ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA IKIP PGRI MADIUN …

135

ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA IKIP PGRI MADIUN TERHADAP PANCASILA

SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Budiyono dan Wawan Kokotiasa *

Abstrak

Globalisasi membawa dampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya idiologi, bangsa

dan negara Indonesia. Dari berbagai media masa mensinyalir bahwa pengaruh globalisasi telah

merasuki pola pikir bangsa Indonesia, diantaranya pada generasi muda yang mulai memudar

pemahamannya pada identitas nasionalnya yaitu Pancasila. Berdasarkan sinyalemen tersebut,

menarik untuk meneliti Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda sejauhmana

pandangannya terhadap Pancasila sebagai Identitas Nasional.

Tujuan penelitian ini untuk menggali persepsi mahasiswa IKIP PGRI Madiun terhadap

Pancasila sebagai identitas nasional dan mengetahui makna Pancasila sebagai identitas nasional

Prosedur penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data

dengan observasi dan wawancara, subjek penelitian ini adalah mahasiswa IKIP PGRI Madiun

yang diambil secara proporsional. Analisis data dilakukan melalui analisis interaktif.

Hasil penelitian mayoritas persepsi mahasiswa tentang eksistensi Pancasila cukup baik,

terbukti mahasiswa telah mengetahui dengan jelas sila-sila dalam Pancasila. Bahkan diantara

mereka ada yang dapat menjelaskan lebih lanjut tantang fungsi dan peran Pancasila bagi bangsa

dan negara Indonesia.

Sebagian besar mahasiswa menganggap penting Pancasila sebagai perekat keutuhan atau

pemersatu NKRI. Pancasila sebagai identitas nasional merupakan ciri khas yang hanya dimiliki

bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain, oleh karena itu Pancasila harus

dilestarikan.

Makna Pancasila sebagai identitas nasional merupakan sesuatu yang amat penting dan

strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia dalam percaturan global, tanpa Pancasila sebagai

identitas nasional bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri nya sebagai bangsa besar dan

majemuk.

Kata kunci : Pancasila, Identitas Nasional

*Dosen Prodi PPKn IKIP PGRI Madiun

136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Identitas nasional suatu bangsa

menjadi penting, ketika globalisasi tengah

melanda negara bangsa, bangsa yang tidak

kuat dalam mempertahankan jatidirinya

akan terombang ambing oleh derasnya arus

globalisasi yang dapat berdampak pada

krisis jati diri atau identitas nasionalnya.

Globalisasi adalah suatu keniscayaan

yang tidak dapat dihindari, karena pesatnya

kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi, yang membawa proses

penciptaan dan pengintegrasian ekonomi

dibawah hegemoni kapitalis. Semangat

globalisasi adalah perdagangan bebas untuk

barang dan jasa, kebebasan sirkulasi kapital,

serta kebebasan investasi, kemudian

merambah ke bidang-bidang kehidupan lain

sehingga globalisasi menjadi proses

transformasi global yang makin nyata di

pelbagai bidang (idiologi, politik, budaya,

ekonomi).

Seiring dengan besarnya kran

kebebasan semenjak era reformasi, bangsa

Indonesia tidak dapat terlepas dari berbagai

pengaruh dari luar, termasuk bidang

idiologi, politik, budaya, ekonomi, yang di

„adopsi „ begitu saja oleh para elit politik,

yang nampak cara berpikir dan bertindak

cenderung meniru-niru apa saja yang datang

dari barat, untuk menyelesaikan persoalan

krisis multi dimensi yang tengah melanda

bangsa Indonesia, namun realitasnya malah

menimbulkan persoalan baru yang makin

kompleks, diantaranya radikalisme agama,

pudarnya nilai toleransi antar umat

beragama, dan semangat gotong royong,

menguatnya isu etnisitas berbau SARA,

kesenjangan sosial ekonomi, lunturnya

Pancasila di dada generasi muda (Republika

27/5/2011), dan yang paling

mengkhawatirkan adalah isu NII yang

menyeret mahasiswa di berbagai perguruan

tinggi, dengan metode mencuci otak mereka.

Berbagai persoalan yang tengah

melilit bangsa tersebut, bila dicermati secara

mendalam, nampak bahwa akar

permasalahannya terletak pada semakin

pudarnya nilai-nilai Pancasila sebagai

identitas nasional terutama pada generasi

muda. Apabila tidak segera ditemukan solusi

atas problematika tersebut dan memudarnya

137

penghayatan nilai-nilai Pancasila, secara

perlahan stabilitas negara Indonesia akan

terganggu bahkan bisa menuju ke

disintegrasi bangsa. Sri Edi Swasono,

(Kompas 8/6/2011), mengingatkan bahwa

bangsa Indonesia perlu pegangan identitas

nasional, yaitu Pancasila:

“ ada benarnya sebagian dari kita

menegaskan bahwa disamping merupakan

nilai budaya, identitas bangsa, filsafat

negara, dan idiologi nasional, Pancasila

adalah platform nasional yang dengan penuh

toleransi diterima semua agama sebagai

konsensus nasional. Pancasila adalah paham

persatuan sekaligus kebijakan nasional

untuk mempertahankan persatuan.

berdasarkan platform ini, persatuan

bukanlah sekedar persatean. Tanpa platform

nasional bangsa ini akan ela elo, mudah

terombang ambing tanpa pegangan, akan

dilanda kebingungan, berjalan tanpa

pedoman arah dalam mempertahankan

kemerdekaan nasional yang kita miliki sejak

proklamasi kemerdekaan 1945”.

Lebih lanjut, Muhammad Noor

Syam (Media Indonesia 1/10/2010)

menegaskan :

“Ajaran dan nilai filsafat amat

mempengaruhi pikiran, budaya dan

peradaban, serta moral manusia. semua

sistim kenegaraan ditegakkan berdasarkan

ajaran atau sistim filsafat yang mereka anut

(sebagai dasar negara, ideologi negara)...

berbagai negara modern mempromosikan

keunggulan masing-masing, dan terus

memperjuangkan supremasi idiologi dan

dominasi sistim kenegaraannya:

theokratisme, liberalisme, kapitalisme,

marxisme, komunisme-atheisme... bangsa

Indonesia menegakkan sistim kenegaraan

Pancasila,UUD Proklamsi 45 sebagai

aktualisasi filsafat hidup yang diamanatkan

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) sebagai pendiri negara.”

Berkaitan dengan permasalahan

diatas, menarik untuk mengetahui sejauh

mana persepsi mahasiswa terhadap

Pancasila sebagai identitas nasional, karena

mereka dengan jiwa progresifnya, sebagai

generasi muda memiliki potensi strategis

untuk menyongsong estafet kepemimpinan

bangsa di masa mendatang. Kedepan, tegak /

berjaya atau hancurnya bangsa Indonesia

tergantung pada generasi muda ini. Dengan

pandangan yang kuat atau kokoh terhadap

identitas nasionalnya bangsa dan negara

Indonesia akan berdiri tegak tidak mudah

terombang-ambing. Sebaliknya bila persepsi

mereka terhadap identitas nasionalnya

lemah, bangsa dan negara Indonesia akan

menjadi bulan-bulanan negara lain.

Karena itu hasil penelitian ini

diharapkan mampu memberikan gambaran

138

yang komprehensif, persepsi mahasiswa

IKIP PGRI Madiun terhadap identitas

nasional yaitu Pancasila, dalam upaya

meneguhkan jati diri bangsa Indonesia

ditengah percaturan dunia yang penuh

persaingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut,

maka masalah penelitian dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa

IKIP PGRI Madiun Terhadap

Pancasila sebagai identitas

nasional ?

2. Apakah makna Pancasila sebagai

identitas nasional bagi

mahasiswa IKIP PGRI Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara spesifik

untuk mengetahui :

1. Menggali persepsi atau

pandangan mahasiswa IKIP

PGRI Madiun terhadap Pancasila

sebagai identitas nasional.

2. Mengetahui makna pancasila

sebagai identitas nasional di

kalangan mahasiswa khususnya

di IKIP PGRI Madiun

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan mengetahui pandangan

mahasiswa IKIP PGRI Madiun

terhadap Pancasila sebagai

identitas nasional, maka akan

dapat bermanfaat untuk

pengembangan bahan

pembelajaran pendidikan

Pancasila.

2. Menambah wawasan baik secara

teoritis maupun praksis terhadap

makna Pancasila sebagai

identitas nasional dalam

kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara

139

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Identitas Nasional

Kata identitas berasal dari bahasa

Inggris, yaitu identity yang memiliki

pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda atau

jati diri yang melekat pada seseorang atau

sesuatu yang membedakannya dengan yang

lain. Dalam term antropologi, identitas

adalah sifat khas yang menerangkan dan

sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri,

golongan sendiri, kelompok sendiri atau

negara sendiri. Sedangkan kata nasional

merupakan identitas yang melekat pada

kelompok-kelompok yang lebih besar yang

diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik

seperti budaya, agama, dan bahasa maupun

non fisik seperti keinginan, cita-cita dan

tujuan. Himpunan kelompok-kelompok

inilah yang kemudian disebut dengan istilah

identitas bangsa atau identitas nasional yang

pada akhirnya melahirkan tindakan

kelompok yang diwujudkan dalam bentuk

organisasi atau pergerakan yang diberi

atribut-atribut nasional.(Heri Herdiawanto

dan Jumanta Hamdayama, 2010)

Identitas nasional Indonesia

merupakan manifestasi nilai-nilai budaya

yang tumbuh dan berkembang dalam

berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku

yang dihimpun dalam satu kesatuan

Indonesia menjadi kebudayaan nasional

dengan acuan Pancasila dan Bhinneka

Tunggal Ika, sebagai dasar dan arah

pengembangannya. Nilai-nilai budaya yang

tercermin dalam identitas nasional bukanlah

barang jadi yang telah selesai dalam

kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan

sesuatu yang terbuka yang cenderung terus

menerus bersemi karena adanya hasrat

menuju kemajuan yang dimiliki oleh

masyarakat pendukungnya. konsekuensi dan

implikasinya adalah identitas nasional

merupakan sesuatu yang terbuka untuk

ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap

relevan dan fungsional dalam kondisi aktual

yang berkembang dalam masyarakat.

Identitas nasional itu bersifat buatan

karena dibuat, dibentuk dan disepakati oleh

warga bangsa sebagai identitasnya setelah

mereka bernegara dan bersifat sekunder

disebabkan identitas nasional itu lahir

belakangan bila dibandingkan identitas

140

kesukubangsaan yang telah dimiliki warga

bangsa itu secara askriptif (ada sejak lahir).

Menurut Heri Herdiawanto dan

Jumanta (2010), Identitas nasional Indonesia

merujuk pada suatu bangsa yang majemuk.

Kemajemukan itu merupakan gabungan

unsur –unsur pembentuk identitas yaitu

sebagai berikut :

1) Suku Bangsa: golongan sosial yang

khusus yang bersifat askriptif (ada

sejak lahir), yang sama coraknya

dengan golongan umur dan jenis

kelamin. Di Indonesia terdapat

banyak sekali suku bangsa atau

kelompok etnis dengan tidak kurang

tiga ratus dialek bahasa.

2) Agama: bangsa Indonesia dikenal

sebagai masyarakat yang agamis.

Agama-agama yang tumbuh dan

berkembang di nusantara adalah

agama Islam, Kristen, Katholik,

Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.

Agama Kong Hu Cu pada masa orde

baru tidak diakui sebagai agama

resmi negara, namun sejak

pemerintahan Presiden

Abdurrahman Wahid, istilah agama

resmi negara dihapuskan.

3) Kebudayaan: pengetahuan manusia

sebagai makhluk sosial yang isinya

adalah perangkat-perangkat atau

model-model pengetahuan yang

secara kolektif digunakan oleh

pendukung-pendukungnya untuk

menafsirkan dan memahami

lingkungan yang dihadapi dan

digunakan sebagai rujukan atau

pedoman untuk bertindak (dalam

bentuk kelakuan dan benda-benda

kebudayaan) sesuai dengan

lingkungan yang dihadapi.

4) Bahasa: unsur pendukung identitas

nasional yang lain. Bahasa dipahami

sebagai sistem perlambang yang

secara arbiter dibentuk atas unsur-

unsur bunyi ucapan manusia dan

digunakan sebagai sarana

berinteraksi antar manusia.

Identitas nasional merupakan pandangan

hidup bangsa, kepribadian bangsa,

filsafat Pancasila dan juga sebagai

ideologi negara sehingga mempunyai

kedudukan paling tinggi dalam tatanan

kehidupan berbangsa dan bernegara,

termasuk dalam tatanan hukum yang

berlaku di Indonesia. Dalam arti lain

sebagai dasar negara yang merupakan

141

norma peraturan yang harus dijunjung

tinggi oleh semua warganegara, yang

mengatur hak dan kewajiban

warganegara, demokrasi, hak asasi

manusia yang makin berkembang. Hal

inilah akhirnya menjadi etika politik

kemudian dikembangkan menjadi

konsep geopolitik dan geostrategi

ketahanan nasional Indonesia.

Muatan dan unsur-unsur identitas

nasional dapat digambarkan sebagai

berikut :

Bagan 1 : Muatan Unsur-unsur identitas

nasional

Setelah bangsa Indonesia bernegara

mulai dibentuk dan disepakati apa-apa yang

menjadi identitas nasional Indonesia,

Winarno (2010) adalah sebagai berikut ;

1. Bahasa nasional atau bahasa

persatuan yaitu bahasa Indonesia

2. Bendera negara yaitu sang merah

putih

3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia

raya

4. Lambang negara yaitu Garuda

Pancasila

5. Semboyan negara yaitu Bhinneka

Tunggal Ika

6. Dasar falsafah negara yaitu

Pancasila

7. Konstitusi negara yaitu UUD

1945

8. Bentuk negara kesatuan republik

Indonesia

9. Konsepsi wawasan nusantara

10. Kebudayaan daerah yang telah

diterima sebagai kebudayaan

nasional.

Sedangkan menurut Parji

(2010) beberapa bentuk identitas nasional

Indonesia yang perlu terus dipelihara dan

ditingkatkan adalah sebagai berikut :

Pandangan Hidup Bangsa

Kepribadian Bangsa

Filsafat Pancasila

Ideologi Negara

Dasar Negara

Norma Peraturan

Rule of Law

Hak dan Kewajiban Warga Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Geopolitik Indonesia Geostrategi Ketahanan Nasional

Etika Politik

142

a. Bahasa nasional atau bahasa persatuan

yaitu bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia berawal dari rumpun

bahasa Melayu yang dipergunakan

sebagai bahasa pergaulan yang

kemudian diangkat sebagai bahasa

persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa

Indonesia merupakan bahasa nasional

sekaligus sebagai identitas nasional

Indonesia.

b. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila.

Berisi lima nilai dasar yang dijadikan

sebagai dasar filsafat dan ideologi dari

negara Indonesia. Pancasila merupakan

identitas nasional yang berkedudukan

sebagai dasar negara dan ideologi

nasional Indonesia.

c. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.

Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan

pada tanggal 28 Oktober 1928

dinyanyikan untuk pertama kali sebagai

lagu kebangsaan negara.

d. Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila.

Garuda adalah burung khas Indonesia

yang dijadikan lambang negara.

e. Semboyan negara yaitu Bhinneka

Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika artinya

berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Menunjukkan kenyataan bahwa

bangsa kita heterogen, namun tetap

berkeinginan untuk menjadi satu bangsa

yaitu bangsa Indonesia.

f. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih.

Warna merah berarti berani dan putih

berarti suci. Lambang merah putih sudah

dikenal pada masa kerajaan di Indonesia

yang kemudian diangkat sebagai bendera

negara. Bendera wama merah putih

dikibarkan pertama kali pada tanggal 17

Agustus 1945, namun telah ditunjukkan

pada peristiwa Sumpah Pemuda.

g. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu

UUD 1945

Merupakan hukum dasar tertulis yang

menduduki tingkatan tertinggi dalam tata

urutan perundangan dan dijadikan

sebagai pedoman penyelenggaraan

bernegara.

h. Bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Bentuk negara adalah kesatuan, sedang

bentuk pemerintahan adalah Republik.

Sistem politik yang digunakan adalah

sistem demokrasi (kedaulatan rakyat).

143

Saat ini identitas Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat disepakati untuk tidak ada

perubahan.

i. Konsepsi Wawasan Nusantara

Sebagai cara pandang bangsa Indonesia

mengenai diri dan lingkungannya yang

serba beragam dan memiliki nilai

strategis dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan

wilayah dalam penyelenggaraan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara untuk mencapai tujuan

nasional.

j. Kebudayaan daerah yang telah diterima

sebagai kebudayaan nasional.

Berbagai kebudayaan dari kelompok-

kelompok bangsa Indonesia yang

dimiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati

dan diterima oleh masyarakat luas

merupakan kebudayaan nasional.

Kebudayaan nasional pada dasarnya

adalah puncak dari kebudayaan daerah.

Tumbuh dan disepakatinya beberapa

identitas nasional Indonesia itu

sesungguhnya telah diawali dengan adanya

kesadaran politik bangsa Indonesia sebelum

bernegara. Hal demikian sesuai dengan ciri

dari pembentukan negara model mutakhir.

Kesadaran politik itu adalah tumbuhnya

semangat nasionalisme (semangat

kebangsaan) sebagai gerakan menentang

penjajahan dan mewujudkan negara

Indonesia. Dengan demikian, nasionalisme

yang tumbuh kuat dalam diri bangsa

Indonesia turut mempermudah terbentuknya

identitas nasional Indonesia.

Paham nasionalisme atau paham

kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan

dimana kesetiaan seseorang secara total

diabdikan langsung kepada negara bangsa

atas nama sebuah bangsa. Munculnya

nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai

alat perjuangan bersama merebut

kemerdekaan dari cengkeraman kolonial.

Identitas nasional Indonesia merujuk

pada suatu bangsa yang majemuk.

Kemajemukan itu merupakan gabungan dari

unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku

bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

Menurut Syarbani (2011) Identitas

Nasional Indonesia dapat dirumuskan

menjadi tiga bagian :

144

1. Identitas fundamental yaitu Pancasila

yang merupakan falsafah bangsa,

dasar negara, idiologi negara.

2. Identitas instrumental berisi UUD 45

dan tata perundangannya bahasa

Indonesia, lambang negara, bendera

negara, lagu kebangsaan Indonesia

raya

3. Identitas alamiah meliputi negara

kepulauan dan pluralisme dalam

suku, bahasa, budaya, dan agama

serta kepercayaan.

Identitas nasional pada hakikatnya

merupakan "manifestasi nilai-nilai budaya

yang tumbuh dan berkembang dalam aspek

kehidupan suatu nation (bangsa) dengan

ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas

tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa

lain dalam hidup dan kehidupannya"

(Wibisono Koento: 2005).

Dapat disimpulkan bahwa yang

menjadi identitas nasional utama bagi

negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila,

alat pemersatu untuk di atasnya diletakkan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tinjauan tentang Pancasila

Istilah Pancasila berasal dari bahasa

Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata

yaitu Panca berarti lima dan sila berarti

dasar atau azas. Pancasila berarti lima dasar

atau lima azas. Diatas lima dasar inilah

berdirinya Negara Republik Indonesia.

Pancasila dipilih menjadi dasar negara

karena Pancasila sesuai dengan alam

kejiwaan bangsa kita sendiri, seperti apa

yang pernah dikatakan oleh Bung Karno “

sudah jelas kalau kita mau mencari dasar

yang statis, maka dasar yang statis itu

haruslah terdiri dari elemen-elemen yang

ada jiwa Indonesia” Ernest Renan

mengatakan bahwa “setiap bangsa

mempunyai suatu jiwa “ (une nation, est une

ame). Bangsa Indonesia mempunyai satu

jiwa yang disebut kepribadian bangsa

Indonesia. Tegasnya Pancasila adalah

manifestasi dari kepribadian bangsa

Indonesia. Disamping itu Pancasila

merupakan tuntunan yang dinamis, seperti

Bung Karno menyebutkan sebagai

“leidster” bintang pimpinan, kearah mana

bangsa dan negara Indonesia harus

digerakkan.

145

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal

1 Juni, Bung Karno merumuskan Pancasila,

yang dikenal juga sebagai pidato lahirnya

Pancasila, dan mengusulkan agar negara

Indonesia yang akan didirikan itu

ditegakkan diatas kelima sila yang telah

digalinya itu, dengan suara bulat sidang

menerima Pancasila sebagai dasar negara

yang kekal abadi yang oleh Bung Karno

sendiri disebut philosophis grondslag,

dengan rumusan sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau

perikemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemudian BPUPKI menugaskan

panitia 9 untuk menyusun rancangan

pembukaan undang undang dasar pada

tanggal 22 Juni 1945. Pada alenia 4 dari

rancangan pembukaan undang undang dasar

tersebut dicantumkan Pancasila dengan

rumusan (piagam jakarta) sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan dan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesaia

Rumusan Pancasila sebagai dasar

negara dan sebagai platform demokratis

berbagai golongan khususnya dari kaum

kebangsaan dan Islam. Pancasila

ditrasformasikan menjadi konsep politik

dalam konteks pemikiran politik Indonesia

sebagai dasar negara berisi lima prinsip.

Pancasila yang diakui pemerintah secara

resmi rumusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia

Pancasila sebagai dasar filsafati

negara Indonesia pada hakekatnya

merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat

sistematis. Sebagai suatu dasar filsafat, sila-

sila dalam Pancasila atau kelima sila yang

146

ada di dalamnya merupakan suatu sistim

yaitu merupakan satu kesatuan yang bulat,

hierarkis dan sistematis, maka kelima sila

bukan terpisah pisah melainkan memiliki

makna yang utuh yang merupakan sistim

nilai (Kaelan,2008). Hal ini sesuai dengan

pengertian sebelumnya bahwa dasar negara

terkandung didalamnya seperangkat nilai.

Pancasila berisi lima nilai yang merupakan

nilai dasar fundamental bagi kehidupan

berbangsa dan bernegara yaitu nilai

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,

Kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai

Pancasila merupakan rumusan ideal, bersifat

das sollen dan cita-cita yang harus

diwujudkan dalam kenyataan.

C. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Pancasila memiliki kedudukan dan

fungsi yang sangat penting dan strategis bagi

berdiri dan tegaknya negara Kesatuan

Republik Indonesia. Atau dengan kata lain

untuk mendirikan bangunan negara

Indonesia yang kekal dan abadi harus diatas

fundamen yang kuat dan kokoh yang dapat

mengikat dan mempersatukan elemen-

elemen masyarakat, yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai objek pembahasan

ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat

luas terutama berkaitan dengan kedudukan

dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan

fungsi Pancasiia pada hakikatnya memiliki

makna serta dimensi masing-masing yang

konsekuensinya aktualisasinyapun juga

memiliki aspek yang berbeda-beda,

walaupun hakikat dan sumbernya sama.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki

pengertian yang berbeda dengan fungsi

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia, demikian pula berkaitan dengan

kedudukan dan fungsi Pancasila yang

lainnya.

Dari berbagai macam kedudukan dan

fungsi Pancasila sebagai titik sentral

pembahasan adalah kedudukan dan fungsi

Pancasila sebagai dasar negara Republik

Indonesia, hal ini sesuai dengan kausa

finalis Pancasila yang dirumuskan oleh

pembentuk negara pada hakikatnya adalah

sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Namun hendaklah dipahami bahwa asal

mula Pancasila sebagai dasar negara

Republik Indonesia , adalah digali dari

unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang

terdapat pada bangsa Indonesia sendiri yang

147

berupa pandangan hidup bangsa Indonesia.

Oleh karena itu dari berbagai macam

kedudukan dan fungsi Pancasila sebenarnya

dapat dikem-balikan pada dua macam

kedudukan dan fungsi Pancasila yang pokok

yaitu sebagai Dasar Negara Republik

Indonesia dan sebagai Pandangan Hidup

Bangsa Indonesia. (Kaelan, 2008).

Berdasarkan uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi

Pancasila yang pokok adalah pertama

sebagai dasar negara Republik Indonesia

dan yang kedua adalah sebagai pandangan

hidup bangsa Indonesia ketiga sebagai

ideologi bangsa dan negara. Kaelan (2008)

menguraikan lebih mendalam kedudukan

dan fungsi Pancasila sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan

untuk mencapai kehidupan yang lebih

sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai

luhur yang dijunjungnya sebagai suatu

pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah

merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang

berkenaan dengan hal-hal yang bersifat

mendasar dan abadi dalam hidup manusia,

seperti cita-cita yang hendak dicapainya

dalam hidup manusia.

Pandangan hidup yang terdiri atas

kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut

adalah suatu wawasan yang menyeluruh

terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan

hidup berfungsi sebagai kerangka acuan

baik untuk menata kehidupan diri pribadi

maupun dalam interaksi antar manusia

dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Sebagai makhluk individu dan

makhluk sosial manusia tidaklah mungkin

memenuhi segala kebutuhannya sendiri,

oleh karena itu untuk mengembangkan

potensi kemanusiaannya, ia senantiasa

memerlukan orang lain. Dalam pengertian

inilah maka manusia pribadi senantiasa

hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial

yang lebih luas, secara berturut-turut,

lingkungan keluarga, lingkungan

masyarakat, lingkungan bangsa dan ling-

kungan negara yang merupakan lembaga-

lembaga masyarakat utama yang diharapkan

dapat menyalurkan dan mewujudkan

pandangan hidupnya. Dengan demikian

dalam kehidupan bersama dalam suatu

negara membutuhkan suatu tekad

148

kebersamaan, cita-cita yang ingin

dicapainya yang bersumber pada pandangan

hidupnya tersebut.

Dalam pengertian inilah maka proses

perumusan pandangan hidup masyarakat

dituangkan dan dilembagakan menjadi

pandangan hidup bangsa dan selanjutnya

pandangan hidup bangsa dituangkan dan

dilembagakan menjadi pandangan hidup

negara. Pandangan hidup bangsa dapat

disebut sebagai ideologi bangsa (nasional),

dan pandangan hidup negara dapat disebut,

sebagai ideologi negara.

Dalam proses penjabaran dalam

kehidupan modern antara pandangan hidup

masyarakat dengan pandangan hidup bangsa

memiliki hubungan yang bersifat timbal

balik. Pandangan hidup bangsa

diproyeksikan kembali kepada pandangan

hidup masyarakat serta tercermin dalam

sikap hidup pribadi warganya. Dengan

demikian dalam negara Pancasila pandangan

hidup masyarakat tercermin dalam

kehidupan negara yaitu Pemerintah terikat

oleh kewajiban konstitusional, yaitu

kewajiban Pemerintah dan lain-lain

penyelenggara negara untuk memelihara

budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang

luhur, Darmodihardjo (dalam Kaelan 2008).

Skema hubungan tersebut adalah sebagai

berikut.

Transformasi pandangan hidup

masyarakat menjadi pandangan hidup

bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara

juga terjadi pada pandangan hidup

Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan

menjadi dasar negara serta ideologi negara,

nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa

Indonesia dalam adat-istiadat, dalam budaya

serta dalam agama-agama sebagai

pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Pandangan yang ada pada masyarakat

Indonesia tersebut kemudian menjelma

menjadi pandangan hidup bangsa yang telah

terintis sejak zaman Sriwijaya, Majapahit

kemudian Sumpah Pemuda 1928. Kemudian

diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri

negara dalam sidang-sidang BPUPKI,

149

Panitia "Sembilan", serta sidang PPKI

kemudian ditentukan dan disepakati sebagai

dasar negara republik Indonesia, dan dalam

pengertian inilah maka Pancasila sebagai

Pandangan Hidup negara dan sekaligus

sebagai Ideologi Negara.

Bangsa Indoensia dalam hidup

bernegara telah memiliki suatu pandangan

hidup bersama yang bersumber pada akar

budayanya dan nilai-nilai religiusnya.

Dengan pandangan hidup yang mantap

maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke

arah mana tujuan yang ingin dicapainya.

Dengan suatu pandangan hidup yang

diyakininya bangsa Indonesia akan mampu

memandang dan memecahkan segala

persoalan yang dihadapinya secara tepat

sehingga tidak terombang-ambing .dalam

menghadapi persoalan tersebut. Dengan

suatu pandangan hidup yang jelas maka

bangsa Indonesia akan memiliki pegangan

dan pedoman bagaimana mengenai dan

memecahkan berbagai masalah politik,

sosial budaya. ekonomi, hukum, hankam

dan persoalan lainnya dalam gerak

masyarakat yang semakin maju.

Pancasila sebagai pandangan hidup

bangsa tersebut terkandung di dalamnya

konsepsi dasar mengenai kehidupan yang

dicita-citakan, terkandung dasar pikiran

terdalam dan gagasan mengenai wujud

kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat Indonesia,

maka pandangan hidup tersebut dijunjung

tinggi oleh warganya karena pandangan

hidup Pancasila berakar pada budaya dan

pandangan hidup masyarakat. Dengan

demikian pandangan hidup Pancasila bagi

bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal

Ika tersebut harus merupakan asas

pemersatu bangsa sehingga tidak boleh

mematikan keanekaragaman.

Sebagai inti sari dari nilai budaya

masyarakat Indonesia, maka Pancasila

merupakan cita-cita moral bangsa yang

memberikan pedoman dan kekuatan

rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku

luhur dalam kehidupan sehari dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya ini

sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau

Dasar Falsafah Negara (Philosofische

150

Gronslag) dari negara, ideologi negara atau

(Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila

merupakan suatu dasar nilai serta norma

untuk mengatur pemerintahan negara atau

dengan lain perkataan Pancasila merupakan

suatu dasar untuk mengatur

penyelenggaraan negara. Konsekuensinya

seluruh pelaksanaan dan penye-lenggaraan

negara terutama segala peraturan perundang-

undangan termasuk proses reformasi dalam

segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan

diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila.

Maka Pancasila merupakan Sumber dari

segala sumber hukum, Pancasila merupakan

sumber kaidah hukum negara yang secara

konstitusional mengatur negara Republik

Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya

yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan

negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila

merupakan suatu asas kerokhanian yang

meliputi suasana kebatinan atau cita-cita

hukum, sehingga merupakan suatu sumber

nilai, norma serta kaidah, baik moral

maupun hukum negara, dan menguasai

hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-

Undang Dasar maupun yang tidak tertulis

atau konvensi. Dalam kedudukannya

sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai

kekuatan mengikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber

hukum atau sebagai sumber tertib hukum

Indonesia maka Pancasila tercantum dalam

ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD

1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan

lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran,

yang meliputi suasana kebatinan dari UUD

1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan

atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD

1945, serta hukum positif lainnya.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara

tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a) Pancasila sebagai dasar negara adalah

merupakan sumber dari segala sumber

hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.

Dengan demikian Pancasila merupakan

asas kerokhanian tertib hukum Indonesia

yang dalam Pembukaan UUD 1945

dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat

pokok pikiran,

b) Meliputi suasana kebatinan

(Geistlichenhintergrund) dari Undang-

Undang Dasar 1945.

c) Mewujudkan cita-cita hukum bagi

hukum dasar negara (baik hukum dasar

tertulis maupun tidak tertulis

151

d) Mengandung norma yang mengharuskan

Undang-Undang Dasar mengandung isi

yang mewajibkan pemerintah dan lain-

lain penyelenggara negara (termasuk

para penyelenggara partai dan golongan

fungsional) memegang teguh cita-cita

moral rakyat yang luhur. Hal ini

sebagaimana tercantum dalam pokok

pikiran keempat yang bunyinya sebagai

berikut: "..... Negara berdasarkan atas

Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut da-

sar kemanusiaan yang adil dan beradab

".

e) Merupakan sumber semangat bagi

Udang-undang Dasar 1945, bagi

penyelenggara negara, para pelaksana

pemerintahan (juga para penyelenggara

partai dan golongan fungsional). Hal ini

dapat dipahami karena semangat adalah

penting bagi pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara, karena

masyarakat dan negara Indonesia

senantiasa tumbuh dan berkembang

seiring dengan perkembangan zaman

dan dinamika masyarakat. Dengan

semangat yang bersumber pada asas

kerokhanian negara sebagai pandangan

hidup bangsa, maka dinamika

masyarakat dan negara akan tetap

diliputi dan diarahkan asas kerokhanian

negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila

sebagai dasar negara Republik Indonesia

tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945

alinea IV yang bunyinya sebagai berikut:"

......maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar negara Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu susunan negara

Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan

yang dipimpin oleh hik-mat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia ".

Pengertian kata ".... Dengan berdasar

kepada ..." hal ini secara yuridis memiliki

makna sebagai dasar negara. Walaupun

dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD

1945 tidak tercantum kata 'Pancasila' secara

eks-plisit namun anak kalimat "... dengan

berdasar kepada ...." Ini memiliki makna

dasar negara adalah Pancasila. Hal ini

didasarkan atas interpretasi historis

sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI

152

bahwa dasar negara Indonesia itu disebut

dengan istilah Pancasila.

Sebagaimana telah ditentukan oleh

pembentukan negara bahwa tujuan utama

dirumuskannnya Pancasila adalah sebagai

dasar negara Republik Indonesia. Oleh

karena itu fungsi pokok Pancasila adalah

sebagai dasar negara Republik hidonesia.

Hal ini sesuai dengan dasar yuridis

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945, ketetapan No XX/MPRS/1966.

(Jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan

Ketetapan No. IX/MPR/1978). Di-jelaskan

bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala

sumber hukum atau sumber tertib hukum

Indonesia yang pada hakikatnya adalah

merupakan suatu pandangan hidup,

kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita

moral yang meliputi suasana kebatinan serta

watak dari bangsa Indonesia. Selanjutnya

dikatakannya bahwa cita-cita tersebut adalah

meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan

individu, kemerdekaan bangsa,

perikemanusiaan, keadilan sosial,

perdamaian nasional dan mondial, cita-cita

politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan

negara, cita-cita moral mengenai kehidupan

kemasyarakatan dan keagamaan sebagai

pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Dalam proses reformasi dewasa ini

MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998,

mengembalikan kedudukan Pancasila

sebagai dasar negara Republik Indonesia

yang tertuang dalam Tap. No.

XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala

agenda dalam proses reformasi, yang

meliputi berbagai bidang selain

mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat

(Sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Reformasi tidak mungkin menyimpang dari

nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan serta keadilan, bahkan harus

bersumber kepadanya.

3. Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan

Negara Indonesia

Sebagai suatu ideologi bangsa dan

negara Indonesia maka Pancasila pada

hakikatnya bukan hanya merupakan suatu

hasil perenungan atau pemikiran seseorang

atau kelompok orang sebagaimana ideologi-

ideologi lain didunia, namun Pancasila

diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-

nilai kebudayaan serta nilai religius yang

terdapat dalam pandangan hidup masyarakat

153

hidonesia sebelum membentuk negara,

dengan lain perkataan unsur-unsur yang

merupakan materi (bahan) Pancasila tidak

lain diangkat dari pandangan hidup

masyarakat hidonesia sendiri, sehingga

bangsa ini merupakan kausa materialis (asal

bahan) Pancasila .

Unsur-unsur Pancasila tersebut

kemudian diangkat dan dirumuskan oleh

para pendiri negara, sehingga Pancasila

berkedudukan sebagai dasar negara dan

ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi

bangsa dan negara hidonesia berakar pada

pandangan hidup dan budaya bangsa, dan

bukannya mengangkat atau mengambil

ideologi dari bangsa lain. Selain itu

Pancasila juga bukan hanya merupakan ide-

ide atau perenungan dari seseorang saja,

yang hanya memperjuangkan suatu

kelompok atau golongan tertentu, melainkan

Pancasila berasal dari nilai-nilai yang

dimiliki oleh bangsa sehingga Pancasila

pada hakikatnya untuk seluruh lapisan serta

unsur-unsur bangsa secara komperhensif.

Oleh karena ciri khas Pancasila itu maka

memiliki kesesuaian dengan bangsa

Indonesia.

4. Pancasila sebagai Ideologi yang

Reformatif, Dinamis dan Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi

tidak bersifat kaku dan tertutup, namun

bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal

ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila

adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif

dan senantiasa mampu menyesuaikan

dengan perkembangan zaman, ilmu

pengetahuan dan teknologi serta dinamika

perkembangan aspirasi masyarakat.

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan

berarti mengubah nilai-nilai dasar yang

terkandung di dalamnya, namun

mengeksplisitkan wawasannya secara lebih

kongkrit, sehingga memiliki kemampuan

yang reformatif untuk memecahkan

masalah-masalah aktual yang senantiasa

berkembang seiring dengan aspirasi rakyat,

perkembangan iptek serta zaman.

Dalam ideologi terbuka terdapat

cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang

bersifat tetap dan tidak berubah sehingga

tidak langsung bersifat operasional, oleh

karena itu setiap kali harus dieksplisitkan.

Eksplisitasi dilakukan dengan

menghadapkannya pada berbagai masalah

yang selalu silih berganti melalui refleksi

154

yang rasional sehingga terungkap makna

operasionalnya. Dengan demikian

penjabaran ideologi dilaksanakan dengan

inter-pretasi yang kritis dan rasional,

Soeryanto (dalam Kaelan 2008). Sebagai

suatu contoh keterbukaan ideologi Pancasila

antara lain dalam kaitannya dengan

kebebasan berserikat berkumpul sekarang

terdapat 48 partai politik, dalam kaitan

dengan ekonomi (misalnya ekonomi

kerakyatan), demikian pula dalam kaitannya

dengan pendidikan, hukum, kebudayaan,

iptek, hankam dan bidang lainnya.

Berdasarkan pengertian tentang

ideologi terbuka tersebut nilai-nilai yang

terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai

ideologi terbuka adalah sebagai berikut:

Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila

Pancasila yaitu Ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai

dasar tersebut adalah merupakan esensi dari

sila-sila Pancasila yang bersifat universal,

sehingga dalam nilai dasar tersebut

terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai

yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi

tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD

1945, sehingga oleh karena Pembukaan

memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila

maka Pembukaan UUD 1945 merupakan

suatu norma dasar yang merupakan tertib

hukum tertinggi, sebagai sumber hukum

positif sehingga dalam negara memiliki

kedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm'

atau pokok kaidah negara yang fundamental.

Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah

yang bersifat tetap dan terlekat pada

kelangsungan hidup negara, sehingga

mengubah Pembukaan UUD 1945 yang

memuat nilai dasar ideologi Pancasila

tersebut sama halnya dengan pembubaran

negara. Adapun nilai dasar tersebut

kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal

UUD 1945 yang didalamnya terkandung

lembaga-lembaga penyelenggaraan negara,

hubungan antara lembaga penyelenggara ne-

gara beserta rugas dan wewenangnya.

Nilai Instrumental, yang merupakan arahan,

kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga

pelaksanaannya. Nilai instrumental ini

merupakan eksplisitasi, penjabaran lebih

lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi

Pancasila. Misalnya Garis-Garis Besar

Haluan Negara yang lima tahun senantiasa

disesuaikan dengan perkembangan zaman

serta aspirasi masyarakat, undang-undang,

departemen-departemen sebagai lembaga

155

pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek

ini senantiasa , dapat dilakukan perubahan

(reformatif).

Nilai Praksis, yaitu merupakan realisasi

nilai-nilai instramental dalara suatu realisasi

pengamalan yang bersifat nyata, dalam

kehidupan se-hari-hari dalam

berniasyarakat, berbangsa dan bernegara,

BP-7 Pusat (dalam Kaelan 2008). Dalam

realisasi praksis inilah maka penjabaran

nilai-nilai Pancasila senantisa berkembang

dan selalu dapat dilakukan perubahan dan

perbaikan (reformasi) sesuai dengan

perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan

teknologi serat aspirasi rnasyarakat.

Suatu ideologi selain memiliki

aspek-aspek yang bersifat ideal yang berupa

cita-cita, pemikiran-pemikiran serta nilai-

nilai yang dianggap baik, juga harus

memiliki norma yang jelas karena ideologi

harus mampu direalisasikan dalam

kehidupan praksis yang merupakan suatu

aktualisasi secara kongkret. Oleh karena itu

Pancasila sebagai ideologi terbuka secara

struktural memiliki tiga dimensi yaitu:

(1) Dimensi Idealistis, yaitu nilai-nilai dasar

yang terkandung dalam Pancasila yang

bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh,

yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung

dalam sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan

keadilan. Hakikat nilai-nilai Pancasila

tersebut bersumber pada filsafat Pancasila

(nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam

Pancasila). Karena setiap ideologi

bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis

atau sistem filsafat, Soeryanto (dalam

Kaelan 2008). Kadar serta idealisme yang

terkandung dalam Pancasila mampu

memberikan harapan, optimisme serta

mampu menggugah motivasi para

pendukungnya untuk berupaya mewujudkan

apa yang dicita-citakan (Koento Wibisono,

1989).

(2) Dimensi Normatif, yaitu nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan

dalam suatu sistem norma, sebagaimana

terkandung dalam norma-norma kenegaraan.

Dalam pengertian ini Pancasila terkandung

dalam Pembukaan UUD 1945 yang

merupakan norma tertib hukum tertinggi

dalam negara Indonesia serta merupakan

Staatsfundamentalnorm (Pokok Kaidah

Negara yang Fundamental). Dalam

pengertian ini ideologi Pancasila agar

156

mampu dijabarkan ke dalam langkah

operasional, maka perlu memiliki norma

yang jelas, Soeryanto (dalam Kaelan2008).

(3) Dimensi Realistis, yaitu suatu ideologi

harus mampu mencer-minkan realitas yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu Pancasila selain memiliki

dimensi nilai-nilai ideal serta normatif maka

Pancasila harus mampu dijabarkan dalam

kehidupan masyarakat secara nyata (konkrit)

baik dalam kehidupan sehari-hari maupun

dalam penyelenggaraan negara. Dengan

demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka

tidak bersifat 'utopis' yang hanya berisi ide-

ide yang bersifat mengawang, melainkan

suatu ideologi yang bersifat 'realistis' artinya

mampu dijabarkan dalam segala aspek

kehidupan nyata.

Berdasarkan dimensi yang dimiliki

oleh Pancasila sebaga ideologi terbuka,

maka sifat ideologi Pancasila tidak bersifat

'utopis' yaitu hanya merupakan sistem ide-

ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-

hari secara nyata. Demikian pula ideologi

Pancasila bukanlah merupakan suatu

'doktrin' belaka yang bersifat tertutup yang

merupakan norma-norma yang beku.

melainkan di samping memiliki idealisme,

Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif

yang mampu melakukan perubahan.

Akhirnya Pancasila juga bukan merupakan

suatu ideologi yang 'pragmatis' yang hanya

menekankan segi praktis-praktis belaka

tanpa adanya aspek idealisme. Maka

ideologi Pancasila yang bersifat terbuka

pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat

sila-sila Pancasila) yang bersifat universal

dan tetap, adapun penjabaran dan

realisasinya senantiasan dieksplisitkan

secara dinamis reformatif yang senantiasa

mampu melakukan perubahan sesuai dengan

dinamika aspirasi masyarakat. Hal inilah

yang merupakan aspek penting dalam

negara sebab suatu negara harus memiliki

landasan nilai, dasar nilai serta asas

kerokhanian yang jelas yang memberikan

arahan, motivasi, serta visi bagi bangsa dan

negara dalam menghadapi perkembangan

dunia yang semakin tidak menentu ini.

Proses reformasi yang dewasa ini agar tidak

terjebak pada suatu ajang perebutan

kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang

merupakan kekuatan sosial politik negara

maka, sudah seharusnya melakukan

revitalisasi ideologi negara yang merupakan

dasar hidup bersama.

157

Implementasi nilai-nilai Pancasila

itu perlu dilakukan dengan memperkuat

kembali fundamen etis dan karakter bangsa

berdasarkan falsafah dan pandangan bangsa

Indonesia. Yudi Latif, (kompas 28/3/2011),

menguraikan pentingnya kembali ke

Pancasila, dalam mengatasi krisis

kebangsaan.

“Akibat keteledoran, ketidaktaatan,

dan penyelewengan atas nilai-nilai

Pancasila, terutama oleh penyelenggara

negara, Pancasila sebagai bintang pemimpin

itu pun redup tertutup kabut; menimbulkan

kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas

anak anak negeri berusaha mencari kunci

jawaban atas persoalan negerinya di luar

„rumah‟. seseorang bertanya, „ apa gerangan

yang kalian cari?‟ anak anak negeri itu pun

menjawab, „kunci rumah‟. Memangnya

dimana hilangnya kunci itu?, „Didalam

rumah sendiri‟. „Mengapa kalian cari di luar

rumahmu? “Karena rumah kami gelap “.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang kami lakukan

adalah tergolong penelitian deskriptif

kualitatif. karakter khusus penelitian

kualitatif berupaya mengungkap keunikan

individu, kelompok, masyarakat dan

organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-

hari yang diharapkan dapat menghasilkan

suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan,

perilaku yang diamati dalam seting tertentu

(Basrowi, 2002). Menggali informasi

tentang persepsi mahasiswa berkaitan

dengan tema Pancasila sebagai identitas

nasional.

B. Variabel Penelitian dan Definisi

Operasional

Variabel penelitian ini adalah

persepsi mahasiswa dan Pancasila sebagai

identitas nasional.

Yang dimaksud persepsi mahasiswa

adalah pandangan, penilaian dan anggapan

158

mahasiswa IKIP PGRI Madiun tentang

Pancasila sebagai Identias nasional

Yang dimaksud Pancasila sebagai

nasional identitas adalah karakter, identitas,

kepribadian yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia yang menjadi ciri khas untuk

membedakan dengan bangsa lain.

C. Subyek penelitian, teknik penentuan

subyek

Subyek penelitian ini adalah mereka

yang masuk kategori mahasiswa IKIP PGRI

Madiun yang masih aktif baik laki-laki

maupun perempuan yakni semester 2 dan

semester 4. Berdasarkan paradigma

penelitian kualitatif, diambil secara

proporsional dengan mempertimbangkan

jenis kelamin, asal usul program studi, latar

belakang aktifitas di kampus.

Dua angkatan (semester 2 dan 4) di

semua Program Studi di IKIP PGRI madiun

diambil secara proporsional 2 mahasiwa

(laki-laki dan perempuan). Dengan demikian

jumlah informan di setiap prodi diambil 4

mahasiswa. Di IKIP PGRI Madiun ada 11

Prodi yang terpilih, jadi total informan yang

dipilih secara proporsional adalah sejumlah

44 mahasiswa.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di

lingkungan IKIP PGRI Madiun.

E. Teknik pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah dari

sumber primer dan sekunder. Data primer

berupa keterangan atau fakta dilokasi

penelitian diperoleh dari informan, dan

peristiwa atau aktifitas. Data sekunder

berupa dokumen dan arsip tentang objek

penelitian, baik berupa dokumen kurikulum,

buku-buku sumber pembelajaran maupun

data lain yang terkait seperti majalah dan

surat kabar. Pengumpulan data primer

dilakukan dengan teknik wawancara

mendalam dan observasi langsung.

Wawancara dilakukan melalui dua

pendekatan yakni tak terstruktur dan

wawancara terstruktur. (Dedy

Mulyana,2002). Wawancara dilakukan

khusus dengan mereka yang masuk kategori

mahasiswa yang terpilih dalam penelitian

ini.

159

Selain itu pengumpulan data juga

dilakukan melalui focus group discussion

(FGD). FGD merupakan teknik penggalian

data yang dilakukan dengan menggunakan

pertanyaan secara terfokus. FGD tidak

dimaksudkan untuk memperoleh

kesepakatan / konsensus dari para peserta

yang hadir tetapi untuk memperoleh

informasi yang lebih mendalam baik berupa

pengalaman, opini, sikap, harapan dari

peserta yang diharapkan mewakili persepsi

mahasiswa. Adapun yang terpilih untuk

terlibat dalam FGD ini adalah 44 mahasiswa

yang terpilih sebagai informan yang akan

dibagi menjadi dua gelombang FGD.

F. Teknik analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan

metode analisis data kualitatif. Analisis data

ditujukan pada data data yang sifatnya

kualitas dan sifat yang nyata diterapkan di

lokasi penelitian. Ada dua cara yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu

analisis isi dan analisis interaktif. untuk data

dokumen dan arsip digunakan analisis isi

sedangkan untuk data hasil wawancara,

FGD, dan observasi digunakan analisis

interaktif, seperti dikemukakan Milles dan

Huberman (1996). Data yang diperoleh

kemudian didokumentasikan dan dianalisis

sehingga menghasilkan rekomendasi yang

sesuai dengan tujuan penelitian.

Selengkapnya dapat digambarkan dalam

bagan berikut ini.

Bagan 2 : Komponen dalam analisa data

TUJUAN STUDI

DOKUENTASI, ANALISIS DAN

REKOMENDASI

REVIE

W

DOKU

MEN

PENGUMPULAN

DAN ANALISIS

DATA

OBSERVASI

LAPANGAN

WAWANCA

RA DAN

FSD

160

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Persepsi Mahasiswa Tentang

Pancasila.

Mayoritas mahasiswa dapat

menyebutkan Pancasila secara baik dan

berurutan. Hafalnya sila-sila dalam

Pancasila tidak lepas dari kebiasaan sejak

siswa sekolah dasar selalu dituntut hafal

Pancasila. Apalagi setiap hari senin atau

peringatan hari-hari besar nasional, selalu

membacakan Pancasila dalam rangkaian

upacara. Di IKIP PGRI Madiun setiap kali

upacara pada peringatan hari-hari besar juga

menggelar upacara. Hal ini lah yang menjadi

salah satu alasan rasional kenapa mereka

yang menjadi informan hampir tidak ada

yang menyebut salah Pancasila. Ada

sebagian kecil yang kurang tepat

menyebutkan hanya karena kurang

konsentrasi saja ketika diwawancarai.

Namun pada akhirnya semua dapat

mengucapkan sila-sila dalam Pancasila

dengan benar. Secara umum, istilah

Pancasila bukan kata yang asing bagi

mahasiswa karena mereka telah mengenal

sejak masa kanak-kanak. Dan persepsi

informan tentang Pancasila juga cukup

memadahi untuk meletakkan fungsi dan

kedudukan Pancasila dalam konteks

wawasan berbangsa dan bernegara.

Menyinggung pengertian Pancasila

sebagian besar memahami Pancasila sebagai

alat untuk menyatukan bangsa Indonesia.

Pancasila dibayangkan sebagai perekat

bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Baik dari sisi etnis, tradisi, budaya, adat-

istiadat, bahasa daerah dan lain-lain.

Mayoritas mampu mendeskripsikan bahwa

Pancasila memegang peranan penting untuk

eksistensi Negara Indonesia. Tanpa adanya

Pancasila, Negara Indonesia tidak akan

memiliki fondasi yang kuat. Disisi lain ada

yang memahami Pancasila sila demi sila

sesuai persepsi yang mereka pahami, tanpa

bisa memahami fungsi dan peran Pancasila

lebih jauh. Namun mayoritas dapat

memahami Pancasila dengan cukup baik.

Sebagian mahasiswa ada yang

membayangkan Pancasila sebagai simbul

negara. Persepsi ini tidak lepas dari

keberadaan lambang garuda Pancasila yang

secara filisofis juga merefleksikan sila-sila

dalam Pancasila. Dengan kata lain,

161

pemahaman tentang pengertian Pancasila di

kalangan mahasiswa IKIP PGRI madiun

relatif baik. Memang ada variasi pada level

konsep dalam memahami Pancasila, namun

secara prinsipal dapat dikatakan bahwa

mahasiswa telah mengerti Pancasila.

Mayoritas mahasiswa bisa

menyebutkan Pancasila berikut dengan

fungsinya, antara lain sebagai dasar Negara,

landasan ideology, sumber dari segala

sumber hukum, pandangan hidup bangsa,

kepribadian bangsa, perjanjian luhur.

Namun tidak mampu menjelaskan lebih

lanjut apa maksud dari fungsi-fungsi

tersebut. Tetapi mayoritas dari mereka dapat

menyebut fungsi-fungsi tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa wawasan tentang

pancasila khususnya terkait fungsinya telah

dipahami dengan baik oleh sebagian besar

mahasiswa. Meskipun mayoritas tidak

mampu menjelaskan lebih jauh tentang apa

maksud dari fungsi-fungsi tersebut.

Penjelasan akademis mereka tentang fungsi-

fungsi itu masih sangat dangkal. Tetapi

secara substansial pemahaman mereka

tentang fungsi-fungsi tersebut secara umum

cukup memadahi. Memang tidak ada yang

mampu menyebutkan secara persis sesuai

definisi yang tersedia, namun secara

fundamental mereka dapat dikatakan telah

memahami fungsi-fungsi tersebut.

Pancasila sebagai dasar negara

adalah sebagai fundamen yang kuat dan

kokoh dimana diatasnya didirikan negara

Indonesia yang kekal abadi. Diatas dasar ini

kita dapat menyatukan segenap unsur-unsur

dari bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan bahwa sebagian

besar mahasiswa dapat memahami Pancasila

sebagai dasar negara. Dapat diartikan bahwa

mahasiswa mampu memberikan makna,

untuk mendirikan negara Indonesia yang

kuat dan kokoh perlu adanya landasan,

diatas landasan tersebut dapat menampung

keberagaman elemen-elemen bangsa yang

majemuk baik suku, budaya, ras, agama

sebagai pengikat atau untuk

mempersatukannya.

Pancasila sebagai dasar Negara

sebagian besar mahasiswa memahaminya

sebagai dasar penyelenggaraan

pemerintahan. Sebagian yang lain

menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar

Negara merupakan rujukan hukum yang

harus dipatuhi oleh para penyelenggara

Negara. Ada yang memahaminya sebagai

162

fondasi bagi eksistensi NKRI. Prinsipnya

kata dasar Negara dapat dijelaskan oleh para

mahasiswa sesuai dengan persepsinya

masing-masing, namun dalam koridor yang

bisa dipahami secara akademis. Prinsipnya

Pancasila sebagai dasar Negara dapat

dipersepsikan dengan baik oleh sebagian

besar informan. Memang ada sebagian kecil

mahasiswa yang tidak menjawab tentang

pengertian Pancasila sebagai dasar negara,

namun sebagian besar menjawab dengan

pemahaman yang cukup baik. Artinya, dapat

disimpulkan bahwa pemahaman Pancasila

sebagai dasar negara dapat dipamahami

cukup baik di kalangan mahasiswa IKIP

PGRI Madiun.

Sebagai pandangan hidup bangsa,

Pancasila dipahami oleh mahasiswa yang

jadi informan dalam penelitian ini secara

beragam. Ada yang mendeskripsikan bahwa

pandangan hidup bangsa itu merupakan

pedoman bagi masyarakat dalam

berinteraksi dan berkomunikasi antara

masyarakat. Sebagian yang lain menyebut

sebagai panduan hidup warga Negara dalam

melakukan aktifitas apapun, ada yang

menyebut sebagai pedoman berperilaku.

Secara substansial ada benang merah yang

sama bahwa pada prinsipnya Pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa dapat

dijelaskan oleh mayoritas informan dengan

baik meski beragam sudut pandangnya

namun memiliki banyak kesamaan secara

esensial. Ada sebagian kecil informan yang

tidak menjawab, namun mayoritas

menjawab dengan bahasa dan kalimat

mereka sendiri, yang hakekatnya sudah

mendekati pengertian pandangan hidup

bangsa. Pemahaman tentang Pancasila yang

sangat beragam di kalangan mahasiswa

tidak mengurangi persepsi dan pemahaman

mereka secara esensial bahwa Pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa memiliki

pengaruh dan peran yang signifikan bagi

bangsa Indonesia sekaligus mempunyai

fungsi yang vital untuk pedoman hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup

bangsa Indonesia adalah tuntunan dinamis

atau bintang pimpinan kearah mana bangsa

dan negara Indonesia harus digerakkan.

Berdasar hasil penelitian menunjukkan

bahwa, mayoritas mahasiswa mengetahui

arti Pancasila sebagai pandangan hidup

bangsa. Dapat diartikan bahwa mahasiswa

mampu memahami Pancasila sebagai

163

Pandangan hidup bangsa Indonesia bahwa

untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia

yang adil dan sejahtera harus berdasarkan

visi atau arah yang telah digariskan pada

nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia merupakan bintang penuntun

(leibster), pemandu arah perjalanan bangsa

Indonesia dalam mencapai tujuan

nasionalnya, sedangkan Pancasila sebagai

dasar negara merupakan pondasi yang

kokoh diatasnya didirikan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pancasila sebagai kepribadian

bangsa, sebagian besar mahasiswa

menyebutnya sebagai karakteristik atau ciri-

ciri yang membedakan dengan bangsa lain.

Namun ada yang tidak bisa menjelaskan

maksud dari Pancasila sebagai kepribadian

bangsa. Rata-rata masih rancu membedakan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

dengan fungsinya sebagai kepribadian

bangsa. Intinya Pancasila dipersepsikan

sebagai identitas yang digali dari nilai-nilai

yang asli bangsa Indonesia sendiri. Dan

identitas nasional banyak dipahami dalam

koridor Pancasila sebagai kepribadian

bangsa. Dengan kata lain, mayoritas

informan dalam penelitian ini dapat

disimpulkan mampu memahami Pancasila

sebagai kepribadian bangsa dengan baik.

Memang Pancasila sebagai identitas

nasional seringkali ditafsirkan hampir sama

dengan pemahaman Pancasila sebagai

kepribadian bangsa.

Pancasila sebagai perjanjian luhur

banyak yang mengetahui dengan baik

sebagai sebuah dokumen penting yang

merupakan kesepakatan para pendiri bangsa

ini. Namun sebagian yang lain ada yang

tidak menjawab. Pengertian perjanjian luhur

tentu dipersepsikan beragam, tetapi

memiliki jalur pengertian yang relative

sama. Yakni Pancasila lahir dari sebuah

komitmen yang mulia dari para founding

fathers bangsa ini. Para pemimpin kita saat

itu sudah sepakat bahwa Pancasila

merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi

pijakan bagi berdirinya negara Indonesia.

Dan komitmen itu dituangkan dalam nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada

perdebatan soal Pancasila sebagai perjanjian

luhur, yakni mengenai ide siapa yang lebih

dominan tentang Pancasila yang kita pake.

Apakah dominasi Soekarno, Hatta, Moh

164

Yamin, Soepomo atau tokoh lain. Tetapi

mereka ada persepsi yang sama bahwa teks

Pancasila yang kita gunakan saat ini adalah

sebagaimana yang tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945, bukan berasal dari

Piagam Jakarta atau yang lain.

Negara Indonesia adalah negara

yang berdasarkan atas hukum sehingga

segala aspek ketatanegaraan harus

berdasarkan hukum positif. Segala bentuk

peraturan yang akan diberlakukan (menjadi

hukum positif) terlebih dahulu harus

disesuaikan dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Karena lima

dasar negara itulah yang akan menjadi

barometer dalam membentuk aturan yang

bersifat hierarkis. Aturan yang lebih rendah

tidak boleh bertentangan dengan peraturan

yang lebih tinggi.

Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum dapat dipahami

dengan baik oleh sebagian besar mahasiswa

karena pengertian ini mudah untuk dilogika

sesuai dengan common sense mahasiswa

bahwa tidak ada rujukan hukum tertinggi

selain Pancasila. Namun pengertian yang

mereka ucapkan relative dapat diterima

secara logis meski argumentasinya sangat

variatif. Pancasila harus menjadi landasan

hukum bagi semua produk hukum yang ada

di Indonesia. Substansi jawaban mayoritas

informan adalah semua produk hukum yang

ada tidak boleh berlawanan dengan nilai-

nilai Pancasila. Hampir semua

mempersepsikan Pancasila sebagai sumber

dari segala sumber hukum bahwa semua

produk hukum tidak boleh bertentangan

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila. Ada yang menjawab bahwa

Pancasila harus menjiwai seluruh produk

hukum yang ada di Indonesia.

B. Makna Pancasila sebagai Identitas

Nasional

Nasionalisme merupakan suatu

paham yang mengikat sebagian umat

manusia dengan tali solidaritas sekaligus

menciptakan atau mempertegas garis

pemisah antara imagined community yang

baru dengan siapa saja yang dikayalkan

sesuai batasnya. Nasionalisme ialah paham

atau ajaran untuk mencintai bangsa dan

negara sendiri. Dengan kata lain adalah

kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa

yang secara potensial atau aktual bersama –

165

sama mencapai mempertahankan dan

mengabadikan identitas, integritas,

kemakmuran dan kekuatan bangsa itu.

Nasionalisme menuntut komitmen dari

warga negaranya untuk mencintai negaranya

baik secara lahiriyah maupun batiniah.

Dalam tataran praktis tumbuhnya rasa

kebangsaan dan cinta tanah air pada dalam

diri individu atau kelompok nasionaslisme

dipengaruhi oleh faktor pendorong.

Tumbuhnya semangat nasionalisme

Indonesia disebabkan adanya persamaan,

nasib, tujuan, dan bangsa Indonesia telah

lelah akan penjajahan yang telah dilakukan

selama ratusan tahun.

Berdasarkan temuan dari informan

tentang nasionalisme, sebagian besar

Mahasiswa memberikan jawaban bahwa

nasionalisme memiliki arti yang penting

bagi bangsa Indonesia. Yang nampak dari

jawaban hasil wawancara dapat memberikan

pengertian yang cukup baik mengenai

nasionalisme, yang pada intinya adalah

cinta tanah air, bangsa dan siap bela negara.

Namun ada beberapa informan yang tidak

mengetahui tentang nasionalisme. Mayoritas

dapat menjawab bahwa nasionalisme identik

dengan mencintai Indonesia meskipun

Negara dalam keadaan apapun. Misalnya

krisis ekonomi yang telah melanda bangsa

Indonesia, tidak boleh berpengaruh terhadap

kecintaan kita kepada tanah air. Artinya

nasionalisme dipahami sebagai perasaan

yang bangga sebagai bangsa Indonesia dan

bertanah air Indonesia sampai kapanpun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

mahasiswa memang kurang cakap

mendefinisikan nasionalisme sesuai kaidah

atau pengertian yang berlaku, tetapi persepsi

mereka tentang nasionalisme telah mengarah

pada pemahaman yang benar, yakni cinta

tanah air, semangat bela Negara dan bangga

sebagai bangsa Indonesia.

Disisi lain, hasil penelitian

menunjukkan bahwa sebagian besar

mahasiswa mampu memahami arti dan

makna nasionalisme sebagai cinta tanah air,

cinta bangsa, dan siap membela negara

dalam rangka menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dari

pandangan mahasiswa tersebut dapat

diartikan bahwa mahasiswa memiliki

semangat nasionalisme yang cukup tinggi

kepada bangsa dan negara Indonesia secara

teritorial baik dalam mempertahankan

keutuhan Negara Kesatuan Republik

166

Indonesia dan secara kebudayaan, tidak rela

budaya asli Indonesia di klaim oleh negara

lain. Dengan kata lain mencintai Indonesia

dalam persepsi mahasiswa tidak sebatas

pada wilayah geografis atau territorial

semata, melainkan juga hal-hal yang bersifat

social, ekonomi dan kebudayaan.

Ringkasnya nasionalisme dimata mahasiswa

IKIP PGRI Madiun dapat dipahami dengan

baik meskipun mayoritas belum bisa

mendefiniskan secara konseptual dan

akademis.

Idiologi adalah gagasan

berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya

dan merupakan pemikiran filsafat. Idiologi

digunakan untuk segala cita-cita, nilai-nilai

dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau

dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif.

Berdasarkan hasil wawancara

dengan informan, kebanyakan mahasiswa

mengetahui idiologi –idiologi, selain

Pancasila, seperti liberalisme-kapitalisme,

sosialisme –komunisme, namun belum

mampu menjelaskan secara mendalam dan

bahkan ada yang tidak tahu sama sekali arti

dan makna tentang idiologi – idiologi

tersebut. Ideologi-ideologi itu dipandang

sebagai paham yang berasal dari luar negeri

yang harus disaring untuk bisa dipakai oleh

bangsa Indonesia. Mayoritas menjawab

tidak anti ideology lain, tetapi harus

disesuaikan dengan kepribadian bangsa.

Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa sebagian besar

mahasiswa mengetahui idiologi-idiologi

yang berpengaruh besar di dunia ini seperti

liberalisme atau kapitalisme, sosialisme dan

komunisme. Bangsa Indonesia memiliki

idiologi sendiri yaitu Pancasila yang terbukti

memiliki keampuhan dan ketangguhan.

Artinya berbagai upaya untuk

memecahbelah bangsa Indonesia melalui

berbagai macam kudeta dan pemaksaan

untuk diterapkannya idiologi lain terhadap

bangsa Indonesia telah gagal. Hal ini

menandakan kesaktian dari idiologi

Pancasila.

Dalam implementasi Pancasila

sebagian besar mahasiswa menilai bahwa

implementasi Pancasila masih belum

optimal. Nilai-nilai Pancasila belum

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,

baik oleh penyelenggara negara maupun

dalam kehidupan masyarakat, yang nampak

seperti maraknya kasus korupsi, aksi

kekerasan dan konflik, gejala disintegrasi

167

bangsa, intoleransi. Mayoritas mahasiswa

menjawab bahwa pelaksanaan nilai-nilai

pancasila belum optimal. Banyak yang

menjawab Pancasila harus didorong untuk

lebih aplikatif bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pandangan dari mahasiswa

tersebut dapat diartikan bahwa mahasiswa

menghendaki agar nilai-nilai Pancasila dapat

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

dengan memberikan keteladanan dari para

pemimpin bangsa dan negara maupun

masyarakat. Dengan kata lain untuk lebih

membumikan Pancasila. Penerapan nilai-

nilai Pancasila yang konsisten dalam

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan

bernegara akan dapat mewujudkan

kehidupan bangsa Indonesia yang adil dan

sejahtera damai, dan bermartabat.

Penerapan Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari, pada dasarnya

sebagian besar mahasiswa memberikan

tanggapan bahwa nilai-nilai Pancasila itu

harus diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari secara konsisten baik oleh pejabat

pemerintah dan masyarakat, dan

pembudayaannya dapat dimulai sejak

pendidikan usia dini. Namun belum

sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan

konsekuen. Dapat diartikan bahwa nilai-

nilai Pancasila lebih diaktualisasikan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Penerapan Pancasila yang

konsisten dalam kehidupan sehari-hari oleh

seluruh komponen bangsa Indonesia dapat

mengatasi kompleksitas atau carut marutnya

persoalan yang tengah melanda bangsa saat

ini.

Bhinneka Tunggal Ika adalah

simbol bangsa dan negara Indonesia yang

memiliki arti meskipun bangsa Indonesia

bermacam-macam suku, ras, agama dan

budaya tetapi tetap satu yaitu Indonesia.

Sebagian besar mahasiswa menilai

bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu hanya

simbol saja dan belum dipahami dan

dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut

nampak dari masih banyaknya konflik dan

kekerasan yang berbau SARA, gejala

disintegrasi bangsa yang dapat mengancam

persatuan bangsa. Dapat diartikan bahwa

mahasiswa menginginkan perlu adanya

revitalisasi akan peran pentingnya semboyan

itu demi keutuhan bangsa. Dengan kata lain

keberagaman dan perbedaan di antara

masyarakat Indonesia jangan dijadikan alat

pemecah belah, namun harus justru

168

sebaliknya menjadi sarana bagi bangsa

untuk tetap bersatu.

Mengenai eksistensi NKRI

sebagian besar mahasiswa berpandangan

bahwa eksistensi NKRI sedang terancam

keutuhannya terutama oleh negara tetangga

Malaysia terkait dengan sengketa perbatasan

dan kepulauan. Malaysia kerap kali

menyerobot tapal perbatasan antara

Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Dan

adanya klaim budaya kita oleh negara

tersebut. Dan ada juga yang tidak dapat

memberikan tanggapan atau tidak

mengetahuinya. Persepsi informan tersebut

berarti dan bermakna bahwa keutuhan NKRI

perlu mendapat perhatian yang serius dan

memperhatikan wilayah-wilayah terutama di

perbatasan dengan pembangunan

infrastruktur yang baik dan pendidikan

wawasan kebangsaan. Disamping itu kita

harus menghargai budaya sendiri atau cinta

budaya sendiri dan merawatnya, agar bangsa

lain tidak mengklaim budaya asli Indonesia

sebagai warisan luhur bangsa Indonesia

Konstitusi negara Indonesia adalah

Undang-Undang dasar 1945, yang disahkan

oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Karena adanya perubahan kehidupan

masyarakat baik pengaruh dari luar maupun

dari dalam masyarakat itu sendiri, maka

konstitusi sebagai landasan kehidupan

bernegara harus senantiasa menyesuaikan

dengan perkembangan yang terjadi di

masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan

amandemen yang artinya perubahan.

Mengamandemen artinya mengubah atau

mengadakan perubahan. Amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 yang

dimaksudkan untuk mengubah dan

memperbaharui konstitusi negara Indonesia

agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara

demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Azasi

Manusia.

Berdasarkan wawancara dengan

informan mengenai Undang-Undang dasar

1945, baik sebelum maupun setelah

diamandemen mahasiswa memberikan

jawaban sebagai berikut, sebelum

diamandemen menurut kebanyakan

mahasiswa bahwa UUD 1945, kurang

sempurna, misalnya ada yang memberikan

penilaian sistem pemerintahan menjadi

otoriter. Dan setelah diamandemen empat

kali cukup baik, walaupun dalam praktek

penyelenggaraan negara dan pemerintahan

masih belum sesuai dengan harapan

169

masyarakat. Dan ada beberapa mahasiswa

yang tidak dapat memberikan penilaian

dengan baik, karena tidak memahami

perbedaan sebelum dan sesudah di

amandemen.

Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa amandemen terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 harus

dilakukan untuk menyempurnakan

ketentuan-ketentuan atau isi yang terdapat

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam

upaya menyesuaikan perkembangan zaman,

karena pada dasarnya konstitusi adalah

produk situasi sebagai mana yang dikatakan

oleh begawan konstitusi K.C. Wheare :

konstitusi adalah resultante alias hasil

kesepakatan pembentuknya berdasarkan

kesepakatan pembentuknya berdasarkan

situasi politik, ekonomi, sosial, budaya

(poleksosbud) pada waktu tertentu.

Konstitusi adalah produk situasi. karena itu

niscaya adanya resultante baru jika memang

ada perkembangan situasi dan kebutuhan

baru. dalil Wheare tersebut memberi arti

bahwa di dunia ini tak ada konstitusi yang

tak dapat diubah.

Berdasarkan hasil wawancara

mengenai penerapan Pancasila pada setiap

rezim pemerintahan, sebagian besar

mahasiswa memberikan jawaban bahwa

pada umumnya Pancasila pada setiap rezim

pemerintahan baik orde lama, orde baru, dan

orde reformasi belum dilaksanakan secara

optimal.

Hasil penelitian tersebut

menunjukkan para mahasiswa menilai

bahwa penerapan Pancasila pada tiap rezim

yang berkuasa dari orde lama, orde baru dan

era reformasi berbeda beda. Pada zaman

orde lama Pancasila juga terjadi

pengkhianatan dengan munculnya beberapa

pemberontakan di beberapa daerah. Pada

masa orde baru Pancasila ditafsirkan secara

sepihak oleh penguasa dan digunakan alat

untuk menopang kekuasaan yang otoriter.

Pancasila pada rezim orde baru digambarkan

oleh Asad Said Ali Wakil Kepala Badan

Intelejen Negara “Pancasila kemudian

tersudut, dikeramatkan, dimonopoli, dan

dilindungi dengan tindak kekerasan.

Pancasila yang keropos itu akhirnya

mengalami nasib naas : jatuh tersungkur

bersama rezim orde baru .” Sedangkan pada

era reformasi, Pancasila cenderung

terpinggirkan, berada dalam lorong-lorong

sepi tertutup oleh hiruk pikuk, kegaduhan

170

politik transaksional. Namun ada temuan

yang menarik bahwa pada masa

pemerintahan Gus Dur, Pancasila dapat

diterapkan lebih baik dengan dihargainya isu

tentang pluralisme.

Pluralisme adalah keadaan

masyarakat yang majemuk. Menjadi

kenyataan bahwa masyarakat Indonesia itu

terdiri dari berbagai suku bangsa, etnik, ras,

budaya dan agama yang beragam dari

Sabang sampai Merauke dari Miangas

sampai pulau Rote. Semua elemen-elemen

masyarakat tersebut memiliki hak dan

kewajiban yang sama, kesetaraan dalam

kedudukannya sebagai warga negara

Indonesia. Tidak membeda-bedakan

kelompok minoritas dan mayoritas,

golongan kaya dan kurang mampu,

semuanya sederajat dihadapan hukum dan

pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Persepsi mahasiswa tentang

eksistensi Pancasila cukup baik.

Terbukti dari mayoritas mahasiswa

telah mengetahui dengan jelas sila-

sila dalam Pancasila. Bahkan

diantara mereka ada yang bisa

menjelaskan lebih lanjut tentang

fungsi dan peran Pancasila bagi

bangsa dan Negara Indonesia.

2. Sebagian besar mendapat

pengetahuan tentang Pancasila dari

bangku sekolah dan kuliah karena itu

kebanyakan mahasiswa merasa

kurang memperoleh wawasan yang

mendalam tentang eksistensi

Pancasila. Mereka berpandangan

perlu adanya terobosan lain agar

Pancasila lebih maksimal untuk

dipahami dan diimplementasikan

dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mayoritas mahasiswa menganggap

Pancasila memiliki kedudukan yang

vital bagi bangsa dan Negara

Indonesia. Selain sebagai perekat

keutuhan NKRI, Pancasila juga

harus dijadikan landasan bagi setiap

proses penyelenggaran Negara di

semua level mulai di tingkat pusat

sampai pemerintahan desa.

171

4. Persepsi mahasiswa tentang

Pancasila sebagai identitas nasional

dipahami sangat beragam dan

variatif. Namun ada satu benang

merah yang dapat ditarik dari

persepsi yang beraneka ragam

tersebut. Yakni Pancasila sebagai

indentitas nasional merupakan ciri

khas yang hanya dimiliki oleh

bangsa Indonesia sekaligus sebagai

variable pembeda untuk

membandingkan bangsa Indonesia

dengan bangsa lain di dunia.

Pancasila merupakan identitas

nasional yang perlu dan harus

dilestarikan.

5. Makna Pancasila sebagai identitas

nasional bagi mahasiswa IKIP PGRI

Madiun juga ditanggapi beragam.

Namun ada substansi yang sama

yakni bahwa makna Pancasila

sebagai identitas nasional merupakan

sesuatu yang amat penting dan

strategis bagi eksistensi dan

percaturan bangsa Indonesia dengan

bangsa lain di dunia. Tanpa memiliki

Pancasila sebagai identitas nasional,

bangsa Indonesia akan kehilangan

jati dirinya sebagai bangsa yang

besar dan majemuk.

B. Saran

1. Perlu ada revitalisasi eksistensi

Pancasila berikut fungsi dan

perannya baik itu sebagai dasar

Negara, kepribadian bangsa,

pandangan hidup, maupun sebagai

identitas nasional dan jati diri

bangsa. Revitalisasi bisa dilakukan

melalui jalur pendidikan kepada

masyarakat luas.

2. Mengingat pentingnya fungsi dan

kedudukan Pancasila dalam konteks

NKRI, maka perlu ada terobosan

untuk menjamin bahwa Pancasila

benar-benar telah dipahami dengan

benar oleh seluruh komponen bangsa

sekaligus diimplementasikan secara

maksimal oleh seluruh anak bangsa.

Dengan kata lain menanamkan nilai-

nilai Pancasila tidak cukup hanya

mengandalkan pada jalur pendidikan

formal, namun perlu ada inovasi agar

nilai-nilai Pancasila lebih membumi

dan aplikatif

3. Media massa sesungguhnya

merupakan sarana yang efektif dan

strategis untuk penanaman nilai-nilai

Pancasila kepada masyarakat luas di

luar jalur pendidikan formal. Karena

itu perlu ada kerjasama yang

sinergis, diantara komponen bangsa

untuk menjamin terlaksananya nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

172

DAFTAR PUSTAKA

Amin Rais, 2008, Selamatkan

Indonesia, Yogyakarta, ppsk press

Basrowi dan Sukidin,2002, Metode

Penelitian Kualitatif, Perspektif

Mikro, Surabaya,

Insan Cendekia

Dedy Mulyana, 2001, Metodologi

Penelitian Kualitatif, Bandung,

Rosdakarya.

Heri Herdiawanto, Jumanta

Hamdayama, 2010, Cerdas, Kritis,

dan Aktif,

Berwarganegara, Jakarta,

Erlangga.

Kaelan, 2008, Pendidikan Pancasila,

Yogyakarta, Paradigma

Miles and Huberman, 1996,

Qualitative Data Analyisis, A

Sourcebook of New

Methods, California, Sage

Publication.

Parji, 2010, Pengembangan Nilai-

Nilai Integritas Dan Identitas

Nasional Dari

Perspektif

Pendidikan,Makalah Seminar

Nasional,Madiun

Rozali Abdullah, 1983, Pancasila

Dasar Negara dan Pandangan

Hidup Bangsa,

Rajawali, Jakarta.

Syahrial Syarbaini, 2011, Pendidikan

Pancasila, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Winarno, 2007, Pendidikan

Kewarganegaraan, Jakarta, Bumi

Aksara.

Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna,

Historisitas, Rasionalitas, dan

Aktualitas

Pancasila, Jakarta, Gramedia

Pustaka Utama.

Media Masa

Kompas, 28 Maret 2011, Kembali ke

Pancasila.

Kompas, 8 Juni 2011, Pancasila dan

Nasionalisme Kampus.

Media Indonesia, 1 Oktober 2010,

Menjaga Etika Bermasyarakat.

Republika, 27 Mei 2011, Lunturnya

Pancasila di Dada Generasi Muda.