Home >Documents >ANALISIS REGULASI JKN DAN REGULASI TERKAIT DI .Memberikan masukan topik regulasi atau kebijakan...

ANALISIS REGULASI JKN DAN REGULASI TERKAIT DI .Memberikan masukan topik regulasi atau kebijakan...

Date post:09-Mar-2019
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

ANALISIS REGULASI JKN DAN REGULASI TERKAIT

DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

OLEH: RIMAWATI

FAKULTAS HUKUM - UGM

1. Memberikan gambaran analisis regulasi JKN dan regulasi terkait di FKTP baik berupa regulasi di tingkat pusat dan tingkat daerah

2. Memberikan gambaran regulasi yang berpotensi terjadi banyak kendala atau tidak harmonis dalam penyelenggaraan program JKN di FKTP

3. Memberikan masukan topik regulasi atau kebijakan sebagai input pelaksanaan riset implementasi kebijakan JKN di pelayanan primer

TUJUAN KEGIATAN

Latar Belakang

Regulasi sistem kesehatan memberikan tanggung jawab besar dan strategis kepada Puskesmas dengan menjadikannya sebagai gatekeeper kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Terlebih lagi di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas semakin dituntut untuk mengembangkan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Peran yang sedemikian besar dan strategis tentu harus didukung oleh kapasitas internal yang baik serta unsur-unsur lain di luar Puskesmas sehingga dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat

Latar Belakang

Hasil pertemuan konsultasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan bahwa regulasi menjadi masalah utama dalam implementasi JKN di lapangan, baik berupa peraturan yang kurang jelas maupun antar peraturan pusat dan daerah yang dinilai masih kurang harmonis.

Di samping itu, pelaksanaan JKN juga bukan merupakan urusan sektor kesehatan semata.

Banyak pihak juga turut berperan dalam menentukan keberhasilan program JKN.

Oleh sebab itu, regulasi yang akan dikaji juga tidak hanya terbatas pada regulasi di bidang kesehatan saja, tetapi juga di bidang keuangan, sosial dan pembangunan.

Latar Belakang

HANS KELSEN

suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama

Latar Belakang

HUKUM (KAIDAH-KAIDAH)

REGULASI (REGELING

BESCHIKKING)

Stuffen Bau Theory HANS KELSEN (Teori Piramida Hukum)

Suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi.

Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramida, mulai dari abstrak sampai konkrit.

rima_mhugm@yahoo.com 8

Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi: 1) UUD 2) Undang-Undang/ Perpu 3) Peraturan Pemerintah

(PP) 4) Perpres 5) Perda

Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4) Peraturan Pemerintah

5) Peraturan Presiden

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Add: Judicial Review MA-MK WHEN???

9

UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011

Asas Peraturan PUU-an

1. Asas Lex superior derogat legi inferior

2. Asas Lex specialis derogat legi generalis

3. Asas lex posteriori derogat legi priori

rima_mhugm@yahoo.com 10

Asas dalam Peraturan PUU-an (Cont)

Lex Superiori derogat legi Inferiori Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan

peraturan yang rendah (Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya akan didahulukan).

Lex Specialis derogat legi Generali Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan

peraturan yang bersifat umum

Lex Posteriori derogat legi lex Priori Peraturan baru mengesampingkan peraturan yang

lama

rima_mhugm@yahoo.com 11

Latar Belakang

Sudikno Mertokusumo, Tujuan Hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.

Lawrence M. Friedman, Fungsi Hukum adalah untuk melakukan pengawasan atau pengendalian sosial (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan rekayasa sosial (social engineering).

Tujuan dan Fungsi Hukum

Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan

Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya.

Untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara

kepastian hukum.

Tujuan Hukum Fungsi Hukum

rima_mhugm@yahoo.com

Kepastian Hukum Secara Normatif

Jika suatu peraturan telah dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir).

Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

rima_mhugm@yahoo.com 14

Latar Belakang

DAS SOLLEN Kaedah hukum berisi

kenyataan Normatif

DAS SEIN Kenyataan alamiah

(peristiwa konkrit)

ANALISIS REGULASI JKN

Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia

Undang Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docx

Permenkes Permenkeu Permendagri SK Menkes SE Menteri Peraturan BPJS Petunjuk Teknis

Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia

Regulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docxRegulasi Terkait Penyelenggaraan JKN di Indonesia.docx

Permasalahan terkait Regulasi JKN diantaranya:

KEPESERTAAN

DH:

PP 101/2012 (Ps 3, Ps 11 ay (2),(3) dan 4) jo Permenkeu 206/PMK.02/2013 (Ps 10)

Permasalahan:

Data PBI tidak update

Pengelolaan dana kapitasi

DH:

Perpres 32/2014

Pasal 4 Jo. SE Mendagri No. 900-2280 SJ/2014

Permasalahan:

FKTP tidak tahu jumlah persis peserta sehingga sulit merencanakan anggaran

Permasalahan terkait Regulasi JKN diantaranya:

Pengelolaan dana kapitasi

DH:

Perpres 32/2014 (Ps 12) Jo. Permenkes 19/2014

Ps 3 ayat (4) dan Ps 5 ayat (3) Jo. SK/Peraturan Kepala Daerah

Permasalahan:

Penyerapan dana operasional tidak maksimal karena regulasi tidak jelas, Puskesmas takut salah

Identifikasi kasus

Identifikasi regulasi

Tentukan antara Das sollen dan das sein

Interpretsi Hukum

Pembentukan Topologi

Interpretasi

Hukum

Vs Politik

Hukum

KOnstitusi

Pembentuk peraturan

legislatif teknis

Pengawasan

teknis

THANK YOU

address email: rimawati@ugm.ac.id

Mobile : 08156887482

Embed Size (px)
Recommended