ayat 1 h UUPT 56 Pasal 87 ayat 1 UUPT 57 Pasal 87 ayat 2 UUPT

21

ditentukan dalam ayat 9.

- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak

setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

9. Pemegang saham juga dapat mengambil -

keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS,

dengan ketentuan semua pemegang saham telah

diberitahu secara tertulis dan semua -

pemegang saham memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis

serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian,

mempunyai kekuatan yang sama dengan -

keputusan yang diambil dengan sah dalam -

RUPS58.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -

Pasal 11

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh -

RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) -

bagian dari seluruh saham yang telah -

dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah

dan keputusan disetujui oleh sekurangnya 2/3

(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.59 -

Perubahan anggaran dasar tersebut harus -

dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa

Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga

58 Pasal 91 UUPT 59 Pasal 88 ayat 1 UUPT

22

puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. -

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -

menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan,

maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka

waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal

dasar, pengurangan modal yang ditempatkan

dan disetor dan perubahan status Perseroan

tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -

sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia selambatnya 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris

yang memuat perubahan anggaran dasar -

tersebut60.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -

menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat

2 pasal ini cukup diberitahukan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal -

keputusan RUPS61 tentang perubahan tersebut

serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat

1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, -

maka dalam jangka waktu paling cepat 10 -

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -

puluh satu) hari setelah rapat pertama itu,

60 Pasal 21 ayat 2, ayat 7 dan ayat 9 UUPT 61 Pasal 21 ayat 3, ayat 7 dan ayat 9 UUPT

23

dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan

syarat dan acara yang sama seperti yang -

diperlukan untuk rapat pertama, kecuali -

mengenai jangka waktu panggilan harus

dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum

rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal

panggilan dan tanggal rapat.

Rapat kedua sah dan berhak mengambil -

keputusan jika dihadiri paling sedikit 3/5

(tiga per lima) bagian dari seluruh saham

yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak

suara yang sah dan keputusan disetujui

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian -

dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah

dalam rapat. -

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum,

maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga,

dimana rapat ketiga adalah sah jika -

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat

Perseroan berdomisili62.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus

diberitahukan secara tertulis kepada semua

kreditor Perseroan dan diumumkan oleh

Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat -

kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit

atau beredar secara luas di tempat kedudukan

Perseroan dan dalam Berita Negara

62 Pasal 88 ayat 2, 3 dan 4 UUPT

24

selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal -

keputusan tentang pengurangan modal -

tersebut.63

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,

PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -

Pasal 12

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -

perundang undangan yang berlaku, maka

penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, pengajuan permohonan agar -

Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan

jangka waktu berdirinya Perseroan, dan

pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri -

oleh pemegang saham yang mewakili

sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah dan keputusan disetujui sekurangnya 3/4

(tiga per empat) bagian dari jumlah suara

yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat -

tersebut64.

2. Dalam hal RUPS pertama sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai

kuorum, maka dapat dilaksanakan rapat kedua,

dimana rapat kedua adalah sah dan berhak -

mengambil keputusan jika dalam rapat paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah

63 Pasal 44 ayat 2 UUPT. 64 Pasal 89 ayat 1 UUPT

25

seluruh saham dengan hak suara hadir atau

diwakili dalam rapat dan keputusan -adalah

sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4

(tiga per empat) bagian dari -jumlah suara

yang dikeluarkan65. -

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum,

maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga,

dimana rapat ketiga adalah sah jika -

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat

Perseroan berdomisili.

3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit -

dalam 1 (satu) surat kabar yang terbit atau

beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan

usaha Perseroan dan mengumumkan secara

tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang

akan melakukan penggabungan, peleburan, -

pengambilalihan dan pemisahan mengenai

ringkasan rancangan penggabungan, peleburan,

pengambilalihan dan pemisahan Perseroan -

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS66. -

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena

berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -

dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau

karena dinyatakan bubar berdasarkan -

penetapan Pengadilan, maka harus diadakan

65 Pasal 89 ayat 2 dan 3 UUPT 66 Pasal 127 ayat 2 UUPT

26

likuidasi oleh likuidator atau kurator67.

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila

dalam keputusan RUPS atau penetapan -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak -

menunjuk likuidator68. -

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh

RUPS atau penetapan pengadilan. -

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar

Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara

dan dalam surat kabar harian yang terbit -

atau beredar di tempat kedudukan Perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta

memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya

30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan -

dibubarkan69.

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam

akta pendirian beserta perubahannya -

dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan

tanggal disahkannya perhitungan likuidasi

oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan -

pembebasan sepenuhnya kepada para

likuidator70.

-DIREKSI

Pasal 13.

67 Pasal 142 ayat 2a UUPT 68 Pasal 142 ayat 3 UUPT 69 Pasal 147 ayat 1 UUPT 70 Pasal 152 ayat 3 UUPT.

27

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu

Direksi yang terdiri dari seorang Direktur

atau lebih, apabila diangkat lebih dari

seorang Direktur, maka seorang diantaranya

dapat diangkat sebagai Direktur Utama71. -

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -

hanya warga negara Indonesia yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS72, untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun73 dengan tidak

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -

sewaktu-waktu74. -

4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh -

RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan

kepada Dewan Komisaris75.

5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang

atau lebih atau semua anggota Direksi -

lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di -

selenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu

dengan memperhatikan ketentuan -perundang-

undangan dan Anggaran Dasar. -

6. Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang -

71 Pasal 92 UUPT. 72 Pasal 94 ayat 1 UUPT. 73 Pasal 94 ayat 3 UUPT. 74 Pasal 94 ayat 4, Pasal 105 ayat 1 UUPT. 75 Pasal 96 UUPT.

28

diangkat untuk mengisi jabatan anggota -

Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa

jabatan anggota Direksi yang -digantikannya.

-

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota

Direksi lowong, untuk sementara Perseroan

diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris76.

8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri

dari jabatannya dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -

Perseroan dan pemegang saham yang -

menominasikannya, sekurangnya 30 (tiga -

puluh) hari sebelum tanggal pengunduran

dirinya77. -

9. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat

8;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan

peraturan perundang-undangan; -

c. meninggal dunia; -

d. diberhentikan berdasarkan keputusan -

RUPS78. -

-TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -

Pasal 14.

76 Pasal 118 UUPT. 77 Pasal 107 a UUPT. 78 Pasal 105 UUPT

29

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam

dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan

dalam segala kejadian, mengikat Perseroan

dengan pihak lain dan pihak lain dengan

Perseroan, serta menjalankan segala

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan

maupun kepemilikan79, akan tetapi dengan -

pembatasan80 bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang

perseroan di bank);

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta -

pada perusahaan lain baik di dalam -

maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris81.

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan,

melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang

yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan -

dalam satu tahun buku, baik dalam satu

transaksi atau beberapa transaksi yang

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu

sama lain harus mendapat persetujuan RUPS

yang dihadiri atau diwakili para pemegang

saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga

per empat) bagian dari jumlah seluruh saham

79 Pasal 98 ayat 1 UUPT 80 Pasal 98 ayat 3 UUPT 81 Pasal 117 UUPT

30

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam Rapat82.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -

bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir

atau berhalangan karena sebab apapun

juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, maka salah seorang anggota

Direksi lainnya berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi

serta mewakili Perseroan83. -

4. Dalam hal Perseroan hanya diurus oleh 1 -

(satu) orang Direktur, segala tugas dan -

wewenang yang diberikan kepada Direktur -

Utama atau anggota Direktur lainnya dalam

anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi,

Direksi berhak untuk perbuatan tertentu -

mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan

syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam

suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang

diberikan itu harus dilaksanakan sesuai -

dengan anggaran dasar serta peraturan

82Pasal 102 UUPT 83Pasal 98 ayat 2 UUPT

31

perundang-undangan yang berlaku84.

RAPAT DIREKSI 85

Pasal 15.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat

dilakukan setiap waktu apabila dipandang

perlu:

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

atau

b. atas permintaan tertulis dari seorang

atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -

orang atau lebih pemegang saham yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -

saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -

anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -

dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal

14 Anggaran Dasar ini. -

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan

surat tercatat atau dengan surat yang -

disampaikan langsung kepada setiap anggota

Direksi dengan mendapat tanda terima paling -

lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,

dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat. -

84 Pasal 103 UUPT 85 Ketentuan Rapat Direksi tidak diatur dalam UUPT

32

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan

Perseroan atau tempat kegiatan usaha

perseroan. Apabila semua anggota Direksi

hadir atau diwakili, panggilan terlebih

dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -

Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan

berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat. -

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama

dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir

atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -

oleh seorang anggota Direksi yang dipilih

oleh dan dari antara anggota Direksi yang

hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi

lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat apabila

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah

anggota Direksi hadir atau diwakili dalam

rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -

Apabila tidak tercapai maka keputusan -

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -

33

suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2

(satu per dua) dari jumlah suara yang -

dikeluarkan dalam rapat. -

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak

setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang

akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk setiap anggota -

Direksi lain yang diwakilinya. -

b. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan -

suara mengenai hal-hal lain dilakukan

secara lisan kecuali ketua rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari

yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak -dihitung

dalam menentukan jumlah suara -yang

dikeluarkan.

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -

ayat 5, Rapat Direksi dapat juga -

dilakukan melalui media telekonferensi,

video konferensi atau melalui sarana -

media elektronik lainnya yang

memungkinkan semua peserta Rapat Direksi

34

saling melihat dan mendengar secara -

langsung serta berpartisipasi dalam -

Rapat Direksi.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan -

Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam

ayat 12 (a) diatas harus dibuat secara

tertulis dan diedarkan kepada seluruh

anggota Direksi yang ikut serta untuk

disetujui dan ditandatangani.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -

sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan

ketentuan semua anggota Direksi telah -

diberitahu secara tertulis dan semua anggota

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis dengan

menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -

mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Direksi. -

DEWAN KOMISARIS -

Pasal 16.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau

lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -

diangkat lebih dari seorang anggota Dewan

Komisaris, maka seorang diantaranya dapat

diangkat sebagai Komisaris Utama86.

86 Pasal 108 ayat 3 UUPT

35

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan

Komisaris hanya warga negara Indonesia yang -

memenuhi persyaratan yang ditentukan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS87

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun88 dengan

tidak mengurangi hak RUPS untuk -

memberhentikan sewaktu-waktu. -

4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji

dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan

oleh RUPS89.

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari setelah terjadinya

lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk

mengisi lowongan itu dengan memperhatikan

ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -

mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis mengenai

maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya

30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir

apabila: -

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;

87 Pasal 111 ayat 1 UUPT 88 Pasal 111 ayat 3 UUPT 89 Pasal 113 UUPT

36

b. mengundurkan diri sesuai dengan -

ketentuan ayat 6;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan -

perundang-undangan yang berlaku; -

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan

RUPS.

-TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -

Pasal 17.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja

kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan

halaman atau tempat lain yang -dipergunakan

atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat

bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan

keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak

untuk mengetahui -segala tindakan yang telah

dijalankan oleh Direksi. -

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib

untuk memberikan penjelasan tentang segala

hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi

diberhentikan sementara dan Perseroan tidak -

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka

untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan

untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian

Dewan Komisaris berhak untuk memberikan

kekuasaan sementara kepada seorang atau

lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -

37

tanggungan Dewan Komisaris90.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan

Komisaris, segala tugas dan wewenang yang

diberikan kepada Komisaris Utama atau -

anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar

ini berlaku pula baginya. -

RAPAT DEWAN KOMISARIS 91

Pasal 18.

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap -

waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang

atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas

permintaan tertulis seorang atau lebih -

anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 -

(satu) pemegang saham atau lebih yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -

sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham

dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan

oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris

Utama berhalangan maka anggota Dewan

Komisaris yang lain berhak melakukan

panggilan rapat berdasarkan kuasa dari -

Komisaris Utama.

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan -

dengan surat tercatat atau dengan surat yang

disampaikan langsung kepada setiap anggota

Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima

90 Pasal 106 UUPT 91 UUPT tidak mengatur tentang mekanisme Rapat Komisaris

38

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat

diadakan, dengan tidak memperhitungkan -

tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -

acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan

usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan

Komisaris hadir atau diwakili, panggilan

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan

dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan

dimanapun juga dan berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh

Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama

tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -Rapat

Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang -anggota

Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari

antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya

oleh anggota Dewan Komisaris lainnya

berdasarkan surat kuasa. -

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -

mengambil keputusan yang mengikat apabila

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah

anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili -

dalam rapat.

39

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -

diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Apabila tidak tercapai maka

keputusan diambil dengan pemungutan suara

berdasarkan suara setuju paling sedikit

lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah

suara yang dikeluarkan dalam rapat. -

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak

setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan

Komisaris yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang -

hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap

anggota Dewan Komisaris lain yang

diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan -

suara mengenai hal-hal lain dilakukan

secara lisan kecuali ketua rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari

yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak -dihitung

dalam menentukan jumlah suara -yang

dikeluarkan.

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -

40

ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris

dapat juga dilakukan melalui media

telekonferensi, video konferensi atau

melalui sarana media elektronik lainnya

yang memungkinkan semua peserta Rapat

Dewan Komisaris saling melihat dan

mendengar secara langsung serta -

berpartisipasi dalam Rapat Dewan -

Komisaris.

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan -

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud dalam ayat 12 (a) diatas harus

dibuat secara tertulis dan diedarkan -

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

yang ikut serta untuk disetujui dan -

ditandatangani. -

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil

keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua

anggota Dewan Komisaris telah diberitahu

secara tertulis dan semua anggota Dewan

Komisaris memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis dengan

menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -

mempunyai kekuatan yang sama dengan

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat

Dewan Komisaris.

-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -

41

PASAL 19.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang

memuat juga anggaran tahunan Perseroan -

kepada Dewan Komisaris92 untuk mendapat -

persetujuan, sebelum tahun buku dimulai93.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sebelum dimulainya tahun

buku yang akan datang. -

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1

(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga

puluh satu) Desember. Pada akhir bulan

Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai

pada tanggal dari akta pendirian ini dan

ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember 2014 (dua ribu empat belas).

4. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan

setelah buku Perseroan ditutup, Direksi

menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan

peraturan perundang undangan yang berlaku

yang ditandatangani oleh semua anggota -

Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan

dalam RUPS tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah

disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14

(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

92 Pasal 64 ayat 1 UUPT 93 Pasal 63 ayat 1 UUPT

42

tahunan diselenggarakan, agar dapat

diperiksa oleh para pemegang saham. -

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan

menyediakannya dikantor Perseroan untuk

dapat diperiksa oleh para pemegang saham

terhitung sejak tanggal panggilan RUPS -

tahunan94. -

-PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -

Pasal 20.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku

seperti tercantum dalam neraca dan -

perhitungan laba rugi yang telah disahkan

oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba

yang positif, dibagi menurut cara -

penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS

tersebut95. -

2. Dalam hal RUPS tidak menentukan

penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi

penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan

oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar -

Perseroan dibagi sebagai dividen. -

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu

tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak

dapat ditutup dengan dana cadangan, maka

kerugian itu akan tetap dicatat dan

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan

dalam tahun buku selanjutnya perseroan -

94 Pasal 67 ayat 1 UUPT 95 Pasal 71 UUPT

43

dianggap tidak mendapat laba selama kerugian

yang tercatat dan dimasukkan dalam -

perhitungan laba rugi itu belum sama sekali -

tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang -

tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun -

setelah disediakan untuk dibayarkan, -

dimasukkan ke dalam dana cadangan yang

khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen -

dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat

diambil oleh pemegang saham yang berhak -

sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima)

tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas

dividen tersebut yang dapat diterima oleh

Direksi Perseroan96.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat -

waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan

menjadi hak Perseroan.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim

sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang -

berlaku97. -

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 21.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -

dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh

persen) dari jumlah modal ditempatkan dan

96 Pasal 73 ayat 1 UUPT 97 Pasal 72 UUPT

44

disetor98 hanya boleh dipergunakan untuk -

menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh

cadangan lain99. -

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah

20% (dua puluh persen), RUPS dapat -

memutuskan agar jumlah kelebihannya

digunakan bagi keperluan Perseroan. -

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

yang belum dipergunakan untuk menutup -

kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana -

dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya

belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola

oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -

pertimbangan Direksi, setelah memperoleh

persetujuan Dewan Komisaris dan

memperhatikan peraturan perundang-undangan

agar memperoleh laba.

-KETENTUAN PENUTUP -

Pasal 22.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur

dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam

RUPS. -

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas

menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian

98 Pasal 70 ayat 3 UUPT 99 Pasal 70 ayat 4 UUPT

45

dan disetor penuh dengan uang tunai100 melalui

-kas Perseroan sejumlah

( ) saham atau

seluruhnya dengan nilai nominal Rp.

( Rupiah)

yaitu oleh para pendiri101: -

a. Nyonya

, sejumlah

( ) saham

atau % ( persen) saham

dengan nilai nominal -seluruhnya sebesar

Rp.

( Rupiah).

-

b. Nyonya

, sejumlah

( ) saham

atau % ( persen) saham

dengan nilai nominal -seluruhnya sebesar

Rp.

( Rupiah).

-

- sehingga seluruhnya berjumlah

( ) saham, dengan

100 Pasal 34 ayat 1 UUPT 101 Pasal 8 ayat 2 c UUPT

46

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.

( ).-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 13 dan

Pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata

cara pengangkatan anggota Direksi dan -

Komisaris102, telah diangkat sebagai : -

DIREKSI :

Direktur : Tuan103

-

DEWAN KOMISARIS : -

Komisaris : Nyonya

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

102 Pasal 8 ayat 2b UUPT 103

47

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang

bersangkutan. -

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -

kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -

menerangkan dengan ini memberi kuasa104 kepada -

saya, Notaris dan/atau karyawan kantor saya, -

Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun -

sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk

memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari

instansi yang berwenang dan untuk membuat

perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -

mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin

diperlukan. -

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

104 Pasal 9 ayat 3 UUPT