ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN DOKTER 4 BAB II NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU PENDIRIAN, DAN PRINSIP Pasal 2. Perhimpunan ini bernama PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA, disingkat PDHI ... ·

1

ANGGARAN DASARPERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

(PDHI)

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya hewan adalah mak hluk karunia Tuhan Yang Maha Esa yangdiberikan kepada umat manusia agar disyukuri dan di dayagunakan untuk kemakmuran,kesejahteraan, peningkatan taraf hidup, pemenuhan kebutuhan pangan protein hewanidan ketenteraman bathin masyarakat bangsa dan negara.

Bahwa profesi dokter hewan adalah profesi mulia yang mengabdi untuk kesejahteraanmanusia melalui dunia hewan yang diwujudkan dalam bentuk penggalian danpengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran hewan (veteriner) untukpembangunan kesehatan hewan, penyediaan produk asal hewan yang aman danpangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; perlindungan kesehatan hewan,manusia,masyarakat dan lingkungan serta menjaga keseimbangan dan kelestarianekosistem.

Bahwa sesungguhnya profesi dokter h ewan di Indonesia perlu berhimpun dengantujuan untuk meningkatkan pengabdiannya dalam mewujudkan masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945

Bahwa untuk mewujudkan cita -cita luhur di atas diperlukan persatuan dan kesat uanseluruh dokter hewan Indonesia yang terkoordinasi dan terorganisasikan dalam suatuwadah perhimpunan.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah Perhimpunan Dokter HewanIndonesia yang merupakan satu -satunya wadah profesi dokter hewan di Indon esiadengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dengan :

a. Perhimpunan adalah organisasi yang terdiri dari anggota -anggota yang memilikiprinsip-prinsip khusus yang sama dan bergabung untuk mencapai tujuan yangsama.

2

b. Pengurus Pusat adalah Pengurus Besar.

c. Dokter Hewan (Veterinarian) adalah Dokter Hewan Lulusan Fakultas KedokteranHewan di Indonesia yang fakultasnya telah terakreditasi ataupun FakultasKedokteran Hewan di Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan pengesahandari Departemen Pendidikan Nasional

d. Anggota Biasa adalah Dokter Hewan yang teregistrasi pada PDHI danberkewajiban membayar iuran keanggotaan sebagaimana diatur dalam AD/ ARTini.

e. Anggota Luar Biasa adalah Dokter Hewan Warga Negara Asing dan Sarjana nondokter hewan lulusan Universitas/Institut Dalam N egeri dan Luar Negeri yangmengajar di Fakultas Kedokteran Hewan atau bekerja diorganisasi/lembaga/instansi yang relevan dengan Ilmu Kedokteran Hewan danmemenuhi persyaratan keanggotaan.

f. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa besar d i bidangpengembangan profesi kedokteran hewan dan perhimpunan.

g. Anggota Muda adalah Sarjana Kedokteran Hewan (SKH) yang mengambilProgram Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) di Fakultas Kedokteran Hewan diIndonesia dan dipersiapkan menjadi dokter hewan pro fesional.

h. Izin Praktek adalah izin untuk menjalankan Praktek Kedokteran Hewan yangberbentuk rekomendasi kelayakan praktek dokter hewan dan diterbitkan oleh PDHICabang sedangkan izin tempat praktek dikeluarkan Pemerintah Daerah Cq. Dinas/ Instansi yang berwenang berdasarkan rekomendasi kelayakan tempat oleh PDHICabang.

i. Praktek Kedokteran Hewan adalah fungsi veteriner berupa kegiatan berdasarkankaidah, ilmu dan etik kedokteran hewan (medik veteriner) yang meliputi KonsultasiVeteriner dan Tindakan Kedokteran (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)dengan menerapkan azas kesejahteraan hewan, yang meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan dan diagnosa penyakit; uji pendukung serta upayapenyembuhan (therapi) baik secara medikamentosa maupun t indakan bedah;tindakan pencegahan dan pelayanan medis lainnya terhadap hewan.

2. Melakukan penyidikan dan penelitian secara laboratoris sebagai dasardilaksanakannya tindakan penanggulangan penyakit hewan.

3. Melakukan pekerjaan di tempat yang memprodu ksi produk-produk untukkesehatan hewan seperti sediaan dan bahan farmasi, bahan biologi dan food -additive (tambahan dalam pakan hewan).

3

4. Melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap hewan -hewan dan produk-produk hewan sebelum diedarkan sebagai bahankonsumsi manusia dan fungsi kesehatan masyarakat veteriner lainnya.

5. Mengajar dan mendidik dalam ilmu -ilmu kedokteran hewan pada fakultaskedokteran hewan atau sekolah-sekolah yang berafiliasi dalam ilmu -ilmukehewanan dan peternakan .

6. Melakukan berbagai bentuk pelayanan k edokteran hewan, konsultasi dannasehat kepada suatu instansi, dimana ia berkedudukan di instansi tersebutsebagai Dokter Hewan yang berstatus pegawai di instansi tersebut.

7. Pelayanan dibidang medik reproduksi antara lain diagnosa kebuntingan,diagnosa kemajiran, tindakan menolong kelahiran, inseminasi buatan, embryotransfer serta penanganan gangguan -gangguan penyakit reproduksi lainnya.

8. Melakukan tindakan penilaian (assesment) aspek kesejahteraan hewan diberbagai tempat yang memelihara, menggunakan dan mengurus hewan danmenerbitkan rekomendasi kesrawan secara berkala.

j. Hewan adalah binatang yang hidup di darat, air dan sebagian di udara baik yangdipelihara maupun yang liar yang meliputi kelompok hewan pangan; hewan hob i,hewan kesayangan dan hewan untuk kepentingan khusus; hewan liar dan hewankonservasi;hewan aquatik dan hewan laboratorium.

k. Instansi adalah lembaga pemerintah dan swasta yang mempekerjakan DokterHewan untuk Praktek Kedokteran Hewan sebagaimana pada butir i.

l. Perhimpunan Dokter Hewan di daerah merupakan Cabang dari PDHI Pusat dandisebut PDHI Cabang yang dikukuhkan oleh Pengurus Besar melalui SuratKeputusan Pengesahan Cabang serta memiliki batasan -batasan wilayah kerja(teritorial).

m. Organisasi Non Teritorial (ONT) adalah Organisasi di bawah naungan PDHI yangdibentuk berdasarkan keinginan sekelompok Dokter Hewan yangseminat/sekeahlian/sebidang kerja melalui suatu prosedur dan memperolehpengesahan oleh Pengurus Besar PDHI.

n. Delegasi Kongres adalah utusan yang memperoleh mandat mengikuti Kongres dariPDHI cabang.

o. Dokter hewan spesialis/ahli adalah dokter hewan yang k egiatan prakteknyaberfokus pada minat spesifik (spesies atau disiplin ilmu veteriner tertentu) danmemiliki sertifikasi internasional dan atau nasional yang kepakaran spesialisnyadisahkan oleh PB – PDHI melalui Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan .

4

BAB IINAMA, KEDUDUKAN, WAKTU PENDIRIAN, DAN PRINSIP

Pasal 2.

Perhimpunan ini bernama PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA, disingkatPDHI secara internasional disebut Indonesian Veterinary Medical Association (IVMA)dan untuk selanjutnya disebut Perhimpunan.

Pasal 3

Perhimpunan berkedudukan di tempat Pengurus Besar Perhimpunan .

Pasal 4

Perhimpunan didirikan pada tanggal 9 Januari 1953 di Lembang, Bandung untuk ja ngkawaktu yang tidak ditentukan dan selanjutnya kedudukan hukumnya harus memenuhiperaturan perundangan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan dari berbagai badanhukum yang berkepentingan.

Pasal 5

(1) Perhimpunan didirikan oleh anggota dan untuk anggota yang berdasarkan padaprinsip hukum (legal principles) dan prinsip budaya (cultural principles) yaitu tatahubungan antar manusia yang beradab.

(2) Prinsip hukum (legal Principles) yang dianut adalah :

a. Semua anggota berstatus sederajat (Ekual).

b. Perhimpunan adalah milik anggotanya.

c. Rapat Umum Anggota adalah forum tertinggi perhimpunan.

d. Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalahKongres Perhimpunan.

e. Rapat Umum Anggota menentukan strategi, garis besar program kerjanasional, pertanggungjawaban kerja dan keuangan kepengurusan PengurusBesar, serta mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum PB PDHI dankepengurusannya.

f. Bendahara Pengurus Besar wajib membuat Laporan Keuangan Tahunanuntuk memenuhi persyaratan pertangg ung jawaban keuangan sebuahorganisasi masyarakat sesuai peraturan perundangan bidang keuangan yangberlaku.

5

g. Selaku organisasi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlakuharus memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan guna mempertahankanstatus hukumnya baik tingkat pusat maupun cabang.

(2) Prinsip Budaya (Cultural Principles).

a. Profesional.

b. Keilmuan.

c. Kekeluargaan.

d. Kemasyarakatan.

e. Bebas dan tidak terikat pada suatu Partai Politik atau Organisasi Po litik.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Perhimpunan berazaskan Pancasila

Pasal 7

Perhimpunan bertujuan membina kepentingan para anggota sesuai denganperkembangan dan tuntutan profesi Kedokteran Hewan dalam rangka meningkatkankualitas pengabdiannya kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dengan motto,"Manusya Mriga Satwa Sewaka" (mengab di untuk kesejahteraan manusia melalui duniahewan).

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 8

(1) Perhimpunan melakukan kegiatan ke dalam dan ke luar.

(2) Kegiatan ke dalam meliputi usaha untuk meningkatkan komitmen, harkat danmartabat (etika) keprofesian serta kepent ingan dan kesejahteraan anggota.

6

(3) Kegiatan ke luar meliputi :

a. usaha untuk memposisikan peran, kedudukan, wewenang dan apresiasimasyarakat terhadap kekhususan profesi dokter hewan;

b. melakukan promosi dan pengabdian profesi untuk keselamatan dankesejahteraan masyarakat, negara dan bangsa

c. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan berbagai organisasi danlembaga yang terkait dengan profesi veteriner baik di dalam negeri maupundari luar negeri.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Keanggotaan Perhimpunan terdiri dari :a. Anggota Biasab. Anggota Luar Biasac. Anggota Kehormatand. Anggota Muda

(2) Untuk menjadi anggota perhimpunan, seorang Dokter Hew an wajib memenuhiketentuan untuk menjadi anggota sesuai kategori keanggotaannya danselanjutnya memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitaskeanggotaan PDHI.

Pasal 10(1) Hak-hak anggota terdiri dari :

a. Hak bicara dan hak suarab. Hak memilih dan dipilihc. Hak membela dirid. Hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Kewajiban anggota adalah :

a. Menjunjung tinggi berbagai nilai yang berlaku pada profesi Dokter Hewansebagaimana di dalam Kode Etik dokter hewan.

b. Menjaga nama dan kehormatan Korps dan profesi Dokter Hewanc. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan

Perhimpunan.

7

BAB VISUSUNAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan Organisasi Perhimpunan terdiri dari:

a. Pengurus Besarb. Pengurus Cabang

Pasal 12

Kelengkapan organisasi terdiri dari :

a. Majelis Kehormatan Perhimpunan.b. Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewanc. Organisasi Seminat/sekeahlian/sebidang kerja yang bersifat non teritorial.d. Berbagai bentuk unit kerja berstatus hukum maupun tidak berstatus hukum yang

diadakan sesuai keperluan organisasi.

Pasal 13

Struktur dan komposisi kepengurusan organisasi dan kelengkapan organsiasiperhimpunan sebagaimana pada pasal 11 dan 12 diatur di dalam Anggaran RumahTangga.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 14

(1) Jenis-jenis rapat terdiri dari :

a. Kongresb. Kongres Luar Biasac. Musyawarah Kerja Nasionald. Rapat Majelis Kehormatan Perhimpunane. Rapat Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewanf. Rapat Pengurus Besarg. Rapat Pengurus Cabangh. Rapat Anggota Cabang

(2) Tata cara dan agenda rapat -rapat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal inidi atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

8

BAB VIIIADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 15

Perhimpunan menganut manajemen administrasi secara desentralisasi kecualiSurat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepengurusan , Surat KeputusanKongres dan Surat Keputusan Musyawarah Kerja Nasional.

Pasal 16

(1) Keuangan Perhimpunan diperoleh dari:

a. Uang Pendaftaran/Registrasi Awal dan Iuran Anggotab. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha -usaha lain yang

sah.

(2) Tahun Fiskal dari Perhimpunan adalah dari awal bulan Januari sampai akhirbulan Desember tahun yang sama.

(3) Pengurus Besar dengan melalui suatu ketetapan menetapkan peraturan -peraturan mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. Penentuan Bank dimana akan dibuka Rekening Giro untuk keperluanperhimpunan .

b. Penentuan penyimpanan uang-uang perhimpunan.c. Penentuan pengeluaran uang untuk keperluan aktifitas perhimpunan.

(4) Kongres dapat menunjuk seorang akuntan publik untuk melakukan auditkeuangan perhimpunan.

(5) Pembayaran imbal jasa terhadap akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (4)pasal ini besarannya adalah berdasarkan standar tarif jasa yang berlaku danwajar dan dibayarkan oleh Pengurus Besar Perhimpunan.

BAB IXLOGO DAN ATRIBUT

Pasal 17

9

(1) Logo PDHI berbentuk lingkaran warna ungu. Ditengah lingkaran terdapatgambar ular melilit di tongkat tiga mahkota yang menghadap ke kanan dantongkat berdiri di antara dua kaki huruf V (V dari kata Veteriner) dan dibawahnyatercantum huruf-huruf PDHI.

(2) Ketentuan pemasangan logo PDHI diatur dalam ART

Pasal 18

PDHI mempunyai atribut yang terdiri dari Bendera, Selempang kain berwarna kuningemas dan bergaris tengah berwarna ungu dengan pending kuningan berlogo dan panji -panji yang seluruhnya mencantumkan logo PDHI dan digunakan pada kegiatan -kegiatan sesuai yang diatur dalam ART.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN

Pasal 19

Anggaran Dasar Perhimpunan dapat diubah oleh dan dalam Kongres.

Pasal 20

Pengurus Besar Perhimpunan secara darurat dapat melakukan dan mengambilKeputusan-keputusan untuk dan atas nama perhimpunan yang tidak bertentangandengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan yangkemudian dipertanggung jawabkan di dalam Kongres

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalamAnggaran Rumah Tangga Perhimpunan .

10

BAB XIIPENGESAHAN DAN PENYEMPURNAAN

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN

Pasal 23

(1) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Perhimpunan yang diadakan diMataram, NTB tanggal 7 s/d 9 Oktober 2002 sebagai penyempurnaan AnggaranDasar Perhimpunan terdahulu dan disempurnakan serta disahkan kembali dalamKongres Perhimpunan yang diadakan di Jakarta 11 s/d 14 Juli 2006 yangselanjutnya disebut Anggaran Dasar PDHI.

(2) Anggaran Dasar PDHI ini berlaku sejak ditetapkan

(3) Keputusan-keputusan Kongres dan atau Pengurus Besar PDHI terdahulu yangbertentangan dengan Anggaran Dasar dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan : JakartaPada Tanggal : 13 Juli 2006

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

Ketua Kongres,

(Drh. Arsentina Panggabean)

11

ANGGARAN RUMAH TANGGAPERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESILA

BAB I

TERBENTUKNYA PERHIMPUNAN

Pasal 1

(1) Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau disingkat PDHI sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Anggaran Dasar Perhimpunan adalah lanjutan dariPerhimpunan Ahli Ilmu Kehewanan Indonesia.

(2) Perhimpunan Dokter Hewan I ndonesia adalah satu-satunya wadah profesiDokter Hewan bagi seluruh Dokter Hewan Indonesia dan diluar negeri disebutIndonesian Veterinary Medical Association (IVMA).

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perhimpunan dibentuk atas dasar hukum Indonesi a dan berazaskan Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Perhimpunan bertujuan untuk mewujudkan misi perhimpunan danmemperjuangkan kepentingan anggota dalam bentuk :

a. Mempertahankan dan memperbaiki citra profesi (moral dan profesionalisme)b. Membawa suara nasional profesi berkenaan masalah profesic. Menjadi kekuatan pemersatu kepentingan profesid. Membela segala kepentingan anggota dan hewan selaku objek profesi.e. Memelihara, menjaga dan mempertahankan kepentingan profesi veteriner.f. Menjadi perantara dalam peningkatan pengetahuan dan kompetensi

anggotanya

(3) Dalam rangka membina kepentingan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2)pasal ini, Perhimpunan melakukan registrasi dan herregistrasi anggota dala m bukuregistrasi induk setiap 4 tahun.

12

BAB IIIKEGIATAN

Pasal 3

Perhimpunan melakukan kegiatan sebagai berikut :

A. Ke dalam :

a. Pembinaan keprofesian dan sosialisasi nilai -nilai etika veteriner, acuan perilakuprofesi veteriner dan pemahaman kesejahteraan hewan.

b. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan anggota melalui kegiatanpendidikan berkelanjutan (seminar, lokakarya dan lain -lain) yang bersertifikatdan berstandar kompetensi.

c. Mendukung pendidikan profesi, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteranhewan di berbagai sektor.

d. Mengusahakan terciptanya kesempatan yang dapat membantu baik secaralangsung maupun tidak langsung kesejahteraan para anggota

e. Mengadakan berbagai fasilitas komunikasi dan mediasi yang bersifat ilmiah dankeanggotaan dalam berbagai bentuk media sesuai kemampuan organisasi(majalah, web-site dan lain-lain).

f. Menggerakkan anggota (apabila diperlukan) pada terjadinya keadaan khususbidang Veteriner yang memerlukan partisipasi seluruh anggota secara nasional.

g. Meningkatkan tampilan profil profesi yang membanggakan anggota.

B. Keluar :

a. Membantu pemerintah dengan sumbangan -sumbangan pemikiran dalammerumuskan kebijaksanaan pembangunan dalam bidang kesehatan hewan,kesejahteraan hewan dan peternakan.

b. Membantu pemberdayaan kegiatan masyarakat dan meningkatkan kesehatanhewan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Menjalin kerjasama dengan organisasi dan lembaga / badan yang berkaitandengan profesi/bidang kedokteran hewan di dalam dan luar negeri.

13

d. Menanamkan kesadaran kesehatan masyarakat veteriner bagi terjaminnyaketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

e. Ikut menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan khususnya lingkungan yangberkaitan dengan sumber daya hewan.

f. Mensosialisasikan peran profe si dokter hewan dan manfaat hewan bagikehidupan manusia.

C. Pendidikan Profesi

a. Berkontribusi dalam menghasilkan lulusan fakultas kedokteran hewanIndonesia melalui konsorsium kedokteran hewan dalam bentuk membantumenyiapkan kurikulum pendidikan Sarj ana Kedokteran Hewan (SKH).

b. Mengkoordinasikan Pendidikan Profesi Dokter Hewan bekerjasama denganFKH-FKH se-Indonesia (sesuai MoU 7 Juni 2000 antara PB PDHI denganDekan FKH se-Indonesia).

c. Menyediakan materi ilmiah tentang pengetahuan Kedokteran Hewan yangharus dikuasai oleh seorang dokter hewan bersama FKH -FKH se-Indonesiadalam bentuk ujian Nasional untuk penerbitan sertifikat kelayakan memberikanpelayanan jasa veteriner.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1) Anggota Biasa adalah Dokter Hewan Warga Negara Indonesia yang merupakanlulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia yang Fakultasnya telahterakreditasi ataupun lulusan Fakultas Kedokteran Hewan di Luar Negeri yangijazahnya telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.

(2) Untuk menjadi Anggota Biasa PDHI setiap Dokter Hewan wajib mendaftarkan diridengan cara sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota PDHI Cabang sesuai denganwilayah domisilinya ataupun wilayah tempat kerjanya.

b. Membayar uang pendaftaran keanggotan pada waktu registrasi dan membayariuran keanggotaan.

c. Menerima pengesahan sebagai anggota perhim punan dalam bentuk KartuTanda Anggota yang mempunyai masa berlaku yang terbatas.

14

Pasal 5

(1) Anggota Luar Biasa adalah Dokter Hewan Warga Negara Asing dan Sarjana NonDokter Hewan lulusan Universitas/Institut yang mengajar di Fakultas KedokteranHewan atau bekerja di organisasi/instansi yang relevan dengan ilmu Kedokteranhewan dan memenuhi persyaratan keanggotaan.

(2) Untuk menjadi anggota luar biasa setiap orang perlu mendaftarkan diri dengan

cara :

a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggotab. Yang bersangkutan diusulkan kepada PB PDHI dengan tembusan kepada

PDHI Cabang tempat domisili/tempat kerja calon yang bersangkutan danmendapat dukungan tertulis dari sekurang -kurangnya 2 (dua) anggota biasa.

c. Setelah melalui prosedur a dan b, PB PDHI memberikan pertimbangan danpersetujuan sebagai anggota PDHI .

d. Bilamana telah memperoleh persetujuan tertulis dari PB PDHI maka yangbersangkutan membayar uang pendaftaran keanggotan pada waktu registrasiserta membayar iuran keanggotaan.

e. Menerima pengesahan sebagai anggota perhimpunan dalam bentuk KartuTanda Anggota yang mempunyai masa berlaku yang terbatas.

Pasal 6

(1) Anggota Kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa besar di bidangpengembangan profesi kedokteran hewan dan perh impunan.

(2) Anggota kehormatan diangkat oleh Kongres atas Usul Pengurus Besar atauCabang dengan menyampaikan berbagai alasan pengusulannya.

Pasal 7

(1) Anggota Muda adalah Sarjana Kedokteran Hewan (SKH) yang mengambilProgram Pendidikan Dokter Hewan ( PPDH) di Fakultas Kedokteran Hewan diIndonesia dan dipersiapkan menjadi dokter hewan profesional.

(2) Tata cara menjadi Anggota Muda adalah sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota muda yang disampaikanmelalui penanggung jawab PPDH FKH masing -masing;

b. Menerima pengesahan sebagai anggota muda dari PB PDHI dalam bentukkartu tanda anggota muda.

15

Pasal 8

Hak-hak Anggota

(1) Hak-hak Anggota Biasa yang dijamin perhimpunan adalah :a. Hak mengeluarkan pendapat dan hak suara dalam rapat -rapat perhimpunan;b. Hak untuk dipilih menjadi atau memilih pengurus Perhimpunanc. Hak untuk membela diri di Forum Majelis Kehormatan Perhimpunan (bagi

anggota yang mendapatkan teguran pelanggaran) dan bilamana terbukti tidakterjadi pelanggaran dapat memperoleh hak rehabilitasi nama di forumKongres.

(2) Hak-hak lain yang diberikan kepada anggota biasa adalah :

a. hak untuk memperoleh izin praktekb. hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perhimpunan.c. Hak untuk membentuk kelompok atau ikatan yang bernaung dibawah PDHI

menurut kesamaan minat dan atau keahliannya.d. Hak untuk mengusulkan dibentuknya cabang baru, bila daerah tersebut

mempunyai anggota minimal 10 Dokter Hewan, jauh dari PDHI Cabang yangsah, berada di pulau lain dengan tingkat komunikasi dan transportasi yangsulit dengan memperoleh persetujuan dari cab ang yang menaunginya.

e. Hak memperoleh advokasi dan perlindungan dari Perhimpunan ataspertimbangan Majelis Kehormatan Perhimpunan

Pasal 9

(1) Hak-hak Anggota Luar Biasa dan Anggota Muda adalah :

a. hak bicara dalam setiap rapat Perhimpunanb. Hak untuk membela diri di Forum Majelis Kehormatan Perhimpunan (bagi

anggota yang mendapatkan teguran pelanggaran) dan bilamana terbukti tidakterjadi pelanggaran dapat memperoleh hak rehabilitasi nama di forumKongres.

c. hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perhimpunan.d. Hak memperoleh advokasi dan perlindungan dari Perhimpunan atas

pertimbangan Majelis Kehormatan Perhimpunan

(2) Hak-hak yang diberikan kepada Anggota Kehormatan adalah :

a. hak memberi saran/nasehat dan masukan untuk kebaikan perhimpunanb. hak bicara dalam setiap rapat Perhimpunan

16

Pasal 10

Rekomendasi dan Izin Praktek Kedokteran Hewan

(1) Setiap anggota yang memiliki hak untuk praktek kedokteran hewan sesuai ADketentuan umum butir i nomor 1 s/d 8, harus memiliki rekomendasi izin praktekyang diterbitkan oleh PDHI melalui prosedur yang dikeluarkan oleh MajelisPendidikan Profesi Kedokteran Hewan.

(2) Dalam rangka memperoleh izin praktek calon praktisi klinik, maka:a. Disyaratkan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah c.q

instansi yang berwenang dan melengkapi persyaratan yang berlaku sertamelampirkan rekomendasi tertulis dari PDHI.

b. Untuk menerbitkan rekomendasi tertulis sebagaimana diperlukan pada butir(a), PDHI Cabang sebelumnya akan melakukan pengecekan alamat tempattinggal; ijazah dan Kartu Tanda Anggota PDHI si pemohon dan rencanatempat praktek yang diusulkan.

c. Bila tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota PDHI, maka harus melengkapipersyaratan keanggotaan dan melunasi persyaratan pembayaran iurankeanggotaan.

(3) Dalam rangka memperoleh rekomendasi sebagaimana ayat (1) kecuali untukpraktisi klinik maka dokter hewan yang bersangkutan perlu memenuhi ketentuan -ketentuan yang dikeluarkan oleh PB PDHI melalui Majelis Pendidikan ProfesiKedokteran Hewan

Pasal 11

Berhentinya keanggotaan

(1) Anggota-anggota Perhimpunan berhenti karena :a. Atas permintaan sendirib. Karena meninggal duniac. Diberhentikan karena melanggar ketentuan -ketentuan perhimpunan

(2) Anggota yang diberhentikan oleh cabang dapat naik banding melalui PB PDHIsesuai ketentuan prosedur yang diterbitkan oleh Majelis KehormatanPerhimpunan.

17

Pasal 12Kewajiban anggota

(1) Setiap anggota wajib membayar uang pendaftaran (registration fee) dan iurananggota (membership fee).

(2) Anggota yang lalai untuk membayar iuran anggota dapat dikenakan sanksiadministratif atau denda oleh pengurus Cabang Perhimpunan.

(3) Besarnya uang pendaftaran (registration fee) dan uang iuran anggota(membership fee) serta sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)ditetapkan oleh Pengurus Cabang.

(4) Setiap anggota PDHI memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai Kode Etikdokter hewan dan mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAB VKEPENGURUSAN

Pasal 13Pengurus Besar

(1) Pengurus Besar adalah badan pengurus di pusat yang dipilih oleh danbertanggung jawab kepada Kongres.

(2) Pengurus Besar terdiri dari :a. 1 (satu) orang Ketua Umumb. 2 (dua) orang Ketua Bidangc. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderald. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderale. 2 (dua) orang Bendaharaf. Komisi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang

(3) Pengurus Besar menerima mandat dar i dan menjalankan program kerjaPerhimpunan yang ditetapkan Kongres.

(4) Masa jabatan Pengurus Besar adalah antara 2 (dua) Kongres.

(5) Ketua PB PDHI yang baru diganti secara Ex -officio menjadi anggota PengurusBesar sebagai penasehat tanpa mempunyai hak suara selama masa 3 (tiga)tahun

18

(6) Ketua PB, anggota PB, petugas -petugas, Anggota Panitia di PDHI dapatdiberikan honorarium dan uang perjalanan dinas PDHI sebagai kompensasidalam menjalankan kewajiban -kewajiban mereka untuk kepentinganperhimpunan sebagaimana yang ditugaskan.

(7) Pembayaran honorarium dan atau uang perjalanan sebagaimana pada butir 6tidak boleh dilakukan kepada si apapun tanpa persetujuan sebelumnya darimayoritas Pengurus Inti dengan kewajiban mempertanggungjawabkan keuangandengan melampirkan semua kwitansi/faktur pertanggungjawaban.

(8) Pengurus Inti adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara.

(9) PB PDHI diberi wewenang untuk mengangkat sekretaris eksekutif gunamenjalankan operasional sekretariat PB PDHI sehari -hari yang untukpekerjaannya ini diberikan honorarium sesuai standar yang lazim.

(10) PB PDHI dalam menjalankan program jangka meneng ah dan bersifat strategisdapat membentuk kepanitiaan/kelompok kerja (Pokja) yang dipertanggungjawabkan dalam kongres.

(11) Kepanitiaan/Pokja yang dibentuk oleh PB PDHI tidak mempunyai hak untukmengatas namakan PDHI dan bilamana melakukan sosialisasi materikegiatannya harus dengan dampingan Pengurus Besar.

Pasal 14

PB PDHI selaku organisasi profesi bertugas :

a. Memberikan masukan dan sikap kepada Pemerintah dalam hal adanyaisu-isu nasional berkenaan bidang veteriner dan penyakit hewan.

b. Memberikan alternatif terbaik sesuai profesi dalam menangani penyakithewan yang berdampak nasional.

c. Atas permintaan pemerintah menangani urusan -urusan khusus yangmenyangkut bidang Kedokteran hewan/veteriner

Pasal 15

Pengurus Cabang

(1) Ketua Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Cabang yang memenuhiQuorum suara yang setuju yaitu 50% + 1.

19

(2) Ketua Cabang terpilih berhak menyusun Pengurus Cabang sesuai proseduryang lazim dengan komposisi dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhancabang yang bersangkutan dan disahkan oleh Pengurus Besar denganberpedoman pada struktur kepemimpinan PB. PDHI.

(3) Masa Jabatan Pengurus Cabang diusulkan 4 (empat) tahun.

(4) Apabila seorang Ketua Cabang tidak bisa aktif di daerah tersebut karena pindahatau alasan lain, maka dilakukan pemilihan ketua cabang baru.

Pasal 16

(1) PB PDHI rnempunyai wewenang membentuk cabang perhimpunan yang baruatas dasar usulan sekelompok dokter hewan dengan alasan yang kuat dandiyakini dapat memberdayakan dan memperkokoh peran profesi veteriner didaerah tersebut.

(2) Apabila di suatu wilayah propinsi anggotanya kurang dari 10 (sepuluh) orangmaka sebagai perkecualian, PB PDHI dapat membentuk sebuah cabangperhimpunan dengan pertimbangan sebagaimana pada ayat (1).

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

(1) Pengurus Besar mengangkat suatu Majelis Kehormatan Perhimpunan sesuaidengan mandat yang diber ikan oleh Kongres selambat -lambatnya 1 tahunsetelah kongres.

(2) Majelis Kehormatan bertugas untuk :

a. Menyusun dan mengevaluasi dan mengusulkan revisi terhadap isi Kode Etikdan Acuan Dasar Profesi bersama Majelis Pendidikan Profesi KedokteranHewan.

b. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik profesi denganmelakukan pemanggilan dan dengar pendapat (hearing) terhadap seorangdokter hewan yang dilaporkan /dituduh melakukan pelanggaran Kode Etik.

c. Memberitahukan melalui Surat Tercatat kepada tertuduh untuk hadir di ForumDengar Pendapat untuk menjawab tuduhan -tuduhan dan membela diridengan bukti-bukti.

20

d. Majelis Kehormatan melaporkan Keputusannya secara tertulis kepadaPengurus Besar (PB) dengan tembusan kepada PDHI Cabang yangbersangkutan berupa rekomendasi untuk :

(a) Menganggap persoalan selesai atau(b) Menjatuhkan hukuman yang berbentuk sebagai berikut :

i Memberikan surat teguranii Memberlakukan skorsing sebagai anggota selama periode tertentu.iii Memecat yang bersangkutan dari keanggotaan PDHI.iv Mengatur supaya hukuman dapat ditangguhkan atau dibekukan

untuk periode tertentu dengan syarat -syarat tertentu dari MajelisKehormatan sesuai dengan kewenanganya.

(3) Majelis Kehormatan Perhimpunan, terdiri sekurang -kurangnya dari 5 (lima) orangdengan berbagai kriteria sebagaimana berikut :

a. Mantan Ketua Umum dan mantan Sekjen PB -PDHIb. Dokter Hewan senior (seniorita s berdasarkan pengalaman profesi) yang

etikal sesuai profesi veteriner dan atau pernah aktif di kepengurusan PDHI.c. Figur intelektual perguruan tinggi yang etikal dan terbukti mempunyai

komitmen besar terhadap martabat profesi.d. Figur yang menghasilkan karya intelektual dan terbukti mempunyai komitmen

besar terhadap martabat profesi.e. Ex-officio Ketua Umum PB PDHI dan Sekretaris Jenderal PB PDHI

(4) Majelis Kehormatan Perhimpunan mempunyai masa jabatan yang berakhirbersamaan dengan masa jabatan Pe ngurus Besar.

(5) Sebelum Majelis Kehormatan Perhimpunan yang baru dibentuk maka segalaurusan berkenaan tugas dan fungsi majelis kehormatan tetap dilaksanakan olehMajelis yang berakhir masa tugasnya namun segala keputusan yang dikeluarkanoleh majelis ini harus dikukuhkan kembali oleh majelis penggantinya.

Pasal 18

(1) Pengurus Besar mengangkat suatu Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewansesuai dengan mandat yang diberikan oleh Kongres selambat -lambatnya 1 tahunsetelah kongres.

(2) Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan mempunyai tugas :

a. Bersama Majelis Kehormatan menyusun, mengevaluasi dan merevisi kodeetik dan acuan dasar profesi.

b. Menyusun suatu standar kompetensi profesi kedokteran hewan yang khusus(spesifik) sesuai bidang keahlian yang terwakili dalam ONT di bawah PDHI.

21

c. Menyusun suatu standar kompetensi profesi kedokteran hewan yang bersifatumum dan nasional serta mengacu kepada standar internasional profesiveteriner.

d. Menyusun standar dan akreditasi pendidikan berkelanjutan ProfesiKedokteran Hewan yang ditetapkan berdasarkan besaran satuan kreditpendidikan berkelanjutan (continuing education credit hour )/SKPB.

e. Memantau dan mengevaluasi hasil pendidikan kedokteran dokter hewan yangdiluluskan oleh FKH-FKH di Indonesia.

f. Memberikan rekomendasi bagi paramedis/dokter hewan/dokter hewanspesialis lulusan luar negeri yang akan bekerja di Indonesia sesuai denganketentuan yang berlaku dan mekanisme yang disepakati.

(3) Susunan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan terdiri dari :

a. Ex-officio (secara otomatis) Dekan FKH seluruh Indonesia

b. Seorang staf pengajar yang mewakili FKH masing -masing yang dinilaimenguasai perjalanan perubahan pendidikan kedokteran hewan dan sistempendidikan FKH setelah MoU antara FKH dengan PB PDHI.

c. Dalam rangka perwakilan keahlian sesuai ONT, PB -PDHI menetapkan 2orang perwakilan keahlian bidang ONT dari masing -masing organisasinyayang didasarkan pada penilaian reputasi profesi dan etika, prestasi maupunsenioritas pengalaman keahlian yaitu di bidang sesuai ONT yang telahdisahkan bernaung di bawah PDHI

d. Wakil PDHI Cabang dengan anggota terbanyak dan jarak terdekat denganPB-PDHI (Jabodetabek)

e. Perwakilan PB-PDHI (untuk estafet dari periode lama dan yang baru)i. Ketua-ketua Bidang Ilmiahii. Wasekjen-wasekjen Bidang Ilmiahiii. Ketua-ketua Komisi Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasiiv. Ketua-ketua Komisi Pendidikan Berkelanjutan.

(4) Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan mempunyai masa jabatan yangberakhir bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Besar.

(5). Sebelum Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan yang baru dibentuk, makasegala urusan berkenaan tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Profesi KedokteranHewan tetap dilaksanakan oleh Majelis yang berakhir masa tugasnya namunsegala keputusan yang dikeluarkan oleh majelis ini harus dikukuhkan kembali olehmajelis penggantinya.

22

Pasal 19

Organisasi Non Teritorial (ONT)

(1) PB PDHI mempunyai wewenang untuk mendorong terbentuknya ikatan dokterhewan yang bernaung di bawah PDHI menurut kesamaan minat atau asosiasi ,kesamaan keahlian dan kesamaan bidang kerja.

(2) Minat dan Keahlian yang dimaksud adalah dalam spesies hewan dan disiplin ilmukedokteran hewan.

(3) Tatacara pembentukan ikatan adalah bilamana sekelompok dokter hewandengan minat/bidang/keahlian yang sama bersepakat untuk membentuk ONT dibawah PDHI.

(4) Anggaran Dasar (AD) ONT adalah AD PDHI dan Anggaran Rumah Tangga(ART)nya harus mencantumkan pernyataan tentang AD ONT sebagaimanatersebut di atas dan statusnya yang bernaung di bawah PDHI.

(5) ONT adalah organisasi yang hanya beraktivitas ilmiah yang bermanfaat danmeningkatkan kompetensi anggotanya serta membuat aturan -aturan etikal ilmiahkeprofesian sesuai kelompoknya dan ONT tidak dibenarkan mel akukan advokasikedudukan dan peran profesi maupun pendekatan -pendekatan keorganisasiankemasyarakatan secara sendiri, melainkan sebagai bagian dan atau bersamadengan PDHI (PB ataupun Cabang).

(6) ONT tidak memiliki cabang yang bersifat teritorial ( kewilayahan) namun biladipandang perlu dapat membentuk komisariat untuk memudahkan komunikasidan administrasi.

(7) ONT dan kepengurusannya disahkan oleh PB PDHI dan keberadaannya dibawahnaungan PDHI dikukuhkan dengan Ketetapan Kongres.

(8) Anggota ONT adalah anggota PDHI Cabang kecuali anggota sebuah ONT yangtidak bergelar dokter hewan.

(9) ONT bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kompetensi dan ilmu para anggotanya sesuai bidangkeahlian dan bidang minatnya, termasuk dengan cara menjalin kerjasamanasional/internasional dengan sepengetahuan Pengurus Besar

b. Memberikan pendapat dan masukan professional diminta ataupun tidak,apabila terjadi keadaan khusus yg menyangkut bidangnya yangmemerlukan sikap dan pendapat profesi.

23

Pasal 20

(1) PDHI dapat membentuk berbagai unit kerja berstatus hukum maupun tidakberstatus hukum yang diadakan sesuai keperluan organisasi.

(2) Pengurus Besar mendirikan yayasan dengan tujuan :a. Membantu PB PDHI dalam merealisasikan program jangka panjang dan

berterusan.b. Yayasan dapat beraktifitas untuk menghimpun dana sesuai aturan hukum

yang mengatur fungsi yayasan untuk keperluan mendanai kegiatan -kegiatan PDHI yang bermanfaat bagi anggota secara n asional.

(3) Pengurus Yayasan bertanggung j awab kepada Pengurus Besar PDHI

(4) Dasar pembentukan Yayasan dan berbagai unit usaha sesuai fungsi yayasanuntuk keperluan sebagaimana ayat (2) b ditetapkan dengan Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh PB PDHI serta dikukuhkan dengan Ketetapan Kongres.

(5) Keberadaan yayasan dan berbagai unit usaha dibawahnya perlu mendapatkanketetapan yang diperbaharui pada setiap kongres setelah mendapatkan laporanpertanggungjawabannya.

BAB VII

RAPAT - RAPAT

Pasal 21

(3) Kongres adalah kelengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggiPerhimpunan.

(4) Kongres dihadiri oleh :a. Pengurus Besar Perhimpunanb. Majelis Kehormatan Perhimpunanc. Majelis Pendidikan Profesi Dokter Hewand. Delegasi Kongrese. Pengamat/Peninjau Kongres

(5) Delegasi Kongres adalah perwakilan dari setiap cabang

(6) Pengamat/Peninjau Kongres adalaha. Perwakilan ONTb. Perwakilan FKH-FKHc. Perwakilan Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI)d. Anggota cabang di luar delegasie. Undangan PB PDHI

24

(7) Kongres diadakan 4 (empat) tahun sekali.

(8) Tugas Kongres :

a. Menetapkan tempat dan waktu Kongres berikutnya.

b. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus Besar.

c. Melakukan amandemen terhadap AD dan ART Perhimpunan danmengesahkannya.

d. Menerbitkan ketetapan-ketetapan tentang berbagai hal yang disepakatipada setiap Mukernas di antara dua Kongres dan yang tercantum dalamlaporan pertanggung jawaban PB PDHI yang telah disahkan maupunkesepakatan-kesepakatan yang diperoleh pada saat Kongres.

e. Memberikan mandat kepada Pengurus Besar untuk mengangkat anggot a-anggota Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Majelis Pendidikan ProfesiDokter Hewan yang memenuhi syarat -syarat tertentu.

f. Memberikan mandat kepada Pengurus Besar untuk mengesahkan ONT dankepengurusannya.

g. Membuat keputusan untuk perkembangan dan kemajuan Perhimpunan

h. Merumuskan Program Kerja Perhimpunan untuk masa jabatan PengurusBesar berikutnya.

i. Memilih dan mensahkan Ketua Umum Perhimpunan atau FormaturPengurus Besar Perhimpunan.

j. Menerbitkan dan mensahkan pernyataan sikap dan atau rekomendasiperhimpunan

(9) Kongres dianggap sah apabila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah Cabang yang telahdisahkan.

(10) Pengambilan Keputusan-keputusan di dalam Kongres dilaksanakan secaramusyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila hal ini tidak mungkin, makakeputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang disepakati dalam tata tertibkongres.

(11) Apabila Kongres tidak mencapai Quorum seperti ayat (1) maka diambil keputusan -keputusan yang belum bersif at tetap sampai keputusan-keputusan termaksud diatas diusahakan menjadi tetap secara referendum oleh Panitia Kongres.Keputusan Kongres dan Keputusan Referendum sama kuatnya.

25

Pasal 22

Dalam keadaan yang luar biasa yang memerlukan keputusan Kongres dapat diadakanKongres Luar Biasa atas usul sekurang -kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah Cabang yangada.

Pasal 23

(1) Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan sekurang –kurangnya satu kali dalammasa antara dua Kongres.

(2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan dengan tujuan untuk :

a. Melakukan konsolidasi perhimpunanb. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja perhimpunan.c. Memperoleh kesepakatan untuk keputusan nasional perhimpunan yang

bersifat mendesak.d. Mengambil tindakan korektif bila ada penyimpangan.e. Mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Veteriner Nasional.f. Membahas masalah nasional/internasional yang berdampak terhadap Profesi.

Pasal 24

Rapat Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Majelis Pendidikan Profesi KedokteranHewan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Pasal 25

Rapat Pleno Pengurus Besar dilakukan sedikitnya sekali dalam waktu 1 (satu) tahunyang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengurus.

Pasal 26

(1) Rapat Pengurus cabang dilakukan sedikitnya sekali dalam 6 (enam) bulan,sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 jumlah pengurus.

(2) Rapat Anggota Cabang diadakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dihadirisekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota.

(3) Rapat Pengurus Cabang dan atau Rapat Anggota Cabang yang diselenggarakanuntuk mengambil keputusan-keputusan penting berkenaan dengan kepentingancabang dan atau anggota cabang haruslah memenuhi quorum yaitu ½ + 1 darijumlah anggota dan bilamana tidak memenuhi quorum maka sesudah tenggangwaktu 14 (empat belas) hari diadakan rapat ulangan. Apabila masih belum jugatercapai quorum maka rapat dapat dianggap sah.

26

(4) Hasil-hasil keputusan Rapat Pengurus Cabang dipertanggungjawabkan kepadaRapat Anggota Cabang dan kepada Pengurus Besar.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 27

(1) Administrasi Perhimpunan bersifat desentralisasi yaitu :

a. Masing–masing cabang mengatur administrasinya sendirib. Menganut kaidah administrasi umum yang diterbitkan oleh Pengurus Besar

(2) Administrasi yang ditangani PB adalah:

a. Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengesahan Ketua Cabang danKepengurusannya

b. Surat Keputusan Kongres maupu n Mukernas

Pasal 28

(1) Setiap anggota wajib membayar uang keanggotaan Perhimpunan yang besarnyaditentukan oleh Pengurus Besar atau Rekomendasi Kongres.

a. Iuran keanggotaan mengikuti tahun buku keuangan PDHI sehinggapembayaran berlaku dari bulan Ja nuari sampai dengan Desember.

b. Bilamana pendaftaran terjadi setelah bulan Juli, maka dikenakan iuran untuksenilai 1/2 tahun.

c. Dokter hewan yang berada di wilayah dimana tidak terdapat PDHI Cabangdapat berkonsultasi langsung ke Pengurus Besar PDHI untuk mendapatkanarahan tentang status keanggotaannya.

d. Tidak dipungut uang iuran anggota untuk anggota muda.e. Anggota Luar Biasa membayar uang iuran anggota untuk satu tahun penuh.

(2). Anggota Kehormatan dibebaskan dar i uang iuran anggota.

(3). Cabang-cabang wajib mengirimkan 25% dari uang iuran anggota kepada PBdalam 60 hari setelah menerima iuran dimaksud.

(4) Denda kelambatan membayar kepada PB harus ditetapkan oleh Rapat UmumAnggota (Kongres) dan dikenakan terha dap anggota maupun cabang yang tidakmengirim uang iuran yang telah dipungut dalam waktu yang tertentu.

27

(5) Tidak membayar atau tidak mengirim uang keanggotaan dapat dikenakan sanksi -sanksi administratif dari PDHI, setelah terlebih dahulu diperingatkan.

(6) Guna membiayai operasional organisasi, PB dan Cabang dapat membentuk suatuunit usaha atau menanamkan uang dalam bentuk kegiatan bersama dengancatatan aman dan berbadan hukum.

Pasal 29

Pengurus Besar dapat mengangkat dan mempekerjakan pegawai -pegawai yangdianggap perlu untuk menjalankan urusan -urusan atau kegiatan PDHI di bawahpimpinan Direktur Pelaksana dengan syarat -syarat sebagai berikut :

a. Direktur Pelaksana adalah pejabat Kepala Administrasi dan harus menguruspekerjaan sehari-hari dari PDHI menurut petunjuk PB.

b. Direktur Pelaksana dan para pegawai yang bekerja untuk urusan PDHI memperolehgaji dari sumber keuangan PDHI yang sah.

c. Dengan bekerjasama dengan Bendahara, Direktur Pelaksana harus menguruskeuangan PDHI sebagai berikut :

i. Menyimpan segera semua uang yang diterima oleh PDHI ke Rekening Bankyang disetujui oleh Pengurus Besar

ii. Membayar segera semua kewajiban pembayaran dan hutang -hutang PDHIyang telah mendapat persetujuan PB.

iii. Bendahara harus menandatangani surat perintah pembayaran, jika perlu PBmenunjuk salah satu pengurus inti sebagai alternatif.

iv. Menyelenggarakan pembukuan sebaik-baiknya sesuai standard yangsewaktu-waktu dapat diperiksa untuk diaudit.

v. Mempersiapkan anggaran tahunan untuk tahun mendatang.

d. Menyerahkan kepada Ketua Umum PB. semua pembukuan, uang tunai dan barang -barang inventaris milik PDHI yang dalam tanggungjawabnya, segera setelah selesaitugas pekerjaannya.

e. Dalam keadaan PB PDHI belum memiliki seorang Direktur Pelaksana maka segalaurusan administrasi dan keuangan PDHI dilaksanakan oleh Sekretaris Pelaksana dibawah petunjuk pengurus inti PB PDHI.

28

BAB IX

LOGO DAN ATRIBUT

Pasal 30

(1) Perhimpunan mempunyai logo yang spesifik melambangkan profesi kedokterandi bidang veteriner sebagai lambang pengenal organisasi PDHI.

a. Logo PDHI berbentuk lingkaran warna ungu dimana warna ungu merupakanwarna khas profesi veteriner internasional

b. Lambang V yang berada ditengah diambil dari huruf pertama kata Veterinerc. Ditengah huruf V terdapat tongkat tiga mahkota yang mencirikan profesi

medik yaitu mengangkat sumpah profesi, berkode etik dan kompetensilayananannya dijamin dengan perizinan

b. Gambar ular yang meliliti tongkat yang merupakan lambang profesi medik(profesi penyembuh)

c. Didalam lingkaran di bawah huruf V terdapat tulisan PDHI (PerhimpunanDokter Hewan Indonesia)

(2) Logo PDHI wajib dicantumkan pada kelengkapan surat menyurat organisasi,stempel, Kartu Tanda Anggota, spanduk kegiatan PDHI, Sertifikat PendidikanBerkelanjutan dengan posisi di sebelah kiri atas bilamana PDHI selaku pelakuutama kegiatan.

Pasal 31

(1) Perhimpunan mempunyai atribut yang digunakan pada acara resmi berupa:

a. Bendera warna putih berlogo PDHIb. Selempang kain yang dikalungkan di leher berwarna kuning emas dan

bergaris tengah berwarna ungu dengan pending kuningan berlogo PDHIc. Panji berbentuk segi empat warna ungu dengan rumbai warna emasa. Berlogo PDHI bertuliskan Manusya Mriga Satwa Sewaka dan Perhimpunan

Dokter Hewan Indonesia.

(2) Atribut bendera dan panji dipasang setiap ada kegiatan seremonial yaitu :

a. Kongresb. Mukernas

(3) Selempang kain hanya digunakan oleh Ketua Umum atau Sekjen atau PengurusInti yang mewakili PB PDHI pada acara –acara pelantikan pengurus cabang danjuga mengalungkan selempang kepada Ketua Cabang.

(4) Selempang kain hanya digunakan oleh Ketua Umum atau Sekjen pada acarapelantikan majelis-majelis.

29

Pasal 32

Dalam hal kerjasama dengan melibatkan Organisasi lain dimana PDHI menjadi pelakuutama kegiatan maka bendera maupun logo PDHI berada diposisi sebelah kiri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Anggaran Rumah Tangga ini setelah diubah dan disa hkan oleh dan dalamKongres XV PDHI di Jakarta 11 – 14 Juli 2006 menjadi Anggaran Rumah tanggaPDHI yang sah dan berlaku sejak ditetapkan.

(2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukanlebih lanjut dalam Peraturan Perhi mpunan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

(3) Keputusan-keputusan Kongres dan atau Pengurus Besar PDHI terdahulu yangbertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : JakartaPada Tanggal : 13 Juli 2006

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA

Ketua Kongres.

(Drh. Arsentina Panggabean)