Anemia

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

Volume XI, No.1JANUARI - PEBRUARI 2010

ISSN 1829-9334

BADAN RI POM

InfoPOM

LAYANAN PUBLIK BADAN POM : TERMASUK 4 BESAR INSTANSI DENGAN INTEGRITAS LAYANAN PUBLIK TERTINGGI

SEDIAAN BESI UNTUK ANEMIA DEFISIENSI BESI

PRESS RELEASE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH

DAFTAR ISI

LAYANAN PUBLIK BADAN POMTermasuk 4 Besar Instansi dengan Integritas Layanan Publik Tertinggi

1

2

3

4 PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU JILID 2 YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN POM RI

Pendahuluan

Setidaknya ada empat fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu: (1) menyediakan (memproduksi) barang dan jasa, (2) membuat regulasi, (3) melakukan redistribusi pendapatan (sumber daya ekonomi), serta (4) menggunakan (konsumen) barang dan jasa. Pemerintah memproduksi barang dan jasa terutama pada sektor-sektor strategis, atau karena sifatnya yang memang harus disediakan pemerintah, yaitu barang yang

memiliki sifat sebagai barang publik atau strategis seperti keamanan, bahan bakar, listrik, jasa kereta api, telekomunikasi, pelabuhan, dan lain sebagainya. Fungsi regulasi dan redistribusi pendapatan serta

instrumen pelaksanaannya yang menyangkut aspek ekonomi (pajak dan subsidi), pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), perijinan, pertahanan, keamanan, dan aspek-aspek lain yang terkait

dengan penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah menggunakan instrumen birokrasi dan

unit usaha pemerintah. Dengan kata lain, birokrasi pemerintah dan unit usaha milik pemerintah (BUMN) yang selama ini berjalan adalah dalam rangka melaksanakan keempat

fungsi pemerintahan tersebut.

Era reformasi saat ini menghendaki perbaikan birokrasi pemerintahan melalui program yang disebut reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk

meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal serta pengelolaan keuangan negara secara

transparan dan akuntabel.

Tujuan reformasi birokrasi adalah: (a) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi

jalur birokrasi; (b) menekan peluang-peluang terjadinya praktek penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan pihak tertentu dalam bentuk korupsi, kolusi, dan sebagainya; (c) menurunkan beban ekonomi biaya tinggi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (d) meningkatkan kualitas dan jangkauan penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan). Upaya peningkatan kualitas dilakukan menyeluruh, meliputi penyempurnaan sistem, peningkatan SDM, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah.

Editorial

2IN

FOPO

M

I ED

ITO

RIA

L I

Vo

l. X

I /N

o.

1/E

dis

i Ja

n -

Pe

b 2

01

0

e f e k t i v i t a s , a k u n t a b i l i t a s , responsivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator output dari RB adalah:- Bebas dari KKN

- Pelayanan yang prima- Peningkatan investasi- Peningkatan APBN- Tiada keluhan masyarakat

Implementasi program RB terdiri dari strategi, pendekatan dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Proses implementasi harus diawali dengan program yang dimaksudkan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building). Program ini disebut program percepatan (quick wins). Keluaran dari program quick wins harus merupakan perbaikan dari proses kerja (business process) produk u t a m a ( c o r e b u s i n e s s ) kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan minimal publik (masyarakat luas). Program ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat (± 12 bulan) dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Layanan publik dengan integritas tinggiLembaga pemerintah merupakan

sektor publ ik yang ber tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya ser ingkal i lembaga pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berpotens i un tuk menyalahgunakan kewenangannya untuk melayani kepentingan diri sendiri. Birokrasi semacam itu boleh jadi memang melayani masyarakat, namun ia juga dapat menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pengelolanya. Akibat dari pelayanan semacam itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena beranggapan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan memberikan sesuatu baik itu uang, barang dan hadiah lainnya kepada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, suatu pemerintahan yang baik adalah suatu jaringan birokrasi yang mampu melayani masyarakat secara jujur, bersih, cepat dan tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan yang diberikan. Birokrasi semacam i tu dapat disebut memil ik i integritas yang tinggi, yakni berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral tidak tergoda untuk

Pembaca yang terhormat,

Sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun InfoPOM melakukan beberapa perubahan pada desain lay-out nya dengan harapan pembaca dapat lebih nyaman dalam menyimak informasi-informasi yang kami sajikan sehingga apa yang kami sajikan dapat memberikan manfaat lebih kepada para pembaca. Hal tersebut juga kami lakukan pada tahun ini, tahun 2010.

InfoPOM edisi Januari - Pebruari 2010 ini memuat artikel tentang Layanan Publik Badan POM yang berhasil masuk dalam 4 besar Instansi dengan Integritas Layanan Publik Tertinggi. Lembaga pemerintah merupakan sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah kepada masyarakat dilakukan survei integritas sektor publik oleh KPK, dimana pada tahun 2009 Badan POM masuk dalam 4 besar instansi dengan integritas layanan publik tertinggi.

Artikel lain yang kami sajikan kali ini adalah Sediaan Besi untuk Anemia Defisiensi Besi. Anemia dapat diderita seseorang karena beberapa sebab dan harus ditangani dengan cara yang berbeda pula. Salah satu penyebab anemia adalah defisiensi besi. Artikel ini disajikan dengan harapan pembaca dapat mengetahui penyebab anemia, sebelum memutuskan menggunakan sediaan besi untuk penanganan anemianya.

Edisi kali ini ditutup dengan Press Release tentang Peningkatan Pengawasan Makanan Jajanan Anak sekolah, informasi singkat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih makanan jajanan anak sekolah, dan artikel mengenai Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang dilaksanakan oleh Badan POM RI.

Semoga InfoPOM edisi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca semua.

Selamat membaca.

Penasehat Pengarah Penanggung jawab Redaktur Ketua Redaktur Eksekutif

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan MakananKepala Pusat Informasi Obat dan Makanan Kepala Bidang Informasi Obat Budi

Djanu Purwanto, SH,MH; Dra. Deksa Presiana, Apt, Mkes; Yustina Muliani, SSi, Apt; Dra. Lucky Hayati, Apt; Dra. Tri Asti I, Apt, Mpharm; Dra. Sri Mulyani, Apt; Ellen Simanjuntak, SE; Galih Prima Arumsari, SFarm, Apt; Dewi Sofiah, Ssi, Apt; Dra. Dyah Nugraheni, Apt; Dra. Sri Hariyati, Msc; Suyanto, SP, Msi; Dra. Murti Hadiyani Editor

Desain grafis Sekretariat Yulinar, SKM, Msi; Denik P, Sfarm, Apt; Eriana Kartika, Ssi, Apt; Arlinda

Wibiayu, Ssi, Apt Sandhyani ED, Ssi, Apt; Indah W, Ssi, Apt Ridwan Sudiro, Ssos; Surtiningsih; Netty Sirait

Reformasi BirokrasiReformasi Birokrasi (RB) merupakan u p a y a u n t u k m e l a k u k a n pembaharuan dan perubahan m e n d a s a r t e r h a d a p s i s t e m penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek:

1. Kelembagaan (organisasi)2. ketatalaksanaan (business

process/proses kerja)3. s u m b e r d a y a m a n u s i a

aparatur

Ini artinya, suatu instansi pemerintah yang menjalankan reformasi birokrasi, harus melakukan reformasi program (peningkatan kualitas program), reformasi prosedur (perbaikan prosedur) dan reformasi manajerial ( p e r b a i k a n m a n a j e m e n pemerintahan).

RB harus fokus pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Semua upaya reformasi harus mampu memberikan solusi t e rhadap masa lah d i b idang pendayagunaan aparatur negara yang merupakan unsur utama birokrasi.

P r i n s i p p e r u b a h a n a d a l a h menghasilkan pemerintahan yang efisien, akuntabel dan profesional serta terjadi peningkatan efisiensi,

melakukan korupsi. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah kepada masyarakat, KPK melakukan survei integritas sektor publik tahun 2008, yang kemudian dilakukan juga di tahun 2009. Survey Integritas Layanan PublikD a l a m r a n g k a o p t i m a l i s a s i pencegahan ko rups i , Kom is i Pemberantasan Korupsi (KPK) b e r u p a y a m e n e l u s u r i a k a r permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempers iapkan upaya -upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan survei integritas sektor publik. Survey integritas layanan publik yang diselenggarakan oleh KPK menurut Wakil Ketua KPK M Jasin dilakukan tiap tahun untuk memantau efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik.Survei pada tahun 2008, dilakukan terhadap 40 instansi pemerintah pusat dan 52 pemerintah kabupaten/kota. Jika sebelumnya survei yang sama pernah dilakukan tahun 2007, namun perbedaannya, survei kal i in i melibatkan pula unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pada 52 pemerintah kabupaten/kota. Hasil penilaian masyarakat pun beragam. Perbedaan wilayah, budaya, pandangan, harapan dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tinggi rendahnya skor integritas suatu instansi. Penilaian terhadap tingkat integritas dari unit pemberi layanan akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana arah perbaikan terhadap layanan publik yang diberikan instansi pemerintah. Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni: (1) Pengalaman Integritas (bobot 0,705); yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya, serta (2) Potensi Integritas (bobot 0,295), yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi berdasarkan

pengalaman/penilaian responden.Sebagai gambaran yang menyeluruh mengenai penilaian dari masing-masing indikator dan sub-indikator dari instansi yang disurvey dapat dijelaskan dalam tabel berikut.Hasil survey tahun 2008 mengatakan bahwa untuk aspek penilaian mengenai pengalaman integritas, nilai rata-rata pengalaman integritas dari 105 unit layanan dan 40 instansi pusat adalah 7,21. Nilai ini memiliki rentang nilai yang sangat lebar, yaitu d a r i 9 , 4 1 p a d a l a y a n a n pemberian/pendaftaran MD & ML (BADAN POM) sampai yang terendah 2,22 pada layanan perbendaharaan negara/KPPN (Departemen Keuangan). Rentang yang sanga t l eba r te rsebu t mengindikasikan bahwa unit layanan yang berada di instansi pusat belum seragam mempraktekkan antikorupsi dalam layanan publiknya. Beberapa unit layanan memang berdasarkan pengalaman responden sudah mulai bebas dari korupsi, namun beberapa layanan yang lain masih sangat banyak muatan korupsinya.

Sebagai gambaran ditunjukkan 5 unit layanan tingkat pusat yang memiliki nilai pengalaman integritas terbaik dalam pelayanan publik tahun 2008. Nilai yang cukup tinggi dengan nilai pengalaman integritas mencapai 9

3 IN

FOPO

MI A

RTIK

EL I V

ol. X

I /No

. 1/E

disi Ja

n - Pe

b 2

01

0

INTEGRITAS

INTEGRITASTOTAL

PENGALAMANINTEGRITAS

POTENSIINTEGRITAS

PENGALAMANKORUPSI

CARA PANDANGTERHADAPKORUPSI

LINGKUNGANKERJA

SISTEM ADMINISTRASI

PERILAKUPETUGASPELAYANAN

PENCEGAHAN KORUPSI

Frekuensi pemberiangratifikasi

Nilai atau jumlahgratifikasi

Cara pandangtingkat gratifikasi

Penawaran & pemberiangratifikasi

Kebutuhan kontakdi luar prosedur

Kemudahan/kepraktisanSOP

Keterbukaan informasi

Keadilan dalam layanan

Harapan atas gratifikasi

Upaya pencegahan korupsi

Kemudahan pengaduanmasyarakat

TOTAL 2VARIABEL 6 INDIKATOR 11 SUB-INDIKATOR

atau lebih dapat dicapai oleh unit layanan Pemberian/pendaftaran MD&ML (BADAN POM), Pegadaian barang (Perum Pegadaian), Sertifikat Ha la l (MUI ) , I z in Po l i tekn ik (Depdiknas) serta Izin Prinsip dan izin Usaha BPR (BI).Survei pada tahun 2009 berlangsung pada April-September 2009. Survey tersebut dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada di 98 Instansi, terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi dan 49 pemerintah kota/kabupaten,dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413 orang yang terdiri dari 4.592 orang responden di tingkat pusat, 1.039 orang responden di tingkat pemprov, dan 5.782 orang responden di tingkat pemkot/pemkab. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei. Mulai tahun 2009, survei integritas sektor publik telah memasukkan standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK sebesar 6,00.

Berikut ini adalah hasil survei integritas sektor publik tahun 2009:·Nilai rata-rata integritas sektor

publik nasional adalah 6,50, dengan perincian rata-rata integritas di tingkat pusat 6,64 , rata-rata nilai integritas sektor publik di tingkat pemerintah

dengan skor integritas tertinggi adalah: Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih (Departemen Pertanian), Program Bantuan Sosial (Menko Kesejahteraan Rakyat), rekomendasi Visa Taiwan (BNP2TKI), Pengadaan Barang dan Jasa (Departemen Pertanian), Pengajuan Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua (PT.Jamsostek), Akreditasi Perguruan Tingg i (Badan Akreditasi Negara), Penentuan Distributor Gas 3 kg dan aksesorisnya (PT.Pertamina), Evaluasi Produk sebelum Izin Beredar (BADAN POM) , Angkutan Muatan Barang antar Pulau (PT.PELNI), Penetapan BDS Baru dan BDS Lama (Meneg Koperasi dan UKM), Layanan Pembayaran Bantuan Pemerintah-BLT,Jamkesmas,dll (PT.Pos Indonesia), Akreditasi Pendidikan Menengah SMP dan SMA (Badan Akreditasi Negara), Pengajuan Klaim Asuransi K e c e l a k a a n K e r j a (PT.Jamsostek), Jasa OSS Pengurusan Dokumen Usaha (PT.KBN), Layanan Pengujian K e s e l a m a t a n K e s e h a t a n Kerja/K3 (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

·Limabelas instansi dengan skor integritas terendah, yaitu: Departemen Perindustr ian, Kepolisian Republik Indonesia ( P O L R I ) , K e m e n t e r i a n Perumahan Rakyat, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pekerjaan Umum, R u m a h S a k i t C i p t o M a n g u n k u s u m o ( R S C M ) , Depar temen Luar Neger i , D e p a r t e m e n A g a m a ,

Perusahaan Listrik Negara (PLN), Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Agung , Departemen Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Departemen ESDM, Departemen Kehutanan.

·Limabelas instansi dengan skor integritas tertinggi, yaitu: Departemen Pertanian, PT.Pos Indones ia , PT.Per tamina , BADAN POM, PT.Jamsostek, Badan Akredi tasi Negara, PT.KBN, PT.Angkasa Pura II, P T. P E L N I , D e p a r t e m e n P e n d i d i k a n N a s i o n a l , Perusahaan Gas Negara, BNP2TKI, Menko Kesejahteraan Rakyat, PT.KAI, PT.Asuransi Jasa Raharja

Tingkat Pemerintah Provinsi

·Empat unit layanan yang disurvei di pemerintah provinsi, yaitu: Pelayanan RSUD Kelas B, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Izin Trayek antar Kota dalam P r o v i n s i , I z i n P e n d i r i a n Koperasi/UKM Tingkat Provinsi

·Lima pemerintah provinsi yang d e n g a n s k o r i n t e g r i t a s terendah adalah: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakar ta, Sumatera Utara, Lampung

·Lima pemerintah provinsi yang dengan skor integritas tertinggi adalah: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali

T i n g k a t P e m e r i n t a h Kota/Kabupaten·Empat unit layanan yang disurvei

di pemerintah kabupaten/kota,

4 IN

FOPO

M

I A

RTI

KEL

IVo

l. X

I /N

o.

1/E

dis

i Ja

n -

Pe

b 2

01

0

Gambar 1 : Loket registrasi Penilaian Keamanan Pangan Gambar 2 : Loket Inspeksi & Sertifikasi Keamanan Pangan

provinsi adalah 6,18, dan rata-rata n i l a i i n teg r i t as d i t i ngka t pemerintah kota/kabupaten 6,46. Bila dibandingkan, nilai integritas pemerintah provinsi relatif lebih buruk dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.

Tingkat Pusat ·Limabelas unit layanan yang

dengan skor integritas terendah a d a l a h : P e m b u a t a n d a n Perpanjangan SIM (POLRI), Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan K a l i b r a s i ( D e p a r t e m e n Per indust r ian) , Pengadaan Barang dan Jasa BKKBN (BKKBN), Pengadaan Barang dan Jasa Kem.Perumahan Rakyat (Kementerian perumahan Rakyat), Surat Keterangan Cata tan Kepol is ian (SKCK)(POLRI) , Pengurusan Paspor Keimigrasian (Departemen Hukum dan HAM), L a y a n a n P e n g a d u a n k e Polisi:curanmor,pencurian,dll (POLRI), Program Pemberian Fasilitas Usaha dalam rangka Pengembangan IKM (Departemen Perindustr ian), Rawat Inap (RSCM), Pengadaan Barang dan Jasa Dept. ESDM (Departemen ESDM), Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji Reguler (Departemen Agama), Sertifikat Kelayakan P e n g o l a h a n ( D e p a r t e m e n Ke lau tan dan Per i kanan) , Pengadaan Barang dan Jasa D e p k o m i n f o ( D e p a r t e m e n Komunikasi dan Informasi), L a y a n a n K e p e r d a t a a n (Mahkamah Agung), Sertifikasi P r o d u k / S N I ( D e p a r t e m e n Perindustrian)

·Limabelas unit layanan yang

kualitas dalam kegiatan layanan publiknya. KPK akan terus melakukan monitor terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat, pemer in tah prov ins i , maupun pemer in tah kota/kabupaten.

Hasil survey tahun 2009 ini, menempatkan BADAN POM pada urutan ke Empat dari Instansi dengan integritas layanan publik tertinggi. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2008) yang menempatkan BADAN POM pada urutan ke Enam dari Instansi dengan integritas layanan publik tertinggi.

Hasil survey ini telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa sejak lama, BADAN POM telah bekerja dengan integritas yang tinggi dalam melayani publik. Semoga hasil survey ini juga dapat memotivasi seluruh jajaran BADAN POM untuk tetap memberikan layanan publik secara prima dan dengan integritas tinggi. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya urutan hasil survey dapat terus meningkat dan masyarakat semakin puas terhadap kinerja BADAN POM.

(Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, Mpharm)

Pustaka:1. Laporan Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun

2008 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2009;

2. Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008)

3. Siaran Pers : KPK Umumkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2009

yaitu: Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas/RSUD kelas C, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Akte Kelahiran, Bantuan Pembangunan/ Renovasi/Perbaikan Fisik Sekolah dengan APBD Tk II

·Lima belas pemerintah kabupaten/kota yang dengan skor integritas terendah adalah: Kota Jakarta Selatan, Kab. Kuningan, Kota Bandar Lampung, Kota Samarinda, Kab.Maros, Kab.Deli Serdang, Kota Manado, Kab.Gowa, Kota Makassar, Kab.Garut, Kota Bekasi, Kab.Lampung Tengah, Kota Jakarta Utara, Kab.Kutai Kertanegara, Kab. Sumenep

·Limabelas pemerintah kabupaten/kota yang dengan skor integritas tertinggi adalah: Kota Denpasar, Kota Balikpapan, Kab.Tanah Bumbu, Kab.Badung, Kota Medan, Kab.Kediri, Kota banjarmasin, Kab.Gianyar, Kota Malang, Kota Jakarta Barat, Kab.Sampang, Kota Bontang, Kab.Pangkajene Kepulauan, Kota Banjar Baru, Kota Metro

Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, pengalaman integritas (bobot 0,750): merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya dan potensial integritas (bobot 0,250): merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh respondenUntuk selanjutnya, KPK tetap akan melakukan survei ini secara rutin setiap tahun untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check & balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan

5 IN

FOPO

M I A

RTIK

EL IVo

l. XI /N

o. 1

/Ed

isi Jan - Pe

b 2

01

0 SELAMAT

TAHUN BARU

2010

GEDUNG LAYANAN PUBLIK

BADAN POM RI

Dosis oral untuk anemia defisiensi besi sebesar 100-200 mg per hari. Dosis oral yang diberikan dalam bentuk fero sulfat sebesar 200 mg (= 65 mg besi elemental), diberikan 3 kali sehari; dosis garam fero 200 mg satu atau dua kali sehari hanya efektif untuk profilaksis atau untuk anemia defisiensi besi yang ringanPada anak, dosis oral besi untuk mengobati defisiensi adalah 3-6 mg/kg bb (maksimal 200 mg)/hari diberi dalam 2-3 dosis terbagi. Suplementasi besi juga diperlukan untuk menghasilkan respon epoetin yang optimal pada anak dengan anemia defisiensi besi yang disertai gagal ginjal kronik atau bayi prematur.

RESPONS TERAPETIK.

Kadar hemoglobin harus naik sekitar 100-200 mg per 100 mL (1-2 g per liter) per hari atau 2 g/100 mL (20 g/liter) dalam 3-4 minggu. Setelah hemoglobin kembali normal, terapi harus diteruskan untuk 3 bulan berikutnya untuk menaikkan cadangan besi. Perubahan jaringan epitel seperti glositis atrofik dan koilonikia biasanya membaik walaupun respons sering lambat. Penyebab yang paling sering tidak adanya

bahwa anemia bukan disebabkan oleh penyebab lainnya (misalnya karena cacing, erosi lambung, kanker saluran cerna).Profilaksis dengan sediaan besi hanya dilakukan pada individu yang mempunyai faktor risiko lain untuk terjadinya defisiensi besi ( m i s a l n y a d i e t b u r u k ) , m a l a b s o r p s i , m e n o r a g i , kehamilan, setelah gastrektomi subtotal atau total, pasien h e m o d i a l i s i s , d a n p a d a penanganan bayi dengan berat badan lahir rendah, misalnya pada bayi prematur.

Sediaan Besi OralGaram besi harus diberikan secara oral kecuali bila ada alasan kuat untuk diberikan dengan cara pemberian lain.Tidak terdapat perbedaan efisiensi penyerapan besi antara garam fero yang satu dengan lainnya, tetapi garam feri sangat sedikit d i s e r a p . L a j u r e g e n e r a s i h e m o g l o b i n t i d a k b a n y a k dipengaruhi oleh jenis garam yang digunakan, asalkan jumlah besi yang diberikan cukup, dan pada kebanyakan pasien kecepatan respons bukan hal yang kritis. P i l i han sed iaan b iasanya ditentukan berdasarkan efek samping dan biaya.

enyakit anemia seringkali menimpa wanita usia Psubur ataupun remaja

putri. Anemia defisiensi besi sering disebut juga sebagai anemia gizi dengan definisi kekurangan kadar haemoglobin (Hb) da lam da rah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zat besi (anemia defisiensi besi) atau anemia gizi besi. Selain anemia jenis ini, dikenal pula anemia megaloblastik, anemia hipoplastik, anemia hemolitik dan anemia renal.

Sebelum mulai mengobati anemia, perlu diketahui jenis anemia yang akan diobati Pemberian garam besi mungkin d a p a t m e r u g i k a n d a n mengakibatkan kelebihan besi bila diberikan secara tunggal kepada pasien anemia selain a n e m i a d e f i s i e n s i b e s i . Pengobatan dengan sediaan besi hanya diberikan bila terjadi def is iensi besi . Sebelum pengobatan dimulai, sangat penting untuk memastikan

SEDIAAN BESI

UNTUK ANEMIA

DEFISIENSI BESI

6IN

FOPO

MI A

RTI

KEL

Vo

l. X

I /N

o.

1/E

dis

i Ja

n-

Peb

20

10

I

diare pada pasien dengan inflammatory bowel disease; penggunaan pada pasien dengan striktur dan divertikulum usus juga harus hati-hati.Sediaan besi ora l dapat m e n i m b u l k a n k o n s t i p a s i khususnya pada pasien lanjut usia, kadang berlanjut kepada pemadatan (impaction) feses.Bila timbul efek samping, dosis b isa d i turunkan; sebagai alternatif, dapat digunakan ga ram bes i l a i n namun p e r u b a h a n t o l e r a n s i n y a disebabkan oleh rendahnya elemen besi. Efek samping fero sulfat tidak lebih besar daripada efek samping yang ditimbulkan oleh garam besi lain bila pembandingan didasarkan pada kesetaraan elemen besi. Sediaan besi dapat merupakan penyebab umum overdosis pada anak-anak. Untuk terapi overdosis, perut sebaiknya dikosongkan segera dengan bilas lambung dalam 1 jam setelah menelan zat besi dalam jumlah yang bermakna atau jika radiografi menunjukkan adanya tablet dalam perut. Keterangan lengkap mengenai penanganan

keracunan zat besi dapat diperoleh dari layanan Sentra Informasi Keracunan (SIKer).

SEDIAAN KOMBINASI. B e b e r a p a s e d i a a n o r a l mengandung asam askorbat untuk membantu absorpsi besi t e t a p i m a n f a a t s e d i a a n k o m b i n a s i i n i m i n i m a l sedangkan biayanya mahal. Tidak ada justifikasi untuk penambahan zat aktif lainnya, seperti kelompok vitamin B kecuali vitamin B12 (kecuali asam folat untuk wanita hamil). SEDIAAN LEPAS LAMBAT

Sediaan lepas lambat diberikan s a t u k a l i s e h a r i , t e t a p i sebenarnya tidak memberikan manfaat lebih baik sehingga perlu pertimbangan matang bila akan digunakan. Sediaan Ini me lepaskan bes i secara ber tahap . Ke jad ian e fek s a m p i n g y a n g r e n d a h menunjukkan rendahnya kadar besi yang tersedia untuk diabsorpsi, hal ini kemungkinan disebabkan besi dilepaskan di area usus yang kurang tepat untuk absorpsi besi.

7IN

FOPO

M

I A

RTIK

EL IVo

l. XI /N

o. 1

/Ed

isi Jan - Pe

b 2

01

0

GARAM BESI JUMLAH KADAR BESI FERO

Fero Fumarat

Fero Glukosat

Fero Sulfat

Fero Sulfat kering

Natrium Feredat

200 mg

300 mg

300 mg

200 mg

190 mg

65 mg

35 mg

60 mg

65 mg

27,5 mg

respons pada anak adalah k u r a n g n y a k e p a t u h a n , sedangkan penyerapan yang buruk jarang terjadi pada anak.

Profilaksis Defisiensi besi pada neonatus. Pada neonatus, kadar hematokrit dan hemoglobin b e r u b a h d e n g a n c e p a t . Perubahan ini bukan karena defisiensi besi dan tidak bisa dikoreksi dengan suplementasi besi. Demikian juga anemia pada neonatus yang sering d i a m b i l d a r a h n y a u n t u k pemer iksaan , juga t idak memberikan respon terhadap pemberian besi.Semua bayi, termasuk bayi prematur, dilahirkan dengan p e r s e d i a a n b e s i , t e t a p i persediaan besi akan berkurang kalau tidak diberi asupan yang m e m a d a i . S e m u a b a y i memerlukan asupan besi 400-700 nanogram per hari untuk memelihara persediaan besi dalam tubuh. Besi dalam air susu ibu mudah diabsorpsi tetapi pada makanan buatan atau susu formula absorpsinya berkurang. Kebanyakan susu formula difortifikasi dengan besi untuk mencegah defisiensi besi.

Dosis. Suplementasi besi untuk profilaksis (5 mg besi/hari) diperlukan pada bayi dengan berat badan lahir rendah dan hanya diberi air susu ibu. Suplementasi dimulai 4-6 minggu sesudah lahir dan dilanjutkan sampai memperoleh makanan tambahan. Bayi dengan pola makan yang buruk, dapat mengalami anemia saat berumur 2 tahun, terutama jika m inum susu sap i t anpa tambahan suplementasi besi.

EFEK SAMPING. Iritasi saluran cerna mungkin timbul akibat garam besi. Keluhan mual dan nyeri epigastrik tergantung dari dosis tetapi hubungan antara dosis dan perubahan defekasi (konstipasi atau diare) masih kurang jelas. Sediaan besi oral, khususnya sediaan lepas lambat, dapat memperburuk

Sediaan besi parenteral

Besi dapat diberikan secara parenteral dalam bentuk dekstran besi atau sukrosa besi. Pemberian zat besi secara parenteral dilakukan ketika terapi oral tidak memungkinkan karena pasien tidak dapat mentoleransi sediaan besi oral, atau yang tidak kooperatif, atau jika terjadi perdarahan hebat berkelanjutan, atau malabsorpsi. Pasien gagal ginjal kronik termasuk anak yang menjalani hemodialisis (dan mereka yang menerima dialisis peritoneal) membutuhkan besi secara intravena.Kecuali pasien gagal ginjal berat yang menerima hemodialisis, sediaan parenteral tidak dapat memberikan respons hemoglobin yang lebih cepat daripada sediaan oral.Dekstran besi, suatu kompleks besi hidroksida dengan dekstran, dan sukrosa besi, suatu kompleks besi hidroksida dengan sukrosa, digunakan sebagai sediaan parenteral. Reaksi anafilaktoid dapat timbul pada pemberian kompleks besi secara parenteral, sehingga harus diberikan dosis awal yang rendah dan fasilitas untuk resusitasi harus tersedia. Jika pasien anak mengeluh tentang gejala akut terutama mual, nyeri tulang belakang, sukar bernafas dan hipotensi, pemberian besi parenteral harus dihentikan.

Beberapa sediaan besi yang dipasarkan di Indonesia adalah sediaan-sediaan yang mengandung:

O Besi (III) hidroksida dalam sukrosao Besi + asam folato Besi dekstran (Kompleks besi hidroksida dan dekstran yang mengandung 50 mg/ml besi)o Fero fumarato Fero glukonato Fero sulfat

(PIO Nas Badan POM)

Pustaka:

1. Badan POM RI, Informatorium Obat Nasional Indonesia, 2008. 2. http://www.gizi.net/anemia/Pedoman%20Anemia%20Gizi.doc, diakses 10 Februari 2010.

8N

FOPO

M

I A

RTI

KEL

IVo

l. X

I /N

o.

1/E

dis

i Ja

n -

Pe

b 2

01

0

I

IONI 2008

Sudah dapat diperoleh Di toko buku terdekat serta di Koperasi Pegawai Badan POM RIJl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat, Gedung C Lt. 1Telp: 021- 33149330; 021- 4247153

9 IN

FOPO

M

I P

RESS R

ELEASE I

Vo

l. XI /N

o. 1

/Ed

isi Jan - Pe

b 2

01

0

1. Sejalan dengan Program 100 Hari Kementerian Kesehatan Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II, Badan POM melakukan tugas pengawasan terhadap Makanan Jajanan Anak Sekolah di enam ibu kota propinsi di seluruh Pulau Jawa (DKI Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya) dengan tujuan meningkatkan pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh makanan.

2. Target capaian sampai pada tahap akhir kegiatan adalah persentase Makanan Jajanan Anak Sekolah yang mengandung bahan berbahaya di seluruh ibu kota propinsi di seluruh Pulau Jawa menurun sebanyak 50%.

3. Lingkup kegiatan meliputi pengambilan sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah yang ada di warung atau kantin di sekolah dasar, melakukan pengujian terhadap bahan berbahaya yang dilarang untuk makanan (Formalin, Rhodamin B, Boraks, dan Methanil Yellow), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait antara lain Dinas Kesehatan Kota dan Propinsi, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru sekolah, dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi.

4. Pelaksanaan kegiatan menggunakan mobil laboratorium keliling Badan POM, dalam tiga tahap dimulai pada minggu keempat bulan November 2009 sampai pada akhir bulan Januari 2010.

5. Dari seluruh tahapan pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah yang telah dilakukan, terjadi penurunan Makanan Jajanan Anak Sekolah yang tidak memenuhi syarat (positip mengandung bahan berbahaya) sebesar 72,08%.

6. Dengan demikian target Peningkatan Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah dalam Program 100 Hari sudah tercapai.

7. Badan POM melalui mobil laboratorium keliling yang sudah tersedia hampir di semua Balai POM di seluruh Indonesia, akan melakukan pengawasan secara maksimal bekerja sama dengan lintas sektor.

8. Untuk meningkatkan pengawasan keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah, Badan POM dan Kementerian Pendidikan Nasional telah menandatangani kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman pada tanggal 11 Februari 2010, meliputi kegiatan penyusunan program pembinaan keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah, penyebarluasan informassi, pelatihan dan bimbingan teknis.

PRESS RELEASE

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN JAJANAN ANAK SEKOLAH

NOMOR : KH.00.01.1.0801

Jakarta, 12 Februari 2010

Badan Pengawas Obat dan MakananKepala

Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc

NIP.19511227 198003 2 001

10

INFO

PO

MI A

RTI

KEL

IVo

l. X

I /N

o.

1/E

dis

i Ja

n-

Peb

20

10

egiatan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 yang dilaksanakan oleh Badan

POM RI adalah Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) di Sekolah Dasar di

wilayah ibukota Propinsi se Pulau Jawa yang disampling/ditetapkan dengan metoda acak. KTarget kegiatan adalah Penurunan Persentase MJAS yang mengandung bahan berbahaya di

seluruh ibukota propinsi di Pulau Jawa menurun sebanyak 50%.

Total SD yang dilakukan pengambilan sampel adalah 154 SD berlokasi di 6 ibukota propinsi yaitu

Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Pengambilan dan pengujian

sampel dilakukan sebanyak 3 tahap, dimulai pada bulan November 2009 sampai dengan Januari

2010. Parameter uji yang dilakukan adalah pengujian terhadap kandungan bahan berbahaya

berupa formalin, boraks, rhodamin B dan methanyl yellow.

Hasil pengawasan MJAS dalam program 100 hari, dari tahap I hingga III adalah terdapat

penurunan MJAS yang tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan kimia berbahaya)

sebesar 72,08%. Dengan hasil ini, menunjukkan bahwa target Peningkatan Pengawasan Makanan

Jajanan Anak Sekolah dalam program 100 hari sudah tercapai.

Sosialisasi hasil kegiatan program 100 hari yang dilakukan oleh Badan POM RI ini telah dilakukan

berupa penayangan running text di Metro TV pada tanggal 12 Februari (lihat text box). Running text

yang ditayangkan adalah sebagai berikut: ”Mobil laboratorium keliling Badan POM RI meningkatkan

pengawasan makanan jajanan anak sekolah yang tercemar bahan berbahaya dengan penurunan

72,08%”

Selain itu, sehari sebelum penayangan ini, pada tanggal 11 Februari 2010, telah ditandatangani

Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan Nasional dengan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 01/II/NS/2010 dan Nomor

HK.00.04.1.54.0773 tentang Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekolah dalam pembinaan keamanan

pangan jajanan anak sekolah, dan menata kantin sekolah yang memenuhi standar kesehatan.

PROGRAM 100 HARI

KABINET INDONESIA BERSATU JILID 2

YANG DILAKSANAKAN OLEH

BADAN POM RI

11

INFO

PO

M I A

RTIK

EL Vo

l. XI /N

o. 1

/Ed

isi Jan - Pe

b 2

01

0I

1. Pilihlah penjaja pangan jajanan yang tampilan dan perilakunya tampak bersih, apik dan

rapih, dimana lokasi pedagang pangan jajanan harus cukup jauh dari sumber

pencemaran, seperti jauh dari tempat pembuangan sampah terbuka, tempat pengolahan

limbah, rumah pemotongan hewan, jalan yang ramai dengan kecepatan arus lalu lintas

yang tinggi

2. Pilihlah penjaja pangan jajanan yang dilengkapi fasilitas sanitasi meliputi air bersih dan

tempat penampungan sampah

3. Pilihlah pangan jajanan yang baru dibuat (digoreng atau dimasak), bila pangan jajanan

tersebut sudah tersaji lama, sebaiknya minta dipanaskan kembali sebelum dikonsumsi

4. Belilah pangan jajanan secukupnya untuk segera dikonsumsi

5. Pilihlah pangan jajanan yang aman untuk dikonsumsi :

a. Bersih, sedapat mungkin dibungkus dengan pembungkus yang bersih dan tidak

mencemari pangan

b. Mutu tidak menyimpang yaitu tidak berbau tengik dan berbau busuk, tidak berjamur,

tidak tercemar atau terurai

c. Terlindung dari lalat, debu atau binatang lain

d. Hindari pangan/minuman jajanan yang warnanya sangat mencolok seperti es sirup

dengan merah mencolok, kerupuk dengan warna kuning/merah mencolok

HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

SEBELUM MEMBELI MAKANAN (PANGAN) JAJANAN

Sumber : Buletin Keamanan Pengan Badan POM RI, Vol.07/Tahun IV/2005

SOSIALISASI PROGRAM 100 HARI BADAN POM RI TENTANG MAKANAN JAJANAN ANAK SEKOLAH

MELALUI RUNNING TEXT DI METRO TV TANGGAL 12 PEBRUARI 2010

GEDUNG LAYANAN PUBLIKBADAN POM RI

Alamat Redaksi : Pusat Informasi Obat dan Makanan - Badan pengawas Obat dan Makanan, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat; Telp: 021-4259945; Fax: 021-42889117; email: [email protected]

Redaksi menerima naskah yang berisi informasi yang terkait dengan obat, kosmetika, obat tradisional, produk komplemen, zat adiktif dan bahan berbahaya. Kirimkan melalui alamat redaksi dengan format minimal MS. Word 97, spasi single maksimal 4 halaman A4